Anggota komunitas LGBT mengibarkan bendera khas komunitas tersebut. Foto/REUTERS
BANDAR SERI BEGAWAN
- Pemerintah Brunei Darussalam akan memberlakukan hukum rajam sampai
mati bagi orang-orang lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT)
mulai minggu depan. Hukum rajam adalah eksekusi dengan cara melempari
orang yang dinyatakan bersalah dengan batu.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia (HAM) mendesak negara itu untuk membatalkan penerapan hukuman tersebut.
Brunei
sejatinya ingin menerapkan eksekusi rajam dalam hukum pidana Syariat
Islam-nya pada tahun 2014. Namun, penerapannya ditunda setelah menuai
protes internasional, termasuk ancaman boikot terhadap Hotel Beverley
Hills yang disebut-sebut dimiliki kerajaan itu.
Homoseksualitas dianggap ilegal di negara itu. Hukum yang berlaku bagi individu LGBT pada saat ini adalah penjara 10 tahun.
Matthew
Woolfe, pendiri kelompok HAM The Brunei Project mengatakan pemerintah
Kerajaan Brunei Darussalam akan memberlakukan eksekusi cambuk dan rajam
sampai mati bagi Muslim yang dinyatakan bersalah karena hubungan sesama
jenis, perzinaan, sodomi dan pemerkosaan mulai 3 April 2019.
"Kami
mencoba untuk menekan pemerintah Brunei, tetapi menyadari ada jangka
waktu yang sangat singkat sampai undang-undang itu berlaku," kata juru
bicara kelompok HAM yang berbasis di Australia tersebut, dikutip ABC.net.au, Selasa (26/3/2019).
Kelompok
itu menyerukan pemerintah Australia untuk meningkatkan tekanan
diplomatik terhadap Brunei. "Kami terkejut bahwa pemerintah sekarang
telah memberikan tanggal dan bergegas melalui implementasi," kata
Woolfe.
Woolfe mengatakan belum ada pengumuman publik
besar-besaran tentang implementasi perubahan hukum pidana selain dari
pernyataan yang di-posting di situs Jaksa Agung Brunei akhir Desember 2018, yang baru terungkap pekan ini.
Kelompok
HAM yang berbasis di Manila, ASEAN SOGIE Caucus mengonfirmasi dokumen
pemerintah Brunei yang menunjukkan hukum pidana dalam Syariat Islam akan
diimplementasikan pada 3 April.
Departemen Perdana Menteri Brunei tidak menanggapi permintaan komentar wartawan yang dikirim melalui email.
Brunei
adalah bekas protektorat Inggris yang terletak di antara dua negara
bagian Malaysia di pulau Kalimantan. Populasinya 400.000 jiwa, di mana
67 persen di antaranya adalah Muslim dan karenanya tunduk pada Syariat
Islam yang diperintah oleh seorang sultan.
Dede Oetomo, salah
satu aktivis LGBT paling terkemuka di Indonesia, mengatakan apa yang
akan diterapkan di Brunei itu akan menjadi pelanggaran berat HAM
internasional jika perubahan hukum berlanjut.
"Mengerikan. Brunei meniru negara-negara Arab yang paling konservatif," katanya.
Homoseksualitas
dihukum mati di beberapa negara mayoritas Muslim, seperti Yaman, Arab
Saudi dan Mauritania. Eksekusinya termasuk dengan dirajam.
Pesawat jet tempur Su-35 Rusia. Foto/Marina Lystseva/TASS
MAKHACHKALA
- Duta Besar Republik Indonesia untuk Rusia Mohamad Wahid Supriyadi
mengakui adanya tekanan Amerika Serikat terhadap Indonesia karena
membeli sekitar 11 unit pesawat jet tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia.
Namun,
pihak Jakarta menegaskan posisinya yang netral dan independen dan
membuat keputusannya sendiri. "Tetapi pemerintah telah membuat keputusan
untuk dirinya sendiri dan ini adalah masalah internal, masalah
kepentingan nasional dan keputusan secara alami akan dibuat oleh kami,"
kata Dubes Wahid kepada kantor berita TASS, hari Senin (25/3/2019).
Diplomat tersebut mengatakan pengiriman pesawat jet tempur Su-35 ke Indonesia dapat dimulai pada 2019.
"Anda
tahu, ini adalah masalah teknis karena perjanjian telah ditandatangani.
Pembicaraannya adalah tentang penerapannya secara teknis karena skema
itu sendiri cukup baru bagi kami," katanya.
"Seperti yang Anda
tahu, skema ini membayangkan pertukaran beberapa produk untuk produk
lain dan saya sangat berharap bahwa itu akan diimplementasikan dalam
waktu dekat. Saya berharap ini akan terjadi tahun ini," lanjut diplomat
tersebut, menanggapi pertanyaan tentang kapan pengiriman pesawat tempur
Su-35 ke Indonesia akan dimulai.
Lebih
lanjut, Dubes Wahid mengatakan bahwa Rusia dan Indonesia sedang
mengerjakan proyek-proyek baru di bidang kerja sama militer dan teknis.
Hanya saja, dia menolak untuk memberikan rincian proyek tersebut.
"Setiap tahun, komisi khusus untuk kerja sama militer dan teknis mengadakan sesi untuk membahas masalah saat ini," imbuh dia.
Menlu Rusia, Maria Zakharova, memperingatkan
kemungkinan gelombang baru ketegangan di Timur Tengah setelah AS
mendeklarasikan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.
(Reuters/Sergei Karpukhin)
Jakarta, CB -- Rusia memperingatkan kemungkinan kehadiran gelombang baru ketegangan di Timur Tengah setelah Amerika Serikat mendeklarasikan Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.
"[Keputusan
AS] mengabaikan semua prosedur internasional. Sayangnya, ini dapat
menimbulkan gelombang baru ketegangan di kawasan Timur Tengah," ujar
Menteri Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, sebagaimana dikutip AFP.
Selama
ini, Dataran Tinggi Golan menjadi wilayah yang diperebutkan oleh Israel
dan Suriah dan belum ada kesepakatan kedua negara untuk mengakhiri
sengketa ini.
Israel mencaplok Dataran Tinggi Golan dari
Suriah dalam Perang Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi
Dataran Tinggi Golan secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui
oleh komunitas internasional.
Setelah Trump mendeklarasikan pengakuan ini, sejumlah negara, termasuk
Libanon dan Turki, pun melontarkan kecaman. Menurut mereka, keputusan
ini akan memperdalam jurang konflik kedua negara yang dapat memicu
ketegangan di kawasan.
Netanyahu disebut telah lama mendorong AS
mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayahnya. Upaya itu berhasil
hingga Trump akhirnya mendeklarasikan pengakuan Dataran Tinggi Golan
sebagai wilayah Israel pada Senin.
"Hari ini, saya merasa
terhormat dapat menyambut Perdana Menteri Netanyahu dari Israel di
Gedung Putih, di mana saya menandatangani Proklamasi Presiden mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata Trump melalui
Twitter.
Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat
Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih pada
Senin (25/3).
"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.
Melanjutkan
pernyataannya, Netanyahu berkata, "Pengakuan ini adalah keadilan
bersejarah yang berlipat ganda. Israel memenangkan wilayah Dataran
Tinggi Golan dalam perang pertahanan diri dan akar rakyat Yahudi di
Golan sudah ada sejak ribuan tahun."
Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina menyampaikan
penolakan tegas dan pengutukan kerasnya terhadap serangkaian keputusan
yang dikeluarkan Presiden AS Donald Trump mengenai Al-Quds (Jerusalem)
dan Dataran Tinggi Golan, yang diduduki, yang katanya bertentangan
dengan hukum dan keabsahan internasional.
Presiden Palestina kembali menegaskan kedaulatan bukan diputuskan oleh
AS maupun Israel, tak peduli berapa lama pendudukan berlangsung dan
masalah Palestina, Al-Quds serta tempat sucinya, dan wilayah Palestina
yang diduduki adalah milik Palestina, Arab dan garis merah internasional
--yang tak bisa dilangkahi.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas menekankan bahwa tak ada keabsahan
tanpa resolusi Dewan Keamana, Sidang Majelis Umum PBB dan gagasan
perdamaian Arab, demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang
dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Presiden Palestina tersebut kembali menyampaikan pengutukannya atas
peningkatan serangan Israel baru-baru ini di Jalur Gaza, tindakan
penindasan yang belum lama ini dilakukan terhadap tahanan Palestina di
penjara Israel, dan berlanjutnya kebijakan Israel untuk menyerang dan
melakukan agresi terhadap tempat suci serta wilayah Palestina yang
diduduki.
Abbas menegaskan rakyat Palestina akan tetap teguh dan terus melakukan
pertahanan nasionalnya serta tempat suci dalam menghadapi rencana
terbesar yang ditujukan kepada Palestina dan persatuan serta kedaulatan
semua negara Arab di wilayah mereka.
