CUPUMA

Rabu, 20 Maret 2019

Pelaku Teror di Selandia Baru Disebut Punya 3 Sasaran

Proses pemakaman korban penembakan di Selandia Baru. (REUTERS/Jorge Silva)

Jakarta, CB -- Menurut hasil penyelidikan Kepolisian Selandia Baru, pelaku teror penembakan pada 15 Maret lalu, Brenton Tarrant (28) ternyata mempunyai tiga sasaran saat beraksi di Kota Christchurch. Beruntung polisi berhasil menangkapnya sehingga jumlah korban tidak bertambah.

Kabar itu disampaikan oleh Komisioner Kepolisian Selandia Baru, Mike Bush. Menurut dia, Tarrant yang berasal dari Australia memang sudah mempersiapkan serangan itu sejak tiga bulan sebelumnya.

"Nyawa berhasil diselamatkan," kata Bush tanpa merinci target ketiga itu, seperti dilansir CNN, Rabu (20/3).

Aksi teror yang dilakukan Tarrant terjadi di dua masjid di Kota Christchurch pada 15 Maret. Yakni Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Dia menggunakan senapan serbu AR-15 dalam aksinya. Tarrant merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya. Tarrant berhasil ditangkap setelah menyerang Masjid Al Noor, ketika hendak pergi menggunakan mobil.

Bush menyatakan tidak mengungkap sasaran lain Tarrant demi menghindari kekhawatiran masyarakat. Menurut dia, Tarrant menyiapkan lima senjata saat beraksi, dua di antaranya sudah diubah menjadi semi otomatis. Beberapa di antaranya dibeli dari toko senjata di kota itu.

Hari ini proses pemakaman jenazah korban penembakan itu dimulai. Mereka yang dikebumikan pertama kali adalah pasangan ayah dan anak asal Suriah, Khaled Mustafa (44) dan Hamza Mustafa (15).

Mereka dimakamkan di blok khusus Muslim di taman pemakaman Memorial, Kota Christchurch. Bush menyatakan polisi sampai saat ini baru memulangkan 21 jenazah dari 50 korban meninggal dalam peristiwa itu.

Juru Bicara Dewan Kota Christchurch, Jocelyn Ritchie, mengatakan tidak seluruh jasad korban akan dimakamkan di Christchurch karena sebagian keluarga memilih memulangkannya ke negara asal.

Bush menyatakan mereka bisa memahami mereka harus segera menyelesaikan autopsi untuk menghormati ketentuan dalam agama Islam terkait pengurusan jenazah. Sebab, dalam Islam sebuah jasad harus dimakamkan paling lama 24 jam sejak yang bersangkutan meninggal. Sebelum dikebumikan, jenazah itu akan dimandikan, dikafani, kemudian disalatkan.

Jumlah korban meninggal dalam kejadian itu mencapai 50 orang. Sedangkan korban luka tercatat juga 50 orang.

Salah satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul Hamid.

Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya.

Tarrant menyatakan tidak mengajukan keberatan atas seluruh dakwaan. Persidangan lelaki Australia itu bakal dilanjutkan pada 5 April mendatang, dan kemungkinan besar dia bakal menghadapi dakwaan berlapis.

Credit cnnindonesia.com

Otoritas Selandia Baru selidiki kemungkinan pelaku lain penembakan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) bersama Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters memberikan konferensi pers usai pertemuan bilateral disela Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu (20/3/2019). Pertemuan bilateral tersebut membahas terkait peristiwa penembakan di dua masjid kota Christchurch serta kerja sama antara kedua negara. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Jakarta (CB) - Otoritas Selandia Baru masih menyelidiki kemungkinan tersangka lain yang terlibat dalam aksi teror di dua masjid di Kota Christchurch, setelah menangkap pria berkewarganegaraan Australia yang melakukan penembakan massal tersebut.

Brenton Tarrant (28) diketahui melakukan aksinya sendiri dengan menggunakan lima senjata api untuk menyerang Masjid Al Noor dan Masjid Linwood di Kota Christchurch. Insiden berdarah ini mengakibatkan 50 korban meninggal dunia dan 20 orang lainnya terluka.

“Secara pribadi saya melihat pelaku melakukan setiap aksinya sendiri, dan sangat sulit bagi kami untuk mencari tahu bagaimana dia melakukan hal itu,” kata Wakil Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Negeri Selandia Baru Winston Peters usai pertemuan bilateral dengan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di sela-sela Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu.

Otoritas Selandia Baru, menurut Peters, berharap dapat menemukan orang-orang yang mungkin bekerjasama dengan Tarrant dalam pengungkapan kasus ini.

Orang-orang tersebut, ia melanjutkan, bisa saja ikut mendukung aksi Tarrant yang sejauh ini diketahui dilatarbelakangi prinsip supremasi kulit putih (white supremacy).

“Bukan berarti orang-orang itu tidak memiliki pemikiran yang sama dengannya---idiot, dan pengecut,” tutur Peters.

Peters menggambarkan peristiwa penembakan yang terjadi pada 15 Maret lalu sebagai pukulan bagi negaranya.

Sebagai tanggapan atas serangan tersebut, Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern telah menyatakan akan mengubah aturan kepemilikan senjata bagi warga sipil.

Perubahan aturan tersebut, menurut Peters, akan dibahas dalam parlemen Selandia Baru segera setelah seluruh korban tewas dimakamkan dan korban terluka pulih seperti sedia kala.

Credit antaranews.com

Australia Desak Erdogan Tarik Ucapan Soal Teror Selandia Baru

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (Reuters/David Gray)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, tidak terima dengan pernyataan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, yang menyinggung soal sentimen anti-Islam dalam aksi teror penembakan di Kota Christchurch, Selandia Baru. Dia mengancam akan mempertimbangkan untuk meninjau ulang hubungan Negeri Kanguru dengan Turki jika pernyataan itu tidak dicabut.

"Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, menurut saya sangat menyinggung bangsa Australia dan sangat ceroboh di waktu yang sensitif seperti saat ini," kata Morrison, seperti dilansir AFP, Rabu (20/3).

Morrison menyatakan dia sudah memanggil Duta Besar Turki untuk Australia, guna meminta klarifikasi. Dia menyatakan enggan menerima permintaan maaf dari sang diplomat.

"Saya berharap dan telah meminta supaya pernyataan ini diklarifikasi dan ditarik," ujar Morrison.

Sedangkan Perdana Menteri Selandia Baru, Jacinda Ardern, enggan menanggapi terlalu jauh pernyataan Erdogan. Namun, dia mengatakan Wakil PM, Winston Peters, akan melawat ke Turki untuk menyampaikan sikap mereka.

"Wakil perdana menteri akan mengkonfrontasi pernyataan itu di Turki. Dia akan menyelesaikannya secara tatap muka," kata Ardern.

Dalam ajang kampanye pemilihan kepala daerah di Antalya, Erdogan menayangkan rekaman teror penembakan di Selandia Baru yang dilakukan warga Australia Brenton Tarrant, dengan alasan sebagai pengingat akan propaganda anti-Islam. Erdogan turut menyitir isi manifesto Tarrant yang ditulis sebelum beraksi yang menyatakan hendak mengusir bangsa Turki dari Eropa.

Erdogan mengancam bakal memerangi pihak-pihak yang hendak menebar teror anti-Islam di Turki. Dia juga menyinggung soal peristiwa Pertempuran Gallipoli pada 1915 dalam Perang Dunia I.

Saat itu pasukan Kekhalifahan Ottoman menaklukkan pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang hendak menguasai kota itu. Tercatat ada delapan ribu pasukan Australia meninggal dalam pertempuran itu.

Erdogan menyatakan warga asing yang hendak menebar teror anti-Islam bakal menghadapi nasib sama seperti pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru dalam pertempuran Gallipoli.

Credit cnnindonesia.com

Menlu Selandia Baru menuju Turki untuk tanggapi komentar Erdogan

Seorang wanita menangis di dekat Masjid Al Noor di Christchurch, Selandia Baru, Minggu (17/3/2019). ANTARA FOTO/REUTERS/Jorge Silva/pras.

Christchurch (CB) - Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern pada Rabu mengatakan bahwa Menteri Luar Negeri Winston Peters akan pergi ke Turki untuk "menanggapi" komentar yang dikeluarkan oleh Presiden Turki Tayyip Erdogan mengenai pembunuhan sekitar 50 orang di masjid-masjid di Christchurch.

Warga Australia Brenton Tarrant (28), seorang tersangka supremasi kulit putih, didakwa melakukan pembunuhan pada Sabtu, setelah seorang pria bersenjata melepas tembakan di dua masjid pada waktu shalat Jumat.

Erdogan -- yang sedang berusaha menghidupkan dukungan bagi partai AK, yang berakar-Islami untuk pemilihan daerah pada 31 Maret-- mengatakan Turki akan memberi perhitungan kepada tersangka apabila Selandia Baru tidak melakukannya.

Komentar tersebut disampaikan dalam kampanye dengan menyertakan tayangan rekaman penembakan yang diduga disebarkan di Facebook oleh pria bersenjata itu.

Ardern mengatakan Peters akan meminta penjelasan penting.

"Wakil perdana menteri kami akan menentang komentar tersebut di Turki," kata Ardern kepada wartawan di Christchurch. "Dia akan di sana untuk mencatat langsung, berhadap-hadapan."

