Jumat, 29 Maret 2019

Partai Junta Militer Thailand Raih Suara Mayoritas di Pemilu


Partai Junta Militer Thailand Raih Suara Mayoritas di Pemilu
Ilustrasi pemilihan umum Thailand 2019. (REUTERS/Soe Zeya Tun)



Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan partai pro junta militer, Palang Pracharat, meraih suara mayoritas dalam pemilihan umum yang digelar pada 24 Maret lalu. Sedangkan partai oposisi, Pheu Thai, berada di posisi kedua.

Seperti dilansir Reuters, Kamis (28/3), KPU Thailand menyatakan Partai Palang Pracharat meraup 8,4 juta suara. Namun, mereka menyatakan hasil itu belum resmi karena mereka baru akan mengumumkannya pada 9 Mei mendatang.

"Partai oposisi utama, Pheu Thai, mendapat 7,9 juta suara," kata Sekretaris Jenderal KPU Thailand, Krit Urwongse.


Menurut Krit, hasil penghitungan itu sudah 100 persen. Mereka belum menyampaikan hasil penghitungan keseluruhan untuk 500 kursi di parlemen.


Untuk posisi 350 kursi Majelis Rendah, Partai Pheu Thai diperkirakan berhasil merebut 137 kursi. Sedangkan Palang Pracharat mendapat 97 kursi.

Sedangkan untuk hasil perolehan 150 kursi di Dewan Perwakilan belum ditentukan karena cara penghitungannya cukup rumit.

Akan tetapi, baik Pheu Thai dan Palang Pracharat saling klaim menang dan sudah bersiap membentuk koalisi untuk membangun pemerintahan selanjutnya.

Meski begitu, aroma kecurangan mencuat dalam pemilu Thailand yang digelar sejak kudeta pada 2014. Kelompok pemantau menyatakan proses pemungutan suara di Negeri Gajah Putih cenderung menguntungkan kelompok pro militer dan calon petahana saat ini, Prayut Chan-ocha. Menurut mereka hal itu terlihat dari berlarutnya proses penghitungan suara yang seharusnya sudah selesai pada Senin (25/3) lalu.


Calon perdana menteri dari Partai Pheu Thai, Sudarat Keyuraphan, menyatakan mereka saat ini sedang mendekati partai lain untuk membentuk koalisi.

"Pembentukan pemerintahan ini harus menjawab keinginan rakyat dan membawa negara ke arah demokratis," kata Sudarat.

Partai Palang Pracharat yang pro militer menyatakan juga akan membentuk koalisi. Mereka yakin akan menang dalam pemilihan umum 2019.

"Palang Pracharat akan berbicara dengan partai yang satu pemikiran dan dan ideologi yang sama untuk menggerakkan negara ke arah yang lebih baik," kata juru bicara Partai Palang Pracharat, Kobsak Pootrakool.

Salah satu partai yang kemungkinan besar bakal digandeng Partai Pheu Thai adalah Partai Kemajuan Masa Depan (FWP) yang dipimpin oleh pengusaha Thanathorn Juangroongruangkit.


Sedangkan partai yang menjadi incaran kedua belah pihak adalah Bhumjaithai. Perolehan suara partai dengan agenda legalisasi ganja dan berbagi kendaraan itu dianggap sangat penting untuk menentukan kemenangan masing-masing pihak.

Partai Pheu Thai merupakan pendukung kakak beradik sekaligus mantan perdana menteri, Thaksin Shinawatra dan Yingluck Shinawatra. Mereka masih mempunyai basis pendukung yang kuat terutama di daerah pedesaan.




Credit  cnnindonesia.com



Filipina Kembali Tahan Pemred Media Pengkritik Duterte


Filipina Kembali Tahan Pemred Media Pengkritik Duterte
Filipina kembali menahan Maria Ressa, pemimpin redaksi media yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Rappler. (Reuters/Eloisa Lopez)



Jakarta, CB -- Filipina kembali menahan Maria Ressa, pemimpin redaksi media yang kerap mengkritik pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, Rappler.

"Saya diperlakukan seperti pelaku kriminal padahal kejahatan saya hanya menjadi jurnalis independen," ujar Ressa kepada ABS-CBN sembari digiring oleh petugas kepolisian pada Jumat (27/3).


Salah satu pendiri Rappler, Beth Frondoso, mengatakan bahwa Ressa ditahan oleh aparat di bandara Manila.

"Mereka menahannya di bandara. Kami akan mengajukan pembebasan dengan jaminan," ujar Frondoso.


AFP melaporkan bahwa Ressa ditahan atas tuduhan penipuan. Namun, belum ada keterangan lebih lanjut dari otoritas Filipina.


Namun, perwakilan dari Human Rights Watch, Carlos Conde, menganggap Ressa ditangkap untuk membungkam r yang terus mengkritik Duterte.

"Kasus Ressa ini belum pernah terjadi sebelumnya dan menunjukkan upaya kuat Duterte untuk menutup situs berita tersebut atas laporan kredibel dan konsistennya atas pemerintah," katanya.

Selama ini, Rappler memang dikenal kerap menyuarakan kritik terhadap pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte, terutama terkait kampanye anti-narkoba yang sudah menelan banyak korban tanpa proses peradilan jelas.

Ini bukan kali pertama Ressa ditahan. Februari lalu, Ressa ditahan atas tuduhan pencemaran nama baik di internet.

Sebelumnya, perempuan yang masuk daftar orang-orang berpengaruh pada 2018 versi majalah Time itu juga diadili karena Rappler dituding tidak membayar pajak saham pada 2015.



Credit  cnnindonesia.com



Indonesia tegaskan dukungan terhadap perdamaian di wilayah Sahel


Indonesia tegaskan dukungan terhadap perdamaian di wilayah Sahel

Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir dalam Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Keamanan PBB mengenai G5 Sahel Joint Force (G5S JF) itu berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3/2019). (Kemenlu RI)




Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia melalui Wakil Menteri Luar Negeri RI A.M. Fachir dalam pertemuan tingkat menteri di Dewan Keamanan PBB menegaskan dukungan terhadap upaya perdamaian di wilayah Sahel di Afrika.

Pertemuan Tingkat Menteri Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengenai G5 Sahel Joint Force (G5S JF) itu berlangsung di Markas Besar PBB di New York, Amerika Serikat pada Kamis (28/3), seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kemenlu RI yang diterima di Jakarta, Jumat.

Wamenlu RI A.M. Fachir dalam pertemuan tersebut menekankan bahwa pendekatan keamanan saja tidak cukup untuk mengatasi penyebab konflik di wilayah Sahel, yakn perbatasan di Afrika antara Sahara ke utara dan daerah yang lebih subur di selatan.

Di hadapan anggota DK PBB dan negara anggota G5 yang hadir, Wamenlu Fachir menceritakan pengalaman Indonesia dalam penanganan terorisme melalui pelatihan di Jakarta Centre for Law and Enforcement Cooperation (JCLEC), dan upaya polri berkolaborasi dengan tokoh agama serta masyarakat dalam mengangani aktivitas militan sekaligus melakukan proses deradikalisasi.

Pada kesempatan itu, Wamenlu RI juga menegaskan dukungan Indonesia untuk menciptakan perdamaian di wilayah Sahel, termasuk inisiatif G5S JF.

G5S JF merupakan inisiatif lima negara yaitu Mali, Burkina Faso, Niger, Chad, dan Mauritania guna memastikan keamanan di wilayah Sahel, khususnya mengatasi terorisme dan kejahatan terorganisir.

Wamenlu Fachir menyampaikan tiga poin penting dalam upaya mengatasi konflik berkaca dari pengalaman Indonesia dalam mengatasi terorisme.

Pertama,  menekankan perlunya mencapai kemajuan konkret di lapangan. Hal itu, menurut Fachir, bertujuan untuk memastikan kredibilitas G5S JF. Oleh karena itu, operasionalisasi komponen polisi G5S JF sangat diperlukan untuk memastikan operasi dan tindak lanjut yang efektif, termasuk proses peradilan.

Kedua,   pentingnya peningkatan kapasitas, termasuk pengumpulan informasi intelijen, penanganan kekerasan ekstremisme dan pendanaan kelompok ekstrimis, serta pengamanan perbatasan.

Ketiga, Wamenlu RI menyampaikan pentingnya upaya untuk membangun kepercayaan masyarakat. G5S JF harus mampu memberikan perlindungan dan bantuan kepada masyarakat, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh ajakan kelompok ekstrimis.

“Memenangkan hati dan pikiran masyarakat merupakan aspek terpenting dan menjadi dasar dalam mengalahkan terorisme," ujar Wamenlu Fachir.

Lebih lanjut, Wamenlu RI menegaskan bahwa upaya penanganan terorisme harus dibarengi dengan upaya mengatasi akar masalah, termasuk memajukan pembangunan dan moderasi.

Selain itu, peningkatan kapasitas negara sehingga dapat hadir dan memberikan layanan dasar kepada masyarakat merupakan langkah penangkalan terorisme yang utama.

Pertemuan Tingkat Menteri DK PBB mengenai G5S JF merupakan inisiatif Perancis dan Burkina Faso yang bertujuan untuk membahas dukungan yang dapat diberikan kepada G5S JF.




Credit  antaranews.com





Indonesia pilih tema "peacekeeping" saat ketuai DK PBB

Indonesia pilih tema "peacekeeping" saat ketuai DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)




Jakarta (CB) - Indonesia memilih tema penjagaan perdamaian atau peacekeeping saat menjalankan mandat sebagai presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Mei mendatang.

Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Indonesia akan memiliki dua kali kesempatan menjadi presiden Dewan Keaman, yakni pada Mei 2019 dan Agustus 2020.

“Kepemimpinan Indonesia akan berlangsung selama satu bulan. Ada beberapa langkah namun kami telah memilih tema mengenai peacekeeping,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3).

Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda untuk mengisi masa kepemimpinan di DK PBB, di antaranya debat terbuka pada 7 Mei 2019 mengenai operasi penjagaan perdamaian.

Selain agenda tersebut, Indonesia juga memprakarsai debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata. Debat tersebut akan dilaksanakan pada 23 Mei 2019 serta berbareng dengan peringatan 20 tahun sejak resolusi PBB dikeluarkan mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata.

Isu Palestina tidak luput disertakan Indonesia dalam agenda kepemimpinan di DK, yaitu melalui penyelenggaraan diskusi informal mengenai permukiman ilegal, khususnya pada aspek hukum dan kemanusiaan. Agenda itu akan dilaksanakan pada 9 Mei 2019.

Pada akhir kepemimpinan, Indonesia akan mengadakan resepsi. Dalam kesempatan tersebut, akan ditampilkan pula sejumlah pentas budaya sebagai ajang promosi.

Kursi kepresidenan merupakan jabatan yang dipegang secara bergilir sesuai urutan abjad 15 negara anggota DK PBB. Untuk Maret ini, kursi kepresidenan dipegang oleh Prancis dan akan disusul dengan Jerman pada April mendatang.

Setelah Mei tahun ini, Indonesia diperkirakan akan kembali menjabat posisi presiden DK PBB pada Agustus 2020. Untuk periode kedua itu, Indonesia mengusung tema penanggulangan terorisme.



Credit  antaranews.com




Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Siapkan Sejumlah Kegiatan




Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Siapkan Sejumlah Kegiatan
Dirjen Multilateral Kemlu Febrian Ruddyard. Foto/SINDOnews/Victor Maulana


JAKARTA - Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard menuturkan bahwa Indonesia akan menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB pada Mei mendatang. Febri menyebut, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah kegiatan dalam masa satu bulan kepresidenan di badan terkuat PBB tersebut.

Febri mengatakan tema yang akan akan diangkat Indonesia dimasa kepresidenannya di DK PBB adalah mengenai penjaga perdamaian. Dia menyebut, Indonesia akan menggelar dua debat terbuka.

Debat pertama dihelat pada awal Mei mengenai pasukan penjaga perdamaian. Debat kedua akan digelar pada pertengahan Mei, mengenai warga sipil di zona perang. 

"Indonesia juga akan menggelar pertemuan informal yang membahas mengenai pemukiman ilegal di Palestina oleh Israel," ujar Febri, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Febri menuturkan semua debat dan juga pertemuan informal akan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan akan dihadiri oleh Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Ia kemudian mengatakan selain tiga acara diatas, diakhir masa kepemimpin di DK PBB, Indonesia akan menggelar resepsi sekaligus pameran budaya. 

"Kita sekalian promosi budaya kita di sana. Nanti rencananya akan ada tarian Saman Gayo dari Aceh," ucapnya.

Dirinya menambahkan Indonesia juga rencananya akan berencana menggelar pameran foto di kantor PBB dengan tema pasukan penjaga perdamaian. Pameran foto ini dijadwalkan digelar dari awal hingga pertengahan Mei mendatang. 




Credit  sindonews.com



Dubes Tantowi pada Negara-negara Pasifik: Indonesia Juga Pasifik



Dubes Tantowi pada Negara-negara Pasifik: Indonesia Juga Pasifik
Duta Besar Indonesia untuk Selandia Baru, Tonga dan Samoa Tantowi Yahya, saat presentasi Pacific Exposition 2019. Foto/KBRI Wellington


WELLINGTON - Indonesia menegaskan diri sebagai negara Pasifik dalam sebuah forum negara-negara Pasifik di Wellington. Penegasan itu disampaikan Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Selandia Baru, Samoa dan Kerajaan Tonga; Tantowi Yahya.

Forum yang diselenggarakan Wellington Club ini berlangsung pada Selasa lalu. Forum dihadiri para akademisi, pengusaha, perwakilan pemerintah Selandia Baru dan beberapa negara Pasifik.

Tantowi menjelaskan bahwa ke-Pasifik-an Indonesia didukung oleh fakta geografis lima provinsi di timur, yakni Papua, Papua Barat, Maluku, Maluku Utara dan Nusa Tenggara Timur (NTT) terletak di Samudra Pasifik.

Dari sisi sosial dan budaya, lanjut Tantowi, lebih dari separuh komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia ada di Indonesia. "Dengan dukungan data dan fakta ini, dengan bangga saya katakan Indonesia adalah bagian tak terpisahkan dari Pasifik, bagian dari komunitas Melanesia dan Polinesia di dunia. Oleh karenanya Indonesia, sebagai bagian dari Middle Income Goup countries, anggota G-20 dan yang lebih penting lagi sebagai bagian dari Pasifik yang merasa terpanggil untuk berkontribusi di wilayah ini," katanya, dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews.com, Kamis (28/3/2019).

Tantowi menjelaskan hal itu sebagai awal dari presentasinya untuk Pacific Exposition 2019, sebuah pameran perdagangan, investasi dan pariwisata yang akan diadakan di Auckland, Selandia Baru tanggal 12-14 Juli 2019.

Pameran yang baru pertama kalinya diselenggarakan ini adalah inisiatif Indonesia yang kemudian diadopsi menjadi program bersama Indonesia, Australia dan Selandia Baru dalam kerangka Trilateral Cooperation.

Sebanyak 19 negara di Pasifik Selatan diharapkan akan ikut dalam pameran bersama ini. Pameran tersebut akan menjadi forum di mana semua negara di kawasan Pasifik dapat memamerkan semua produk ekspor mereka serta potensi investasi dan pariwisata yang mereka miliki. 

Bagi Indonesia, sambung Tantowi, Pacific Exposition adalah peluang bagi Indonesia untuk mengoneksikan lima provinsi di wilayah timur dengan negara-negara di Pasifik secara ekonomi.

Dampak dari pameran itu diharapkan akan terjadi interaksi di antara mereka. Sementara bagi para pengusaha, ekspor tir dan investor Indonesia menjadi peluang untuk masuk ke pasar yang belum banyak digarap selama ini. 




Credit  sindonews.com




Kemlu Tegaskan Pemulangan WNI Mantan Simpatisan ISIS Rumit



Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir.
Juru Bicara Kemenlu Arrmanatha Nasir.
Foto: Antara/Teresia May

Pemulangan WNI mantan ISIS harus melalui verifikasi berlapis.




CB, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri RI menyatakan pemulangan WNI dari wilayah konflik di Suriah dan Irak adalah proses yang rumit dan membutuhkan waktu lama.


Proses panjang itu sebelumnya dilakukan saat pemulangan 17 WNI mantan simpatisan ISIS tahun lalu, yang melibatkan banyak pemangku kepentingan termasuk di antaranya Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

“Jadi saya tidak bisa sampaikan apakah mereka (WNI yang berada di Suriah) akan kembali, kapan kembalinya, bagaimana kembalinya. Itu adalah tahapan panjang yang harus kami lakukan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam press briefing di Jakarta, Kamis (28/3).

Dia menjelaskan, tahap awal dalam pemulangan WNI mantan simpatisan ISIS adalah proses verifikasi data untuk memastikan bahwa mereka betul-betul WNI.


Proses itu akan rumit, menurut Arrmanatha, sebab sebagian dari orang-orang tersebut pergi ke Suriah secara ilegal dan tidak memiliki dokumen perjalanan resmi.


Setelah verifikasi status kewarganegaraan, pemerintah akan melakukan penilaian terhadap orang-orang tersebut mencakup kondisi fisik, psikologis, untuk melihat sejauh mana mereka terpapar radikalisme. 


“Setelah diverifikasi, kami melakukan analisis kembali untuk proses deradikalisasi. Ada berbagai tahap yang dilakukan di Suriah dan Indonesia. Tahapannya memang sangat panjang dan dari situ kami menentukan apakah mereka bisa kembali ke Indonesia atau tidak,” tutur Arrmanatha.


Pernyataan Arrmanatha tersebut menanggapi laporan yang mengatakan puluhan WNI ditemukan di antara ribuan keluarga pejuang ISIS yang berada di kamp-kamp penampungan Al Hol, Suriah TImur.


Lebih dari 9.000 keluarga anggota ISIS berada di kamp-kamp tersebut, setelah kekalahan ISIS di Timur Tengah.


Sejumlah negara seperti Inggris dan Amerika Serikat telah menyatakan kebijakannya untuk tidak menerima warga negaranya yang bergabung dengan ISIS.  






Credit  republika.co.id






New York Alami Darurat Wabah Campak


Vaksin Campak (ilustrasi)
Vaksin Campak (ilustrasi)
Foto: topnews.in

Sepanjang tiga bulan terakhir separuh dari 300 kasus campak di AS terjadi di New York



CB, NEW YORK – Sepanjang tiga bulan terakhir, setidaknya 300 orang menderita penyakit campak di 15 negara bagian Amerika Serikat (AS). Dari jumlah kasus itu, hampir separuhnya terjadi di Rockland, New York.

