Sejarah Hari Ini: Saddam Hussein Ditangkap

Presiden Irak Saddam Hussein

Senjata pemusnah massal tak pernah ditemukan di Irak.

CB, Setelah menghabiskan waktu selama sembilan bulan dalam pelarian, mantan pemimpin Irak Saddam Hussein ditangkap pada 13 Desember 2003.


Kejatuhan Saddam dimulai pada 20 Maret 2003, ketika Amerika Serikat (AS) memimpin pasukan invasi ke Irak untuk menggulingkan pemerintahannya yang telah menguasai negara itu selama lebih dari 20 tahun.

Seperti dilansir di History, Saddam Hussein dilahirkan dalam sebuah keluarga miskin di Tikrit, 100 mil dari Baghdad, pada 1937. Setelah pindah ke Baghdad saat remaja, Saddam bergabung dengan Partai Baath yang nantinya akan dia pimpin.

Dia berpartisipasi dalam beberapa upaya kudeta dan ikut mendukung sepupunya, Ahmed Hassal al-Bakr, untuk menjadi diktator Irak pada Juli 1968. Saddam kemudian mengambil alih jabatan sepupunya itu 11 tahun kemudian.

Selama 24 tahun berkuasa, polisi rahasia Saddam dituduh telah melindungi kekuasaannya, meneror publik, dan mengabaikan hak asasi manusia. Meski banyak rakyat yang menghadapi kemiskinan, Saddam sendiri hidup dalam kemewahan yang luar biasa.



Ia membangun lebih dari 20 istana mewah di seluruh negeri. Dengan alasan keamanan, ia dilaporkan sering pindah dari satu istana ke istana lainnya dan selalu tidur di lokasi rahasia.

Pada awal 1980-an, Saddam melibatkan negaranya dalam perang dengan Iran selama delapan tahun. Pertempuran tersebut diperkirakan telah menewaskan lebih dari satu juta jiwa di kedua belah pihak.

Saddam diduga telah menggunakan racun agen saraf dan gas mustard untuk melawan tentara Iran selama perang. Ia juga dilaporkan telah menembakkan senjata kimia pada penduduk Kurdi Irak di Irak utara pada 1988.

Setelah ia menyerang Kuwait pada 1990, sebuah koalisi pimpinan AS menyerbu Irak pada 1991, tetapi gagal menyingkirkan Saddam dari kursi kekuasaannya. Sepanjang 1990-an, Saddam menghadapi sanksi ekonomi dan serangan udara AS yang ditujukan untuk melumpuhkan kemampuannya memproduksi senjata kimia, biologi, dan nuklir.

Irak terus menghadapi tuduhan penjualan minyak ilegal dan pengembangan senjata kimia. AS lagi-lagi menyerbu negara itu pada Maret 2003. Kali ini dengan tujuan untuk menggulingkan Saddam dan rezimnya.

"Tidak diragukan bahwa umat beriman akan menang melawan agresi," ujar Saddam saat itu.

Meski demikian, selama invasi AS, Saddam bersembunyi dan berbicara kepada rakyatnya hanya melalui rekaman audio sesekali. Setelah mengumumkan bahwa Saddam merupakan orang yang paling dicari dari daftar 55 anggota di rezimnya, AS memulai pencarian intens.

Pada 22 Juli 2003, putra-putra Saddam, Uday dan Qusay, terbunuh ketika tentara AS menyerbu sebuah vila tempat mereka tinggal di Kota Mosul, Irak utara. Lima bulan kemudian, pada 13 Desember 2003, tentara AS menemukan Saddam Hussein bersembunyi di lubang sedalam enam sampai delapan kaki, sejauh sembilan mil di luar kota kelahirannya di Tikrit.

Pria yang pernah terobsesi dengan kebersihan itu ternyata ditemukan tidak terawat, dengan janggut lebat dan rambut kusut. Dia tidak melawan dan tidak terluka selama penangkapan. Seorang tentara di lokasi menggambarkannya sebagai seorang pria yang pasrah akan nasibnya.

Saddam kemudian dijebloskan ke penjara Irak dengan penjagaan tentara AS. Ia segera menghadapi persidangan di depan pengadilan khusus terkait beberapa kasus kriminal yang mendakwanya.

Persidangan pertama dimulai pada Oktober 2005. Pada 5 November tahun berikutnya, dia dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung.


Setelah gagal mengajukan banding, dia dieksekusi pada 30 Desember 2006. Meskipun telah dilakukan pencarian yang panjang, senjata pemusnah massal tidak pernah ditemukan di Irak.

Credit  republika.co.id

Pejabat Keamanan AS Anggap China Lebih Berbahaya dari Rusia

Para pejabat keamanan AS menilai China merupakan ancaman jangka panjang paling serius bagi Washington. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Para pejabat tinggi keamanan Amerika Serikat (AS) mengirim sinyal peringatan baru terkait China. Mereka memperingatkan bahwa Beijing lebih berbahaya dari Moskow dan merupakan ancaman jangka panjang paling serius bagi Washington.

Para pejabat keamanan AS dari FBI, Departemen Keamanan Dalam Negeri dan Departemen Kehakiman mengatakan China semakin menargetkan kerentanan sistem keamanan AS di dunia maya. Mereka juga memanfaatkan beberapa anggota diaspora untuk mencuri rahasia dan mengancam keamanan nasional AS.

"Ini adalah ancaman kontra intelijen paling parah yang dihadapi negara kita hari ini," kata asisten direktur Divisi Kontra Intelijen FBI, Bill Priestap, kepada Komite Kehakiman Senat AS.

"Kami membutuhkan tanggapan yang lebih luas," sambungnya, memperingatkan bahwa tindakan AS hingga saat ini belum memadai.

"Apa yang tergantung pada keseimbangan bukan hanya masa depan Amerika Serikat, tetapi masa depan dunia," cetusnya seperti dikutip dari VOA, Kamis (13/12/2018).

Sementara pejabat Departemen Kehakiman mengatakan bahwa antara tahun 2011 dan 2018, lebih dari 90 persen kasus spionase terhadap departemen di negara itu melibatkan China dan laju operasinya meningkat.

"Buku pedomannya sederhana: curi, tiru dan ganti," ujar Asisten Jaksa Agung John Demers kepada anggota parlemen.

"Curi kekayaan intelektual dari perusahaan Amerika, mereplikasi teknologi itu, dan menggantikan perusahaan Amerika di pasar China dan suatu hari di pasar global," jelasnya.

Ini bukanlah peringatan pertama terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh China.

Pada bulan September lalu, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats memperingatkan bahwa pendekatan "metodis" Beijing, yang dikombinasikan dengan kehebatannya di dunia maya, lebih berbahaya bagi AS daripada upaya-upaya intervensi pemilu yang dilakukan Rusia.

"China mendapat manfaat dari hubungan AS dan China yang relatif stabil dan sistem internasional yang lebih dapat diprediksi dan kurang diperdebatkan," kata Coats pada saat itu.

Peringatan terbaru ini datang ketika AS terkunci dalam sengketa perdagangan dengan Beijing. Ketenganan itu semakin meningkat dengan ditahannya Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou.

China telah menuntut pembebasannya. Sementara Presiden AS Donald Trump mengatakan ia akan mempertimbangkan melakukan intervensi jika itu menguntungkan keamanan nasional AS atau memungkinkan dia mendapatkan kesepakatan perdagangan dengan Beijing.

Saat ditanya apakah komentar Trump dapat merugikan upaya AS meminta pertanggungjawaban China, Demers menegaskan tidak akan ada dampak pada tindakan Departemen Kehakiman.

"Apa yang kami lakukan di Departemen Kehakiman adalah penegaka hukum. Kami tidak melakukan perdagangan," ujar Demers terkait Meng. 

"Kami bukan alat perdagangan ketika kami membawa kasus," tegasnya.

Terlepas dari hasil kasus atau negosiasi perdagangan AS-China, pejabat keamanan dan intelijen AS yakin ancaman dari China akan terus tumbuh.

"Perekonomian kami dibangun di atas struktur umum sistem lintas sektoral. Bagi musuh kami, termasuk China, ini adalah jejaring besar target yang saling berhubungan," kata Chris Krebs, Direktur Keamanan SIber dan Dinas Keamanan Infrastruktur Departemen Keamanan Dalam Negeri, kepada anggota parlemen.

Credit  sindonews.com

Presiden Venezuela: Penasihat Trump Berencana Membunuh Saya

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/REUTERS

CARACAS - Presiden Venezuela Nicolas Maduro menuduh John Bolton, Penasihat Keamanan Nasional Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mempersiapkan rencana pembunuhan terhadap dirinya. Dia mengklaim Washington sedang menyusun strategi kudeta di Caracas.

Tuduhan Maduro itu disampaikan hari Rabu waktu setempat. "John Bolton memimpin rencana untuk melepaskan kekerasan dan melakukan kudeta untuk memperkenalkan pemerintahan transisi," katanya.

"Bolton sedang mempersiapkan rencana pembunuhan saya. Dia melatih, di berbagai tempat, pasukan tentara bayaran dan pasukan paramiliter bersama-sama dengan Kolombia, yang presidennya Ivan Duque adalah kaki tangan dari rencana ini," lanjut penerus Hugo Chavez ini dalam konferensi pers yang juga disiarkan di halaman Facebook-nya.

Pada 9 Desember lalu, Maduro telah menyatakan bahwa Amerika Serikat sedang mempersiapkan untuk menggulingkan pemerintah Venezuela.

"Sebuah upaya untuk merongrong kehidupan demokrasi Venezuela dan melakukan kudeta terhadap rezim konstitusional dan demokratis di negara kami telah diluncurkan di bawah koordinasi dari Gedung Putih," kata Maduro seperti dikutip kantor berita AVN.

Dalam beberapa hari mendatang, dia akan mengadakan konferensi pers untuk memberikan rincian tentang rencana Washington yang dia duga untuk kudeta di Venezuela.

Pada awal Agustus lalu, Maduro jadi target serangan drone yang dilengkapi bahan peledak ketika pidato di acara parade militer di Caracas. Dia selamat dalam serangan tersebut. 