Peters sebelumnya mengecam penyiaran rekaman penembakan yang disebutnya dapat membahayakan warga Selandia Baru di luar negeri

Selain campur tangan Peters, inti sari dari manifesto Tarrant kembali ditayangkan sekilas dalam kampanye Erdogan pada Selasa, termasuk gambar saat pria bersenjata itu memasuki salah satu masjid dan menembaki sambil mendekati pintu.

Sementara itu Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan dia memanggil Duta Besar Turki untuk suatu pertemuan dan pada kesempatan tersebut meminta komentar Erdogan dihapus dari lembaga penyiaran negara Turki.

"Saya akan menunggu untuk melihat tanggapan dari pemerintah Turki sebelum mengambil tindakan lebih lanjut, tetapi dapat saya sampaikan kepada Anda bahwa semua pilihan telah tersedia," kata Morisson kepada para wartawan di Canberra.

Morisson mengatakan bahwa dubes Turki untuk Australia dijadwalkan mengadakan rapat dengan anggota pemerintahan Erdogan pada Rabu, sebagaimana diberitakan Reuters.

Morisson mengatakan bahwa Canberra juga mempertimbangkan ulang untuk membuat peringatan perjalanan bagi warga Australia yang merencanakan perjalanan ke Turki.

Hubungan antara Turki, Selandia Baru dan Australia pada umumnya baik. Ribuan warga Australia dan Selandia Baru setiap tahun bepergian ke Turki untuk mengadakan doa kenangan perang.

Lebih seabad lampau, ribuan tentara dari Pasukan Australia dan Selandia Baru (ANZAC) berjuang di luar negeri, tepatnya di pesisir sempit di Gallipoli dan malangnya, merenggut 130.000 nyawa.

Kawasan tersebut menjadi situs peziarahan untuk menghormati mereka bersemanyam di pemakaman yang berjarak setengah lingkar bumi, pada peringatan hari ANZAC setiap 25 April.

Credit antaranews.com

Erdogan Minta Pelaku Penembakan di Christchurch Dihukum Mati

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengecam pernyataan Penasehat Keamanan AS, John Bolton, agar negaranya melindungi pasukan milisi Kurdi YPG pasca penarikan pasukan AS dari Kota Manbij, Suriah. Reuters.

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta Selandia Baru menerapkan hukuman mati bagi teroris penembakan di Christchurch.
Erdogan juga memperingatkan Turki akan membalas aksi pelaku jika Selandia Baru tidak menghukum mati.
Terdakwa teroris, Brenton Tarrant, warga Australia berusia 28 tahun, didakwa dengan pasal pembunuhan pada Sabtu kemarin setelah dirinya menyerang dua masjid di Christchurch saat salat Jumat.

"Anda membunuh 50 saudara kami dengan kejam. Anda akan membayar untuk ini. Jika Selandia Baru tidak membalas aksi Anda, kami tahu bagaimana membuat Anda membayar dengan satu atau lain cara," kata Erdogan mengancam pelaku, dikutip dari Reuters, 20 Maret 2019.

Erdogan juga menyatakan Turki membuat kesalahan karena menghapus hukuman mati 15 tahun yang lalu. Dia mengatakan Selandia Baru harus membuat pengaturan hukum sehingga pelaku teror Christchurch dapat menghadapi hukuman mati.
"Jika parlemen Selandia Baru tidak membuat keputusan ini, saya akan terus berdebat dengan mereka terus-menerus. Tindakan yang perlu perlu diambil," katanya.

Ringkasan dari manifesto Brenton ditampilkan di layar pada rapat umum Erdogan Selasa kemarin, beserta cuplikan singkat pria bersenjata itu memasuki salah satu masjid dan menembak ketika dia mendekati pintu masjid.
Erdogan mengatakan, menurut manifesto, pelaku penembakan di Christchurch mengeluarkan ancaman terhadap Turki dan presidennya, serta ingin mengusir orang-orang Turki dari wilayah barat laut Turki, Eropa.

Credit tempo.co

Erdogan: kita harus tolak xenofobia, Islamfobia

Pengunjuk rasa membawa poster menentang kekerasan dan xenofobia di luar gedung pengadilan di Johannesburg, Afrika Selatan, saat empat terdakwa disidang atas pembunuhan seorang warga Mozambik. Sejumlah gambar yang memperlihatkan sejumlah pria memukuli dan menusuk warga Mozambik Emmanuel Sithole di siang hari bolong disiarkan di harian lokal da memicu seruan kepada polisi untuk melakukan tindakan lebih untuk melindungi para imigran. (REUTERS/Mike Hutchings)

Washington (CB) - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada Selasa (19/3) mendesak Barat agar bangkit melawan rasisme, xenofobia dan Islamfobia setelah serangan teroris di Selandia Baru.

Di dalam satu artikel yang disiarkan di surat kabar Washington Post, Erdogan mengatakan setelah pembantaian di Christchurch, Barat memiliki "tanggung-jawab tertentu".

"Pemerintah dan masyarakat Barat harus menolak normalisasi rasisme, kebencian kepada orang asing dan Islamfobia, yang telah meningkat dalam beberapa tahun belakangan ini," kata Erdogan sebagaimana dikutip Kantor Berita Turki, Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu siang. "Penting untuk menegaskan bahwa ideologi pelintiran, seperti anti-Semitsme, meningkat jadi kejahatan terhadap umat manusia."

Sedikitnya 50 orang Muslim wafat ketika seorang tersangka teroris menembaki orang yang sedang Shalat Jumat di Masjid An-Nur dan Linwood di Christchurch.

Brenton Harrison Tarrant, warga Australia yang berusia 28 tahun, didakwa melakukan pembantaian.

"Kita harus mengungkapkan pada semua aspek mengenai apa yang terjadi dan sepenuhnya memahami bagaimana teroris menjadi radikal dan hubungannya dengan kelompok teroris guna mencegah tragedi pada masa depan," kata Erdogan.

Ia menyatakan semua pemimpin Barat harus belajar dari "keberanian, kepemimpinan dan ketulusan" atas Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern dan merangkul orang Muslim yang tinggal di negerinya.

Pembantaian tersebut disiarkan langsung di media sosial, dan disertai oleh penyiaran pernyataan terbuka yang rasis serta Islamfobi yang juga menyerang Turki dan presidennya.

Erdogan mengatakan ada banyak rujukan sejarah mengenai senjata pembunuh dan dalam pernyataan terbuka. "Jumlah waktu yang ia sebutkan mengenai Turki dan diri saya mengundang perhatian dan pertimbangan yang lebih dalam."

Tarrant berusaha mensahkan pandangannya dengan menyimpangkan sejarah dunia, kepercayaan Kristen dan berusaha menyebar benih kebencian di kalangan umat manusia, kata presiden Turki itu.

"Sebagai seorang pemimpin yang telah berulangkali menegaskan bahwa terorisme tak memiliki agama, bahasa atau ras, saya dengan tegas menolak setiap upaya untuk mengaitkan serangan teroris pekan lalu dengan ajaran, moral atau ujaran Kristen," katanya. "... Apa yang terjadi di Selandia Baru adalah produk beracun ketidak-tahuan dan kebencian."

Erdogan menyamakan ideologi penyerang Christchurch dengan kelompok teror Da'esh, yang menyerukan "penaklukan" Istanbul seperti Tarrant berjanji di dalam pernyataan terbukanya untuk membuat kota Turki itu "secara benar menjadi milik Kristen lagi".

"Sehubungan dengan ini, kita harus menetapkan bahwa benar-benar tak ada perbedaan antara pembunuh yang membunuh orang yang tak berdosa di Selandia Baru dan mereka yang telah melancarkan aksi teroris di Turki, Prancis, Indonesia dan negara lain," tulis presiden Turki tersebut.

Erdogan berpendapat Islamfobia dan xenofobia diterima dengan kebungkaman di Eropa dan belahan lain dunia Barat.

Credit antaranews.com

Erdogan Pakai Rekaman Teror Selandia Baru di Kampanye Pilkada

Ilustrasi Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan. (Kayhan Ozer/Presidential Palace/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dilaporkan menayangkan rekaman teror penembakan di Selandia Baru sebagai bahan dalam kampanye politik pemilihan umum daerah Antalya. Hal itu memicu protes dari pemerintah Selandia Baru yang sudah meminta supaya rekaman aksi teror itu dihapus dan tidak disebarkan.

Seperti dilansir The Guardian, Selasa (19/3), Erdogan beralasan dia memutar rekaman aksi teror yang dilakukan Brenton Tarrant (28) di Selandia Baru sebagai pengingat akan propaganda anti-Islam. Erdogan turut menyitir isi manifesto Tarrant yang ditulis sebelum beraksi yang menyatakan hendak mengusir bangsa Turki dari Eropa.

"Mereka menguji kita dari jarak 16,500 kilometer, dari Selandia Baru, dengan pesan. Ini bukanlah aksi perorangan, tetapi terorganisir," kata Erdogan dalam orasi politiknya.

Erdogan mengancam bakal memerangi pihak-pihak yang hendak menebar teror anti-Islam di Turki. Dia juga memaparkan peristiwa Pertempuran Gallipoli pada 1915 dalam Perang Dunia I, yakni ketika pasukan Kekhalifahan Ottoman menaklukkan pasukan Inggris, Australia, dan Selandia Baru yang hendak menguasai Istanbul.

"Kami sudah berada di sini seribu tahun, dan akan terus di sini hingga kiamat. Insya Allah. Buyut kalian datang dan pulang dalam peti mati. Saya tidak ragu kalian juga bakal bernasib sama seperti itu," ujar Erdogan.

