CUPUMA

Selasa, 04 September 2018

Jepang Tuding China dan Rusia Tingkatkan Aktivitas Militer

Pulau sengketa di Laut China Timur. (Reuters/Kyodo/File Photo)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Jepang Itsunori Onodera menuding China dan Rusia sedang meningkatkan aktivitas militer di wilayahnya. Ancaman tersebut juga diperlihatkan Korea Utara.

Mengutip South China Morning Post, Onodera mengatakan China secara sepihak telah meningkatkan aktivitas militernya termasuk melakukan operasi udara dan menjalankan kapal selam nuklir sejak tahun lalu.

"China dengan cepat meningkatkan kekuatan militernya," kata dia pada pertemuan tahunan para petinggi Pasukan Bela Diri Jepang, Senin (3/9).

Padahal kedua negara diketahui sedang berupaya untuk meningkatkan hubungan diplomatik. Dirinya akan mengunjungi China, yang merupakan mitra dagang terbesar Jepang, bersama dengan Perdana Menteri, Shinzo Abe pada bulan depan.

Dalam berbagai kesempatan, Abe mengambil posisi tegas atas klaim Jepang terhadap pulau-pulau yang disengketakan di Laut China Timur. Kondisi ini disebut memperparah ketegangan dengan China.

Jepang juga menyerukan China untuk menekan Korea Utara agar menghentikan program nuklir dan rudalnya. Para pebisnis Jepang juga menyuarakan keinginan untuk menjalin hubungan lebih dekat dengan China untuk meningkatkan perdagangan.

Onodera mengatakan Rusia juga melenturkan kekuatan militernya untuk mengurangi ketegangan di wilayah tersebut.

"Moskow berencana untuk mengadakan latihan terbesar sejak era Perang Dingin dan membawa senjata-senjata kuat, termasuk rudal darat ke kepulauan Kuril Selatan yang disengketakan," katanya.

"Kami melihat gerakan untuk kembali mendorong kegiatan militernya di Timur Jauh," kata dia menambahkan.

Onodera juga menekankan bahwa Korea Utara terus menimbulkan ancaman serius bagi Jepang, meskipun diplomasi internasional terus dilakukan dalam upaya meyakinkan Pyongyang untuk melakukan denuklirisasi.

Credit cnnindonesia.com

ASEAN-China latihan militer bersama

Dokumentasi latihan militer Indonesia-Singapura. Foto menunjukkan personel Angkatan Udara Singapura bersiap di Pangkalan Udara TNI AU Roesmin Nurjadin, di Pekanbaru, Riau, Rabu (19/7/2017). Latihan gabungan dengan menggunakan helikopter NAS-332 Super Puma ini meliputi latihan evakuasi medis, pengiriman logistik, dan SAR tempur. (ANTARA FOTO/Rony Muharrman)

Beijing (CB) - ASEAN dan China menggelar latihan militer bersama di perairan laut wilayah selatan daratan China.

Menurut rencana latihan di dekat Zhanjiang, Provinsi Guangdong, itu akan dilaksanakan pada akhir Oktober 2018.

Latihan militer dilakukan dalam dua tahap, demikian pernyataan juru bicara Kementerian Pertahanan Nasional China Wu Qian seperti dikutip laman resmi adminsitratur Zhanjiang, Selasa.

Latihan tahap pertama telah digelar di Pangkalan Angkatan Laut Singapura di Changi pada 2-3 Agustus lalu.

Kemudian tahap kedua pada bulan Oktober, 10 negara anggota ASEAN akan melakukan latihan bersama China, terutama dalam mengimplementasikan peraturan pertempuran laut tidak terencana, termasuk juga operasi pencarian dan penyelamatan korban (SAR) di perairan.

Latihan militer itu juga meliputi formasi manuver, formasi komunikasi, operasi SAR bersama, dan pendaratan helikopter di atas beberapa kapal peserta latihan.

Latihan tersebut merupakan hasil kesepakatan yang dicapai para menteri pertahanan ASEAN dan China dalam kerangka peningkatan kerja sama keamanan dan pertahanan serta rasa saling percaya.

Wu berharap latihan tersebut dapat mempererat kemitraan China dengan negara-negara anggota ASEAN, meningkatkan kerja sama pengamanan bahari, dan menambah kemampuan dalam menghadapi berbagai jenis ancaman keamanan.

China dan beberapa negara anggota ASEAN, yakni Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei masih terlibat sengketa wilayah di perairan Laut China Selatan.

Credit antaranews.com

Militer Myanmar Minta Maaf Terbitkan Foto Palsu Rohingya

Suasana kamp pengungsi Rohingya Balukhali, Bangladesh,

Foto: Altaf Qadri/AP

Juru bicara pemerintah dan militer tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar.

CB, YANGON -- Militer Myanmar mengeluarkan permintaan maaf pada Senin (3/9) dan mengakui dua foto yang diterbitkan dalam buku miliknya bukan foto asli.

Surat kabar resmi militer, harian Myawady, mengeluarkan pernyataan pada Senin dari divisi penerbitannya yang menghasilkan buku Myanmar Politics and Tatmadaw: Part I. Penerbit meminta maaf atas dua foto.

"Ditemukan dua foto itu salah diterbitkan. Kami dengan tulus meminta maaf kepada para pembaca dan pemilik foto untuk kesalahan itu," kata kelompok penerbitan dalam sebuah pernyataan.

Ini merujuk pada foto dari Tanzania dan satu lagi foto yang menunjukkan korban perang kemerdekaan Bangladesh 1971. Myawady, dalam pernyataannya, tidak menyebutkan perubahan gambar.

Juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay dan juru bicara militer Mayor Jenderal Tun Tun Nyi tidak dapat dihubungi untuk dimintai komentar. Jumat lalu, kantor berita Reuters memberitakan tentara Myanmar menerbitkan sebuah buku yang menceritakan tentang krisis Rohingya. Dalam buku itu terdapat foto-foto yang menggambarkan Rohingya.

Sebuah foto hitam-putih menunjukkan seorang lelaki berdiri di atas dua mayat, sambil memegang alat pertanian. "Bengali membunuh etnis lokal secara brutal", tulis keterangan di bawah foto.

Foto itu muncul di bagian buku yang mencakup kerusuhan etnis di Myanmar pada 1940-an. Keterangan foto menyebutkan umat Buddha dibunuh oleh Rohingya. Rohingya disebut sebagai "Bengali" untuk menyiratkan mereka adalah imigran gelap.

Reuters melakukan pemeriksaan untuk mengecek keaslian foto itu. Dari hasil pemeriksaan diketahui foto itu diambil selama perang kemerdekaan Bangladesh 1971. Saat itu ratusan ribu orang Bangladesh dibunuh oleh pasukan Pakistan.

Ini adalah salah satu dari tiga foto yang muncul dalam buku itu. Buku diterbitkan pada Juli oleh departemen militer hubungan masyarakat Myanmar. Foto itu telah disalahpahami sebagai gambar arsip dari negara bagian barat Rakhine.

Bahkan, Reuters menemukan dua foto aslinya diambil di Bangladesh dan Tanzania. Foto ketiga diberi label palsu karena menggambarkan Rohingya memasuki Myanmar dari Bangladesh. Padahal kenyataannya para migran meninggalkan negara itu.

Credit republika.co.id

Erdogan: Amerika Berperilaku seperti Serigala Liar

BISHKEK - Presiden Recep Tayyip Erdogan mengatakan Turki akan mengejar transaksi non-dolar dalam perdagangan dan investasi dengan negara lain. Dia mengecam Amerika Serikat (AS) yang dia sebut berperilaku seperti "serigala liar" karena menjatuhkan sanksi terhadap Ankara baru-baru ini.

Kecaman itu disampaikan di sebuah forum bisnis selam kunjungan Erdogan ke Kyrgyzstan pada hari Minggu.

"Kita perlu secara bertahap mengakhiri monopoli dolar sekali untuk selamanya dengan menggunakan mata uang lokal dan nasional di antara kita," katanya.

Ankara bukan negara satu-satunya yang dihantam sanksi oleh AS. Rusia juga mengalami nasib serupa.

Sanksi Washington telah memengaruhi nilai mata uang Turki, lira, yang anjlok pada bulan lalu. Sanksi dijatuhkan kepada dua menteri di kabinet Erdogan setelah Ankara menolak membebaskan pastor Amerika, Andrew Brunson, yang ditahan di Turki atas tuduhan terlibat terorisme dan mendukung upaya kudeta militer.

"Amerika berperilaku seperti serigala liar. Jangan percaya mereka," kata Erdogan. "Menggunakan dolar hanya merusak kita. Kita tidak akan menyerah. Kita akan menang," katanya lagi, seperti dikutip Al Jazeera, Senin (3/9/2018).

