CUPUMA

Jumat, 30 November 2018

Pembicaraan perdamaian Suriah di Astana tolak agenda separatis

Warga memeriksa kerusakan di sebuah lokasi yang terkena serangan udara di kota yang dikuasai pemberontak Idlib, Suriah, Selasa (7/2/2017). (REUTERS/Ammar Abdullah/cfo/17)

Ankara, Suriah (CB) - Agenda separatis yang merusak keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah ditolak selama babak ke-11 pembicaraan perdamaian Suriah, yang baru saja berakhir, di Astana, Kazakhstan, kata Kementerian Luar Negeri Turki pada Kamis.

"Dalam pertemuan tersebut, upaya yang dilancarkan bagi penyelesaian politik konflik Suriah dikoordinasikan dan perkembangan di lapangan dibahas," kata kementerian itu di dalam satu pernyataan.

Para peserta menolak semua upaya untuk menciptakan kondisi yang dipaksakan di lapangan dengan dalih memerangi terorisme, dan menyampaikan tekad mereka "untuk dengan tegus menentang agenda separatis yang bertujuan merusak kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah serta keamanan nasional negara tetangga", tambah pernyataan tersebut.

Babak pembicaraan dua-hari itu berakhir pada Kamis dengan satu pertemuan antara wakil Rusia dan Pemerintah Presiden Suriah Bashar al-Assad di Ibu Kota Kazakhstan, Astana.

Kementerian tersebut menyatakan para peserta kembali menegaskan tekad bersama mereka untuk meningkatkan konsultasi dan menuntaskan pembentukan komite konstitusional sesegera mungkin.

Tekad para peserta untuk sepenuhnya melaksanakan Memorandum mengenai Stabilisasi Situasi di Daerah Penurunan Ketegangan Idlib kembali disampaikan, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam. Mereka menekankan pentingnya gencatan senjata yang langgeng di Idlib, kata Kementerian Luar Negeri Turki.

Menurut kementerian itu, para peserta menyambut baik pembebasan tambil balik dan serentak beberapa orang, yang ditahan oleh kelompok oposisi dan pemerintah, pada 24 November sebagai proyek perintis Kelompok Kerja mengenai Pembebasan Tahanan/Orang yang Diculik, Penyerahan Jenazah dan Pengidentifikasian Orang yang Hilang.

Menurut pernyataan tersebut, babak ke-12 pertemuan tingkat tinggi mengenai Suriah akan diselenggarakan pada Februari 2019 di Astana.

Kesepakatan Idlib

Pertemuan pertama di Astana untuk mencapai gencatan senjata di Suriah diselenggarakan pada Januari 2017.

Sembilan pertemuan diselenggarakan di Astana, sedangkan yang ke-10 diadakan di Sochi, Rusiah, pada Juli 2018.

Deklarasi akhir pertemuan puncak Juli --yang diselenggarakan oleh negara penjamin-- di Rusia menyoroti pembentukan satu komite konstitusional buat Suriah.

Pada 5 Juli, Komisi Perundingan Suriah mengajukan daftar 50 calon untuk mewakili oposisi Suriah di dalam komite konstitusional kepada utusan PBB untuk Suriah yang sudah berakhir masa jabatannya Staffan de Mistura.

Setelah satu pertemuan di Sochi antara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan timpalannya dari Rusia Vladimir Putin pada 17 September, kedua pihak sepakat untuk menciptakan zona demiliterisasi -- tempat semua tindakan agresi dengan tegas dilarang -- di Idlib.

Berdasarkan ketentuan dalam kesepakatan itu, kelompok oposisi di Idlib akan tetap berada di daerah tempat mereka sudah ada, sementara Rusia dan Turki akan melakukan patroli gabungan di daerah tersebut guna mencegah berlanjutnya pertempuran.

Pada 10 Oktober, Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa oposisi Suriah dan kelompok lain anti-pemerintah telah menyelesaikan penarikan senjata berat dari zona demiliterisasi Idlib.

Meskipun ada kesepakatan gencatan senjata, Pemerintah Bashar al-Assad dan sekutunya telah melanjutkan serangan bersekala rendaha di zona penurunan ketegangan Idlib.

Konflik di Suriah meletus pada 2011, ketika Pemerintah Bashar menindas demonstrasi dengan kekuatan berlebihan.

Credit antaranews.com

Hillary Clinton Sebut Donald Trump Tutupi Kasus Jamal Khashoggi

CB, Jakarta - Hillary Clinton mengatakan Presiden Donald Trump ikut andil menutupi pembunuhan jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi.
Dalam wawancara selama tur di Toronto, Hillary Clinton mengkritik pemerintahan Trump atas pembunuhan Khashoggi.

Clinton, yang merupakan saingan Trump dalam pemilihan presiden AS 2016, menuduh tanggapan pemerintahan Trump terhadap kematian Khashoggi hanya untuk melindungi kepentingan Trump dan rekan-rekannya.

Pendemo memegang poster dengan gambar wartawan Saudi, Jamal Khashoggi di luar konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. REUTERS
"Kita memiliki seorang presiden yang ikut andil menutupi apa yang terjadi di konsulat atau kedutaan (Arab Saudi) ketika Khashoggi dibunuh," kata Clinton, seperti dilaporkan dari The Independent, 30 November 2018.
"Dan kita memiliki presiden bersama orang-orang terdekatnya yang memiliki kepentingan komersial pribadi," tambahnya.

Awal November, CIA melaporkan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, terlibat dalam memerintahkan pembunuhan Khashoggi. Arab Saudi telah berulang kali membantah keterlibatan putra mahkota, dan Jaksa Agung Arab Saudi mengatakan pembunuhan dilakukan oleh sekelompok orang yang mengambil inisiatif membunuh Khashoggi tanpa sepengetahuan pangeran.
Donald Trump tak mengacuhkan laporan CIA dan menuntut penyelidikan atas kematian Khashoggi terus dilanjutkan.
"Saya benci kejahatan dan saya benci atas apa yang terjadi, dan saya juga benci menutupi kejahatan," kata Trump."Dan biar saya tegaskan, Putra Mahkota lebih benci hal itu dibanding saya."

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang grafik penjualan perangkat keras militer saat berbincang dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. (AP Photo/Evan Vucci)

Sanksi konkrit AS sejauh ini adalah menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap 17 pejabat Arab Saudi, termasuk asisten senior pangeran, Saud al Qahtani, menurut laporan Reuters.
Sementara Trump mengatakan dia tidak ingin membahayakan bisnis AS dan menentang tekanan kuat dari anggota parlemen untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat terhadap Arab Saudi.

Trump dan pejabat pemerintah mengatakan tetap akan melanjutkan hubungan hangat dengan Arab Saudi dan mengklaim bahwa sanksi atau hukuman terhadap Arab Saudi dapat mempengaruhi harga minyak dan kesepakatan senjata dengan AS.
"Jika kalian ingin harga minyak menembus US$ 150 (Rp 2,1 juta) per barel...yang harus kalian lakukan adalah memutuskan hubungan kami dengan Arab Saudi," kata Trump pekan lalu.
Meskipun skandal Jamal Khashoggi menjerat Mohammed bin Salman, Donald Trump tetap membenarkan dukungannya kepada Arab Saudi dengan mengklaim Kerajaan Saudi sangat penting sebagai benteng pertahanan terhadap Iran.

Credit tempo.co

Kasus Khashoggi Disorot, AS Nekat Jual Sistem Rudal THAAD ke Saudi

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) tetap nekat menjual sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) kepada Arab Saudi meskipun kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi sedang jadi sorotan masyarakat internasional. Kedua pihak sudah meneken dokumen penawaran dan penerimaan senjata pertahanan buatan Lockheed Martin tersebut.

Mengutip Reuters, Jumat (30/11/2018), dokumend-dokumen itu diteken para pejabat Riyadh dan Washington pada hari Senin lalu. Departemen Luar Negeri AS mengatakan kontrak pembelian paket sistem rudal THAAD senilai USD15 miliar atau lebih dari Rp215,5 triliun.

Dalam sejumlah dokumen resmi itu, Riyadh membeli 44 peluncur, misil, dan peralatan lain terkait sistem THAAD.

Laporan tentang penandatanganan dokumen penjualan senjata pertahanan itu muncul hampir bersamaan ketika Menteri Pertahanan James Mattis dan Menteri Luar Negeri Michael Pompeo membela Saudi dari kemarahan Senat atas pembunuhan Khashoggi dan perang berdarah di Yaman.

Mattis menyebut Riyadh sangat "fundamental" untuk keamanan regional dan Israel, serta penting untuk kepentingan AS sendiri.

"Kami jarang bebas bekerja dengan mitra tanpa cacat," ujar Mattis yang blakblakan tentang Saudi. Dia melanjutkan dengan menyatakan bahwa hubungan AS dengan Kerajaan Saudi tidak dapat dihentikan bahkan ketika Washington mengutuk kematian Khashoggi.

Dalam komentarnya, Mattis juga secara tidak langsung melindungi Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dari tuduhan sebagai dalang pembunuhan Khashoggi. Pemerintah Riyadh juga telah menegaskan kematian wartawan pengkritik kerajaan itu hasil dari "operasi nakal" yang tidak ada kaitannya dengan MBS maupun Raja Salman bin Abdulaziz al-Saud.

"Kami tidak memiliki jejak (yang menunjukkan) Putra Mahkota terlibat, tidak ada dari komunitas intelijen atau siapa pun. Tidak ada smoking gun," kata Mattis kepada wartawan.

Pompeo setuju dengan rekannya tersebut. Menurutnya, tidak ada pelaporan langsung yang menghubungkan MBS dengan perintah untuk membunuh sang jurnalis.

Pernyataan mereka bertentangan dengan penilaian CIA yang telah bocor ke media. Penilaian itu menyebut MBS secara pribadi memerintahkan pembunuhan Khashoggi.

