CUPUMA

Selasa, 14 Mei 2019

Militer Korea Selatan Bakal Gunakan Robot Hewan saat Bertempur

Robot anjing tersebut yang dinamakan Cujo dibuat oleh Boston Dynamics dan telah dibeli oleh Google. dailymail.co.uk

CB, Seoul – Militer Korea Selatan bakal menggunakan robot tempur yang menyerupai hewan seperti ular dan serangga pada 2024.

Lembaga Defence Acquisition Program Administration atau DAPA Korea Selatan mengatakan akan memulai pengadaan robot hewan untuk kepentingan tempur.
“Biometrik robot bakal jadi penentu dalam perang di masa depan dan teknologi terkait bakal berdampak besar di industri pertahanan,” kata Park Jeong-eun, juru bicara DAPA, seperti dilansir Sputnik News pada Ahad, 12 Mei 2019.

Menurut DAPA, militer Korea Selatan tertinggal jauh dalam mengembangkan teknologi biometrik untuk pertempuran. Sejumlah negara yang lebih maju dalam bidang ini adalah AS, Jepang, Rusia, dan Cina.
Untuk mengejar ketertinggalan ini, militer Korea Selatan bakal menggandeng perusahaan swasta untuk mengaplikasikan teknologi biometrik untuk pertempuran.

Menurut ahli, hewan telah mengalami proses penyempurnaan selama jutaan tahun lewat proses evolusi sehingga dapat menjadi solusi. Ini termasuk untuk membuat robot menyerupai hewan.

Credit tempo.co

Cina Yakin Masalah Nuklir Korut Bisa Selesai Melalui Dialog

Warga Korea Selatan (Korsel) menonton tayangan peluncuran proyektil Korea Utara (Korut) dalam program berita di Seoul Railway Station di Seoul, Korsel, Sabtu (4/5).

Foto: AP Photo/Ahn Young-joon

Korut menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis pekan lalu.

CB, BEIJING -- Diplomat tinggi pemerintah Cina mengatakan masih ada kemungkinan memecahkan masalah nuklir Korea Utara (Korut) melalui dialog internasional. Pernyataan ini diungkapkan setelah Pyongyang melepaskan dua tembakan rudal jarak pendek.

Korut menembakkan dua rudal jarak pendek pada Kamis pekan lalu. Hal itu menjadi uji coba kedua semacam ini dalam waktu kurang dari satu pekan.

Dalam perjalanannya menuju Rusia, Penasihat Negara Cina Wang Yi mengatakan proses resolusi sudah buntu. Menurutnya, sejak pertemuan AS-Korut di Hanoi pada Februari gagal, ketidakpastian terus meningkat.

"Tapi kami melihat dari sisi Korut masih menahan tujuan dasar untuk mencapai denuklirisasi semenanjung (Korea), dan dari sisi AS belum mengabaikan pemikiran dasar untuk menyesaikan isu ini melalui dialog," kata Wang dalam pernyataan Kementerian Luar Negeri Cina, Selasa (14/5).

Wang yakin proses denuklirisasi Semenanjung Korea belum keluar jalur. "Dan tetap dalam kerangka kerja untuk resolusi politik," katanya.

Ia menambahkan kebuntuan terjadi karena kedua belah pihak belum menemukan peta jalan yang layak dan realistis untuk membuat resolusi. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan ia tidak melihat uji coba rudal Korut telah 'melanggar kepercayaan'.

Credit republika.co.id

Muslim Uighur Bangun Kehidupan di Turki Usai Lari dari China

Imigran Muslim Uighur yang berhasil melarikan diri dari China ke Turki perlahan membangun hidup. Meski sulit, mereka merasa lebih bebas dan nyaman di Turki. (Reuters/Murad Sezer)

Jakarta, CB -- Setelah berjuang kabur dari persekusi di China, sejumlah imigran Muslim Uighur yang berhasil melarikan diri ke Turki kini perlahan membangun hidup. Meski sulit, mereka merasa lebih bebas dan nyaman di Turki.

Sejumlah Muslim Uighur terlihat berbondong-bondong beribadah di mesjid Emine Inanc. Tak tak sedikit dari mereka bahkan memenuhi jalanan untuk ikut beribadah.

"Kami merasa lebih nyaman dibandingkan ketika kami berada di negara asal kami," ujar Abudureyimu, salah satu warga Uighur yang melarikan diri ke Turki sejak 2014 lalu.

"Saya bisa melaksanakan kewajiban agama dan berbicara menggunakan bahasa asli saya dengan bebas."

Meskipun begitu, Abudureyimu masih dihantui trauma akan penganiayaan dan penumpasan yang menargetkan Uighur di China.

Diperkirakan sekitar satu juta Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp di mana mereka dipaksa belajar paham komunisme. Hingga kini, ia sendiri tak mengetahui keberadaan keluarganya, masih hidup atau tidak.

Namun, Abudureyime meyakini bahwa pihak China masih menahan keluarganya di kamp Xinjiang. Abudureyime khawatir keadaan keluarganya akan lebih parah jika aparat mengetahui ia kabur.

Turki sendiri mengecam pendirian kamp-kamp konsentrasi untuk menampung Muslim Uighur tersebut. Turki menuding China melakukan operasi militer guna menumpas "identitas etnis, agama, dan budaya masyarakat Turki Uighur di daerahnya."

Pemerintah Turki meyakini ratusan ribu orang Uighur menjadi target "penyiksaan dan pencucian otak" saat berada di dalam kamp.

Guna menunjukkan solidaritas terhadap Muslim Uighur, Turki pun mengizinkan para imigran itu masuk ke negaranya. Di sana, pemerintah juga menjamin keamanan para Muslim Uighur.

Sejumlah warga Uighur yang tinggal di Turki juga menggagas kampanye #MeTooUyghur yang disebarkan melalui sosial media.

Ratusan warga turun ke jalanan dan mendesak pemerintah China untuk merilis bukti video bahwa kerabat mereka yang hilang tersebut masih hidup.

Masyarakat Uighur ingin agar pihak China bertanggung jawab atas hilangnya kontak mereka dengan sanak saudaranya.

Credit cnnindonesia.com

Uni Eropa serukan gencatan senjata di Libya

Foto udara memperlihatkan seorang migran berenang menuju kapal pemasok lepas pantai komersial Vos Triton yang terdaftar di Gibraltar, di daerah Search and Rescue (SAR) lepas pantai Libya, Sabtu (11/5/2019), seperti yang terlihat dari pesawat Moonbird milik organisasi kemanusiaan Sea-Watch Jerman. (Sea-Watch.org/HANDOUT)

Brussels (CB) - Semua pihak yang bertikai di Libya harus berkomitmen untuk menerapkan gencatan senjata dan kembali pada mediasi yang dipimpin PBB, kata Uni Eropa pada Senin.

Organisasi itu menyebut situasi tersebut dapat mengancam keamanan internasional.

"Uni Eropa mendesak semua pihak untuk segera memberlakukan gencatan senjata dan terlibat dengan PBB guna memastikan dihentikannya permusuhan secara menyeluruh," kata menteri luar negeri Uni Eropa dalam satu pernyataan usai bertemu dengan Perdana Menteri Libya dukungan PBB, Fayez al-Serraj di Brussels.

"EU juga meminta mereka agar memisahkan diri baik di depan umum maupun di lapangan dari elemen teroris dan kriminal yang terlibat dalam pertempuran serta menghindari mereka yang diduga melakukan kejahatan perang, termasuk orang-orang yang masuk daftar hitam Dewan Keamanan PBB," bunyi pernyataan tersebut.

Kekerasan terbaru di Libya, tempat Muammar Gaddafi digulingkan pada 2011, meletus sejak bulan lalu saat pasukan komandan Khalifa Haftar, yang bermarkas di Libya timur, bergerak menuju pinggiran Tripoli.

Lebih dari 400 orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi, menurut PBB.

Credit antaranews.com

Dapat Ancaman, Walikota London Diberi Perlindungan Khusus

LONDON - Pasca referendum Brexit 2016 silam, telah terjadi peningkatan Islamofobia, antisemitisme, dan homofobia di Inggris. Fakta ini diungkapkan oleh Walikota London Sadiq Khan. Bahkan, Khan yang seorang Muslim itu juga menjadi sasaran kekerasan di media sosial.

Imbasnya, saat ini Khan mendapat perlindungan khusus dari polisi selama 24 jam penuh. Menurut Khan, ancaman pada dirinya mulai dari ancaman biasa, hingga terorisme. Khan mengaku, dia menjadi salah satu korban dari meningkatnya Islamofobia.

“Tidak bisa dibenarkan, bahwa salah satu konsekuensi dari saya menjadi walikota London dan seorang Muslim dalam kehidupan publik, saya mendapat perlindungan dari polisi," ucap Khan dalam wawancara dengan The Times, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (12/5).
Menjadi korban pelecehan rasial sudah dialami Khan sejak ia masih anak-anak. Sejak itu, pelecehan berkembang menjadi arus deras cacian berdasar Islamofobia.

"Itu dimulai dengan pemanggilan nama, itu dapat merujuk pada aksi kriminal dan grafiti (dan) pada akhirnya pada situasi di mana Jo Cox (seorang anggota parlemen Inggris) dibunuh. Atau, seorang teroris dapat datang ke London dan mencoba untuk memecah-belah komunitas," ungkapnya.