Dalam manifesto, Tarrant juga menyinggung soal Masjid Hagia Sofia yang sebelum direbut oleh Kekhalifahan Ottoman adalah sebuah gereja. Erdogan juga menggunakan petikan manifesto itu dalam kampanye Partai AK kemarin.

Sikap Erdogan bertolak belakang dengan Wakil Presiden Turki, Fuat Oktay. Dia sudah meminta supaya semua pihak menghentikan memberikan pernyataan yang bernada provokatif terkait serangan teror di Selandia Baru.

"Kita harus mulai menggunakan bahasa lain. Seluruh dunia sudah berhenti menggunakan bahasa provokatif," kata Oktay.

Sikap Erdogan memicu keberatan dari Menteri Luar Negeri Selandia Baru, Winston Peters. Dia menyayangkan sikap Erdogan yang menggunakan rekaman teror dan memberikan pernyataan provokatif, yang dianggap bisa membahayakan warga mereka di luar negeri.

"Hal apapun yang bisa menyebabkan salah paham terhadap negara ini, padahal tersangka juga bukan warga Selandia Baru, membahayakan keselamatan warga kami di Selandia Baru dan luar negeri dan itu tidak adil," kata Peters.

Pemerintah Selandia Baru sudah berupaya keras meminta seluruh perusahaan media sosial, termasuk Facebook, menghapus rekaman aksi keji Tarrant. Peters berharap masyarakat di belahan dunia lain tidak salah paham dengan mereka.

"Kami sudah berdialog dengan negara lain, dan Turki, untuk memastikan tidak ada salah paham terhadap Selandia Baru," ujar Peters.

Erdogan dan Partai AK saat ini sedang disorot karena ekonomi Turki sedang kesulitan karena inflasi tinggi dan menyebabkan pembangunan terhambat.

Aksi teror yang dilakukan Tarrant terjadi di dua masjid di Kota Christchurch pada 15 Maret 2019. Yakni Masjid Al Noor dan Masjid Linwood. Tarrant merekam perbuatannya dan disiarkan langsung melalui akun Facebook-nya.

Insiden terjadi ketika umat Islam setempat sedang bersiap untuk melaksanakan salat Jumat. Jumlah korban meninggal akibat peristiwa itu mencapai 50 orang.

Korban luka dalam kejadian itu juga mencapai 50 orang. Salah satu korban meninggal adalah warga Indonesia, mendiang Lilik Abdul Hamid.

Sedangkan WNI yang menjadi korban luka adalah Zulfirmansyah dan anaknya.

Setelah peristiwa itu terjadi, kepolisian Selandia Baru menangkap empat orang, terdiri dari tiga lelaki dan seorang perempuan. Namun, baru Tarrant yang dijerat dengan dakwaan pembunuhan dan disidangkan.

Credit cnnindonesia.com

Konvoi pengangkut uranium di Brazil diserang kelompok bersenjata

Seorang pria dari suku Uru-eu-wau-wau di desa Alto Jaru di dekat Campo Novo de Rondonia, Brazil. Gambar diambil pada 30 Januari 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/pras.

Jakarta (CB) - Kelompok bersenjata, Selasa, menembaki para anggota konvoi yang mengangkut uranium ke salah satu pembangkit listrik Brazil di jalan pinggiran pantai di Rio de Janeiro, seperti yang diungkapkan kepolisian dan perusahaan pengelola pembangkit tersebut.

Mereka melaporkan bahwa truk yang membawa bahan bakar nuklir beserta pengawalnya diserang saat melintasi kota Frade, sekitar 30 km dari lokasi reaktor di Angra dos Reis.

Polisi yang mengawal konvoi membalas tembakan penyerang, kata polisi. Mereka mengatakan tidak ada yang terluka atau ditangkap dalam insiden tersebut. Kelompok bersenjata itu pun akhirnya melarikan diri.

Eletronuclear, anak perusahaan Centrais Eletricas do Norte do Brasil S.A yang mengelola pembangkit nuklir Angra dalam pernyataan mengatakan, bahwa uranium yang dibawa tersebut tidak berbahaya dan pengirimannya tidak ditunda terkait adanya serangan.

Pihaknya menjelaskan insiden terjadi saat polisi yang mengawal konvoi menyebar di sepanjang jalan untuk berjaga-jaga setelah terdengar suara tembakan di dekatnya. Kemudian kelompok bersenjata itu mulai menembaki sejumlah "batalyon kejut" bersenjata lengkap yang mengawal pengiriman tersebut, demikian informasi Eletronuclear.

Bahan bakar nuklir yang diperlukan di dua reaktor di Brazil yakni Angra 1 dan Angra 2, dihasilkan di instalasi pemerintah di Resende, kota di pedalaman negara bagian Rio de Janeiro yang letaknya 130 km dari Angra dos Reis.

Brazil hanya memproses uranium untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik, di bawah pengawasan Badan Energi Atom Internasional.

Credit antaranews.com

Rusia Tak Sudi Hancurkan Rudal 9M729 yang Diprotes AS

MOSKOW - Rusia tidak sudi menghancurkan Novator 9M729, rudal jarak menengah yang bisa membawa hulu ledak nuklir. Senjata ini diprotes Amerika Serikat (AS), yang dianggap melanggar Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) era Perang Dingin.

Penolakan Moskow untuk menghancurkan senjata itu disampaikan Kementerian Luar Negeri setempat hari Selasa.

Pemerintah AS pada bulan lalu mengatakan bahwa pihaknya akan menarik diri dari Perjanjian INF dalam tempo enam bulan kecuali Moskow mengakhiri apa yang dikatakan Washington sebagai pelanggaran pakta tahun 1987 tersebut.

Rusia membantah melanggar perjanjian itu dan menuduh balik AS-lah yang melanggar perjanjian pencegah perang nuklir tersebut. Sebagai respons atas keputusan AS, Rusia juga mengumumkan penangguhan perjanjian itu.

"Kami tidak dapat menghancurkan kompleks (rudal) 9M729, yang telah dinyatakan Washington melanggar perjanjian tanpa alasan apa pun," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam sebuah pernyataan di situs webnya, seperti dikutip Reuters, Rabu (20/3/2019).

Rudal Novator 9M729 oleh NATO dinamai sebagai SSC-8.

Dalam sebuah komentar sebelum Forum Perlucutan Senjata Jenewa, kementerian itu mengatakan usulan Rusia untuk mempertahankan Perjanjian INF 1987 tetap berlaku. "Tapi kita tidak akan mengetuk pintu yang tertutup," kata kementerian tersebut.

Pentagon pada minggu lalu mengumumkan bahwa AS akan memulai produksi awal suku cadang untuk sistem rudal jelajah yang diluncurkan di darat. Sistem rudal itu adalah senjata dilarang Perjanjian INF.

Credit sindonews.com

Bahas Korut, Bos Intelijen AS Sambangi Korsel

SEOUL - Kepala intelijen Amerika Serikat (AS) dilaporkan mengunjungi Korea Selatan (Korsel). Kunjungan ini terjadi beberapa minggu setelah runtuhnya KTT kedua antara AS dengan Korea Utara (Korut).

Menurut sumber pemerintah, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats tiba di Pangkalan Udara Osan, selatan Seoul, pada Selasa malam seperti disitir dari kbs.co.kr, Rabu (20/3/2019).

Jadwal kepala intelijen AS di Seoul belum dikonfirmasi tetapi Coats diperkirakan akan bertemu dengan rekannya dari Korsel, Direktur Dinas Intelijen Nasional Korsel Suh Hoon, bersama dengan para pejabat senior lainnya.

Coats dan pejabat Korsel kemungkinan akan membagikan penilaian mereka tentang gerakan Korut dan situasi saat ini setelah pertemuan puncak yang gagal.

Korut dilaporkan telah membangun kembali fasilitas peluncuran roket yang sebagian dibongkar setelah KTT Trump-Kim di Singapura tahun lalu. Ini menunjukkan bahwa rezim Korut berusaha menggunakan persenjataannya sebagai pengungkit dengan Washington.

Meski begitu, AS juga telah mengemukakan sikap garis kerasnya dengan berbicara tentang perlunya Korut untuk meninggalkan senjata biologis dan kimianya - di samping keprihatinan utama senjata nuklir dan rudal balistik jarak jauh - untuk setiap sanksi pemberian sanksi kepada menjadi mungkin.

Diwartakan juga sebelumnya Korut sedang mempertimbangkan untuk menunda pembicaraan dengan AS dan mungkin memikirkan kembali larangan uji coba rudal dan nuklir kecuali Washington membuat konsesi. Hal itu diungkapkan oleh seorang diplomat senior Korut.

Wakil Menteri Luar Negeri Korut, Choe Son-hui, menyalahkan pejabat tinggi AS atas gagalnya KTT antara Pemimpin Korut Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump bulan lalu di Hanoi.

"Kami tidak berniat untuk memenuhi tuntutan AS (di KTT Hanoi) dalam bentuk apa pun, kami juga tidak mau terlibat dalam negosiasi semacam ini," kata Choe.

Credit sindonews.com

Menlu: kerja sama konkret Indo-Pasifik selaras visi poros maritim

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memberikan sambutan dalam pembukaan Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik di Jakarta, Rabu (20/3/2019). Kegiatan yang diikuti 18 negara anggota Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) tersebut bertujuan meningkatkan kerja sama dan trust building di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia. (ANTARA FOTO/SIGID KURNIAWAN)

Jakarta (CB) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menyampaikan bahwa kerja sama konkret di kawasan Indo-Pasifik selaras dengan visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia.