Trump dan Raja Salman pada akhir September lalu berdiskusi melalui telepon tentang kesepakatan pembelian sistem pertahanan rudal THAAD. Diskusi itu diungkap seorang pejabat Saudi kepada Reuters Oktober lalu. Pejabat itu mengatakan kesepakatan pembelian bisa ditutup pada akhir tahun ini.

Departemen Luar Negeri AS melalui seorang juru bicaranya kepada CNBC mengatakan kesepakatan itu sudah diteken. "Mendukung keamanan jangka panjang Arab Saudi dan wilayah Teluk dalam menghadapi ancaman rudal balistik yang berkembang dari rezim Iran dan kelompok ekstremis yang didukung Iran," kata juru bicara departemen itu yang tak disebutkan namanya.

Credit sindonews.com

Kasus Jamal Khashoggi, Senat AS Sepakat Hentikan Dukungan ke Arab

Jamal Khashoggi, wartawan senior asal Arab Saudi yang tewas dibunuh pada 2 Oktober 2018. Sumber: POMED/cphpost.dk

CB, Jakarta - Senat AS sepakat mengakhiri dukungan untuk Arab Saudi dalam perang Yaman sebagai tanggapan atas pembunuhan Jamal Khashoggi.
Dilaporkan dari The Telegraph.co.uk, 30 November 2018, para Senator setuju dengan hasil pemungutan suara 63 berbanding 37 suara, yang kemudian akan dilanjutkan dengan debat untuk resolusi. Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis, gagal mempengaruhi para senator untuk melanjutkan dukungan militer bagi koalisi Arab pimpinan Saudi.

Para senator senior dari Republik dan Demokrat sepakat menuntut tindakan lebih keras terhadap Arab Saudi.
Pemungutan suara di senat AS membuka jalan menentukan peran otoritas Arab Saudi dalam pembunuhan Jamal Khashoggi dan perang di Yaman.

Ketua senat mayoritas, Amerika Serikat, Mitch McConnell, mengecam kemungkinan peran Kerajaan Arab Saudi dalam pembunuhan wartawan senior, Jamal Khashoggi, 59 tahun. Sumber: Jacquelyn Martin/AP/npr.org
Debat lanjutan, yang mungkin berlangsung minggu depan, akan membahas pembatasan dukungan AS untuk kampanye militer Saudi terhadap pemberontak Houthi di Yaman, yang telah menyebabkan krisis kemanusiaan terburuk sepanjang sejarah manusia moderen.
"Akan ada kesempatan lain minggu depan untuk memutuskan apakah kami akan melanjutkannya," kata Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat, Bob Corker.

Namun senator Republik Lindsey Graham, sekutu dekat Trump, berjanji ia tidak akan memilih menjatuhkan sanksi ke Arab Saudi sampai ia menerima briefing dari Direktur CIA Gina Haspel, terkait peran Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman dalam pembunuhan Khashoggi.
Mike Pompeo tidak menjawab pertanyaan wartawan tentang mengapa Gina Haspel tidak ikut serta dalam briefing. Beberapa senator mengatakan Gedung Putih menghalangi keikutsertaannya.

Presiden Donald Trump menyambut kedatangan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. Lawatan Mohammed bin Salman diperkirakan akan berbicara soal ancaman Iran, termasuk pengaruh dan pengembangan program nuklir Negeri Mullah itu. (AP Photo/Evan Vucci)

Senator Demokrat Bob Menendez dari Komisi Hubungan Luar Negeri, mengatakan Gedung Putih menghalangi Gina Haspel untuk tidak ambil bagian dalam briefing.
Menjelang briefing pada Rabu 28 November, Mattis dan Pompeo berpendapat bahwa Arab Saudi terlalu penting untuk melawan Iran dan ISIS.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan tidak ada bukti langsung yang menghubungkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Mike Pompeo mengatakan melemahnya hubungan AS-Saudi akan merugikan keamanan nasional.
"Tidak ada laporan langsung yang menghubungkan Putra Mahkota dengan perintah untuk membunuh Jamal Khashoggi," kata Pompeo, dikutip dari ABC.
Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa pemerintahan Trump membela Arab Saudi, terutama Mohammed bin Salman atas kasus Jamal Khashoggi.

Trump mengabaikan laporan CIA pada bulan ini yang menyebut Pangeran Muhammed bin Salman bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi. Trump berulang kali mengatakan bahwa Arab Saudi menghabiskan miliaran dolar untuk membeli senjata AS dan perannya sebagai produsen minyak utama serta sekutu terlalu penting untuk dilepaskan.
Namun Kongres AS jauh lebih kritis terhadap Arab Saudi terkait kasus Jamal Khashoggi, yang mengancam menjatuhkan sanksi baru dan memblokir penjualan senjata ke Arab Saudi, serta menyoroti krisis kemanusiaan di Yaman.

Credit tempo.co

NATO Akan Bertemu Ukraina Pekan Depan

NATO bakal melangsungkan pertemuan dengan Ukraina membahas konflik di Laut Hitam. (Ludovic Marin/Pool via REUTERS)

Jakarta, CB -- NATO dikabarkan akan melakukan pertemuan dengan Ukraina pada pekan depan. Pertemuan itu akan membahas perselisihan antara Ukraina dan Rusia di Laut Hitam.

"Pekan ini kami akan membahas perkembangan di Laut Hitam, dan pekan depan NATO akan bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina," ujar Juru Bicara Nato, Oana Lungescu, melansir AFP.

Rencananya, pertemuan itu akan digelar pada Senin dan Selasa di Markas NATO, Brussel. Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg akan menjadi tuan rumah yang menyambut kedatangan Ukraina.

Sebelumnya, Presiden Ukraina, Petro Poroshenko meminta NATO turun tangan dengan memberikan bantuan angkatan laut di Semenanjung Krimea. Namun, sampai saat ini NATO belum memberikan jawaban atas permintaan tersebut.

"Sejak pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia pada 2014, NATO secara substansial meningkatkan kehadirannya di Laut Hitam," ujar Lungescu.

Saat ini saja, kapal NATO secara rutin berpatroli di Laut Hitam. Pada tahun 2018, kapal NATO menghabiskan 120 hari di Laut Hitam. Angka itu, kata Lungesco, meningkat dibandingkan pada 2017 yang hanya berjumlah 80 hari.

"Jadi, sebetulnya NATO sudah hadir di Laut Hitam. NATO dan sekutunya terus memberikan dukungan yang kuat untuk Ukraina," kata Lungescu.

Diketahui sebelumnya, Presiden Ukraina telah mendesak sekutu Barat untuk mengarahkan kapal-kapal angkatan lautnya ke Laut Azov. Permintaan itu muncul setelah Rusia menembaki dan menahan tiga kapal Ukraina di perairan lepas Krimea pada Minggu (25/11).

Sejumlah pemimpin Barat juga telah mengecam tindakan Rusia. Mereka menuntut Moskow untuk membebaskan kapal beserta awak kapal, sekaligus menegaskan kembali penolakan mereka terhadap pencaplokan Semenanjung Krimea oleh Rusia.

Credit cnnindonesia.com

Ukraina Minta Bantuan NATO Hadapi Rusia

Kapal Ukraina di Laut Hitam. (Foto: Reuters/Yevgeny Volokin)

CB, CNN Indonesia -- Presiden Ukraina, Petro Poroshenko meminta anggota NATO, termasuk Jerman, untuk mengirimkan kapal-kapal angkatan laut ke Laut Azov buat mendukung Ukraina menghadapi konflik dengan Rusia.

"Jerman merupakan salah satu sekutu terdekat kami, dan kami berharap negara-negara yang tergabung dalam NATO siap mengirimkan kapal-kapal angkatan laut ke Laut Azov untuk membantu Ukraina dan menyediakan keamanan," ucap Poroshenko kepada harian Jerman, Bild.

Seperti dilansir AFP pada Kamis (29/11), Presiden Rusia Vladimir Putin membenarkan bahwa Rusia telah merebut tiga kapal Ukraina akhir pekan lalu.

Poroshenko menuduh Putin "tidak menginginkan apapun selain menguasai laut."

"Kami tidak dapat menerima kebijakan agresif Rusia. Awalnya Krimea, kemudian timur Ukraina, dan sekarang dia menginginkan Laut Azov," ucap Poroshenko.

"Jerman juga harus bertanya pada negaranya sendiri, Apa yang sanggup dilakukan Putin selanjutnya jika kita tidak menghentikannya?" ucap Poroshenko pada hari di mana Perdana Menteri Ukraina Volodymyr Groysman mengunjungi Berlin.

Rusia telah menembaki dan kemudian menyita tiga kapal Ukraina pada Minggu (25/11), dan menuduh kapal itu masuk secara ilegal ke perairannya di Laut Azov. Hal ini menimbulkan ketegangan antara Rusia dan Ukraina.

Pemimpin NATO, Jens Stotlenberg, pada Senin menuntut Rusia membebaskan kapal dan pelaut Ukraina, dengan memperingatkan bahwa tindakan yang sudah dilakukan memunculkan konsekuensi besar.

Poroshenko juga menyampaikan kepada surat kabar Jerman bahwa Kanselir Jerman, Angela Merkel merupakan teman baik Ukraina.

"Pada 2015, dia sudah menyelamatkan negara kami melalui negosiasinya di Minsk, kami berharap dia akan mendukung kami sekali lagi bersama sekutu kami lainnya," ucap Poroshenko.

"Putin ingin membawa kembali Kekaisaran Rusia Lama. Krimea, Donbas, dia menginginkan seluruh negeri," kata Poroshenko lagi.

"Sebagai seorang kaisar Rusia, ketika dia melihat dirinya sendiri, kekaisarannnya tidak dapat berfungsi tanpa Ukraina. Dia melihat kita sebagai koloni," ucap Poroshenko yang menjabat sejak 2014.