Menurut laporan Times, beberapa ancaman yang diterima Khan sangat mengganggu, sehingga stafnya diberikan konseling untuk membantu mereka menghadapi kondisi ini. Menurut koran itu, tahun lalu Balai Kota London merujuk 17 kasus dalam periode tiga bulan kepada polisi. Muncul pula 237 ancaman yang dilayangkan di media sosial.

Credit sindonews.com

Diadang Kapal Militer Maduro, Kapal AS Batal Masuk Perairan Venezuela

CARACAS - Kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat (AS), USCGC James, berlayar dan mencoba masuk ke perairan teritorial Venezuela. Namun, Angkatan Laut rezim pemerintah Presiden Nicolas Maduro mengirim kapal patroli untuk mengadangya.

Kapal AS mengubah jalur dan menjauhi kawasan perairan teritorial Venezeula setelah kapal militer Maduro melontarkan peringatan via radio komunikasi.

Angkatan Laut Venezuela, dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Jumat waktu Caracas, mengatakan insiden itu terjadi pada hari Kamis. Kapal Coast Guard AS hendak menuju pelabuhan utama negara Venezuela, La Guaira.

USCGC James berjarak 14 mil laut (16 mil) di lepas pantai Venezuela ketika Caracas mengirim kapal patroli untuk mencegatnya. Dalam komunikasi radio, kru USCGC James setuju untuk berbalik.

“USCG James didorong untuk mengubah arahnya dan meninggalkan perairan yurisdiksi kami. Instruksi dipatuhi," kata Angkatan Laut Venezuela dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (11/5/2019).

Angkatan Laut rezim Maduro telah melihat kapal AS itu sehari sebelumnya ketika sedang transit melalui zona ekonomi eksklusif Venezuela. Sejak itu, kapal patroli dikirim untuk memantau manuvernya.

Utusan Venezuela untuk PBB, Samuel Moncada, mengecam tindakan kapal AS itu sebagai provokasi yang bertujuan menghasut kerusuhan.

"Para penyelundup perang menjadi bersemangat karena mereka melihat Coast Guard (Penjaga Pantai) AS sangat dekat dengan perairan teritorial Venezuela. Ini adalah tipuan khas untuk meningkatkan ketegangan," tulis Moncada di Twitter.

USCGC James, digambarkan sebagai kapal paling berteknologi maju dalam armada Coast Guard AS. Kapal itu dilengkapi dengan peralatan surveillance dan resonansi modern.

Menurut Angkatan Laut AS, kapal itu juga dapat berfungsi sebagai pos komando untuk penegakan hukum yang kompleks dan misi keamanan nasional yang melibatkan Coast Guard dan berbagai lembaga mitra.

(mas)

Credit sindonews.com

Tokoh Oposisi Venezuela Minta Bantuan Pentagon Lawan Maduro

Pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, kiri, menyerukan kepada militer negara itu agar melakukan kudeta terhadap Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. Sumber: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins/foxnews.com

CB, Caracas – Tokoh oposisi Venezuela, Juan Guaido, meminta bantuan kerja sama kepada Pentagon lewat delegasi yang dikirim ke Amerika Serikat.

Guaido berharap bantuan ini bisa mengakhiri konflik politik, yang berlangsung sejak awal tahun ini.
“Kami telah menginstruksikan duta besar Carlos Vecchio untuk segera bertemu dengan Komando Selatan dan pimpinannya untuk memulai hubungan langsung,” kata Guaido dalam sebuah unjuk rasa pada Sabtu di ibu kota Caracas, Venezuela, seperti dilansir Reuters pada 11 Mei 2019.

Guaido mengatakan,”Kami telah mengatakan sejak awal akan menggunakan semua sumber daya dalam jangkauan kami untuk meningkatkan tekanan.”

Guaido mendeklarasikan dirinya sebagai Presiden interim Venezuela pada Januari 2019. Dia mendesak agar Presiden Nicolas Maduro untuk segera mundur karena diduga memenangkan pemilu dengan cara curang pada 2018.
Guaido mendapat dukungan dari Amerika Serikat dan sejumlah negara Eropa serta negara Amerika Latin. Namun, Maduro didukung Kuba, Rusia, dan Cina. Rusia telah mengirim pasukan sebanyak 100 orang prajurit untuk menggelar pelatihan militer pada April 2019.

Pada peringatan Hari Buruh 1 Mei 2019, Guaido mencoba menggerakkan massa untuk menggulingkan Maduro. Namun, gerakan ini ditumpas oleh pasukan militer yang setia kepada Maduro. Arus massa yang mencoba mendatangi istana kepresidenan Venezuela dicegat ditengah jalan ditembaki gas air mata serta peluru karet.
Mengenai pertemuan ini, perwakilan dari Komando Selatan AS dan Vecchio belum memberikan komentar. Selama ini, seperti dilansir Channel News Asia, pemerintahan Presiden Amerika Donald Trump menyatakan semua opsi terbuka untuk menjatuhkan Maduro, yang menyebut Guaido sebagai boneka AS.
Komando Selatan AS pernah mencuit pada Kamis lalu bahwa pimpinannya siap berdiskusi untuk mendukung perang masa depan dari para pemimpin militer Venezuela, yang mendukung konsitusi.

Credit tempo.co

Kantor Kepresidenan Argentina Diancam Bom

Sebuah van milik Brigade Ledakan Polisi Federal Argentina diparkir di luar gedung Kongres setelah ada ancaman bom di Buenos Aires, Argentina, Senin (13/5).

Foto: AP Photo/Natacha Pisarenko

Ancaman diterima beberapa jam setelah seorang pria bersenjata ditangkap di kantor itu

CB, BUENOS AIRES -- Militer dan polisi federal Argentina menyerbu kantor kepresidenan di Buenos Aires karena ada ancaman bom. Ancaman tersebut terjadi ketika Presiden Mauricio Macri berada di kantornya.

Ancaman diterima beberapa jam setelah seorang laki-laki bersenjata ditangkap karena mencoba masuk ke gedung tersebut. Kantor kepresidenan Argentina Casa Rosada menerima ancaman itu melalui sambungan telepon.

Kantor Sekretaris Jendral Argentina mengatakan pelaku ancaman diindikasi berencana meletakkan bom di dalam mobil. Lalu, militer mereka mengaktifkan protokol ancaman semacam itu.

Tim yang dikerahkan pun memeriksa dan mengamankan pintu masuk Casa Rosada yang tidak hanya sebagai kantor kepresidenan tapi juga pusat pemerintahan. Selama pemeriksaan, petugas tidak menemukan mobil dengan bahan peledak dan orang-orang di gedung itu pun tidak dievakuasi.

"Tidak ada kemungkinan bom masuk tanpa terdeteksi," kata petugas dari kantor Sekretaris Jenderal Argentina, Rabu (14/5).

Media setempat melaporkan kantor kongres juga mendapat ancaman yang sama. Petugas pun segera dikerahkan untuk mengamankan lokasi. Sebelumnya, Buenos Aires juga pernah menerima ancaman bom palsu termasuk menjelang pertemuan G-20 tahun lalu.

Sebelum ada ancaman bom, ada seorang laki-laki bersenjata yang mengaku harus bertemu Macri. Kantor kepresidenan mengatakan laki-laki itu ditangkap di pintu masuk.

Petugas keamanan mengatakan nama laki-laki itu Ariel Muniz, berusia 36 tahun. Ia berusaha masuk Casa Rosada dengan pistol Magnum Taurus yang disimpan di dalam koper.

Ketika petugas mendapat konfirmas ia tidak memiliki jadwal pertemuan dengan Macri, Muniz pun mencoba meninggalkan kopernya. Ia kemudian ditangkap petugas jaga. Di media sosial Twitter, Menteri Keamanan Argentina mengatakan pistol yang dibawa Muniz tidak berpeluru.

Macri yang berasal dari kelompok tengah-kanan mulai berkuasa pada 2015. Ia akan maju lagi dalam pemilihan umum pada bulan Oktober mendatang. Tampaknya ia harus bertarung dengan sengit di saat Argentina sedang mengalami resesi.

Kepuasan terhadapnya di jajak pendapat terus menurun. Ia juga dihadapi inflansi tinggi dan menurunnya mata uang peso.

Pada pekan lalu sebuah serangan di luar gedung kongres menewaskan satu orang legislator dan pembantunya. Polisi mengatakan motif pembunuhan dengan 'gaya mafia' ini lebih bersifat pribadi dibandingkan politis.

Credit republika.co.id

Rusia: Iran Berhak Tangguhkan Sebagian Kesepakatan Nuklir

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Iran memiliki hak untuk menangguhkan sebagian komitmennya di bawah Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), atau yang lebih dikenal dengan nama kesepakatan nuklir.

Berbicara saat melakukan pernyataan bersama dengan Menteri Luar Negeri China, Wang Yi di Moskow, Lavrov mengatakan, Beijing dan Moskow yakin bahwa penting untuk mempertahankan perjanjian itu.

Lavrov kemudian mengatakan, dia dan Wang Yi juga telah menyetujui bahwa sanksi sepihak Washington terhadap Iran tidak sah dan bertujuan untuk menghentikan ekspor minyak dari negara tersebut.