Credit  sindonews.com

Theresa May Lolos dari Mosi Tidak Percaya Partai Konservatif

PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Anthony Devlin/Pool)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Theresa May lolos dari dari upaya anggota parlemen untuk menggesernya. May mengamankan dukungan dari 200 rekan faksi Konservatif sementara 117 lainnya memilih menentangnya.

Pemimpin Inggris mengatasi mosi tidak percaya dari faksi konservatif setelah dipicu oleh pendukung garis keras Brexit yang membenci kesepakatan dengan Uni Eropa bulan lalu.

Hasil ini membuat May akan kebal dari anggota Partai Konservatif. Pasalnya, partai ini tidak bisa mengajukan mosi serupa untuk beberapa tahun ke depan.

Namun, tidak akan menyelesaikan masalah utama May, yakni bagaimana cara membagi anggota parlemen untuk menyetujui kesepakatan Brexit.


Mata uang Inggris, Poundsterling langsung menguat pasca keputusan parlemen terhadap May.

Sebelum pemungutan suara dimulai, May mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia berencana untuk mundur sebelum pemilihan 2022.


Dilansir dari AFP, pernyataan ini May katakan saat mencari dukungan parlemen mengenai mosi tidak percaya. Anggota Parlemen Faksi Konservatif Alec Shelbrooke mengungkapkan May tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022.

"Dia mengatakan dia tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022," kata Shelbrooke, Rabu (13/12) kepada wartawan setelah pertemuan tertutup.




Credit  cnnindonesia.com

Theresa May Berencana Mundur Sebelum Pemilu 2022

PM Inggris Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris Theresa May mengatakan kepada anggota parlemen bahwa dia berencana untuk mundur sebelum pemilihan 2022.

Dilansir dari AFP, pernyataan ini May katakan saat mencari dukungan parlemen mengenai mosi tidak percaya. Anggota Parlemen Faksi Konservatif Alec Shelbrooke mengungkapkan May tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022.

"Dia mengatakan dia tidak berniat untuk memimpin pemilihan 2022," kata Shelbrooke, Rabu (13/12) kepada wartawan setelah pertemuan tertutup.


Sebelumnya, sejumlah anggota parlemen Inggris dari partai berkuasa, Partai Konservatif, mengajukan mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Theresa May.


Kepala komite Partai Konservatif yang bertugas mengkoordinasi pengajuan mosi tidak percaya, Graham Brady, mengaku telah menerima 48 dukungan yang dibutuhkan dari anggota parlemen faksi partainya untuk mengusulkan mosi tersebut.

"Ambang batas 15 persen dari seluruh anggota parlemen faksi Partai Konservatif sudah tercapai untuk mengajukan mosi tidak percaya," kata Brady pada Rabu (12/12).

"Mosi tidak percaya diajukan menyusul negosiasi Brexit yang semakin kacau. Kepemimpinan May semakin ditekan menyusul keputusannya menunda pemungutan suara Brexit di parlemen kemarin.

Komite tersebut dikabarkan telah mengumpulkan surat-surat yang menyerukan pengunduran diri May selama beberapa bulan terakhir.


Selain dari partainya, Partai Konservatif, mosi tidak percaya untuk melengserkan May juga telah diserukan oleh oposisi. Sementara itu, May bersumpah akan menghadapi pengajuan mosi tidak percaya yang bisa mengancam posisinya tersebut.

Dia menganggap perubahan kepemimpinan saat ini hanya akan menghambat bahkan mengancam proses Brexit itu sendiri.

"Berdasarkan konstitusi, pemimpin baru tak akan menjabat 21 Januari mendatang. Jadi, risiko pemilihan kepemimpinan baru berisiko mengalihkan kendali negosiasi Brexit kepada oposisi di parlemen," kata May.

"Seorang pemimpin baru tidak akan memiliki waktu untuk menegosiasikan kembali perjanjian Brexit dan meloloskan undang-undang Brexit melalui parlemen pada 29 Maret mendatang. Jadi salah satu tindakan pertama yang mereka harus lakukan adalah memperpanjang atau menyelesaikan kembali Pasal 50, menunda atau menghentikan Brexit ketika warga menginginkan ini berhasil."

Jika May berhasil lolos dari mosi tidak percaya, anggota Partai Konservatif tidak bisa mengajukan mosi serupa untuk beberapa tahun ke depan.



Credit  cnnindonesia.com

Penyiar Radio Jadi Wakil Presiden Ekuador

Kongres Ekuador menunjuk Otto Sonnenholzner, 35 tahun,penyiar radio dan ekonom sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru. sumber: Reuters/Daniel Tapia

CB, Jakarta - Kongres Ekuador menunjuk Otto Sonnenholzner, 35 tahun, sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru. Selain usianya yang masih muda, penunjukan Sonnenholzner menarik perhatian publik karena dia adalah seorang penyiar radio dan ekonom.
Melalui penunjukkan ini, maka Sonnenholzner mendampingi Presiden Lenin Moreno yang resmi menjadi orang nomor satu di Ekuador pada Mei 2018. Dia menggantikan Maria Vicuna yang tersangkut kasus korupsi dengan perusahaan konstruksi asal Brazil, Odebrecht.
"Saya akan selalu menempatkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi," kata Sonnenholzner saat dilantik sumpah jabatan, seperti dikutip dari Reuters, Rabu, 12 Desember 2018.


Kongres Ekuador menunjuk Otto Sonnenholzner, 35 tahun,penyiar radio dan ekonom sebagai Wakil Presiden Ekuador yang baru. sumber: Uruguay al toque

Sonnenholzner mengaku sudah sembilan tahun mengenal Moreno yang beraliran kiri. Presiden Moreno mendapatkan dukungan dari mantan Presiden Rafael Correa saat masa kampanye.
Kongres Ekuador bersatu dengan Correa untuk mendukung pencalonan Sonnenholzner. Dia memperoleh 94 dukungan suara dari total 128 suara.
Terpilihnya Sonnenholzner membuat geger publik Ekuador karena usianya yang masih muda. Sonnenholzner lahir pada 1983 yang telah menikah dan memiliki tiga anak. Selain sebagai penyiar radio, Sonnenholzner dikenal sebagai ekonom setelah menuntaskan kuliah S2 di Universitas Internasional Schiller jurusan ekonomi internasional.

Credit  tempo.co

Kongres Filipina Perpanjang Darurat Militer di Mindanao

Ekspresi Presiden Filipina, Rodrigo Duterte saat mendeklarasikan pembebasan kota Marawi, Filipina, 17 Oktober 2017. Militer Filipina berhasil membebaskan Marawi setelah hampir 5 bulan dikuasai kelompok militan Maute. AP Photo/Bullit Marquez

CB, Jakarta - Kongres Filipina menyetujui perpanjangan 12 bulan undang-undang darurat militer di wilayah Mindanao.
Keputusan ini menyusul pernyataan Presiden Rodrigo Duterte untuk mempertahankan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk menghentikan ekstremis Muslim di Filipina.
Reuters melaporkan, 12 Desember 2018, rapat legislatif gabungan memilih 235 berbanding 28 suara untuk mempertahankan darurat militer di Mindanao hingga akhir 2019. Dengan keputusan ini, maka menjadi darurat militer paling lama sejak era 1970-an dari diktator Ferdinand Marcos.

Sebagian besar wilayah Muslim Mindanao selama beberapa dekade telah dirundung oleh pembajakan dan pemberontakan bersenjata oleh milisi separatis dan komunis, beberapa di antaranya telah diredam dengan kesepakatan gencatan senjata dan desentralisasi.

Kelompok teroris pendukung ISIS, Maute yang didukung Abu Sayyaf berusaha menguasai daerah yang memiliki penduduk mayoritas Islam di Marawi, Filipina bagian selatan. Kelompok teroris Maute ingin mengubah kota Marawi menjadi pusat kekuataan ISIS di Asia Tenggara. (Jes Aznar/Getty Images)
Namun pada Mei tahun lalu, konflik kembali muncul setelah sebuah aliansi ekstremis yang berusaha menciptakan ISIS di Filipina, menyerang dan merebut Kota Marawi selama lima bulan, yang dibalas oleh serangan udara dan darat pemerintah.

"Terlepas dari perolehan substansial yang dicapai selama masa darurat militer, kami tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa Mindanao berada di tengah-tengah pemberontakan," tulis Duterte dalam sebuah surat kepada Kongres.

Tentara pemerintah beristirahat di depan sebuah bangunan yang rusak di jalan Sultan Omar Dianalan di distrik Mapandi di kota Marawi, Filipina selatan, 13 September 2017. REUTERS
Juru bicara Duterte dan militer berterima kasih kepada para anggota parlemen setelah pemungutan suara, dan mengatakan hak-hak dan kebebasan sipil akan dijaga di bawah darurat militer yang dimaksudkan untuk mencegah kelompok-kelompok radikal berkembang di Mindanao.

Anggota parlemen oposisi mengatakan perpanjangan itu tidak adil karena tidak ada lagi pemberontakan yang mesti dipadamkan.
"Ini membuat saya bertanya-tanya, apakah ini normal?" kata Senator Franklin Drilon mengatakan selama sesi.
Legislator Edcel Lagman mengatakan apa yang tersisa dari pemberontak ISIS di Mindanao adalah milisi yang tidak mampu melakukan kembali pemberontakan atau menciptakan serangan baru usai darurat militer Filipina sebelumnya.

Credit  tempo.co

Bangladesh Puji Upaya Turki Atasi Krisis Rohingya

Sejumlah warga Rohingya menunggu di truk Polisi Myanmar untuk dibawa kembali menuju penampungan sementara yang didirika pemerintah di Desa ManSi dekat Sittwe, Negara Bagian Rakhinne, Myanmar, Rabu (21/11).

Foto: Nyunt Win/EPA EFE

Rohingya digambarkan PBB sebagai orang-orang paling teraniaya di dunia.

CB, ISTANBUL -- Konsulat jenderal Bangladesh di Istanbul memuji hubungan bilateralnya dengan Turki dan dukungan Ankara ke negara itu dalam mengatasi krisis Rohingya. Konsul jenderal Bangladesh di Turki, Mohammad Monirul Islam pun memuji langkah Turki terhadap krisis kemanusiaan Rohingya.