Credit cnnindonesia.com

Poroshenko: Putin Ingin Caplok Ukraina

Vladimir Putin

Foto: EPA/Alexey Nikolsky

Rusia tembaki Kapal Angkatan Laut Ukraina.

CB, KIEV -- Presiden Ukraina Poroshenko pada Kamis menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin ingin mencaplok seluruh wilayah negaranya. Ia menyeru NATO untuk mengerahkan kapal-kapal perang ke laut dua negara itu berbagi.

Komentar Poroshenko kepada media Jerman merupakan bagian dari upaya Kiev untuk memperoleh dukungan Barat guna memberlakukan lebih banyak sanksi terhadap Moskow.

Ukraina juga ingin menjamin bantuan militer Barat yang nyata, dan menggalang penentangan atas jalur pipa gas Rusia. Para sekutu Barat-nya sejauh ini belum memberikan apapun, kendati peringatan kemungkinan invasi oleh Rusia setelah Moskow menyita tiga kapal Angkatan Laut Ukraina dan para awak mereka pada Ahad.

Moskow dan Kiev saling menyalahkan atas insiden Laut Hitam, yang terjadi di lepas pantai wilayah Krimea yang dicaplok Rusia. Saat itu, kapal Rusia menembaki kapal Angkatan Laut Ukraina.

"Jangan percaya kebohongan Putin," kata Poroshenko kepada Bild, harian bertiras terbesar di Jerman, merujuk pada pernyataan tak bersalah Moskow dalam peristiwa tahun 2014 saat negara itu mencaplok Krimea.

Putin, kata ia, menginginkan kekaisaran lama Rusia kembali. "Krimea, Donbass, seluruh nagara. Sebagai Tsar Rusia, dia melihat dirinya, kekaisarannya tak dapat berfungsi tanpa Ukraina. Dia melihat kami sebagai koloninya."

Credit republika.co.id

Rusia Berencama Kirim S-400 ke Crimea, Ukraina Murka

KIEV - Kementerian Luar Negeri Ukraina mengutuk rencana Rusia untuk menyebarkan sebuah batalion sistem pertaahanan udara S-400 ke semenanjung Crimea. Kiev menyebut langkah ini hanya akan memperburuk situasi.

Direktur Politik Kemlu Ukraina, Olexiy Makeyev mengatakan bahwa pengiriman sistem pertahanan udara itu sangat berbahaya tidak hanya untuk Ukraina, tetapi seluruh wilayah Laut Hitam.

"Jangkauan operasional sistem itu mencapai 400km sehingga menempatkan semua negara di wilayah Laut Hitam, termasuk anggota NATO di bawah ancaman serangan. Kami tahu bahwa rudal itu dapat digunakan juga untuk target darat," ucap Makeyev.

Makeyev mengatakan bahwa Moskow telah militerisasi Crimea sejak 2014, dengan membawa sistem senjata baru termasuk pesawat dan rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir serta personil militer.

"Pendudukan dan militerisasi berikutnya di Crimea adalah perluasan area penggunaan kapal perang Rusia dan pesawat militer di Laut Hitam dan mungkin jauh melampauinya, bahkan di wilayah Mediterania," ungkapnya.

"Militerisasi semacam itu memiliki konsekuensi luas untuk keamanan tidak hanya di wilayah Laut Hitam tetapi di seluruh Eropa selatan, serta Afrika Utara dan Timur Tengah," tukasnya.

Credit sindonews.com

Buktikan Ancamannya, Trump Batalkan Pertemuan dengan Putin

BUENOS AIRES - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, membuktikan ancaman untuk membatalkan rencana pertemuannya dengan Presiden Rusia Vladmir Putin. Keduanya dijadwalkan bertemu di sela-sela KTT G20 yang dihelat di Buenos Aires, Argentina, akhir pekan ini.

Trump membatalkan rencana pertemuan tersebut karena Rusia menolak untuk melepaskan kapal Angkatan Laut Ukraina dan para awaknya yang ditahan selama konfrontasi maritim antara kedua negara pada hari Minggu lalu.

"Berdasarkan fakta bahwa kapal-kapal dan pelaut belum kembali ke Ukraina dari Rusia, saya telah memutuskan bahwa akan lebih baik bagi semua pihak yang berkepentingan untuk membatalkan pertemuan saya yang sebelumnya dijadwalkan di Argentina dengan Presiden Vladimir Putin. Saya melihat maju ke KTT yang berarti lagi segera setelah situasi ini diselesaikan!" cuit Trump dalam perjalanan menuju pertemuan seperti dikutip dari CNN, Jumat (30/11/2018).

Trump mengumumkan ia membatalkan pertemuan kurang dari satu jam setelah mengatakan kepada wartawan bahwa ia percaya KTT G20 adalah waktu yang sangat baik untuk mengadakan pertemuan dengan Putin.

Tweet itu muncul tak lama setelah ia naik ke Air Force One untuk berangkat ke KTT G20 di Buenos Aires dan serangkaian pertemuan bilateral yang ia rencanakan di kota itu.

Di atas pesawat, juru bicaranya Sarah Sanders mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden membuat keputusannya dengan berkonsultasi dengan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, kepala staf John Kelly dan penasehat keamanan nasional John Bolton, yang menelepon ke pesawat dari Brasil.

Sanders mengatakan dia tidak mengetahui adanya pembicaraan telepon antara Trump dan Putin.

Sebelumnya Kamis, Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia "mungkin" masih bertemu dengan Putin, meskipun ada insiden baru-baru ini di mana kapal Rusia menembaki dan menyita tiga kapal Ukraina dekat Crimea.

"Saya mungkin akan bertemu dengan Presiden Putin. Kami belum memutuskan pertemuan itu. Saya sedang memikirkannya, tetapi kami belum. Mereka ingin melakukannya. Saya pikir ini saat yang tepat untuk mengadakan pertemuan. Saya mendapatkan laporan lengkap di pesawat mengenai apa yang terjadi sehubungan dengan itu," katanya di Gedung Putih saat ia bersiap untuk naik ke Marine One.

Jurubicara Kremlin Dmitry Peskov, dalam perjalanan ke KTT G20 di Buenos Aires, menanggapi pembatalan Trump, mengatakan: "Kami tetap terbang, sejauh ini kami hanya melihat tweet (Trump) dan laporan media. Kami tidak memiliki informasi resmi. Dan jika ini kasusnya, kita akan memiliki beberapa jam tambahan untuk pertemuan berguna lainnya! "

Trump sebelumnya sempat mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Putin terkait krisis di Laut Azov.

"Mungkin saya tidak akan mengadakan pertemuan (dengan Pak Putin). Mungkin saya bahkan tidak akan mengadakan pertemuan. Saya tidak suka agresi itu. Saya sama sekali tidak menginginkan agresi itu," katanya.

Kapal penjaga pantai Rusia melepaskan tembakan pada hari Minggu saat dua kapal perang Ukraina dan sebuah kapal kecil berlayar melalui Selat Kerch di lepas pantai Crimea, yang dianeksasi oleh Rusia pada tahun 2014. Dua puluh empat orang Ukraina ditahan dan setidaknya tiga orang terluka dalam insiden itu.

Ukraina menggambarkan insiden itu sebagai "tindakan agresi" tetapi Rusia mengatakan kapal negara tetangganya itu telah secara ilegal memasuki perairannya.

Pengadilan Crimea kemudian memerintahkan 12 orang Ukraina ditahan selama 60 hari. Pengadilan diperkirakan akan mengeluarkan putusan untuk prajurit lainnya pada hari Rabu.

Pasca insiden itu, Ukraina memberlakukan darurat militer selama 30 hari dari 26 November di 10 wilayah perbatasan.

Credit sindonews

Mohammed bin Salman Bakal Jadi Sorotan di KTT G20 di Argentina

Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman. Sumber: Hamad I Mohammed/Reuters/Aljazeera

CB, Jakarta - Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman, tiba di ibukota Buenos Aires, Argentina, untuk menghadiri pertemuan tingkat tinggi KTT G20. Kehadiran Mohammed bin Salman menjadi pusat perhatian menyusul derasnya kasus pembunuhan wartawan senior, Jamal Khashoggi.
Putra Mahkota tiba di Buenos Aires setelah singgah di Tunisia. Di negara itu, dia 'disambut' oleh demonstrasi yang menuduhnya dalang pembunuh Khashoggi. Kerajaan Arab Saudi menyatakan Putra Mahkota tidak tahu-menahu soal pembunuhan Khashoggi.

Lembaga HAM, Human Rights Watch, pada Senin, 26 November 2018, meminta pemerintah Argentina agar menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Negara Tango itu untuk menginvestigasi atas segala kemungkinan keterlibatan Putra Mahkota terhadap kejahatan kemanusiaan di Yaman dan pembunuhan Khashoggi.

Negara-negara Barat juga menyerukan agar Arab Saudi segera mengakhiri kampanye militernya di perang Yaman, yang dilakukan oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman. Krisis kemanusiaan di Yaman sekarang ini semakin memburuk.

Rencananya, para pemimpin negara-negara anggota G20 akan memulai pertemuan pada Jumat, 30 November 2018. Diperkirakan, bakal ada sejumlah pemimpin dunia yang tidak mau bersalaman dengan Mohammed bin Salman.
Ajang foto bersama juga kemungkinan bisa menimbulkan riak dan reaksi karena ada sejumlah pemimpin dunia yang memperlihatkan posisi sikap mereka menerima kepemimpinan Mohammed bin Salman. Sebelumnya, CIA menyimpulkan berdasarkan bukti-bukti, Putra Mahkota Arab Saudi terlibat dalam pembunuhan Khashoggi.
Selain Mohammed bin Salman, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, juga mengkonfirmasi kehadirannya dalam KTT G20. Mohammed bin Salman sudah meminta agar Erdogan mau meluangkan waktu berjumpa dengannya disela-sela KTT G20. Hubungan bilateral Turki - Arab Saudi diselimuti ketegangan setelah mencuatnya kasus pembunuhan Khashoggi di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.