"Kami juga mencatat bahwa Iran tetap berkomitmen pada JCPOA, tetapi mengharapkan hal yang sama dari rekan-rekan Eropa kami, yang juga harus melaksanakan bagian mereka dari perjanjian itu," ucap Lavrov, seperti dilansir Sputnik pada Senin (13/5).

Diplomat senior Rusia itu kemudian menyatakan harapan untuk melakukan pembicaraan "jujur" dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo tentang masalah ini. Keduanya dijadwalkan melakukan pertemuan di Sochi, hari ini.

Pernyataan Lavrov datang beberapa hari setelah Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan bahwa ia telah memberi tahu para penandatangan kesepakatan itu, yakni Prancis, Rusia, China, Inggris dan Jerman bahwa mereka akan menangguhkan sebagian dari komitmen dalam kesepakatan yang diteken tahun 2015 lalu.

Credit sindonews.com

Iran: Kapal Induk AS di Teluk Dulu Ancaman, Kini Jadi Target!

TEHERAN - Seorang komandan senior Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan kehadiran kapal induk Amerika Serikat (AS) di Teluk dulunya merupakan ancaman serius, namun kini justru jadi target dan peluang yang menguntungkan Teheran.

Komentar itu muncul setelah kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya dikerahkan Washington ke kawasan Teluk. Pengerahan kapal induk bersama pesawat-pesawat pengebom B-52 oleh Washington dengan dalih bahwa rezim Teheran diyakini akan menyerang pasukan Amerika Serikat dan kepentingannya di Timur Tengah.

USS Abraham Lincoln mengganti kapal induk lain yang dirotasi keluar dari Teluk bulan lalu.

"Sebuah kapal induk yang memiliki setidaknya 40 hingga 50 pesawat di atasnya dan 6.000 pasukan yang berkumpul di dalamnya merupakan ancaman serius bagi kami di masa lalu. Tapi sekarang ini adalah target dan ancaman telah beralih menjadi peluang," kata Kepala Angkatan Udara IRGC Iran, Jenderal Amir Ali Hajizadeh, seperti dikutip dari kantor berita ISNA, Senin (13/5/2019).

"Jika (Amerika) bergerak, kami akan memukul kepala mereka," ujarnya.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo yang berbicara kepada CNBC dalam sebuah wawancara yang dijadwalkan akan disiarkan pada hari Senin (13/5/2019), mengatakan bahwa pengerahan militer sebagai tanggapan terhadap informasi intelijen tentang potensi serangan Iran dan bertujuan untuk mencegah serta untuk menanggapi jika perlu.

"Kami sudah melihat pelaporan ini," kata Pompeo. "Ini nyata. Tampaknya ada sesuatu yang terkini, itulah hal yang kita khawatirkan hari ini," ujarnya.

"Dalam hal Iran memutuskan untuk mengejar kepentingan Amerika—apakah itu di Irak atau Afghanistan atau Yaman atau tempat lain di Timur Tengah—kami siap untuk menanggapi dengan cara yang tepat," katanya. "Tujuan kami adalah bukan perang."

William Fallon, mantan komandan Komando Pusat AS, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa dia tidak mengharapkan situasi antara Iran dan AS meningkat meskipun ada "hype media".

Fallon mengatakan ketegangan antara Teheran dan Washington telah berlangsung selama beberapa dekade dan dia tidak melihat hasil yang serius meskipun ada retorika yang memanas dari kedua belah pihak.

"Pelaporan yang konyol, membesar-besarkan situasi di Teluk ketika faktanya itu adalah skenario yang sama secara militer seperti yang terjadi selama bertahun-tahun," katanya.

"AS telah masuk dan keluar dari Teluk selama beberapa dekade dan berkomitmen untuk membuka (jalur) kapal yang bebas di Teluk," kata Fallon.

Parlemen Iran mengadakan sesi tertutup pada hari Minggu untuk membahas perkembangan di Teluk.

Heshmatollah Falahatpisheh, yang mengepalai komite parlemen untuk keamanan nasional dan kebijakan luar negeri, mengatakan kepada kantor berita resmi IRNA bahwa Iran tidak ingin memperdalam krisis.

Dia mengatakan posisi AS akan melemah seiring waktu, dan saat ini tidak ada dasar untuk negosiasi dengan Washington.

Mayor Jenderal Hossein Salami, yang ditunjuk sebagai kepala IRGC bulan lalu, mengatakan kepada parlemen bahwa Amerika Serikat telah memulai perang psikologis.

"Komandan Salami, dengan perhatian pada situasi di kawasan itu, mempresentasikan analisis bahwa Amerika telah memulai perang psikologis karena kedatangan dan kepergian militer mereka adalah hal yang normal," kata juru bicaranya Behrouz Nemati.

Credit sindonews.com

Menlu Inggris dan Jerman Khawatir Konflik Amerika dan Iran

Perjanjian nuklir Iran melibatkan Inggris, Prancis, Jerman, Rusia dan Cina setelah Amerika Serikat menyatakan diri keluar dari perjanjian itu pada 2018. Ecfr.eu

CB, Brussel – Menteri Luar Negeri Inggris memperingatkan Iran dan Amerika Serikat bisa terlibat dalam konflik secara tidak sengaja di kawasan Teluk, yang sedang tidak stabil ini.

“Kami merasa khawatir soal konflik, mengenai risiko konflik.. eskalasi yang tidak sengaja,” kata Jeremy Hunt, menlu Inggris, kepada media di Brussel seperti dilansir Reuters pada Senin, 13 Mei 2019.
Hunt mengatakan ini saat Menlu Amerika Serikat, Mike Pompeo, sedang mengunjungi Brussel untuk bertemu dengan para pemimpin Uni Eropa membahas Iran.

Presiden AS, Donald Trump, sedang berusaha mengisolasi Teheran dengan memblokir ekspor minyak mentah Iran setelah menyatakan keluar dari perjanjian nuklir 2015. Trump juga meningkatkan tekanan militer terhadap Iran di kawasan Teluk dengan mengirim kapal induk dan pesawat pengebom B-52.

Sedangkan Uni Eropa, yang berbagi sebagian kekhawatiran AS mengenai Iran dan keterlibatan Teheran dalam konflik Suriah, masih mendukung perjanjian nuklir Iran 2015. UE beralasan ini dilakukan demi keamanan negara-negara Eropa.
Inggris, Jerman, dan Prancis merupakan tiga negara Eropa yang meneken perjanjian nuklir yang disebut Joint Comprehensive Plan of Action dengan Iran. Perjanjian ini juga di dukung Rusia dan Cina.
Pompeo menggelar pertemuan terpisah dengan ketiga negara Eropa. Dia juga membatalkan rencana kunjungan ke Moskow, Rusia.

Pemerintah Iran menyebut strategi Washington sebagai “perang urat syaraf” atau “psychological warfare”. Seorang komandan senior pasukan Garda Revolusi Iran menyebut negaranya akan melakukan retaliasi terhadap setiap tindakan agresif AS.
Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, mengatakan kepada Pompeo pada pertemuan Senin kemarin bahwa,”Kami tidak ingin ini menjadi konflik militer (antara AS dan Iran).”
Maas juga mengatakan,”Eropa dan AS mengambil jalan yang berbeda.. mengambil arah yang berbeda.”

Sebelum bertemu Pompeo, Menlu Prancis, Jean-Yves Le Drian, mendesak negara Eropa bersatu mendukung perjanjian nuklir. Perjanjian ini juga difasilitasi oleh Uni Eropa.
Bagi Eropa, ketegangan dengan pemerintahan Trump menandai perbedaan yang mendalam dalam hubungan transatlantik, yang biasanya ditandai dengan koordinasi mengenai kebijakan untuk Timur Tengah. Namun, kedua pihak sempat berbeda pendapat tajam soal Perang Irak pada 2003.
Secara terpisah, Hunt, yang sempat bertemu dengan Maas dan Le Drian di sela-sela pertemuan rutin UE di Brussel, mengatakan khawatir dengan perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah jika Iran dapat memproduksi senjata itu.
“Kita perlu memastikan kita tidak membuat Iran kembali ke jalan re-nuklirisasi,” kata Hunt. Dia meminta semua pihak untuk bersikap tenang untuk bisa memahami pemikiran pihak lain.

Credit tempo.co

Iran vonis warganya 10 tahun penjara lantaran jadi mata-mata Inggris

Bendera dan peta Republik Islam Iran. (istimewa)

London (CB) - Pengadilan Iran pada Senin mengatakan telah memvonis warganya 10 tahun penjara lantaran menjadi mata-mata untuk Inggris, saat ketegangan antara Teheran dan sejumlah negara Barat atas kesepakatan nuklir dan program misil meningkat.

"Seorang warga Iran yang menjalankan tugas di meja Iran di British Council dan sedang bekerja sama dengan badan intelijen Inggris ... divonis 10 tahun penjara setelah adanya pengakuan yang jelas," kata juru bicara pengadilan Gholamhossein Esmaili, seperti dikutip Kantor Berita Fars.

Esmaili mengatakan seseorang yang divonis bertugas mengurusi proyek "infiltrasi budaya" di Iran. Pihaknya tidak mengidentifikasi orang tersebut dan tidak menyebutkan secara spesifik apakah ia juga berkewarganegaraan Inggris.

