Kamis, 28 Maret 2019

Al-Jaafari: Suriah mengutuk pengumuman Trump mengenai Golan


Al-Jaafari: Suriah mengutuk pengumuman Trump mengenai Golan

Rakyat Suriah menggelar protes terhadap pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan. (SANA - Suriah)




New York (CB) - Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu (27/3), mengatakan, "Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo."

Ia menambahkan sistem pertahanan udara Suriah mencegat agresi tersebut dan menembak jatuh sejumlah rudal musuh, yang ditembakkan ke wilayah industri di bagian timur Aleppo.

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Ia menegaskan bahwa perbuatan AS mencerminkan kecenderungan berbahaya yang tak pernah ada sebelumnya ke arah penghindaran hukum internasional dan penghinaan terhadap PBB, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Tindakan AS itu, kata Al-Jaafari, merupakan pukulan terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sidang Majelis Umum berkaitan dengan tak terhindarkannya untuk mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Arab dan penarikannya dari wilayah tersebut sampai garis 4 Juni 1967.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

"Rakyat Suriah menganggap AS sebagai musuh, negara penjahat yang menduduki sebagian tanah mereka setelah Amerika Serikat mengakibatkan tewasnya ribuan orang Suriah dan menghancurkan prasarana serta ekonominya," tambah Al-Jaafari.

Ia menegaskan bahwa rakyat Suriah menganggap pengumuman Trump sebagai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional serta langkah yang gagal untuk memanipulasi sejarah dan geografi.

"Suriah kembali menegaskan Dataran Tinggi Golan akan kembali ... AS dan Israel tak bisa berpendapat bahwa tanah Suriah dapat menjadi alat tawar-menawar jahat," kata Al-Jaafari.

Ia menambahkan Suriah menghargai pendirian internasional yang dikeluarkan setelah pengumuman AS dan mengatakan pendirian tersebut telah membuktikan kepada pendapat masyarakat dunia mengenai keterkucilan AS dan Israel.




Credit  antaranews.com





Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah


Biro NAM: pengumuman Trump mengenai Dataran Tinggi Golan tidak sah


Presiden Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan dokumen keputusan AS terkait status Dataran Tinggi Golan saat Netanyahu meninggalkan Gedung Putih, AS, Senin (25/3/2019) REUTERS/Leah Millis (REUTERS/LEAH MILLIS)




New York (CB) - Biro Koordinasi Gerakan Non-Blok (NAM) di New York dengan keras mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel, dan menegaskan tindakan itu sewenang-wenang dan tidak sah.

Biro Koordinasi tersebut, di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan pada Selasa (26/3) di New York, menyeru Dewan Keamanan agar memikul tanggung-jawabnya dan mengutuk provokasi AS dengan jelas, kata Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.

Sebabnya ialah tindakan itu merupakan peningkatan berbahaya dan pelanggaran terhadap hukum internasional serta sasaran dan prinsip PBB dan resolusi terkaitnya, terutama Resolusi No, 497 Dewan Keamanan pada tahun 1981.

Biro tersebut merujuk kepada Dokumen Akhir Pertemuan Puncak Ke-17 Kepala Negara dan Pemerintah Gerakan Non-Blok, yang diselenggarakan di Venezuela pada 2016.

Biro itu menyatakan dokumen akhir tersebut menegaskan bahwa semua tindakan yang telah dilakukan atau akan dilakukan oleh Israel sebagai penguasa pendudukan dengan tujuan mengubah status demografis dan hukum Dataran Tinggi Golan dan status kelembagaannya serta tindakan yang dilakukan oleh penguasa pendudukan Israel untuk menerapkan kekuasaannya dan administrasinya adalah tidak dan batal demi hukum dan tidak memiliki dampak hukum.

Pernyataan itu mengatakan para kepala negara dan pemerintah NAM menuntut penguasa pendudukan Israel mesti mematuhi Resolusi No.497 Dewan Keamanan melalui penarikan penuh dari Dataran Tinggi Golan ke garis 4 Juni 1967, dalam pelaksanaan Resolusi No. 242 dan 338 Dewan Keamanan.




Credit  antaranews.com



Suriah Minta Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan tentang Golan



Suriah Minta Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan tentang Golan
Suriah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan mendadak untuk membahas Dataran Tinggi Golan. Foto/Istimewa


NEW YORK - Suriah menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan mendesak terkait keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Dalam sepucuk surat, misi Suriah untuk PBB meminta presiden dewan, yang dipegang Prancis, untuk menjadwalkan pertemuan mendesak guna membahas situasi di Golan Suriah yang diduduki dan pelanggaran baru-baru ini yang melanggar resolusi Dewan Keamanan terkait oleh negara anggota tetap.

Kepresidenan Dewan Keamanan PBB yang dipegang Prancis tidak segera menjadwalkan pertemuan itu dan para diplomat mengatakan akan ada diskusi di dewan tentang permintaan itu seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (28/3/2019).

DK PBB dijadwalkan untuk membahas krisis terbaru pada hari Rabu waktu setempat selama pertemuan tentang memperbarui mandat pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikerahkan antara Israel dan Suriah di Golan, yang dikenal sebagai UNDOF.

Lima negara Eropa yang mempunyai kursi di Dewan Keamanan PBB sebelumnya menolak keputusan Trump dan menyuarakan keprihatinan bahwa langkah AS akan memiliki konsekuensi luas di Timur Tengah.

Dua sekutu terdekat Washington - Inggris dan Prancis - bergabung dengan Belgia, Jerman dan Polandia untuk menyatakan bahwa posisi Eropa tidak berubah dan Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional yang diabadikan dalam resolusi PBB.

Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan dewan di Timur Tengah bahwa Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.

"Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan memfitnah serta mendestabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu," kata Cohen. 


"Tidak mungkin ada perjanjian damai yang tidak memuaskan memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," tambahnya.

China dan Rusia berbicara menentang keputusan AS selama pertemuan dewan, seperti halnya Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang sangat mendukung Palestina, bersama dengan Kuwait, sekutu AS di wilayah tersebut.

Presiden Donald Trump pada hari Senin menandatangani dekrit di mana AS mengakui pencaplokan Israel atas dataran tinggi strategis, meskipun resolusi PBB mengakui Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel.

Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967 dan terus menduduki sekitar dua pertiga wilayah Dataran Tinggi Golan yang lebih luas sebagai akibat langsung dari konflik.

Pada tahun 1981, Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut, dalam suatu tindakan yang dengan suara bulat ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.




Credit  sindonews.com



Putin-Aoun dukung Suriah perangi terorisme

Putin-Aoun dukung Suriah perangi terorisme

Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Lebanon Michael Aoun menyampaikan dukungan mereka buat upaya Suriah memerangi terorisme. (SANA - Suriah)



Moskow (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Lebanon Michael Aoun kembali menyampaikan dukungan negara mereka terhadap upaya Suriah memerangi terorisme.

Mereka juga menegaskan tak ada pengganti bagi penyelesaian politik atas krisis Suriah.

Rusia pada Rabu menyatakan kedua presiden tersebut mengatakan di dalam satu pernyataan bersama yang mereka keluarkan setelah pertemuan mereka di Kremlin pada Selasa (26/3) bahwa Rusia dan Lebanon menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah dan keduanya berpegang pada prinsip yang dilandasi atas sikap bahwa tak ada pengganti bagi penyelesaian krisis di Suriah melalui cara damai.

Kedua presiden menyampaikan dukungan bagi penyelesaian krisis di Suriah melalui cara diplomatik dengan landasan Resolusi No. 2254 Dewan Keamanan dan keputusan Kongres Dialog Nasional Suriah di Sochi.

Di dalam pernyataan mereka, kedua presiden tersebut menyampaikan dukungan kuat bagi upaya yang dilancarkan oleh Pemerintah Suriah bersama dengan sekutunya dalam memerangi terorisme, terutama Da'esh (ISIS) dan organisasi gerilyawan Jabhat An-Nusra serta organisasi lain yang berafiliasi kepada mereka.

Pernyataan itu memuji keefektifan pertemuan Astana dalam melicinkan jalan buat kondisi yang kondusif bagi dilaksanakannya proses politik untuk menyelesaikan krisis di Suriah.

Kedua presiden tersebut menyerukan dorongan ke arah upaya terpadu untuk menjamin kepulangan semua orang Suriah yang mengungsi ke tempat asal mereka setelah semuanya dibebaskan dari pelaku teror.




Credit  antaranews.com




Indonesia-Swedia kerja sama pertahanan melalui pelatihan tentara


Indonesia-Swedia kerja sama pertahanan melalui pelatihan tentara

Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro (kanan), dalam pertemuannya dengan Kepala Staf TNI AU, Marsekal TNI Yuyu Sutisna, di Ruang VIP Suma Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (27/3/2019). (Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm)



... kesempatan bagi kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam menguasai teknologi radar, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, sistem alutsista yang terpadu dan mudah dijalankan...

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan Swedia mewujudkan kerja sama pertahanan antarkedua negara melalui pemberian pelatihan oleh Swedia bagi perwira-perwira TNI, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis dari Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm yang diterima di Jakarta, Rabu.

"Kami sangat bangga bahwa para perwira TNI dari ketiga matra mendapat pendidikan dan kursus mengenai sistem radar, teknologi dan inovasi (di Swedia)," kata Duta Besar Indonesia untuk Swedia, Bagas Hapsoro.