Credit tempo.co

Argentina Cari Informasi Soal Jamal Khashoggi dan Yaman, Ada Apa?

Putra Mahkota, Mohammed bin Salman. AFP PHOTO / HO / SPA

CB, Jakarta - Kantor hakim federal Argentina saat ini meninjau pengaduan Human Rights Watch (HRW) terhadap pangeran mahkota Arab Saudi Mohammad bin Salman atas keterlibatannya dalam kejahatan perang di Yaman dan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.
Hakim Ariel Lijo mengatakan pihaknya sedang mencari informasi mengenai kasus pembunuhan Khashoggi dan pelanggaran HAM di Yaman. Sehingga hakim belum mengeluarkan keputusan apakah akan menyelidiki kasus tersebut atau tidak, seperti dilaporkan Al Jazeera, 29 November 2018.

Humah Rights Watch pada hari Senin, 26 November 2018 meminta hakim untuk menggunakan klausa kejahatan perang dalam konstitusi Argentina untuk menyelidiki keterlibatan Mohammed bin Salman atas dugaan pelanggaran HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.
Konstitusi Argentina mengakui yurisdiksi universal untuk kejahatan perang dan penyiksaan, yang berarti otoritas peradilan dapat menyelidiki dan mengadili kejahatan HAM yang dilakukan di negara manapun.

Sebagai kekuatan pendorong di belakang keterlibatan militer Arab Saudi di Yaman, putra mahkota Arab Saudi telah mendapat sorotan tajam dalam beberapa pekan terakhir. Pangeran Arab Saudi ini dituntut bertanggung jawab atas kehancuran Yaman.

Putra mahkota Arab Saudi baru saja mendarat di Argentina. Dia akan menghadiri KTT G20 bersama para pemimpin dunia lainnya termasuk Presiden Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin.
Kehadiran putra mahkota itu banyak dikecam atas kejahatan HAM di Yaman dan pembunuhan Jamal Khashoggi.

Credit tempo.co

Hamas Desak PBB Izinkan Mereka Angkat Senjata Lawan Israel

GAZA - Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh menyerukan kepada PBB untuk mendukung haknya untuk memanggul senjata melawan Israel. Hal itu disampaikan Haniyeh dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Presiden Majelis Umum PBB, Maria Fernada Spinosa.

Dalam suratnya, Haniyeh menuturkan bahwa hukum internasional telah menegaskan bahwa setiap negara berhak untuk membela diri dan melawan penjajahan, baik itu secara damai atau melalui perlawanan bersenjata.

"Kami mengulangi hak rakyat kami untuk membela diri dan untuk melawan pendudukan, dengan semua cara yang tersedia, termasuk perlawanan bersenjata, yang dijamin oleh hukum internasional," tulis Haniyeh, seperti dilansir Jpost pada Kamis (29/11).

“Sidang Umum PBB mengadopsi puluhan resolusi yang menegaskan hak rakyat atas kemerdekaan, penentuan nasib sendiri dan perjuangan dengan semua cara yang tersedia, damai dan tidak damai, untuk hak itu. PBB memilih orang-orang Palestina untuk lusinan resolusi yang relevan, termasuk 2621, 2649, 2787 dan 3236," sambungnya.

Seruan Hamas ini mendapat kecaman keras dari pihak Israel. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon mengatakan bahwa Hamas seharusnya tidak berbicara mengenai hukum internasional ketika mereka masih melakukan serangan rudal ke Israel.

“Hamas berbicara tentang hukum internasional ketika menembakkan roket ke populasi sipil, memegang mayat tentara IDF dan warga Israel, dan menggunakan orang-orangnya sendiri sebagai perisai manusia," kata Danon.

Danon menambahkan, bahwa Israel dan Amerika Serikat (AS) akan terus memobilisasi negara-negara di dunia ke dalam sebuah front persatuan melawan tindakan yang dilakukan Hamas, dengan bantuan Iran.

Credit sindonews.com

Yordania: Permukiman Israel Hambatan Terbesar Dalam Perdamaian Timteng

AMMAN - Raja Yordania, Abdullah II kembali menegaskan penentangannya terhadap pembangunan pemukiman Israel di Tepi Barat yang diduduki. Dia menggambarkan hal itu sebagai hambatan yang menghalangi solusi dua negara.

Berbicara pada Hari Solidaritas Internasional PBB dengan Rakyat Palestina, Raja Abdullah menyatakan bahwa Palestina adalah kunci dari perdamaian di Timur Tengah dan pemukiman Israel adalah hambatan terbesar untuk mencapai perdamaian tersebut.

"Menyelesaikan masalah Palestina adalah kunci untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan Timur Tengah," ucap Raja Abdullah dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Kamis (29/11).

Raja Abdullah juga menekankan komitmen negaranya untuk melestarikan Yerusalem sebagai kota yang bersejarah bagi Arab, Muslim dan Kristen dan penguasaan Hashemite atas situs suci Muslim dan Kristen kota.

"Yordania akan terus mengerahkan semua upaya untuk melawan setiap upaya untuk memaksakan sebuah realitas baru [di Yerusalem] atau mengubah status historis dan hukumnya," tukasnya.

Credit sindonews.com

Takut Spionase, AS Siapkan Syarat Baru Bagi Pelajar Cina

Presiden AS Donald Trump dalam konferensi pers di New York pada Kamis (26/9) waktu setempat.

Foto: AP Photo/Mary Altaffer

Pemerintah Cina menyebut langkah Amerika Serikat berlebihan

CB, WASHINGTON -- Pemerintahan Donald Trump mempertimbangkan pemeriksaan latar belakang yang baru dan pembatasan lain terhadap pelajar Cina di Amerika Serikat. Menurut pejabat AS dan kongres, hal ini dilakukan atas kekhawatiran spionase yang berkembang di negara tersebut.

"Setiap pelajar Cina yang dikirim ke sini harus melalui proses persetujuan pemerintah dan partai. Anda mungkin tidak berada di sini untuk tujuan spionase, namun tidak ada siswa Cina yang datang ke sini tanpa terhubung dengan negaranya," kata salah seorang pejabat senior AS kepada Reuters, Kamis (29/11).

Pada Juni lalu, AS memperpendek jangka waktu visa untuk mahasiswa Cina yang mempelajari pesawat, robot, dan manufaktur dari lima tahun menjadi satu tahun. AS mengatakan, tujuannya adalah untuk mengurangi risiko mata-mata dan pencurian terhadap properti di area penting dari keamanan nasional.

Namun, saat ini pemerintahan Trump sedang mempertimbangkan apakah akan melakukan pemeriksaan tambahan kepada pelajar Cina. Gagasan yang dipertimbangkan antara lain adalah memeriksa catatan telepon pelajar terkait dan menjelajahi akun pribadi di media sosial mereka.

Sementara itu, Pemerintah Cina berulang kali menegaskan AS telah bersikap berlebihan karena alasan politik. Duta Besar Cina untuk AS, Cui Tiankai mengatakan bahwa tuduhan itu tidak berdasar dan tidak sopan.

"Mengapa ada yang menuduh mereka (pelajar) mata-mata? Saya pikir ini sangat tidak adil untuk mereka," kata dia.

Credit republika.co.id

NATO selidiki serangan udara mematikan AS di Afghanistan

Jenderal John Campbel, Tentara Amerika Serikat, Komandan pasukan AS dan Internasional di Afghanistan, berbicara dalam konferensi pers di markas besar Resolute Support di Kabul, Afghanistan, Rabu (25/11). Penyelidikan AS atas serangan berdarah 3 Oktober pada sebuah rumah sakit yang dijalankan oleh Medecins Sans Frontiers di kota Kunduz, utara Afghanistan menyatakan hal tersebut kecelakaan tragis yang disebabkan kesalahan manusia, menurut pernyataan Campbell, kemarin. (REUTERS/Massoud Hossaini/Pool )

Kabul, Afghanistan (CB) - Resolute Support Mission, pimpinan Amerika Serikat, di Afghanistan telah melakukan penyelidikan mengenai serangan udara mematikan AS dua hari sebelumnya sehingga menewaskan 30 orang.

Mayor Bariki Mallya, juru bicara bagi misi tersebut, mengatakan kepada Kantor Berita Anadolu, serangan udara di Kabupaten Garmsir di Provinsi Helmand dilancarkan oleh pasukan AS atas permintaan tentara Afghanistan yang sedang memburu anggota Taliban yang bersenjata senapan mesin berat.

"Dalam aksi bela diri, pasukan darat meminta serangan udara dilancarkan. Setelah serangan itu, ada ledakan kedua di dalam satu kompleks. Pada saat yang sama dengan serangan tersebut, pasukan darat tak mengetahui ada warga sipil di dalam kompleks atau sekitarnya; mereka hanya tahu bahwa anggota Taliban menggunakan gedung itu sebagai posisi tempur," katanya.

Ia menambahkan petempur Taliban terus menggunakan warga sipil, terutama anak-anak, sebagai perisai manusia.

Ketidakpuasan telah meluas di kalangan penduduk mengenai peritiwa seperti itu, yang digambarkan sebagai "kerusakan jaminan" oleh pihak yang berperang.

Noor Ullah, seorang warga kabupaten itu, mengatakan melalui telepon kepada Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis malam, dua lelaki tua, empat perempuan dan sejumlah anak kecil kehilangan nyawa mereka dalam serangan udara tersebut.

Pada Rabu, lembaga penyiaran lokal Tolo News melaporkan bahwa sedikitnya 30 orang --termasuk perempuan dan anak kecil-- tewas dalam serangan udara itu. Pemerintah provinsi menyatakan 15 anggota Taliban telah dalam serangan tersebut.