Presiden Abbas siap menyampaikan pidato dalam Pertemuan Puncak Arab di
Tunisia pada akhir Maret. Presiden Palestina tersebut menegaskan reaksi
Arab akan tetap sama, "Takkan ada kompromi mengenai Al-Quds atau tanah
lain Arab dan kebijakan pemerintah AS hanya akan meningkatkan ketegangan
serta ketidak-stabilan dan takkan mewujudkan perdamaian serta keamanan
buat siapa pun."
Jakarta, CB -- Pemerintah Suriah menyatakan pengakuan yang diberikan Washington terhadap klaim Israel atas Dataran Tinggi Golan menunjukkan Amerika Serikat (AS) telah melakukan serangan terang-terangan pada kedaulatan mereka sebagai sebuah bangsa.
Presiden
AS Donald Trump pada Senin (25/3) menandatangani proklamasi berisi
pengakuan negaranya atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan.
Dataran tersebut sebagai pengingat, merupakan daerah yang disengketakan
Suriah dan Israel sejak 1967 silam.
Perdana Menteri Israel
Benjamin Netanyahu menyebut pengakuan itu "bersejarah" bagi negaranya.
Ia mengatakan Dataran Tinggi Golan yang masih diklaim oleh Suriah, akan
tetap secara permanen di bawah kendali Israel.
Langkah itu
tersebut menuai kritik dari pemerintah Suriah. "Dalam serangan
terang-terangan terhadap kedaulatan dan integritas teritorial Suriah,
presiden AS telah mengakui aneksasi Golan Suriah," kata sumber
kementerian luar negeri seperti dikutip dari AFP, Selasa (26/3).
"Trump tidak memiliki hak dan otoritas hukum untuk melegitimasi pendudukan Israel atas Golan," katanya.
Sumber
yang tidak disebutkan namanya itu juga mengatakan dukungan tak terbatas
yang diberikan Amerika Serikat kepada Israel menjadikan Washington
musuh utama orang Arab.
Menteri Luar Negeri Suriah Walid Muallem
juga mengecam langkah itu dengan mengatakan kepada Syria TV bahwa
langkah Trump atas Golan akan mengisolasi AS. Ketua oposisi Suriah Nasr
al-Hariri mengatakan keputusan Trump akan memiliki implikasi negatif
pada wilayah tersebut.
"Ini akan mengarah pada lebih banyak
kekerasan dan ketidakstabilan dan itu akan memiliki efek negatif pada
upaya untuk merekayasa perdamaian di kawasan," katanya di Twitter.
Peringatan
sama juga diberikan Rusia. Senin kemarin mereka menyatakan pengakuan AS
atas Golan bisa memicu munculnya "gelombang baru" ketegangan di Timur
Tengah.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. REUTERS/Carlos Barria (REUTERS/CARLOS BARRIA)
Washington (CB) - Presiden AS Donald Trump pada Senin malam
(25/3) menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas
Dataran Tinggi Golan, wilayah Suriah yang diduduki Israel sejak 1967.
Dekrit itu meresmikan pernyataan Trump pada 21 Maret, saat ia mengatakan
"sudah tiba waktunya buat Amerika Serikat untuk sepenuhnya mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan."
Tindakan tersebut dilakukan setelah taklimat bersama dengan Perdana
Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington D.C.,
demikian laporan Kantor Berita Palestina, WAFA --yang dipantau ANTARA di
Jakarta, Selasa pagi.
Tindakan itu diduga memberi Netanyahu dorongan sebelum pemilihan umum 9
April, yang akan menjadi persaingan ketat buat perdana menteri Israel
tersebut.
Sementara itu, Menteria Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dilaporkan
memberitahu Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo bahwa pengakuan
Washington mengenai kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang
diduduki Israel, adalah pelanggaran terhadap hukum internasional.
Didampingi PM Benjamin Netanyahu, Presiden
Donald Trump mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran
Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel. (Reuters/Carlos Barria)
Jakarta, CB -- Didampingi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, Presiden Donald Trump mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.
"Hari
ini, saya merasa terhormat dapat menyambut Perdana Menteri Netanyahu
dari Israel di Gedung Putih, di mana saya menandatangani Proklamasi
Presiden mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan," kata
Trump melalui Twitter.
Dengan tersenyum, Netanyahu menyaksikan langsung saat
Trump menandatangani dokumen deklarasi tersebut di Gedung Putih pada
Senin (25/3).
"Keputusan Anda untuk mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan sangat bersejarah," ujar Netanyahu kepada Trump.
Melanjutkan
pernyataannya, Netanyahu berkata, "Pengakuan ini adalah keadilan
bersejarah yang berlipat ganda. Israel memenangkan wilayah Dataran
Tinggi Golan dalam perang pertahanan diri dan akar rakyat Yahudi di
Golan sudah ada sejak ribuan tahun."
Israel memang mencaplok Dataran Tinggi Golan dari Suriah dalam Perang
Enam Hari pada 1967 silam. Mereka menganeksasi Dataran Tinggi Golan
secara efektif pada 1981, tapi tak pernah diakui oleh komunitas
internasional.
Netanyahu disebut telah lama mendorong AS mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayahnya.
Pada Jumat pekan lalu, Trump akhirnya mengumumkan rencananya itu melalui akun Twitter pribadinya.
"Setelah
52 tahun kini saatnya untuk Amerika Serikat mengakui kedaulatan Israel
atas Dataran Tinggi Golan, yang mana penting bagi strategi dan keamanan
Israel serta kestabilan kawasan," kicau Trump.
Suriah
dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya pun mengecam rencana Trump
mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel. Mereka menganggap
hal tersebut melanggar hukum internasional.
Kini, sejumlah
negara, termasuk Rusia, langsung memperingatkan Trump bahwa langkah AS
justru akan menyulut konflik lebih besar di Timur Tengah.
PM Inggris, Theresa May, mengisyaratkan
dirinya akan mempertimbangkan mengundurkan diri jika anggota parlemen
mau mendukung proposal Brexit usulannya. (Reuters/Clodagh Kilcoyne)
Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, mengisyaratkan dirinya akan mempertimbangkan mengundurkan diri jika anggota parlemen mau mendukung proposal Brexit usulannya.
Indikasi ini terungkap dalam laporan surat kabar The Sun yang dikutip Reuters
pada Selasa (26/3). Menurut The Sun, May menyampaikan isyarat itu dalam
percakapan pribadi dengan Tory Eurosceptics dalam perkumpulan Chequers
pada Minggu (24/3) malam.
"May juga menegaskan dia pertama-tama
perlu tahu apakah jumlah dukungan (dalam parlemen) cukup banyak untuk
diganti dengan perjanjian pengunduran diri sebelum ia setuju untuk
menindaklanjutinya," tulis surat kabar itu
Wacana
pengunduran diri May muncul ketika pemerintah dan parlemen Inggris tak
kunjung menyepakati negosiasi Brexit. Berdasarkan undang-undang, Uni
Eropa memberikan tenggat waktu hingga akhir Maret ini.
Isu pengunduran May juga muncul tak lama setelah parlemen mengambil alih
proses Brexit untuk satu hari dan akan menentukan sejumlah pilihan
terkait Brexit melalui serangkaian pemungutan suara pada Rabu (27/3).
Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.
Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.
Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa
tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para
pebisnis.
Akibat kisruh negosiasi antara pemerintah dan parlemen, pekan lalu May meminta Uni Eropa menunda proses Brexit.
Meski
Uni Eropa menyetujui permintaan May, blok tersebut sudah menyiapkan
sejumlah langkah jika Inggris memutuskan untuk keluar tanpa kesepakatan.
Komisi
Eropa setidaknya mempersiapkan langkah dalam 13 sektor utama, mencakup
aturan penerbangan, transportasi darat, pengaturan perjalanan,
perbankan, hingga hak penangkapan ikan.
Jika Inggris benar-benar
keluar tanpa kesepakatan, Uni Eropa akan segera menerapkan aturan
tersebut sesegera mungkin, termasuk soal perbatasan seperti pemeriksaan
bea cukai, inspeksi keamanan pangan, dan verifikasi standar Uni Eropa.
Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat,
Patrick Shanahan, memberikan izin penggunaan dana US$1 miliar atau
setara Rp14,1 triliun dari kementeriannya untuk membangun tembok di
sepanjang perbatasan dengan Meksiko, sesuai permintaan Presiden Donald Trump.
"[Shanahan]
mengizinkan komandan Korps Insinyur Tentara AS untuk memulai
perencanaan dan pengerjaan US$1 miliar untuk mendukung Kementerian
Keamanan Dalam Negeri dan Patroli Perbatasan," demikian pernyataan
Kemhan AS yang dikutip AFP.
Shanahan kemudian menjelaskan bahwa langkah ini diambil sejalan dengan
undang-undang yang memberikan kewenangan bagi Kemhan untuk membangun
jalan, mendirikan pagar, dan memasang lampu demi menutup koridor
penyelundupan narkoba.
Pernyataan ini dirilis beberapa jam
sebelum Shanahan menghadap Kongres untuk menyerahkan dan menjelaskan
draf anggaran tahunan kementeriannya.