Pernyataan itu disampaikan Hapsoro dalam pertemuannya dengan Kepala Staf TNI AU, Yuyu Sutisna, Rabu pagi (27/3), di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Ia menyebutkan, kursus dan pelatihan untuk 21 perwira TNI secara gabungan itu dilakukan pada 6-23 Maret 2019 di empat kota Swedia, yaitu Gotheborg, Karlskoga, Linköping, dan Stockholm.

Sebagai informasi, kesemua kota itu adalah kota-kota penting di mana riset dan pengembangan, pengembangan desain, rancang-bangun, dan produksi sistem-sistem pertahanan dari Saab AB berada.

Gotheborg menjadi "rumah" bagi sistem penginderaan dan radar serta sistem peringatan dini dan komando, Erieye dan GlobalEye, serta Giraffe. Karlskoga adalah "rumah" bagi sistem pertahanan bawah air dan kapal selam, di antaranya adalah kapal selam A26.

Linköping adalah pusat pengembangan sistem pertahanan udara dan pesawat tempur, di antaranya tempat di mana jet tempur multi peran JAS39 Gripen C/D dan E/F dikembangkan, sedangkan Stockholm adalah kantor pusat industri pertahanan dari Swedia itu.

Menanggapi hal yang dikatakan Hapsoro itu, Sutisna menyatakan, pelatihan teknologi militer dari Swedia itu harus dimanfaatkan secara baik oleh TNI.

"Ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dalam menguasai teknologi radar, kerja sama di bidang ilmu pengetahuan, sistem alutsista yang terpadu dan mudah dijalankan," ujar dia.

Ia pun menekankan pentingnya kerja sama dalam alih teknologi militer serta produksi, khususnya untuk industri strategis dan jaminan kualitas. "Swedia termasuk beberapa negara yang memiliki teknologi dan kapasitas yang diandalkan untuk bidang ini," kata dia.

Menurut keterangan resmi Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm, materi transfer pengetahuan dalam pelatihan untuk tentara Indonesia di Swedia, antara lain adalah konsep dan pelaksanaan triple helix, inovasi dan teknologi, radar darat, dan sistem peringatan dini dan komando udara (AEW&C). Di dunia, Swedia menempati peringkat atas dalam hal teknologi dan inovasi.

Selanjutnya, Hapsoro menjelaskan, saat ini kerja sama pertahanan kedua negara telah memiliki payung hukum yang kuat, yaitu nota kesepahaman yang telah ditandatangi antara Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu, dan Menteri Pertahanan Swedia, Peter Hultqvist. Nota kesepahaman tentang Kerja sama pertahanan Indonesia-Swedia itu ditandatangani pada Desember 2017.

"Kalau basis dari kerja sama Indonesia dan Swedia adalah nota kesepahaman, maka sudah tiba saatnya untuk saling kunjung," kata Hapsoro.

Berdasarkan keterangan itu, pemerintah Swedia sangat mengharapkan ada kunjungan dari tim TNI AU untuk mengunjungi fasilitas dan pusat-pusat pendidikan dan pelatihan industri pertahanan swasta di Swedia.

Sutisna menyatakan penghargaannya kepada Kedutaan Besar Indonesia di Stockholm atas informasi itu dan segera akan mengatur rencana saling kunjung di tingkat perwira tinggi. 




Credit  antaranews.com



Masih Rusak, Operasional Kapal Induk Termahal AS Ditunda Lagi



Masih Rusak, Operasional Kapal Induk Termahal AS Ditunda Lagi
Kapal induk termahal Amerika Serikat, USS Gerald R. Ford. Foto/US Navy


WASHINGTON - Operasional pertama kapal induk termahal Amerika Serikat (AS), USS Gerald R. Ford (CVN-78), ditunda lagi hingga tiga bulan dari rencana awal. Musababnya, perbaikan sistem propulsi nuklir dan elevator senjata pada kapal itu belum rampung.

Pejabat Angkatan Laut AS menyampaikan penundaan itu dalam pertemuan dengan Parlemen hari Selasa, 26 Maret 2019.

USS Gerald R. Ford saat ini menjalani periode post-shakedown availability (PSA) di Newport News Shipbuilding di Newport News, Virginia. 

PSA adalah perbaikan kekurangan teknis yang ditemukan setelah sebuah kapal induk menyelesaikan uji coba di laut.

PSA dimulai pada Juli 2018 dan pada awalnya direncanakan akan selesai pada Juli 2019. PSA sekarang diharapkan akan selesai paling cepat pada Oktober 2019. Tambahan waktu itu dibutuhkan untuk memperbaiki sistem propulsi nuklir dan elevator senjata canggih pada kapal induk tersebut.

"Kami telah menjadwalkan itu 12 bulan, di mana kami akan menyelesaikan beberapa pekerjaan tenaga nuklir di pabrik, melakukan lebih banyak dari ShipAlts (perubahan kapal) dan kemudian menyelesaikan lift," kata James F. Geurts, Asisten Sekretaris Angkatan Laut AS untuk Pengembangan Penelitian dan Akuisisi kepada Subkomite Angkatan Laut dan Proyeksi Parlemen AS.

"Saat ini, perkiraan saya saat ini adalah pengiriman Oktober, vice Juli, jadi tentang penundaan tiga bulan," ujarnya.

Menurut USNI News, yang dikutip Kamis (28/3/2019), masalah dengan sistem propulsi terkait dengan generator turbin utama yang digerakkan oleh uap yang dihasilkan oleh reaktor nuklir Ford.

Awal bulan ini, Ford menerima advanced weapons elevator (AWE) atau elevator senjata canggih kedua. Lift senjata membawa amunisi dengan cepat ke dek penerbangan operator untuk dimuat ke jet tempur. Ini adalah komponen penting dalam menjamin tingkat serangan mendadak pesawat-pesawat jet tempur yang diangkut. 

USS Gerald R. Ford adalah kapal induk paling mahal dalam sejarah Angkatan Laut AS, dengan total biaya pengadaan sekitar USD13 miliar.


Credit  sindonews.com



Tekanan China Meningkat, Taiwan Beli Tank dan Jet Tempur F-16 AS



Tekanan China Meningkat, Taiwan Beli Tank dan Jet Tempur F-16 AS
Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Presiden Tsai Ing-wen mengatakan Taiwan mengajukan permintaan baru kepada Amerika Serikat (AS) berupa pembelian tank M-1 Abrams dan jet tempur F-16B. Dia mengatakan peralatan tempur itu dibutuhkan untuk mendukung pertahanan negaranya seiring dengan meningkatkan tekanan dari China.

Berbicara melalui jaringan video kepada kelompok think tank Heritage Foundation di Washington pada Rabu waktu AS, Tsai mengatakan bahwa Washington merepons positif permintaan Taipei.

Tsai menyampaikan hal itu saat singgah di Hawaii dalam rangakain tur Pasifik."Ini akan sangat meningkatkan kemampuan Angkatan Darat dan Angkatan Udara kami, memperkuat moral militer dan menunjukkan kepada dunia komitmen AS terhadap pertahanan Taiwan," katanya, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3/2019).

AS tidak memiliki hubungan formal dengan Taiwan, tetapi terikat oleh undang-undangnya untuk membantu menyediakan pulau itu dengan sarana dan sumber utama senjata untuk mempertahankan diri.

Pada hari Minggu, Washington mengirim kapal perang dan kapal Penjaga Pantai ke Selat Taiwan. Pengiriman kapal-kapal itu berlangsung justru pada saat para pejabat AS pergi ke Beijing untuk perundingan sengketa dagang.

Tsai mengatakan tekanan dari China telah meningkat yang meminta agar Taiwan menerima kebijakan "satu negara, dua sistem". "Ini menggarisbawahi perlunya Taiwan untuk meningkatkan kemampuan pertahanan diri," ujarnya.

"Untungnya Taiwan tidak berdiri sendiri," katanya. "Komitmen Amerika Serikat terhadap Taiwan lebih kuat dari sebelumnya."

Tsai mengatakan bahwa dia merasa proses penjualan senjata AS ke Taiwan menjadi kurang dipolitisasi. "Kami dapat melakukan diskusi terbuka dengan AS mengenai peralatan yang tepat untuk pertahanan Taiwan dan AS menanggapi positif permintaan kami," paparnya.

Tur Tsai di Pasifik terjadi di tengah meningkatnya ketegangan antara Taipei dan Beijing, yang telah meningkatkan tekanan diplomatik dan militer China untuk menegaskan kedaulatannya atas Taiwan. 

China mencurigai Tsai dan Partai Progresif Demokratik-nya yang pro-kemerdekaan mendorong kemerdekaan secara formal pulau tersebut.

Presiden Cina Xi Jinping pada bulan Januari mengatakan bahwa Beijing memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk membawa Taiwan di bawah kendalinya. Namun, pihaknya berusaha untuk mencapai "penyatuan kembali" tersebut dengan damai.



Credit  sindonews.com



Presiden Lopez Tuntut Maaf Raja Spanyol karena Jajah Meksiko

Andres Manuel Lopez Obrador, Presiden Meksiko. Sumber: edition.cnn.com
Andres Manuel Lopez Obrador, Presiden Meksiko. Sumber: edition.cnn.com

CB, Jakarta - Pemerintah Spanyol menolak permintaan presiden Meksiko yang menuntut meminta maaf karena menjajah negaranya lima ratus tahun lalu.
Presiden Andres Manuel Lopez Obrador, seorang sayap kiri Meksiko, melayangkan surat kepada Raja Spanyol King Felipe VI dan Paus Fransiskus, agar mereka meminta maaf kepada orang-orang pribumi Meksiko.