Serangan wabah terhadap warga AS telah terjadi dalam waktu enam bulan terakhir. Alhasil pejabat setempat menetapkan wabah campak yang tengah melanda sebagai keadaan darurat. Seiring penetapan status itu, pemerintah melarang warganya yang tidak mendapat vaksinasi untuk mengunjungi tempat-tempat umum.

“Siapapun yang berusia di bawah 18 tahun dan tidak mendapat vaksinasi campak dilarang untuk berada di tempat umum sampai kondisi darurat berakhir dalam 30 hari. Atau, jika mereka sudah mendapat suntikan vaksin,” kata Eksekutif Daerah Rockland, Ed Day, sebagaimana dilansir VOA Jumat (29/3).

Tempat-tempat umum yang dimaksud yakni pusat perbelanjaan, restoran, bus, dan kereta api. Polisi tidak akan meminta catatan vaksinasi. Akan tetapi orang tua akan dikenakan denda sebesar 500 dolar AS dan enam bulan penjara jika menolak untuk memberikan vaksin terhadap anaknya.

Ed Day mengungkapkan terdapat masalah yang dihadapi pemerintah dalam memberikan pemahaman terhadap orang tua akan bahaya dari penyakit campak. Padahal, penyakit itu bisa berakibat pada komplikasi penyakit dan bahkan berujung pada kematian.

Meski telah diberikan sosialisasi, kesadaran orang tua untuk memberikan vaksi terhadap anak-anak mereka amat rendah. “Bagaimana dengan bayi yang ada di luar sana bersama orang tuanya? Bagaimana dengan mereka yang hamil dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah? Inilah yang harus kita perhatikan,” ujar dia.

Sebuah studi menemukan tarif vaksin di AS dinilai tinggi oleh sebagian warga. Sekitar 94 persen anak-anak di AS menerima dosis vaksin pertama yang dapat melindungi dari campak, gondong, dan berbagai penyakit lainnya. Akan tetapi, vaksin yang digunakan itu masih membutuhkan penguat termasuk vaksin khusus penyakit campak.

Di satu sisi, banyak orang tua yang meyakini vaksin dapat memicu autisme pada anak. Berdasarkan hasil beberapa penelitian yang telah dilakukan, anggapan tersebut tidak benar. Seorang dokter anak di Klinik Clevelend, Frank Esper mengatakan vaksin terbukti aman. “Vaksin ini terbukti aman. Kami sudah mengujinya dan mengikuti anak-anak yang telah menerima vaksin ini. Kami tahu seberapa aman mereka,” ujarnya.

Meski demikian, beberapa orang tua tetap tidak yakin. Ed Day pun menawarkan pemberian vaksin gratis kepada anak-anak yang belum mendapat vaksinasi sebagai langkah mengakhiri wabah campak di Rockland.




Credit  republika.co.id



Lithuania tetapkan menhan eks-Soviet bersalah dalam kejahatan perang


Lithuania tetapkan  menhan eks-Soviet bersalah dalam kejahatan perang

Balon udara ikut serta dalam pesta balon udara memperingati seratus tahun pemulihan kemerdekaan negara, di Kaunas, Lithuania, Sabtu (7/7/2018). (REUTERS/Ints Kalnins)




Vilnius (CB) - Satu pengadilan Lithuania memutuskan mantan Menteri Pertahanan Soviet, Dmitry Yazov, bersalah karena kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan pada Rabu (27/3) atas perannya dalam penindakan keras terhadap gerakan pro-kemerdekaan di negara Baltik itu tahun 1991.

Pengadilan di Vilnius itu menjatuhkan hukuman "in absentia" atas Yazov, 94 tahun, selama 10 tahun. Ia merupakan orang dengan jabatan tertinggi dalam daftar 67 mantan perwira militer dan pejabat angkatan darat yang dihukum setelah peradilan berlangsung selama tiga tahun.

Sementara hanya dua terdakwa yang hadir di pengadilan pada Rabu, seluruh 67 lagi dinyatakan bersalah dan menerima hukuman antara empat dan 14 tahun penjara.

Kementerian Luar Negeri Rusia tidak segera menanggapi permintaan untuk berkomentar.

Rusia telah menolak untuk bekerja sama terkait dengan peradilan tersebut, dan menyebutnya ilegal serta merupakan pelanggaran terhadap prinsip-prinsip keadilan yang fundamental, dan mantan Presiden Soviet Mikhail Gorbachev, 88 tahun, menolak untuk bersaksi.

Lithuania menjadi bagian dari republik Soviet pertama yang pada Maret 1990 menyatakan kemerdekaan dari Moskow. Uni Soviet secara resmi bubar pada Desember 1991.

Sebanyak 14 warga sipil tewas dalam serangan yang dilakukan tentara Soviet pada Januari 1991, kata jaksa penuntut, dalam penyerbuan kantor televisi negara dan menara TV. Labih dari 700 orang lain luka-luka.

Lithuania telah mengeluarkan surat perintah penahanan internasional untuk seluruh yang dihukum dan meyakini sebagian besar di antara mereka tinggal di Rusia, Ukraina atau Belarusia, kata jaksa Daiva Skorupskaite Lisauskiene kepada Reuters.

Seorang pengacara yang mewakili salah satu terdakwa, Mikhail Golovatov, mengatakan ia akan mengajukan banding terhadap hukuman yang dijatuhkan atas kliennya.

Presiden Lithuania Dalia Grybauskaite memuji hasil keputusan tersebut. "Keputusan bersalah telah dijatuhkan terhadap mereka yang terlibat pembunuhan pada orang-orang yang secara damai melindungi kebebasan mereka," katanya dalam satu pernyataan.



Credit  antaranews.com




FaceBook larang penyanjungan nasionalis putih dan separatisme putih


FaceBook larang penyanjungan nasionalis putih dan separatisme putih




California (CB) - Facebook pada Rabu melarang pengagung-agungan dan sokongan terhadap nasionalisme kulit putih serta radikalisme kulit putih, suatu langkah yang mendapat persetujuan dari Selandia Baru --yang awal bulan ini mengalami peristiwa pembunuhan terhadap 50 orang di masjid.

Kelompok Hak Warga telah mengatakan bahwa raksasa media sosial itu gagal mengendalikan ekstremisme dan mendapat sorotan pada bulan ini karena seorang tersangka supremasi kulit putih mengunggah rekaman serangannya di kota Christchurch, Selandia Baru.

Facebook, Twitter dan Alphabet Inc's Youtube mendapat tekanan untuk menghapus konten terkait supremasi kulit putih dan neo-Nazi dari serambi mereka, termasuk juga berita-berita palsu dan jenis-jenis unggahan kasar lainnya.

Untuk menanggapi seruan tersebut, Facebook meningkatkan tim pengawasan konten dan menurunkan halaman-halaman yang digunakan untuk mempromosikan gerakan yang menyokong kelompok supremasi kulit putih.

Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern, yang menyeru media sosial untuk bertanggung jawab atas unggahan para penggunanya, mengatakan bahwa materi-materi yang mencakup keraguan telah dilarang sesuai aturan ujaran kebencian dalam Facebook.

"Saya mengatakan, saya senang karena itu termasuk di dalamnya, dan mereka telah mengambil langkah, tetapi saya kira masih ada yang harus dibahas dengan masyarakat internasional apakah itu sudah cukup atau belum," katanya kepada media di Christchurch, Kamis.

"Ada pelajaran yang bisa dipetik di sini di Christchurch, dan kami tidak ingin siapa pun harus mendapat pelajaran tersebut lagi."

Kebijakan baru ituakan diterapkan pekan depan, menurut blog Facebook https://newsroom.fb.com/news/2019/03/standing-against-hate post dan akan diterapkan dalam aplikasi utama Facebook dan Instagram.

Facebook sudah lama melarang supremasi putih di bawah peraturan konten "kebencian" namun sebelumnya tidak mempertimbangkan nasionalis putih atau separatis secara jelas sebagai rasis.





Credit  antaranews.com





Kabar Hoaks Picu Aksi Kekerasan di Perancis


Kabar Hoaks Picu Aksi Kekerasan di Perancis
Ilustrasi kekerasan. (Istockphoto/funky-data)




Jakarta, CB -- Hoaks yang berkembang di sosial media bahwa kelompok etnis minoritas Romani melakukan penculikan anak memantik gelombang aksi kekerasan di Perancis, meski polisi telah menyebut gosip tersebut tak benar.

Polisi Perancis juga mengatakan bahwa sekelompok orang telah menyerang pihak yang diyakini menyebarkan gosip penculikan tersebut.

Lewat cuitan, polisi mengatakan bahwa kabar soal mobil van putih yang mengelilingi area pinggiran kota Paris di Nanterre dan Colombes untuk menculik perempuan-perempuan muda telah memantik tuduhan palsu pada dua orang. Kedua orang itu pada 16 Maret lalu juga diserang sekelompok massa sehingga mengalami cedera ringan. 

"Jangan bagikan informasi palsu ini," ujar cuitan polisi tersebut. 

Polisi mengatakan bahwa isu penculikan itu benar-benar tidak berdasar dan "tidak ada kasus penculikan yang telah terkonfirmasi". Kini polisi juga telah mengamankan 20 orang setelah terjadi serangan pada komunitas etnis tersebut.

Lewat keterangan resmi, lembaga bantuan hukum La Voix des Rroms mengatakan streotipe rasialis yang menyatakan kelompok etnis Romani sebagai penculik anak sudah beredar sejak era pertengahan (5-15 SM).

La Voix des Rroms juga menyamakan serangan anti-Romani itu dengan pembantaian Rohingya di Myanmar, serta meminta masyarakat Perancis untuk menjaga mereka-mereka yang nyawanya terancam.