Pandangan itu disampaikan Menlu RI dalam acara Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik (High Level Dialog on Indo-Pacific Cooperation) yang dibuka oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu.

"Bagi Indonesia, kerangka kerja sama Indo-Pasifik yang inklusif dan transparan yang mempromosikan kerja sama konkret akan selaras dengan visi Indonesia sebagai poros maritim dunia," ujar Retno.

Menurut Menlu Retno, Indonesia berpandangan bahwa kerangka kerja sama yang diperbarui di antara negara-negara di kawasan Indo-Pasifik sangat penting dalam memastikan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama.

"Mengapa hal itu penting? Karena kita menghadapi tantangan keamanan dan ekonomi yang muncul di kawasan Indo-Pasifik dan pada saat yang sama kita memahami bahwa Indo-Pasifik merupakan kawasan strategis sebagai kunci untuk geopolitik," ujar dia.

Menlu RI menambahkan, sebagai negara kepulauan yang terletak di dua samudera (Hindia dan Pasifik) di kawasan Indo-Pasifik, Indonesia ingin mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang damai dan makmur berdasarkan rasa saling percaya, saling hormat, dan semangat kerja sama.

"Untuk itu, kami berharap dialog ini akan dapat memfasilitasi musyawarah interaktif yang dinamis menuju kerja sama yang lebih dalam dan lebih eksklusif antara para pemangku kepentingan di kawasan Indo-Pasifik. Kami berharap dialog ini akan memberikan kesempatan untuk kolaborasi konkret di antara ekonomi-ekonomi di kawasan Indo-Pasifik," ucap Retno.

Delegasi dari 18 negara anggota Pertemuan Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) menghadiri Dialog Tingkat Tinggi tentang Kerja Sama Indo-Pasifik (High Level Dialogue on Indo-Pacific Cooperation) yang digagas Indonesia.

Pertemuan yang dibuka oleh Wapres Jusuf Kalla itu mengangkat tema "Menuju Kawasan yang Damai, Sejahtera, dan Inklusif".

Tujuan pertemuan itu adalah meningkatkan kerja sama dan membangun rasa saling percaya antarnegara di kawasan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia yang mengarah pada kerja sama yang saling menguntungkan berdasarkan pada prinsip-prinsip keterbukaan, transparansi inklusif, dan penghormatan terhadap hukum internasional.

Credit antaranews.com

Tegang dengan Pakistan, India Kerahkan Kapal Induk

NEW DELHI - Angkatan Laut India telah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mengerahkan kapal selam nuklir, kelompok tempur kapal induk dan puluhan kapal angkatan laut lainnya ke Laut Arab Utara. Pengerahan puluhan kapal itu berlangsung di tengah ketegangan dengan Pakistan yang sedang memanas.

Pengerahan puluhan kapal militer itu untuk latihan perang skala besar di lepas pantai India di Laut Arab Utara.

Ketegangan kedua negara bersenjata nuklir itu dipicu serangan bom bunuh diri terhadap konvoi polisi paramiliter India wilayah Kashmir pada 14 Februari 2019. Serangan tersebut menewaskan lebih dari 40 polisi paramiliter dan memicu aksi saling serang kedua negara.

Angkatan Laut India mengatakan serangan pada Februari lalu telah mendorong Angkatan Laut untuk dengan cepat memindahkan kapal-kapalnya ke penyebaran operasional. Pengerahan puluhan kapal itu dimulai sejak hari Minggu.

"Pengerahan itu terdiri dari kapal selam nuklir, kelompok kapal induk INS Vikramaditya dan sejumlah kapal, kapal selam, dan pesawat terbang," bunyi pernyataan Angkatan Laut India, dikutip Bloomberg, Selasa (19/3/2019).

Pernyataan itu juga mencakup rincian tentang mobilisasi militer India setelah serangan teroris. "Sekitar 60 kapal angkatan laut, 12 kapal penjaga pantai dan 60 pesawat terlibat dalam latihan perang TROPEX," lanjut pernyataan itu.

Serangan di Kashmir mendorong India untuk meluncurkan serangan udara terhadap kamp pelatihan di Pakistan milik Jaish-e-Mohammed, sebuah kelompok yang berbasis di Pakistan yang mengklaim serangan bom bunuh diri di Kashmir.

Dalam serangan mendadak yang terpisah, Islamabad mengirim jet tempur untuk menyerang sasaran di India dan menembak jatuh sebuah pesawat Angkatan Udara India di wilayah Kashmir yang dikontrol Pakistan. Seorang pilot India ditangkap, tetapi kemudian dilepaskan lagi.

Abhijit Singh, mantan perwira Angkatan Laut India dan peneliti senior di kelompok think tank Observer Research Foundation di New Delhi mengatakan India mengikuti prosedur operasi standar dan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa dengan memobilisasi kapalnya.

"(Yang) sedang dibuat, Angkatan Laut India berada tepat di depan pintu Pakistan, tetapi tidak seperti itu, itu bukan eskalasi dari pihak India," kata Singh, yang menambahkan bahwa kapal-kapal yang berpartisipasi dalam latihan Angkatan Laut biasanya hanya membawa pasokan dan persenjataan yang minim.

India sebelumnya mengatakan angkatan bersenjatanya dalam kondisi siaga setelah Perdana Menteri Narendra Modi menyalahkan Pakistan atas serangan di Kashmir. Pada saat itu, para pejabat India membantah pernyataan Islamabad bahwa mereka telah mendeteksi dan mengusir kapal selam India dari perairan teritorial.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri India dan seorang juru bicara Angkatan Laut Pakistan tidak dapat segera berkomentar.

Credit sindonews.com

Mengapa Media Gagal Menyajikan Fakta Soal Realita Gaza?

Dalam foto dokumentasi tanggal 14 Mei 2018 ini, petugas medis Palestina dan pengunjuk rasa mengevakuasi seorang pemuda yang terluka selama berlangsungnya protes di perbatasan Jalur Gaza dengan Israel, di sebelah timur Khan Younis, Jalur Gaza. Negara-negara Arab dengan tegas mengutuk pembunuhan lebih dari 50 warga Palestina pada Senin, 14 Mei 2018 dalam protes Gaza.

Foto: AP Photo/Adel Hana, File

Narasi media Barat telah didominasi Israel selama konflik yang 70 tahun.

CB, GLASGOW — Gaza sering dijuluki sebagai sebuah penjara yang terbuka. Salah satu alasan utama mengapa julukan itu muncul adalah karena di wilayah Palestina itu terjadi blokade yang dilakukan oleh Israel dan Mesir, baik di jalur darat, udara, hingga laut.

Gaza, menurut sejumlah kelompok hak asasi manusia tengah di ambang bencana kemanusiaan.

Pada Februari lalu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres menyoroti krisis yang terjadi di wilayah itu, di mana hampir dua juta warga Palestina hidup dalam kemiskinan, akses terbatas untuk kesehatan, pendidikan, bahkan untuk kebutuhan dasar mereka yaitu air dan listrik.

Meski demikian, banyak media yang sering tidak berhasil menceritakan apa yang terjadi sesungguhnya di Palestina.

Sejumlah media pada umumnya tak dapat menyajikan kisah yang dialami warga Palestina dengan akurat, serta empati.

Peran media dalam meliput salah satu masalah internasional ini pun dibahas oleh sejumlah pengamat di Glasgow, Skotlandia beberapa waktu lalu. Aljazeera mewawancarai tiga panelis sebelum acara yang dipandu oleh The Balfour Project dimulai.

“Anda selalu mendapat tekanan khusus saat melaporkan peristiwa di Israel dan Palestina. Itu karena ada kesepakatan media Israel yang intens dan terpadu, selalu,” ujar Sarah Helm, mantan koresponden asing untuk surat kabar Independent Inggris.

Helm menuturkan kesepakatan itu termasuk negosiasi politik Israel yang sangat kuat dan bekerja di setiap tingkatan.

Dia mengakui hal itu bukanlah rahasia dan Israel juga tak akan merahasiakannya.

“Karena surat kabar telah menyetujui tekanan dan bujukan pro-Israel, hasilnya adalah para pembaca tak mendapatkan petunjuk tentang Palestina,” jelas Helm.

Saat ini, kekhawatiran serupa terjadi. Sebagai contoh adalah David Cronin, seorang penulis lepas untuk The Guardian.

Dia pernah mengungkapkan tentang dirinya yang frustrasi terhadap surat kabar Electronic Intifada, di mana dia bertindak sebagai editor asosiasi.

Cronin mengatakan setelah melaporkan tentang kekejaman yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina, surat kabar itu kemudian tidak menginginkannya menulis bahwa laporan itu berasal dari Gaza.

Bahkan, kemudian seorang editor menyarankan kepadanya agar menghindar dari meliput konflik Israel-Palestina.

Para pengunjuk rasa Palestina di dekat perbatasan antara Israel dan Jalur Gaza, bagian timur Gaza, Jumat (22/02/2019).

Laporan dari media Inggris juga mengabaikan sejarah kontekstual konflik antara Palestina dan Israel.

Termasuk di antaranya adalah fakta bahwa tujuh dari 10 warga Gaza menjadi pengungsi setelah kehilangan rumah akibat Israel yang menjajah tanah Palestina pada 1948.

Narasi media Barat telah didominasi Israel selama konflik yang 70 tahun lamanya telah berlangsung tersebut.

Israel dikatakan secara brilian berhasil menawarkan sebuah narasi yang diyakini oleh negara-negara Barat, tanpa menggunakan penilaian objektif.