 "Ada pembantaian dan penindasan. Yang disebut penaklukan itu dilakukan dengan pedang dan salib. Mereka membangun gereja-gereja mereka di atas kuil," kata Lopez Obrador dalam sebuah pesan video, seperti dikutip dari The Telegraph, 27 Maret 2019.
Labrador merekam pesan video di monumen peringatan suku Maya atas perang pertama melawan penakluk Spanyol Hernan Cortes melawan pribumi lima ratus tahun lalu.

Keluarga Kerajaan Spanyol saat Raja Spanyol Felipe VI bersiap menuju pelantikan(kedua dar kiri) di La Zarzuela Palace di Madrid, 19/6. REUTERS / Zipi / Pool
Beberapa jam setelah pesan pemimpin Meksiko diunggah ke media sosial, pemerintah Spanyol mengeluarkan pernyataan yang menyayangkan pernyataan Lopez Obrador.
"Kedatangan orang Spanyol di tempat yang sekarang adalah tanah Meksiko 500 tahun yang lalu tidak dapat dinilai berdasarkan pemikiran kontemporer. Rakyat kita selalu dapat menafsirkan masa lalu kita bersama tanpa kemarahan dan dengan perspektif yang konstruktif. Ada ikatan kasih sayang antara orang Spanyol dan Meksiko," balas pemerintah Spanyol

Lima abad silam, Hernan Cortes memulai penaklukan dari pesisir Tabasco dan dibantu oleh kelompok pribumi setempat. Cortes memimpin skuadron tempurnya di Tenochtitlan (yang sekarang adalah Mexico City), dan menang dua tahun kemudian pada 1521. Kemudian kerajaan Aztec hancur dan seluruh penduduk pribumi beralih memeluk Kristen.

Di depan pendukungnya, Lopez Obrador menatakan ingin mendamaikan Meksiko, Kerajaan Spanyol dan Vatikan, dengan melihat kembali sejarah invasi dan tiga abad kolonisasi.
Lopez Obrador mengatakan ingin mengubah interpretasi Spanyol bahwa peristiwa 500 tahun lalu di Meksiko sebagai pertemuan dua budaya, karena menurutnya itu adalah pembunuhan pribumi Meksiko.



Credit  tempo.co




Pemilu Thailand, Partai Pheu Thai Klaim Bentuk Koalisi Mayoritas


Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri Thailand dari partai oposisi terbesar Phue Thai memberikan suara di TPU berlokasi di Lat Phrao Road distrik 12 di Bangkok hari Minggu, 24 Maret 2019 jam 10..30 waktu setempat.
Sudarat Keyuraphan, kandidat perdana menteri Thailand dari partai oposisi terbesar Phue Thai memberikan suara di TPU berlokasi di Lat Phrao Road distrik 12 di Bangkok hari Minggu, 24 Maret 2019 jam 10..30 waktu setempat.

CB, Jakarta - Pasca-pemilu Thailand, partai Pheu Thai mengumumkan koalisi tujuh partai dengan 255 kursi di parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.
Kandidat perdana menteri Khunying Sudarat Keyuraphan, seperti dikutip dari Bangkok Post, 27 Maret 2019, mengatakan partai Pheu Thai dan enam partai lain berupaya mencegah Prayut Chan-o-cha untuk berkuasa. Dia mengklaim, partai koalisi pro demokrasi mendapat mandat untuk membentuk pemerintahan baru karena memiliki kursi mayoritas di parlemen.

Pengumuman koalisi digelar di Lancaster Hotel, di seberang markas Pheu Thai di Phetchaburi Road, yang dihadiri perwakilan enam partai lain di antaranya Partai Future Forward, Thai Liberal (Seri Ruam Thai), Prachachat, Puea Chart dan People Power.
Hanya perwakilan dari partai New Economics tidak hadir meski mengkonfirmasi ikut koalisi oposisi.

Dalam deklarasi itu hanya enam pemimpin partai yang menandatangani perjanjian pembentukan koalisi. Namun, Khunying Sudarat mengatakan, mereka masih aktif mencari sekutu koalisi dari partai lain.
Pemimpin partai Future Forward, Thanatorn Juangroongruangkit, juga sepakat dengan Khunying Sudarat untuk mencegah junta militer kembali berkuasa.

Menurutnya, upaya membentuk pemerintahan minoritas di parlemen akan berakhir dengan kebuntuan dan kekacauan. Dia juga meminta agar KPU transparan terkait pengumuman hasil pemilu.


Sementara pemimpin partai Prachachat Wan Muhamad Nor Matha mengatakan, tidak ada alasan bagi KPU Thailand menunda pengumuman hasil pemilu, selain untuk menguntungkan partai tertentu.
Sejauh ini, KPU masih menunda pengumuman hasil pemilu Thailand, namun berdasarkan hitung cepat tak resmi, partai Pheu Thai memimpin dengan 137 kursi disusul partai PPRP yang mendukung Prayuth Chan-o-cha dengan 97 kursi.



Credit  tempo.co




Pelabuhan Kuno Berusia 3.000 Tahun Ditemukan di Mesir


Wisata di Mesir. Ilustrasi
Wisata di Mesir. Ilustrasi
Foto: BBC

Pelabuhan kuno tersebut terletak di Kota Aswan Selatan.



REPUBLIKA.CO.ID, ASWAN – Para arkeolog Mesir menemukan pelabuhan kuno berusia 3.000 tahun. Bebatuan yang digunakan untuk membangun pelabuhan itu digunakan juga untuk pembangunan kuil dan obelisk.


Menurut Kementerian Purbakala Mesir, pelabuhan kuno tersebut berada di dekat situs arkeologi Gabel El Silsilia dekat Kota Aswan Selatan. Disebutkan bahwa pelabuhan tersebut diperkirakan ada pada dinasti ke-18 sekitar 1543-1292 sebelum Masehi.


“Batu-batu yang digali di Gabel el-Silsila juga digunakan dalam pembangunan kuil-kuil Mesir kuno di Karnak dan Kom Ombo,” kata Direktur wilayah kuno Aswan dan Nubia, Abdel Moneim Said, seperti dilansir Daily Sabah pada Rabu (27/3).


Mesir telah mengumumkam serangkaian temuan arkeologis baru-baru ini. Diharapkan  penemuan-penemuan seperti itu akan memacu pariwisata yang mengalami kemunduran besar selama kerusuhan pascaterjadinya revolusi pada 2011. Andrian Saputra 



Credit  republika.co.id


Seorang Komedian Diperkirakan Unggul di Pilpres Ukraina


Bendera Ukraina
Bendera Ukraina
Foto: euintheus.org

Komedian Ukraina Velodymyr Zelenzkiy pernah berperan jadi presiden di serial TV.


CB, KLEV -- Seorang komedian sekaligus politisi pemula, Velodymyr Zelenskiy diperkirakan menjadi unggulan dalam putaran pertama pemilihan presiden Ukraina. Sebelumnya, Zlenskiy juga memerankan tokoh presiden Ukraina dalam serial televisi populer.

"Zelenskiy mungkin akan berada di babak kedua, melawan Poroshenko atau Tymoshenko, yang berarti akan menjadi pertandingan antara yang baru dan yang lama," kata Ketua lembaga think tank Chatham House, Robert Brinkley.

Sejumlah jajak pendapat menempatkan presiden, Petro Poroshenko di tempat kedua dalam pemilu. Poroshenko dan Zlenskiy akan kembali bertarung di putaran kedua, dengan hasil yang sulit untuk diprediksi.

Selain itu, mantan Perdana Menteri Yulia Tymoshenko juga ikut serta dalam pemilihan. Ia dapat maju ke putaran kedua pada bulan depan pemilihan presiden.

Adapun warga Ukraina sudah cukup mengalami kelelahan yang diakibatkan perang selama lima tahun dan korupsi yang terjadi. Masyarakat menginginkan pemimpin yang dapat mengatasi masalah yang terjadi.

"Masyarakat akan memilih pemula, atau mereka akan lebih berhati-hati. Mereka juga dapat menegaskan pilihannya, bahwa sebaiknya memilih yang sudah diketahui daripada seseorang yang sama sekali tidak dikenal," ujar Brinkley.

Berdasarkan jajak pendapat Gallup yang diterbitkan pada Maret, hanya sembilan persen warga Ukraina yang memiliki kepercayaan pada Pemerintah. Kemudian hanya 12 persen orang dewasa Ukraina yang mempunyai kepercayaan terkait kejujuran dalam pemilu, sedangkan 91 persen percaya korupsi ada dalam pemerintahan.

"Tidak satu pun dari tiga kandidat yang cocok dengan saya. Dan kandidat lain tidak akan berhasil melewatinya," ucap warga Kiev, Yevheniya Shmelkova.

"Karena itu kita secara umum ragu-ragu, haruskah kita pergi ke tempat pemungutan suara. Tapi tidak, Anda tetap harus pergi, tetapi memang hasilnya tidak dapat diprediksi," kata Shmelkova.

Sementara itu, pemerintah Barat memiliki banyak hal yang dipertaruhkan dalam pemilihan di Ukraina. Sebab, mereka memihak pada negara itu dalam konflik dengan Rusia, dan telah menginvestasikan sejumlah uang.

Siapa pun kandidat yang menjadi pemenang akhir, kemungkinan mereka tidak akan kembali ke Rusia. Tetapi para pejabat dan investor Barat menyatakan, mereka khawatir terkait ketidakpastian yang akan dibawa oleh kepresidenan Zelenskiy.