Pada Senin lalu, aksi kekerasan terjadi di Bobigny di Clichy-sous-Bois, area pinggiran kota Paris, demikian menurut laporan AFP. Isu penculikan itu disebutkan berawal dari Facebook dan Snapchat.

Juru bicara pemerintah Perancis, Benjamin Griveaux, mengatakan bahwa insiden tersebut tidak bisa ditoleransi dan menjadi tanda bagi pemerintah untuk memerangi berita palsu.

"Menyebarkan isu seperti itu secara terorganisir dan viral di sosial media menyebabkan kekerasan dan juga stigma pada suatu komunitas," kata Griveaux.

Pada Desember, polisi kota Paris mencuitkan hukuman bagi penyebar kabar palsu.

Hukum Perancis menyatakan bahwa para penyebar kabar palsu di internet bisa didenda sekitar US$51 ribu hingga US$153 ribuu.

Penyebaran berita palsu di sosial media menjadi masalah di berbagai negara di seluruh dunia. Pada Juli 2018, terjadi serangkaian aksi kekerasan akibat kabar palsu yang menyebar di WhatsApp, menyebabkan belasan tewas. 





Credit  cnnindonesia.com




Presiden Perancis Kehilangan 3 Menteri Karena Ikut Pemilu


Presiden Perancis Kehilangan 3 Menteri Karena Ikut Pemilu
Presiden Prancis, Emmanuel Macron. (Yoan Valat/Pool via REUTERS)



Jakarta, CB -- Sebanyak tiga menteri Perancis menyatakan mengundurkan diri dari pemerintah setelah memutuskan mengikuti pemilihan daerah dan Uni Eropa, Kamis (28/3).

Kantor Kepresidenan Perancis menuturkan tiga menteri yang mundur terdiri dari Menteri Perancis untuk Eropa, Natalie Loiseau, serta dua menteri muda yakni Benjamin Griveaux dan Mounir Mahjoubi.


Loiseau berencana mencalonkan diri dalam pemilihan umum Uni Eropa pada Mei mendatang, sementara Griveaux dan Mahjoubi akan bersaing di pemilihan Wali Kota Paris pada 2020.

Dengan kepergian ketiga menteri itu, tersisa sepuluh menteri dalam pemerintahan Presiden Emmanuel Macron saat ini.


Hingga kini, dikutip AFP, kantor kepresidenan Perancis belum mengindikasikan siapa yang akan menggantikan Loiseau, Griveaux, dan Mahjoubi. Macron dikabarkan akan mengumumkan penunjukkan itu Senin pekan depan dalam rapat kabinet.


Kendati demikian, sejumlah spekulasi yang muncul menyebut penasihat Macron untuk urusan Eropa, Clement Beaune, akan ditunjuk untuk menggantikan posisi Loiseau dalam kabinetnya.

Posisi tersebut menjadi strategis dalam kabinet Macron, terutama dalam menegaskan posisi Perancis terkait rencana Inggris keluar dari Uni Eropa atau Brexit.




Credit  cnnindonesia.com



Brexit, May Berikan Penawaran Baru Pada Voting Ketiga


Brexit, May Berikan Penawaran Baru Pada Voting Ketiga
Perdana Menteri Inggris Theresa May. (REUTERS/Henry Nicholls)



Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May akan membuat tawaran baru dalam perundingan keluarnya Inggris dari Uni Eropa (Brexit) setelah proposal perceraian yang disampaikannya ditolak dua kali oleh parlemen. Tawaran baru akan diberikan dalam pemungutan suara parlemen ketiga yang akan digelar Jumat (30/3).

Tawaran baru diberikan sebagai dalam upaya baru untuk menghindari perpecahan dalam perpisahan Inggris dengan dari Uni Eropa. Tawaran dibuat sehari setelah ia membuat janji akan mengundurkan diri jika proposal Brexit diterima.

Janji perdana menteri tersebut sebenarnya bertentangan dengan tekadnya untuk mencoba menjaga ekonomi Inggris dan kejatuhan pound pasca-Brexit memisahkan Inggris dari Uni Eropa.


"Saya mendorong semua anggota parlemen untuk mendukungnya dan memastikan bahwa kami meninggalkan Uni Eropa, memberi orang dan bisnis kepastian yang mereka butuhkan," katanya kepada anggota parlemen seperti dikutip dari AFP, Jumat (29/3).

Tapi ia tak menyampaikan tawaran baru tersebut. Musyawarah parlemen Inggris yang mengambil alih pembahasan persyaratan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit) buntu. Proses pemungutan suara tidak berhasil meraih mayoritas setelah parlemen menolak seluruh opsi yang dibahas.

Pasalnya, delapan persyaratan Brexit yang dibahas di parlemen sama sekali tidak ada yang disetujui. Yang nyaris disepakati hanya soal upaya negosiasi secara permanen dan menyeluruh antara bea cukai Inggris dan Uni Eropa.

Selain soal bea cukai, usulan persyaratan Brexit yang juga nyaris disetujui adalah soal perlunya diadakan referendum untuk mengkonfirmasi untuk setiap kesepakatan Brexit. Usulan ini didukung 268 anggota parlemen, dan ditolak 295 anggota lainnya.

Usul soal Brexit yakni mempertahankan Inggris sebagai anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (Efta) Kawasan Ekonomi Eropa (EEA) juga hanya didukung 188 anggota parlemen, dan 283 menolak.

Untuk mengatasi masalah itu, May mengeluarkan janji; akan mengundurkan diri bila proposal Brexit diterima. "Saya tahu ada keinginan untuk pendekatan baru - dan kepemimpinan baru - dalam fase kedua negosiasi Brexit dan saya tidak akan menghalangi hal itu," kata May.

Upaya May tersebut mendapatkan dukungan dari mantan Menteri Luar Negeri Boris Johnson. Ia mengatakan sekarang akan mendukung perdana menteri. "Atas nama 17,4 juta orang yang memilih Brexit dalam referendum 2016 yang sangat memecah belah," katanya.

Tetapi oleh oposisi Partai Buruh janji May tersebut hanya menciptakan lebih banyak ketidakpastian dan pertanyaan tentang siapa yang akan memimpin pembicaraan perdagangan yang akan menentukan hubungan UE-Inggris untuk beberapa dekade mendatang.

"Ini bahkan lebih dari penutup mata Brexit," kata juru bicara Buruh Brexit Keir Starmer. "Kami sekarang tahu bahwa hasil hubungan kita di masa depan dengan UE tidak akan ditentukan olehnya," katanya.




Credit  cnnindonesia.com




Ekspor Kayu, Indonesia Akan Teken Kesepakatan dengan Inggris



Ekspor Kayu, Indonesia Akan Teken Kesepakatan dengan Inggris
Ilustrasi kerja sama Indonesia dan Inggris. Foto/Ist


JAKARTA - Indonesia dan Inggris akan menandatangi Forest Law Enforcement, Governance and Trade Voluntary Partnership Agreement (FLEGT-VPA) mengenai ekspor kayu Indonesia ke negara Eropa tersebut.

Direktur Eropa I Kementerian Luar Negeri Indonesia, Dino R. Kusnadi, mengatakan penadatanganan FLEGT-VPA akan dilakukan pada Jumat (29/3/2019) besok oleh Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Indonesia. Sedangkan dari Inggris diwakili oleh Duta Besar-nya di Jakarta.

"Format ini adalah perjanjian serupa dengan perjanjian sebelumnya dengan Uni Eropa (UE). Langkah antisipasi jika inggris keluar UE, agar tidak ada hambatan penyaluran kayu ke Inggris," kata Dino.

"Perjanjian ini akan menjadi landasan hukum, sehingga kontinuitas akan selalu terjaga," ujarnya dalam briefing mingguan Kementeriann Luar Negeri Indonesia, Kamis (28/3/2019).

Penandatangan FLEGT-VPA itu menunjukan komitmen Indonesia dalam pelestarian lingkungan hidup, dengan menyediakan kayu legal. Hal itu, lanjut Dino, juga menguatakan mekanisme FLEGT dan mengharapan negara lain mengakui mekanisme tersebut.

Menurut Dino, ekspor kayu Indonesia ke Inggris adalah seperempat dari total ekspor ke UE, dengan nilai USD250 juta. 




Credit  sindonews.com





Indonesia Kecam Pembantaian terhadap 157 Muslim di Mali



Indonesia Kecam Pembantaian terhadap 157 Muslim di Mali
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir. Foto/SINDOnews/Victor Maulana


JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengecam pembantaian kelompok bersenjata terhadap 157 warga etnik Muslim Fulani atau Peuhl di Ogossogou, Mali tengah, Sabtu pekan lalu. Para pelaku yang menyamar sebagai pemburu tradisional mengumbar tembakan dan melakukan pembakaran rumah-rumah warga.

"Kami sangat mengecam penggunaan kekerasan di manapun itu, termasuk yang terjadi di Mali. Kami sangat prihatin dengan yang terjadi dan kita sampaikan tentu belasungkawa kepada keluarga korban," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia Arrmanatha Christiawan Nasir, Kamis (28/3/2019).

PBB telah mengirim para pakar hak asasi manusia (HAM) ke Mali tengah untuk menyelidiki pembantaian itu. Para korban rata-rata adalah petani dan penggembala dari komunitas Fulani. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan beberapa korban dibakar hidup-hidup. 