"Hubungan kami dengan Turki berjalan sangat baik. Kami dua negara saling memanggil satu sama lain sebagai negara persaudaraan," kata dia saat bicara di Uskudar University di Istanbul untuk menandai Hari Kemenangan ke-47 Bangladesh, dilansir Anadolu Agency, Kamis (13/12).

Monirul juga memuji dukungan Turki kepada negaranya. Ia sangat berterima kasih kepada Turki atas dukungan mereka terhadap krisis Rohingya. Bulan lalu, sebuah komisi PBB dengan sangat menyetujui resolusi yang didukung Turki yang mengutuk pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran terhadap Rohingya yang terus berlanjut.

Turki mensponsori resolusi atas nama Organisasi Kerjasama Islam (OKI) dan Uni Eropa. Resolusi itu mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa kekerasan oleh militer Myanmar terhadap Rohingya telah memaksa lebih dari 750 ribu orang mengungsi ke Bangladesh sejak Agustus 2017.

Turkish Red Crescent, yang secara lokal biasa disebut "Kizilay", menawarkan bantuan yang cukup besar untuk Muslim Rohingya yang menderita, termasuk tempat berlindung, makanan, pakaian, dan barang-barang perawatan pribadi. Sejak 2012, dan terutama sejak Agustus 2017, lembaga itu telah mengirimkan lebih dari 40 juta lira Turki atau lebih dari 7,5 juta dolar bantuan kemanusiaan untuk orang-orang Rohingya yang membutuhkan.

Rohingya, yang digambarkan oleh PBB sebagai orang-orang yang paling teraniaya di dunia, telah menghadapi ketakutan yang meningkat karena puluhan orang terbunuh dalam kekerasan komunal pada tahun 2012. Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24 ribu Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar, menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario (OIDA).

Credit  republika.co.id

Bentrok Jelang Pemilu di Bangladesh, 2 Tewas dan Belasan Luka

Foto/Ilustrasi/SINDOnews

DHAKA - Bentrokan politik pecah di Bangladesh, menyebabkan dua pekerja kampanye tewas dan melukai puluhan lainnya. Bentrokan ini pecah di tengah ketegangan yang melonjak sebelum pemilihan umum pada 30 Desember.

Perdana Menteri Sheikh Hasina dari Partai Liga Awami yang berkuasa sedang mencari masa jabatan ketiga berturut-turut saat kampanye pemilihan resmi berlangsung pada Senin.

Saingannya, Khaleda Zia, yang memimpin oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), dipenjara setelah dinyatakan bersalah atas dakwaan yang dikatakannya bermotif politik.

BNP memboikot pemilu terakhir, pada tahun 2014 karena menudingnya tidak adil, tetapi mengatakan akan mengambil bagian saat ini. BNP pun mencari kelompok pemantau internasional yang diyakini akan cacat.

Pihak kepolisian mengatakan para pekerja dari kedua belah pihak bentrok di dua distrik di luar Ibu Kota Dhaka sehingga dua orang juru kampanye Liga Awami tewas.

Polisi di distrik Noakhali dan Faridpur mengatakan, penyelidikan telah dilakukan terhadap 45 orang dan diperkiraka lebih banyak penangkapan.

"Petugas yang kembali telah mengadakan pertemuan kedua pihak untuk menghindari insiden seperti itu di masa depan," kata inspektur polisi di Noakhali, Elias Sharif, seperti dikutip dari Reuters, Rabu (12/12/2018).

Jurubicara Awami League, Hasan Mahmud, menuduh BNP mencoba menggagalkan lingkungan yang damai dan menyerang para pendukungnya.

Namun BNP membantah tuduhan itu dan mengatakan setidaknya 200 pendukungnya terluka. Sebaliknya, BNP menuduh para pekerja Liga Awami menyerang iring-iringan mobil sekretaris jenderal BNP, yang kemudian tuduhan itu dibantah oleh Hasan.

Pemilu di Bangladesh biasanya dirusak oleh kekerasan, tetapi ketegangan sangat tinggi selama musim kampanye ini. BNP mengatakan sejumlah pekerjanya telah ditahan dalam beberapa bulan terakhir atas tuduhan fiktif.

Hasina dan Khaleda, yang di antara mereka telah memerintah Bangladesh selama lebih dari dua dekade, adalah musuh bebuyutan, dan BNP mengatakan pemimpinnya telah dipenjara atas tuduhan-tuduhan palsu untuk menjauhkannya dari politik.

Sementara BNP telah bergabung dengan partai-partai oposisi yang lebih kecil untuk membentuk Front Nasional Serikat, namun aliansi tersebut tidak memiliki calon yang jelas untuk perdana menteri. Para pengacara BNP masih bekerja untuk pembebasan Khaleda sebelum 30 Desember.

"Para pendukung dan pekerja Liga Awami putus asa untuk menjauhkan kita dari pemilihan karena mereka sedang mempertimbangkan kekalahan besar,” kata Ruhul Kabir Rizvi, sekretaris jenderal senior BNP. 

Credit  sindonews.com

Pakistan Murka Masuk Blacklist Pelanggaran Kebebasan Beragama AS

Pakistan menyebut daftar hitam pelanggaran kebebasan beragama AS bias. Foto/Istimewa

ISLAMABAD - Pakistan menolak dimasukkan Amerika Serikat (AS) ke dalam daftar hitam negara-negara yang melanggar kebebasan beragama. Pakistan menyebut langkah itu unilateral dan bermotif politik.

"Selain sebutan ini jelas-jelas bias, ada pertanyaan serius tentang kredibilitan dan ketidakberpihakan dari sosok yang memproklamirkan diri sebagai juri terlibat dalam pelaksanaan yang tidak beralasan ini," kata Mohammad Faisal, juru bicara Kementerian Luar Negeri, dalam sebuah pernyataan.

"Pakistan adalah masyarakat multi-agama, pluralistik di mana orang-orang dari beragam agama dan denominasi hidup bersama," tambahnya seperti dikutip dari Anadolu, Rabu (12/12/2018).

Departemen Luar Negeri AS menempatkan Pakistan pada daftar negara yang dikatakan melanggar kebebasan beragama.

"Pakistan telah merancang mekanisme hukum dan administratif yang mapan untuk melindungi hak warganya dan tidak memerlukan nasihat dari negara lain tentang bagaimana melindungi hak-hak minoritasnya," jelas Faisal.

Sekitar 4 persen dari 200 juta penduduk Pakistan ditambah populasi terdiri dari minoritas Kristen, Hindu, Buddha, dan Sikh. Parlemen negara memiliki kursi khusus yang disediakan untuk kaum minoritas untuk memastikan perwakilan dan suara mereka yang memadai dalam proses legislatif.

Faisal mencela bagaimana beberapa aktivis hak asasi manusia menutup mata mereka terhadap penganiayaan sistematis terhadap minoritas yang menjadi sasaran dominasi dan pendudukan asing seperti di Kashmir yang diduduki India.

"Introspeksi diri yang jujur ​​juga akan tepat waktu untuk mengetahui penyebab kenaikan eksponensial dalam Islamophobia dan anti-Semitisme di AS," Faisal menyimpulkan.

Jammu dan Kashmir, wilayah Himalaya mayoritas Muslim, dikuasai oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sepotong kecil Kashmir juga dikuasai oleh China.

Karena dibagi pada 1947, kedua negara telah berperang tiga kali - pada tahun 1948, 1965 dan 1971 - dua di antaranya mengenai Kashmir.

Juga, di gletser Siachen di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berperang sejak tahun 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada tahun 2003.

Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak tahun 1989. 

Credit  sindonews.com

Jaksa Malaysia Ajukan Dakwaan Baru terhadap Najib

Mantan perdana menteri Malaysia Najib Razak.

Foto: REUTERS/Edgar Su

Najib disebut berperan dalam mengubah laporan audit 1MDB.

CB, KUALA LUMPUR – Jaksa Malaysia mengajukan dakwaan korupsi baru terhadap mantan perdana menteri Najib Razak, Rabu (12/12). Dakwaan tersebut masih berkaitan dengan kasus penyelewengan dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB).


Menurut lembar tuntutan jaksa yang dibacakan saat persidangan, Najib disebut berperan dalam mengubah laporan audit 1MDB.

Dalam konteks ini, Najib diduga memberi perintah kepada auditor-jenderal untuk menghapus keterangan tentang hadirnya pengusaha Low Taek Jho atau dikenal dengan nama Jho Low dalam pertemuan dewan 1MDB.


Jho Low adalah seorang pengusaha yang saat ini diburu kepolisian Malaysia karena diduga turut merencanakan dan menikmati dana korupsi 1MDB.


Karena tindakan tersebut, Najib berpotensi dipenjara selama 20 tahun atau denda sebesar 10 ribu ringgit.


Namun Najib mengaku tidak bersalah dan tidak mengetahui tentang pengubahan laporan audit 1MDB. Pengacara Najib, Muhammad Shafee Abdullah mengatakan, kliennya tidak dapat merusak laporan audit. Sebab dia hanya dituduh telah mengarahkan perubahan pada rancangan laporan.


“Dalam tuduhan ini, cukup jelas bahwa itu bukan lagi tuduhan, bahwa dia sebenarnya telah merusak laporan audit,” ujarnya kepada awak media seusai persidangan.


Mantan kepala eksekutif 1MDB Arul Kanda Kandasamy turut didakwa oleh jaksa Malaysia karena diduga bersekongkol dengan Najib. Namun Arul pun mengaku tidak bersalah atas tuduhan yang dilayangkan kepadanya.


Pada 25 November, Auditor-Jenderal Madinah Mohamad mengungkapkan bahwa laporan audit akhir 1MDB telah dirusak. Ia menyebut Najib mengetahui hal tersebut.


Menurut Madinah, terdapat dua hal vital yang dihapus dalam laporan akhir 1MDB. Pertama adalah tentang kehadiran Jho Low dalam pertemuan dewan 1MDB dan status keuangan 1MDB.


Madinah mengungkapkan, arahan untuk mengubah laporan akhir audit 1MDB itu berasal dari Tan Sri Shukry Salleh. Ia diketahui merupakan sekretaris pribadi utama Najib saat menjadi perdana menteri.