Credit  republika.co.id


PM Inggris Theresa May Janji Mundur Demi Brexit


PM Inggris Theresa May Janji Mundur Demi Brexit
Perdana Menteri Inggris Theresa May berjanji untuk mundur demi mewujudkan Brexit. (REUTERS/Jack Taylor/Pool)





Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May pada Rabu menawarkan pengunduran diri agar parlemen Inggris menyepakati poin-poin perjanjian yang ditawarkan dalam negosiasi Brexit.

Dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah Inggris dan parlemen tak bisa mencapai kesepakatan sehingga Inggris kini dalam kondisi krisis.

Dengan opsi yang semakin minim dan Inggris berisiko kehilangan kendali atas proses meninggalkan Uni Eropa, May secara dramatis berjanji akan mundur dari jabatannya jika para anggota parlemen bersedia mendukung kesepakatan-kesepakatan yang telah ia ajukan.


Usul pengunduran diri itu muncul hanya beberapa jam sebelum dewan perwakilan rakyat melaksanakan pemungutan suara untuk mencari alternatif -- tapi berakhir dengan perpecahan suara di antara anggota parlemen.

Dari delapan rencana alternatif yang diajukan, tidak ada satu pun mendapatkan suara mayoritas. Menteri urusan Brexit menyatakan hasil itu justru menguatkan pandangan pemerintah bahwa opsi yang mereka ajukan adalah yang terbaik. 

Anggota-anggota parlemen sudah dua kali menolak poin-poin kesepakatan Brexit yang diajukan May, dengan dua kali penolakan itu lewat suara mayoritas. May terus berusaha meyakinkan parlemen Inggris dan usul pengunduran diri diyakini adalah upaya terakhirnya.

"Saya tahu muncul keinginan untuk pendekatan baru dan juga kepemimpinan baru pada fase kedua negosiasi Brexit, dan saya tidak akan menghalangi," kata May di depan pertemuan dengan anggota parlemen dari Partai Konservatif.

"Tapi kami perlu mewujudkan kesepakatan dan membuat Brexit ini terjadi. Saya siap untuk meninggalkan jabatan ini lebih awal untuk melaksanakan yang benar bagi negara dan partai kami."

Pada pekan lalu, May menyepakati perjanjian dengan UE untuk menunda pelaksanaan Brexit untuk menghindari potensi Inggris keluar dari UE "tanpa kesepakatan apapun".

Jika proposal yang diajukan May disepakati parlemen Inggris, maka Brexit akan berlangsung 22 Mei, tapi jika tidak, maka May akan menghadap Uni Eropa sebelum 12 April untuk menjelaskan langkah-langkah Inggris selanjutnya.

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis.





Credit  cnnindonesia.com





Organisasi Rahasia Akui Serbu Kedubes Korut di Spanyol


Organisasi Rahasia Akui Serbu Kedubes Korut di Spanyol
Ilustrasi Ibu Kota Pyongyang, Korea Utara. (REUTERS/Damir Sagolj)




Jakarta, CB -- Sebuah organisasi berjuluk Cheollima Civil Defense (CCD) mengaku bertanggung jawab atas penyerangan terhadap kedutaan besar Korea Utara di Madrid, Spanyol, pada 22 Februari lalu.

Dalam peristiwa itu sejumlah staf kedutaan besar Korut disekap dan pelaku mencuri sejumlah barang seperti komputer. Para penyusup dilaporkan kabur menggunakan kendaraan mewah.

Melalui situsnya, CCD mengatakan kelompoknya telah berbagi informasi yang diperoleh hasil penyusupan dengan Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI). Kelompok yang pernah mendeklarasikan diri sebagai pemerintah tandingan Korut itu menganggap informasi-informasi tersebut "bernilai besar".


"Informasi ini dibagikan secara sukarela dan (pertemuan) atas permintaan mereka, bukan kami," tutur CCD merujuk pada pertemuannya dengan FBI.


CCD juga mengatakan mereka berbagi informasi dengan FBI "berdasarkan ketentuan kerahasiaan yang disepakati bersama" yang tampaknya "telah dilanggar".

CCD membenarkan serangannya terhadap kedutaan Korut. Mereka menyebutkan fasilitas diplomatik Korut cuma kedok untuk menyamarkan sejumlah kegiatan ilegal.

"Kedutaan dan kantor rezim Korut adalah pusat perdagangan narkotika dan senjata, serta media bagi kelanjutan propaganda rezim otoriter yang secara sistematis melakukan kejahatan kemanusiaan terhadap warganya sendiri (dan negara lainnya)," papar CCD.

Dalam pernyataannya juga, CCD membantah laporan media Spanyol ada aksi pemukulan dan pembungkaman terhadap para staf kedubes Korut.

"Semua penghuni kedutaan diperlakukan dengan bermartabat dan hati-hati," tulis kelompok itu.


CCD juga menegaskan "tidak ada pemerintah lain" yang mengetahui serangan itu sampai benar-benar terjadi. Pernyataan itu diutarakan menyusul tudingan media Spanyol ada dugaan keterlibatan Agensi Intelijen Pusat AS (CIA) dalam peristiwa itu.

Meski pengakuan CCD ini belum bisa dikonfirmasi, namun kelompok itu mengaku memegang bukti kuat "yang dapat memverifikasi pernyataan kami."

Klaim CCD itu muncul setelah hakim Spanyol mencabut perintah kerahasiaan dalam kasus ini. Hakim Jose de la Mata mengatakan bukti dari berbagai kejahatan telah ditemukan, termasuk pelanggaran, ancaman, penahanan ilegal, dan pencurian yang dilakukan oleh "organisasi kriminal."

Sejauh ini seorang warga Amerika Serikat, Meksiko, dan Korea Selatan dituduh berpartisipasi dalam serangan misterius yang disebut dilakukan oleh 10 orang itu.

Hakim menuturkan salah satu dari mereka disebut membagikan materi yang dicuri itu ke FBI. Hakim juga meyakini para penyerang kabur ke AS dan bermaksud meminta seluruh pelaku diekstradisi ke Spanyol, di mana mereka dapat menghadapi hukuman penjara maksimal 28 tahun.


Sementara itu, dikutip The Straits Times, juru bicara FBI menolak berkomentar langsung ketika ditanya apakah biro tersebut berbagi informasi dalam pertemuan dengan kelompok itu.

"FBI memiliki hubungan kerja yang kuat dengan mitra penegak hukum Spanyol yang berfokus pada saling berbagi informasi dan kerja sama rutin seputar seputar masalah-masalah yang ada," ucap juru bicara FBI itu. 




Credit  cnnindonesia.com




Jet-jet Israel Lancarkan Serangan Udara Dekat Aleppo



Jet-jet Israel Lancarkan Serangan Udara Dekat Aleppo
Jet-jet Israel melakukan serangan udara ke wilayah utara kota Aleppo. Foto/Ilustrasi/Istimewa


DAMASKUS - Tentara Suriah berhasil mencegat beberapa rudal yang ditembakkan oleh jet Israel selama serangan di zona industri sebelah utara kota Aleppo. Serangan itu hanya menyebabkan kerusakan material saja.

"Agresi Israel menargetkan beberapa posisi di zona industri Sheikh Najar dan sejumlah rudal musuh dijatuhkan," bunyi sebuah pernyataan militer Suriah seperti dikutip dari Reuters, Kamis (28/3/2019).

Para pakar militer mengatakan Aleppo adalah salah satu area utama yang memiliki kehadiran militer pasukan elit Iran, Garda Revolusi, yang kuat di mana Aleppo mendukung milisi lokal selama bertahun-tahun berjuang bersama tentara Suriah untuk mengalahkan gerilyawan.

Israel, yang menganggap Teheran sebagai ancaman terbesarnya, telah berulang kali menyerang sasaran Iran di Suriah dan orang-orang dari milisi sekutu, termasuk Hizbullah Lebanon.

Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel telah melakukan "ratusan" serangan selama beberapa tahun terakhir perang Suriah untuk membatasi Iran dan sekutunya Hizbullah.

Dengan pemilu yang semakin dekat, pemerintah Israel telah meningkatkan serangannya di Suriah dan juga mengambil sikap yang lebih keras terhadap Hizbullah di perbatasan dengan Lebanon. 




Credit  sindonews.com




500 Rumah di Gaza Rusak Akibat Serangan Udara Israel


Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza, bagian timur Gaza, Jumat (22/02/2019).
Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza, bagian timur Gaza, Jumat (22/02/2019).
Foto: EPA-EFE/MOHAMMED SABER

Sebanyak 30 rumah di Gaza hancur total akibat serangan udara Israel.




CB, GAZA – Menteri Pekerjaan Umum Palestina di Jalur Gaza Mufid al-Hasayneh mengatakan agresi Israel baru-bari ini ke Gaza telah menyebabkan 500 rumah warga rusak. Para pekerja telah dikerahkan ke masing-masing daerah untuk membenahi puing-puing yang menutup akses jalan.


“Dalam serangan udara Israel terhadap Gaza, 30 rumah hancur total dan 500 rumah lainnya rusak,” kata al-Hasayney pada Selasa (26/3) malam, dilaporkan laman kantor berita Palestian, WAFA.

Dia mengungkapkan, pihaknya telah mengerahkan semua upaya yang mungkin diambil untuk mengurangi beban dan penderitaan warga Palestina yang terdampak serangan. Kementerian Pekerjaan Umum Palestina juga menjalin koordinasi dengan badan-badan serta lembaga internasional dalam membantu masyarakat Gaza.