Kantor Luar Negeri Inggris tidak segera menanggapi email yang memintanya untuk berkomentar. British Council merupakan organisasi internasional Inggris untuk hubungan budaya.

Penangkapan warga Iran yang dituduh melakukan spionase meningkat sejak Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei tahun lalu mengatakan bahwa terdapat 'infiltrasi' agen Barat di negara tersebut.

Credit antaranews.com

Turki hukum perencana bom mobil dengan penjara seumur hidup

Petugas bekerja di salah satu lokasi serangan bom mobil di kota Reyhanli, provinsi Hatay, Turki, di dekat perbatasan Turki-Suriah, Minggu (12/5). Dua bom mobil menewaskan 43 orang dan melukai banyak orang di kota dekat perbatasan itu Sabtu kemarin dan pemerintah Turki menduga adanya keterlibatan Suriah. Serangan bom ini meningkatkan kekhawatiran bahwa perang sipil Suriah mulai merembet ke negara-negara tetangga meskipun langkah-langkah diplomatik telah diperbarui untuk mengakhiri perang selama dua tahun yang telah menewaskan 70.000. Dua ledakan bom merobek jalan-jalan yang ramai di dekat distrik perbelanjaan Reyhanli Sabtu sore, menghancurkan dinding-dinding beton dan mobil-mobil di kota tersebut, yang menjadi tempat pengungsian ribuan warga Suriah. (REUTERS/Umit Bektas)

Istanbul (CB) - Satu sidang pengadilan di Turki pada Senin menjatuhkan hukuman 53 penjara seumur hidup tanpa percobaan terhadap seorang pria yang pada 2013 merencanakan serangan bom mobil di perbatasan Suriah dan menewaskan puluhan orang, menurut kantor berita pemerintah, Anadolu.

Dua bom mobil kembar mengoyak kota perbatasan Reyhanli di provinsi Hatay pada 11 Mei 2013. Pada saat itu Turki menuduh suatu kelompok yang setia pada presiden Suriah Basar al-Assad yang melakukan serangan. Damaskus menampik keterlibatan apa pun.

Yusuf Nazik (34), warga Turki, dihukum penjara seumur hidup tanpa hukuman percobaan karena mengganggu stabilitas negara dan dihitung untuk setiap 52 korban jiwa, menurut Anadolu.

Dia juga mendapat hukuman tambahan 5.306 tahun dan enam bulan untuk berbagai kejahatan termasuk usahanya membunuh 130 orang, menjadi anggota kelompok teroris bersenjata dan menyimpan bahan peledak tidak sah untuk organisasi teroris, katanya.

Nazik ditangkap di Suriah, di kawasan yang dikuasai pemerintah di Latakia, oleh anggota Agen intel Turki (MIT), kata seorang petugas keamanan Turkis, pada September tahun lalu.

Anadolu melaporkan pada saat itu Nazik mengaku mendapat perintah dari intel Suriah untuk merencakan serangan di Turki dan mengatur pengiriman bahan peledak.

Sebanyak 22 orang telah dipenjara awal tahun lalu terkait pengeboman.

Reyhanli merupakan pusat pengungsi Suriah. Setelah pengeboman di kawasan itu pada 2013, Turki memperketat wilayah perbatasan denga Suriah yang membentang 900 kilometer.
Turki merupakan pendukung terbesar pemberontah yang melawan pasukan pemerintahan Suriah dalam konflik selama delapan tahun. Selian itu juga menampung 3,5 juta pengungsi Suriah.

Credit antaranews.com

Serukan Kudeta Militer, Jenderal Venezuela: Waktunya Bangkit!

CARACAS - Seorang jenderal Venezuela meminta angkatan bersenjata negara itu untuk bangkit melawan Presiden Nicolas Maduro. Presiden sosialis itu telah mengandalkan dukungan militer untuk mempertahankan kekuasaan meskipun ekonomi telah runtuh.

Ramon Rangel, yang mengidentifikasi dirinya sebagai jenderal Angkatan Udara Venezuela, mengatakan pemerintah dikendalikan oleh "kediktatoran komunis" di Kuba—sekutu penting Maduro.

"Kita harus menemukan cara untuk menghilangkan rasa takut, pergi ke jalan-jalan, untuk memprotes, dan untuk mencari serikat militer guna mengubah sistem politik ini," kata Rangel, yang mengenakan jas dengan salinan konstitusi di tangannya ketika muncul dalam video yang di-posting di YouTube.

"Sudah waktunya untuk bangkit!," seru jenderal tersebut.

Seruan Rangel itu menandai pukulan lain bagi Maduro setelah beberapa pembelotan serupa dilakukan oleh beberapa perwira senior tahun ini.

Para perwira yang telah memembelot dari Maduro telah melarikan diri dari negara itu. Namun, petinggi militer—terutama mereka yang memimpin pasukan—terus loyal pada presiden penerus Hugo Chavez tersebut.

Kementerian Informasi setempat belum bersedia menanggapi permintaan komentar. Dalam laporannya, Reuters menyatakan belum berhasil memperoleh komentar langsung dari Rangel.

Komandan Angkatan Udara Pedro Juliac mem-posting gambar Rangel di Twitter pada hari Minggu dengan tulisan berbunyi; "Pengkhianat terhadap rakyat Venezuela dan revolusi".

Sumber yang dekat dengan militer Venezuela mengatakan Rangel adalah seorang perwira militer aktif yang melarikan diri ke Kolombia bulan lalu.

Tidak seperti perwira lain yang telah membuat pernyataan serupa, Rangel tidak menyuarakan dukungan untuk Juan Guaido—pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden sementara dengan alasan bahwa pemilu 2018 yang dimenangkan kembali oleh Maduro adalah penipuan.

Lebih dari 50 negara, termasuk Amerika Serikat dan sebagian besar negara Amerika Selatan, menyebut Guaido sebagai pemimpin sah Venezuela.

Guaido dan sekelompok perwira menyerukan pasukan bersenjata pada 30 April untuk menggulingkan Maduro. Namun, angkatan bersenjata tidak pernah bergabung dengannya dan kudeta pun gagal.

Pemerintah Maduro menyebut peristiwa itu sebagai upaya kudeta dan menuduh sekitar 10 anggota legislatif oposisi melakukan makar karena bergabung dalam aksi unjuk rasa hari itu.

Venezuela telah menderita hiperinflasi yang telah memicu eksodus sekitar 3,5 juta warganya ke negara lain dalam tiga tahun terakhir.

Credit sindonews.com

Ibu Kota Sudan Selatan Tutup Semua Kelab Malam karena Tindakan Amoral

JUBA - Ibu kota Sudan Selatan, Juba, melarang semua kelab malam dan membatasi jam operasi untuk bar yang beroperasi pada malam hari. Musababnya, ada dugaan tindakan tidak bermoral yang terjadi di tempat-tempat malam tersebut.

Penutupan semua kelab malam di ibu kota itu diumumkan pihak Kepresidenan Sudan Selatan pada hari Sabtu, pekan lalu.

"Pemerintah negara bagian Jubek telah melarang semua kelab malam, bar dan pertunjukan musik malam di kota Juba," bunyi pernyataan dari kepresidenan, seperti dikutip dari AFP, Senin (13/5/2019).

Gubernur Juba, Augustino Jadalla Wani, mengatakan dalam sebuah video yang di-posting di Facebook bahwa untuk sementara kelab malam ditutup, bar akan memiliki jam terbatas pada awal malam, dan akan dilarang beroperasi pada siang hari.

"Disko, kami melarangnya sama sekali karena apa yang terjadi di sana benar-benar sangat berbahaya bagi masa depan negara ini," katanya, seraya menambahkan bahwa gadis-gadis seusia 13 tahun sering mengunjungi kelab-kelab tersebut.

"Kami serius dan kami akan memastikan disko tidak beroperasi di negara ini," lanjut dia mengacu pada negara bagian Jubek.

Selain itu, pemerintah ibu kota juga akan mewajibkan bagi pasangan yang masuk ke hotel untuk menunjukkan surat nikah.

Sudan Selatan telah dilanda perang saudara yang telah memasuki tahun keenam. Sebagian besar pertempuran terhenti sejak perjanjian damai diteken September lalu.

Credit sindonews.com

Petahana Cyril Ramaphosa Dipastikan Menang Pemilu Afsel

Petahana Cyril Ramaphosa. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Petahana Cyril Ramaphosa dan partai pendukungnya, Kongres Nasional Afrika (ANC), menang dalam pemilihan umum Afrika Selatan (Afsel) 2019. Namun, perolehan suara partainya justru menurun dan oposisi koalisi kelompok sayap kiri justru semakin kuat.

Seperti dilansir Reuters, Senin (13/5), dari hasil penghitungan yang sudah mencapai 99,9 persen komisi pemilihan umum Afsel, ANC meraih 55,5 persen suara untuk parlemen. Namun, jumlah perolehan suarat itu justru yang terburuk setelah rezim apartheid tumbang, tetapi justru mulai membaik sejak pemilihan kepala daerah tiga tahun lalu.

Dengan perolehan suara itu, Ramaphosa mustahil terkejar oleh kelompok oposisi Aliansi Demokratik (DA) dan partai Pejuang Kebebasan Ekonomi (EFF).

"Kami melakukan kesalahan, dan kami memintaa maaf atas hal itu serta kami meminta seluruh penduduk kembali menanamkan kepercayaan kepada kami," kata Ramaphosa.