Laporan akhir 1MDB diubah pada 26 Februari 2016. Perubahan itu dilakukan dengan dalih sebagai masalah sensiti


Najib telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus korupsi 1MDB. Dia telah menghadapi 21 dakwaan tindak pencucian uang dan empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan. 

Credit  republika.co.id

Donald Trump Sebut Rakyat Akan Berontak Jika Dia Dimakzulkan

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berbincang dengan para pendukungnya setelah mengucap ikrar kesetiaan di Trump National Golf Club, New Jersey, AS, Sabtu, 11 Agustus 2018. Donald Trump menemui geng motor pendukungnya yang bernama Bikers for Trump. AP Photo/Carolyn Kaster.

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump menyatakan rakyat akan memberontak jika dia dimakzulkan dari kursi kepresidenan.
Pernyataan Trump dilontarkan selama wawancara di Gedung Putih dengan Reuters, sejak jaksa federal di New York mengajukan dakwaan untuk Michael Cohen, mantan pengacara pribadi Trump.

"Sulit untuk mendakwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan dan siapa yang menciptakan ekonomi terbesar dalam sejarah negara kita," kata Trump, seperti dikutip dari Reuters, 12 Desember 2018.

Pemakzulan Trump menjadi topik yang dibicarakan di berbagai lini partai.

Kombinasi foto Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pengacara pribadinya Michael Cohen. REUTERS/Lucas Jackson, Leah Millis/File Photos
Cohen mengaku bersalah melanggar peraturan dana kampanye pada Agustus, dan mengakui dia membayar uang tutup mulut kepada perempuan atas arahan Trump untuk menjaga isu skandal seks selama pilpres 2016.
Bulan lalu, Cohen juga mengakui ia berbohong kepada Kongres tentang proyek real estat presiden di Rusia.

Menurut laporan Washington Post, dokumen pengadilan pada Jumat menyebut presiden sebagai pihak dalam beberapa pelanggaran federal. Para ahli hukum mengatakan dia dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana berat termasuk penipuan pajak dan kejahatan pengungkapan publik.
Pengacara Trump, Rudolph W. Giuliani juga menyatakan pada bulan Agustus bahwa rakyat Amerika akan memberontak terhadap pemakzulan.


Klaim Ekonomi Donald Trump

Donald Trump beberapa kali mengklaim AS adalah ekonomi terbesar dunia. Washington Post mengumpulkan pernyataan-pernyataan Trump ini di antaranya di Twitter 4 Juni 2018 Trump menulis "Kita memiliki ekonomi terkuat dalam sejarah bangsa kita", kemudian pernyataan kepada wartawan pada 15 Juni "Kita memiliki ekonomi terbesar dalam sejarah negara kita", lalu selama wawancara di Fox and Friends pada 23 Agustus, "Dikatakan ekonomi kita adalah yang terkuat yang pernah kita alami dalam sejarah kita, dan kalian lihat saja pada angka-angkanya."
The Hill melaporkan, mengutip pada data World Economic Forum (WEF) 2018, laporan World Competitiveness Report menyebut Amerika Serikat menempati peringkat pertama dalam daya saing global, naik dari peringkat ketiga selama beberapa tahun terakhir, dan peringkat pertama dalam sepuluh tahun terakhir.
"Daya saing global ditentukan oleh serangkaian institusi, kebijakan dan faktor yang menentukan tingkat produktivitas suatu negara...Dan produktivitas mengarah pada pertumbuhan dan peningkatan kesejahteraan," menurut lapoiran WEF, yang dikutip The Hill pada 18 Oktober.
WEF memberi peringkat masing-masing dari 140 negara yang mereka pelajari sesuai identifikasi sebagai faktor penentu produktivitas dan dinamisme. Skor masing-masing negara ditentukan oleh kombinasi survei opini eksekutif dan ukuran kuantitatif.

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, sedang berkampanye di Billings, Montana, pada Kamis, 6 September 2018, mendesak pendukungnya untuk mencoblos pada pemilu tengah pada November 2018 agar dia tidak terkena pemakzulan. AP via Chicago Tribune
Sementara The Fact Checker Washington Post pada 7 September melaporkan data yang berbeda dari laporan WEF atau klaim Trump. Salah satunya tingkat pengangguran yang mencapai 3,9 persen pada Agustus, lebih tinggi dari Mei yang mencapai 3.8 persen. Sebagai perbandingan angka pengangguran pada 1953 sebesar 2.5 persen, dan 3,8 persen pada tahun 2000.
Selain angka pengangguran, Washington Post juga membeberkan produk domestik bruto (GDP). Ini adalah statistik lain yang sering dikutip Trump. GDP adalah ukuran ekonomi terluas dan selama kampanye dia berjanji untuk mencapai tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 4 persen. Pada kuartal kedua mencapai 4,2 persen, tetapi masih di bawah 5,1 persen dan 4,9 persen dicapai dalam dua kuartal pada tahun 2014, atau 4,7 persen peningkatan dalam seperempat pada tahun 2011.

Apapun klaim pro dan kontra terhadap Trump tidak membuat isu pemakzulan padam, mengingat Demokrat sangat berambisi memecat Trump sebagai presiden.
Pemakzulan sendiri membutuhkan mayoritas suara DPR, di mana Demokrat akan mengambil alih mayoritas DPR pada Januari mendatang setelah menang di Pemilu Sela AS. Namun ini baru tahap awal, untuk pemakzulan dibutuhkan dua pertiga suara mayoritas di Senat, di mana rekan-rekan Donald Trump dari Partai Republik adalah mayoritas.



Credit  tempo.co

Donald Trump Mengaku Tidak Takut Dimakzulkan

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, di kantornya. Reuters

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump mengaku tidak khawatir bahwa dia dapat dimakzulkan. Trump juga mengatakan pembayaran yang dilakukan menjelang pilpres tahun 2016 oleh mantan pengacara pribadinya Michael Cohen kepada dua wanita tidak melanggar hukum keuangan kampanye.
"Sangat sulit untuk mendakwa seseorang yang tidak melakukan kesalahan dan siapa yang menciptakan ekonomi terbesar dalam sejarah negara kita," kata Trump kepada Reuters, 12 Desember 2018, selama wawancara di Oval Office Gedung Putih.
"Saya tidak khawatir, tidak. Saya pikir orang-orang akan memberontak jika itu terjadi," katanya.

Michael Cohen, mantan pengacara Presiden Donald Trump, menjelang sesi Pengadilan Federal pada Selasa, 21 Agustus 2018, di New York.(Foto AP / Kevin Hagen)
Jaksa federal di New York mengatakan pekan lalu bahwa Trump menyuruh Cohen untuk melakukan pembayaran enam digit untuk dua wanita sehingga mereka tidak akan membahas dugaan skandal seks dengan Trump yang saat itu menjadi capres pemilu 2016.

Jaksa penuntut mengatakan pembayaran itu melanggar hukum yang menetapkan bahwa kontribusi kampanye, yang didefinisikan sebagai uang atau barang berharga diberikan saat kampanye untuk mempengaruhi pemilihan, harus diungkapkan dan nilainya terbatas pada US$ 2.700 atau sekitar Rp 40 juta per orang.
Demokrat mengatakan pelanggaran hukum kampanye seperti itu akan menjadi pelanggaran yang tak dapat dipungkiri, meskipun pemimpin partai senior di Kongres telah mempertanyakan apakah itu adalah kejahatan yang cukup serius untuk menjamin proses pemakzulan.

Pemakzulan sendiri membutuhkan mayoritas suara DPR, di mana Demokrat akan mengambil alih mayoritas DPR pada Januari mendatang setelah menang di Pemilu Sela AS. Namun ini baru tahap awal, untuk memecat presiden membutuhkan dua pertiga suara mayoritas di Senat, di mana rekan-rekan Trump dari Partai Republik adalah mayoritas.

Vonis Cohen dijadwalkan pada Rabu 12 Desember di New York atas perannya dalam pembayaran uang tutup mulut untuk dua wanita, aktris film dewasa Stormy Daniels dan mantan model Playboy Karen McDougal. Selama isu skandal bergulir, Trump berulangkali membantah memiliki hubungan dengan mereka.
Awal tahun ini, Donald Trump mengakui membayar Cohen US$ 130.000 atau Rp 1,8 miliar kepada Daniels, yang nama aslinya adalah Stephanie Clifford, setelah sebelumnya menyangkal mengetahui pembayaran tersebut.

Credit  tempo.co

Mantan Pengacara Trump Dihukum 3 Tahun Penjara

                   

Michael Cohen. (REUTERS/Jeenah Moon)

Jakarta, CB -- Mantan pengacara pribadi Presiden Donald Trump, Michael Cohen, dijatuhi hukuman tiga tahun penjara karena mendalangi pembayaran rahasia yang melanggar hukum kampanye sebelum pemilu 2016.

Cohen pun melakukan kejahatan keuangan yang berpotensi menimbulkan risiko hukum dan politik bagi Trump.

Di ruang sidang, Cohen mengatakan kepada Hakim Distrik AS William Pauley di Manhattan bahwa kesetiaannya yang buta membawanya untuk menutupi perilaku Trump.


Hukuman itu membuat Cohen, pengacara yang pernah mengatakan akan mengambil peluru untuk Trump malu. Cohen mengatakan dalam pembelaannya pada Agustus bahwa ia disutradarai oleh Trump untuk melakukan pembayaran uang suap kepada dua wanita yang mengatakan mereka melakukan hubungan seksual dengan presiden di masa lalu.



Trump membantah urusan dan keterlibatan dalam pembayaran.

Pauley menghukum Cohen hingga 36 bulan untuk pembayaran dan dua bulan untuk kebohongan Cohen ke Kongres tentang proyek Trump Tower yang diusulkan di Rusia.

Sebagai bagian dari hukuman, hakim memerintahkan Cohen untuk membayar US$500 ribu dan membayar ganti rugi hampir US$1,4 juta.



Credit  cnnindonesia.com

Penembakan di Perancis Buat Trump Berambisi Bangun Perbatasan

                   

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump semakin berambisi untuk menuntut pendanaan pembangunan dinding perbatasan AS dengan Meksiko.

Tuntutan ini semakin menjadi karena berkaca dari peristiwa penembakan di Strasbourg, Perancis.