Hubungan Turki dan AS, yang merupakan sekutu di keanggotaan NATO, semakin memburuk setelah Presiden Donald Trump mengumumkan tarif masuk yang besar untuk produk baja dan aluminium Turki ketika masuk pasar Washington. Kebijakan Trump ini juga untuk menanggapi penahanan pastor Brunson.

Menurut Erdogan, Turki memutuskan untuk membangun kemandirian ekonomi, khususnya dalam industri pertahanannya.

Turki tahun lalu mengumumkan tecapainya kesepakatan akuisisi sistem rudal anti-pesawat jarak jauh Rusia yang paling canggih; S-400. Namun, langkah itu membuat AS marah karena sistem pertahanan tersebut tidak kompatibel dengan perangkat keras militer NATO.

Pada bulan Juni, Senat AS meloloskan RUU yang melarang penjualan jet tempur siluman F-35 ke Turki. Alasannya, karena Ankara membeli S-400 dan menahan Pastor Brunson, yang merupakan warga AS.

Erdogan mengatakan, beberapa pihak terganggu dengan pembelian S-400 Rusia oleh Turki. Namun, dia menegaskan bahwa Ankara tidak perlu izin dari siapa pun untuk menjaga wilayahnya.

Credit sindonews.com

Kremlin: Intelijen AS Berusaha Campur Tangan Dalam Urusan Domestik Rusia

MOSKOW - Kremlin mengatakan bahwa Amerika Serikat secara "kasar" mencoba merekrut warga negara Rusia untuk bertindak sebagai agennya. Kremlin menyebut bahwa ini menunjukkan Washington ikut campur dalam urusan dalam negeri Rusia.

Pernyataan kremlin ini adalah respon dari laporan yang dirilis oleh New York Times. Di mana dalam laporanya New York Times menulis bahwa FBI dan Departemen Kehakiman coba merekrut pengusaha asal Rusia, Oleg Deripaska menjadi informan mereka.

Upaya tersebut, menurut laporan New York Times pada tahun 2014 dan 2016. Namun, sayangnya upaya untuk merekrut Deripaska selalu menemui jalan buntu.

Juru bicara Kremlin, Dmitri Peskov yang berbicara saat menggelar konferensi pers di Moskow , menyatakan laporan ini sekali menunjukan bahwa AS terus berupaya untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Rusia.

"Faktanya adalah bahwa AS dalam beberapa tahun terakhir bekerja kasar menggunakan layanan intelijennya, mencoba merekrut warga Rusia, mengerahkan moral dan tekanan lain pada mereka. Saya pikir insiden ini dengan cara yang paling fasih bersaksi untuk upaya untuk ikut campur dalam urusan internal Rusia," kata Peskov, seperti dilansir Reuters pada Senin (3/9).

Sejauh ini belum ada pernyataan dari pemerintah AS mengenai laporan NEw York Times ini. sejauh ini, AS yang selalu menuduh Rusia mencoba untuk campur tangan dalam urusan domestik mereka, termasuk dalam pemilihan umum 2014 lalu.

Credit sindonews.com

Libya Umumkan Keadaan Darurat di Ibu Kota Negara

kota tripoli

Foto: members.virtualtourist.com

Kelompok bersenjata di Libya terlibat pertempuran sengit

CB, TRIPOLI -- Pemerintah Libya yang didukung PBB mengumumkan keadaan darurat di ibukota, Tripoli, dan daerah pinggirannya. Keadaan darurat diberlakukan setelah pertempuran sengit antara kelompok bersenjata terjadi selama beberapa hari.

Dilansir Aljazirah, Senin (3/9), setidaknya 39 orang, termasuk warga sipil, tewas dalam kekerasan dan hampir 100 orang lainnya terluka.

"Karena situasi bahaya saat ini dan demi kepentingan publik, dewan kepresidenan mendeklarasikan keadaan darurat untuk melindungi dan mengamankan warga sipil, barang milik umum dan pribadi serta lembaga-lembaga penting," ujar Pemerintah Nasional (GNA) dalam sebuah pernyataan pada Ahad (2/9)

Berdasarkan laporan wartawan Aljazirah, Mahmoud Abdelwahed dari Tripoli diketahui bahwa roket-roket yang salah sasaran menimbulkan banyak korban dari warga sipil.

"Sejak awal bentrokan yang meletus sepekan yang lalu, banyak warga sipil tewas akibat roket jatuh ke daerah-daerah padat penduduk," katanya.

Ia mengatakan banyak penduduk menyalahkan Pemerintah Kesepakatan Nasional karena tidak melakukan upaya untuk menghentikan konflik. Libya jatuh ke dalam kekacauan setelah pemberontakan 2011 yang menggulingkan dan membunuh Muammar Gaddafi.

Saat ini, Libya diperintah oleh dua otoritas yang bersaing didukung oleh berbagai kelompok bersenjata yang kuat. Mereka yakni GNA yang berbasis di Tripoli, yang diakui oleh PBB sebagai pemerintah resmi Libya dan Dewan Perwakilan yang berbasis di Tobruk di bagian timur negara itu, yang mendapat dukungan dari Jenderal Khalifah Haftar.

Pertempuran di ibu kota meletus pekan lalu ketika kelompok-kelompok bersenjata dari Tripoli bentrok dengan kelompok lain dari satu kota ke selatan. Mereka memperebutkan kekuasaan di pemerintahan yang berbasis di barat negara itu.

Pertempuran jalanan pada Senin dan Selasa terjadi antara Brigade Ketujuh atau Kaniyat, dari Tarhouna, sebuah kota 65 km tenggara Tripoli, melawan Brigade Revolusi Tripoli dan Nawasi, dua faksi terbesar ibu kota.

Kaniyat dan kelompok-kelompok lain dari luar Tripoli telah menyaksikan keberhasilan saingan di dalam kota dengan kegelisahan yang meningkat. Laporan tentang kekayaan, kekuasaan dan gaya hidup mewah dari beberapa komandan pemberontak Tripoli telah memicu kebencian.

Sebuah gencatan senjata dicapai dalam koordinasi dengan misi PBB di Libya. Gencatan senjata mulai berlaku pada Kamis pekan lalu. Namun kesepakatan itu dengan cepat dilanggar.

Dalam pernyataannya, pemerintah yang berbasis di Tripoli meminta milisi lawan untuk menghentikan pertempuran dan menghormati perjanjian gencatan senjata. Pemerintah menyampaikan kembali pernyataan yang dikeluarkan oleh , sekretaris jenderal PBB Antonio Guterres sehari sebelumnya.

"Sekretaris Jenderal mengutuk eskalasi kekerasan di dalam dan di sekitar ibukota Libya dan, khususnya, penggunaan oleh kelompok bersenjata pemboman sembarangan yang mengarah pada kematian dan cedera warga sipil, termasuk anak-anak," kata pernyataan PBB pada Sabtu.

Guterres meminta semua pihak untuk segera menghentikan permusuhan dan mematuhi perjanjian gencatan senjata yang ditengahi oleh PBB dan Komite Rekonsiliasi.

Inggris, Prancis, Italia, dan Amerika Serikat mengatakan dalam pernyataan bersama bahwa eskalasi akan menghambat proses politik di Libya yang berencana untuk mengadakan pemilihan nasional pada Desember mendatamg.

Keempat negara itu mengatakan mereka memperingatkan pihak yang merusak keamanan di Tripoli atau tempat lain di Libya akan dimintai pertanggungjawaban atas tindakan semacam itu.

Credit republika.co.id

Antar-Milisi Perang Sengit di Libya, 400 Napi Kabur dari Penjara

TRIPOLI - Perang antar-kelompok milisi pecah di Libya dalam beberapa hari terakhir. Konflik ini menyebabkan sekitar 400 narapidana (napi) melarikan diri dari penjara di pinggiran Tripoli.

Pemerintah Libya mengumumkan keadaan darurat di Tripoli dan sekitarnya.

Selama konflik berlangsung, ratusan napi yang keluar dari sel penjara Ain Zara menyerbu pintu gerbang. Hal itu membuat para penjaga takut akan keselamatannya.

"Para tahanan dapat memaksa membuka pintu dan pergi," kata kepolisian setempat pada hari Minggu dalam sebuah pernyataan.

Penjara itu terletak di Tripoli selatan, sebuah wilayah yang dilanda perang sengit antar-kelompok milisi yang bersaing.

Tripoli telah diperebutkan sejak invasi pimpinan NATO pada tahun 2011 meninggalkan negara itu dalam kekacauan. Hal itu perparah dengan sistem politik dan ekonomi yang hancur.

Kekerasan meningkat sejak minggu lalu, di mana milisi Brigade Ke-7 dari kota Tarhuna, sekitar 65 km (40 mil) dari Tripoli, menyerang sebuah koalisi milisi yang terdiri dari Brigade Revolusioner Tripoli (TRB), Brigade Nawasi, Brigade Chanewa, Brigade Bab Tajoura dan juga Brigade 301 Misrata, yang kemudian mundur.