Sejak Senin lalu, situasi di Gaza kembali memanas. Hal itu dipicu oleh serangan roket dari Gaza ke wilayah Israel. Salah satu roket yang ditembakkan dilaporkan menghantam sebuah rumah dan melukai tujuh warga Israel.

Serangan itu kemudian dibalas Israel dengan mengerahkan jet tempurnya ke Gaza. Mereka menyerang basis dan markas kelompok Hamas di sana. Kantor pemimpin Hamas Ismail Haniyeh dilaporkan hancur akibat serangan udara Israel.

Eskalasi di Gaza kemudian berusaha diredam oleh Mesir. Ia mengundang perwakilan Hamas dan Israel untuk melakukan pembicaraan. Kairo pun berhasil mendorong kedua belah pihak menyepakati gencatan senajata pada Selasa.

Kendati mencapai gencatan senjata, ketegangan masih membekap wilayah perbatasan Israel dan Gaza. Israel bahkan mengimbau warganya untuk selalu waspada dan menganjurkan mereka berlindung di tempat perlindungan bom.



Credit  republika.co.id



Jalur Gaza Masih Membara Walau Israel-Hamas Gencatan Senjata



Jalur Gaza Masih Membara Walau Israel-Hamas Gencatan Senjata
Ilustrasi serangan roket Israel ke Jalur Gaza, Palestina. (REUTERS/Amir Cohen)




Jakarta, CB -- Serangan roket dari Jalur GazaPalestina ke arah Israel kembali terjadi pada Selasa (26/3) malam waktu setempat. Hal ini terjadi di tengah situasi gencatan senjata antara Hamas dan Israel, setelah saling serang.

Israel menyebut sebuah proyektil ditembakkan dari Jalur Gaza sekitar pukul 20.00 waktu setempat.


"Angkatan udara kami baru saja menyerang beberapa sasaran teror Hamas di Gaza," papar militer Israel.

"Jika Hamas berpikir Israel akan duduk diam ketika roket dan bahan peledak menerjang kami, pelanggaran terhadap perbatasan hingga mengancam kehidupan warga Israel, mereka salah."


Militer Israel juga menuturkan pesawat tempur mereka telah meluncurkan serangan ke sejumlah basis Hamas di Gaza.

Sementara itu, seorang sumber keamanan di Gaza mengatakan serangan udara menghantam pangkalan militer Hamas di Khan Yunis.

Roket dari Gaza itu ditembakkan beberapa jam setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan negaranya siap mengerahkan aksi militer di Gaza.

Peringatan Netanyahu itu muncul setelah saling serang antara militer Israel dan kelompok militan Palestina di Gaza terjadi sejak awal pekan ini.

Militer Israel meluncurkan sejumlah serangan udara ke beberapa wilayah di Gaza sejak Senin pekan ini. Langkah itu dilakukan sebagai balasan atas serangan roket dari Gaza yang menerjang sebuah kawasan di utara Ibu Kota Tel Aviv.


Insiden itu menghancurkan sebuah rumah dan melukai tujuh warga Israel. Sejak itu, kelompok militan Palestina di Gaza juga terus meluncurkan rentetan roket baru.

Ketegangan sempat menurun pada Selasa (26/3). Hamas, salah satu faksi Palestina yang dianggap Israel sebagai kelompok teroris, mengklaim sudah sepakat melakukan gencatan senjata.

Juru Bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan gencatan senjata terjadi ditengahi Mesir.

Israel belum mengomentari klaim tersebut. Sebab, sebelum Hamas menyatakan telah mencapai kesepakatan gencatan senjata, Israel justru meningkatkan serangan mereka atas Hamas.


Israel juga saat ini mengerahkan dua brigade prajurit Angkatan Darat dan menyiagakan pasukan cadangan untuk bersiap perang di Jalur Gaza. Hal mengkhawatirkan karena situasi di Jalur Gaza saat ini sedang bergejolak lantaran inflasi.




Credit  cnnindonesia.com




Pasukan Israel Tembak Petugas Medis Palestina di Tepi Barat


Pasukan Israel Tembak Petugas Medis Palestina di Tepi Barat
Ilustrasi pasukan Israel. (REUTERS/Mohamad Torokman)



Jakarta, CB -- Kementerian Kesehatan Palestina menyatakan seorang warganya yang merupakan petugas medis tewas ditembak pasukan Israel di Tepi Barat pada Rabu (27/3).

Palestina memaparkan petugas medis yang meninggal itu bernama Sajid Muzher (17). Dia tewas dalam bentrokan di kamp pengungsi Dheisheh dekat Bethlehem, selatan Tepi Barat.

Kepada AFP, seorang juru bicara kementerian memaparkan Muzher ditembak ketika sedang bekerja.


"Pembunuhan terhadap seorang tenaga medis sukarela dengan menembaknya di perut merupakan kejahatan perang," tutur Menteri Kesehatan Palestina, Jawad Awad.


Sementara itu, militer Israel tidak segera dapat merespons kabar tersebut.

Pasukan Israel memang kerap memasuki kamp-kamp pengungsi Palestina di wilayah pendudukannya untuk melakukan penangkapan atau operasi lainnya.

Aktivitas pasukan Israel itu tak jarang memicu bentrokan dengan penduduk setempat yang merupakan warga Palestina.

Kematian Muzher menambah panjang daftar warga Palestina yang tewas di tangan tentara Israel di wilayah konflik seperti Tepi Barat dan Jalur Gaza.


Setidaknya 258 warga Palestina tewas di tangan militer Israel dalam demonstrasi besar-besaran yang terjadi secara rutin di perbatasan sejak hampir setahun lalu.

Pada Jumat pekan lalu, dua warga Palestina tewas akibat tembakan Israel dalam bentrokan berbeda di perbatasan Jalur Gaza.

Sabtu pekan lalu, tentara Israel juga meluncurkan dua serangan udara terpisah terhadap sekelompok warga Palestina di Jalur Gaza yang diduga menerbangkan balon ke perbatasannya. Balon itu dicurigai Israel berisi bahan peledak.



Credit  cnnindonesia.com





Hizbullah Serukan Perlawanan Atas Langkah AS Terhadap Golan



Hizbullah Serukan Perlawanan Atas Langkah AS Terhadap Golan
Pemimpin kelompok Hizbullah, Hassan Nasrallah, menyerukan perlawanan terhadap keputusan AS terkait Dataran Tinggi Golan. Foto/Istimewa


BEIRUT - Pemimpin Hizbullah menyerukan "perlawanan" atas keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Dalam pidato yang disiarkan televisi, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah mengatakan satu-satunya pilihan yang tersisa bagi Suriah untuk mengambil kembali tanah mereka - dan bagi rakyat Palestina untuk mencapai hak-hak sah mereka - adalah perlawanan.

Dia menggambarkan langkah Trump sebagai titik balik yang penting dalam sejarah konflik Arab-Israel.

"Keputusan Trump memberikan pukulan telak pada apa yang disebut proses perdamaian di wilayah tersebut, yang dibangun di atas (konsep) tanah dengan imbalan perdamaian," ujarnya seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (28/3/2019).

Ia juga menyerukan Liga Arab, yang telah menangguhkan keanggotaan Suriah atas penindasan berdarah terhadap protes yang mengarah ke perang, untuk mengambil tindakan pada pertemuan puncak pada akhir bulan nanti di Tunis.

"Blok dengan 21 anggota harus menyerukan penarikan inisiatif perdamaian Arab dari meja perundingan tentang masalah Israel-Palestina," katanya.

Inisiatif, yang lahir pada tahun 2002 di Beirut, menyerukan agar Israel menarik diri dari semua tanah yang didudukinya pada tahun 1967, dengan imbalan normalisasi antara semua negara Arab dan Israel.

Presiden AS Donald Trump pada hari Senin secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas wilayah perbatasan strategis, yang direbut dari Suriah pada tahun 1967. Negara Zionis itu kemudian menganeksasi Golan pada tahun 1981 dalam suatu langkah yang tidak diakui oleh masyarakat internasional.

Keputusan Trump terhadap Golan memicu kecaman dari Liga Arab, serta beberapa negara regional, termasuk Libanon, Turki, Iran dan Arab Saudi. 

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) yang beranggotakan 57 orang juga mengecam langkah itu, menyebutnya pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional.



Credit  sindonews.com



Hizbullah: AS Mungkin Akan Akui Tepi Barat Milik Israel



Hizbullah: AS Mungkin Akan Akui Tepi Barat Milik Israel
Pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah memperingatkan bahwa Amerika Serikat selanjutnya dapat memilih untuk mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat, Palestina yang diduduki Tel Aviv. Foto/Istimewa


BEIRUT - Hizbullah memperingatkan bahwa Amerika Serikat (AS) selanjutnya dapat memilih untuk mengakui "kedaulatan" Israel atas Tepi Barat, Palestina yang diduduki Tel Aviv. Hal ini, menurut Hizbullah dapat terjadi jika dunia Arab tidak bertindak.

"Ketika seluruh dunia mengizinkan (Presiden AS Donald) Trump untuk mendeklarasikan Yerusalem sebagai Ibu Kota abadi Israel, dan khususnya dunia Arab tetap diam, ini membuka jalan bagi semua pelanggaran AS," kata pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah.

Nasrallah mengatakan, ketika institusi dan hukum internasional gagal untuk melayani agenda Amerika dan kepentingan mereka, AS hanya mengabaikannya dengan secara tidak hormat. Dunia internasional, lanjut Nasrallah, kemudian hanya diam dan menyaksikan AS melanggar semua batas yang ada.