Itu adalah peristiwa mematikan kedua di provinsi yang sama. Pada awal pekan ini, operasi darat dan udara serupa melukai 16 orang, kebanyakan anak kecil, di Daerah Baba Ji di Helmand.

Korban di pihak sipil dalam berbagai serangan udara telah memperlihatkan lonjakan tajam, naik 52 persen dalam enam bulan pertama 2018, dibandingkan dengan tahun lalu, kata Misi PBB di Afghanistan.

Sebanyak 149 warga sipil tewas dan 200 orang lagi cedera dalam semester pertama 2018, kata misi tersebut.

Credit antaranews.com

Pemimpin Suku di Yaman Dukung Proses Perdamaian PBB

SANAA - Beberapa pemimpin suku di Yaman mendukung Amerika Serikat (AS) dan solusi politik yang diusulkan oleh PBB untuk mengakhiri perang. Mereka juga mendesak peran aktif dalam negosiasi yang serang berlangsung.

"Baik orang-orang dan suku-suku di Yaman mendukung solusi politik Amerika untuk konflik di Yaman selama itu menyambut tuntutan suku dan orang-orang Yaman," ujar Abdurabuh al-Shaif, seorang pemimpin suku dari suku Daham di al-Jawf provinsi Yaman, seperti disitir dari VOA, Jumat (31/11/2018).

Dalam kesempatana itu, al-Shaif juga menyuarakan keprihatinannya atas metode pendekatan AS terhadap konflik di Yaman.

“Solusi politik apa pun yang tidak mengarah pada pemulihan negara, melucuti senjata milisi Houthi, dan mengarah pada solusi demokratis tidak dapat disebut solusi politik. Ini lebih merupakan menyerahkan kepada milisi...(sesuatu) yang tidak dapat kami terima,” tambah Al-Shaif.

Martin Griffiths, utusan khusus PBB untuk Yaman, berencana untuk mengadakan pertemuan semua pihak dalam konflik Yaman di Swedia pada bulan Desember. Pertemuan itu untuk mencari solusi politik terhadap perang yang sedang berlangsung.

"Ini adalah kesempatan pada saat yang genting untuk mengejar penyelesaian politik yang komprehensif dan inklusif untuk konflik," kata Griffiths.

Perang di Yaman dimulai pada tahun 2014 antara pemerintah Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang mendapat dukungan dari koalisi Saudi yang didukung AS, dan pemberontak Houthi yang didukung Iran. Sejak itu konflik menjadi krisis kemanusiaan, dengan puluhan ribu korban dan kelaparan parah yang mengancam nyawa jutaan warga sipil termasuk anak-anak.

Credit sindonews.com

Pemberontak Houthi Tembakkan Rudal Balistik ke Bandara Saudi

SANAA - Pemberontak Houthi Yaman menembakkan rudal balistik ke arah bandara militer di selatan wilayah perbatasan Saudi, Najran pada hari Rabu. Demikian pernyataan resmi yang dikeluarkan kelompok pemberontak itu.

"Rudal balistik Badr-1-P menargetkan bandara Saudi dan tempat tinggal pilot di daerah Bir Askar pada Rabu malam," bunyi pernyataan Houthi yang diwartakan kantor berita miliknya Saba, seperti disitir dari Xinhua, Kamis (29/11/2018).

Pernyataan itu mengatakan rudal tersebut menghantam sasaran secara akurat. Belum ada komentar dari Arab Saudi terkait pernyataan tersebut.

Eskalasi militer terbaru itu terjadi beberapa jam setelah saluran TV al-Masirah dihapus oleh perusahaan penyedia satelit Mesir Nilesat. Houthi menyalahkan Arab Saudi, Amerika Serikat, dan Prancis dibalik tekanan terhadap Nilesat agar memutus saluran televisi tersebut dari satelit.

Serangan itu adalah yang pertama sejak pemberontak mengumumkan penghentian serangan rudal balistik terhadap Arab Saudi dan Uni Emirat Arab pada 18 November. Itu dilakukan untuk menunjukkan itikad baik guna mendukung upaya perdamaian yang sedang berlangsung oleh Utusan Khusus PBB untuk Yaman Martin Griffiths.

Griffiths meninggalkan Sanaa pada hari Sabtu setelah kunjungan, di mana para pemberontak berjanji akan menghadiri pembicaraan perdamaian yang akan datang di Swedia.

Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab melakukan intervensi di Yaman pada 2015. Mereka mendukung pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi setelah pemberontak Houthi memaksanya mengasingkan diri dan menguasai sebagian besar wilayah utara negara itu, termasuk Ibu Kota Sanaa.

Perang selama empat tahun telah menewaskan lebih dari 10.000 orang, sebagian besar warga sipil, membuat tiga juta orang lainnya menjadi pengungsi dan mendorong negara itu ke jurang kelaparan.

Credit sindonews.com

Selain Cina, India Juga Bangun Kereta Peluru Bawah Laut

Jurnalis mengambil foto kereta peluru yang menghubungkan Shanghai dengan Hangzhou, Selasa, di Shanghai, Cina. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

CB, Jakarta - Selain Cina, India juga sedang membangun kereta peluru bawah laut. Langkah awal, pemerintah India telah mengumumkan tentang proses pembelian kereta peluru seri Shinkansen 18E5 dari Jepang seharga US$964 juta atau setara Rp 13,8 triliun.
Adapun Beijing dilaporkan baru saja menyetujui proyek kereta peluru bawah laut pada berbiaya Ro 43,2 juta., seperti dikutip dari CNN, 29 November 2018. Proyek ditargetkan rampung pada tahun 2025.

Kereta ini menghubungkan kota pelabuhan Ningbo di selatan Shanghai ke Zhoustan, patai timur di provinsin Zheijang, sekitar 77 kilometer jarak kedua kota ini.

Menurut laporan Travel anda Leisure, 11 September 2018, sebelum membangun kereta, India akan mengajukan manufaktur kereta dari Jepang untuk berpartisipasi dalam tender.
Rute kereta peluru akan menghubungkan Mumbai dan Ahmedabad dengan berhenti di 12 stasiun antara kedua kota. Dalam jarak 13 mil, kereta akan berada di bawah laut menghubungkan Thane Creek ke Virar.
"Setiap kereta akan memiliki 10 masinis dan mampu berlari dengan kecepatan 350 kilometer per jam," ujar laporan resmi Economic Times. Itu artinya kereta berkecepatan tinggi ini menempuh jarak sejauh itu dalam tempo 2 jam.
Nantinya harga tiket kereta peluru bawah laut diperkirakan sebesar US$41. Untuk first class, service dan perlengkapannya akan setara dengan kelas serupa yang disediakan maskapai penerbangan.
Pembangunan konstruksi kereta peluru bawah laut akan dimulai pada Januari 2019 dan dijadwalkan rampung pada tahun 2022.

Credit tempo.co

Cina Bangun Kereta Peluru Bawah Laut Berbiaya Rp 43,2 Triliun

Cina awal tahun 2019 untuk pertama kali membangun proyek rute kereta bawah laut berbentuk peluru. [CNN]

CB, Jakarta - Beijing, Cina baru saja mendapat lampu hijau untuk membangun proyek perdana rute kereta peluru bawah laut berbiaya US$ 3 miliar atau setara Rp 43,2 triliun, kereta yang dirancang untuk menarik banyak turis.
Pemerintah Cina pertama kali merancang pembangunan transportasi kereta bawah laut ini pada tahun 2005. Rencana studi kelayakan kereta bawah tanah Yong-Zhou Railway disetujui Beijing pada November ini, seperti dikutip dari CNN, 29 November 2018.

Rute yang dibangun dalam bentuk terowongan akan menghubungkann Ningbo, kota pelabuhan di selatan Shanghai ke Zhoustan, di pantai timur di provinsi Zhejiang, dengan jarak sekitar 77 kilometer. Rinciannya sepanjang 70.92 kilometer merupakan rute baru yang akan dibangun termasuk 16,2 kilometer berada di bawah laut.
Jika proyek ini rampung, maka Yong-Zhou Railway akan menghubungkan Stasiun Ningbo East dan Stasiun Zhoushan dengan kereta kecepatan tinggi yakni 250 kilometer per jam.
Pembangunan proyek kereta bawah laut ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah turis karena lama perjalanan telah dipangkas. Misalnya dari Hangzhou, ibukota menuju Zhoustan hanya butuh 80 menit. Sebelumnya, dengan menggunakan bus butuh waktu 4,5 jam dan dengan mobil pribadi sekitar 2,5 jam.

Desa nelayan Houtouwa di Cina yang ditinggal penghuninya jadi destinasi wisata. [CNN]
Adapun jarak tempuh Zhoushan ke Shanghai dengan berkendaraan mobil mencapai 3 jam lamanya. Zhoushan merupakan kota bisnis bahkan mendapat status zona pembangunan ekonomi khusus yang didisain Beijing.

Di Zhoushan juga berdiri pabrik pesawat Boeing milik
Amerika yang akan beroperasi resmi pada Desmeber 2018.
Adapun pelabuhan Ningbo-Zhoushan merupakan pelabuhan tersibuk di dunia karena menjadi lintasan kapal-kapal kargo.
Di Zhoushan juga berdiri situs National Scenic Area di Cina yang baru-baru ini membuat para netizen dibuat kagum atas karya foto dari situs yang tak lain desa nelayan Houtuwan yang ditinggalkan seluruh penghuninya karena sulitnya akses keluar.

Pemandangan desa yang rumah-rumahnya sudah berlumut dan dipenuhi tanaman merambat menarik minat banyak turis yang ingin berkunjung ke sana.
Dengan pembangunan proyek rute kereta peluru bawah laut pertama Cina, akan memudahkan turis mengakses tempat-tempat wisata di Zheijang. Proyek ini akan dimulai pada tahun 2019 dan dijadwalkan rampung pada 2025.