Tidak diketahui apa yang mendorong eskalasi tersebut, tetapi Brigade Ke-7 mengklaim akan mencoba membersihkan Tripoli dari milisi korup. Menurut kelompok tersebut, para milisi di Tripoli menerima pinjaman jutaan dolar dari bank yang dikendalikan pemerintah, sementara penduduk setempat berjuang untuk mendapatkan beberapa dinar.

Sejak bentrokan pecah pada Senin pekan lalu, beberapa upaya negosiasi gencatan senjata sudah dilakukan oleh para tokoh senior Libya. Namun, upaya itu gagal dan kekerasan semakin parah.

Pemerintah Nasional Libya (GNA) yang didukung PBB, seperti dikutip Reuters, Senin (3/9/2018), membantah bahwa pihaknya mendukung salah satu pihak dalam pertempuran itu. GNA juga menolak kaitannya dengan Brigade Ke-7.

Secara terpisah, rudal jatuh pada hari Minggu di kamp al-Fallah, sebuah bagi orang-orang Tawergha yang telantar. Serangan rudal itu menewaskan dua orang dan melukai tujuh lainnya, termasuk dua anak. Hal itu disampaikan Emad Ergeha, seorang aktivis yang mengikuti krisis Tawergha.

Para penduduk Tawergha dipaksa untuk meninggalkan pemukiman mereka di dekat kota barat Misrata dalam pemberontakan yang didukung NATO saat penggulingan Muammar Gaddafi pada tahun 2011. Sejak itu, mereka dicegah untuk kembali ke wilayahnya.

Ergeha, yang merupakan warga Tawergha, juga mengunggah video secara online yang menunjukkan petugas pemadam kebakaran memadamkan api dan menunjukkan kerusakan parah pada wadah-wadah yang terbuat dari baja di kamp.

Roket juga dilaporkan menghantam hotel Waddan di pusat kota Tripoli dekat Kedutaan Besar Italia pada hari Sabtu. Tiga orang cedera. Beberapa negara Eropa telah mengecam kekerasan di Libya.

Credit sindonews.com

Ada Israel dalam Konflik Marawi di Filipina

Presiden Filipina Rodrigo Duterte.

Foto: AP Photo/Aaron Favila

Duterte mengucapkan terima kasih atas bantuan Israel.

CB, TEL AVIV -- Presiden Filipina Rodrigo Duterte memuji Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu untuk bantuannya dalam mengatasi pemberontakan di Marawi. Israel membantu Filipina dalam mengakhiri pengepungan selama lima bulan oleh pemberontak di selatan kota pada 2017 lalu.

Hal itu dikatakan Duterte pada Senin (3/9) waktu setempat di Tel Aviv dalam kunjungan pertamanya ke Israel di tengah kecaman terhadap catatan hak asasi manusia pempimpin Filipina itu. "Konflik Marawi di pulau Mindano dapat dimusnahkan jika bukan karena peralatan yang substansial dan krusial dari Israel," ujarnya.

Hal ini merupakan pertama kalinya Duterte mengakui bantuan Israel secara terbuka dalam mengakhiri pengepungan Marawi pada 2017 lalu. Menurutnya, bantuan dari Israel sangat penting dalam memenangkan perang di negeri sendiri.

"Pak Perdana Menteri, saya hanya bisa berterima kasih banyak kepada Anda terutama pada bantuan kritis Anda yang telah memperluas negara saya pada waktunya ketika kami sangat membutuhkannya," kata Duterte.

Pengepungan Marawi terjadi antara Mei dan iOktober 2017. Para pejuang yang bersumpah setia kepada ISIS mengambil alih kota. Pertempuran menewaskan lebih dari 1.000 pemberontak, tentara dan warga sipil. Perang juga dan menelantarkan ratusan ribu penduduk.

Kunjungan pertama Duterte mengindikasikan kedua negara dalam damai dan terhindar dari konflik. "Kami berbagi semangat yang sama untuk perdamaian, kami berbagi semangat yang sama untuk manusia. Tetapi juga kami berbagi semangat yang sama untuk tidak membiarkan negara kami dihancurkan oleh mereka yang tidak tahu apa-apa selain membunuh dan menghancurkan," katanya.

Duterte sangat ingin meningkatkan kerja sama keamanan dengan Israel. Otoritas Zionis telah menjual ke Filipina sebanyak tiga sistem radar dan 100 kendaraan lapis baja. Manila kini mengincar kesepakatan pesawat dengan Israel.

Selain bertemu Netanyahu, Duterte mengunjungi pemakaman Yad Vashem Holocaust di Yerusalem. Kemudian, dia pergi ke sebuah monumen dalam memperingati penyelamatan orang Yahudi di Filipina selama Holokus.

Pada 1939, Presiden Manuel L Quezon mengeluarkan 10 ribu visa untuk orang Yahudi Eropa. Namun hanya sekitar 1.300 yang benar-benar masuk ke negara Asia Tenggara.

Netanyahu mencatat bagaimana Filipina mengambil para pengungsi yang melarikan diri dari Nazi. Filipina juga merupakan satu-satunya suara dari Asia untuk pembentukan negara Israel. Baru-baru ini, Filipina memilih abstain dalam suara PBB yang menegur keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Kami ingat teman-teman kami dan persahabatan itu telah berkembang selama bertahun-tahun dan terutama selama beberapa tahun terakhir," kata Netanyahu kepada Duterte.

Credit republika.co.id

Di Israel, Asisten Minta Duterte Berhenti Ucapkan Sumpah Serapah

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. REUTERS

CB, Jakarta - Presiden Filipina, Rodrigo Duterte kembali mengeluarkan kata-kata kutukan saat berpidato di Israel, sehingga membuat asistennya mendekati Duterte dan memintanya berhenti untuk sumpah serapah.
Duterte mengeluarkan kata-kata kasar dalam pertemuan tertutup dengan ratusan warga Filipina yang tinggal di Israel. Pertemuan diadakan di hotel Ramada di Jerusalem pada hari Minggu, 2 September 2018.

Menurut laporan reporter seperti dikutip dari Haaretz, 3 September, Duterte mengeluarkan sumpah serapahnya dalam bahasa Filipina.

Duterte dalam pertemuan itu membahas tentang pernyataannya pekan lalu mengenai perkosaan. Duterte mengatakan dimana banyak perempuan cantik, maka di sana akan banyak kasus perkosaan.
Duterte membenarkan pernyataannya itu dengan mengaitkannya pada demokrasi dan kemerdekaan berpendapat.

Pekan lalu, Duterte menanggapi data kepolisian yang menyebutkan angka perkosaan tertinggi terjadi di Davao, tanah kelahirannya.
"Mereka katakan di sana banyak kasus perkosaan di Davao. Jika di sana banyak perempuan cantik, maka akan ada kasus perkosaan," ujar Duterte.
Juru bicara Duterte kemudian meminta agar pernyataan Duterte itu tidak ditanggapi secara serius.

Pernyataan Duterte tentang perkosaan dikecam keras oleh sejumlah aktivis hak-hak perempuan.

"Cantik tidak mengakibatkan perkosaan, pemerkosa jadi pelakunya," kata Risa Hontiveros, anggota parlemen.
Duterte berkunjung ke Israel untuk selama 4 hari, 2-6 September 2018. Ini merupakan kunjungan perdana presiden Filipina setelah kedua negara secara resmi menjalin hubungan diplomatik tahun 1957. Ratusan warga Filipina menyambut kedatangan Duterte sebagai presiden yang dianggap berhasil memberangus perdagangan narkoba di negara itu.

Credit tempo.co

Yordania Tolak Ide Pembentukan Konfederasi dengan Palestina

AMMAN - Pemerintah Yordania menolak usulan perwakilan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk membentuk negara konfederasi Palestina-Yordania. Usulan itu disampaikan saat terjadi pertemuan antara penasihat Trump, Jared Kushner dan utusan Timur Tengah AS, Jason Greenblatt dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas.

Juru bicara pemerintah Yordania, Jumana Ghuneimat mengatakan, penggabungan dengan Yordania dengan Tepi Barat yang diduduki Israel bukanlah masalah yang terbuka untuk diskusi, dan itu tidak mungkin menjadi hal yang akan didiskusikan.

Ghuneimat, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (3/9), lalu menyatakan bahwa sikap Yordania, yang dia katakan mendukung solusi dua negara mengenai masalah Palestina-Israel, sudah pasti dan jelas.

Hal senada juga disampaikan oleh sayap politik Ikhwanul Muslimin Yordania, Front Aksi Islam (IAC). Juru bicara IAC, Murad al-Adailah mengatakan pembentukan konfederasi akan menyebabkan orang Palestina kehilangan hak mereka untuk merebut kembali tanah mereka yang diduduki.

“Ide konfederasi berarti rakyat Palestina kehilangan hak mereka untuk membebaskan tanahnya yang diduduki. Hak ini hanya dapat dicapai dengan pembebasan semua tanah Palestina," kata Adaliah.