Dilansir dari AFP, kicauan Trump mengaitkan isu teroris yang muncul meskipun fakta bahwa tersangka dalam serangan Strasbourg, Prancis adalah penduduk asli kota tersebut. Namun, memiliki masa lalu kriminal dan pandangan ekstremis.


Seorang jaksa Prancis mengatakan pria bersenjata itu meneriakkan "Allahu Akbar" bahasa Arab untuk "Tuhan adalah yang Terbesar" sebelum melepaskan tembakan di Pasar Natal. Tembakan tersebut menewaskan dua orang, meninggalkan tiga orang mati otak dan melukai 12 orang lainnya.

"Satu lagi serangan teror yang sangat buruk di Perancis. Kami akan memperkuat perbatasan kami lebih jauh lagi. Chuck dan Nancy harus memberi kami suara untuk mendapatkan tambahan Keamanan Perbatasan," ujar Trump.

Trump bentrok marah dengan Pemimpin Minoritas Senat Chuck Schumer dan pemimpin DPR Demokrat Nancy Pelosi mengenai pendanaan dinding dalam pertemuan Oval Office yang disiarkan langsung di televisi.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo juga mengutip serangan Strasbourg untuk mendukung tembok perbatasan, yang merupakan janji Trump selama kampanye presiden 2016.



"Setiap kali kami menambah orang di sini yang memiliki risiko menjadi radikal, kami meningkatkan risiko bagi warga Amerika," kata Pompeo kepada Fox News.

"Kami harus membangunnya," katanya.

"Kami harus melakukan semua hal yang perlu dilakukan untuk mengendalikan aliran orang masuk ke negara kita dengan cara yang sah."



Credit  cnnindonesia.com

Prancis naikkan tingkat ancaman keamanan setelah tiga orang tewas di Strasbourg

Tentara dari korps Eropa membawa bendera Eropa di depan Parlemen Eropa saat berlangsungya peringatan menandai 25 tahun penggunaan bendera Eropa di Strasbourg, Senin (9/5). (FOTO ANTARA/REUTERS/Jean-Marc )

Strasbourg, Prancis (CB) - Menteri Dalam Negeri Prancis Christophe Castaner mengatakan, Rabu, tiga orang tewas dalam penembakan di pasar Natal Strasbourg dan 350 personel keamanan memburu pria bersenjata yang melarikan diri dari tempat kejadian perkara.

"Dia melawan dua kali pasukan keamanan kami," kata Castaner dalam jumpa pers yang diadakan di kota itu. Serangan tersebut juga menyebabkan 12 orang luka-luka, katanya.

Menurut dia, pria itu berhasil melarikan diri. Keberadaannya sekarang belum diketahui, dan pasukan komando serta sejumlah helikopter dikerahkan dalam pemburuan.

Castaner mengatakan Prancis menaikkan tingkat ancaman keamanan dan akan mendorong perlindungan pasar-pasar, yang diselenggarakan untuk menyambut Natal di tempat-tempat lain, serta memperkuat kendali di tapal batas.

Kepolisian mengidentifikasi tersangka bernama Cherif Chekatt, 29 tahun, yang dilahirkan di Strasbourg. Dinas intelijen mengenali dia karena berisiko terhadap keamanan.

Serangan tersebut terjadi pada pukul 20.00 waktu setempat (pukul 02.00 Rabu dinihari) saat para penjual bersiap-siap menutup tempat mereka berjualan dan rumah-rumah makan penuh dengan pengunjung di kota itu, yang terletak di seberang Sungai Rhine dari Jerman.

Jaksa di Kota Paris mengatakan motif dari serangan itu belum diketahui. Belum ada pihak yang segera mengaku bertanggung jawab, tetapi Site, kelompok intelijen yang berkedudukan di Amerika Serikat dan memantau laman-laman kelompok jihad, mengatakan para pendukung ISIS merayakan serangan tersebut.

Credit  antaranews.com

Turki Kecam Aksi Penembakan di Pasar Natal Strasbourg

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan, Ankara mengutuk dengan bahasa paling keras penembakan di pasar Natal di Strasbourg. Foto/Reuters

ANKARA - Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan, Ankara mengutuk dengan bahasa paling keras penembakan di pasar Natal di Strasbourg. Aksi penembakan itu menewaskan Setidaknya tiga orang.

Dalam sebuah pernyataan, Kemlu Turki menuturkan, pihaknya mengucapkan belasungkawa kepada pemerintah dan masyarakat Prancis, khususnya keluarga dan kerabat para korban dalam penembakan itu.

"Kami menyampaikan belasungkawa kepada Rakyat dan Pemerintah Perancis dan kepada keluarga orang-orang yang kehilangan nyawa dalam serangan keji ini dan ingin cepat sembuh bagi mereka yang terluka," kata Kemlu Turki, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (12/12).

Sementara itu, sebelumnya Polisi Jerman dilaporkan telah menerapkan langkah-langkah untuk memperketat keamanan di perbatasan dengan Prancis pasca adanya aksi penembakan tersebut.

Pelaku penembakan yang diketahui bernama Cherif Chekatt berhasil lolos dari penangkapan polisi dan masih dalam pelarian. Situasi ini menimbulkan ketakutan akan terjadinya serangan lanjutan.

Menurut laporan polisi, pria berusia 29 tahun itu ditembak dan terluka oleh tentara yang menjaga pasar Natal. Namun, ia tetap berhasil melarikan diri dengan taksi yang dibajak.

Seorang juru bicara kepolisian Jerman menuturkan, mereka akan memperketat keamanan di perbatasan hingga situasi kembali normal. "Kami bergantung pada rekan-rekan di Prancis. Kami akan mempertahankan kendali hingga situasi teratasi," ucapnya.

Dia lalu menyatakan bahwa pelaku penembakan dikenal oleh otoritas Prancis sebagai seorang radikal. Menurut dia, pria itu dipenjara di Jerman pada tahun 2016 dan 2017 atas tuduhan pencurian dan kemudian dideportasi ke Prancis. 

Credit  sindonews.com

Pasca Penembakan Strasbourg, Jerman Perketat Perbatasan dengan Prancis

Polisi Jerman dilaporkan telah menerapakan langkah-langkah untuk memperketat keamanan di perbatasan dengan Prancis pasca adanya aksi penembakan di Strasbourg. Foto/Istimewa

BERLIN - Polisi Jerman dilaporkan telah menerapakan langkah-langkah untuk memperketat keamanan di perbatasan dengan Prancis pasca adanya aksi penembakan di pasar Natal di Strasbourg, yang menewaskan tiga orang.

Pelaku penembakan yang diketahui bernama Cherif Chekatt berhasil lolos dari penangkapan polisi dan masih dalam pelarian. Situasi ini menimbulkan ketakutan akan terjadinya serangan lanjutan.

Menurut laporan polisi, pria berusia 29 tahun itu ditembak dan terluka oleh tentara yang menjaga pasar Natal. Namun, ia tetap berhasil melarikan diri dengan taksi yang dibajak.

Seorang juru bicara kepolisian Jerman menuturkan, mereka akan memperketat keamanan di perbatasan hingga situasi kembali normal. "Kami bergantung pada rekan-rekan di Prancis. Kami akan mempertahankan kendali hingga situasi teratasi," ucapnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (12/12).

Dia lalu menyatakan bahwa pelaku penembakan dikenal oleh otoritas Prancis sebagai seorang radikal. Menurut dia, pria itu dipenjarakan di Jerman pada tahun 2016 dan 2017 atas tuduhan pencurian dan kemudian dideportasi ke Prancis.

Sementara itu, sebelumnya Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Paris, Prancis mengimbau kepada seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang berada di Prancis untuk meningkatkan kewaspadaan paska penembakan itu.

"Penembakan di kota Strasbourg. WNI di kota tersebut dihimbau untuk waspada dan ikuti anjuran aparat setempat," kata KBRI Paris melalui akun Twitternya.  

Credit  sindonews.com

Pertama Kalinya, Prajurit Korut dan Korsel Melintasi Perbatasan

Prajurit Korut dan Korsel melintasi perbatasan untuk memverifikasi penghancuran pos penjaga di perbatasan kedua negara. Foto/Istimewa

SEOUL - Untuk pertama kalinya, prajurit Korea Utara (Korut) dan Korea Selatan (Korsel) menyeberang ke wilayah masing-masing dengan damai. Mereka bersiap untuk memverifikasi pembongkaran pos penjaga di zona demiliterisasi.

Pada bulan November lalu, Korut meledakkan 10 pos penjaga sementara Korsel merobohkan 10 pos menggunakan ekskavator.

Penghancuran 20 pos di sepanjang perbatasan yang dijaga ketat adalah salah satu langkah yang disepakati pada KTT September antara Presiden Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong-un di Pyongyang, sebagai bagian dari upaya rekonsiliasi di semenanjung itu.

Kementerian Pertahanan Seoul mengatakan bahwa para inspektur dari Korsel akan mengunjungi masing-masing pos penjaga di sisi Korut untuk memverifikasi pembongkaran dan untuk memastikan bahwa semua senjata api dan pasukan telah ditarik.

Inspektur Korut akan melakukan proses yang sama di bunker Korsel.

"Ini menandai pertama kalinya sejak perpecahan bahwa para prajurit dari Utara dan Selatan secara damai melintasi garis demarkasi militer," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan seperti dikutip dari AFP, Rabu (12/12/2018).

Presiden Korsel Moon Jae-in melanjutkan kebijakan untuk membangun hubungan dengan tetangganya yang terisolasi dan bersenjata nuklir. Kebijakan ini sangat kontras dengan Washington, yang menegaskan tekanan terhadap Pyongyang harus dipertahankan sampai denuklirisasi.

Terlepas dari namanya, area di sekitar Zona Demiliterisasi (DMZ) adalah salah satu tempat paling berbenteng di dunia, penuh dengan ladang ranjau dan pagar kawat berduri.

Namun di bawah rencana untuk meredakan ketegangan yang disepakati di Pyongyang, kedua Korea telah melucuti senjata di desa perbatasan Panmunjom, dan meninggalkannya diawaki oleh 35 personel tak bersenjata dari masing-masing pihak.

Secara resmi disebut Daerah Keamanan Bersama (JSA), kantong itu adalah satu-satunya tempat di sepanjang perbatasan 250 kilometer tempat para tentara dari kedua Korea dan Komando yang dipimpin PBB langsung berhadap-hadapan. 