"Apa yang disebut 'komunitas internasional' tidak dapat melindungi hak apa pun dari rakyat apa pun, termasuk kepemilikan tanah dan kedaulatan, mengambil kembali tanah yang ditaklukkan seperti apa yang terjadi di Golan atau apa yang terjadi sebelumnya di Yerusalem," ucapnya.

"Kita harus bersiap-siap Trump mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir PressTV pada Rabu (27/3).

Dia mengatakan, langkah potensial seperti itu adalah bagian dari kesepakatan abad ini, yang merupakan proposal Washington untuk proses penyelesaian konflik Israel-Palestina. Proposal, yang belum diumumkan secara publik itu, telah ditolak oleh Palestina.

"Mereka dapat mengatakan bahwa rakyat Palestina dapat pergi dan tinggal di Gaza," ungkapnya, membayangkan pengusiran warga Palestina dari Tepi Barat sebagai bagian dari rencana AS. Dia menambahkan bahwa dunia Arab untuk menggunakan "hati nurani" yang tersisa untuk mencegah hal ini. 





Credit  sindonews.com





Kerahkan Pasukan di Venezuela, Rusia Sebut Itu Haknya



Kerahkan Pasukan di Venezuela, Rusia Sebut Itu Haknya
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump berbincang dengan istri pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido, Fabiana Rosales di Oval Office, Gedung Putih, Rabu (27/3/2019). Foto/REUTERS/Carlos Barria


MOSKOW - Pemerintah Rusia mengonfirmasi pengerahan pasukan militernya ke Venezuela yang ditentang Amerika Serikat (AS). Moskow menyatakan pengerahan pasukan itu menjadi hak Rusia karena sesuai dengan konstitusi Venezuela dan perjanjian bilateral kedua negara tentang kerja sama militer.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova pada hari Rabu. Dia tidak membantah laporan bahwa personel militer Moskow dikerahkan di negara Presiden Nicolas Maduro tersebut. Hanya saja, dia menolak merinci jumlah pasukan yang dikirim.

Washington dan Moskow berseberangan dalam merespons krisis politik di negara kaya minyak itu. AS mendukung pemimpin oposisi Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai presiden interim negara tersebut. Sedangkan Rusia mendukung Presiden Nicolas Maduro yang terpilih kembali dalam pemilu 2018 lalu.

"Rusia telah mengirim personil (militer) sesuai dengan konstitusi Venezuela dan perjanjian bilateral tentang kerja sama militer," bunyi pernyataan Zakharova, yang dilansir AP, Kamis (28/3/2019).

Sementara itu, Presiden AS Donald Trump meminta Rusia untuk menarik pasukannya dari Venezuela. Dia memperingatkan bahwa semua opsi untuk mengatasi krisis Venezuela masih terbuka.

"Rusia harus keluar," kata Trump kepada wartawan di Oval Office Gedung Putih, di mana dia bertemu dengan Fabiana Rosales, istri pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido. Trump menganggap Rosales sebagai "First Lady" atau Ibu Negara Venezuela.

Laporan berbagai media mengatakan dua pesawat angkatan udara Rusia mendarat di luar Caracas pada hari Sabtu dengan membawa hampir 100 tentara Rusia. Pemerintah AS meyakini pasukan tersebut termasuk pasukan khusus dan personel keamanan siber.

Ditanya bagaimana Trump akan membuat pasukan Rusia hengkang dari Venezuela, pemimpin Amerika itu menjawab; "Kita akan lihat. Semua opsi terbuka."

Selain Trump, Wakil Presiden AS Mike Pence juga bertemu dengan Rosales untuk menyatakan dukungannya kepada suaminya, Juan Guaido. Pence mengatakan terpilihnya kembali Presiden Nicolas Maduro dalam pemilu 2018 lalu adalah tidak sah.  

"Amerika Serikat memandang kehadiran pesawat militer Rusia pada akhir pekan sebagai provokasi," katanya.

"Kami menyerukan Rusia hari ini untuk menghentikan semua dukungan kepada rezim Maduro dan berdiri bersama Juan Guaido serta berdiri dengan negara-negara di belahan bumi ini dan di seluruh dunia hingga kebebasan dipulihkan," kata Pence.


Credit  sindonews.com



Venezuela dan Rusia Sepakati 20 Perjanjian Kerja Sama


Warga Venezuela memasuki Kolombia dengan menyeberangi jembatan internasional Simon Bolivar dari San Antonio del Tachira, Venezuela, Kamis (21/2). Rakyat Venezuela mengalami kelangkaan makanan dan obat-obatan.
Warga Venezuela memasuki Kolombia dengan menyeberangi jembatan internasional Simon Bolivar dari San Antonio del Tachira, Venezuela, Kamis (21/2). Rakyat Venezuela mengalami kelangkaan makanan dan obat-obatan.
Foto: AP Photo/Rodrigo Abd

Rusia telah mengirimkan bantuan untuk krisis di Venezuela.



CB, CARACAS – Pemerintah Venezuela dan Rusia berencana menandatangani 20 perjanjian kerja sama lintas bidang. Hal itu diungkapkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat diwawancara Channel One Rusia.

“Pada bulan April, sesi kerja tingkat tinggi pada kerja sama antar-pemerintah antara Rusia dan Venezuela akan berlangsung. Kami akan menandatangani lebih dari 20 dokumen tentang kerja sama dalam bidang ekonomi, perdagangan, budaya, energi, dan pendidikan,” kata Maduro, dikutip lama kantor berita Rusia TASS, Rabu (27/3).

Menurut Maduro, hubungan antara Venezuela dan Rusia semakin erat dalam 20 tahun terakhir. “Kerja sama kami saling menguntungkan dan hubungan kita hanya akan membaik seiring waktu,” ujarnya.

Pada kesempatan wawancara tersebut, Maduro menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Rusia karena telah menyumbangkan bantuan kemanusiaan untuk negaranya. “Dua pekan lalu, bantuan kemanusiaan yang nyata datang kepada kami, pengiriman dalam ton. Segera kami mengharapkan pengiriman bantuan lain dengan obat-obatan,” kata Maduro.

Saat ini, Veneuela memang sedang dilanda krisis ekonomi. Krisis semakin memburuk karena ada perebutan kekuasaan di negara tersebut, yakni antara Maduro dan pemimpin oposisi Juan Guaido.

Guaido, yang telah memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela pada Januari lalu, menghendaki Maduro lengser dari jabatannya. Sementara, Maduro masih bertekad mempertahankan kekuasaannya.

Dukungan dunia internasional terpecah kepada dua tokoh tersebut. Amerika Serikat (AS), Israel, dan mayoritas negara anggota Uni Eropa membela kepemimpinan Guaido di Venezuela. Sedangkan, Maduro memperoleh dukungan dari beberapa negara, antara lain Rusia, Cina, Turki, dan Kuba.




Credit  republika.co.id


Pengguna Drone di Australia Harus Memiliki Lisensi


abc news
abc news
Mereka yang menerbangkan drone melebihi berat 250 gram harus mengikuti kursus.




Badan Penerbangan Sipil Australia (CASA) mengharuskan siapa saja yang ingin menerbangkan drone untuk memiliki lisensi. Pemilik drone juga harus mendaftarkan kepemilikannya yang akan mulai diberlakukan 1 Juli 2019.


Pengumuman tersebut dikeluarkan bersamaan dengan diluncurkannya bisnis pengiriman makanan lewat drone pertama di dunia yang dimulai di ibukota Australia Canberra. Pendaftaran dan kewajiban memiliki lisensi dimaksudkan untuk memudahkan polisi memantau penyalahgunaan drone.

"Ini tentu akan mempermudah kami untuk menangani keluhan yang ada berkenaan dengan penggunaan drone yang tidak benar atau melanggar aturan keamanan," kata juru bicara CASA Peter Gibson.


"Dengan itu, kami akan mengetahui siapa saja yang menerbangkan drone di satu kawasan, dan bentuk drone apa saja yang digunakan.'


Juga mereka yang menerbangkan drone melebihi berat 250 gram harus terlebih dahulu mengikuti kursus pendidikan online dan mendaftarkan drone mereka.

Data itu akan disimpan di database, sehingga nantinya pihak berwenang Australia bisa mengetahui ada berapa drone yang diterbangkan di Australia, siapa yang memilikinya dan dimana lokasinya.




"Untuk pertama kalinya kita akan memiliki gambaran lengkap mengenai sektor drone ini apakah mungkin sekitar 10 ribu atau bahkan mungkin 100 ribu, saat ini kita tidak tahu sama sekali." kata Gibson.



CASA mengatakan biaya pendaftaran tergantung pada jenis drone yang akan digunakan dan apakah drone itu untuk hobi atau bisnis. Diperkirakan biaya pendaftaran untuk drone yang digunakan sebagai hobi adalah 20 dolar AS (sekitar Rp 200 ribu) per tahun.


Sementara untuk drone yang digunakan untuk bisnis, biaya pendaftaran per tahun berkisar antara 100 dolar Australia sampai 160 dolar AS (sekitar Rp 1 juta sampai Rp 1,6 juta).

Drone pengiriman barang mulai beroperasi di Canberra


A man stands smiling into the distance as a drone flies in the sky behind him.
Photo: James Ryan Burgess adalah CEO Project Wing (ABC News: Jake Evans)





CASA juga sedang mengembangkan jaringan penuh real time yang bisa melacak pergerakan drone, seperti mereka melacak pergerakan pesawat udara.


Namun dengan operator seperti Google yang sedang bersiap meluncurkan bisnis menggunakan drone di Australia, maka CASA perlu segera siap karena akan adanya pergerakan drone yang ramai di udara Australia.