Sir Vincent Fean, mantan konsul jenderal Inggris di Yerusalem, mengatakan perjuangan yang rumit dan mengakar di Gaza telah mengurangi "selera media Barat".

Pada akhirnya, hal ini membuat mereka memilih untuk mencari berita lain, yang dianggap lebih menarik.

“Selain kelelahan, ada juga fakta bahwa krisis lain di Timur Tengah lebih mengerikan, seperti Suriah dan Yaman," kata Fean.

Pada tahun 2017, Mariam Barghouti, seorang penulis Palestina-Amerika yang berbasis di Ramallah, menulis dalam sebuah kolom untuk Aljazeera.

Ia mengatakan banyak media berfokus kepada reaksi Palestina, namun bukan apa yang dilakukan Israel.

“Ini mengisyaratkan bahwa warga Palestina melakukan pelanggaran padahal sebenarnya mereka membela diri,” kata Barghouti.

Credit republika.co.id

Palestina di Mata Perdana Menteri Perempuan Pertama Israel

Perdana menteri perempuan pertama Israel Golda Meir

Foto: Aljazeera

Secara khusus dirinya merendahkan dan mengorbankan Palestina.

CB, TEL AVIV — Satu-satunya mantan perdana menteri perempuan Israel, Golda Meir mengungkapkan kinerja dirinya selama menjabat.

Ia mengaku dapat mengamankan pekerjaan utama yang harus dilakukan negara itu.

Meir, yang baru saja dikonfirmasi oleh Knesset sebagai perdana menteri Israel 50 tahun yang lalu terkenal dengan ucapannya yang lebih xenofobik.

Secara khusus dirinya merendahkan dan mengorbankan Palestina. Ia menganggap bahwa tidak pernah ada yang disebut sebagai warga Palestina.

“Kapan ada warga Palestina yang merdeka dengan negara Palestina? Tidak seperti yang terlihat selama ini bahwa warga Palestina menganggap mereka sebagai warga Palestina dan kami datang mengusir dan mengambil negara mereka. Mereka tidakl pernah ada,” ujar Meir, seperti yang dikutip di Sunday Times dan Washington Post pada Juni 1969.

Bagi penentang Meir, ucapan tersebut menjadi salah satu peninggalannya yang paling dibenci.

Penulis buku ‘Golda Meir’, Elinor Burkett mengatakan sosok perempuan tersebut bukanlah seorang pemikir yang baik.

Banyak pengamat menilai Meir tidak mampu merenungkan pendirian Israel telah membuat warga Palestina memiliki narasi peristiwa yang berbeda, selain dari kenyataan mereka kehilangan tempat tinggal akibat penjajahan yang dilakukan Israel.

Meir memiliki tujuan nyata untuk membersihkan etnis Palestina di tanah asli mereka.

“Meir berniat untuk membersihkan etnis populasi asli Palestina, untuk memberi ruang bagi imigran Yahudi,” ujar Burkett.

Burkett mengatakan Meir tak memiliki masalah untuk memindahkan orang secara paksa dari rumah mereka.

Termasuk mengusir warga Palestina seluruhnya dari tanah mereka, agar keberadaan Israel terjamin.

Selama lima tahun menduduki jabatannya, Meir dikenal dengan komentar-komentar yang singkat, namun agresif.

Meski demikian, ia tak luput dari sorotan saat 11 anggota tim olimpiade Israel terbunuh pada 1972 dan terjadinya perang pada Oktober 1973.

Burkett mengatakan imigran Yahudi yang pergi ke Amerika Serikat (AS) dan perempuan Israel yang berada di negaranya bukanlah feminis. Namun, kelompok feminis Amerika banyak yang menyukai Meir dan menjadikan dirinya sebagai panutan.

“Tetapi Meir tidak tertarik, bukan karena meragukan prestasi perempuan, tapi dia mengabaikan prasangka gender,” kata Burkett sebagaimana dikutip dari Aljazeera.

Seorang warga Palestina membawa ketapel pada peringatan 70 tahun hari Nakba (hari di mana warga Palestina diusir secara besar-besaran oleh Israel) di Ramallah, Tepi Barat Palestina, Selasa (15/5)

Meir dinilai tak pernah menganggap jabatan yang diraihnya sebagai perdana menteri adalah sebuah prestasi. Namun, itu adalah pencapaian untuknya.

Meir lahir di Ukraina pada 1898 dan bermigrasi ke AS bersama keluarganya. Ia menyelesaikan pendidikan sebagai seorang guru, hingga menikah pada 1921 dan pindah ke Palestina yang kemudian berada dalam kekuasaan Inggris.

Meir kemudian menjadi sosialis Zionis, yang membuatnya mencapai jabatan sebagai menteri tenaga kerja dan menteri luar negeri. Jabatan ini membuat Israel populer di PBB.

Kemudian, aliansi dengan AS yang membuatnya terkenal dan dianggap sebagai prestasi utama seorang menteri luar negeri Israel. Sebelumnya, hubungan sekutu antara AS dan Israel tidak begitu jelas.

"Orang-orang lupa bahwa aliansi antara AS dan Israel tidak begitu jelas sebelum Meir menjadi menteri luar negeri, namun ia membuat itu terjadi." jelas Burkett.

Kesuksesan yang dirasakannya sebagai politisi dan perannya pada 1948 untuk mengumpulkan jutaan dolar dari AS, sehingga membantu evolusi Israel memberi pengaruh besar untuk karirnya.

Termasuk bagi Israel, yang bangkit dan membuat hak-hak warga Palestina semakin diabaikan.

Meski demikian, pemerintahan Meir kemudian dikritk keras karena kurangnya kesiapsiagaan Israel dalam perang yang terjadi Oktober 1973.

Saat itu, pasukan Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak saat Yom Kippur, hari paling suci dalam kalender Israel. Meski berhasil membalikkan keadaan, namun militer Israel harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.

Meir meninggal dunia pada 1978, di usianya yang ke-80. Tidak semua warga Israel menyukai dirinya, meski sebagian besar mengingat jasanya terhadap negara tersebut.

Tetapi, Meir tentu tidak dikenang dengan baik oleh warga Palestina yang selama ini tak dipedulikan hak-haknya. Bahkan, bagi warga Israel sendiri melihat bagaimana sosok Meir yang tak kenal kompromi.

"Pada akhirnya, sikapnya terhadap Palestina pada dasarnya adalah sikap macho, chauvinis, penyangkalan, yang secara intrinsik melekat dalam Zionisme," ujar Ofir.

Credit republika.co.id

Trump Tegaskan Opsi Militer untuk Venezuela Belum Dihapus

WASHINGTON - Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat (AS) belum mengesampingkan potensi penggunaan kekuatan militer untuk melengserkan Presiden Venezuela Nicolas Maduro dari kekuasaan jika perlu.

"Semua opsi ada di atas meja," katanya saat berbicara pada konferensi pers bersama dengan Presiden Brasil Jair Bolsonaro di Rose Garden Gedung Putih.

Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi lebih berat kepada Venezuela jika Maduro bersikukuh menolak untuk melepaskan kekuasaanya.

"Kami benar-benar belum melakukan sanksi yang sangat berat," ujar Trump.

“Kita bisa melakukan sanksi berat dan semua opsi terbuka, jadi kita mungkin melakukan itu. Tapi kami belum melakukan sanksi terberat, seperti yang Anda tahu. Saya sudah katakan, saya sudah melakukannya, tapi kita bisa lebih keras jika kita perlu melakukan itu,” imbuhnya seperti disitir dari Washington Examiner, Rabu (20/3/2019).

AS dan beberapa negara lainnya telah berulang kali meminta Maduro untuk mundur, tetapi sejauh ini Maduro menolak, meskipun ada tekanan besar.

Departemen Keuangan AS memberikan sanksi baru pada Selasa pagi terhadap Minerven, perusahaan tambang emas Venezuela, yang diandalkan Maduro untuk mendapatkan dukungan finansial.

Sebagai akibat dari kebijakan Maduro yang gagal, Venezuela mengalami kekurangan pangan besar-besaran serta pemadaman listrik di seluruh negara pekan lalu. Trump mengatakan dia ingin membantu orang-orang yang terkena dampak krisis kemanusiaan di negara yang kaya minyak itu.

"Kami tidak mencari apa pun selain merawat banyak orang yang kelaparan dan sekarat di jalanan," ucap Trump.

“Apa yang terjadi adalah aib. Ini adalah salah satu negara terkaya di dunia dan tiba-tiba, sangat menderita, dilanda kemiskinan, tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada AC, tidak ada apa-apa, tidak ada listrik untuk waktu yang lama minggu lalu, tidak ada listrik. Dan itu akan rusak lagi karena disatukan oleh benang. Jadi itu sangat menyedihkan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Seribu Aparat Venezuela Desersi dan Kabur ke Kolombia

Ilustrasi anggota kepolisian Venezuela. (REUTERS/Manaure Quintero)

Jakarta, CB -- Sekitar seribu aparat Venezuela dilaporkan desersi dan kabur ke Kolombia. Para polisi dan tentara itu menyatakan tidak tahan dengan situasi krisis serta keluarga semakin terhimpit karena gaji yang kecil.

Seperti dilansir Associated Press, Rabu (20/3), seribuan aparat Venezuela itu memilih menyerahkan senjata dan seragam kepada pasukan Kolombia. Kebanyakan dari mereka lari pada 23 Februari lalu, ketika pemimpin oposisi Juan Guaido mencoba membawa masuk bantuan yang tertahan dari Kolombia.