Credit  sindonews.com

Misil SM-3 AS Berhasil Tembak Jatuh Rudal Balistik di Ruang Angkasa

Uji tembak misil SM-3 Amerika Serikat terhadap target rudal balistik di ruang angkasa Oktober lalu. Uji tembak serupa juga berhasil dilakukan pada Selasa (11/12/2018). Foto/MDA

WASHINGTON - Misil SM-3 Block IIA Amerika Serikat (AS), dalam sebuah uji coba, berhasil menembak jatuh sasaran rudal balistik jarak menengah yang berada di luar angkasa. Misil yang jatuhkan target itu ditembakkan dari fasilitas Aegis Ashore yang berbasis di Hawaii, pada hari Selasa.

Tes ini menandai kesuksesan yang kedua setelah Oktober lalu. Keberhasilan ini juga menebus dua kegagalan uji coba misil secara berturut-turut akibat kesalahan pelaut dan motor roket.

Juru bicara Badan Pertahanan Rudal (MDA), Mark Wright, mengatakan misil yang diluncurkan dari Hawaii menembak lintasan dari sebuah sensor yang jaraknya cukup jauh dari Aegis Ashore Missile Defence Test Complex di Pacific Missile Rang Facility yang berada di Kauai.

Menurut Wrighet, Aegis Ashore tidak pernah memiliki jalur asli, yang berarti misil yang ditembakkan dari fasilitas itu berhasil mengunci target yang sepenuhnya dilacak oleh sensor. Sensor itulah yang menyampaikan data pelacakannya.

Tes misil pencegat ini dirancang untuk menguji kemampuan dalam penerapannya pada sistem tempur Aegis Atago.

Sekadar diketahui, SM-3 Block IIA adalah misil pengembangan bersama antara AS dan Jepang. Senjata ini diharapkan melengkapi kedua stasiun Aegis Ashore AS di Rumania dan Polandia serta stasiun Aegis Ashore masa depan di Jepang.

Misil tersebut akan menjadi kunci bagi strategi pertahanan rudal jarak pendek dan menengah AS.

Situs Aegis Ashore di Eropa telah menjadi sumber ketegangan yang signifikan antara Rusia dan AS, di mana Presiden Rusia Vladimir Putin rutin mengkritik platform tersebut dan menuduh AS mencoba untuk mengganggu keseimbangan strategis.

Dalam rilisnya, MDA mengatakan rudal yang jadi target ditembakkan oleh pesawat C-17 Angkatan Udara AS. "(Jaraknya) ribuan mil sebelah barat daya dari situs uji Aegis Ashore yang meluncurkan misil pencegat SM-3 Block IIA," kata MDA.

Kepala MDA Letnan Jenderal Sam Greaves mengatakan tes membuktikan teknologi yang masuk ke kemampuan pertahanan rudal di Eropa telah berada di jalurnya.

"Tes penerbangan yang sukses hari ini menunjukkan keefektifan dari arsitektur European Phased Adaptive Approach Phase 3," kata Greaves, seperti dikutip Defense News, Rabu (12/12/2018).

"Ini juga sangat penting bagi masa depan operasi pertahanan rudal multi-domain dan mendukung tonggak untuk program rudal SM-3 Block IIA," ujarnya.

“Sistem ini dirancang untuk membela Amerika Serikat, pasukan yang dikerahkan, sekutu, dan teman-teman dari ancaman rudal balistik yang nyata dan terus berkembang. Saya mengucapkan selamat kepada semua anggota tim, militer, sipil, kontraktor, dan sekutu yang membantu mewujudkan hal ini." 

Credit  sindonews.com

Petinggi Militer China Sarankan Serang Kapal Perang AS

Kapal perang Amerika Serikat, USS Chancellorsville, yang mendekati Kepulauan Paracel, Laut China Selatan, November 2018 lalu. Foto/US Navy/Mass Communication Specialist Seaman Codie L. Soule

BEIJING - Seorang pejabat tinggi militer China menyerukan pendekatan yang lebih agresif terhadap kapal perang Amerika Serikat (AS) yang melakukan operasi kebebasan navigasi di Laut China Selatan. Petinggi militer itu menyarankan agar kapal perang Washington diserang jika melanggar kedaulatan Beijing.

Dai Xu, seorang kolonel senior di Angkatan Udara Tentara Pembebasan Rakyat dan presiden Institute of Marine Safety and Cooperation, mengatakan Beijing seharusnya tidak mengizinkan kapal perang Amerika untuk menciptakan gangguan.

"Jika kapal perang AS masuk ke perairan China lagi, saya sarankan dua kapal perang harus dikirim; satu untuk menghentikannya, dan satu lagi untuk menabraknya," kata Dai dalam konferensi yang diselenggarakan oleh tabloid China, Global Times, yang dikutip Business Insider, Selasa (11/12/2018).

Dai menambahkan bahwa operasi kebebasan navigasi Washington adalah provokasi terhadap Beijing dan gangguan terhadap kedaulatan negara.

Petinggi militer itu juga mengklaim bahwa China tidak pernah mengusik operasi AS di perairan internasional, tetapi Washington seharusnya tidak boleh masuk ke perairan China.

AS telah meningkatkan operasinya di Laut China Selatan, di mana beberapa negara, termasuk Filipina, China, Malaysia, Brunei dan Vietnam memiliki klaim yang saling tumpang tindih.

Konfrontasi terbaru antara Washington dan Beijing terjadi pada bulan November ketika angkatan laut China mengirim pasukannya untuk memperingatkan sebuah kapal perang AS yang berlayar melalui perairan yang disengketakan.

Kapal perang Angkatan Laut AS, USS Chancellorsville, saat itu melakukan operasi kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Paracel.

Menurut laporan dari South China Morning Post, Komando Teater Selatan China mengklaim bahwa kapal perang AS memasuki perairan di sekitar Paracel tanpa persetujuan pemerintah China.

Beijing kemudian mengerahkan pasukan angkatan laut dan udara untuk memantau kapal USS Chancellorsville dan memperingatkannya agar meninggalkan area tersebut.

Juru bicara Armada Pasifik AS Nathan Christensesn mengakui kapal perang AS berlayar di dekat pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Selatan."Untuk menentang klaim maritim yang berlebihan dan mempertahankan akses ke perairan seperti yang diatur oleh hukum internasional," katanya.

Credit  sindonews.com

Cina Lanjutkan Represi Terhadap Organisasi Agama

Bendera Cina.

Foto: ABC News

Lebih dari 100 jemaat gereja ditahan.

CB, BEIJING -- Otoritas Cina dilaporkan telah menahan lebih dari 100 anggota gereja Kristen yang tidak terdaftar dan pendeta ternama mereka, seiring terus berlanjutnya langkah penertiban yang dilakukan Partai Komunis Cina terhadap agama yang terorganisasi.


Polisi Cina dilaporkan telah menggerebek rumah-rumah jemaat Gereja Perjanjian Hujan Awal (Early Rain Covenant) di kota Chengdu pada Ahad (9/12) malam, termasuk rumah pemimpinnya yang kritis, pendeta Protestan, Wang Yi.
Harian The South China Morning Post melaporkan otoritas Cina juga telah memblokir akun media sosial anggota gereja tersebut selama berlangsungnya penggerebekan, dan memutus saluran telepon di gereja itu. Gereja Early Rain Covenant mengatakan di halaman Facebooknya bahwa jumlah jemaat gereja mereka yang ditahan semakin bertambah pasca-penggerebekan lanjutan yang dilakukan pada Senin dan Selasa pagi, dan menuduh polisi Cina telah melakukan penyerangan secara fisik kepada beberapa jamaah dan menginjak kaki mereka.


Pendeta Wang Yi dan istrinya tetap ditahan, meskipun beberapa pemimpin gereja senior lainnya telah dibebaskan tetapi masih terus diawasi di rumah mereka. Enhui Cao, seorang anggota Gereja Early Rain Covenant yang juga seorang guru di sekolah dasar milik gereja itu, mengatakan kepada ABC bahwa penggerebekan bisa jadi merupakan bentuk dari kritik terbuka yang disampaikan Wang terhadap peraturan baru Pemerintah Cina tentang urusan agama.

Photo: Pihak berwenang di China menertibkan agama-agama diantaranya dengan menyingkirkan salib dari gereja-gereja Kristen.
(ABC News)

Peraturan-peraturan itu, yang mulai diberlakukan pada Februari nanti, mengharuskan gereja yang dilangsungkan di rumah independen seperti yang dikelola Wang harus mendaftarkan diri secara resmi. Hal itu untuk mendapat persetujuan atau ditolak oleh kader partai setempat.


"Sejauh menyangkut keyakinan, peraturan baru ini jahat; sejauh menyangkut konstitusi, mereka ilegal; sejauh menyangkut politik, mereka bodoh," tulis Wang awal tahun ini.


"Saya bermaksud untuk secara damai menolak legitimasi dan implementasi regulasi ini."


Gereja Early Rain Covenant mengatakan dalam pengumuman terakhirnya selasa (11/12) sore ini bahwa mereka tidak tahu berapa lama rekan-rekan mereka akan ditahan dan tidak tahu apakah mereka diizinkan untuk memberi kabar terbaru mengenai kondisi mereka.


"Kami seperti domba di tengah-tengah serigala, sementara polisi menggunakan mesin-mesin kekerasan dan cara-cara teknis untuk menangkap dan mengancam orang-orang Kristen yang lembut dan penuh kebajikan," tulis pernyataan itu.


Lebih dari 200 anggota gereja termasuk Wang juga telah ditahan pada bulan Mei lalu, ketika polisi menggerebek upacara peringatan yang mereka adakan untuk mengenang korban gempa bumi Sichuan 2008.

'Perang' Cina melawan agama

Photo: Pendeta ternama dari Gereja Protestan Perjanjian Hujan Awal, wang Yi, termasuk pemimpin yang kritis terhadap Pemerintah China. (Supplied)

Dalam sebuah khotbah di Early Rain Covenant Church yang diunggah di akun Facebook mereka dua minggu lalu, Wang mengkritik "perang" yang dilakukan Cina terhadap agama-agama di negaranya. Dia juga menyinggung sejumlah kebijakan Pemerintah Cina terhadap di Tibet dan provinsi Xinjiang - dua topik yang sangat sensitif bagi para pejabat Cina.