Keputusan ini juga dapat diambil setelah Trump mendeklarasikan situasi darurat nasional di sepanjang perbatasan dengan Meksiko.
Trump
mendeklarasikan darurat nasional karena ia kecewa melihat draf
kesepakatan anggaran antara dua kubu di Kongres untuk membiayai tembok
perbatasan ini.
Draf itu hanya menyediakan US$1,375 miliar untuk
tembok perbatasan, jauh dari jumlah yang diminta Trump, yakni US$5,7
miliar atau setara dengan Rp80,5 triliun.
Dengan deklarasi
darurat nasional, pemerintah dapat memanfaatkan anggaran militer dan
dana negara lainnya untuk membangun tembok pembatas di sepanjang
perbatasan dengan Meksiko yang situasinya dianggap sudah mendesak.
Konsep kerja senjata laser HELIOS yang akan dipasang pada kapal perang Amerika Serikat. Foto/Lockheed Martin
WASHINGTON
- Kapal-kapal perang Amerika Serikat (AS) mulai tahun depan akan
dipersenjatai meriam laser bertenaga tinggi yang mampu membakar rudal
hipersonik dan kapal musuh. Senjata besar, berkilat dan berbahaya ini
bernama High Energy Laser Integrated Optical weapon with Surveillance (HELIOS).
Angkatan
Laut AS dalam pengumumannya telah memerintahkan Lockheed Martin untuk
memasangkan HELIOS di atas kapal perusak di Armada Pasifik-nya .
Meriam
laser 60 kilowatt ini mampu membakar dan melubangi kapal musuh. Kilatan
lasernya juga mampu melelehkan komponen vital pada drone lawan. Senjata
ini bahkan dirancang sebagai senjata defensif yang mampu membakar rudal
hipersonik musuh yang masuk dari langit.
Angkatan Laut AS telah memesan dua perangkat HELIOS senilai USD150 juta.
Namun
Rusia, yang selama ini menjadi rival utama AS, sudah meluncurkan sistem
serupa untuk mempertahankan instalasi berbasis darat.
"Kami akan
membakar kapal jika Anda mau dan bergerak maju dengan teknologi ini,"
kata Laksamana Muda Ron Boxall, pejabat Angkatan Laut AS, dalam 2019 Directed Energy Summit.
Pihak
Lockheed Martin mengatakan satu meriam laser akan dipasang di White
Sands Missile Range untuk pengujian. Yang lain akan dipasang pada kapal
perusak kelas Flight IIA Arleigh Burke dengan rudal terpandu.
“Program HELIOS adalah yang pertama dari jenisnya, dan menyatukan senjata laser, ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance) jarak jauh, dan kemampuan kontra-UAS (Unmanned Aerial System),
secara dramatis meningkatkan kesadaran situasional dan opsi pertahanan
berlapis yang tersedia untuk Angkatan Laut AS," kata juru bicara
Lockheed Martin, Michele Evans, dikutip news.com.au, Selasa (26/3/2019).
Tantangan,
kata Boxall, adalah membuatnya bekerja selaras dengan semua sensor dan
sistem senjata lain yang melekat pada jaringan komputer Aegis yang
kompleks.
“Masalah yang saya miliki hari ini adalah integrasi sistem itu ke dalam
sistem tempur yang ada. Jika saya akan membakar kapal, saya akan
mengganti sesuatu yang saya miliki hari ini dengan sistem yang melakukan
misi itu dengan senjata-senjata ini," kata Boxall.
"Jika saya
memiliki sistem yang dapat membunuh dan saya memiliki sistem yang
benar-benar dapat merasakan, maka saya harus memastikan itu terintegrasi
dengan hal-hal lain yang saya miliki di kapal yang dapat merasakan dan
membunuh, yaitu sistem senjata Aegis," ujarnya.
Ini bukan pertama
kalinya Angkatan Laut AS memperkenalkan senjata laser untuk kapal
perang. Pada 2014, kapal USS Ponce digunakan menguji teknologi baru yang
dinamakan LaWS (Laser Weapon System).
HELIOS diharapkan
menjadi senjata kuat untuk melumpuhkan sekumpulan speedboat bersenjata,
seperti yang digunakan oleh Iran di Teluk Persia.
Namun Moskow
telah lebih dulu menerapkan senjata serupa. Kementerian Pertahanan Rusia
pada Desember tahun lalu mengumumkan bahwa senjata laser canggih sudah
memasuki layanan tempur.
"Sistem laser Peresvet, berdasarkan pada
prinsip-prinsip fisik baru, memasuki layanan tempur dalam pengujian
dengan angkatan bersenjata Rusia," kata layanan pers Kementerian
Pertahanan Rusia Desember lalu.
Pesawat mata-mata Rusia, Tu-154M. Foto/CC BY-SA 2.0/Dmitry Terekhov/Tu-154M
MOSKOW
- Rusia dijadwalkan melakukan penerbangan observasi di atas wilayah
udara Amerika Serikat yang dimulai Senin (25/3/2019). Penerbangan
mata-mata yang akan berlangsung hingga 30 Maret 2019 berdasarkan Open
Skies Treaty.
Surat kabar Krasnaya Zvesda yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Senin melaporkan jadwal penerbangan operasi tersebut.
"Dari
25 hingga 30 Maret, sekelompok inspektur Rusia berencana untuk
melakukan penerbangan observasi pada pesawat Tu-154M LK-1 Rusia di atas
Amerika Serikat," tulis surat kabar tersebut.
"Penerbangan
yang akan datang akan dimulai berdasarkan Open Skies Treaty di Great
Falls dan memiliki jarak maksimum 5.130 km (3.188 mil)," lanjut surat
kabar itu, dikutip Sputnik.
Selama periode yang sama,
tim ahli Slovakia-Polandia akan melakukan penerbangan pengamatan dengan
pesawat Ukraina di atas Rusia dan Belarus. Sedangkan penerbangan
observasi Rusia dan Belarus akan terbang di atas Polandia. Jangkauan
maksimum penerbangan adalah 1.400 kilometer.
Sebelumnya,
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Pengurangan Risiko Nuklir Nasional
Kementerian Pertahanan Rusia, Ruslan Shishin, mengatakan bahwa
penerbangan observasi lain di atas wilayah Belgia, Belanda, dan
Luksemburg (Benelux) bawah Open Skies Treaty telah berlangsung pada
11-15 Maret.
Jakarta, CB -- Hamas menyatakan telah mencapai gencatan senjata dengan Israel setelah
baku tembak hebat yang terjadi Senin (25/3) kemarin. Juru Bicara Hamas
Fawzi Barhoum mengatakan gencatan senjata terjadi berkat keterlibatan Mesir.
Mesir berhasil menjadi penengah yang baik dalam penyelesaian masalah Hamas dengan Israel.
"Upaya
Mesir berhasil mendorong gencatan senjata antara pendudukan dan
faksi-faksi perlawanan," kata Fawzi seperti dikutip dari AFP, Selasa
(26/3).
Israel belum mengomentari klaim tersebut. Yang
pasti, sebelum Hamas menyatakan telah mencapai kesepakatan gencatan
senjata, Israel justru meningkatkan serangan mereka atas Hamas. Militer
Israel diketahui, Senin (25/3) melancarkan serangan ke Jalur Gaza dan
menyasar pejuang Hamas.
Mereka juga meningkatkan jumlah pasukan tambahan di perbatasan Israel dan Palestina. Serangan
dan tambahan pasukan tersebut dilancarkan beberapa jam setelah roket
dari kantong Palestina menghantam sebuah rumah di Israel.
Saksi
mata dan satu sumber keamanan di Gaza mengatakan bahwa setidaknya ada
dua serangan yang dilancarkan sayap militer Hamas di bagian barat Jalur
Gaza.
Militer Israel dalam sebuah pernyataan yang mereka keluarkan setelah serangan menyatakan akan membalas serangan tersebut.
Militer Israel membombardir kantor pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Gaza, Senin (25/3/2019). Foto/REUTERS/Suhaib Salem
TEL AVIV - Pesawat-pesawat jet tempur Israel membombardir kantor pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di Gaza. Serangan udara ini sebagai balas dendam atas serangan roket yang menghancurkan rumah keluarga di timur laut Tel Aviv, yang menyebabkan tujuh orang terluka.
Pemboman
ini berlangsung Senin malam. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) pada
Selasa (26/3/2019) mengatakan bangunan yang dibom pernah ditargetkan
dalam kampanye pemboman Israel 2012 dengan nama sandi "Cloud Pillar".
Bangunan itu secara teratur digunakan oleh para petinggi Hamas untuk mengadakan pertemuan militer.
Serangan
terhadap kantor Haniyeh awalnya dilaporkan jaringan radio Hamas.
Haniyeh sendiri sudah pergi bersembunyi sejak hari Senin untuk
mengantisipasi serangan pembalasan Israel.
Dalam pernyataan
tertulis, pemimpin Hamas tersebut mengatakan rakyat Palestina tidak akan
menyerah."Dan akan mengadang musuh," katanya.