Masa kepemimpinan penuh Ramaphosa sebagai presiden akan dimulai pada akhir Mei, setelah dia dilantik. Dia adalah salah satu orang dekat mendiang tokoh anti apartheid sekaligus presiden kulit hitam pertama Afsel, Nelson Mandela.

Ramaphosa juga menggantikan mantan Presiden Jacob Zuma yang mundur pada Februari 2018 karena dibelit skandal korupsi.

Selama masa kampanye, Ramaphosa menjanjikan pemerataan kesejahteraan yang masih menjadi masalah besar setelah 25 tahun keruntuhan rezim apartheid. Hal ini diperparah dengan menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat pada masa kepemimpinan Zuma karena skandal korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

Selama 15 bulan memimpin, Ramaphosa berjuang memperbaiki kinerja sejumlah badan usaha milik negara, termasuk perusahaan listrik Eskom. Namun, ekonomi Afsel ternyata belum membaik.

Ramaphosa juga akan menghadapi tekanan kuat dari oposisi jika tidak memberikan jalan keluar yang bisa mendongkrak perekonomian Afsel. Salah satunya adalah desakan penghematan anggaran di seluruh lembaga negara dan BUMN.

Ramaphosa adalah anak penisunan polisi yang muncul sebagai tokoh serikat buruh tambang pada masa apartheid. Dia yang memimpin unjuk rasa besar-besaran pada 1987.

Ketika mendiang Mandela bebas pada 1990 setelah tiga dasawarsa dipenjara, Ramaphosa adalah orang yang membantu memegang mikropon saat Mandela berpidato.

Ramaphosa juga dikenal sebagai perunding ulung. Presiden kulit putih terakhir di Afsel, F.W. de Klerk, menyatakan Ramaphosa sangat pandai berkata-kata dan pendapatnya selalu meluluhkan lawan bicaranya.

Sejumlah pakar sejarah menyatakan mulanya Mandela disebut mempersiapkan Ramaphosa untuk menggantikannya. Namun, tekanan dari faksi di dalam ANC yang berjuang melawan apartheid dari luar negeri memaksanya menunjuk Thabo Mbeki sebagai penerusnya.

Setelah itu, Ramaphosa mundur dari dunia politik dan sibuk berbisnis. Dia mendirikan firma investasi Shanduka yang berkembang pesat dan menjadi pemilik izin dagang McDonald di Afsel.

Ramaphosa menjual perusahaan itu pada 2015 sebesar ratusan miliar dolar, yang membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di Afsel.

Credit cnnindonesia.com

Unggul Pemilu Sela Filipina, Cengkeram Duterte Kian Kuat

Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul dalam hitung cepat pemilu sela pada Senin (13/5). (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Cengkeram Presiden Rodrigo Duterte dalam politik Filipina diprediksi bakal kian kuat setelah sekutunya unggul dalam hitung cepat pemilihan umum sela pada Senin (13/5).

Lembaga pemantau pemilu Filipina, PPCRV, melaporkan bahwa berdasarkan penghitungan 94 persen suara, sekutu politik Duterte diperkirakan bakal mengamankan sembilan dari 12 kursi majelis tinggi Senat yang diperebutkan dalam pemilu ini.

Kursi yang diperebutkan dalam majelis tinggi Senat Filipina menjadi salah satu sorotan besar pada pemilu kali ini karena menentukan kekuatan Duterte di parlemen.

Secara keseluruhan, ada 24 kursi di majelis tinggi Senat. Kebanyakan anggota majelis tinggi Senat tersebut berhaluan pemikiran lebih independen dan menentang gagasan-gagasan kontroversial Duterte.

Jika kubu Duterte berhasil meraup mayoritas kursi di Senat, ia akan lebih leluasa menjalankan rencana besarnya untuk mengubah konstitusi.

Kubu oposisi curiga Duterte akan mengubah pasal mengenai masa jabatan pemimpin Filipina yang ditetapkan hanya satu periode. Jika aturan itu benar-benar diubah, Duterte dapat mengikuti pemilu lagi.

"Pemilu ini memberikan Duterte kekuasaan penuh untuk memaksakan sistem pemerintahannya yang sudah dapat disimpulkan, yaitu transformasi penuh sistem politik nasional," ujar analis politik Filipina, Richard Heydarian, kepada AFP.

Selain itu, salah satu agenda besar Duterte adalah menerapkan kembali hukuman mati di Filipina, langkah yang dikecam oleh berbagai kelompok pemerhati hak asasi manusia.

Filipina sudah melarang penerapan hukuman mati pada 1987. Sempat diberlakukan kembali enam tahun kemudian, hukuman itu lantas dilarang lagi pada 2006.

Kendati dikritik oleh berbagai kelompok pemerhati HAM, pendekatan keras Duterte ini justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Filipina yang sudah muak dengan tingkat kriminalitas tinggi.

Janji-janji pemberantasan kriminalitas seperti ini pula lah yang membuat Duterte menang dalam pemilu presiden pada 2016 lalu.

Credit cnnindonesia.com

Filipina Menggelar Pemilu Sela

Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com

CB, Jakarta - Masyarakat Filipina mengantri di bawah suhu panas di sejumlah lapangan dan aula sekolah untuk memberikan suara dalam pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Pemilu sela Filipina ini untuk memilih anggota legislator dan anggota DPRD yang diharapkan bisa memperkuat pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte yang tinggal separuh jalan.
Dikutip dari aljazeera.com, Senin, 13 Mei 2019, proses pemungutan suara dilakukan mulai pukul 6 pagi dan akan ditutup pada pukul 6 sore. Lebih dari 61 juta masyarakat Filipina terdaftar mengikuti pemilu sela ini. Total ada sekitar 43 ribu calon legislatif (caleg) yang memperebutkan 18 ribu kursi di pemerintahan.

Dalam pemilu sela ini, diperebutkan pula 12 kursi anggota senat untuk merekomposisi separuh dari anggota dewan kongres yang sudah didominasi oleh anggota senat pendukung Duterte atau bersekutu dengan orang nomor satu Filipina itu.

Prediksi survei yang dilakukan oleh swasta memperlihatkan dukungan bagi pemerintahan Duterte masih kuat.

Masyarakat Filipina melakukan pemilu sela, Senin, 13 Mei 2019. Sumber: Aaron Favila/AP/aljazeera.com
Meskipun anggota senat Filipina saat ini sebagian besar mendukung Presiden Duterte, namun banyak dari mereka yang kecewa dengan semakin besarnya polarisasi kekuasaan. Contohnya, pemberlakuan kembali hukuman mati atau penyusunan ulang konstitusi untuk mengubah bentuk pemerintahan dari negara kesatuan menjadi federal sehingga perubahan ini memungkinkan Duterte berkuasa tanpa batas.
Kritik yang muncul menyuarakan kekhawatiran kemenangan sekutu-sekutu Duterte dalam pemilu sela hanya akan mengurangi independensi senat dan menghambat dari upaya melakukan evaluasi terhadap presiden.
“Jelas sekali ada segelintir pihak yang membentuk posisi dalam pemerintahan saat ini. Institusi kami kurang meneriakkan keadilan dan kebenaran. Banyak yang takut dianiaya dan memilih untuk bersujud pada kekuasaan,” kata anggota senat Leila de Lima, Senin, 13 Mei 2019, yang pernah dijebloskan ke penjara setelah dia menjalankan investigasi atas pembunuhan ribuan orang dalam operasi perang melawan narkoba.
De Lima menyerukan kepada para pemilih Filipina agar jangan memberikan suara mereka pada para caleg pembohong, koruptor dan para penjarah.

Credit tempo.co

Senin, 13 Mei 2019

Kelompok Nasionalis Wales Desak Kemerdekaan dari Inggris

Ilustrasi pendukung kesebelasan Wales yang memegang bendera negeri dalam Piala Dunia 2018. (REUTERS/Carl Recine)

Jakarta, CB -- Ribuan orang dari kelompok nasional berunjuk rasa di Cardiff mendesak Wales merdeka. Namun, dari hasil jajak pendapat terkini, hanya 12 persen penduduk setempat yang menghendaki berpisah dari Kerajaan Inggris.

Seperti dilansir The Guardian, Minggu (12/5), dalam unjuk rasa itu para demonstran menyanyikan lagu kebangsaan Wales, Hen Wlad Fy Nhadau. Beberapa dari mereka menyatakan adalah pendukung kemerdekaan dari Inggris sejak lama.

Lainnya menyatakan mereka mendukung ide itu karena polemik Brexit dan sepakat dengan penghematan anggaran. Menurut Ketua Partai Plaid Cymru, Adam Price, selama ini pemerintah Inggris tidak memperhatikan rakyat Wales.

"Selama puluhan tahun Westminster (pusat pemerintahan Inggris) mengabaikan kami yang berujung kepada kemiskinan dan permodalan yang minim. Sepertiga anak-anak kami hidup relatif miskin dan kalian hanya mengurus kemelut Brexit yang memperlihatkan mereka tidak cakap memerintah atau mewakili Wales," kata Price.

"Selama bertahun-tahun, angan-angan kami untuk merdeka seperti makin jauh. Namun, kami melihat gelombang itu berbalik, gerakan semakin tumbuh dan aspirasi kami semakin keras," ujar Price.