Cina telah dituduh menahan hingga 1 juta etnis Uyghurs di "kamp pendidikan ulang" rahasia di Xinjiang.


"Para penguasa yang mengobarkan perang ini telah memilih sendiri musuh yang tidak pernah bisa dipenjara, musuh yang tidak pernah bisa dihancurkan, musuh yang tidak pernah bisa ditundukkan atau dikendalikan - yaitu, jiwa manusia," kata Wang.


"Karena itu, mereka ditakdirkan untuk kalah dalam perang ini, mereka ditakdirkan gagal."


Kebebasan individu untuk mempraktikkan agama secara resmi dijamin oleh konstitusi Cina, tetapi Partai Komunis Cina telah memperketat kontrol pada organisasi-organisasi keagamaan, untuk memastikan mereka tetap setia kepada partai. Presiden Cina Xi Jinping juga mengatakan dia menghendaki agama-agama di Cina menjadi subjek 'sinifikasi', sebuah proses yang bertujuan untuk memberikan agama asing seperti Islam dan Kristen "karakteristik Cina".


Seruan ini telah memicu para pejabat menyingkirkan bahkan membakar salib di gereja-gereja Kristen, dan menghancurkan kubah maupun simbol-simbol keagamaan lainnya di masjid. Alkitab juga dilaporkan telah ditarik dari penjualan di toko buku online dan maupun platform belanja online awal tahun ini.

Credit  republika.co.id

Lakukan Pelanggaran Kebebasan Beragama, AS Kutuk 10 Negara

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mengumumkan, negara adidaya itu telah menganggap 10 begara bersalah atas pelanggaran kebebasan beragama yang berat. Sepuluh negara itu adalah China, Eritrea, Iran, Myanmar, Korea Utara (Korut), Pakistan, Sudan, Arab Saudi, Tajikistan dan Turkmenistan.Kesepuluh negara itu dikategorikan Negara-negara Perhatian Khusus di bawah Undang-Undang Kebebasan Beragama Internasional 1998. Mereka ditemukan telah terlibat atau mentolerir pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, (dan) mengerikan.

"Di banyak tempat di seluruh dunia, individu terus menghadapi pelecehan, penangkapan, atau bahkan kematian karena hanya menjalani hidup mereka sesuai dengan keyakinan mereka. Amerika Serikat tidak akan berdiri sebagai penonton dalam menghadapi penindasan semacam itu," kata Pompeo dalam sebuah pernyataa.

"Melindungi dan mempromosikan kebebasan beragama internasional adalah prioritas kebijakan luar negeri tertinggi dari Pemerintahan Trump," imbuhnya seperti dikutip dari CNN, Rabu (12/12/2018).

"Penyebutan ini bertujuan untuk meningkatkan kehidupan individu dan keberhasilan yang lebih luas dari masyarakat mereka. Saya mengakui bahwa beberapa negara yang ditunjuk bekerja untuk meningkatkan rasa hormat mereka terhadap kebebasan beragama; Saya menyambut inisiatif tersebut dan berharap untuk melanjutkan dialog," tukasnya.

Sementara itu Duta Besar Besar untuk Kebebasan Beragama Internasional, Sam Brownback, mengutip katalog pelanggaran kebebasan beragama yang dilakukan oleh negara-negara tersebut. Mereka termasuk undang-undang penistaan ​​Pakistan, khususnya kasus Asia Bibi, kekerasan massal Myanmar terhadap penduduk Rohingya dan pemenjaraan China terhadap Uighur dan perlakuannya terhadap orang Kristen dan Buddha.

"China tidak mundur dari penganiayaan agama, tampaknya meluas. Ini jelas sangat mengganggu pemerintah," katanya.

Menurut Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Buruh Departemen Luar Negeri AS, pelanggaran berat semacam itu termasuk penyiksaan, perlakuan merendahkan atau hukuman, penahanan berkepanjangan tanpa tuduhan, penculikan atau penahanan rahasia, atau penyangkalan mencolok lainnya terhadap hak untuk hidup, kebebasan, atau keamanan.

Kongres diberitahu tentang penunjukan itu setiap tahun, dan sanksi guna mengubah perilakunya dapat dikenakan jika semua cara non-ekonomi telah digunakan.

Menurut Brownback, sanksi semacam itu adalah "double-hatted" - yang berarti negara-negara tersebut mendapat sanksi di bidang lain tetapi juga dianggap sebagai Negara-negara yang menjadi Perhatian Khusus.

"China, Eritrea, Iran, Myanmar, Korea Utara, dan Sudan semuanya mendapat sanksi seperti itu, tetapi Arab Saudi, Pakistan, Tajikistan dan Turkmenistan telah dibebaskan dari sanksi karena kepentingan nasional," jelas Brownback.

Selain Negara-negara yang memiliki Perhatian Khusus, Pompeo menempatkan Komoro, Rusia, dan Uzbekistan pada Daftar Pengawasan Khusus untuk pemerintah yang telah terlibat atau ditoleransi pelanggaran berat kebebasan beragama, dan menunjuk Front al-Nusra, al-Qaeda di Jazirah Arab, al-Qaeda, al-Shabaab, Boko Haram, Houthi, ISIS, ISIS-Khorasan dan Taliban sebagai "Entitas Perhatian Khusus, menurut pernyataan itu.

Pompeo membuat penunjukkan itu pada akhir November.

Komisi AS tentang Kebebasan Beragama Internasional, sebuah komisi pemerintah federal yang independen dan bipartisan yang dibentuk oleh undang-undang 1998, mengatakan penunjukan itu menunjukkan dukungan kuat dan aktif Amerika untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan di seluruh dunia.

"Kami sangat bersyukur bahwa, setelah bertahun-tahun mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama yang sistematis, berkelanjutan, dan berat di Pakistan, Departemen Luar Negeri akhirnya menambahkan negara itu ke daftar pelanggar terburuk dunia untuk pertama kalinya," kata Ketua Tenzin Dorjee di sebuah pernyataan untuk CNN.

"Kami juga menyambut baik penambahan baru Rusia sebagai pelanggar berat dalam Daftar Pengawasan Khusus, tetapi pertanyaan apakah Uzbekistan telah cukup ditingkatkan untuk dipindahkan ke Daftar Pengamatan Khusus. Pada bulan April 2018 USCIRF merekomendasikan bahwa kedua negara tersebut harus ditetapkan sebagai Daftar Perhatian Khusus," tukasnya.

Brownback lantas menjelaskan bahwa Uzbekistan telah membuat perubahan substansial.

Pada bulan Desember 2017, Pompeo menunjuk China, Eritrea, Iran, Myanmar, Korut, Sudan, Arab Saudi, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan sebagai Negara-negara Perhatian Khusus dan menempatkan Pakistan pada Daftar Pengawasan Khusus untuk pelanggaran berat kebebasan beragama. 

Credit  sindonews.com

Kasus Huawei, AS Rencana Terbitkan Peringatan Perjalanan ke Cina

       

Bendera Republik Rakyat Cina dan bendera AS berkibar di tiang lampu di sepanjang jalan Pennsylvania Avenue dekat Capitol AS selama kunjungan kenegaraan Presiden China Hu Jintao, di Washington, DC, Amerika Serikat, 18 Januari 2011.[REUTERS/Hyungwon Kang]

CB, Jakarta - Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk menerbitkan sebuah peringatan perjalanan ke Cina kepada seluruh warga negara Amerika Serikat, termasuk para pengusaha. Rencana penerbitan peringatan itu muncul setelah Kanada menahan Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, pada 1 Desember lalu.
Peringatan bepergian yang mungkin diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat itu, akan memperingatkan masyarakat Amerika Serikat terhadap risiko yang mungkin akan dilakukan Beijing.
Meng ditahan di Kanada atas permintaan otoritas Amerika Serikat atas dugaan telah menciderai sanksi ekonomi Amerika Serikat kepada Iran.

Dikutip dari Reuters, Rabu, 12 Desember 2018, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terakhir kali menerbitkan peringatan berpergian pada 22 Januari 2018. Ketika itu, pemerintah memperingatkan kepada masyarakat Amerika Serikat agar ekstra hati-hati saat di negara itu menyusul penegakan hukum yang sewenang-wenang dan larangan memiliki kewarganegaraan ganda Amerika Serikat dan Cina.
Otoritas Cina mengatakan peringatan bepergian itu mampu menahan warga negara asing meninggalkan Cina atau yang disebut larangan keluar agar bisa memaksa mereka menyelesaikan sengketa bisnis, mendesak penyelesaian sesuai perintah pengadilan atau memfasilitasi investigasi yang dilakukan pemerintah Cina.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat, Robert Palladino, mengatakan pihaknya kemungkinan akan mengulangi peringatan bepergian yang dikeluarkan pada Januari itu. Sebab saat ini ada potensi bagi masyarakat Amerika Serikat yang berkunjung dan tinggal di Cina, menghadapi hukum dengan cara diinterograsi dan ditahan.
Menurut Palladino, pihaknya juga mengkhawatirkan atas munculnya laporan penahanan warga negera Kanada di Cina. Washington telah mendesak Beijing agar mengakhiri segala bentuk penahanan. 

Credit  tempo.co

2 Bank Asal Inggris Diduga Terlibat Kasus Huawei

HSBC (kiri) dan Standard Chartered Bank. REUTERS/Bobby Yip

CB, Jakarta - Bank asal Inggris, Standard Chartered dan HSBC dilaporkan tertipu karena telah memfasilitasi pembayaran proyek infrastruktur telekomunikasi antara Huawei dan Iran. Bank Standard Chartered dan HSBC merupakan dua diantara beberapa institusi keuangan yang diduga telah 'disalahgunakan' oleh Huawei, perusahaan raksasa teknologi asal Cina.
Laporan Wall Street Journal menyebut Huawei dituduh menggunakan pihak ketiga, yakni sebuah perusahaan cangkang yang disebut Skycom. Lewat Skycom, Huawei menyalurkan pembayaran antara Huawei dan Iran. Juru bicara Huawei menolak berkomentar atas laporan Wall Street Journal itu.