Adaliah kemudian menegaskan bahwa rakyat Yordania tidak akan menerima solusi apa pun yang akan membuat hak-hak warga Palestina terancam.

Sebelumnya diwartakan, Abbas menyatakan, perwakilan Trump menawarkan kepada dirinya rencana pembetukan negara konfederasi Palestina-Yordania. Abbas menuturkan, dia mengakui minatnya dalam proyek semacam itu, tetapi hanya jika Israel akan menjadi bagian dari itu.

Credit sindonews.com

Israel Isyaratkan Bombardir Basis Militer Iran di Irak

TEL AVIV - Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman mengisyratkan untuk menyerang basis Iran yang ada di Irak, menyusul adanya laporan bahwa Teheran telah mengirimkan rudal ke Irak.

"Kami tentu memonitor semua yang terjadi di Suriah, dan mengenai ancaman Iran kami tidak membatasi diri hanya untuk wilayah Suriah. Ini juga harus jelas," kata Lieberman dalam sebuah pernyataan.

Ketika ditanya apakah ini termasuk Irak, di mana ada laporan bahwa Iran telah mengirimkan rudal balistik ke negara itu, Lieberman menyatakan Israel akan menyerang setiap posisi Iran yang mengancam Tel Aviv.

"Saya mengatakan bahwa kita akan menghadapi ancaman Iran, dan tidak masalah dari mana datangnya. Kebebasan Israel adalah mutlak. Kami mempertahankan kebebasan bertindak ini," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (3/9).

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, dia benar-benar khawatir dengan laporan Iran telah mengirimkan rudal ke Irak. Pompeo menyebut, jika laporan ini benar, maka hal ini adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Irak.

“Sangat prihatin dengan laporan Iran yang mengirim rudal balistik ke Irak. Jika benar, ini akan menjadi pelanggaran berat terhadap kedaulatan Irak dan resolusi Dewan Keamann (DK) PBB 2231. Baghdad harus menentukan apa yang terjadi di Irak, bukan Teheran,” kata Pompeo.

Iran dilaporkan mengirimkan rudal Zelzal, Fateh-110 dan Zolfaqar yang misterius memiliki jangkauan sekitar 200 km hingga 700 km ke Irak. Ini menempatkan Ibu Kota Arab Saudi, Riyadh, atau Ibu Kota Israel Tel Aviv dalam jarak tembak jika senjata-senjata itu dikerahkan di Irak selatan atau barat.

Teheran sendiri telah membantah telah mengirimkan rudal ke Irak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qasemi menyebut hal itu adalah tuduhan palsu dan tidak masuk akal.

Credit sindonews.com

Iran Datang, Trump Peringatkan Suriah Agar Tak Serang Idlib

Ilustrasi (AFP PHOTO / OMAR HAJ KADOUR)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Suriah agar tidak meminta bantuan Iran dan Rusia untuk menyerang Idlib. Sebab, menurutnya serangan tersebut malah akan menimbulkan tragedi kemanusiaan.

Peringatan ini dilakukan setelah Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javed Zarif bertemu dengan pemimpin Suriah, Bashar al-Assad. Zarif mengadakan kunjungan dadakan ke Damaskus ditengah ketidakjelasan rencana serangan.

Saat ini, tentara Suriah tengah bersiap untuk menyerang. Mereka dikumpulkan sekitar barat daya provinsi Idlib. Idlib sendiri adalah kota terakhir yang dikuasai oleh pemberontak negara itu.

"Presiden Suriah Bashar al-Assad tidak boleh sembarangan menyerang provinsi Idlib. Rusia dan Iran akan membuat kesalahan kemanusiaan yang besar jika ikut serta dalam potensi tragedi kemanusiaan ini," cuit Trump.

"Ratusan ribu orang bisa terbunuh. Jangan sampai hal ini terjadi!"

PBB dan berbagai kelompok pemberi bantuan telah memeringahtkan bahwa serangan besar-besaran di Idlib bisa memercikkan bencana kemanusiaan terbesar selama tujuh tahun konflik Suriah berlangsung.

Tapi, Rusia dan Iran bersikeras bahwa kelompok ekstrim di Idlib harus dikalahkan. Kedua negara ini diperkirakan akan mendukung pasukan pemerintah dalam bentuk serangan apapun.

Kunjungan Zarif ke Suriah ini juga dilakukan beberapa hari sebelum pertemuan tripartit yang dilakukan oleh para petinggi Iran. Pertemuan itu dilakukan untuk mendiskusikan konflik Iran. Konflik Suriah sendiri saat ini telah mencapai tahun ke delapan.

Ia menemui Assad untuk mendiskusikan isu mengenai agenda untuk pertemuan tripartit itu. Hal ini diketahui dari akun kepresidenan Suriah di layanan pesan instan Telegram.

Idlib sendiri awalnya adalah wilayah damai dimana semua tindak kekerasan antara pemerintah dan kaumn pemberontak dihentikan. Wilayah damai ini akan diikuti oleh gencatan senjata di seluruh negeri. Rusia belakangan terus mendorong agar pemerintah melancarkan serangan ke Idlib.

Teheran dan Moskow telah memasok dukungan militer, keuangan, dan politik yang stabil bagi pemerintahan Assad selama perang berlangsung. Sebanyak 350.000 orang tewas sejak perang pecah pada 2011.

Credit cnnindonesia.com

Iran Tegaskan Provinsi Idlib Suriah Harus Bersih dari Militan

Iran mengatakan militan penguasa provinsi Idlib, Suriah yang bergabung dalam aliansi Hayat Tahrir al-Sham harus diursir dari wilayah itu. (AFP/Omar Haj Kadour)

Jakarta, CB -- Menteri luar negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan seluruh militan harus "diusir" dari provinsi Idlib agar Suriah bisa membangun kembali wilayahnya.

Pernyataan Mohammad Javad Zarif ini dikeluarkan menjelang perundingan antara Iran, Suriah dan Rusia mengenai upaya merebut kantung wilayah terakhir yang masih dikuasai kelompok penentang Presiden Bashar al-Assad.

"Seluruh wilayah Suriah harus dipertahankan dan seluruh sekte dan kelompok harus memulai upaya pembangunan kembali sebagai satu kesatuan. Seluruh pengungsi harus kembali ke keluarga masing-masing," ujar Zarif di Damaskus, Senin (3/9).

"Dan teroris yang tersisa di sebagian wilayah Idlib harus diusir dan wilaya itu harus kembali dikuasai rakyat Suriah," kata Zarif seperti dikutip kantor berita Fars.

Presiden Iran Hassan Rouhani akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Tayyip Erdogan pada 7 September di Iran.

Pasukan Suriah sedang mempersiapkan serangan ke Idlib dan wilayah sekitarnya yang masih dikuasi oleh kelompok penentang Assad yang merupakan sekutu dekat Rusia.

Presiden Assad juga didukung oleh pasukan Iran dalam perang saudara yang sudah terjadi sejak 2011.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengatakan pemerintah negaranya memandang serangan pemerintah Suriah ke Idlib sebagai peningkatan dalam perang saudara di Suria. Departemen luar negeri AS juga telah memperingatkan bahwa Washington akan melakukan aksi jika terjadi serangan senja kimia oleh pemerintah Suriah.

Aliansi Jihadis

Menlu Iran Javad Zarif mengatakan pertemuan antara pemimpin ketiga negara itu akan membicarakan pertempuran melawan kelompok-kelompok militan di Suriah yang masih tersisa.

"Dalam pertemuan yang akan diadakan di Tehran Jumat mendatang merupakan kelanjutan dari metode putaran politik tiga kubu yang mengkaji ulang dari upaya melawan kelompok ekstrimis dan teroris seperti Tahrir al-Sham," kata Zarif seperti dikutip Kantor Berita Repubul Islam (IRNA).

Zarif tidak menjelaskan lokasi pertemuan tiga presiden itu.

Minggu lalu, menteri pertahanan Iran mengunjungi Damaskus dan menandatangani kesepakatan kerjasama pertahanan antara negaranya dan Suriah.

Citra satelit memperlihatkan armada helikopter tempur milik Rusia yang ditempatkan di Suriah untuk melawan pemberontak penentang Presiden Bashar al-Assad. (Reuters/www.Stratfor.com/Digital Globe)

Hayat Tahrir al-Sham, yang juga meliputi kelompok Front Nusra yang sebelumnya memiliki kaitan dan al Qaeda, merupakan aliansi jihadis terkuat di Idlib.

Juru bicara kementerian luar negeri Iran Bahram Qassemi mengatakan negaranya akan terus membantu pasukan pemerintah Suriah dalam pertempuran di Idlib.

"Pemerintah Suriah berhak memerangi teroris di wilayahnya. Dan Iran, sebagai pendukung pemerintah Suriah, akan hadir dan terus menjadi pendukung selama diminta oleh pemerintah Suriah," kata Qassemi.