Kelompok milisi Dogon dituduh sebagai pelaku serangan brutal di sebuah desa etnik Peuhl sesaat sebelum fajar pada hari Sabtu lalu. Milisi itu juga disalahkan atas sejumlah serangan di Mali tengah selama setahun terakhir.

"Sebuah tim yang terdiri dari 10 spesialis hak asasi manusia, agen perlindungan anak dan dua penyelidik MINUSMA telah dikerahkan ke wilayah Mopti untuk melakukan penyelidikan khusus terhadap peristiwa-peristiwa mengerikan hari Sabtu," kata juru bicara misi PBB Olivier Salgado di Twitter.

MINUSMA adalah akronim dari Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, nama misi PBB di Mali. 




Credit  sindonews.com


Changi Dinobatkan Sebagai Bandara Terbaik di Dunia


Changi Dinobatkan Sebagai Bandara Terbaik di Dunia
Changi Dinobatkan Sebagai Bandara Terbaik di Dunia. (Istimewa).

SINGAPURA - Bandara Internasional Changi dinobatkan sebagai bandara terbaik di dunia selama tujuh tahun berturut-turut. Changi bersaing ketat dengan Tokyo dan Seoul untuk memperebutkan bandara terbaik versi Skytrax.

Survei yang melibatkan lebih dari 13 juta wisatawan dari seluruh dunia memandang Singapura layak mendapatkan penghargaan terbaik di dunia karena menawarkan kemewahan dan berbagai fasilitas terbaik. Responden juga diminta untuk menilai berbagai fasilitas bandara seperti checkin, kedatangan, transfer, pusat perbelanjaan, keamanan, dan imigrasi.

Berbagai bandara di Asia mendominasi 10 besar bandara terbaik di dunia, sebanyak enam bandara dari Asia dari 10 terbaik. Bandara Internasional Haneda Tokyo menduduki peringkat kedua, diikuti Bandara Internasional Incheon Seoul. Bandara Internasional Hong Kong menduduki peringkat kelima, sedangkan Bandara Nagoya berada pada peringkat keenam, serta Bandara Narita Tokyo bertengger pada posisi kesembilan. Untuk Bandara Doha Hamad (4), Munich (7), Heathrow London (8), dan Zurich (10). 

Skytrax juga menilai berbagai bandara dengan berbagai kategori. Bandara Haneda memenangkan sebagai bandara terbersih di dunia. Sementara T- 5 di Heathrow London menjadi terminal terbaik di dunia. Adapun Bandara Guangzhou menjadi bandara yang memiliki tingkat apresiasi terbaik di dunia.

Kemenangan Singapura itu bertepatan menjelang peluncuran Jewel Changi pada bulan depan. Jewel Changi menggabungkan konsep kebun dan berbagai atraksi, seperti hotel, 300 ritel, dan restoran. Wisatawan dari seluruh dunia dipastikan sering terbang ke Bandara Changi, Singapura akan terkejut per 17 April mendatang.

Changi akan membuka Jewel Changi Airport yang menghubungkan tiga dari empat terminal dengan gedung kaca berbentuk donat seperti permata. Jewel Changi Airport dipastikan dilengkapi dengan pusat perbelanjaan dan kebun magis yang didesain oleh Moshe Safdie.

Kebun seluas 130.000 meter persegi itu dibangun dengan dana USD1,25 miliar dengan 10 lantai, lima lantai di atas dan lima lantai di bawah tanah. Salah satu fasilitas yang paling impresif adalah Rain Vortex. Itu merupakan air terjun terpanjang indoor di dunia setinggi 130 kaki (40 meter). Selain itu, wisatawan juga menikmati Canopy Mazes, Sky Nets, Discovery Slides dan Canopy Bridge sepanjang 50 meter. 

Namun, berbagai atraksi itu tidak akan dibuka hingga pertengahan 2019. CEO Skytrax Edward Plaidsted mengungkapkan, peluncuran Jewel Changi akan menambah ”dimensi unik” untuk memosisikan Singapura. ”Untuk menjadi bandara terbaik di dunia ketujuh kalinya merupakan prestasi menakjubkan bagi Bandara Changi,” ujar Plaisted.

Dia mengungkapkan, pembukaan Jewel Changi akan memberikan pengalaman baru bagi wisatawan. Pada 2017, Changi menampung 62,7 juta penumpang. ”30% adalah penumpang transit,” kata Ivan Tan, juru bicara Changi Airport Group. Dia mengungkapkan, pihaknya mengamati peningkatan jumlah penumpang yang sering melakukan opsi untuk melakukan transit di Changi. 


Hung Jean, CEO Jewel Changi Airport Development, mengungkapkan menjadikan bandara sebagai lokasi wisata menjadi tujuan utama kehadiran Jewel. Itu menjadi status Changi sebagai bandara penghubung internasional.

”Kita mengamati tren di mana banyak wisatawan menghabiskan sedikit waktu di kota besar. Mereka lebih suka mengeksplorasi destinasi untuk mendapatkan pengalaman bermakna,” ujar Hung. ”Itu menjadikan posisi bandara penghubung sangat penting dalam perjalanan wisatawan,” paparnya. Kehadiran Jewel akan memosisikan destinasi gaya hidup dan memperkuat Singapura sebagai ”Kebun di Kota”.

”Changi akan melengkapi destinasi yang memenuhi kebutuhan wisatawan untuk petualangan yang memberikan pengalaman,” jelasnya. Bagaimana dengan bandara-bandara di Amerika Serikat (AS)? Skytrax memang tidak mendapatkan banyak penghargaan. Namun, Bandara Houston mendapatkan pengakuan untuk pelayanan digital dan situs internetnya.

Bandara Zurich diakui sebagai bandara yang memproses penumpang. Sementara Bandara Internasional Hong Kong memenangkan kategori bandara terbaik untuk restoran. Plaisted mengungkapkan, banyak bandara terus meningkatkan kualitas karena khawatir mendapatkan review buruk dari wisatawan. ”Semua orang kini dengan cepat bisa mengkritik, apakah di media sosial, ketika kamu terjebak di imigrasi atau bea cukai,” katanya.

Dia mengungkapkan, bandara kini sangat memperhatikan komplain dan berusaha menjaga reputasi mereka. Dalam perkembangan teknologi, menurut Plaisted, banyak bandara telah memanfaatkan teknologi otomatisasi, khususnya berkaitan dengan imigrasi dan pemeriksaan keamanan.

”Selama 12 tahun terakhir, pemrosesan dengan biometrik dan teknologi informasi mampu mempercepat antrean pada pemeriksaan keamanan dan imigrasi,” ujarnya. Alasannya, kata Plaisted, bandara lebih dikendalikan untuk kepentingan komersial dibandingkan kenyamanan penumpang. ”Jika kamu di bandara untuk membeli makanan atau berbelanja. Kamu tidak boleh berdiri dan antre selama 20 menit,” paparnya.

Sebelumnya, Atlanta kembali memimpin dunia sebagai bandara tersibuk di dunia. Bandara Internasional Hartsfield-Jackson Atlanta mampu menduduki peringkat pertama dalam hal bandara yang paling banyak menampung penumpang. Bandara Atlanta menampung lebih dari 107 juta penumpang selama 2018. Itu menjadi bandara paling sibuk di dunia.

Berdasarkan data Dewan Bandara Internasional (ACI), Bandara Atlanta mengalami kenaikan lalu lintas penumpang sebesar 3,3%. Secara global, jumlah penumpang meningkat 6% atau 8,8 miliar penumpang tahun lalu. Sementara angkutan kargo meningkat hanya 3,2%.



Credit  sindonews.com



Tentara Malta ambil alih kapal yang dibajak migran

Tentara Malta ambil alih kapal yang dibajak migran

Beberapa petugas membantu migran turun dari kapal Elhiblu 1. (Reuters Connect)




Valletta (CB) - Tentara Malta berhasil mengambil kendali sebuah kapal tanker kecil yang dibajak sejumlah migran, yang diselamatkan di lepas pantai Libya, ungkap Pasukan Bersenjata Malta (AFM) dalam satu pernyataan, Kamis.

Saksi Reuters mengatakan, kapal tanker tersebut sedang dikawal oleh kapal patroli menuju pelabuhan Valleta.

Sebanyak 108 migran diselamatkan dengan menggunakan kapal kargo Elhiblu 1. Mereka lantas membajak kapal tersebut setelah tahu bahwa kapal itu akan membawanya kembali ke Libya.

Wakil Perdana Menteri Italia, Matteo Salvini, pada Rabu (27/3) mengatakan bahwa Italia tidak akan membuka pelabuhannya untuk "para penjahat" yang melancarkan aksi pembajakan.

AFM mengaku telah berkomunikasi dengan kapten kapal saat kapal tersebut berada di 30 mil dari Malta.

"Kapten berulangkali menyatakan bahwa ia tidak memegang kendali atas kapal tersebut. Ia bersama kru dipaksa dan diancam oleh sejumlah migran untuk melanjutkan perjalanan menuju Malta," kata AFM.

AFM mengungkapkan salah satu kapal patrolinya menghentikan kapal yang memasuki perairan Malta dan tim operasi khusus kemudian dikerahkan untuk menaiki dan mengamankan kapal tersebut.

Tim khusus dilengkapi dengan dua pesawat pencegat cepat, sejumlah kapal patroli lainnnya dan satu helikopter.

Pihaknya mengatakan kapal tersebut kini dikawal menuju pelabuhan Valletta untuk diserahkan kepada kepolisan Malta guna penyelidikan lebih lanjut.