Setelah membom
kantor Haniyeh, IDF melalui Twitter menertawakan Haniyeh. "Apa yang Anda
lakukan di kantor Anda setiap hari? Kirim email? Buat spreadsheet? Lakukan panggilan telepon ?," ledek IDF.
"Pemimpin
Hamas Ismail Haniyeh menggunakan kantornya untuk memimpin organisasi
teroris brutal dalam perang agresi melawan Israel. Kami baru saja
menghancurkan kantornya," lanjut IDF mengonfirmasi serangan udaranya.
IDF
menambahkan, jet-jet tempur dan helikopter Israel juga menargetkan
markas intelijen militer Hamas dan kantor-kantor layanan keamanan
internal di Gaza.
"Konteks serangan ini; Tadi malam, Hamas
menembakkan roket 75 mil ke Israel. Roket itu menghancurkan sebuah rumah
dan melukai tujuh orang, termasuk anak-anak. Kami akan mempertahankan
rumah kami," lanjut IDF via akun Twitter-nya, @IDF.
Militan Palestina menanggapi serangan udara itu dengan meluncurkan roket
di kota-kota Israel di dekat perbatasan Gaza. Beberapa menit setelah
IDF mengonfirmasi pemboman terhadap kantor Haniyeh, sirene serangan
udara terdengar di seluruh Israel selatan.
Sebenarnya tidak ada
kelompok yang mengklaim serangan roket yang menghancurkan rumah keluarga
di timur laut Tel Aviv, Israel tengah, Senin dini hari kemarin. Namun,
para pejabat Israel tetap menyalahkan Hamas sebagai pihak yang
mengendalikan wilayah Jalur Gaza.
Serangan itu memicu kemarahan
para petinggi Israel, termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang
sedang lawatan ke Amerika Serikat (AS). Tel Aviv merespons dengan
memanggil tentara cadangan dan mengerahkan pasukan brigade dan
infanteri, sebelum meluncurkan serangan udara pada Senin.
Ketika
serangan udara diperintahkan, PM Netanyahu mempercepat lawatannya di
Washington untuk bergegas pulang ke Israel. Sebelum meninggalkan AS,
Netanyahu menyaksikan Presiden AS Donald Trump menandatangani deklarasi
yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Wilayah
Suriah itu dianeksasi Israel dalam Perang Enam Hari 1967.
Trump mengutuk serangan roket asal Gaza dan menyuarakan dukungannya pada Israel untuk mempertahankan diri.
Kota Gaza (CB) - Dua orang cedera dalam serangan udara Israel
yang ditujukan ke satu bangunan komersial di bagian tengah Kota Gaza,
kata beberapa sumber.
Beberapa pesawat tempur Israel menembakkan dua rudal ke satu gedung
komersial di bagian tengah Kota Gaza, dan melukai dua orang Palestina
serta menghancurkan gedung tersebut, kata Kantor Berita Palestina, WAFA
--yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.
Para korban yang cedera ringan itu dibawa ke Rumah Sakit Dar Ash-Shifa di bagian utara Jalur Gaza.
Pemboman tersebut membuat kerusakan parah pada harta warga.
Satu orang Palestina juga cedera dalam satu serangan udara yang
ditujukan ke satu lokasi di sebelah timur Ash-Shajaya di Kota Gaza.
Ilustrasi serangan roket di Gaza. (REUTERS/ Amir Cohen)
Jakarta, CB -- MiliterIsrael melancarkan serangan ke Jalur Gaza Senin (25/3). Tentara dan saksi mata menyatakan serangan menyasar pejuang Hamas di daerah tersebut.
Selain
serangan, Israel juga mengerahkan pasukan tambahan ke perbatasan mereka
dengan Palestina. Mereka berjanji akan memberikan balasan yang lebih
'kejam' terhadap Palestina.
Serangan dan tambahan pasukan
tersebut dilancarkan beberapa jam setelah roket dari kantong Palestina
menghantam sebuah rumah di Israel. Saksi mata dan satu sumber keamanan
di Gaza mengatakan kepada AFP bahwa setidaknya ada dua serangan yang
dilancarkan sayap militer Hamas di bagian barat Jalur Gaza.
Militer
Israel dalam sebuah pernyataan yang mereka keluarkan setelah serangan
menyatakan mereka akan membalas serangan tersebut.
"Serangan telah dimulai. Sasarannya Hamas di seluruh Jalur Gaza," kata mereka seperti dikutip dari Reuters, Senin (5/3).
Serangan dilancarkan bersamaan dengan pertemuan yang
dilakukan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan Presiden AS
Donald Trump di Washington. Netanyahu merespons kejadian tersebut
bersumpah akan membalas serangan yang melukai tujuh orang Israel
warganya tersebut.
Maklum, serangan terjadi pada waktu yang
sangat sensitif bagi Israel. Negara tersebut diketahui akan mengadakan
pemilihan umum pada 9 April mendatang.
Israel menyalahkan Hamas
atas roket itu. Tetapi sumber Hamas membantah gerakan Islam, yang
memerintah kantong Palestina, berada di belakang serangan tersebut.
Serangan tersebut akhirnya membuat Netanyahu yang sedang berkunjung ke Amerika Serikat memangkas waktu kunjungannya.
Seorang
pejabat Hamas membantah bahwa pihaknya berada di balik serangan roket
yang menghantam sebuah rumah keluarga di timur laut Tel Aviv.
Foto/Istimewa
GAZA
- Seorang pejabat Hamas membantah bahwa pihaknya berada di balik
serangan roket yang menghantam sebuah rumah keluarga di timur laut Tel
Aviv. Serangan roket itu menyebabkan tujuh orang terluka.
"Tidak
seorang pun dari gerakan perlawanan, termasuk Hamas, yang memiliki minat
dalam menembakkan roket dari Jalur Gaza ke arah musuh," kata pejabat
tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim.
Pejabat itu,
seperti dilansir Arab News pada Selasa (26/3), kemudian mengatakan bahwa
pesan yang sama telah dikirim ke Mesir, yang bertindak sebagai mediator
antara Israel dan Hamas.
Sebelumnya,
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menegaskan, dia akan
memberikan respon yang sangat kuat atas serangan roket yang dilancarkan
dari Gaza.
Berbicara saat melakukan kunjungan ke Amerika Serikat
(AS), Netanyahu mengatakan dia akan mempersingkat kunjungannya ke
Washington, untuk dapat langsung mengurusi serangan roket dari Gaza.
"Beberapa
waktu yang lalu saya menyimpulkan pembaruan telepon dan konsultasi
dengan Kepala Staf, kepala Direktur ISA dan kepala NSC. Telah ada
seranganterhadapIsrael dan kami akan menanggapi dengan paksa," ucap
Netanyahu.
Lokasi daerah yang terkena serangan roket di Israel. (REUTERS/Yair Sagi)
Jakarta, CB -- Angkatan Bersenjata Israel menuduh Hamas yang menembakkan roket dari Jalur Gaza ke utara Ibu Kota Tel Aviv pada Minggu (25/3) dini hari.
Serangan
itu melukai tujuh warga Israel dan menghancurkan satu rumah di
Mishmeret, sebuah kota pertanian di utara Tel Aviv. Kota itu terletak
sekitar 20 kilometer dari utara Tel Aviv dan 80 kilometer lebih dari
Jalur Gaza.
Melalui Twitter, militer Israel mengatakan roket itu
ditembakkan dari daerah Rafah yang terletak di selatan Gaza. Hal itu
kemudian dikonfirmasi juru bicara militer Israel, Ronen Manelis.
"Serangan roket dilakukan oleh Hamas dari salah satu basisnya di wilayah Rafah," tutur Manelis pada Senin (25/3).
Roket itu diperkirakan terbang sejauh 120 kilometer dari Rafah hingga dan jatuh di Mishmeret.
Israel
mengumumkan telah mengirimkan sedikitnya 2.000 prajurit tambahan dan
pasukan cadangan ke wilayah perbatasan dekat Gaza yang dikuasai Hamas.
Israel
juga dilaporkan menutup sejumlah wilayah di perairan Mediterania yang
memungkinkan nelayan Palestina keluar dari wilayah tersebut.
Serangan itu memicu kekhawatiran akan peningkatan aksi militer di perbatasan antara Israel dan Hamas.
Keduanya telah terlibat perang selama tiga kali sejak 2008 lalu.
Hamas membantah tuduhan Israel soal dalang serangan roket.
"Tidak
ada satupun dari gerakan perlawanan, termasuk Hamas, yang berminat
menembakkan roket dari Jalur Gaza kepada musuh," kata seorang pejabat
Hamas.
Akan tetapi, sekutu Hamas, Jihad Islam, sebelumnya telah mengeluarkan peringatan.
"Kami
memperingatkan musuh Zionis atas agresi di Jalur Gaza," bunyi
pernyataan Jihad Islam tanpa mengomentari serangan roket ke Tel Aviv
tersebut.
"Para pemimpin mereka harus sadar bahwa kami akan merespons dengan kekerasan terhadap segala bentuk agresi mereka."
Sementara
itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memutuskan mempersingkat
lawatannya di Amerika Serikat akibat insiden ini.