Credit cnnindonesia.com

Terbongkar, Rute Rahasia Penyelundupan Senjata Iran ke Lebanon

WASHINGTON - Sebuah perusahaan penerbangan sipil Iran diduga menyelundupkan senjata ke Lebanon. Senjata-senjata itu berasal dari pabrik di Iran dan diperuntukkan bagi kelompok militan Hizbullah.

Sumber-sumber intelijen Barat mengatakan telah menemukan rute rahasia yang digunakan Iran untuk mencoba menghindari deteksi.

Sumber itu mengindentifikasi dua penerbangan yang dilakukan Qeshm Fars Air yang jarang dan tidak biasa dari Teheran ke bandara internasional di Beirut selama dua bulan terakhir.

Penerbangan pertama, pada tanggal 9 Juli, menggunakan Boeing 747 yang berangkat dari pangkalan angkatan udara di Teheran, berhenti untuk singgah sebentar di bandara internasional di Damaskus, Suriah. Pesawat itu kemudian melanjutkan perjalanan dengan "jalur penerbangan yang tidak biasa" ke bandara internasional Beirut, di mana ia mendarat tak lama setelah jam 4 sore waktu lokal.

Menurut data penerbangan yang diperoleh Fox News, rute tersebut melewati Lebanon utara, tidak mengikuti jalur penerbangan yang umum digunakan.

Sumber intelijen regional yang meminta untuk tetap anonim mengatakan: "Orang-orang Iran sedang mencoba untuk menemukan cara-cara baru dan rute untuk menyelundupkan senjata dari Iran ke sekutunya di Timur Tengah, menguji dan menentang kemampuan Barat untuk melacak mereka," seperti dikutip dari Fox News, Selasa (4/9/2018).

Sumber intelejen Barat mengklaim pesawat membawa komponen untuk membuat senjata dari pabrik-pabrik Iran di Lebanon. AS dan Israel, serta lembaga intelijen barat lainnya, telah memberikan bukti bahwa Iran telah mengoperasikan pabrik-pabrik senjata di Libanon, Suriah dan Yaman.

Pekan lalu, mengutip sumber Iran, Irak dan Barat, kantor berita Reuters melaporkan bahwa Iran telah mengirim rudal balistik jarak pendek ke sekutu Syiahnya di Irak dalam beberapa bulan terakhir. Teheran dan Baghdad secara resmi membantah laporan itu.

Penerbangan kedua dilakukan pada 2 Agustus. Nomor penerbangan QFZ9960 mendarat di Beirut pada pukul 17:59 waktu setempat, setelah meninggalkan bandara internasional Teheran dua setengah jam sebelumnya. Kali ini, pesawat tidak berhenti di Damaskus, tetapi pesawat itu mengikuti rute utara Suriah yang tidak teratur.

Qeshm Fars Air dianggap sebagai salah satu dari berbagai maskapai penerbangan semi-sipil yang digunakan untuk penyelundupan senjata oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pasukan elit al-Quds yang dipimpin oleh Qassem Soleimani. Kembali pada bulan Oktober 2017, Presiden Trump menjatuhkan sanksi pada IRGC dan pasukan al-Quds.

Maskapai itu telah menghentikan operasinya pada 2013, dengan alasan manajemen yang buruk, tetapi mulai beroperasi kembali di bawah manajemen baru pada Maret 2017. Maskapai itu dikatakan memiliki dua Boeing 747 dalam armadanya. Di antara anggota dewan perusahaan ada tiga perwakilan IRGC: Ali Naghi Gol Parsta, Hamid Reza Pahlvani, dan Gholamreza Qhasemi.

Amerika Serikat adalah mitra keamanan utama Lebanon, menurut Departemen Luar Negeri. Sejak 2006, AS telah memberikan bantuan keamanan lebih dari USD1,7 miliar kepada Libanon, sebagian untuk melawan pengaruh Hizbullah.

Hizbullah dianggap sebagai organisasi teror oleh banyak pejabat AS dan negara-negara barat lainnya, dan didukung dan didanai oleh Iran.

Credit sindonews.com

Rial Iran sentuh rekor terendah terhadap dolar AS

Ilustrasi Iran

Teheran (CB) - Nilai tukar (kurs) mata uang Iran, rial, mencapai rekor terendah terhadap dolar AS di pasar tidak resmi pada perdagangan Senin (3/9) di tengah memburuknya situasi ekonomi dan reimposisi sanksi-sanksi oleh Amerika Serikat.

Dolar AS ditawarkan untuk 128.000 real, menurut situs valuta asing Bonbast.com, yang melacak pasar tidak resmi. Demikian laporan yang dikutip dari Reuters.

Mata uang rial telah bergejolak selama berbulan-bulan karena ekonomi yang lemah, kesulitan keuangan di bank-bank lokal dan permintaan besar untuk dolar AS di kalangan orang Iran yang takut penarikan Washington dari perjanjian nuklir penting 2015 dan sanksi-sanksi baru AS yang dapat memperkecil ekspor minyak Iran dan barang-barang lainnya.

Sejumlah sanksi AS yang menargetkan industri minyak Iran akan mulai berlaku pada November.

Pekan lalu, parlemen Iran memecat menteri urusan ekonomi dan keuangan, yang terbaru dalam kelanjutan perombakan personil ekonomi utama.

Pada awal Agustus anggota parlemen Iran memilih menteri tenaga kerja dan pada Juli Presiden Hassan Rouhani menggantikan kepala bank sentral.

Protes terkait dengan situasi ekonomi yang sulit di Iran meletus Desember lalu, menyebar ke lebih dari 80 kota dan mengakibatkan 25 kematian.

Protes sporadis, yang dilalukan oleh supir truk, petani, dan pedagang di bazaar Teheran, telah berlanjut sejak itu dan kadang-kadang menghasilkan konfrontasi penuh kekerasan dengan pasukan keamanan.

Credit antaranews.com

Koalisi pimpinan Saudi akui serangan atas bus di Yaman tak dibenarkan

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman berbincang dengan Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmad Aboul Gheit, menjelang KTT Arab di Dhahran, Arab Saudi, Minggu (15/4/2018). (REUTERS/Hamad I Mohammed

Riyadh (CB) - Koalisi pimpinan Arab Saudi di Yaman menyatakan pada Sabtu bahwa pihaknya menerima bahwa serangan udara bulan lalu yang menewaskan puluhan orang termasuk anak-anak yang menumpang sebuah bus, tidak dibenarkan.

Koalisi tersebut berjanji akan meminta pertanggungjawaban siapa saja yang terlibat dalam kesalahan itu.

Pengakuan yang jarang itu dibuat setelah tekanan internasional, termasuk dari para sekutu, untuk membatasi jatuhnya korban jiwa di kalangan warga sipil dalam perang saudara lebih tiga tahun itu. Lebih dari 10.000 orang tewas dalam perang itu dan mendorong negara yang sudah miskin tersebut ke jurang kelaparan.

Aliansi dukungan Barat yang memerangi kelompok Houthi di Yaman, yang bersekutu dengan Iran menyatakan pada saat itu serangan-serangan udara pada 9 Agustus di satu pasar di Provinsi Saada telah menyasar peluncur-peluncur peluru kendali yang digunakan untuk menyerang bagian selatan Saudi sehari sebelumnya dan menuduh Houthi menggunakan anak-anak sebagai tameng manusia, demikian Reuters melaporkan.

Tim Penilaian Insiden Gabungan (JIAT), sebuah badan penyelidikan yang dibentuk koalisi, mengatakan pada Sabtu bahwa serangan-serangan didasarkan pada informasi intelijen yang mengindikasikan bus tersebut membawa para pemimpin Houthi, sasaran militer yang sah, tapi menangguhkan eksekusi serangan itu dan menerima perintah jangan serang hingga penyelidikan lebih lanjut.

"Sudah ada penangguhan dalam mempersiapkan jet tempur pada waktu dan tempat yang tepat, sehingga kehilangan (peluang) untuk menyasar bus ini sebagai sasaran militer di satu kawasan terbuka agar terhindar dari kerusakan tambahan," kata Mansour Ahmed al-Mansour, penasehat hukum JIAT, kepada wartawan di ibu kota Saudi.

"Tim yakin pasukan koalisi itu hendaknya segera meninjau ulang aplikasi peraturan-peraturan keterlibatan untuk menjamin tindakan sesuai peraturan," tambahnya.

Koalisi itu kemudian mengumumkan bahwa pihaknya menerima temuan-temuan tersebut dan berjanji akan meminta pertanggungjawaban kepada siapa saja yang terbukti telah membuat kesalahan.

"Komando Pasukan Gabungan Koalisi menyatakan penyesalan atas kesalahan-kesalahan, menyampaikan rasa simpati, belasungkawa dan solidaritas kepada keluarga para korban," demikian pernyataan yang disiarkan kantor berita Saudi SPA.