Credit tempo.co

Perang Dagang AS-China Jadi Sorotan Utama KTT G20

Presiden AS Donald Trump dijadwalkan bertemu dengan Presiden China Xi Jin Ping di sela KTT G20 di Argentina. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- KTT G20 digelar di Buenos Aires, Argentina, di tengah memanasnya perang dagang antara Amerika Serikat dengan China. Pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Preisden China Xi Jinping di sela KTT disebut-sebut bakal menentukan nasib perang dagang kedua negara ke depannya.

Sejak September silam, ekonomi dunia dirundung potensi bahaya dari guncangan perang dagang Trump. Dengan moto 'America First', Trump mencederai konsensus yang telah disepakati negara-negara G20 selama satu dekade dalam menjalani perdagangan internasional.

Trump melancarkan perang dagang ke sejumlah negara, termasuk China. Dengan China, perang dagang itu terjadi sejak pertengahan 2018. AS memberlakukan tarif tinggi atas barang-barang China senilai US$250 miliar per tahun (Rp3,6 triliun).

Sebagai pembalasan, Cina memberlakukan tarif sebesar US$110 miliar (Rp1,6 triliun) terhadap barang-barang AS.

Ajang saling balas menaikkan tarif antara AS dan China ini mendorong kenaikan harga pada sejumlah produk China seperti penyedot debu hingga alat teknologi seperti modem. Di sisi lain, barang-barang AS yang ditargetkan China antara lain gas alam cair dan jenis pesawat tertentu.

Konflik ini diproyeksikan akan menuju titik terang pada KTT G20 di Argentina mendatang. Pasalnya, Trump dan Xi Jin Ping akan bertemu di konferensi G20 ke-13 tersebut.

Belum reda api konflik perang dagang, agenda lain sudah menanti untuk dibahas di KTT G20 mendatang. Trump mengancam akan membatalkan pertemuan dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Trump memang dijadwalkan akan bertemu dengan Putin di sela-sela pertemuan G20 mendatang. Keduanya akan membahas berbagai isu mulai dari pengendalian senjata, konflik Timur Tengah, hingga masalah Ukraina.

Pada pekan lalu, Rusia dan Ukraina kembali bersitegang di Selat Kerch, Laut Hitam. Rusia melepaskan tembakan dan menyita tiga kapal Ukraina yang mereka klaim memasuki wilayah Moskow. Sedangkan, Ukraina mengaku bahwa kapal mereka ditembaki setelah awak memutuskan menjauh dan kembali ke pelabuhan di Odesa.

Insiden ini dinilai mampu memicu kembali perselisihan terbuka antara AS dan Rusia negara seperti terjadi pada 2014 silam saat kedua negara terlibat pertikaian atas Krimea.

Credit cnnindonesia.com

Cina Harapkan Hasil Positif dalam Pertemuan dengan AS di G20

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Donald Trump dan Xi Jinping akan membicarakan perdagangan di sela-sela KTT G20

CB, BEIJING - Kementerian Perdagangan Cina mengatakan Beijing berharap adanya hasil positif dalam menyelesaikan sengketa perdagangan dengan Amerika Serikat (AS). Presiden AS Donald Trump dan Presiden Cina Xi Jinping dijadwalkan bertemu untuk membicarakan perdagangan di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires, Argentina, pada Sabtu (1/12).

Ketika ditanya apakah Cina berusaha mencegah lebih banyak kenaikan tarif dari AS pada pertemuan itu, juru bicara kementerian, Gao Feng, mengatakan tim ekonomi dari kedua belah pihak telah menjalin kontak untuk menerapkan konsensus yang dicapai oleh Trump dan Xi dalam panggilan telepon bulan ini.

"Saya berharap Amerika Serikat dan Cina dapat bergerak ke arah satu sama lain dan bekerja keras untuk mencapai hasil positif dalam pertemuan itu," kata Gao, tanpa memberikan rincian.

AS telah mengenakan bea tambahan antara 10 persen hingga 25 persen pada barang-barang Cina senilai 250 miliar dolar AS tahun ini. Kebijakan itu disebut sebagai hukuman atas praktik perdagangan yang tidak adil yang dituduh telah dilakukan Cina. Tarif 10 persen akan meningkat menjadi 25 persen di tahun depan.

Sebuah jajak pendapat Reuters pada Rabu (28/11) menunjukkan, pabrik-pabrik Cina tengah berjuang untuk terus berdiri selama dua bulan berturut-turut pada November ini. Hal itu karena permintaan menurun di dalam negeri dan ancaman tarif AS yang lebih tinggi.

"Pihak Cina telah berulang kali menekankan, esensi dari kerja sama ekonomi dan perdagangan Cina-AS adalah saling menguntungkan dan win-win," ungkap Gao.

Credit republika.co.id

Pengadilan Korea Selatan perintahkan Mitsubishi ganti rugi romusha, Jepang marah

Carlos Ghosn (kiri) pimpinan sekaligus CEO aliansi Renault-Nissan bersama CEO Mitsubishi Motors Corp dalam sebuah konferensi pers di Tokyo, Jepang, pada Oktober 2016. (Reuters)

Seoul (CB) - Pengadilan tertinggi Korea Selatan pada Kamis memutuskan perusahaan Jepang Mitsubishi Heavy Industries Ltd harus memberikan ganti rugi kepada 10 warga Korea Selatan atas kerja paksa selama Perang Dunia Kedua, yang langsung membuat marah Tokyo.

Keputusan itu menggemakan amar penting Mahkamah Agung pada bulan lalu, yang mendukung warga Korea Selatan meminta ganti rugi dari Nippon Steel & Sumitomo Metal Corp. Jepang untuk kerja paksa pada masa perang.

Putusan itu mengukuhkan keputusan pengadilan banding pada 2013, yang mengharuskan Mitsubishi membayar 80 juta won (satu miliar rupiah lebih) untuk masing-masing lima pekerja atau keluarga mereka sebagai ganti rugi.

Dalam putusan terpisah, pengadilan itu juga memerintahkan Mitsubishi membayar hingga 150 juta won kepada masing-masing dari lima penggugat lain atau keluarga mereka.

Mitsubishi menyebut putusan itu "sangat disesalkan", dengan mengatakan dalam pernyataan bahwa perusahaan tersebut akan membahas tanggapannya dengan pemerintah Jepang.

Jepang dan Korea Selatan berbagi sejarah pahit, yang mencakup penjajahan Jepang pada 1910-1945 atas semenanjung Korea dan penggunaan wanita penghibur, penghalusan Jepang untuk gadis dan wanita, banyak dari mereka orang Korea, yang dipaksa bekerja di rumah bordilnya semasa perang.

Sengketa sejarah perang sejak lama menjadi batu sandungan hubungan di antara tetangga Asia Timur tersebut, yang memicu kekhawatiran bahwa itu dapat membahayakan upaya bersama untuk mengendalikan kegiatan nuklir Korea Utara.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono mengeluarkan pernyataan menyebut putusan pengadilan itu "betul-betul tidak dapat diterima". Kementerian itu memanggil duta besar Korea Selatan untuk menyampaikan keluhan.

"Keputusan betul-betul menjungkirkan landasan hukum hubungan ramah dan kerja sama di antara kedua negara itu," kata Kono.

Kono mendesak Seoul segera mengambil tindakan untuk memperbaiki "kerusakan dan biaya tidak benar", yang menimpa perusahaan Jepang atau Tokyo akan mempertimbangkan pilihannya, termasuk merujuk perkara tersebut ke mahkamah dunia.

Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan penyesalan atas yang disebutnya "tanggapan berlebihan" Jepang, juga memanggil duta besar Jepang dan mendesak menahan diri.

"Kami akan menyusun tanggapan dengan cara yang dapat menyembuhkan rasa sakit dan luka korban, tapi pada saat sama memupuk hubungan ke depan dengan Jepang," kata juru bicara kementerian itu, Roh Kyu-deok, dalam jumpa pers.

"Tapi, pemerintah harus menghormati keputusan pengadilan di bawah asas pemisahan kekuasaan," katanya.

Perkara sebelumnya, yang diadukan kelompok lima mantan buruh, yang dibawa di Jepang, ditolak dengan alasan bahwa hak pemulihan mereka berakhir dengan perjanjian pemulihan hubungan diplomatik Seoul dengan Tokyo pada 1965.

Tapi, Mahkamah Agung Korea Selatan memperkuat putusan pada bulan lalu bahwa pendudukan atas semenanjung itu Jepang tidak sah.

"Perjanjian itu tidak mencakup hak korban kerja paksa atas ganti rugi atas kejahatan terhadap kemanusiaan perusahaan Jepang, yang berhubungan langsung dengan kekuasaan jajahan tidak sah pemerintah Jepang dan serbuan terhadap semenanjung Korea," kata pernyataan pengadilan tersebut.

Kim Seong-ju, penggugat berusia 90 tahun dalam perkara kedua, menyatakan dikirim ke Jepang ketika berusia 15 tahun atas saran gurunya, yang berkebangsaan Jepang.

"Saya diberitahu bahwa saya bisa ke sekolah menengah dan tinggi dan belajar lebih banyak, tapi ternyata harus bekerja di pabrik sepanjang waktu," kata Kim dalam jumpa pers sesudah putusan itu, dengan menunjukkan tangannya, dengan luka menetap, "Saya sekarang merasa luar biasa."

Credit antaranews.com

Prancis Bahas Perluasan Kerjasama UE-ASEAN dengan Indonesia

JAKARTA - Menteri Muda Kementerian Eropa dan Luar Negeri Prancis Jean-Baptiste Lemoyne menuturkan Uni Eropa (UE) ingin memperluas kerjasama dengan ASEAN. Namun, dia menuturkan, Prancis masih membahas hal ini dengan Indonesia.

Lemoyne menuturkan, pembahasan dengan Indonesia mengenai perluasan kerjasama ini adalah sebuah langkah awal. Selanjutnya, Prancis juga akan membicarakan hal serupa dengan negara-negara lain di ASEAN.