Netanyahu
mengatakan ingin segera pulang ke Israel untuk memantau operasi keamanan
secara dekat sebagai tanggapan atas roket tersebut. Dia mengatakan akan
merespons serangan itu dengan seluruh kekuatan.
"Telah ada sebuah serangan kriminal ke wilayah Israel dan kami akan merespons itu dengan pasukan," ucapnya.
Presiden Xi Jinping menyerahkan bendera militer Pasukan
Pembebasan Rakyat Cina kepada Komandan Pasukan Roket, Wei Fenghe, pada
Januari 2016. The Standard - Hongkong
CB, Beijing - Pemerintah Cina melanjutkan proses modernisasi sistem persenjataan dan menjadikannya prioritas utama pada 2019 ini.
Anggaran militer mengalami kenaikan sekitar 7.5 persen menjadi US$175.98 miliar atau sekitar Rp2.500 triliun.
“Ini berdasarkan laporan dari Kongres Rakyat Nasional di Beijing,” seperti dilansir SCMP pada Senin, 25 Maret 2019 waktu setempat.
Kenaikan bujet ini lebih rendah dari 2018, yang mengalami kenaikan
8.1 persen. Namun, ini masih di atas tingkat pertumbuhan ekonomi, yang
berkisar 6 – 6.5 persen untuk 2019.
Menurut
John Lee, seorang peneliti di Pusat Studi AS di University of Sydney,
Cina meneruskan ekspansi bujet militer selama tiga dekade dengan tingkat
kenaikan pertahun di atas tingkat pertumbuhan ekonomi tahunan negara.
“Ini membuat Cina terlibat dalam percepatan modernisasi teknologi militer paling cepat pasca Perang Dunia,” kata Lee.
“Dan ini terjadi pada saat perbatasannya aman dan tetap mengelola bujet yang lebih besar untuk fasilitas publik.”
Menurut
Lee,”Kenaikan bujet ini hanya akan meningkatkan kecurigaan mengenai
motif Beijing dan tujuan strategis yang ingin dicapai,” kata dia.
Menurut
Bekas Wakil Presiden Akademi Ilmu Militer, Letnan Jenderal He Lei,
penurunan pertumbuhan bujet militer bakal membantu mengurangi kecurigaan
Barat akan ancaman Cina.
“Ini artinya pertumbuhan anggaran
militer menyesuaikan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi domestik,” kata
Letjen He, yang menjadi anggota delegasi di National People’s Congress.
“Sudah saatnya melambatkan bujet pertahanan yang telah bertambah cepat selama dua dekade,” kata seorang sumber di militer Cina. “Ingat, kita sudah punya dua kapal induk dan akan menambah empat lagi dalam waktu dekat.”
Pekerja medis menggandeng seorang anak laki-laki
yang terpapar virus ebola di pusat rehabilitasi Ebola di Beni, Kongo
Timur. Ebola menjadi wabah penyakit terburuk kedua di Kongo, setidaknya
400 orang terpapar wabah tersebut. Foto diambil pada 9 September 2018.
Foto: AP
Ebola telah menyebabkan lebih dari 500 orang tewas di Kongo.
CB,
DAKAR -- Kementerian Kesehatan Republik Demokratik Kongo (DRC) mencatat
kasus Ebola di negara itu mencapai 944 kasus. Sebanyak 564 orang tewas
sejak wabah ini melanda DRC Juli tahun lalu.
"Di antaranya 1.009 kasus demam berdarah yang dilaporkan, sebanyak
944 dikonfirmasi sebagai kasus Ebola," ujar pernyataan Kemenkes DRC
seperti dikutip Anadoluu Agency, Senin.
Sementara,
59 orang masih mendapatkan perawatan untuk wabah Ebola. Sebanyak 321
orang sembuh dari virus yang awalnya dari hewan ini.
Rakyat
DRC menerima vaksin sebagai antisipasi virus mewabah ke seluruh negeri.
Sebanyak 91.826 orang diberikan vaksin anti-Ebola yang dimulai 8
Agustus tahun lalu.
Namun demikian, aksi kekerasan oleh
sejumlah grup bersenjata di DRC membuat beberapa fasilitas penanganan
Ebola ditutup. Hal tersebut mempersulit upaya petugas medis dalam
mencegah agar wabah tidak meluas ke daerah lain.
Ebola
merupakan demam tropis yang pertama kali muncul pada 1976 di Sudan dan
DRC. Virus itu dapat ditularkan ke manusia dari hewan liar.
Ebola
juga dilaporkan dapat menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh dari
orang yang terinfeksi atau mereka yang meninggal karena virus.
Ebola
menyebabkan kekhawatiran global pada 2014 ketika wabah terburuk dunia
dimulai di Afrika Barat, yang menewaskan lebih dari 11.300 orang. Ebola
menginfeksi sekitar 28.600 ketika melanda Liberia, Guinea, dan Sierra
Leone.
Para peserta didik kamp pendidikan vokasi etnis
Uighur di Kota Kashgar, Daerah Otonomi Xinjiang, Cina, berolahraga di
lapangan voli pelataran asrama, Jumat (3/1/2019).
Foto: ANTARA FOTO/M. Irfan Ilmie
Delegasi Uni Eropa menyatakan membutuhkan persiapan untuk kunjungi Xinjiang.
CB,
BEIJING -- Duta besar Uni Eropa di Beijing menyatakan tidak akan
mengunjungi wilayah barat Cina, Xinjiang, pada pekan ini setelah
menerima undangan pemerintah. Sebab, perjalanan tersebut membutuhkan
persiapan yang matang.
Seorang juru bicara Delegasi Uni Eropa ke Cina mengatakan, mereka
bersama dengan kedutaan besar negara-negara anggota di Beijing, pada 21
Maret telah menerima undangan resmi. Undangan itu disampaikan
Kementerian Luar Negeri Cina untuk mengirim duta besar ke Xinjiang dari
27-29 Maret.
"Sementara Uni Eropa dan negara-negara anggota
UE pada prinsipnya menyambut undangan itu, kunjungan semacam itu
membutuhkan persiapan yang matang agar bermakna," kata juru bicara itu.
Adapun
Cina telah meningkatkan upaya untuk melawan kritik yang berkembang di
Barat, dan di antara kelompok-kelompok hak asasi manusia. Langkah itu
dilakukan terkait dengan program deradikalisasi kontroversial di
Xinjiang.
"Diskusi untuk tujuan ini sedang berlangsung,
maka perjalanan yang diusulkan tidak akan terjadi pekan ini. UE tetap
terbuka untuk kunjungan di masa depan dengan mempertimbangkan harapan
kami," ucap juru bicara itu.
Para kritikus menyatakan Cina
mengoperasikan kamp-kamp interniran untuk warga Uighur dan Muslim
lainnya yang tinggal di Xinjiang. Sementara, pemerintah menyebutnya
sebagai pusat pelatihan kejuruan. Cina juga mengatakan, mereka memiliki
kebutuhan nyata untuk mencegah pemikiran, dan kekerasan ekstremis.
Kementerian
Luar Negeri Cina mengatakan, akhir pekan lalu, mereka akan mengundang
para diplomat Eropa yang berbasis di Beijing untuk segera berkunjung.
Sumber Reuters mengatakan undangan dibuat untuk duta besar Uni Eropa yang berbasis di Beijing.
Sebelumnya
juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina, Geng Shuang mengatakan,
pembicaraan sedang berlangsung tentang perjalanan itu. Namun, ia tidak
menguraikannya lebih lanjut. Sementara seorang pejabat Amerika Serikat
(AS) mengatakan, tur ke Xinjiang yang diselenggarakan oleh pemerintah
Cina menyesatkan dan menyebarkan narasi palsu tentang wilayah yang
bermasalah.
Geng mengungkapkan, perjalanan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Cina ke Xinjiang untuk diplomat dan
wartawan telah berhasil. Disebutkan mereka sukses menunjukkan kepada
orang-orang situasi yang sebenarnya di sana, dan mengecam kritik yang
dilontarkan AS.
Berbicara pada jumpa pers harian, Geng
mengatakan, perjalanan itu untuk meningkatkan pemahaman masyarakat
internasional tentang perkembangan sosial dan ekonomi Xinjiang.
"Orang-orang
yang telah dalam perjalanan merasakan sendiri situasi sebenarnya
ketenangan, dan ketertiban Xinjiang, dan kehidupan bahagia, dan
pekerjaan semua orang di sana, dan semuanya secara positif menilai
kebijakan Cina yang mengatur Xinjiang," kata Geng.
Geng
mengatakan, kritik AS tidak sesuai dengan fakta. Cina dengan tegas
menentang AS, mereka menyebut Amerika Serikat selalu mencampuri urusan
dalam negerinya menggunakan masalah Xinjiang.
"Saat ini Xinjiang stabil secara politik, ekonomi berkembang, dan masyarakat harmonis," ujar Geng.