Koalisi mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah Yaman untuk memberikan ganti rugi kepada keluarga para korban dan akan terus meninjau kembali peraturan-peraturan keterlibatan guna mencegah jangan sampai insiden-insiden seperti itu terulang kembali.

Credit antaranews.com

Takut Sanksi AS, Jepang akan Hentikan Impor Minyak dari Iran

Semburan api pada platform produksi minyak di ladang minyak Soroush, di Teluk Persia, Iran, 25 Juli 2005.[Reuters]

CB, Jakarta - Distributor utama minyak Jepang akan menghentikan impor minyak mentah dari Iran pada Oktober dan beralih ke produsen lain di Timur Tengah, untuk mematuhi sanksi dari AS.
Karena minyak Iran lebih murah dibandingkan dengan negara lain, pengalihan impor minyak akan meningkatkan biaya distributor dan dapat menyebabkan harga bensin lebih tinggi di Jepang, seperti dilaporkan Times of Japan, 3 September 2018.

Harga eceran rata-rata untuk satu liter bensin reguler di Jepang di atas 150 Yen (Rp 20.000) sejak akhir Mei, sementara pada 27 Agustus, harga berkisar di 151.80 Yen (Rp 20.282).
Donald Trump telah menarik Amerika Serikat keluar dari kesepakatan nuklir internasional 2015 yang ditandatangani antara Iran dan negara-negara besar lain, dan berujung pada penetapan kembali beberapa sanksi terhadap Iran, termasuk impor minyak.
AS menyerukan negara-negara dunia menghentikan impor minyak dari Iran pada 4 November dan akan mengenakan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang menolak mematuhi sanksi impor minyak Iran.

Iran Pasok 200 Ribu Barel Minyak
Jepang telah meminta pengecualian terhadap sanksi AS ini, karena impor minyak mentah Iran baru-baru ini sedang turun. Tapi distributor minyak utama membuat pengaturan untuk transportasi dan pembayaran lunas sebelum mengalihkan minyak Iran ke pemasok lain untuk menutup hilangnya pasokan Iran.
Selama masa sanksi anti-Iran sebelumnya, Jepang dan Korea Selatan, telah mendapat pengecualian yang memungkinkan mereka untuk membeli volume terbatas minyak Iran, seperti dilaporkan Sputniknews.

Pemimpin JXTG Nippon Oil & Energy Corp dan distributor minyak lainnya perlu memutuskan pada awal bulan ini apakah akan terus mengimpor minyak Iran pada waktunya untuk membuat pengaturan ulang yang diperlukan.
Langkah terbaru juga muncul ketika bank-bank besar Jepang bersiap untuk menghentikan transaksi yang terkait dengan Iran, yang akan menyulitkan distributor untuk memproses pembayaran bahkan jika mereka memutusukan untuk terus membeli minyak Iran.

Kurangnya sumber daya alam Jepang sangat bergantung pada impor energi. Dalam beberapa tahun terakhir, sekitar 80 persen dari impor minyaknya berasal dari Timur Tengah.

Arab Saudi adalah pemasok minyak mentah terbesar Jepang pada tahun fiskal 2017, menyumbang 39 persen, sementara Iran di posisi keenam sekitar 5 persen.
Meskipun minyak Iran merupakan bagian yang relatif kecil dari total, para ahli industri mengatakan konsumen di Jepang mungkin harus membayar lebih untuk bensin dan produk-produk terkait minyak lainnya jika impor dari Iran dihentikan.

Credit tempo.co

Pakistan Bantah Adanya Pembatalan Dana Bantuan Militer dari AS

ISLAMABAD - Pemerintah Pakistan membantah adanya pembatalan dana bantuan militer dari Amerika Serikat (AS). Sebelumnya, Kementerian Pertahanan AS dilaporkan telah membatalkan dana bantuan militer ke Pakistan sebesar USD 300 juta.

Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mehmood Qureshi menyatakan sistem bantuan yang diberikan AS kepada Pakistan adalah "reimburse". Di mana Pakistan akan terlebih dahulu menggunakan uang mereka, yang kemudian akan diganti oleh AS.

"Itu bukan jenis bantuan yang bisa dibatalkan oleh Pentagon, itu adalah uang kami yang kami habiskan dari sumber daya kami sendiri dan sekarang Washington harus menggantinya," ucap Qureshi, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (3/9).

"Pakistan telah mengorbankan ribuan nyawa dan menghabiskan uang dalam jumlah besar dari sumber daya mereka sendiri dalam melawan terorisme dan sekarang AS harus mengganti jumlah itu di bawah Dana Dukungan Koalisi," sambungnya.

Dia kemudian menyatakan akan mengangkat masalah ini saat melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo. Keduanya akan bertemu di Islamabad pada pertengahan pekan ini.

"Saat ini hubungan antara Pakistan dan AS ditangguhkan, tetapi kami akan berusaha meningkatkan hubungan antara Islamabad dan Washington selama kunjungan Pompeo ke Islamabad," tukasnya.

Credit sindonews.com

China Utangi Afrika Rp890 T, Bantah Perangkap untuk Penjajahan

BEIJING - Presiden China Xi Jinping menjanjikan dana USD60 miliar (lebih dari Rp890 triliun) untuk membiayai proyek-proyek di negara-negara Afrika dalam bentuk investasi dan pinjaman atau utang. Dia membantah pinjaman itu sebagai perangkap utang untuk menciptakan kolonialisme baru di benua tersebut.

Menurut Xi, pihaknya terus berupaya untuk menghubungkan prospek ekonomi benua Afrika dengan negaranya.

Berbicara pada forum pertemuan para pemimpin Afrika di Beijing pada hari Senin, Xi mengatakan angka tersebut termasuk USD15 miliar dalam bentuk hibah, pinjaman bebas bunga dan pinjaman lunak, USD20 miliar dalam jalur kredit, USD10 miliar untuk "pembiayaan pembangunan" dan USD5 miliar untuk pembelian impor dari Afrika .

Selain itu, dia mengatakan China akan mendorong perusahaannya untuk berinvestasi setidaknya USD10 miliar di Afrika selama tiga tahun ke depan. "Investasi China di benua itu tidak memiliki ikatan politik," kata Xi yang membantah bahwa utang sebesar itu sebagai perangkap untuk menciptakan penjajahan atau kolonialisme baru.

"Investasi China di Afrika datang tanpa ikatan politik," kata Xi. "China tidak ikut campur dalam urusan internal Afrika dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri di Afrika."

Kepada para pengusaha sebelum pembukaan resmi Forum Kerjasama China-Afrika, Xi mengatakan inisiatif "Belt and Road" akan memperluas pasar. Dia mencoba untuk meredakan kekhawatiran bahwa Beijing ingin membangun pengaruh strategis. Dia menjanjikan investasi China datang dengan tidak ada ikatan politik.

"Unilateralisme dan proteksionisme sedang meningkat. Pertumbuhan ekonomi tidak memiliki dorongan kuat," kata Xi dalam sebuah pidato. "Kerjasama China-Afrika di bawah BRI (Belt and Road Initiative) adalah jalan menuju kemakmuran bersama yang membawa manfaat bagi kedua bangsa kita," katanya lagi, seperti dikutip Telegraph, Selasa (4/92018).

Selama pidato di forum, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa juga memberikan bantahan keras soal kekhawatiran bahwa bantuan pembangunan China di Afrika untuk menciptakan kolonialisme baru. Dia membantah pandangan bahwa kolonialisme baru sedang mencengkeram di Afrika.

Inisiatif ini melibatkan ratusan proyek, yang sebagian besar dibangun oleh kontraktor China dan dibiayai oleh pinjaman dari bank-bank milik negara China. Inisiatif ini merambah sekitar 65 negara mulai dari Pasifik Selatan melalui Asia menuju ke Afrika dan Timur Tengah.

Forum Beijing diklaim menyatukan para pemimpin dari China dan lebih dari 50 negara Afrika. Puluhan pemimpin Afrika bertemu dengan Xi sebelum konferensi.

Credit sindonews.com

Zimbabwe Sumbangkan 10 Badak Putih ke Kongo

Anak Badak Putih di samping induknya Donsa, bermain lumpur di kandang kebun binatang Singapore Zoo.

Foto: Wong May E/AP Photo

Sumbangan itu untuk mengokohkan kembali populasi badak putih.

CB, HARARE -- Zimbabwe menyumbangkan 10 badak putih kepada Republik Demokratik Kongo untuk mengokohkan kembali populasi hewan yang hampir punah itu akibat perbuatan para pemburu liar satu dasawarsa lalu. Otoritas Pengelola Taman dan Margasatwa Zimbabwe mengatakan, badak-badak itu ditangkap dan akan dipindahkan dari Victoria Falls akhir pekan ini atau awal pekan depan.

Sementara itu, badak-badak putih Kongo hidup di Taman Nasional Garamba di dekat perbatasan dengan Sudan Selatan namun tidak jelas apakah hewan-hewan itu akan dipindahkan.