Perusahaan induk Google Alphabet tahun lalu sudah mulai melakukan uji coba menggunakan drone untuk mengirimkan makanan seperti burritos, minuman kopi dan obat-obatan ke berbagai kawasan pemukiman di pinggiran kota Canberra.


Sekarang mereka sudah memiliki markas gudang permanend di kawasan Mitchell, dengan nama Project Wing, dimaan mereka berencana memulai operasi komersial pertama di dunia, bila CASA memberi persetujuan.


Sama seperti operator komersial lainnya, Google sudah memiliki lisensi untuk mengoperasikan drone.


Namun dengan industri drone tumbuh pesat, CASA mengatakan perlu untuk membangun sebuah sistem guna mengatur semua drone termasuk mereka yang sekedar melampiaskan hobi.




"Jelas sekali sistem lalu lintas tanpa awak akan menjadi kunci bagi operasi drone yang aman dan efisien dan semua pemain yang terlibat di bidang ini membangun sistem mereka sendiri-sendiri." kata Gibson.



"Kami sedang bekerja ke arah itu. Ini bukan hal yang sederhana."



Credit  republika.co.id


Selandia Baru Gelar Operasi Intelijen Pasca Teror Penembakan


Selandia Baru Gelar Operasi Intelijen Pasca Teror Penembakan
Masjid Al Noor di Kota Christchurch, Selandia Baru, yang menjadi salah satu lokasi teror penembakan. (REUTERS/Jorge Silva)




Jakarta, CB -- Pemerintah Selandia Baru memutuskan menggelar operasi intelijen besar-besaran, selepas aksi teror penembakan di dua masjid di Kota Christchurch. Sebab, peran badan mata-mata negara itu dipertanyakan karena tidak mampu mengungkap potensi kekerasan dari kelompok supremasi kulit putih, dan disebut terlalu fokus mengawasi kalangan radikal Islam.

"Saya telah memberikan wewenang kepada seluruh lembaga terkait untuk menggelar aktivitas mata-mata yang agak mengganggu berlandaskan surat perintah, jumlahnya surat perintahnya tidak bisa saya sampaikan," kata Menteri Bidang Intelijen Selandia Baru, Andrew Little, dalam wawancara dengan Radio New Zealand, seperti dilansir pada Rabu (27/3).

Little memimpin dua badan intelijen Selandia Baru, yakni GCSB dan SIS. Menurut dia selama ini mereka hanya mengawasi sekitar 30 hingga 40 orang yang terlibat dalam gerakan radikal sayap kanan dan supremasi kulit putih.


Akan tetapi, jumlah orang yang diawasi karena diduga terlibat gerakan sayap kanan di Selandia Baru bakal bertambah. Menurut Little, mereka akan memantau setiap jengkal aktivitas dengan cara membuntuti dan menyadap arus komunikasi orang-orang itu.


"Seluruh aktivitas pemantauan ini bisa dibilang mengganggu. Fungsi surat perintah untuk membuat kegiatan mata-mata yang selama ini dianggap melanggar hukum tidak menyalahi aturan," kata Little.

Little menyangkal aparat keamanan Selandia Baru gagal mencegah aksi teror dan terlampau menganggap enteng pelaku penembakan itu, Brenton Tarrant, yang merupakan seorang warga Australia. Sebab mereka tidak mampu mendeteksi potensi Brenton yang pindah ke negara itu dan melakukan serangan.

"Sampai ada evaluasi rinci terhadap peran dan kekeliruan agensi intelijen, saya tidak bisa menyatakan hal itu," kata Little.

Menurut laporan, kepolisian Selandia Baru pada Selasa (26/3) malam dan Rabu dini hari menggeledah dua lokasi di Christchurch. Ketika dikonfirmasi mereka enggan membeberkan kegiatan itu, dan hanya menyatakan hal itu terkait dengan penyelidikan yang tengah berlangsung.

Aksi teror Tarrant dilakukan pada pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dan shotgun dalam aksinya, dan sudah menyiapkan beberapa senjata lain. Polisi menyatakan sebenarnya Tarrant hendak melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi berhasil dicegah aparat.

Tarrant merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya. Tarrant berhasil ditangkap setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika hendak pergi menggunakan mobil.

Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.

Salah satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul Hamid. Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya.


Tarrant, yang merupakan penganut ideologi supremasi kulit putih, menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan. Persidangan lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April mendatang, dan kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, kemudian melarang penjualan senapan serbu dan semi-otomatis sebagai respons terhadap penembakan itu. Dia memaparkan siapa pun yang menyimpan senjata ke depannya akan menghadapi denda hingga NZ$4.000 dan terancam tiga tahun penjara.




Credit  cnnindonesia.com



Ekstrem Kanan Austria Diduga Terima Sumbangan Penembak Masjid


Ekstrem Kanan Austria Diduga Terima Sumbangan Penembak Masjid
Ilustrasi lokasi teror penembakan di Selandia Baru. (AP Photo/Mark Baker)



Jakarta, CB -- Aparat keamanan Austria menggeledah rumah seorang pemimpin gerakan supremasi kulit putih setempat, Martin Sellner. Penyebabnya adalah dia disebut menerima sumbangan dana dari seseorang yang bernama belakang Tarrant, seperti nama pelaku teror penembakan di Selandia Baru, Brenton Tarrant.

Seperti dilansir The Guardian, Rabu (27/3), aparat Badan Intelijen Dalam Negeri Austria (BVT) menggeledah apartemen Sellner di Wina pada Senin lalu. Menurut juru bicara Kementerian Dalam Negeri Austria, Christoph Poelzl, aparat menyita sejumlah peralatan elektronik milik Sellner atas surat perintah kejaksaan Graz.

Sellner adalah Ketua Gerakan Identitarian Austria. Kanselir Austria, Sebastian Kurz, menyatakan memerintahkan mengusut tuntas dugaan keterkaitan antara Sellner dan Brenton Tarrant.


"Segala macam hubungan antara pelaku teror Christchurch dan anggota Identitarian di Austria harus diusut tuntas dan menyeluruh," kata Kurz.


"Penting supaya perangkat hukum tetap mandiri sehingga bisa menggunakan segala sumber daya untuk menyelidiki jaringan ini. Kegiatan kelompok ekstremis harus diungkap jelas," ujar Kurz.

Menurut juru bicara Kejaksaan Graz, Hansjoerg Bacher, penyelidikan terhadap Sellner adalah bagian dari pengungkapan dugaan pelanggaran transaksi keuangan.

"Tujuan dari penyelidikan ini adalah mengungkap hubungan antara Sellner dan pelaku teror Christchurch," kata Bacher.

Bacher menolak merinci kapan sumbangan itu diberikan. Namun, dia menyatakan jumlahnya paling besar di antara penyumbang lain.

Bahkan menurut Bacher, penyelidikan ini didasarkan atas undang-undang anti teror Austria. Apalagi Tarrant dilaporkan sempat berkunjung ke Austria sebelum melakukan aksinya. Akan tetapi, Sellner menyangkal dia terlibat aksi teror Tarrant.

"Saya tidak ada urusan dengan serangan itu," kata Sellner melalui rekaman video yang diunggah di situs Youtube.

Beberapa isi dari manifesto yang diunggah Tarrant di dunia maya sebelum melakukan mirip dengan pandangan Gerakan Identitarian. Kelompok itu dekat dengan salah satu partai yang menjadi koalisi pemerintah Austria, Partai Kebebasan.


Wakil Kanselir Austria, Heinz-Christian Strache juga meminta aparat mengungkap apakah ada hubungan antara Tarrant dan kelompok sayap kanan Austria.

"Segala macam tindakan ekstremis baik mereka sayap kanan, kiri, atau berlandaskan agama, fanatisme tidak punya tempat di Austria," kata Strache.

Aksi teror Tarrant dilakukan pada pada 15 Maret 2019 di Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dan shotgun dalam aksinya, dan sudah menyiapkan beberapa senjata lain. Polisi menyatakan sebenarnya Tarrant hendak melakukan aksinya di tiga masjid, tetapi berhasil dicegah aparat.

Tarrant merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya. Tarrant berhasil ditangkap setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika hendak pergi menggunakan mobil.

Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.

Salah satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul Hamid. Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya.

Tarrant, yang merupakan penganut ideologi supremasi kulit putih, menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan. Persidangan lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April mendatang, dan kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.

Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, kemudian melarang penjualan senapan serbu dan semi-otomatis sebagai respons terhadap penembakan itu. Dia memaparkan siapa pun yang menyimpan senjata ke depannya akan menghadapi denda hingga NZ$4.000 dan terancam tiga tahun penjara.




Credit  cnnindonesia.com





PBB Kirim Pakar HAM Selidiki Pembantaian 157 Muslim Mali



PBB Kirim Pakar HAM Selidiki Pembantaian 157 Muslim Mali
Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita mendatangi lokasi pembantaian ratusan warga etnik Muslim Fulani di Ogossogou. Foto/REUTERS/Malian Presidency



BAMAKO - PBB mengirim para pakar hak asasi manusia (HAM) ke Mali tengah untuk menyelidiki pembantaian sekitar 157 warga Muslim di Ogossogou pada Sabtu lalu. Pembantaian itu dilakukan para pria bersenjata yang menyamar sebagai pemburu.

Para korban rata-rata adalah petani dan penggembala dari komunitas Fulani atau Peuhl. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan beberapa korban dibakar hidup-hidup.