Terdapat
dua kunjungan kelompok-kelompok termasuk dari diplomat Eropa ke
Xinjiang tahun ini. Salah satunya yakni sekelompok kecil diplomat UE,
dan lainnya dari sekelompok diplomat dari campuran negara-negara yang
lebih luas, termasuk misi dari Yunani, Hongaria, dan negara-negara
Afrika Utara dan Asia Tenggara.
Partai Demokrat selaku mayoritas di Dewan
Perwakilan AS meminta Jaksa Agung, William Barr, menyerahkan laporan
lengkap hasil penyelidikan Robert Mueller paling lambat 2 April.
(Reuters/Jim Bourg)
Jakarta, CB -- Partai Demokrat selaku mayoritas di Dewan Perwakilan Amerika Serikat melayangkan permintaan resmi kepada Jaksa Agung, William Barr, untuk menyerahkan laporan lengkap hasil penyelidikan Robert Mueller paling lambat 2 April mendatang.
Melalui
surat pada Senin (25/3), enam komite dalam Dewan Perwakilan AS meminta
Barr menyerahkan keseluruhan hasil laporan mengenai dugaan intervensi
Rusia demi kemenangan Donald Trump dalam pemilihan umum AS pada 2016
lalu.
Permintaan ini diajukan setelah Barr menyerahkan ringkasan hasil
penyelidikan Mueller. Menurut perwakilan Partai Demokrat itu, ringkasan
saja tidak cukup dan mereka perlu meneliti lebih jauh hasil laporan itu.
Dalam
ringkasan itu, Barr menjelaskan bahwa Mueller tak menemukan bukti
kolusi antara Trump dan Rusia. Mueller juga tak memiliki bukti cukup
untuk membuktikan Trump berupaya menghalangi proses investigasi.
Namun,
Mueller menekankan bahwa walau tak ada bukti cukup, bukan berarti Trump
terbebas dari segala tuduhan soal menghalangi upaya penyelidikan.
"Kongres
harus diizinkan melakukan kajian independen atas bukti mengenai upaya
menghalangi penyelidikan," demikian isi surat dari pemimpin
komite-komite tersebut, sebagaimana dikutip The Straits Times.
Mereka tak menyebutkan tindakan yang akan mereka ambil jika Barr menolak atau melewati tenggat waktu.
Namun, para pemimpin komite itu memastikan bahwa mereka tak akan mempertanyakan simpulan yang diambil Mueller.
"Namun,
penting untuk keamanan nasional agar Kongres dapat mengevaluasi
keseluruhan fakta dan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh dewan
khusus, termasuk semua informasi yang dikumpulkan kontra-intelijen,"
tulis mereka.
Taiwan Perkuat Kerja Sama dengan Pemerintahan Indonesia
TAIPEI
- Taiwan menjadikan Indonesia sebagai salah satu mitra strategis. Hal
ini tidak hanya sebatas dilakukan dengan memperkuat hubungan dagang
maupun investasi semata, tapi juga memperluas hubungan di bidang lain,
seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan lainnya.
Langkah
baru yang diambil negeri kepulauan tersebut merupakan implikasi dari
kebijakan Taiwan memformat kembali strategi Asianya dari go to south
yang semata berorientasi bisnis menjadi the New Southbound Policy yang
fokus pada enam negara. Selain Indonesia, negara lainnya adalah
Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Singapura, India, dan Australia.
Kebijakan
ini memiliki tiga karakter penting hubungan, yakni menekankan hubungan
antara warga negara (people-centeredness), membangun hubungan regional
yang terbuka (regional inclusiveness), serta memperdalam dan memperluas
bidang kerja sama (deepening and diversifying partnership).
“Pemerintah
berharap langkah-langkah tersebut akan mampu mendorong terwujudnya
perdamaian di kawasan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat secara
bersama-sama,” ujar Nick K.Ni, Chierf Secretary Bureau of Foreign Trade
Ministry of Economic Affair saat menerima kunjungan sejumlah wartawan
dari negara-negara the New Soutbound.
Reorientasi kebijakan
secara konkret di antaranya melalui kerja sama Talent Exchange yang
dilakukan dengan Indonesia, juga negara-negara yang masuk the New
Southbound lain. Dengan Indonesia, misalnya, Taiwan membangun
Comprehensif Demonstration Zone. Di tempat ini dilatih 100 kader
instruktur pertanian untuk memanfaatkan peralatan mesin penanaman
bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian Indonesia.
Secara
luas dalam bidang pertanian, Taiwan juga mengenalkan teknologi pemupukan
berkualitas tinggi, mesin-mesin pertanian, penanaman bibit, dan
teknologi manajemen pertanian, dengan mendirikan zona demonstrasi
pertanian di Indonesia. Melalui program ini, Taiwan berharap petani bisa
meningkatkan kemampuannya dan taraf hidupnya.
Perdagangan dan
investasi tentu tetap menjadi tumpuan utama. Penguatan di sektor
tersebut dilakukan dengan berbagai pendekatan. Taiwan misalnya,
bersama-sama dengan negara-negara the New Southbound menggelar the
Industry Link Summit Forums untuk memikirkan langkah bersama ke depan
mendorong pertumbuhan. Forum ini juga diharapkan akan mengakselerasi
kerja sama bilateral bidang perindustrian dan memfasilitasi kerja sama
supply chain.
“Saat
ini wilayah kerja sama antara Taiwan dengan negara-negara the New
Soutbound Policy termasuk kerja sama pengembangan zona industri serta
sebuah kawasan teknologi dan sains internasional, mengenalkan solusi
kampus smart campus, membuat situs demonstrasi smart city, mengenalkan
sertifikasi halal, pembangkit listrik terbarukan, dan lainnya,” kata
Nick.
Selain itu, Taiwan juga bekerja sama dengan pemerintahan
lokal dan kalangan swasta menggelar Taiwan Expo yang mengenalkan
berbagai produk Taiwan beserta keunggulannya, yakni pelayanan kesehatan,
pendidikan, tourisme, dan kebudayaan. Ekspor diharapkan akan
mendongkrak citra Taiwan dan industrinya serta memfasilitasi kerja sama
dan hubungan antar negara.
Memperkuat dan memperluas kerja sama dengan Indonesia sangat penting
bagi Taiwan. Sebab Indonesia negara dengan potensi pertumbuhan ekonomi
luar biasa. Pemikiran ini berdasar pertimbangan di antaranya jumlah
penduduk sebesar 270 juta merupakan pasar yang besar, memiliki bahan
baku berlimpah, ekonomi pertanian dan industri yang tumbuh cepat,
memilik kelompok usia muda sangat besar dan dibutuhkan lapangan kerja,
serta memiliki pertumbuhan ekonomi stabil di atas 5%.
Lebih dari
itu Taiwan juga melihat Indonesia merupakan pemimpin ASEAN dan negara
terbesar di kawasan, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kapasitas
perekonomian. Sebagai informasi, jumlah penduduk Indonesia meliputi 40%
penduduk di kawasan ASEAN. Sedangkan secara kapasitas ekonomi, sejak
2017, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia mencapai USD1triliun dan
pada 2018 melampaui USD1,77 triliun.
Pada 2030, negeri ini
diprediksi menjadi top 10 negara dengan perekonomian terbesar.
“Bagaimanapun Indonesia diyakini menjadi negara sangat penting dalam
mendorong terwujudnya strategi Indo-Pasifik,” kata Nick. Dari pihak
Indonesia, mantan perwakilan Indonesia di Taiwan, Robert James Bintaryo,
pada kesempatan Indonesia Investment Forum diTaichung pada Juli 2018
lalu, menyebut Taiwan sebagai salah satu pilar komersial dunia.
Dia
juga mengatakan Taiwan sebagai salah satu partner penting bisnis
Indonesia. Hal ini berdasar nilai investasi dan perdagangan antardua
negara yang terus menunjukkan tren kenaikan. Berdasar data, investasi
Taiwan ke Indonesia pada 2017 sebesar USD397 juta naik 166% dibandingkan
tahun sebelumnya. Investasi meliputi 530 proyek, hampir 80% di antara
proyek infrastruktur.
Nilai perdagangan juga terus menunjukkan
kenaikan, yakni senilai USD8 miliar pada 2017 atau naik 15% dibanding
tahun sebelumnya. Lebih dari itu, Indonesia juga menjadi penyumbang
tenaga kerja migran untuk Taiwan, yakni mencapai 261 ribu orang atau 38%
dari keseluruhan jumlah pekerja migran di negara itu.
The New Southbound Policy
Inisiatif
the New Soutbound Polici diluncurkan Presiden Tsai Ing Wen pada 2016
lalu. Dia menyebut, dengan the New Soutbound Policy, Taiwan tidak hanya
sebatas berinvestasi, tapi juga membangun kerja sama jangka panjang yang
membawa keuntungan bersama untuk saat ini dan ke depan.
Negara
yang dimaksudkan dalam paket kebijakan ini adalah negara-negara yang
selama ini sudah menjalin kerja sama erat dengan Taiwan, bahkan
menempati peringkat nomor dua dalam konteks kapasitas hubungan
perekonomian. Pada 2017, misalnya, total perdagangan antara Taiwan
dengan negara-negara the New Soutbound sebesar USD110,9 miliar.