Perlindungan terhadap satwa liar merupakan upaya yang sulit dijalankan di Kongo karena tidak ada kepastian hukum serta masih terjadinya kekerasan yang dilancarkan oleh kalangan milisi.

Keadaan itu telah berlangsung selama 15 tahun setelah berakhirnya perang, yang telah menewaskan jutaan orang, terutama karena kelaparan dan penyakit.

"Pemerintah Zimbabwe merasa puas karena keadaan sebelum dan setelah pemindahan di ... (Kongo) memenuhi standar yang diperlukan bagi pengokohan kembali (populasi, red) badak," kata Juru bicara Otoritas Pengelola Taman dan Margasatwa Zimbabwe ZimParks, Tinashe Farawo, Senin (3/9) waktu setempat.

Zimparks dan kalangan pelindung satwa liar mengatakan pemindahan badak-badak itu dari Zimbabwe akan memperkuat pengumpulan gen.

Zimbabwe pada 2016 memiliki sekitar 800 badak hitam dan badak putih serta merupakan salah satu dari hanya empat negara yang memiliki hampir seluruh badak putih yang ada di dunia.

Cula badak merupakan barang berharga di Cina dan Asia tenggara.Para pemburu liar juga mengincar gorila gunung, yang merupakan salah satu jenis hewan paling langka di dunia.

Orang utan gunung itu hanya dapat ditemukan di suatu bagian pegunungan berapi yang membentang di sepanjang Kongo, Uganda dan Rwanda. Jumlah gorila gunung berhasil dipulihkan dalam beberapa tahun belakangan berkat upaya perlindungan yang terus menerus.

Credit republika.co.id

Perburuan Liar Massal Bantai Puluhan Gajah di Botswana

Gajah Afrika Selatan (ilustrasi)

Foto: AP Photo

Botswana memiliki populasi gajah terbanyak di Afrika.

CB, GABORONE -- Sebanyak 87 gajah ditemukan mati di dekat suaka margasatwa Delta Okavango di Botswana, Senin (3/9). Pakar konservasi dari Elephants Without Borders menyebut perburuan liar itu sebagai yang terbesar di benua Afrika.

Rekaman gambar dari udara memperlihatkan pemandangan yang menyedihkan. Puluhan bangkai gajah bergelimpangan tanpa gading dan mulai membusuk. Para pakar menduga pembunuhan massal tersebut terjadi beberapa pekan lalu.

"Saya terkejut dan benar-benar terpukul. Skala perburuan gajah di Botswana sejauh ini adalah yang terbesar yang pernah saya lihat atau baca di Afrika," kata Dr Mike Chase dari Elephants Without Borders, dikutip dari laman BBC.

Chase mengatakan, Botswana memiliki populasi gajah terbanyak di Afrika, tempat bagi sekitar 130 ribu mamalia besar berbelalai panjang tersebut. Namun, Botswana juga menjadi negara dengan angka perburuan terbesar dibandingkan tempat lain.

Menurut data dari Sensus Besar Gajah pada 2015, jumlah gajah yang diburu di Botswana berjumlah dua kali lipat dibandingkan rata-rata perburuan negara habitat gajah lainnya. Para gajah diburu untuk diambil gadingnya dan dijual.

Selama ini, Botswana dikenal dengan penanganan antiperburuan yang cukup kuat dan mampu mencegah pembantaian fauna tak bersalah. Namun, disampaikan Chase, perburuan kembali bermunculan setelah pemerintah menghentikan tugas unit antiperburuan.

Pemerintah melucuti senjata unit antiperburuann pada Mei, sebulan sejak pelantikan Presiden Mokgweetsi Masisi. Pasukan dalam unit tersebut sebagian besar difokuskan melindungi wilayah perbatasan, yang secara historis dianggap lebih rentan.

"Masalah ini membutuhkan tindakan segera oleh pemerintah yang sebelumnya selalu berada di garis depan konservasi. Pariwisata yang penting bagi ekonomi, lapangan pekerjaan, dan reputasi internasional dipertaruhkan di sini, terutama benteng aman para gajah," ujar Chase.

Credit republika.co.id

Senin, 03 September 2018

Blak-Blakan Wamenlu Venezuela soal Penyebab Krisis Ekonomi

Foto: Reuters

Jakarta - Pemerintah Venezuela tengah memikul beban berat. Perekonomian negaranya porak-poranda akibat nilai mata uang rontok.

Jatuhnya mata uang bolivar memacu inflasi yang berlebihan atau hyperinflasi. International Monetary Fund (IMF) bahkan memprediksi inflasi di negara yang pernah dipimpin mendiang Hugo Chaves itu bisa mencapai 1.000.000% di akhir tahun.

Ramalan IMF bukan tanpa alasan, saat ini saja berapa harga produk di Venezuela harganya sudah selangit. Bayangkan saja 1 kg daging dihargai 9,5 juta bolivar, tisu toilet 2,6 juta bolivar, begitu juga dengan produk lainnya.

Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah dan Oceania, Ruben Dario Molina datang ke Indonesia untuk menerima dukungan terutama dari organisasi-organisasi sosial di Indonesia. Di sela-sela kunjungannya, dia menjelaskan terkait kondisi ekonomi yang terjadi di negaranya.

Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah dan Oceania, Ruben Dario Molina. Foto: Danang Sugianto/detikFinance

Wakil Menteri Luar Negeri Venezuela untuk wilayah Asia, Timur Tengah dan Oceania, Ruben Dario Molina menjelaskan, awal mula krisis ekonomi terjadi ketika pemerintahan Presiden Nicolas Maduro menerapkan sistem ekonomi dengan prinsip sosialisme.

Pemerintah Venezuela berusaha melakukan nasionalisme atas kekayaan negaranya yang paling besar berupa minyak bumi. Untuk mengurangi kemiskinan mereka juga melakukan penyesuaian gaji minimum serta membangun lebih dari 2 juta rumah untuk masyarakatnya.

"2 juta rumah itu bisa menampung sekitar 10 juta rakyat Venezuela. Pembangunan itu juga berimbas pada meningkatnya kesehatan dan pendidikan, mereka hidup layak. Tapi tentu Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak senang dengan hal itu," tuturnya di Hotel Gran Melia, Jakarta.

Menurut Ruben ada sebuah blok ekonomi yang merupakan negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang menyerang Venezuela. Mereka menurutnya tak suka jika rakyat Venezuela mendapatkan akses terhadap kekayaan negaranya sendiri.

Sementara salah satu penyebab terjadinya hyper inflasi di Venezuela adalah kelangkaan ketersediaan mata uang bolivar di beberapa wilayah. Menurutnya ada pihak yang sengaja membawa banyak mata uang bolivar di wilayah perbatasan.

"Di perbatasan harganya lebih tinggi. Kalau hanya beredar di perbatasan, bagaimana di wilayah tengah ini, mau belanja kekurangan uang. Itu yang sebenarnya kita alami. Kelangkaan uang membuat kami sulit untuk membeli kebutuhan dasar," ungkapnya.

Kelangkaan uang tunai itu mendorong inflasi hingga titik yang mengejutkan. Sebab ternyata hanya sedikit dari masyarakat Venezuela yang memiliki kartu debit ataupun kartu kredit untuk transaksi.

"Makanya mereka menyerang Venezuela dari hal yang paling dasar. Sekarang kami dalam perang ekonomi," tambahnya.

Foto: Reuters

Pemerintah Venezuela mengaku ada kekuatan imperialisme kapitalis yang tengah menyerang negara mereka. Kekuatan itu juga yang menyebabkan mereka tengah menderita krisis ekonomi.

Menurut Ruben ada pihak-pihak yang tidak senang ketika Presiden Venezuela Nicolas Maduro mulai menjalankan sistem ekonomi mandiri dengan azas sosialisme.

"Kami diserang karena kami sedang menjalankan rencana kebebasan ekonomi. Setiap negara harus punya akses terhadap kekayaan negaranya sendiri. Yang paling parah kami diserang saat kita sedang mulai berusaha mengurangi kemiskinan," tuturnya di Hotel Gran Melia.

Menurut Ruben ada sebuah blok ekonomi yang beranggotakan negara Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa yang menyerang Venezuela. Mereka menurutnya, tak suka jika rakyat Venezuela mendapatkan akses terhadap kekayaan negaranya sendiri.

"Kami di Venezuela juga untuk mendapatkan obat-obatan dan makan itu sangat sulit. Karena adanya blok ekonomi keuangan politik dan gerakan diplomatis terhadap Venezuela," tambahnya.

Tak hanya itu, menurutnya media-media asing kenamaan juga ikut berpartisipasi. Menurutnya banyak media yang memberitakan kondisi yang tidak benar terhadap Venezuela.

"Mereka bilang kalau di Venezuela ada diktator, mereka bilang kalau di Venezuela ada penyelundupan narkoba. Mereka menuduh kita telah melakukan pembunuhan. Itu merupakan cara mereka untuk memanipulasi dan tidak mengizinkan kalau rakyat Venezuela memiliki hak," tegasnya.