Credit  antaranews.com


Perburuan ISIS Tewaskan 1.257 Warga Sipil dalam Empat Tahun


Perburuan ISIS Tewaskan 1.257 Warga Sipil dalam Empat Tahun
Ilustrasi. (Fadel SENNA / AFP)



Jakarta, CB -- Koalisi yang dipimpin AS dalam memerangi para jihadis Negara Islam di Suriah dan Irak (ISIS) menyatakan setidaknya 1.257 warga sipil telah tewas dalam serangan udara sejak operasi perburuan dimulai pada 2014.

Korban jatuh dalam 34.038 serangan antara Agustus 2014 hingga akhir Februari tahun ini.

"Setidaknya 1.257 warga sipil telah secara tidak sengaja terbunuh oleh serangan Koalisi sejak awal Operasi Inherent Resolve," kata pernyataan koalisi seperti dikutip dari AFP, Jumat (29/3).


Koalisi juga mengumumkan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah menerima 147 laporan terkait kemungkinan jatuhnya korban sipil lebih. 

Tapi, mereka hanya meninjau satu, pada Februari.

Satu laporan yang kredibel mengacu pada pemboman di sebuah pabrik amunisi dekat Rawa, Irak 13 September 2017 silam. Dua warga sipil terluka terluka dalam serangan tersebut.

Tapi Airwars, sebuah LSM yang memantau korban sipil dari serangan udara di seluruh dunia membantah pengakuan tersebut.

Mereka memperkirakan setidaknya 7.595 warga sipil telah tewas dalam serangan bom koalisi, jauh melebihi jumlah yang diakui oleh koalisi.



Credit  cnnindonesia.com



Bom Meledak di Somalia Tewaskan 15 Orang


Bom Meledak di Somalia Tewaskan 15 Orang
Ilustrasi. (REUTERS/Feisal Omar)




Jakarta, CB -- Setidaknya 15 orang tewas akibat serangan bom di sebuah restoran dekat ibukota Somalia Kamis (28/3). Para pejabat keamanan dan saksi mata melaporkan mayat-mayat berserakan di tanah ketika gumpalan asap membubung tinggi ke udara setelah bom meledak di jalan Maka Al-Mukarama di Mogadishu.

Ledakan mengagetkan masyarakat.  Maklum, ledakan terjadi saat jam makan siang.

Abdulkadir Abdirahman Adan, direktur layanan Ambulans Aamin selain mengakibatkan 15 orang tewas, bom juga mengakibatkan beberapa lainnya terluka.


Sementara itu saksi mata menggambarkan serangan bom tersebut dengan menganggapnya sebagai bencana.

"Bom mobil menghantam sebuah restoran di sepanjang jalan," kata Abdulahi Osman, yang berada di dekat ledakan itu seperti dikutip dari AFP, Kamis (28/3).

Ia mengatakan bom telah melempar kendaraan sampai ke udara. Bukan hanya itu, bom juga telah merusak bangunan di sekitar lokasi kejadian.

Ia mengatakan beberapa mobil dan sepeda motor beroda tiga hancur akibat ledakan tersebut. "Saya melihat 16 orang dibawa dari lokasi ledakan - dan lebih dari 10 dari mereka sudah mati," tambah Osman.

Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas serangan bom tersebut. Yang pasti, bom tersebut merupakan serangan terbaru dari serangkaian ledakan yang melanda Mogadishu yang belakangan ini diserang oleh pemberontak Al-Shabaab.

Pemberontak Shabaab diketahui berafiliasi dengan Al-Qaeda. Mereka telah berjuang lebih dari satu dekade ini untuk menggulingkan pemerintah Somalia

Sebelum Kamis ini, awal pekan serangan bom juga terjadi di kota tersebut. Setidaknya empat orang tewas akibat kejadaian tersebut.



Credit  cnnindonesia.com




Suara tembakan terdengar di dekat pangkalan militer di ibu kota Komoro


Suara tembakan terdengar di dekat pangkalan militer di ibu kota Komoro

Ilustrasi Suasana di Komoro.



Nairobi, Kenya (CB) - Suara tembakan terdengar pada Kamis di dekat pangkalan militer utama di Ibu Kota Kepulauan Komoro, Moroni, pulau kecil di Afrika Timur, kata satu sumber keamanan.

Kamp Kandani di Moroni adalah pangkalan utama untuk militer Komoro, kata Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Kepulauan Komoro menyelenggarakan pemilihan umum pada Ahad, dan partai yang memerintahkan diumumkan sebagai pemenangnya.

Oposisi ikut dalam proses demokrasi itu tapi menolak hasilnya.




Credit  antaranews.com



18 orang tewas saat truk seruduk massa di Guatemala

18 orang tewas saat truk seruduk massa di Guatemala
Guatemala (googlemaps)




Kota Guatemala (CB) - Satu truk menyeruduk orang yang berkerumun di bagian barat Guatemala pada Rabu malam (27/3), dan menewaskan 18 orang, kata pemerintah pada Kamis pagi, dengan mengoreksi perkiraan awal mereka.

Truk itu menabrak sekumpulan orang yang telah pergi ke jalan untuk memeriksa satu orang yang telah ditabrak mobil, kata Cecilio Chacaj, Juru Bicara Departemen Pemadam Kebakaran setempat, kepada Reuters --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam.

Kecelakaan itu menewaskan 18 orang, termasuk anak perempuan yang berusia delapan tahun, kata Kantor Jaksa Penuntut Umum. Sembilan-belas orang dibawa ke rumah sakit karena cedera, kata Kementerian Kesehatan di dalam satu pernyataan.

Kecelakaan tersebut terjadi di Kota Praja Nahuala, sebelah barat Kota Guatemala.

"Pada saat ini, kami mengkoordinasikan reaksi kami untuk memberi dukungan penuh buat kerabat korban," tulis Presiden Jimmy Morales di satu cuitan Twitter. "Hati kami berduka."

Peristiwa itu menandai salah satu kecelakaan paling buruk di negeri tersebut dalam beberapa tahun belakangan. Pada 2013, satu bus terjun ke jurang di pedesaan Guatemala, menewaskan sedikitnya 43 orang dan melukai puluhan orang lagi.

Para pejabat pemerintah pada Kamis mengatakan mereka mengubah penilaian awal mereka mengenai sedikitnya 32 orang tewas, setelah petugas pemadam dan pejabat lain di lokasi kecelakaan melakukan pemeriksaan lain orang yang cedera di tumpukan mayat.



Credit  antaranews.com




Kamis, 28 Maret 2019

India Tembak Satelit di Luar Angkasa, Pakistan Meradang


India Tembak Satelit di Luar Angkasa, Pakistan Meradang
Ilustrasi rudal India. (REUTERS/Indian Defence Research and Development Organisation)




Jakarta, CB -- India dilaporkan berhasil menembak jatuh salah satu satelit milik mereka dengan rudal. Hal itu membuat Perdana Menteri Narendra Modi mengklaim mereka kini sejajar dengan negara-negara lain dalam hal penjelajahan antariksa, tetapi membuat Pakistan meradang.

Modi memuji keberhasilan itu yang dianggapnya sebagai prestasi bersejarah dan menunjukkan perkembangan besar dalam teknologi luar angkasa India.

Modi menuturkan India menjadi negara keempat setelah Amerika Serikat, Rusia, dan China yang berhasil menggunakan peluru kendali anti-satelit semacam itu.


"Beberapa waktu lalu, para ilmuwan kita menembak jatuh sebuah satelit yang berjarak 300 kilometer di luar angkasa, di orbit rendah bumi," tutur Modi dalam pidatonya, Rabu (27/3).


"India telah membuat prestasi yang sebelumnya tidak pernah terjadi hari ini. Dengan ini, India menyatakan diri sebagai negara yang memiliki kekuatan di luar angkasa."

Pengumuman itu disampaikan Modi dalam pidato nasional yang ditayangkan secara serempak di seluruh negeri melalui televisi.

India telah memiliki rencana membangun teknologi luar angkasanya sejak bertahun-tahun lalu.

Pakistan sebagai negara tetangga langsung menanggapi pernyataan Modi. Mereka berharap kemampuan India tidak menjadi ancaman bagi pihak lain.

"Luar angkasa adalah warisan umat manusia dan setiap negara wajib bertanggung jawab untuk menghindari aksi yang bisa memicu militerisasi di antariksa," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri Pakistan.

"Kami berharap negara lain yang di masa lampau mengecam keras unjuk kemampuan seperti itu bisa mempersiapkan aturan main untuk mencegah ancaman militer di ruang angkasa," lanjut pernyataan itu.

China yang merupakan tetangga India belum memberikan tanggapan.

Relasi Pakistan dan India baru-baru ini terus menegang setelah kedua negara kembali terlibat bentrok militer di perbatasan Kashmir.

Sementara itu, dikutip Reuters, China juga pernah menghancurkan sebuah satelit di luar angkasa menggunakan teknologi serupa pada 2007 lalu.


Berdasarkan Secure World Foundation, penghancuran itu menghasilkan sampah luar angkasa terbesar dalam sejarah yakni sebanyak 3.000 material.

Sedangkan Amerika Serikat pertama kali melakukan uji coba rudal anti-satelit pada 1959. Rusia melakukan uji coba serupa sekitar 1960 dan 1970.




Credit  cnnindonesia.com




Uji Coba Senjata Anti-Satelit India Dikritik Partai Oposisi



Satelit (ilustrasi)
Satelit (ilustrasi)
Foto: wreckamovie.com

Senjata anti-satelit India dikritik untuk alat politik.