Wales adalah sebuah negeri di sebelah barat daya yang menjadi bagian dari Inggris. Lebih dari 500 ribu penduduknya adalah penutur bahasa ganda, Inggris dan Wales.

Llywelyn ap Gwilym, juru bicara gerakan nasionalis Wales, All Under One Banner Cymru, menyatakan perdebatan seputar masa depan Wales semakin gencar sejak mereka jajak pendapat Brexit.

"Sejumlah kelompok meyakini Wales dan seluruh penduduknya harus mempunyai masa depan yang lebih baik sebagai bangsa merdeka di luar Inggris. Desakan tentang kemerdekaan itu wajar," kata Llywelyn.

Credit cnnindonesia.com

Usai Serangan Anti-Muslim, Kota Sri Lanka Terapkan Jam Malam

Kepolisian Sri Lanka menerapkan jam malam di Chilaw setelah terjadi serangan anti-Muslim di kota yang terletak 80 kilometer dari Colombo itu, Minggu (12/5). (/Dinuka Liyanawatte)

Jakarta, CB -- Kepolisian Sri Lanka menerapkan jam malam di Chilaw setelah terjadi serangan anti-Muslim di kota yang terletak 80 kilometer dari Colombo tersebut pada Minggu (12/5).

Juru bicara kepolisian Sri Lanka, Ruwan Gunasekara, mengatakan bahwa jam malam ini perlu dilakukan setelah sekelompok pria menyerang pusat-pusat bisnis milik warga Muslim di Chilaw.

Menurut Gunasekara, bentrokan itu terjadi setelah seorang warga salah memahami maksud satu unggahan di Facebook yang ia anggap ancaman terhadap umat Kristen.

Gunasekara mengatakan bahwa pria yang melontarkan komentar itu di Facebook kini sudah ditahan.

Bentrokan ini merupakan gelombang kekerasan teranyar yang terjadi setelah tragedi bom beruntun di sejumlah gereja dan hotel mewah pada Hari Paskah lalu.

Rangkaian bom yang menewaskan lebih dari 200 orang itu diklaim oleh kelompok militan ISIS. Sentimen anti-Muslim di Sri Lanka pun meningkat.

Pada awal Mei lalu, bentrok antara umat Kristen dan Muslim pecah di Negombo, di mana terdapat salah satu gereja yang menjadi target serangan bom pada Paskah lalu.

Aparat setempat melaporkan bahwa minuman beralkohol sangat mempengaruhi emosi pihak-pihak yang terlibat dalam bentrokan tersebut. Gereja Katolik Sri Lanka pun meminta pemerintah untuk melarang alkohol.

Islam sendiri merupakan agama mayoritas kedua di Sri Lanka setelah Buddha. Sementara itu, Kristen menjadi minoritas dengan jumlah penganut hanya 7,6 persen dari keseluruhan penduduk.

Namun, di Negombo dan Chilaw, Kristen menjadi mayoritas. Kebanyakan warga merasa khawatir dengan kehadiran Muslim di tengah komunitas mereka.

Credit cnnindonesia.com

Belgia Pertimbangkan Tangguhkan Penjualan Senjata ke Saudi

BRUSSEL - Para pemimpin Belgia sedang mempertimbangkan penangguhan penjualan senjata ke Arab Saudi. Hal itu dilakukan setelah sebuah laporan menyatakan senjata asal Belgia digunakan dalam peperangan di Yaman.

"Saya pikir akan baik untuk menangguhkan pengiriman senjata ke Arab Saudi jika terbukti mereka telah digunakan dalam konflik yang sedang berlangsung, seperti di Yaman," ujar Menteri Luar Negeri Belgia Didier Reynders seperti dikutip dari Channel News Asia, Minggu (12/5/2019).

Dalam hal ini, Reynders mengatakan, pemerintah regional Walloonia yang harus mengambil keputusan itu.

Konstitusi Belgia menempatkan tanggung jawab untuk keputusan seperti itu ada di wilayah produsen, dalam hal ini Wallonia, yang memiliki pabrik senjata FN Herstal.

Presiden regional Willy Borsus mengatakan bahwa bisa menangguhkan lisensi ekspor senjata yang ada jika kondisi di mana mereka berikan telah dilanggar.

Surat kabar Belgia Le Soir pada Rabu lalu melaporkan sebuah penyelidikan menunjukkan Arab Saudi telah menggunakan senjata dan teknologi Belgia dalam operasi melawan pemberontak Houthi di Yaman, lokasi pertempuran lebih dari empat tahun yang telah menewaskan puluhan ribu orang, kata lembaga bantuan.

Pertempuran itu telah memicu apa yang PBB deskripsikan sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, dengan 3,3 juta orang masih terlantar dan 24,1 juta - lebih dari dua pertiga populasi - membutuhkan bantuan.

Masalah penjualan senjata ke Saudi telah memecah belah pemerintah Eropa, dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron membela penjualan tersebut sebagai bagian dari perang melawan terorisme.

Namun Jerman menangguhkan penjualan senjata ke Riyadh setelah pembunuhan pembangkang Arab Saudi Jamal Khashoggi di Istanbul pada tahun lalu. Pembunuhan ini menimbulkan masalah bagi mitra Eropa karena dapat mempengaruhi senjata yang diproduksi bersama.

Satu sumber diplomatik mengatakan masalah itu akan dibahas Senin oleh para menteri luar negeri Uni Eropa di Brussels, karena Arab Saudi juga mendukung pemimpin pemberontak Libya Khalifa Haftar dalam upayanya untuk menggulingkan pemerintah di Tripoli yang mendapat dukungan Uni Eropa.

Uni Eropa telah berkomitmen untuk menegakkan embargo senjata PBB di Libya.

Credit sindonews.com

8 Senjata Perang dan Pasukan AS Penggertak Iran

MANAMA - Dalam beberapa hari terakhir, Amerika Serikat (AS) telah mengumumkan penyebaran kekuatan militer ke Timur Tengah sebagai penggertak Iran setelah rezim Teheran dituduh akan menyerang pasukan Washington dan kepentingannya di Timur Tengah.

Pada hari Jumat, Departemen Pertahanan AS menyetujui penambahan kapal USS Arlington dan baterai sistem rudal Patriot untuk Komando Pusat AS yang telah diminta minggu lalu. Pasukan tambahan datang ketika ketegangan dengan Iran meningkat dan AS telah memperingatkan Iran bahwa setiap serangan oleh pasukan Iran atau proksinya akan ditanggapi dengan pembalasan yang tak henti-hentinya.

Berikut ini daftar pasukan dan peralatan perang yang telah dikerahkan AS di Timur Tengah, sebagaimana diulas Jerusalem Post, 12 Mei.

1. Kapal USS Arlington

Kapal berbobot 24.000 ton dan panjang 207 meter ini mulai ditugaskan untuk layanan militer pada tahun 2013. USS Arlington adalah kapal transportasi amfibi kelas San-Antonio. Kapal ini dirancang untuk mengangkut marinir AS, kendaraan dan pesawat terbang yang akan digunakan untuk mendukung serangan amfibi. Sebanyak 800 tentara dan selusin kendaraan dapat diangkut dengan kapak ini. USS bagian dari Armada ke-6 AS yang beroperasi di Atlantik dan Mediterania, dan diperintahkan untuk bergabung dengan kelompok tempur lain yang disebarkan di dekat Iran.

2. Unit Ekspedisi Kelautan ke-22

Elemen-elemen dari Unit Ekspedisi Kelautan (MEU) ke-22 juga dikirim. Mereka transit di Selat Hormuz dengan kapal amfibi Kearsarge.

3. Kapal ARG Kearsarge

Kelompok siap amfibi (ARG) yang dipimpin oleh kapal Kearsarge memasuki wilayah operasi Armada ke-6 pada bulan Desember dengan MEU dan selama beberapa bulan terakhir telah dikerahkan ke Teluk Persia. Kapal ini memiliki hingga 4.500 pelaut dan marinir di berbagai unitnya. Bagian dari unit tersebut, menurut Naval Today antara lain USS Arlington yang disebutkan di atas, kapal pendaratan dermaga USS Fort McHenry, skuadron helikopter, skuadron udara taktis dan kelompok naval beach.

4. USS McFaul dan USNS Alan Shepard

Kapal perusak USS McFaul dan kapal amunisi USNS Alan Shepard terdeteksi sudah berada di Selat Hormuz pada 7 Mei. Mereka sebelumnya berada di Laut Merah pada bulan April.

5. Pesawat Pengebom B-52

Dua pesawat B-52 mendarat di Qatar hari Kamis. Keduanya adalah bagian dari empat B-52 yang dikirim ke wilayah tersebut. Mereka terbang dari Pangkalan Angkatan Udara Barksdale di Louisiana dan didukung oleh dua KC-10 dari McGuire-Dix-Lakehurst di New Jersey. Mereka membentuk bagian dari gugus tugas pengeom Skuadron Bom ke-20 Barksdale.

6. Kapal Induk USS Abraham Lincoln

Kapal induk USS Abraham Lincoln dan kelompok tempurnya melewati Terusan Suez pekan lalu dalam perjalanan ke Teluk Persia. Bagian dari kelompok tempurnya adalah kapal USS Leyte Gulf dan sejumlah kapal perusak.