Aparat Venezuela desertir itu saat ini justru mendapat bantuan kesehatan dan hukum, serta diberi kebutuhan pokok. Bahkan mereka juga lari membawa serta keluarga, yang saat ini jumlahnya diperkirakan mencapai 400 orang.

Seorang bekas tentara Venezuela yang terakhir berpangkat kapten, Jean Marchena Castillo, menyatakan sebagian sejawatnya masih khawatir dengan nasib kerabat mereka yang tidak bisa kabur. Sebab, pasukan yang setia kepada Maduro dilaporkan kerap mengancam sanak saudara para serdadu yang membelot.

Di sisi lain, Castillo mengatakan sejumlah rekannya yang memilih kabur dari dinas juga khawatir dengan nasib keluarga masing-masing. Sebab, mereka menjadi tulang punggung untuk menghidupi keluarga.

Menurut perwakilan oposisi Venezuela di Kolombia, Humberto Calderon Berti, mereka saat ini bekerja sama dengan pemerintah setempat memberikan pelatihan supaya para desertir itu bisa bertahan hidup dan tidak menjadi pengangguran yang malah membebani negara lain.

Sedangkan politikus pro Maduro, Diosdado Cabello, menuduh aparat Venezuela yang desersi sudah disogok. Namun, tuduhan itu dibantah para aparat yang membelot.

Sekitar tiga juta warga Venezuela memilih lari dari negara itu karena krisis berkepanjangan. Sepertiganya mengungsi ke Kolombia.

Meski sejumlah aparatnya membelot, sejumlah pejabat serta petinggi militer dan kepolisian menyatakan masih setia terhadap Maduro. Mereka adalah mantan menteri luar negeri yang kini menjadi Wakil Presiden Delcy Rodriguez, Menteri Penerangan Jorge Rodriguez, dan Menteri Pertahanan Jenderal Vladimir Padrino Lopez.

Mereka dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat karena dugaan korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia.

Maduro menuduh Guaido adalah antek Amerika Serikat yang hendak menggulingkan pemerintahannya.

Krisis ekonomi yang berlanjut menjadi krisis politik melanda Venezuela sejak 2013. Saat ini krisis diperburuk dengan jaringan listrik yang padam berhari-hari, sehingga memicu kelangkaan air.

Credit cnnindonesia.com

Oposisi Rebut Pos Diplomatik Venezuela di AS

Pemimpin oposisi Venezuela, Juan Guaido. (Reuters/Andres Martinez Casares)

Jakarta, CB -- Kelompok oposisi Venezuela mengambil alih tiga aset diplomatik di Amerika Serikat. Ini adalah bentuk krisis politik yang berlanjut antara Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, dan Ketua Majelis Nasional, Juan Guaido.

Seperti dilansir AFP, Rabu (20/3), tiga bangunan pos diplomatik Venezuela yang diambil alih kelompok oposisi adalah dua fasilitas militer di Washington dan sebuah konsulat setinggi enam lantai di New York, tidak jauh dari Gedung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Duta Besar Venezuela yang pro oposisi, Carlos Vecchio, menyatakan langkah itu diambil untuk melindunginya dari kekuasaan Maduro.

"Pejabat rezim Nicolas Maduro secara tidak sah menduduki konsulat ini. Mereka tidak punya status hukum di sini," kata diplomat pro Guaido, Gustavo Marcano.

Gedung konsulat Venezuela saat ini tidak berfungsi dan tidak ada kegiatan. Namun, di dalam gedung itu terdapat sejumlah benda-benda seni dan lukisan mendiang mantan presiden Hugo Chavez serta peta Venezuela.

Di satu ruangan terdapat tumpukan paspor, beberapa lemari, dan kaos-kaos yang masih tergantung. Sedangkan sejumlah perangkat elektronik seperti komputer sudah raib. Tidak diketahui diapa yang membawanya.

Pemerintah Venezuela mengecam pengambilalihan pos diplomatik mereka di AS oleh kelompok oposisi. Mereka mengancam memberlakukan hal yang sama terhadap AS.

"Ini adalah pelanggaran serius pemerintah AS terhadap perwakilan pemerintah Venezuela di luar negeri," demikian pernyataan pemerintah Venezuela melalui akun Twitter mereka.

Krisis ekonomi akibat inflasi tak terkendali sejak Maduro mengambil kendali pemerintahan sejak Hugo Chavez meninggal enam tahun silam membuat Venezuela masuk ke dalam pusaran masalah. Hal itu memicu krisis kemanusiaan hingga politik sampai saat ini.

Credit cnnindonesia.com

Kematian pria di dalam tahan di Kashmir India picu unjuk rasa

Polisi India berusaha memblokir pendukung partai oposisi utama di Kashmir Partai Demokratik Rakyat (PDP) saat aksi unjuk rasa menentang pembatasan penjualan elpiji bersubsidi di Jammu, India, Jumat (12/10). Pemerintah India bulan lalu membatasi penjualan elpiji menjadi enam tabung gas per orang per tahunnya. (REUTERS/Mukesh Gupta )

Srinagar (CB) - Aksi-aksi unjuk rasa pecah di sejumlah bagian Kashmir yang dikuasai India pada Selasa, setelah polisi mengatakan seorang pria yang sedang diinterogasi terkait dengan penyelidikan keamanan meninggal dalam tahanan.

Protes tersebut merupakan gangguan-gangguan terbaru di salah satu kawasan yang dijaga paling ketat oleh militer di dunia.

Pria itu bernama Rizwan Asad Pandit, lulusan perguruan tinggi yang menekuni kimia dan mengajar di sekolah swasta, menurut keluarganya, telah ditahan sebagai bagian dari "investigasi kasus teror", kata seorang juru bicara polisi.

Menurut jubir itu, sebab-sebab kematiannya sedang diselidiki.

Zulkarnain Asad Pandit, saudara Rizwan, ragu bahwa investigasi akan mengungkap kebenaran.

"Kami menginginkan investigasi atas perkara itu tetapi kami tidak tahu apa-apa yang akan terjadi," katanya kepada Reuters. "Kami semua melihat investigasi-investigasi selama 20 tahun terakhir."

Para pemrotes melempar batu-batu ke arah polisi di beberapa bagian kawasan yang mayoritas berpenduduk Muslim setelah kabar mengenai kematian Rizwan. Toko-toko tutup di beberapa bagian kota utama Srinagar. Polisi menanggapi aksi-aksi itu dengan menembakkan gas air mata.

Ketegangan antara India dan Pakistan, dua negara tetangga yang memiliki senjata nuklir, meningkat setelah serangan bom bunuh diri dengan menggunakan mobil yang menewaskan sedikitnya 40 polisi paramiliter India pada 14 Februari. India dan Pakistan mengklaim Kashmir sebagai wilayah mereka tetapi memerintahnya masing-masing sebagian.

Satu kelompok militan yang berkedudukan di Pakistan mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut. Pakistan membantah keterlibatan tetapi India yang sudah lama menuding negara tetangganya itu mendukung para militan separatis memerangi pasukan keamanan di bagiannya di Kashmir.

India dan Pakistan sudah berperang tiga kali sejak tahun 1947, dua kali menyangkut wilayah Himalaya, yang terbagi itu.

Rizwan berasal dari keluarga yang mempunyai hubungan dengan Jamaat-e-Islami (JeI), kelompok politik yang menginginkan kemerdekaan Kashmir dari India. kata Zulkarnain.

Pemerintah India baru-baru ini melarang kelompok itu yang menuduhnya memiliki hubungan dengan organisasi-organisasi militan.

Pasukan keamanan telah menangkap ratusan anggota Jel sejak serangan bom 14 Februari. Kelompok tersebut membantah terkait dengan para militan.

"Dia sama sekali tak bersalah dan tak punya afiliasi dengan organisasi militan," kata Zulkarnain.

Beberapa tokoh politik terkemuka di Kashmir mengutuk kematian pria tersebut.

"Hukuman harus dijatuhkan kepada para pembunuh anak muda ini," cuit Omar Abdullah, mantan menteri besar negara itu di Twitter.

Credit antaranews.com

Tentara Suriah Hancurkan Sarang Gerilyawan di Hama

Tentara Suriah mengambil posisi di perbukitan dekat kota Palmyra, Kamis (24/3).

Foto: AP

Tentara menghancurkan markas, senjata, dan perlengkapan gerilyawan.

CB, HAMA -- Satuan militer menghancurkan tempat pertemuan dan sarang gerilyawan di pinggir utara dan pinggir selatan Hama. Wartawan Kantor Berita Suriah SANA, Selasa (19/3), mengatakan militer Suriah pada Senin pagi (18/3) melancarkan pengeboman terhadap posisi gerilyawan Jabhat An-Nusrae dan kelompok yang berafiliasi kepadanya setelah melacak pergerakan mereka di pinggir Desa Al-Hwaiz, Al-Hwaija, Jisr Beit Ar-Ras, At-Twania dan Ash-Sharia di pinggir barat-laut Hama.

Wartawan itu menambahkan satuan militer menyerang gerilyawan dengan persenjataan sehingga sejumlah gerilyawan tewas dan sisanya cedera. Selain juga menghancurkan markas, senjata serta perlengkapan mereka.