CB, NEW DELHI -- Pemimpin oposisi India, Mamata Banarjee mengkritik uji coba senjata anti-satelit yang diumumkan oleh Perdana Menteri Narendra Modi. Banarjee menilai, uji coba senjata anti-satelit tersebut dimanfaatkan sebagai alat politik menjelang pemilihan umum (pemilu).

"Pengumuman hari ini adalah sebuah drama dan publisitas oleh Modi yang berharap bisa mendapatkan keuntungan politik saat pemilu," ujar Banarjee, Rabu (27/3).

Banarjee mengatakan, hal tersebut merupakan pelanggaran berat terhadap kode etik pemilu. Selanjutnya, Banarjee akan mengadukan keluhan ini kepada Komisi Pemilihan Umum India.

"Kami akan mengajukan keluhan ini kepada Komisi Pemilihan Umum," ujar Banarjee.

Juru bicara Komisi Pemilihan Umum India tidak menanggapi komentar atas pernyataan Banarjee maupun uji coba senjata anti-satelit tersebut. Pemilu India akan dilangsungkan pada 11 April 2019 mendatang.

India telah menembak sebuah satelit di luar angkasa dengan rudal anti-satelit. Hal itu merupakan terobosan besar dalam program luar angkasa India.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan penembakan satelit tersebut melalui siaran televisi. Dalam pidatonya, Modi mengatakan, India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Cina.

"Beberapa waktu lalu para ilmuwan kami telah menembak satelit sejauh 300 kilometer di luar angkasa, di orbit rendah bumi. India telah membuat prestasi luar biasa hari ini, India mendaftarkan namanya sebagai kekuatan luar angkasa," ujar Modi.

India telah memiliki program luar angkasa selama bertahun-tahun. Seorang pakar keamanan di Pusat Kebijakan Riset New Delhi, Brahma Chellaney mengatakan, AS, Rusia, dan Cina sedang berlomba-lomba membuat senjata anti-satelit (ASAT).

"Ruang angkasa sedang diubah menjadi medan pertempuran, dalam hal ini keberhasilan India dengan senjata ASAT merupakan hal penting," kata Chellaney.

Seorang pakar dari Institute for Defence Studies and Analyses, Ajay Lele mengatakan, India didorong untuk membuat program anti-satelit yang diuji oleh Cina. Sebelumnya, para ilmuwan pertahanan India telah meminta persetujuan politik untuk melakukan uji coba secara langsung. Namun, pemerintah berkali-kali menentangnya karena khawatir terhadap kecaman internasional.

Lele mengatakan, India kemungkinan besar telah menghancurkan satelitnya sendiri dalam rangkaian uji coba yang dilakukan selama tiga menit. Menurutnya, India menggunakan rudah yang tidak memiliki hulu ledak.

"India telah menggunakan rudal yang tidak memiliki hulu ledak, sehingga hanya ada strip logam di atas rudal atau bagian logam dan rudal menembakkan logam itu ke ruang angkasa, dan energi kinetik yang dihasilkan menciptakan dampak lebih lanjut," ujar Lele.



Credit  republika.co.id


Modi : India ukir terobosan besar dengan tembak jatuh satelit


Modi : India ukir terobosan besar dengan tembak jatuh satelit

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) berjabat tangan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi saat foto bersama menjelang pertemuan keduanya di Hyderabad House di New Delhi, Kamis (11/12). Presiden Rusia Putin mengunjungi India dalam upayanya untuk menghidupkan kembali hubungan sejarah yang pudar selama bertahun-tahun, mencoba memperbarui kerja sama energi, pertahanan dan nuklir. (REUTERS/Adnan Abidi)




New Delhi (CB) - Perdana Menteri Narendra Modi, Rabu, mengatakan India berhasil menembak jatuh satelit di luar angkasa dengan peluru kendali anti-satelit, memuji uji coba tersebut sebagai terobosan besar dalam program luar angkasa mereka.

Dalam pidato yang disampaikan di TV, Modi mengatakan bahwa India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit setelah Amerika Serikat, Rusia dan China.

Kemampuan seperti itu meningkatkan kekhawatiran persenjataan luar angkasa sekaligus memicu persaingan di kalangan musuh negara adikuasa.

"Beberapa waktu lalu, para ilmuwan kami, menembak jatuh satelit, 300 kilometer jauhnya di luar angkasa, di orbit rendah bumi," ujar Modi, menyebutnya sebagai prestasi bersejarah.

"Hari ini India mengukir prestasi yang luar biasa," kata Modi dalam bahasa Hindi. "India mencatatkan namanya sebagai salah satu kekuatan luar angkasa."

Modi, yang akan menghadapi pemilu pada April, sebelumnya mencuit di Twitter bahwa akan ada pengumuman penting yang hendak ia sampaikan.

India memilik program luar angkasa selama beberapa tahun, menciptakan satelit pencitraan bumi dan meluncurkan kapabilitas sebagai alternatif yang lebih murah dari program Barat.

Ahli keamanan di Centre of Policy Research di New Delhi, Brahma Chellaney mengatakan Amerika Serikat, Rusia dan China sedang mengejar senjata anti-satelit (ASAT).

"Ruang angkasa sedang berubah menjadi medan pertempuran, menjadikan kemampuan angkasa menjadi hal yang penting. Dengan ini, India berhasil "membunuh" dengan senjata ASAT yang signifikan."

Tidak ada komentar yang langsung diberikan dari musuh lama mereka, Pakistan. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan China pun juga tidak menanggapinya.



Credit  antaranews.com



India Uji Coba Senjata Anti-Satelit di Luar Angkasa


Peluncuran satelit pertahanan India pertama, GSAT-7 dengan roket Eropa, Ariane 5, di Pelabuhan Kourou, Guiana Prancis, Jumat (30/8).
Peluncuran satelit pertahanan India pertama, GSAT-7 dengan roket Eropa, Ariane 5, di Pelabuhan Kourou, Guiana Prancis, Jumat (30/8).
Foto: ibnlive.in.com

India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit.




CB, NEW DELHI -- India telah menembak sebuah satelit di luar angkasa dengan rudal anti-satelit. Hal itu merupakan terobosan besar dalam program luar angkasa India.

Perdana Menteri India Narendra Modi mengumumkan penembakan satelit tersebut melalui siaran televisi. Dalam pidatonya, Modi mengatakan, India akan menjadi negara keempat yang menggunakan senjata anti-satelit setelah Amerika Serikat (AS), Rusia, dan Cina.

"Beberapa waktu lalu para ilmuwan kami telah menembak satelit sejauh 300 kilometer di luar angkasa, di orbit rendah bumi. India telah membuat prestasi luar biasa hari ini, India mendaftarkan namanya sebagai kekuatan luar angkasa," ujar Modi, Rabu (27/3).

India telah memiliki program luar angkasa selama bertahun-tahun. Seorang pakar keamanan di Pusat Kebijakan Riset New Delhi, Brahma Chellaney mengatakan, AS, Rusia, dan Cina sedang berlomba-lomba membuat senjata anti-satelit (ASAT).

"Ruang angkasa sedang diubah menjadi medan pertempuran, dalam hal ini keberhasilan India dengan senjata ASAT merupakan hal penting," kata Chellaney.

Sebelumnya, menurut Secure World Foundation, Cina telah menghancurkan sejumlah satelit pada 2007. Hal tersebut menimbulkan awan puing orbital terbesar dalam sejarah dengan lebih dari 3.000 objek.

Seorang pakar dari Institute for Defence Studies and Analyses, Ajay Lele mengatakan, India didorong untuk membuat program anti-satelit yang diuji oleh Cina. Sebelumnya, para ilmuwan pertahanan India telah meminta persetujuan politik untuk melakukan uji coba secara langsung. Namun, pemerintah berkali-kali menentangnya karena khawatir terhadap kecaman internasional.

Lele mengatakan, India kemungkinan besar telah menghancurkan satelitnya sendiri dalam rangkaian uji coba yang dilakukan selama tiga menit. Menurutnya, India menggunakan rudal yang tidak memiliki hulu ledak.

"India telah menggunakan rudal yang tidak memiliki hulu ledak, sehingga hanya ada strip logam di atas rudal atau bagian logam dan rudal menembakkan logam itu ke ruang angkasa, dan energi kinetik yang dihasilkan menciptakan dampak lebih lanjut," ujar Lele.

Di sisi lain, India khawatir bahwa Cina akan memberikan bantuan pertahanan kepada Pakistan, termasuk untuk program luar angkasanya. Sejumlah analis mengatakan, kekhawatiran dan ketakutan India adalah apabila Pakistan meminta bantuan Beijing untuk melakukan uji coba dalam program luar angkasa.

"Saya pikir Pakistan tidak mungkin mencapai tingkat pencapaian tersebut dengan sendirinya. Pakistan dan Cina memiliki kemitraan strategis yang sangat dalam, sehingga kemampuannya tidak dapat diabaikan," ujar Direktur Society for Policy Studies, Uday Bhaskar.

Sebelumnya, AS melakukan uji anti-satelit pertama pada 1959. Pada 1985, AS menguji AGM-135 yang diluncurkan dari pesawat tempur F-15, dan menghancurkan satelit Amerika bernama Solwind P78-1.


Setelah itu, AS tidak melakukan uji coba selama lebih dari 20 tahun hingga 2007. Setelah Cina menembakkan senjata anti-satelit, AS kembali melakukan Operasi  Burnt Frost, menggunakan rudal SM-3 yang diluncurkan untuk menghancurkan satelit mata-mata yang mati.