7. Sistem Rudal Patriot

Menteri Pertahanan AS Patrick Shanahan juga mengirim baterai sistem rudal Patriot untuk mendukung Komando Pusat AS di Timur Tengah.

8 Jet Tempur Siluman F-35

Pada pertengahan April, AS mengirim beberapa F-35 ke Uni Emirat Arab. Ini termasuk unit perawatan dan dukungan dari Fighter Wing 388 dan Air Force Fighter Wing 419.

Credit sindonews.com

Iran Klaim Sudah Siap Serang Armada AS di Teluk

Ilustrasi Korps Garda Revolusi Iran. (AFP/Chavosh Homavandi)

Jakarta, CB -- Pasukan elite Iran, Korps Garda Revolusi, menyatakan siap meladeni gertakan Amerika Serikat yang mengirim armada tempur dan kapal induk ke kawasan Teluk. Mereka bahkan bakal menyerang jika AS mulai melakukan tindakan yang memprovokasi.

"Jika (AS) bergerak, kami akan serang mereka tepat di kepala," kata Kepala Divisi Ruang Angkasa Garda Revolusi Iran, Amirali Hajizadeh, seperti dilansir Reuters, Minggu (12/5).

Hajizadeh menyatakan keberadaan armada tempur AS di kawasan Teluk justru kesempatan besar untuk dimanfaatkan. Menurut mereka, di masa lalu kekuatan itu memang menjadi ancaman.

"Sebuah kapal induk bisa membawa 40 sampai 50 pesawat tempur dan 6000 pasukan yang menjadi ancaman di masa lalu, tetapi hal itu kini berubah menjadi kesempatan," ujar Hajizadeh.

Sedangkan Israel juga cemas dengan tensi ketegangan yang terus meningkat antara Iran dan AS. Mereka menyatakan Iran bisa saja menyerang Iran secara langsung atau melalui perpanjangan tangan (proxy) jika perseteruan itu tidak juga menemukan jalan keluar.

"Jika ada gesekan antara Iran dan AS, atau Iran dan negara tetangganya, kemungkinan mereka akan meminta Hizbullah di Libanon dan Jihad Islam di Jalur Gaza sebagai perpanjangan tangan untuk menyerang Israel," kata Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz.

Iran mendukung penuh kelompok Hizbullah dan Jihad Islam. Israel sampai saat ini masih menyembunyikan strategi mereka jika Iran mulai bergerak.

Sumber pejabat AS mereka berniat mengirim pesawat pembom jarak jauh B-52 ke Timur Tengah. Di samping itu, mereka juga mempertimbangkan menempatkan perangkat rudal darat ke udara, MIM-104 atau dijuluki Patriot, ke kawasan itu.

Menurut informasi yang didapat AS, militer Iran tengah melengkapi sejumlah kapal angkatan laut mereka dengan rudal dan ditempatkan di lepas pantai. Tindakan itu dianggap AS sebagai persiapan Iran untuk menyerang.

Pemerintah Iran menganggap langkah Amerika Serikat keliru dengan memutuskan mengirim armada kapal induk dan pesawat pembom ke Timur Tengah. Mereka menyatakan alasan yang digunakan dengan menyatakan Iran seolah-olah mengancam keberadaan pasukan AS dan sekutunya di kawasan itu tidak tepat.

Penasihat Keamanan Nasional Amerika Serikat, John Bolton, mengklaim hal itu dilakukan untuk menekan Iran supaya tidak macam-macam dengan pasukan dan sekutu AS di Timur Tengah, jika tidak ingin diserbu.

Hal ini semakin memperuncing perseteruan di antara kedua negara.

Presiden AS, Donald Trump, tahun lalu memutuskan membatalkan sepihak kesepakatan nuklir dengan Iran. Dia berdalih Iran tetap mengembangkan program persenjataan peluru kendali mereka.

Trump juga memasukkan Korps Garda Revolusi Iran ke dalam daftar kelompok teroris. Beberapa waktu lalu Trump juga menerapkan sanksi kepada negara-negara yang masih membeli minyak dari Iran.

Iran menyatakan tidak bersedia tunduk atas permintaan AS untuk menghentikan program pengembangan peluru kendali. Akan tetapi, diperkirakan perekonomian mereka akan kembali terpukul dengan penerapan sanksi pembelian minyak.

Credit cnnindonesia.com

Pompeo: AS Tidak Ingin Perang dengan Iran

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengatakan, Washington tidak ingin berperang dengan Iran. Pompeo mengatakan, AS menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan Teheran.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan CNBC, Pompeo mencatat bahwa ia melihat peningkatan ancaman dari Iran dan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump memperkuat kapasitasnya untuk menanggapi setiap tindakan ofensif dari Iran. Untuk itulah, lanjut Pompeo, mengapa AS memutuskan untuk mengerahkan kelompok kapal induk dan satuan tugas pembom ke Timur Tengah.

"Kami telah melakukan semua hal yang benar untuk meningkatkan postur keamanan kami, semampu kami," kata Pompeo dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (12/5).

"Tetapi, kami juga ingin memastikan bahwa kami memiliki pasukan pencegah di tempat, sehingga jika Iran memutuskan untuk datang setelah kepentingan Amerika, apakah itu di Irak, atau Afghanistan, atau Yaman, atau tempat mana pun di Timur Tengah, kami siap untuk menanggapi mereka dengan cara yang tepat," sambungnya.

Pada saat yang sama, Pompeo berpendapat, bahwa meskipun kehadiran militer lebih besar di AS di Timur Tengah, Washington tidak mencari perang dengan Teheran.

"Kami tidak akan salah perhitungan, tujuan kami bukan perang, tujuan kami adalah perubahan perilaku kepemimpinan Iran. Kami berharap rakyat Iran akan mendapatkan apa yang akhirnya mereka inginkan, dan apa yang pantas mereka dapatkan. Pasukan yang kami siapkan, pasukan yang pernah kami miliki di wilayah ini sebelumnya. Anda tahu, kami sering memiliki kapal induk di Teluk Persia - tetapi presiden ingin memastikan bahwa, jika terjadi sesuatu, kami siap untuk menanggapinya dengan cara yang tepat," ungkapnya.

Pompeo menyoroti bahwa ia juga menyiapkan pendekatan diplomatik, sehingga Trump memiliki pilihan jika Iran membuat keputusan yang buruk. Namun, resolusi diplomatik tampaknya bukan satu-satunya pilihan.

"Serangan terhadap kepentingan AS dari pasukan yang dipimpin Iran, apakah itu milik Iran atau entitas yang dikendalikan oleh Iran, kami akan meminta pertanggungjawaban pihak yang bertanggung jawab. Trump telah sangat jelas tentang hal itu, tanggapan kami akan sesuai. Iran adalah pengaruh destabilisasi utama di Timur Tengah, dan kami bertujuan untuk memperbaikinya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Komandan IRGC: AS mulai jalankan perang urat saraf

Kapal induk Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) melakukan transit di Selat Gibraltar, masuk ke Laut Mediterania saat melanjutkan operasi Armada ke-6 di daerah yang menjadi tanggung jawabnya dalam foto tanggal 13 April 2019 yang disediakan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat. ANTARA FOTO/U.S. Navy/Mass Communication Specialist 2nd Class Clint Davis/Handout via REUTERS/wsj/cfo

Jenewa (CB) - Amerika Serikat mulai melancarkan perang urat saraf di kawasan Timur Tengah, kata komandan pasukan elit Pengawal Revolusi Iran (IRGC) dalam sidang parlemen Minggu.

Hal tersebut disampaikan oleh juru bicara parlemen.

Militer AS telah mengirim pasukan, termasuk kapal induk dan sejumlah pembom B-52 ke Timur Tengah guna memerangi apa yang menurut pemerintah Presiden Donald Trump sebagai "indikasi jelas" ancaman dari Iran untuk pasukan AS di wilayah tersebut.

Kapal induk USS Abraham Lincoln menggantikan kapal induk lain yang pergi meninggalkan Teluk bulan lalu.

"Komandan Salami, yang mencurahkan perhatiannya pada situasi di kawasan ini, memberikan analisis bahwa pihak Amerika mulai menjalankan perang urat saraf karena baginya kedatangan dan kepulangan militer mereka adalah hal biasa," kata juru bicara pimpinan parlemen Behrouz Nemati, menyimpulkan komentar komandan Pengawal, dalam situs berita ICANA.

Mayor Jenderal Hossein Salami bulan lalu ditunjuk sebagai kepala Pengawal Revolusi Iran.

Credit antaranews.com

Setelah Kapal Induk, AS akan Kerahkan Rudal Patriot ke Timur Tengah

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) mengatakan, Menteri Pertahanan sementara AS, Patrick Shanahan telah menyetujui pengerahan rudal Patriot baru ke Timur Tengah. Ini adalah langkah terbaru AS, setelah sebelumnya mengerahkan kapal induk dan bomber ke kawasan itu, untuk menghalau ancaman Iran.

"Menteri Pertahanan sementara telah menyetujui pergerakan USS Arlington (LPD-24) dan rudal Patriot ke Komando Sentral AS (CENTCOM) sebagai bagian dari permintaan asli pasukan tersebut untuk pasukan mulai awal pekan ini," kata kementerian itu, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (12/5).