Pada
2018, angkanya meningkat 5,7%, yakni mencapai USD117,1 miliar. Pada
periode sama, investasi Taiwan ke negara-negara ini menyentuh USD2,42
miliar, sedangkan sebaliknya investasi ke Taiwan sebesar USD391 juta,
baik 43,3% year on year. Hsin-Huang Michael Hsiao dari Taiwan-Asia
Exchange Fundation (TAEF) menyebut, kebijakan the New Soutbound Policy
merupakan redefinisi kebijakan Go South Policy yang dicanangkan pada
1990 dalam menjalin hubungan dagang dan investasi dengan negara-negara
ASEAN.
“Perubahan ini merefleksikan fakta bahwa multihubungan
yang terjalin di antara masyarakat Taiwan dengan negara-negara tetangga
sudah pada taraf matang, dan the New Soutbound Policy menjadi katalis
hubungan-hubungan yang sudah terjalin baik tersebut,” ujar dia. Hsiao
melihat, kebijakan the New Soutbound yang fokus pada inovasi industri,
kerja sama kesehatan dan supply chains, pengembangan talent, kerja sama
pertanian, forum bersama, dan platform pertukaran generasi muda sebagai
langkah strategis.
“Rasionalisasi kebijakan ini bukan sekadar diplomasi uang, tapi juga
kerja sama pemerintah yang jujur dan pengembangan pengalaman serta
sumber daya dengan rekan Taiwan di kawasan untuk menyediakan solusi
masalah yang ada dan menghadapi persoalan mendatang,” katanya.
Anggota
BKSAP DPR RI, Rofi Munawar sambut baik keputusan Dewan HAM PBB yang
telah mengadopsi rancangan resolusi untuk memperkuat kehadiran di
wilayah Palestina yang diduduki Israel. Foto/Istimewa
JAKARTA
- Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar menyambut baik
keputusan Dewan HAM PBB yang telah mengadopsi rancangan resolusi untuk
memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina yang diduduki Israel.
Rancangan resolusi itu setujui pada pekan lalu.
“Kita
mengapresiasi dan mendukung langkah Dewan HAM yang telah memberikan
penegasan akan memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina. Mengingat
kekejaman dan perilaku tentara Israel selama ini telah banyak melanggar
Hak Azasi Manusia rakyat Palestina," kata Rofi dalam siaran pers yang
diterima Sindonews pada Senin (25/3).
Dalam resolusinya, Dewan
HAM telah meminta Komisaris Tinggi HAM PBB untuk memperkuat kehadiran di
wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang terisolasi.
Sementara itu disaat yang bersamaan, penyelidikan PBB menegaskan bahwa
pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang yang
menewaskan puluhan warga Palestina dan melukai lebih dari 6.100
penindasan protes mingguan di Gaza selama setahun terakhir.
“Dengan
hadirnya resolusi ini diharapkan PBB dapat lebih berperan sentral dalam
menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap warga Palestina dari
kesewenangan tentara Israel," ucapnya.
Rofi kemudian berharap
resolusi ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan serius oleh PBB.
Disisi lain, dirinya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk
bersungguh-sungguh mengawal hasil resolusi ini sebagai bentuk dukungan
nyata terhadap pemerintah Palestina.
“Resolusi ini juga semakin
menegaskan berbagai keputusan resolusi sebelumnya terkait Israel, bahwa
apa yang terjadi di Palestina adalah kekejaman yang terjadi terus
menerus sejak tahun 1948. Mereka tertindas dan terusir dari tanah mereka
sendiri,” tukasnya.
Mahasiswa membakar ban di jalan masuk
utara Ramallah, Tepi Barat, selama protes untuk menentang pembunuhan
orang Palestina oleh tentara Israel. (WAFA Images / Baha Nasr)
Ramallah, Palestina (CB) - Presiden Palestina mengutuk
peningkatan penindasan oleh tentara Israel terhadap tahanan Palestina di
berbagai penjara Israel, terutama penindasan oleh Dinas Penjara Israel
(IPS) terhadap tahanan Palestina di Penjara An-Naqab (Negev) di wilayah
gurun Israel Selatan.
Presiden Palestina menganggap Pemerintah Perdana Menteri Benjamin
Netanyahu bertanggung-jawab penuh atas nyawa para tahanan, dan mengecam
tindakan terhadap tahanan Palestina serta mencapnya pelanggaran terhadap
hukum kemanusiaan internasional dan Konvensi Keempat Jenewa.
Penjaga penjara Israel pada Ahad malam (24/3) menyerang tahanan
Palestina di Penjara Israel An-Naqab di Israel Selatan, sehingga melukai
lebih dari 25 orang, termasuk dua orang yang menderita luka parah.
Umat Muslim Palestina shalat di Bab Ar-Rahma, meskipun Israel berusaha melarang mereka menggunakan tempat itu.
Al-Quds (CB) - Polisi Israel pada Ahad (24/3) menahan seorang
perempuan, setelah ia meninggalkan Masjid Kubbah Ash-Shakhrah (Dome of
the Rock) di Kompleks Masjid Al-Aqsha di Kota Tua Al-Quds (Jerusalem),
kata sejumlah saksi mata.
Mereka mengatakan kepada koresponden Kantor Berita Palestina, WAFA, yang
dipantau Antara di Jakarta, Senin malam, polisi menahan Sima Dkeidek
setelah memburu dia ketika wanita itu berada di daerah tempat shalat Bab
Ar-Rahma di dalam kompleks tempat suci yang dikelilingi tembok. Di sana
ia berbicara mengenai sejarah daerah tersebut dan Masjid Al-Aqsha
secara umum.
Israel berusaha menghalangi umat Muslim menggunakan tempat shalat Bab
Ar-Rahma, yang menjadi bagian dari Kompleks Masjid Al-Aqsha, tempat suci
ketiga umat Muslim setelah Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi
di Madinah.
Umat Muslim Palestina membangkang terhadap larangan Israel, dan shalat di Bab Ar-Rahma (Golden Gate), setiap waktu.
Sebelumnya, Sima berpidato mengenai sejarah daerah tersebut dan Masjid Al-Aqsha secara umum.
Polisi pada malam sebelumnya juga membebaskan seorang penjaga Masjid Al-Aqsha, setelah menahan dia selama satu hari.
Saed Salaymeh, yang bekerja sebagai penjaga Masjid Al-Aqsha untuk
Departemen Waqaf Islam, yang bertanggung-jawab atas Masjid Al-Aqsha,
dibebaskan dengan jaminan 1.500 dolar AS dan diperintahkan kembali untuk
diinterogasi pada Ahad, setelah ia menolak untuk menandatangani peritah
yang melarang dia berada di Masjid tersebut untuk masa tertentu.
Polisi Israel, dalam upaya untuk memberlakukan kekuasaannya atas Masjid
Al-Aqsha, telah melarang banyak penjaga, tokoh agama dan perempuan
berada di dalam Kompleks Masjid Al-Aqsha selama beberapa hari dan pekan
dengan bermacam dalih.
Dokumen foto pengunjuk rasa Palestina melemparkan batu ke arah pasukan Israel di Tepi Barat. (REUTERS/Mohamad Torokman )
Ramallah (CB) - Penjaga penjara Israel pada Minggu malam (24/3)
menyerang tahanan Palestina di penjara militer Israel Selatan, Naqab,
dan melukai puluhan orang.
Ketua Komisi Urusan Penjara (PAC) Qadri Abu Baker mengatakan penjaga
penjara Israel menindas tahanan Palestina di Penjara An-Naqab, yang juga
dikenal sebagai Penjara Ktzi'ot, dan melukai lebih dari 25 tahanan,
termasuk dua yang menderita luka parah.
Abu Baker menambahkan 15 korban tewas, termasuk Islam Yusri Weshabi dan
Odai Adel Salem --yang menderita luka parah-- dipindahkan ke Rumah Sakit
Israel, Suruka untuk diobati, demikian laporan Kantor Berita Palestina,
WAFA --yang dipantau Antara di Jakarta, Senin malam. Ia menyatakan
seorang pengacara PAC akan mengunjungi rumah sakit itu untuk memeriksa
kondisi kesehatan korban.
Dinas Penjara Israel (IPS) Sabtu malam memukuli tahanan Palestina di
beberapa bagian Penjara An-Naqab dan menembakkan gas air mata ke arah
mereka setelah dua penjaga ditikam oleh tahanan di penjara yang sama.
Setelah dugaan serangan penikaman tersebut, PAC mengkonfirmasi tahanan
di bagian empat Penjara An-Naqab diserang dan dipaksa ke luar ruangan
dalam kondisi dingin sepanjang malam.
Pada Minggu pagi, PAC menyatakan penjaga penjara Israel secara
provokatif memaksa tahanan keluar dari sel mereka di bagian tiga dan
empat penjara itu, dengan alasan mereka melakukan pemeriksaan, sehingga
terjadi pertengkaran. Selama pertengkaran tersebut, beberapa tahanan
menikam dua penjaga penjara sebagai pembalasan terhadap satu serangan.