Belakangan, wartawan SANA mengatakan satuan militer menghancurkan dua kendaraan milik gerilyawan Jabhat An-Nusrae di Molek di pinggir utara Hama, dan menewaskan sejumlah gerilyawan. Di pinggir selatan Idlib, wartawan SANA mengatakan satuan militer memperluas operasi terhadap sarang kelompok gerilyawan di Wadi Hwair, Khan Sheikoun dan Telmins, dengan melancarkan serangan gencar terhadap posisi gerilyawan.

Wartawan itu menambahkan kelompok gerilyawan kehilangan banyak anggota dan perlengkapan dan markas mereka dihancurkan. Militer Suriah juga menembakkan rudal ke sarang gerilyawan Jabhat An-Nusra di pinggir timur Maaret An-Nu'man di pinggir Idlib. Belakangan wartawan SANA mengatakan satuan militer menghancurkan tempat persembunyian dan tempat peluncur roket gerilyawan An-Nusra di Shahashbu di pinggir Idlib.

Credit republika.co.id

Brazil Buka Kemungkinan Jadi Basis Rudal AS

BRASILIA - Presiden Brazil, Jair Bolsonaro dilaporkan telah menandatangani perjanjian untuk membuka pangkalan bagi peluncuran satelit Amerika Serikat (AS). Penandatanganan ini dilakukan jelang pertemuannya dengan Presiden AS, Donald Trump di Washington.

Bolsonaro menandatangani perjanjian dengan perusahaan AS tentang pengamanan teknis untuk memungkinkan peluncuran satelit komersial dari pangkalan Alcantara di negara bagian Maranhao, Brasil utara. Alcantara adalah lokasi yang ideal, karena terletak di dekat Equator, mengurangi kebutuhan bahan bakar hingga 30 persen.

"Kita harus berterima kasih kepada Tuhan atas perubahan ideologi baru-baru ini di Brasil. Kami ingin memiliki Brasil yang hebat, sama seperti Trump ingin membuat Amerika hebat," kata Bolsonaro, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (19/3).

Namun, kesepakatan itu perlu persetujuan dari Kongres Brazil, yang memblokir perjanjian serupa oleh mantan presiden Fernando Henrique Cardoso dengan alasan bahwa negara itu akan kehilangan kedaulatan terhadap AS.

Sementara itu, terkait pertemuan dengan Trump, Bolsonaro mengatakan dia juga akan berbicara tentang kampanye bersama mereka untuk menggulingkan presiden sayap kiri Venezuela, Nicolas Maduro.

“Kita tidak bisa meninggalkan mereka sebagaimana adanya. Kita harus membebaskan bangsa Venezuela. Inilah sebabnya kami mengandalkan Amerika Serikat untuk mencapai tujuan ini," katanya.

Credit sindonews.com

Empat orang tewas di Somalia dalam serangan udara

Ilustrasi. (Reuters)

Belum diketahui siapa yang bertanggung-jawab atas serangan itu. AS seringkali melancarkan serangan seperti itu di negara Tanduk Afrika tersebut

Mogadishu (CB) - Serangan udara di dekat Kotak Kecil Afgoye di Somalia telah menewaskan empat orang, kata keluarga salah seorang korban kepada Reuters pada Selasa (19/3).

Abiqadir Nur, seorang pegawai perusahaan telekomunikasi Hormuud Telecom, dan tiga orang lagi tewas sekitar pukul 01.30 GMT (10.30 WIB), saat mereka berkendaraan melalui Desa Laanta Buuro di Wilayah Lower Shabelle di bagian Barat-Daya negeri tersebut, sekitar 45 kilometer dari Ibu Kota Somalia, Mogadishu.

"Nur dan tiga orang lagi meninggal di lokasi. Saudaranya Mahad Nur menderita luka bakar total," kata sepupu Nur, Abdullahi Ali.

Belum diketahui siapa yang bertanggung-jawab atas serangan itu. AS seringkali melancarkan serangan seperti itu di negara Tanduk Afrika tersebut.

Serangan itu bertujuan mendukung Pemerintah Sentral Somalia, yang didukung PBB dan telah memerangi kelompok Ash-Shabaab selama bertahun-tahun.

Gerilyawan didesak ke luar Mogadishu pada 2011, tapi mempertahankan kehadiran yang kuat di bagian Selatan dan tengah negeri itu.

Komando AS di Afrika (AFRICOM) belum menanggapi permintaah komentar melalui surel.

Ash-Shabaab menyatakan kerabat orang yang tewas dalam serangan udara seringkali dimotivasi untuk bergabung dengan kelompok gerilyawan garis keras, yang ingin memberlakukan Hukum Syari'ah, di Somalia.

Credit antaranews.com

Situs AS Sebut Selandia Baru 'Shithole', Tolak Bantu Investigasi

WELLINGTON - Polisi Selandia Baru tengah menyelidiki aktifitas tersangka pelaku teror Christchurch di dunia maya. Penyelidik meneliti keterlibatan Brenton Tarrant dalam pembicaraan sayap kanan dan aktivitas internet lainnya sejak serangan di Christchurch pada hari Jumat.

Lewat sebuah email, pihak kepolisian Selandia Baru meminta situs yang berpusat di Amerika Serikat yang memelihara email dan alamat IP yang terhubung ke sejumlah postingan tentang serangan itu. Tetapi permintaan itu disambut dengan jawaban penuh sumpah serapah.

Dalam balasan yang diposting di situs tersebut, pendirinya menggambarkan permintaan itu sebagai "lelucon" sebelum menyebut Selandia Baru sebagai "shithole" dan "negara pulau yang tidak relevan" seperti dikutip dari tvnz.co.nz, Rabu (20/3/2019).

Polisi dalam sebuah pernyataan mengkonfirmasi bahwa mereka telah menghubungi situs tersebut, tetapi tidak mau berkomentar lebih lanjut.

Tarrant memposting "manifesto" setebal 74 halaman secara online dan memberikan sinyal aksi penembakannya di setidaknya satu forum kontroversial yang populer di kalangan kelompok sayap kanan.

Dia juga menyiarkan langsung serangan itu, dengan Facebook mengatakan pihaknya telah menghapus 1,5 juta video dalam 24 jam karena pihak berwenang berusaha menghentikan penyebarannya.

Facebook mengatakan video asli pada layanannya, siaran langsung seorang pria bersenjata yang menembak di dalam dan sekitar masjid, ditonton kurang dari 200 kali.

Sementara salinan videonya yang diarsipkan ditonton sekitar 3.800 sebelum perusahaan itu menghapusnya, kata Facebook dalam sebuah posting blog pada hari Senin

Perdana Menteri Australia Scott Morrison telah menulis kepada dunia internasional meminta mereka untuk menindak perusahaan media sosial yang menyiarkan serangan teroris.

Forum Internet Global untuk Menangkal Terorisme - sebuah konsorsium perusahaan teknologi global termasuk Facebook, Google dan Twitter - mengatakan mereka berbagi "sidik jari" digital lebih dari 800 versi video yang diedit.

Awal pekan ini, seorang remaja pria berusia 18 tahun dituduh menyiarkan sebuah siaran langsung yang tidak terhubung dengan teror muncul di Pengadilan Distrik Christchurch.

Remaja itu juga dituduh memasang foto salah satu masjid yang jadi sasaran penyerangan dengan pesan "target telah didapatkan." Pihak pengadilan menolak membebaskannya dengan jaminan dan bisa menghadapi hukuman penjara 14 tahun jika terbukti bersalah.

Credit sindonews.com

Bagaimana Aturan Kepemilikan Senjata Api di Selandia Baru?

Tentara di Kamp Militer Waiouru berlatih dengan senapan MARS-L yang baru.[stuff.co.nz]

CB, Jakarta - PM Jacinda Ardern mengatakan akan mengubah UU Kepemilikan Senjata Api Selandia Baru pasca-penembakan di Christchurch.
"Aku bisa memberitahu Kalian satu hal sekarang: undang-undang senjata kita akan berubah," kata Ardern, dikutip dari Euronews, 20 Maret 2019.
"Ada upaya untuk mengubah undang-undang kami pada 2005, 2012 dan setelah penyelidikan pada 2017. Sekarang saatnya untuk perubahan," tutur Ardern.
Undang-undang senjata api Selandia Baru belum menjadi masalah politik besar akhir-akhir ini dan sebagian besar tetap tidak berubah sejak 1992 ketika kontrol diperketat setelah pembantaian Aramoana 1990, di mana seorang pria menewaskan 13 orang dengan senapan semi-otomatis.

1. Kepemilikan Senjata di Selandia Baru
Senjata api terus menjadi bagian yang rumit dari kehidupan sipil di Selandia Baru karena diperkirakan 1,2 juta senjata api dimiliki oleh sipil, menurut Small Arms Survey pada 2017 terhadap Selandia Baru dengan populasi di bawah 5 juta.
Rasio ini membuat tingkat kepemilikan senjata per kapita Selandia Baru jauh lebih tinggi daripada tetangga mereka, Australia, yang memiliki total 3 juta senjata di suatu negara dengan populasi hampir 20 juta orang.
Angka-angka ini masih jauh di bawah tingkat kepemilikan AS di mana ada lebih dari satu senjata api yang dimiliki setiap warga sipil.
Meskipun senjata berizin yang dimiliki terus meningkat setiap tahun dengan 238.7000 pemilik terdaftar pada tahun 2017 menurut gunpolicy.org, kematian akibat senjata tetap stabil dengan tingkat tahunan sekitar satu kematian per 100.000 orang, jumlah yang masih lebih tinggi dari Italia, Portugal, Spanyol dan Jerman.