USS Arlington adalah kapal kelas San Antonio yang mengangkut Marinir AS, kendaraan amfibi, pesawat pendarat konvensional dengan kemampuan untuk mendukung serangan amfibi, operasi khusus, atau misi perang ekspedisi.

"Aset-aset ini akan bergabung dengan Grup Serangan Kapal Induk Abraham Lincoln dan satuan tugas pembom Angkatan Udara AS di kawasan Timur Tengah sebagai tanggapan atas indikasi kesiapan Iran yang meningkat untuk melakukan operasi ofensif terhadap pasukan AS dan kepentingan kami," sambungnya.

Kementerian itu kemudian mengatakan bahwa mereka akan terus memantau dengan cermat kegiatan rezim Iran, militer dan proksi mereka. Mereka mengatakan karena keamanan operasional, pihaknya tidak akan membahas jadwal atau lokasi penempatan pasukan AS di Timur Tengah.

"AS tidak mencari konflik dengan Iran, tetapi kami bersikap dan siap untuk membela pasukan dan kepentingan AS di wilayah tersebut," tukasnya.

Credit sindonews.com

Israel: Jika Ketegangan AS-Iran Meningkat, Tel Aviv Bisa Terdampak

TEL AVIV - Menteri Energi Israel, Yuval Steinitz memperingatkan kemungkinan adanya serangan langsung atau yang dilakukan proksi Iran terhadap Israel, jika pertikaian antara Teheran dan Washington meningkat. Ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran meningkat, setelah Washington mengerahkan kapal induk dan bomber ke Timur Tengah.

Berbicara saat melakukan wawancara dengan televisi Israel, Ynet, Steinitz, seperti dilansir Reuters pada Minggu (12/5), ia mengatakan situasi di Teluk saat ini terus memanas dan bisa meledak kapan pun.

"Jika ada semacam konflik besar antara Iran dan AS, antara Iran dan tetangga-tetangganya, saya tidak mengesampingkan bahwa mereka akan mengaktifkan Hizbullah dan Jihad Islam dari Gaza, atau bahkan bahwa mereka akan mencoba langsung menembakkan rudal dari Iran ke Israel," ucap Steinitz.

Terkait dengan Iran dan AS, sebelumnya Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengatakan, Washington tidak ingin berperang dengan Iran. Pompeo mengatakan, AS menyambut kesempatan untuk bernegosiasi dengan Teheran.

Pompeo mencatat bahwa ia melihat peningkatan ancaman dari Iran dan bahwa pemerintahan Presiden Donald Trump memperkuat kapasitasnya untuk menanggapi setiap tindakan ofensif dari Iran. Untuk itulah, lanjut Pompeo, mengapa AS memutuskan untuk mengerahkan kelompok kapal induk dan satuan tugas pembom ke Timur Tengah.

Pada saat yang sama, Pompeo berpendapat, bahwa meskipun kehadiran militer lebih besar di AS di Timur Tengah, Washington tidak mencari perang dengan Teheran.

"Kami tidak akan salah perhitungan, tujuan kami bukan perang, tujuan kami adalah perubahan perilaku kepemimpinan Iran. Kami berharap rakyat Iran akan mendapatkan apa yang akhirnya mereka inginkan, dan apa yang pantas mereka dapatkan. Pasukan yang kami siapkan, pasukan yang pernah kami miliki di wilayah ini sebelumnya. Anda tahu, kami sering memiliki kapal induk di Teluk Persia - tetapi presiden ingin memastikan bahwa, jika terjadi sesuatu, kami siap untuk menanggapinya dengan cara yang tepat," ungkapnya.

Credit sindonews.com

Israel Tetapkan Lokasi Daerah Golan yang Akan Dinamai 'Trump'

PM Israel, Benjamin Netanyahu, sudah menentukan lokasi di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai penghormatan bagi sang Presiden AS. (/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengaku sudah menentukan lokasi daerah di Dataran Tinggi Golan yang akan diberi nama Donald Trump sebagai tanda penghormatan bagi sang Presiden Amerika Serikat.

"Saya berjanji kami akan membuat satu komunitas dengan nama Trump. Saya ingin menginformasikan bahwa kami sudah memilih satu situs di Dataran Tinggi Golan di mana komunitasnya akan dibentuk dan proses sudah dimulai," ujar Netanyahu sebagaimana dikutip AFP, Minggu (12/5).

Netanyahu mengumumkan rencana mengabadikan nama Trump di salah satu daerah di Dataran Tinggi Golan pada bulan lalu. Rencana ini disusun untuk memberi penghormatan bagi Trump karena sudah mengakui Golan sebagai wilayah kekuasaan Israel.

Dengan keputusan yang diambil pada 25 Maret itu, Trump menghancurkan konsensus internasional karena sebelumnya, Dataran Tinggi Golan merupakan daerah sengketa antara Israel dan Suriah.

Israel menyita dataran di perbatasan kedua negara itu dari Suriah saat Perang Enam Hari yang pecah pada 1967 silam. Mereka kemudian mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1991.

Namun, masih ada sekitar 18 ribu warga Suriah dari sekte Druze di Dataran Tinggi Golan yang menolak kewarganegaraan Israel. Mereka bertekad tetap mempertahankan tanahnya.

Keputusan Netanyahu untuk memberikan nama Trump di salah satu daerah di Golan itu pun membuat geram para anggota sekte Druze.

Ini merupakan keputusan kontroversial kedua Trump terkait klaim wilayah Israel. Sebelumnya, Trump juga menuai kecaman dunia karena mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Selama ini, Yerusalem merupakan salah satu isu besar dalam pusaran konflik antara Israel dan Palestina. Kedua belah pihak memperebutkan Yerusalem sebagai ibu kota mereka kelak.

Credit cnnindonesia.com

Palestina Tuding AS Coba Delegitimasi Mahmoud Abbas

RAMALLAH - Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Saeb Erekat mengatakan, pemerintah Amerika Serikat (AS) sedang berusaha untuk medelegitimasi Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

"AS telah berperang melawan Abbas dengan segala cara, karena Abbas menolak apa pun yang bertentangan dengan hukum internasional yang berkaitan dengan Palestina," ucap Erekat dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Xinhua pada Minggu (12/5).

Pernyataan itu muncul setelah utusan khusus AS untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menuduh Palestina berusaha "membunuh" rencana perdamaian AS, atau kesepakatan abad ini, sebelum itu diumumkan.

"Rencana itu dapat menawarkan kepada mereka (Palestina) sesuatu yang sangat menarik dan dapat mengubah situasi mereka saat ini. Mereka harus duduk rapat dan menahan "tembakan" mereka sampai rencana itu keluar," kata Greenblatt.

Terkait dengan hal ini, Erekat mengatakan, AS tidak menunjukkan rencana itu kepada pihak Palestina. Palestina, lanjut Erekat, sejauh ini hanya melihat pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, penutupankantor PLO di Washington dan legitimasinya atas pemukiman Yahudi di wilayah Palestina, yang semuanya melanggar hukum internasional.

Erekat mengkritik langkah-langkah AS ini, karena menurutnya Washington mencoba menguji kesabaran orang-orang Palestina dan memaksa orang-orang Palestina untuk bergabung dalam perundingan.

Credit sindonews.com

Israel Buka Perbatasan Gaza Usai Bentrok dengan Hamas

Ilustrasi perbatasan Israel. (REUTERS/ Amir Cohen)

Jakarta, CB -- Pemerintah Israel membuka kembali dua perbatasan dengan Jalur Gaza, Palestina, pada Minggu (12/5). Hal ini dilakukan setelah Negeri Zionis itu dan faksi perjuangan yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, terlibat saling serang pada awal Ramadan.

Seperti dilansir AFP, Badan Penjaga Perbatasan Israel (COGAT) menyatakan dua pos perlintasan di Erez dan Kerem Shalom mulai dibuka kembali untuk arus penduduk dan pengiriman barang. Namun, kedua pos itu bisa ditutup kembali jika perseteruan kembali memanas.

Bentrokan antara militan di Jalur Gaza, Palestina dan militer Israel pada awal Ramadan tahun ini membuat khawatir karena bisa menjurus kepada perang besar seperti lima tahun silam. Indonesia sebagai pendukung perdamaian di antara kedua belah pihak mengecam dan mendesak supaya tindakan saling serang segera diakhiri.

Jumlah korban meninggal akibat bentrokan itu dilaporkan sudah mencapai 23 orang. Yakni empat warga Israel meninggal dan 19 penduduk Palestina tewas.

Senada dengan RI, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, turut mengecam konflik yang kembali memanas di Jalur Gaza. Dia meminta semua pihak berhenti menyerang dan mengambil langkah meredakan ketegangan serta menahan diri.

Akibat bentrokan ini, Israel sempat menutup perbatasan dan melarang pengiriman bantuan ke Jalur Gaza. Yakni bahan bakar dari Qatar untuk pembangkit listrik tenaga diesel.

Jika pasokan bahan bakar langka, maka dikhawatirkan bakal memicu krisis listrik di Jalur Gaza.

Ismail Haniyah, pemimpin partai politik dan milisi yang menguasai Jalur Gaza, Hamas, menyatakan tidak berminat memulai peperangan baru dengan Israel. Dia menyatakan akan meminta anak buahnya menghentikan serangan dan meredakan ketegangan hanya jika Israel menghentikan serangan.

Credit cnnindonesia.com