Ilustrasi Kubah Batu di kompleks masjid Al Aqsa, Yerusalem. (Anadolu Agency/Mostafa Alkharouf)
Jakarta, CB -- Raja Yordania, Abdullah II, langsung membatalkan rencana kunjungannya ke Rumania pada hari ini. Keputusan itu diambil karena Perdana Menteri Rumania, Viorica Dancila, berencana memindahkan kedutaan besar negaranya di Tel Aviv, Israel ke Yerusalem.
"Raja
memutuskan membatalkan kunjungan ke Rumania yang seharusnya dilakukan
hari ini sebagai bentuk solidaritas terhadap Yerusalem," demikian
pernyataan Kerajaan Yordania, seperti dilansir AFP, Senin (25/3).
Raja
Abdullah II yang negaranya merupakan Penjaga Yerusalem berulang kali
menyatakan status kota itu adalah kunci untuk mencapai perdamaian antara
Palestina dan Israel. Satu-satunya cara, menurut dia, adalah mendirikan
negara Palestina berdampingan dengan Israel.
Pekan lalu,
Raja Abdullah menyatakan masalah Yerusalem adalah hal yang tidak bisa
ditawar bagi Yordania. Sedangkan parlemen Yordania mendesak supaya
negara itu mengusir duta besar Israel karena negara itu berulang kali
menduduki Yerusalem.
Yordania adalah satu-satunya negara di Jazirah Arab yang meneken
perjanjian damai dengan Israel. Namun, sebagian warganya yang merupakan
pengungsi Palestina menentang keputusan itu.
Israel menyatakan
berharap seluruh Kota Yerusalem menjadi ibu kota mereka. Sedangkan
Palestina berharap bagian timur Yerusalem akan menjadi ibu kota masa
depan mereka.
Pengumuman Dancila dilakukan sebelum konferensi
tahunan Komite Urusan Publik Israel Amerika (AIPAC), sebuah lembaga lobi
pro-Israel yang berpengaruh, sekaligus hari dimana Perdana Menteri
Israel Benjamin Netanyahu memulai kunjungan ke Washington untuk hadir
dalam AIPAC dan bertemu Presiden AS Donald Trump.
Meskipun demikian, janji Dancila itu kemungkinan terhambat sejumlah hal.
Misalnya, terkait kepemimpinan Rumania di Uni Eropa, yang masih
mengakui bahwa Yerusalem sebagai wilayah pendudukan Israel.
Selain
itu, Presiden Rumania Klaus Iohannis menentang tindakan Dancila itu
sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia mengatakan bahwa dalam
kasus apa pun, perubahan semacam itu akan membutuhkan persetujuan
presiden.
Meskipun demikian, janji PM Rumania itu kemungkinan
terhambat sejumlah hal. Misalnya, terkait kepemimpinan Rumania di Uni
Eropa, yang masih mengakui bahwa Yerusalem sebagai wilayah pendudukan
Israel.
Selain
itu, Presiden Rumania Klaus Iohannis menentang tindakan Dancila itu
sebagai pelanggaran hukum internasional. Dia mengatakan bahwa dalam
kasus apa pun, perubahan semacam itu akan membutuhkan persetujuan
presiden.
Tell
Mama mengatakan, kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim telah
melonjak di seluruh Inggris, setelah serangan teror Selandia Baru.
Foto/Istimewa
LONDON
- Tell Mama, sebuah LSM yang mendokumentasikan insiden Islamofobia di
Inggris mengatakan, kejahatan berbasis kebencian terhadap Muslim telah
melonjak di seluruh Inggris, setelah serangan teror Selandia Baru.
Dalam
sebuah laporan yang dirilis pekan lalu, Tell Mama mengatakan bahwa
kejahatan kebencian anti-Muslim meningkat 593 persen di Inggris dalam
pekan pertama, setelah penembakan di Christchurch di mana 50 jemaah
Muslim tewas oleh seorang teroris sayap kanan.
"Ini menunjukkan
bahwa beberapa orang melihat Muslim sebagai permainan adil untuk
kebencian dan sekarang jelas bahwa kita memiliki ideologi kebencian yang
berkelanjutan dan terus-menerus yang berfokus pada Muslim," kata Iman
Atta, direktur Tell Mama.
“Muslim
di Selandia Baru terbunuh dan Muslim Inggris merasakan kemarahan
orang-orang fanatik. Itu jahat," sambungnya, seperti dilansir Anadolu
Agency pada Selasa (26/3).
Menurut kelompok pemantau itu, 95
insiden dilaporkan antara 15 Maret, hari serangan Selandia Baru, dan 21
Maret. Sekitar 85 insiden, 89 persen dari total, secara langsung merujuk
pada serangan Selandia Baru dan menampilkan gerakan yang menirukan
senjata api ditembakan kepada Muslim.
Muslim
di London utara, Southampton dan Oxford telah melaporkan pelecehan
verbal yang diarahkan kepada mereka, termasuk gerakan intimidasi yang
meliputi gerakan senjata dan suara-suara peluru. Dalam insiden pelecehan
verbal lainnya, umat Islam diberi tahu bahwa "Anda harus ditembak" dan
bahwa "Muslim harus mati".
Mayoritas serangan dilakukan secara
langsung daripada online dan menurut Tell Mama, pelaku yang melakukan
serangan ini percaya bahwa mereka tidak akan ditangkap dan karena
keberanian serangan tersebut, mereka tidak khawatir tentang konsekuensi
dari apa yang telah mereka lakukan.
Presiden
Turki, Recep Tayyip Erdogan sebut Turki akan membawa masalah pengakuan
Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan ke
PBB. Foto/Reuters
ANKARA
- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Turki akan membawa
masalah pengakuan Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel atas
Dataran Tinggi Golan ke PBB.
Erdogan adalah salah satu pihak yang
menentang rencana pengakuan AS atas Dataran Tinggi Golan, dengan
mencatat bahwa legitimasi pendudukan Dataran Tinggi Golan tidak dapat
diizinkan.
"Pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Dataran
Tinggi Golan adalah "hadiah" bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin
Netanyahu menjelang pemilihan parlemen yang ditetapkan akan digelar pada
April," ucap Erdogan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (25/3).
Sementara
itu, sebelumnya Trump diklaim akan menandatangani dekrit yang mengakui
kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Klaim ini disampaikan
Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, kemarin.
Menurut Katz, Trump akan meneken dekrit sembari menjamu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.
"Besok,
Presiden Trump, di hadapan PM Netanyahu, akan menandatangani dekrit
yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan. Hubungan Israel-AS lebih
dekat dari sebelumnya," tulis Katz di Twitter, kemarin.
Teheran, Iran (CB) - Asisten Senior Menteri Luar Negeri Iran
Urusan Politik Khusus Jaberi Ansari menegaskan bahwa semua pasukan
pendudukan asing mesti keluar dari wilayah Suriah.
Di dalam satu pernyataan kepada Kantor Berita Republik Islam Iran
(IRNA), Jaberi Ansari menyatakan tentara AS dan yang lain yang digelar
di wilayah Suriah sebagai pasukan pendudukan yang menyediakan pelindung
dan dukungan organisasi teroris mesti keluar dari wilayah Suriah, kata
Kantor Berita Suriah, SANA, yang dipantau Antara di Jakarta, Senin
malam.
Sebelumnya, Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari bertemu
dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres di New York dan
memberitahu dia mengenai pendirian Republik Arab Suriah dalam menolak
dan mengutuk pernyataan Presiden AS Donald Trump.
Trump telah menyampaikan keinginannya untuk "mengakui Kedaulatan Israel"
atas Dataran Tinggi Golan, tanah Suriah yang diduduki Israel.
Al-Jaafari menegaskan pemerintah AS tak memiliki hak atau kekuasaan
untuk memutuskan nasib Dataran Tinggi Golan dan setiap tindakan AS yang
berisi serangan terhadap hak Republik Arab Suriah dalam merebut kembali
tanah yang diduduki dan menerapkan kedaulatannya atas tanah tersebut
adalah perbuatan tidak sah dan tak memiliki dampak serta adalah
pelanggaran terhadap kewajiban AS mengenai ketentuan Piagam PBB dan
hukum internasional.
Dalam konteks itu, Al-Jaafari menyatakan PBB telah menegaskan melalui
berbagai resolusi terkait oleh Sidang Majelis Umum dan Resolusi No. 497
Dewan Keamanan pada tahun 1981 bahwa Dataran Tinggi Golan adalah wilayah
Suriah yang diduduki dan setiap tindakan yang dilakukan oleh penguasa
pendudukan Israel terhadap tanah yang diduduki itu batal dan tidak sah
dan semuanya tidak memiliki dampak hukum apa pun.
Berkaitan dengan embargo ekonomi yang dijatuhkan oleh AS dan negara
Barat atas Iran, Jaberi Ansari menyatakan pengalaman Iran selama empat
dasawarsa terakhir ini telah membuktikan bahwa Iran memiliki kemampuan
unik yang akan melayani negeri tersebut.