Credit  republika.co.id



Akui Golan Milik Israel, AS 'Dikeroyok' 14 Negara DK PBB




Akui Golan Milik Israel, AS Dikeroyok 14 Negara DK PBB
Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan dekrit AS yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Foto/REUTERS



NEW YORK - Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 negara mengutuk pengakuan Amerika Serikat (AS) soal kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Dalam pertemuan darurat pada Rabu malam di New York, Amerika sendirian "dikeroyok" oleh 14 negara.

Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah tanah Suriah yang diduduki Israel dalam perang Enam Hari 1967. Negara mayoritas Yahudi itu mulai menganeksasi atau mencaplok wilayah itu tahun 1981 dan tidak diakui komunitas internasional.

Debat dalam pertemuan darurat DK PBB dimulai ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap depot amunisi Iran di dekat Aleppo, Suriah.

"Kami telah mengalami serangan udara Israel di Aleppo. (Ada) kerusakan materi. Pertahanan udara Suriah mencegat beberapa rudal yang diluncurkan," Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari.

DK PBB mengadakan pertemuan darurat untuk memprotes deklarasi administrasi Trump awal pekan ini yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

"Pendapat publik dunia mengisolasi AS dan Israel, mereka beroperasi di luar hukum internasional dan mereka merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan," kata Jaafri, yang telah meminta DK PBB untuk mengadakan pertemuan darurat tersebut, seperti dikutip The Jerusalem Post, Kamis (28/3/2019).

Suriah bukan anggota DK PBB, tetapi diminta, bersama dengan Israel, untuk bergabung dalam pertemuan darurat tersebut. Baik Jaafari maupun negara-negara anggota DK PBB menjelaskan bahwa tindakan AS melanggar resolusi 242 dan 497 DK PBB soal Dataran Tinggi Golan.

"Pemerintah AS berusaha melindungi teman Israel-nya, tetapi ada risiko nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Jaafari.

Dia menuduh AS membuat perang untuk menabur kekacauan di Timur Tengah dan sekarang bertindak atas Golan dengan cara membantu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memenangkan pemilihan umum 9 April di negaranya. 

Jaafari menyayangkan sikap lamban DK PBB dengan tidak mengambil langkah bagi pelanggar hukum internasional.

"Kelambanan PBB ditambah dengan tindakan AS akan membuat orang di bawah pendudukan hanya dengan satu pilihan, yang merupakan prinsip menggunakan kekuatan, itu akan menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan perdamaian," kata Jaafari.

"Golan Arab Suriah adalah milik kami, itu akan kembali kepada kami. Jangan salah arah dengan berpikir bahwa suatu hari tanah ini akan menjadi milik Anda," kata Jaafari.

Kepada AS, dia menyarankan bahwa jika ingin bersikap baik kepada Israel, mengapa tidak memberikannya satu atau dua dari 50 negara bagiannya. "Beri Israel beberapa negara jika pemerintahan ini benar-benar menginginkan dukungan Israel," kata Jaafari.


Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon berdalih Dataran Tinggi Golan milik negaranya. "Tidak ada negara di dunia yang akan menyerahkan tanah strategis kepada musuh yang paling berbahaya," katanya.





Credit  sindonews.com


PBB: Sikap kami mengenai Dataran Tinggi Golan dilandasi resolusi DK

PBB: Sikap kami mengenai Dataran Tinggi Golan dilandasi resolusi DK

Markas Besar PBB di New York. (SANA - Suriah)




New York (CB) - PBB pada Rabu (27/3) menegaskan pendiriannya mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dilandasi atas resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum PBB.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Politik Rosemary DiCarlo mengatakan dalam satu sidang Dewan Keamanan PBB bahwa PBB akan melanjutkan pekerjaannya dengan landasan penghormatan penuh keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah.

DiCarlo, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, telah menjelaskan pengumuman Presiden AS Donald Trump untuk "mengakui kedaulatan Israel" atas Dataran Tinggi Golan akan mengakibatkan ketegangan lebih jauh di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan lain Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu, mengatakan, "Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo."

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.




Credit  antaranews.com



Malaysia Kutuk Keputusan Trump Soal Golan


Seekor kuda berjalan di salju di wilayah Golan yang dikuasai Israel. Presiden AS Donald Trump telah mengakui klaim Israel atas wilayah Golan, Senin (25/3).
Seekor kuda berjalan di salju di wilayah Golan yang dikuasai Israel. Presiden AS Donald Trump telah mengakui klaim Israel atas wilayah Golan, Senin (25/3).
Foto: AP

Malaysia tidak bisa menerima Trump mengakui pendudukan paksa di wilayah berdaulat.




CB, KUALA LUMPUR -- Pemerintah Malaysia mengutuk keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. "Dataran Tinggi Golan adalah bagian tak terpisahkan dari Suriah dan akan selalu demikian," demikian pernyataan Kemenlu Malaysia.

Malaysia merasa tidak dapat menerima bahwa Amerika Serikat akan mengakui pendudukan paksa dan ilegal atas tanah milik negara berdaulat. "Tindakan ceroboh dan provokatif semacam itu tidak lain adalah kemunafikan yang paling buruk. Itu sepenuhnya membatalkan argumen AS sendiri tentang Krimea," katanya.

Mengutip Deklarasi Krimea, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan bahwa tidak ada negara yang dapat mengubah perbatasan negara lain dengan paksa. Krimea adalah wilayah sengketa yang melibatkan Rusia dan Ukraina.


"Ini membuktikan bahwa AS telah bertindak dengan cara yang tidak layak bagi negara besar dan telah memilih untuk mengisolasi diri dari komunitas internasional," katanya.

Dia mengatakan keputusan itu tidak menunjukkan minat dalam menemukan solusi abadi untuk konflik Timur Tengah. "Ini menunjukkan pengabaian total AS terhadap hukum internasional. Ini mengabaikan kenyataan di lapangan dan memicu ketegangan di wilayah tersebut," katanya.

Pemerintah Indonesia juga menolak secara tegas adanya pengakuan atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini dianggap tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi  PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.



Credit  republika.co.id



Uni Eropa Berkeras Tolak 'Hak' Israel Atas Dataran Golan


Uni Eropa Berkeras Tolak 'Hak' Israel Atas Dataran Golan
Dataran Tinggi Golan. (REUTERS/Ammar Awad)



Jakarta, CB -- Uni Eropa menyatakan bahwa negara anggotanya tidak akan mengikuti langkah Amerika Serikat (AS) dalam mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini mengeluarkan pernyataan atas nama negara-negara anggota mengulangi pandangan lama mereka.

"Posisi Uni Eropa dalam hal status Dataran Tinggi Golan tidak berubah," katanya seperti dikuti dari AFP, Rabu (27/3).

Pernyataan tersebut  dikeluarkan menjelang pertemuan Dewan Keamanan PBB untuk membahas masalah pengakuan AS terhadap kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.


"Sejalan dengan hukum internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB 242 dan 497, Uni Eropa tidak mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan yang diduduki," katanya.


Sebagai informasi pada Senin lalu Presiden AS Donald Trump menandatangani proklamasi yang mengakui pencaplokan strategis Israel  atas Dataran Tinggi Golan dari Suriah pada 1981 lalu.

Padahal, pencaplokan yang dilakukan Israel atas wilayah tersebut belum diakui secara internasional. Kebijakan Trump tersebut memancing reaksi dari sejumlah negara.

Salah satunya dari Indonesia yang mengecam kebijakan AS tersebut. Kementerian Luar Negeri menyatakan langkah Trump tidak kondusif bagi upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah.

"Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan kepada Daratan Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel. Pengakuan ini tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan," bunyi pernyataan Kemlu RI melalui situsnya pada Selasa (26/3).


Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Suriah, dan saat ini masih dicaplok Israel sejak Perang Enam Hari pada 1967.

Kecaman sama juga disampaikan Arab Saudi. Mereka memandang pengakuan yang diberikan AS terhadap kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan telah melanggar hukum internasional.

"Arab Saudi menyatakan menolak keras dan mengecam pemerintah AS yang mengakui kedaulatan Israel wilayah pendudukan Dataran Tinggi Golan," demikian pernyataan Kerajaan Arab Saudi yang disampaikan Kantor Berita SPA.

Kerajaan Arab Saudi sampai saat ini masih mengakui Dataran Tinggi Golan adalah wilayah Suriah yang dicaplok Israel. Menurut mereka klaim AS atas kedaulatan Israel terhadap wilayah itu sama saja melanggar piagam dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).





Credit  cnnindonesia.com





Indonesia tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel


Indonesia tolak pengakuan Dataran Tinggi Golan sebagai bagian Israel

Rakyat Suriah memprotes pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan. (SANA)

Jakarta (CB) - Indonesia menolak secara tegas adanya pengakuan atas Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel.

Pengakuan ini dianggap tidak kondusif bagi upaya penciptaan perdamaian dan stabilitas kawasan.

Melalui keterangan tertulis yang diunggah dalam situs resmi Kementerian Luar Negeri RI, Rabu, Indonesia menyatakan tetap mengakui Dataran tinggi Golan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Posisi Indonesia ini berdasarkan pada prinsip dalam Piagam PBB mengenai penghormatan atas kedaulatan dan integritas teritorial setiap negara, serta berbagai elemen yang terkandung pada resolusi-resolusi Dewan Keamanan terkait Dataran Tinggi Golan.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah.




Credit  antaranews.com