Huawei
Iran merupakan salah satu negara yang dijatuhi embargo ekonomi oleh Amerika Serikat. Sanksi itu diberlakukan karena Iran dinilai mengembangkan program nuklir yang diyakini untuk membuat senjata pemusnah massal.
Dikutip dari cnbc.com, Selasa, 11 Desember 2018, Bank Sentral Inggris telah mengawasi jenis-jenis transaksi yang dilakukan dua bank itu dengan Huawei. Namun Bank Standard Chartered dan HSBC menampik telah berbuat kesalahan dalam kasus Huawei ini.
Sebelum kasus penahanan Direktur keuangan Huawei, Meng Wanzhou, mencuat pada 1 Desember lalu, Bank Standard Chartered dan HSBC telah berada di bawah pengawasan regulator global atas sejumlah kejahatan pencucian uang.

Bank Standard Chartered menolak berkomentar, namun menegaskan tidak masuk dalam target investigasi terkait kasus yang sedang membelit Huawei. Hal serupa juga dilakukan HSBC.
"Kementerian Kehakiman Amerika Serikat telah mengkonfirmasi HSBC tidak sedang dalam investigasi dalam kasus ini," kata Stuart Levey, Kepala bidang hukum dari HSBC.
Huawei diawasi oleh pemerintah Amerika Serikat sejak 2012 atas sejumlah kasus, diantaranya dugaan mendukung tindakan mata-mata pemerintah Cina, mencuri kekayaan intelektual dan menciderai sejumlah sanksi, termasuk embargo ekonomi Amerika Serikat ke Iran. 

Credit  tempo.co

Terungkap, Kartu Putin Jadi Polisi Rahasia di Jerman Timur

Vladimir Putin

Foto: AP/Ivan Sekretarev

Kartu polisi rahasia dibutuhkan untuk mengakses kantor Stasi.

CB, BERLIN -- Kartu identitas milik Vladimir Putin sebagai polisi rahasia Jerman Timur ditemukan dalan arsip Stasi. Surat kabar Jerman Bild seperti dikutip The Guardian, melaporkan, kartu "Maj Vladimir Putin" ditemukan di antara file-file personalia era Soviet di Dresden. Putin kala itu menjabat sebagai perwira Komite Gosudarstvennoy Bezopasnosti (KGB) atau Committee for State Security, pada 1980-an.

Terdapat perangko dan validasi kartu hingga 1989. Dengan nomor seri B 217590, kartu ini memiliki tanda tangan Putin di sebelah foto hitam-putih. Foto itu menunjukkan Putin muda mengenakan dasi.

Kepala arsip mengatakan, bahwa kartu merupakan persyaratan Putin memasuki kantor Stasi tanpa hambatan dan membuatnya lebih mudah untuk merekrut agen. Sebab dia tidak perlu menyebutkan lagi afiliasi KGB-nya. Tidak jelas apakah kartu itu menunjukkan Putin bekerja langsung untuk Stasi atau tidak.

Otoritas yang bertanggung jawab atas arsip Stasi mengatakan, merupakan hal yang biasa bagi agen-agen KGB yang ditempatkan di Republik Demokratik Jerman diberi akses masuk ke kantor Stasi.


"Ini memungkinkan perwakilan KGB untuk mengakses kantor regional Kementerian Keamanan Negara (Stasi)," kata pernyataan itu.

"Itu juga berlaku untuk Vladimir Putin, yang kemudian bekerja di kantor KGB di Dresden," lanjut pernyataan tersebut seperti dikutip Reuters, Rabu (12/12).


Kremlin tidak membenarkan ataupun membantah soal identitas Putin ini. "Pada masa Uni Soviet, KGB dan Stasi adalah layanan mitra, dan begitu pertukaran ID seharusnya tidak dikesampingkan," ujar juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov.

Sejumlah pemimpin Rusia, menghabiskan waktu di Dresden. Sementara, Putin tiba di kota di Jerman pada pertengahan 1980-an dan bergabung dengan KGB.

Pada malam 5 Desember 1989, Putin menelpon Rusia ketika banyak orang bersiap-siap menyerbu kediaman KGB. Tembok Berlin telah jatuh kurang dari sebulan sebelumnya.
"Moskow diam," katanya, menurut biografi pemimpin Rusia baru-baru ini.

Putin dikatakan telah membujuk beberapa orang dengan gertakan bahwa mereka akan ditembak jika mereka mencoba memasuki kediaman.

Foto-foto dari arsip Stasi menunjukkan bahwa para pejabat penting Rusia lainnya, seperti kepala pabrik pertahanan Rostec, Sergey Chemezov, dan kepala Transneft, Nikolay Tokarev, bertugas di Dresden bersama Putin.

Kendati demikian, beberapa rincian badan KGB Putin tetap dirahasiakan, termasuk apakah karyanya dalam kontra intelijen, termasuk pengawasan terhadap para pembangkang politik di Uni Soviet.

Credit  republika.co.id

Donald Trump Ancam Tutup Pemerintahan AS

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan akan menutup pemerintahan AS. Hal ini Trump katakan kepada para pemimpin Demokrat di Gedung Putih karena mereka menolak untuk mendanai dinding perbatasan Meksiko yang kontroversial.

Chuck Schumer, senior Demokrat dan Nancy Pelosi secara blak-blakan mengatakan kepada Trump bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan US$5 miliar untuk pembangunan dinding.

Mendengar pernyataan tersebut, Trump langsung jengkel dan menggandakan ancaman dengan membalas menolak menandatangani RUU pengeluaran federal yang diperlukan pada 21 Desember.



"Ya, jika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan dari satu atau lain cara, saya akan menutup pemerintahan," katanya.


"Saya bangga menutup pemerintah untuk keamanan perbatasan." tambahnya.

Schumer berpendapat bahwa tidak seharusnya menghentikan pemerintah karena perselisihan. Pelosi menyarankan bahwa debat tidak seharusnya dilakukan di depan wartawan.

Namun Trump dengan ide tembok AS-Meksikonya tidak dapat mengendalikan kekesalannya.

Trump mengambil dua kartu memo, dia membacakan angka-angka yang menunjukkan imigrasi ilegal di bagian perbatasan.



Pelosi menangkis bahwa statistik itu tidak benar.

"Apa yang dilambangkan oleh presiden (dengan) kartu-kartunya di sana, bukanlah fakta. Kami harus memiliki percakapan berdasarkan bukti tentang apa yang berhasil dan apa yang telah dihabiskan dan seberapa efektifnya itu," kata Pelosi.

Trump mengklaim bahwa tembok itu diperlukan untuk mencegah kejahatan dan penyakit skala besar yang dibawa oleh imigran gelap.

Masalah ini populer dengan basis politiknya, yang menginginkan kontrol yang lebih ketat di perbatasan selatan, sebuah magnet bagi orang Amerika Latin yang miskin yang mencari pekerjaan di Amerika Serikat.


Credit  cnnindonesia.com

Uni Eropa Tolak Negosiasi Ulang Traktat Perbatasan Irlandia

Uni Eropa Tolak Negosiasi Ulang Traktat Perbatasan Irlandia

STRASBOURG - Uni Eropa (UE) menolak negosiasi ulang traktat Brexit atau protokol perbatasan Irlandia saat Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May meminta jaminan terakhir dari UE untuk menyelamatkan kesepakatan itu.

May sebelumnya telah membatalkan voting di parlemen Inggris untuk menyetujui atau menolak traktat Brexit tersebut. May menduga jika voting parlemen tersebut digelar pekan ini maka dia akan kalah.

Kurang dari empat bulan hingga Inggris dijadwalkan meninggalkan UE pada 29 Maret, May akhirnya menerima bahwa para anggota parlemen Inggris akan menolak kesepakatan Brexit yang dibawanya.

Namun dia menyatakan satu-satunya pilihan lain ialah keluar dari UE tanpa kesepakatan atau mengubah kesepakatan itu agar dapat disetujui parlemen Inggris.

Dalam upaya menyelamatkan kesepakatannya, May menginginkan dukungan dari PM Belanda Mark Rutte yang dia temui di Den Haag untuk sarapan pada Selasa (11/12). Dia kemudian bertemu Kanselir Jerman Angela Merkel di Berlin. Pesan dari Eropa jelas, UE akan menegaskan tidak ada rencana untuk membahas ulang traktat itu.

“Kesepakatan yang kita capai itu merupakan yang sebaik mungkin. Ini satu-satunya kesepakatan yang mungkin. Tidak ada ruang untuk negosiasi ulang,” tutur Kepala Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dalam pidato di Parlemen Eropa, Strasbourg.

Isu paling diperdebatkan ialah “penyokong” Irlandia, jaminan yang akan mempertahankan Inggris dalam serikat pabean dengan UE jika tidak ada cara lebih baik untuk menghindari pemeriksaan perbatasan antara Irlandia Utara dan Irlandia anggota UE.

Para pengkritik May menyatakan ketentuan itu akan menjadikan Inggris sebagai target aturan UE tanpa batas. Juncker menyatakan tidak ada satu pihak pun yang ingin penyokong itu berlaku tapi ketentuan itu tetap menjadi bagian dalam kesepakatan.

“Kita memiliki tekad bersama untuk melakukan apapun agar tidak dalam situasi nanti menggunakan penyokong itu, tapi kita harus bersiap. Ini perlu untuk seluruh koherensi tentang apa yang kita telah sepakati. Ini diperlukan bagi Inggris dan diperlukan bagi Irlandia. Irlandia tidak akan pernah dibiarkan sendiri,” papar dia, dilansir Reuters.

Menteri Urusan Eropa Jerman Michael Roth menjelaskan, UE tidak ingin Inggris pergi tapi menyatakan, perubahan-perubahan penting pada kesepakatan itu tidak akan mungkin.

“Tak seorang pun ingin Inggris pregi. Saya tak dapat membayangkan tempat kita dapat mengubah sesuatu yang penting dalam kesepakatan penarikan keluar,” tutur dia.

May juga akan bertemu Juncker dan Presiden Dewan Eropa Donald Tusk. May ingin meminta jaminan lebih lanjut dan cara memberi wewenang pada parlemen Inggris tentang penyokong Irlandia itu 

Credit  sindonews.com