Kelompok milisi Dogon dituduh sebagai pelaku serangan brutal di sebuah desa etnik Peuhl sesaat sebelum fajar pada hari Sabtu lalu. Milisi itu juga disalahkan atas sejumlah serangan di Mali tengah selama setahun terakhir.

"Sebuah tim yang terdiri dari 10 spesialis hak asasi manusia, agen perlindungan anak dan dua penyelidik MINUSMA telah dikerahkan ke wilayah Mopti untuk melakukan penyelidikan khusus terhadap peristiwa-peristiwa mengerikan hari Sabtu," kata juru bicara misi PBB Olivier Salgado di Twitter, hari Rabu, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3/2019).

MINUSMA adalah akronim dari Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, nama misi PBB di Mali.

Ketua jaksa penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Fatou Bensouda mengatakan pada awal pekan ini bahwa kejahatan itu dapat berada di bawah yurisdiksi ICC dan sebuah delegasi akan dikirim ke Mali. 

Sebuah misi Dewan Keamanan PBB telah mengunjungi negara Afrika Barat tersebut untuk mencari solusi bagi kekerasan etnik ketika pembantaian tersebut terjadi.

Seorang pejabat dari kota terdekat mengatakan pada hari Sabtu lalu bahwa orang-orang bersenjata yang menyamar sebagai pemburu Dogon menyerang desa-desa yang dihuni oleh para penggembala Fulani. Kelompok Dogon mencurigai Fulani menyembunyikan militan Islam. Namun, tuduhan itu telah dibantah oleh komunitas Fulani.

Serangan itu terjadi kurang dari seminggu setelah serangan kelompok Islamis terhadap sebuah pos tentara yang menewaskan sedikitnya 23 personel militer di Mali tengah. Serangan itu diklaim oleh kelompok afiliasi al-Qaeda. 

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, MINUSMA mengatakan sebuah desa komunitas Dogon di wilayah itu juga diserang pada malam pembantaian terhadap etnik Fulani. Serangan terhadap komunitas Dogon menewaskan sedikitnya empat orang.

Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita menanggapi serangan terhadap etnik Fulani dengan membubarkan kelompok anti-jihad bernama Dan Na Amassagou yang beranggotakan milisi Dogon. Kelompok yang main hakim sendiri itu diduga berada di belakang pembantaian etnik Fulani.

Namun, Kelompok itu membantah anggotanya terlibat pembantaian dan menolak pembubaran oleh pemerintah.


Credit  sindonews.com




Rusia: Militan dan White Helmets Siapkan Serangan Kimia Baru di Idlib



Rusia: Militan dan White Helmets Siapkan Serangan Kimia Baru di Idlib
Rusia menuding kelompok militan dan White Helmets menyiapkan serangan kimia baru di Idlib, Suriah. Foto/Ilustrasi/Istimewa


NEW YORK - Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya mengatakan, militan dan White Helmets sedang mempersiapkan serangan kimia baru di Idlib, Suriah.

"Kelompok teroris Hayat Tahrir al-Sham sekarang pada dasarnya mengendalikan 90 persen provinsi, dan para teroris melanjutkan serangan provokatif mereka terhadap pasukan pemerintah," kata Nebenzia.

"Kami sangat prihatin dengan informasi baru yang menyatakan bahwa para pejuang Hayat Tahrir al-Sham dengan dukungan White Helmets yang terkenal sedang mempersiapkan acara-acara baru dengan menggunakan unsur-unsur beracun," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/3/2019).

Awal tahun ini, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa White Helmets telah mengerahkan peralatan di beberapa rumah sakit di provinsi Idlib Suriah untuk membuat film serangan kimia false flag dan menyalahkan Damaskus.

Moskow dan Damaskus pada banyak kesempatan menunjukkan bahwa White Helmets telah melakukan sejumlah provokasi di Suriah yang melibatkan penggunaan senjata kimia untuk menyalahkan pemerintah Suriah dan memberi negara-negara Barat pembenaran untuk intervensi di Republik Arab itu.

LSM yang terkenal itu berulangkali tertangkap basah melakukan pementasan dan pembuatan film serangan false flag. April lalu, kelompok itu mempublikasikan rekaman yang menampilkan para dokter di rumah sakit Douma merawat pasien yang menderita serangan kimia oleh Angkatan Darat Suriah.

Laporan-laporan tentang penggunaan bahan-bahan kimia yang diklaim di Ghouta Timur muncul pada 7 April 2018 di beberapa media, mengutip militan di darat.

Sejumlah negara Barat, termasuk Prancis, Amerika Serikat (AS) dan Inggris, dengan cepat menerima klaim tersebut dan langsung menuduh Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menjatuhkan bom klorin pada warga sipil. Damaskus dengan keras membantah tuduhan itu, mengecam serangan tersebut sebagai provokasi bertahap untuk membenarkan potensi intervensi asing.

Idlib sendiri adalah salah satu wilayah Suriah terakhir di mana militan, termasuk teroris Jabhat Nusra, masih dilaporkan aktif. Selain itu, banyak militan telah dibawa ke wilayah itu dari daerah lain di bawah kesepakatan dengan pihak berwenang.





Credit  sindonews.com




Rusia Tagih Janji Trump Tarik Pasukan dari Suriah



Rusia Tagih Janji Trump Tarik Pasukan dari Suriah
Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian


MOSKOW - Rusia balik menyerang Amerika Serikat (AS) saat didesak untuk menarik pasukannya dari Venezuela. Moskow mendesak Washington untuk memenuhi janjinya untuk menarik pasukan di Suriah sebelum memberikan pernyataan tentang tentara Rusia di Venezuela.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Presiden Donald Trump harusnya terlebih dahulu memenuhi janjinya untuk menarik pasukan AS dari Suriah sebelum menyerukan Rusia untuk "keluar" dari Venezuela.

"Sebelum memberikan saran kepada seseorang untuk pergi dari suatu tempat, Amerika Serikat perlu menerapkan konsepnya sendiri untuk menarik diri, khususnya, dari Suriah. Sebulan telah berlalu. Saya ingin mereka mengklarifikasi apakah mereka telah menarik atau tidak? Sebelum mengambil alih kepentingan sah negara-negara lain, saya akan menyarankan pemerintah AS memenuhi janji yang dibuat kepada masyarakat internasional", kata Zakharova seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/3/2019).

Zakharova menyatakan AS memicu kekacauan global dengan langkah-langkah yang kacau dan tak terduga.

Zakharova juga mengatakan bahwa negara-negara Barat bersikap munafik ketika mereka mengklaim bahwa Venezuela membutuhkan bantuan kemanusiaan, tetapi bagaimanapun juga membekukan rekening bank Caracas di seluruh dunia.

"London, struktur perbankan dunia, di bawah tekanan dari Washington, telah membekukan, mencuri USD30 miliar, dan sekarang mereka menawarkan bantuan kemanusiaan, obat-obatan, makanan dengan uang receh milik negara ini. Dan kemunafikan global ini fantastis," kata Zakharova.

Pada hari Sabtu, sekelompok personel militer Rusia tiba di Ibu Kota Venezuela, Caracas, untuk ambil bagian dalam konsultasi dengan para pejabat negara mengenai kerja sama industri pertahanan. Menurut laporan media, sekitar 100 staf militer Rusia tiba di Caracas dengan naik dua pesawat, yang juga mengantarkan 35 ton kargo.

Trump mengatakan pada pertemuan di Gedung Putih pada hari Rabu bahwa Rusia harus keluar dari Venezuela. Ketika ditanya bagaimana hal itu dapat dilakukan, dia menambahkan bahwa semua opsi terbuka. 

Pasukan AS telah beroperasi di Suriah sebagai bagian dari koalisi internasional untuk memerangi kelompok teroris ISIS selama sekitar lima tahun tanpa izin dari Damaskus atau Dewan Keamanan PBB. Trump mengejutkan sekutunya pada bulan Desember dengan mengumumkan penarikan 2.000 tentara dari Suriah.


Credit  sindonews.com




Pemimpin Taliban ditahan di Logar, dua lagi di Nangarhar


Pemimpin Taliban ditahan di Logar, dua lagi di Nangarhar

Pos polisi Nangarhar, Afghanistan. (Bakhtar News Agency)




Pul-e-Alam, Afghanistan (CB) - Seorang pemimpin senior Taliban telah ditahan di Provinsi Logar pada Selasa (26/3), sementara dua orang lagi ditahan di Provinsi Nangarhar.

Juru Bicara Direktorat Keamanan Logar Shahpoor Ahmadzai mengatakan kepada Bakhtar News Agency mengatakan Qari Fareed --seorang pemimpin senior Taliban-- telah ditangkap bersama senjata apinya di Wilayah Dehdoshanba, Kota Pul-e-Alam, Provinsi Logar.

Menurut Ahmadzai, sebagaimana dilaporkan BNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam, Qari Fareed adalah salah seorang pemimpin kenamaan Taliban dan pembunuh beberapa polisi di provinsi itu.

Sementara itu dua orang lagi telah ditangkap bersama senjata kiriman di Provinsi Nangarhar.

Kedua orang yang ditahan tersebut dicari karena menyelundupkan senjata ringan dan berat serta peralatan militer ke tempat yang tak diketahui.

Kantor Media Provinsi Nangarhar mengeluarkan pernyataan pers yang mengatakan orang yang ditahan itu menaruh senjata canggih di satu kendaraan.

Belum jelas apakah kedua orang yang ditahan tersebut adalah anggota kelompok gerilyawan atas pedagang senjata.



Credit  antaranews.com