Dia lalu menyebut alasan mengapa UE, khususnya Prancis ingin memperluas kerjasama dengan ASEAN. Lemoyne menyebut, UE lebih tertaris melakukan hubungan multilateral dibandingkan bilateral.

"Karena kami tidak begitu mendukung hubungan bilateralisme, yang kami harapkan ke depan ada kerja sama lebih baik dengan ASEAN. Diharapkan ada kesepakatan komersial perdagangan yang lebih baik dengan," ucapnya pada Kamis (29/11).

Dirinya menyebut, jika hal ini benar-benar terjadi, maka itu dapat membuka pasar luas dengan ratusan juta konsumen. Dengan demikian, ungkapnya, maka ketegangan yang sedang terjadi antara China dan Amerika Serikat (AS) tidak akan terlalu berpengaruh pada dua kawasan itu.

Namun, dia mengaku masih belum tahu kapan kerja sama ini akan tercapai. Pasalnya, UE masih melihat stabilitas ASEAN, baik secara ekonomi, politik maupun secara keamanan.

Credit sindonews.com

KBRI Tunjuk Pengacara Dampingi WNI Terancam Hukuman Mati di Malaysia

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri Indonesia menuturkan bahwa Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur, Malaysia telah menunjuk pengacara untuk mendampingi seorang warga negara Indonesia (WNI) asal Lombok, yang terancam hukuman mati di Neger Jiran itu.

WNI yang diketahhui bernama Zainul Watoni dituntut di Mahkamah Magistrat atau Pengadilan Tingkat Pertama di Kota Tinggi. WNI tersebut dituduh membunuh penduduk setempat pada 4 November.

Zainul disebut membunuh seorang warga Ladang Kambau, Kuala Sedili bernama Rizal Muhamad. Kepala polisi Kota Tinggi, Inspektur Ahsmon Bajah menuturkan, korban meninggal karena luka tusukan di tubuhnya.

"KJRI Johor Bahru sudah menangani kasus ini dan sudah memberikan pendampingan kekonsuleran. KBRI KL sudah menunjuk Kantor Pengacara Gooi & Azzura untuk memberikan pendampingan hukum," kata Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kemlu RI, Lalu Muhammad Iqbal.

Iqbal, dalam pernyataan tertulis kepada awak media pada Kamis (29/11), kemudian menuturkan persidangan kasus ini baru mulai di Mahkamah Magistrat, sehingga diperkirakan prosesnya masih sangat panjang.

Sementara itu, selain karena kasus pembunuhan, Zainul juga diketahui telah menghadapi dakwaan kedua karena tidak memiliki surat izin yang sah untuk masuk ke Malaysia. Namun dia mengaku tidak bersalah atas tuduhan itu dan didakwa dibawah Undang-undang Imigrasi.

Credit sindonews.com

Kamis, 29 November 2018

Trump Ancam 'Shutdown' Pemerintah Federal AS

Presiden AS Donald Trump.

Foto: AP Photo/Andrew Harnik

Trump ingin kongres menyetujui pendanaan pembangunan tembok perbatasan.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengancam akan melakukan shutdown atau menutup sementara pemerintahan federal jika Kongres tidak mendanai pembangunan tembok perbatasan AS- Meksiko. Ia meminta Kongres memberikan dana jaminan sebesar 5 miliar dolar AS.

Berbicara kepada Politico di Gedung Putih pada Selasa (27/11), Trump juga mengatakan permintaan dana sebesar 5 miliar dolar AS itu hanya untuk membangun penghalang fisik di perbatasan. Menurut dia, pendanaan tambahan akan diperlukan untuk keamanan perbatasan.

Dalam sebuah wawancara terpisah dengan The Washington Post, Trump mengisyaratkan ia dapat menghindari shutdown pemerintahan dan membangun tembok perbatasan dengan memanfaatkan militer AS. Ia telah mengerahkan militer ke perbatasan AS-Meksiko bulan lalu untuk memasang kawat berduri dan pagar.

Anggota parlemen AS harus bertindak untuk mengeluarkan RUU pengeluaran anggaran pada 7 Desember guna mendanai beberapa lembaga pemerintah, termasuk Departemen Keamanan Dalam Negeri yang mengawasi perbatasan dan imigrasi.

Komentar itu disampaikan Trump kepada Politico dan The Washington Post di tengah pertemuan Gedung Putih pada Selasa (27/11) dengan anggota Partai Republik di House. Partai tersebut masih mengontrol House atau DPR AS sampai Partai Demokrat mengambil alih pada Januari mendatang.

Credit republika.co.id

Pakar Hukum Curiga Laut Indonesia Ditanami Perangkat Bawah Air

JAKARTA - Pakar hukum laut internasional, Hasjim Djalal menuturkan dia curiga bahwa ada pihak asing yang telah menaruh sejumlah perangkat di dasar laut Indonesia. Kecurigaan itu muncul karena semakin banyaknya ikan paus yang tersesat di perairan Indonesia.

Ditemui paska berbicara di acara Focus Group Discussion Delimitasi Batas Maritim di Jakarta, Hasjim menuturkan dia selalu bertanya-tanya mengenai apa yang membuat ikan paus selalu tersesat lewat perairan Indonesia sekarang. Menurutnya, selama berabad-abad, ikan paus melewati Laut Sawu jika ingin ke utara dari selatan. Namun kini mamalia terbesar di dunia itu bisa temui di perairan Painan, bahkan Aceh.

"Saya selalu curiga, tapi tidak punya bukti. Curiga kalau di dasar laut itu sudah banyak di taruh underwater device untuk mengontrol kapal-kapal asing yang lewat. Nah, siapa yang menaruh alat itu, karena Indonesia tidak mengontrol, kadang tidak tahu kalau ada kapal selam asing lewat," ungkapnya pada Rabu (28/11).

Sementara itu, ketika ditanya mengenai kebijakan maritim Indonesia saat ini, Hasjim menilai kebijakan pemerintah sekarang sudah baik, terlebih dengan dimunculkanya konsep Indo Pasifik. Namun, Hasjim menyebut dia ingin melihat adanya visi yang lebih luas dan panjang dalam bidang kemaritiman.

"Saya membayangkan sampai 2045, 100 tahun kita merdeka. Kita masih memiliki waktu 27 tahun lagi. Dalam 27 tahun lagi, visi maritimnya itu luas, harus mampu memanfaatkan samudera yang dikatakan Indo Pasifik itu. Mampu memanfaatkan dasar laut, mampu memeliharnya. Bukan hanya dasar laut kita saja, tapi juga dasar laut Samudera Pasifik dan Hindia itu," ucapnya.

Pria yang juga merupakan diplomat senior Indonesia itu mengatakan, dalam 27 tahun kedepan dia ingin melihat Indonesia juga bisa mendarat di luar angkasa. Dia mengatakan, Indonesia dahulu pernah berfikir seperti itu.

"Visi saya mungkin lebih dalam, lebih tinggi dan lebih lebar. Bahwa sekarang ada kesadaran pemerintah mengembangkan visi kemaritiman, itu bagus dan kembangkan Indo Pasifik, itu bagus. Tapi, visi kemaritiman Indonesia sekarang ini baru mengenai sumber daya, tidak salah, lalu mengenai lingkungan, itu juga bagus. Tidak ada yang salah, tapi saya ingin lihat kita lebih luas lagi di masa depan," tukasnya.

Credit sindonews.com

Kebakaran Hutan, Ribuan Warga Australia Dievakuasi

Ilustrasi kebakaran hutan (REUTERS/Eric Thayer)

Jakarta, CB -- Ribuan warga Australia dievakuasi dari kediaman mereka. Evakuasi dilakukan akibat kebakaran hutan yang melanda negara bagian Queensland di tengah gelombang panas yang menyengat.

Sekitar 8 ribu warga diperintahkan untuk meninggalkan Kota Gracemere yang terletak di selatan Rockhampton. Penyebabnya adalah api yang bergerak begitu cepat dan mengancam rumah-rumah penduduk di sekitarnya.

Biro Meteorologi setempat menyatakan bahwa kawasan tersebut tengah menghadapi risiko bencana kebakaran yang masif. Petugas pemadam kebakaran berjuang untuk menahan lebih dari 130 kebakaran di seluruh negara bagian.

"Ini adalah situasi yang sangat menegangkan bagi keluarga. Saya ingin Anda semua kuat. Saya ingin Anda semua mendengarkan. Keluarga Anda dan perlindungan masyarakat sangat penting bagi kami," ujar Perdana Menteri Australia, Annastacia Palaszczuk, melansir AFP.

Palaszczuk meminta warga Australia agar mendengarkan apa yang disampaikan pihak berwenang. "Ini bisa jadi lebih buruk dari sekarang," tambahnya.

Suhu panas telah memecahkan rekor di Queensland dengan suhu udara mencapai 37,9 derajat Celcius di ibu kota negara bagian, Brisbane.

"Kita akan melihat lebih banyak kebakaran yang menyala sangat cepat, ini hanya permulaan," ujar petugas pemadam kebakaran dan kedaruratan Queensland, Katarina Carrol.

Luana Royle, salah seorang penduduk Finch Hatton, Queensland, mengatakan bahwa daerah tempat ia tinggal telah terkena dampak hebat oleh kebakaran.

"Di sini Anda bahkan tidak bisa melihat jarak 500 meter di depan Anda pagi ini," kata Royle. Kebakaran di Finch Hatton setidaknya telah menghanguskan dua rumah di antaranya.

Australia tak asing dengan kondisi cuaca ekstrem. Bencana banjir bandang, badai pasir, bahkan kekeringan ekstrem kerap melanda beberapa wilayah di Australia.

Tak hanya di Queensland, badai petir dan hujan lebat juga melanda Sydney di negara bagian New South Wales.