2. Memperoleh Lisensi Senjata Api
Semua pemilik senjata harus memperoleh lisensi tetapi kebanyakan senjata individu tidak harus didaftarkan, menjadikan Selandia Baru salah satu dari sedikit negara di dunia yang mengizinkan ini.
Usia legal minimal untuk memiliki senjata api adalah 16 atau 18 tahun untuk senjata semi-otomatis gaya militer (MSSA).
Siapa pun yang berusia lebih dari itu yang dianggap oleh Polisi Selandia Baru "sehat dan layak" dapat memiliki senjata tanpa mendaftar secara khusus.
Pemohon lisensi senjata api masih harus melewati pemeriksaan latar belakang yang mempertimbangkan catatan kriminal, kesehatan mental, medis, kecanduan dan kekerasan dalam rumah tangga.

Setelah disetujui, lisensi dikeluarkan selama 10 tahun, tetapi dapat dicabut kapan saja jika polisi yakin orang tersebut merupakan ancaman untuk memiliki senjata api.
Pengunjung ke Selandia Baru dapat mengajukan izin selama 1 tahun dari luar negeri berdasarkan lisensi yang ada di negara tempat tinggal mereka.
Kemungkinan besar pelamar akan disetujui untuk mendapatkan lisensi. Pada 2017, dari 43.509 orang mengajukan izin senjata api, sebanyak 43.321 izin diberikan.

3. Aturan Membawa Senjata Api

Undang-undang Selandia Baru mengharuskan seseorang memiliki tujuan yang sah dan memadai untuk memegang atau membawa senjata api jenis apa pun.
Namun, tujuan membawa senpi tidak didefinisikan dalam undang-undang dan harus diambil berdasarkan kasus per kasus.
Sementara perburuan dan pengendalian hama biasanya disetujui, namun untuk perlindungan pribadi dan pertahanan diri tidak. Pun ilegal meninggalkan senjata tanpa pengawasan di dalam kendaraan dan peluru senjata api yang dibawa dalam kendaraan harus dikosongkan dari magazin.

4. Ada Celah Hukum
Polisi telah lama prihatin tentang celah dalam kepemilikan senapan semi-otomatis gaya militer (MSSA) di Selandia Baru.
Semi-otomatis gaya militer adalah cara Selandia Baru adalah senjata serbu semi-otomatis.
Karena meski senjata api MSSA didefinisikan oleh hukum, senjata dengan fitur yang sedikit berbeda tetapi fungsi yang hampir sama dapat berada di luar peraturan yang lebih ketat.
Untuk membeli dan menggunakan senapan semacam itu memerlukan pengesahan kategori E dari lisensi senjata api standar, prasyarat menjadi referensi dari klub penembakan atau alasan lain seperti pengendalian hama atau koleksi senjata.
Tetapi menurut polisi ada celah dalam hukum dari kepemilikan senjata jenis ini di tangan pemegang lisensi reguler.
Konfigurasi senjata kategori A berarti senjata api tidak sesuai dengan definisi MSSA seperti hanya memiliki strip plastik cetakan yang terhubung dengan pegangan ke penopang bahu untuk membuatnya berbeda dengan senapan kategori E.
Senapan serbu dapat diubah menjadi MSSA hanya dengan menambahkan magazin berkapasitas lebih besar.
Senjata yang dimiliki tidak terdaftar tidak dapat dihitung secara akurat, tetapi pada tahun 2017, diperkirakan ada 1.500.000 senjata api ilegal dan tidak sah di Selandia Baru, menurut gunpolicy.org.

Senjata api berbagai jenis di Selandia Baru.[stuff.co.nz]

5. Kategori Senjata Api
Dikutip dari New Zealand Herald, menurut undang-undang saat ini, orang dapat memperoleh lisensi senjata kategori A standar setelah pemeriksaan kepribadian, mengikuti tes, dan membuktikan bahwa pistol akan disimpan dengan aman.
Pemilik berlisensi dapat membeli berbagai senjata api semi-otomatis, mulai dari kaliber 0,22 hingga 0,308, dan harganya mulai dari NZ$ 1500 (Rp 14,5 juta) hingga NZ$ 7000 (Rp 68 juta).
Senapan semi-otomatis adalah senjata standar untuk musim menembak bebek, yang dimulai pada bulan Mei.

Orang dengan lisensi senjata yang menginginkan pistol atau senjata otomatis gaya militer harus mendapatkan dukungan dan kategori lisensi yang berbeda. Lisensi kategori B diperlukan untuk pistol dan pemilik harus bergabung dengan klub dan hanya bisa menembakkan pistol di klub.

Lisensi kategori C adalah untuk kolektor, yang dapat memiliki senjata tetapi tidak menembakannya, dan lisensi kategori E diperlukan untuk kepemilikan senapan otomatis gaya militer dengan magazin 30 peluru.
Di Selandia Baru pemegang lisensi senjata api terdaftar, tetapi senjatanya tidak didaftarkan. Sebagian besar negara, selain Selandia Baru, Amerika Serikat dan Kanada, mendaftarkan senjata api pemiliknya.

Credit tempo.co

PM Selandia Baru Segera Ubah UU Kepemilikan Senjata Api

Jacinda Ardern, Perdana Menteri Selandia Baru. Sumber: Channel NewsAsia

CB, Jakarta - Senin Kemarin, Perdana Menteri Jacinda Ardern berjanji akan mengumumkan perubahan UU Kepemilikan Senjata Api Selandia Baru dalam beberapa hari ke depan, pasca-penembakan di Christchurch.
"Dalam waktu 10 hari ke depan setelah aksi terorisme mengerikan ini, kami akan mengumumkan reformasi peraturan, yang saya yakini, akan membuat masyarakat kita lebih aman," kata Ardern, dikutip dari Public Radio International, 20 Maret 2019.
Menurut UU Senjata Api Selandia Baru saat ini, senjata api kategori A termasuk senjata semi-otomatis namun dibatasi hingga tujuh peluru. Namun, senjata yang dipakai pelaku penembakan masjid adalah senapan dengan magazin peluru kapasitas besar.

Sejauh ini, Ardern tidak memberikan rincian terkait UU senjata api yang baru, meski dia menyatakan mendukung larangan senjata api semi-otomatis.
"Di Selandia Baru, kepemilikan senjata adalah hak legal istimewa, namun bukan hak hukum," tutur Alexander Gillespie, profesor hukum di University of Waikato Selandia Baru.
"Jadi ini berarti perdana menteri bisa bertindak lebih cepat daripada apa yang terjadi, katakanlah, di Amerika Serikat," sambungnya.

Senjata mesin dan shootgun yang digunakan penembakan masjid di Selandia Baru di Christchurch, 15 Maret 2019. Penembakan massal pertama terjadi di masjid Masjid Al Noor di Christchurch. Social Media Website/Handout via REUTERS TV
Namun, ada lobi hukum yang kuat dari para pemburu di Selandia baru dan pendukung kepemilikan senjata api, yang mengatakan masalahnya bukan pada senjata tetapi pemiliknya, kata Gillespie.
Sementara distributor senjata api Whanganui khawatir, reaksi spontan terhadap penembakan di masjid hanya membuat polisi Selandia Baru dan orang jahat yang memiliki senjata api semi-otomatis.

Senjata yang digunakan pelaku penembakan di Christchurch adalah peluru tajam dari senapan serbu AR-15, senapan semi-otomatis yang dapat dimodifikasi untuk 30 butir amunisi dari tujuh peluru, kata Whanganui, distributor senjata api Selandia Baru yang telah menjual senjata selama 30 tahun, mengatakan kepada New Zealand Herald.

Credit tempo.co

Kritik AS, Prancis: Klausul NATO Pasal 5, Bukan Pasal F-35

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly mengatakan Eropa mengkhawatirkan komitmen jangka panjang Amerika Serikat (AS) terhadap NATO. Dia juga secara implisit mengkritik pendekatan Presiden AS Donald Trump terhadap aliansi militer tersebut.

"Apa yang dikhawatirkan orang Eropa adalah ini; apakah komitmen AS akan abadi?," kata Parly dalam sebuah acara di Washington, sebelum dia dijadwalkan untuk bertemu dengan rekannya dari Amerika, Patrick Shanahan, di Pentagon untuk membahas berbagai masalah termasuk Suriah.

Dengan Washington yang semakin fokus pada tantangan strategis dari China, Parly mengatakan tanda tanya telah muncul atas aliansi transatlantik.

"Mereka yang mengajukan pertanyaan tidak akan diyakinkan," katanya. "Dengan suasana penarikan saat ini; penarikan dari medan perang, dari perjanjian, dari pakta perdagangan," lanjut Parly yang menyindir AS atas penarikan pasukannya dari Suriah dan penarikannya dari sejumlah perjanjian internasional.

Lebih lanjut Parly menyindir prinsip solidaritas NATO. "Aliansi haruslah tanpa syarat, jika semacam itu bukanlah aliansi. Klausul solidaritas NATO bernama Pasal 5, bukan pasal F-35," imbuh Parly, mengacu pada pesawat jet tempur siluman F-35 Lockheed Martin yang disarankan AS agar dibeli para sekutu NATO, seperti dikutip Reuters, Rabu (20/3/2019).

Trump pada bulan November lalu mengecam Presiden Prancis Emmanuel Macron karena menyerukan Eropa untuk membentuk pasukan sendiri guna melindungi diri dari musuh potensial.

Macron mengatakan bahwa Eropa membutuhkan pasukan nyata untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat atas pertahanan dalam menghadapi militer Rusia yang bangkit kembali.

Credit sindonews.com