Akibat peristiwa itu, beberapa jadwal penerbangan dibatalkan, jalur kereta api ditutup, dan sejumlah pengendara terdampar terjebak di jalanan yang terhantam banjir.

Credit cnnindonesia.com

Lalu Lintas Kota Sydney Kacau Akibat Badai Hujan

Badai hujan yang menerjang Sydney dan wilayah New South Wales lainnya menyebabkan banjir dan kekacauan lalu-lintas hari Rabu (28/11).

Foto: ABC News: Jade MacMillan

Curah hujan yang turun setara dengan rata-rata curah hujan satu bulan.

CB, SYDNEY -- Layanan Darurat (SES) New South Wales Australia harus menyelamatkan puluhan warga yang terjebak dalam kendaraan saat banjir menerjang Kota Sydney pada Rabu (28/11) pagi. Hampir 300 panggilan darurat diterima pihak SES bahkan sebelum jam kerja sementara intensitas badai semakin meningkat.

Kota itu dilanda badai hujan dalam dua jam dengan curah hujan yang setara dengan rata-rata curah hujan satu bulan. Sebagian wilayah Sydney mengalami curah hujan 100 milimeter (mm) sementara wilayah pedalaman NSW, seperti Blue Mountains curah hujannya tercatat 80 mm.

Mobil-mobil terjebak banjir dan jalan raya tampak seperti sungai yang sedang dilanda banjir. Akibatnya, sejumlah jalan utama ditutup sehingga semakin menambah kekacauan arus lalu lintas.

Juru bicara SES Terri Langendam mengatakan, pihaknya juga melakukan penyelamatan di berbagai kawasan kota. "Mereka umumnya pengendara yang nekat menerjang banjir," katanya.

Perusahaan listrik Ausgrid melaporkan pemadaman listrik terhadap sekitar 3.500 rumah dan gedung, termasuk di pusat kota. Bandara Sydney sendiri menutup dua landasan pacu yang mengakibatkan kemungkinan pembatalan sejumlah penerbangan. Hingga menjelang siang, hanya satu landasan bandara yang beroperasi.

Kerusakan akibat badai hujan di Sydney dan sekitarnya. (ABC News)

Curah hujan meningkat

Rob Taggart dari Biro Meteorologi setempat menyebutkan, curah hujan yang melanda berbagai kawasan NSW hari ini sangat fenomenal. Pada pukul 08.00 pagi, badai telah mereda dan bergerak ke lepas pantai.

"Saat ini, kita mengalami curah hujan sedang, namun bisa meningkat lagi menjelang siang," kata Taggart. Karena itu, katanya, dipastikan terjadi banjir bandang di berbagai wilayah.

Badai hujan ini mengacaukan arus lalu lintas, termasuk layanan kereta api yang sebagian dihentikan sementara. Bus-bus dikerahkan untuk menggantikan layanan kereta api yang terdampak. Biro Meteorologi memperingatkan cuaca buruk akan meluas ke wilayah pesisir utara NSW, Hunter, dan Central Tablelands.

Credit republika.co.id

Rodrigo Duterte Mau Bentuk Tim Pembunuh Komunis

Foto 19 April 2018 ini, menunjukkan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, bercanda kepada fotografer ketika dia memegang senapan Galil buatan Israel yang dipamerkan oleh mantan Kepala Kepolisian Nasional Filipina Jenderal Ronald "Bato" Dela Rosa di upacara pergantian-komando di Kamp Crame di kota Quezon timur laut Manila. (AP Photo / Bullit Marquez, File)

CB, Jakarta - Sejumlah senator Filipina menentang rencana Presiden Rodrigo Duterte untuk membuat regu pembunuh untuk membasmi pemberontak komunis.
"Disesalkan. Kadang-kadang Presiden mengatakan hal-hal semacam itu, tetapi ada hukum yang harus diikuti dan hukum akan menang. Ada proses," kata Senator Grace Poe, seperti dilaporkan dari Rappler, 28 November 2018.

Senator oposisi Antonio Trillanes IV mengklaim Duterte memiliki 3 tujuan dalam memamerkan rencananya kepada publik, yakni untuk menyebarkan ketakutan di antara orang Filipina, untuk menipu Pengadilan Pidana Internasional (ICC), dan untuk mengalihkan perhatian media dan publik dari isu-isu yang melibatkan kesepakatan dengan Cina dan penyelundupan sabu-sabu.

Senator oposisi Filipina, Antonio Trillanes IV, memimpin sidang komite di Dinas Sipil Selasa, 4 September 2018 di kota Pasay, di selatan Manila, Filipina. (AP Photo / Bullit Marquez)
"Dia melakukan ini karena dia merasa bahwa dia kehilangan cengkeramannya pada kekuasaan dan ketakutan itu adalah satu-satunya cara untuk menjaga orang-orang," kata Trillanes.
Namun senator mengatakan bahwa strategi itu tidak akan berhasil karena publik sudah tidak sabar dan tidak akan diintimidasi lagi.
Sementara Senator Francis Pangilinan mengatakan pembunuhan tidak akan menyelesaikan masalah negara.

"....Menciptakan regu pembunuh, menciptakan kekerasan dan pembunuhan sehari-hari bukanlah solusi untuk penyakit bangsa kita, itu adalah bagian dari masalah," katanya.
Politikus sayap kiri mengatakan Duterte akan memperburuk iklim ketakutan dan impunitas yang ada dengan mengancam akan mengerahkan orang-orangnya sendiri untuk memburu New People’s Army (NPA), milisi komunis yang telah melancarkan pemberontakan kecil di Filipina selama beberapa puluh tahun.

Foto yang diambil pada 23 November 2016, memperlihatkan anggota pemberontak komunis Tentara Rakyat Baru (NPA) berbaris selama upacara sebelum konferensi pers rahasia di perkemahan gerilya di pegunungan Sierra Madre di tenggara Manila, Filipina.[AP Photo/ Aaron]
Duterte mengatakan regu pembunuhnya akan memburu pembunuh bayaran NPA, yang dikerahkan untuk membunuh polisi pada tahun 1970-an dan 1980-an selama kekuasaan diktator mendiang Ferdinand Marcos.
"Jadi saya akan menciptakan pembunuh saya sendiri, 'regu pembunuh Duterte',"kata Duterte dalam pidatonya pada Selasa, seperti dikutip dari Reuters.
Jose Maria Sison, pendiri Partai Komunis Filipina yang mengasingkan diri, membantah adanya pembunuh bayaran NPA, dan mengatakan Duterte menggunakannya sebagai dalih untuk membunuh orang yang dicurigai sebagai pemberontak komunis. Sison menyamakannya dengan kampanye anti-narkoba Duterte, di mana ribuan orang tewas.
"Dia memberi dirinya alasan untuk membentuk regu pembunuhnya sendiri," kata Sison kepada ANC."Siapa pun yang diduga dapat dibunuh, karena polisi memiliki wewenang untuk membunuh."

Rodrigo Duterte.[CBCPNews]
Pernyataan Rodrigo Duterte mengkhawatirkan kelompok-kelompok HAM, yang mengatakan pidatonya bisa ditafsirkan polisi sebagai lampu hijau untuk membunuh orang yang dicurigai sebagai penjahat.

Duterte pernah dituduh membentuk tim pembunuh ketika dia menjabat sebagai Wali Kota Davao City untuk menindak keras pelanggar hukum. Namun ini disangkal oleh Duterte.
Menteri Pertahanan Filipina Delfin Lorenzana mengatakan bahwa ide regu pembunuh dari Rodrigo Duterte akan dipertimbangkan, tetapi membutuhkan pedoman dan pengawasan operasional yang jelas.

Credit tempo.co

AS Kirim 2 Kapal Perang ke Selat Taiwan, Kirim 'Pesan' ke China

TAIPEI - Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengirim dua kapal perang ke Selat Taiwan pada hari Rabu. Armada Pasifik AS menyatakan kehadiran kedua kapal itu sebagai "pesan" kepada China bahwa Washington komitmen terhadap kebebasan navigasi di kawasan Indo-Pasifik.

Kedua kapal perang Pentagon dikirim hanya beberapa hari menjelang pertemuan yang direncanakan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di KTT G20 di Buenos Aires, Argentina.

Armada Pasifik Amerika Serikat dalam sebah email yang dikirim kepada Business Insider mengatakan, kapal USS Stockdale kelas Arleigh Burke dan kapal USNS Pecos kelas Henry J. Kaiser transit di Selat Taiwan untuk mengirim pesan kepada China.

"Transportasi kapal-kapal melalui Selat Taiwan menunjukkan komitmen AS terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka," kata Dave Werner, juru bicara Armada Pasifik.

"Angkatan Laut AS akan terus terbang, berlayar, dan beroperasi di mana pun hukum internasional mengizinkan," lanjut dia, yang dilansir Kamis (29/11/2018).

Bulan Oktober lalu, dengan tujuan sama, AS mengirim dua kapal perang; USS Curtis Wilbur dan Antietam, ke Selat Taiwan. Operasi serupa juga dilakukan Washington pada bulan Juli, ketika kapal USS Mustin dan USS Benfold berlayar antara daratan China dan Taiwan.

Beijing sangat sensitif terhadap manuver militer AS di dekat Taiwan, wilayah yang dianggap sebagai provinsinya yang membangkang.

Sementara itu, Trump dan Xi Jinping dijadwalkan akan bertemu untuk makan malam di sela-sela KTT G20 di Buenos Aires. Keduanya kemungkinan akan membahas sejumlah masalah, mulai dari perang perdagangan hingga ketegangan militer di laut.

Dalam beberapa bulan terakhir, Angkatan Udara AS telah berulang kali menerbangkan pesawat pembom B-52 di Laut China Selatan. Pada bulan September, kapal perang Angkatan Laut AS juga melakukan operasi kebebasan navigasi di dekat Kepulauan Spratly yang diperebutkan China dengan beberapa negara Asia.

Credit sindonews.com