Ruben yakin, tujuan dari negara tersebut ingin menggagalkan rencana pemerintah Venezuela menguasai kekayaan alamnya berupa minyak bumi melalui prinsip sosialisme. Mereka ingin agar kekayaan alam di Venezuela tetap bisa dikuasai oleh segelintir individu.

"Mungkin masih ingat apa yang terjadi di Kuba selama 50 tahun. Pihak yang memblok itu juga sedang mengaplikasikan ke Venezuela secara pelan-pelan sejak 3 tahun yang lalu. Mereka bilang Venezuela itu ancaman keamanan bagi AS, sebuah negara punya kekuatan militer dan ekonomi," tegasnya.

Foto: Dok. Reuters

Pemerintah Venezuela menyiapkan beberapa strategi untuk menyelamatkan rakyatnya dari kelaparan akibat lonjakan inflasi yang sangat tinggi. Pertama pemerintah Venezuela akan menganggarkan anggaran negaranya sebagian besar untuk mengurangi kemiskinan.

"Kami melakukan apa yang bisa kami lakukan agar rakyat Venezuela tidak menderita kelaparan. Kami menggelontorkan budget negara sebagian besar untuk warga Venezuela agar tak merasa kelaparan," kata Ruben.

Sebelum terjadi krisis, pemerintahan Presiden Nicolas Maduro juga telah menaikkan gaji minimum. Tujuannya agar mengurangi angka kemiskinan.

Selain itu sebelumnya pemerintah Venezuela juga membangun 2 juta rumah untuk rakyatnya. Perumahan itu diharapkan dapat menampung sekitar 10 juta penduduk Venezuela.

"Pembangunan itu juga berimbas pada tingkat kesehatan dan pendidikan yang naik, berimbas juga pada kehidupan yang layak. Tentu Amerika Serikat dan Uni Eropa tidak tertarik dengan hal itu," terangnya.

Untuk menstabilkan kondisi ekonomi, pemerintah Venezuela akan berjuang menstabilkan harga-harga pangan. Mereka juga tengah kesulitan pasokan bahan pangan.

Sementara untuk meredam inflasi, pemerintah Venezuela mengeluarkan mata uang baru bertajuk sovereign bolivar. Pada Februari lalu Maduro sudah mengeluarkan uang kripto bernama petro, yang kemudian mendapatkan penolakan dati Presiden AS Donald Trump.

Uang digital petro ini nilainya setara dengan US$ 60 atau satu barel minyak Venezuela. Petro diharapkan bisa mengumpulkan uang tunai di tengah krisis ekonomi yang melanda.

"Saat ini kami sedang berusaha melakukan rencana-rencana dalam bidang ekonomi dan politik agar bisa membangun Venezuela yang seperti dulu. Kami cinta damai tapi kami tidak bodoh. Kami akan melindungi kedaulatan kami. Kami tidak akan kalah dengan ancaman-ancaman itu. Kami akan selalu berjuang demi terjaminnya hak-hak kami," tegasnya.

Credit finance.detik.com

Dokumen Rahasia: Nuklir AS Hendak Musnahkan Populasi Soviet dan China

WASHINGTON - Sejumlah dokumen rahasia Amerika Serikat (AS) yang tidak diklasifikasikan mengungkap rencana Pentagon menghancurkan Uni Soviet dan China dengan bom nuklir. Rencana itu dibuat tahun 1964, namun batal dijalankan.

Uni Soviet telah runtuh tahun 1991 dan sekarang bernama Rusia.

Rencana perang nuklir dirancang oleh Angkatan Darat AS pada 1964. Tujuan pemboman nuklir kala itu adalah menghancurkan potensi industri dan melenyapkan sebagian besar populasi kedua negara tersebut.

Review terhadap rencana perang nuklir oleh Staf Gabungan AS pada tahun 1964 baru-baru ini diterbitkan oleh proyek Arsip Keamanan Nasional Universitas George Washington. Dokumen-dokumen rahasia itu menunjukkan bagaimana Pentagon mempelajari opsi "layak" untuk menghancurkan masyarakt Uni Soviet dan China.

Review, yang dilakukan dua tahun setelah Krisis Misil Kuba, merancang penghancuran Uni Soviet "sebagai masyarakat yang hidup" dengan memusnahkan 70 persen dari luas lantai industrinya selama serangan nuklir pre-emptive dan pembalasan.

Tujuan yang sama juga untuk untuk China, mengingat ekonominya saat itu berbasis agraris.

Menurut rencana, AS akan memusnahkan 30 kota besar China, membunuh 30 persen populasi perkotaan dan mengurangi separuh kemampuan industrinya. "Keberhasilan pelaksanaan serangan nuklir berskala besar akan memastikan bahwa China tidak lagi menjadi negara yang layak," bunyi ulasan dokumen tersebut, seperti dikutip Russia Today, semalam (2/9/2018) .

Staf Gabungan AS kala itutelah mengusulkan untuk menggunakan “hilangnya populasi sebagai tolak ukur utama untuk keefektifan dalam menghancurkan masyarakat musuh yang kolateral terhadap kerusakan industri".

Menurut para peneliti di Universitas George Washington, ide yang mengkhawatirkan itu berarti bahwa selama pekerja dan manajer kota terbunuh, kerusakan aktual untuk target industri mungkin tidak terlalu penting.

Rencana tahun 1964 tidak menyebutkan tingkat korban musuh yang diantisipasi, tetapi—seperti yang dicatat para peneliti—perkiraan sebelumnya dari tahun 1961 memproyeksikan bahwa serangan AS akan membunuh 71 persen penduduk di pusat-pusat perkotaan utama Soviet dan 53 persen penduduk di China.

Pentagon hingga tahun ini masih sangat bergantung pada pencegahan nuklir, dan seperti pada 1960-an, strategi nuklir AS masih menganggap kemampuan militer Rusia dan China sebagai tantangan utama yang dihadapi oleh Washington.

Dokumen Nuclear Posture Review terbaru pemerintah Donald Trump yang diadopsi pada bulan Februari 2018 lalu menggarisbawahi ancaman utama yang berasal dari Beijing dan Moskow. Dokumen, yang menyebutkan Rusia 127 kali itu, mengutip modernisasi persenjataan nuklir Rusia sebagai masalah bagi AS.

Strategi nuklir Washington tersebut juga memungkinkan AS untuk melakukan serangan nuklir tidak hanya dalam menanggapi serangan nuklir musuh, tetapi juga sebagai tanggapan terhadap serangan strategis non-nuklir yang signifikan di AS, sekutu dan mitra.

Dokumen Nuclear Posture Review AS telah dikecam oleh Rusia dan China. Moskow mengecam strategi itu sebagai sikap konfrontatif. Sedangkan Beijing menggambarkan pendekatan Pentagon sebagai contoh dari mentalitas Perang Dingin.

Credit sindonews.com

PBB : 1 Juta Muslim Uighur Ditahan di Kamp Politik China

JENEWA - Sebuah komite pengawas PBB menuduh China kemungkinan menahan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya di kamp-kapm pendidikan politik di wilayah Xinjian Barat.

Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial telah mempublikasikan penemuannya di China dan negara lain yang diperiksa selama sesi terakhir antara 6 dan 30 Agustus.

18 ahli independen yang membentuk komite mengatakan mereka telah menerima banyak laporan yang dapat dipercaya tentang penyiksaan dan perlakuan buruk yang meluas di China.

Anggota komite Nicolas Marugan mengatakan mereka yang menjadi sasaran perlakuan kejam termasuk orang-orang Uighur, Tibet, dan etnis minoritas lainnya serta pengunjuk rasa politik dan pembela hak asasi manusia.

“Komite itu khawatir dengan berbagai laporan tentang penahanan sejumlah besar etnis Uighur dan minoritas Muslim lainnya yang ditahan tanpa komunikasi dan seringkali untuk waktu yang lama tanpa didakwa atau diadili dengan dalih melawan terorisme dan ekstremisme agama," ujarnya.

"Komite menyesalkan bahwa tidak ada data resmi tentang berapa banyak orang yang berada dalam tahanan jangka panjang,” imbuh Marugan seperti dikutip dari VOA, Minggu (2/9/2018).

Komite melaporkan banyak orang dipaksa untuk menghabiskan berbagai periode waktu di kamp-kamp pendidikan ulang. Dikatakan bahkan ekspresi yang tidak mengancam dari budaya etno-agama Muslim seperti ucapan salam setiap hari sudah cukup untuk membuat orang dipenjara. Komite memperkirakan jumlah orang yang ditahan di kamp-kamp rahasia ini berjalan dari puluhan ribu hingga satu juta.

Komite juga menimbulkan kekhawatiran tentang laporan pengawasan massa, secara tidak proporsional menargetkan etnis Uighur, dan orang Uighur di luar negeri yang telah dikembalikan ke China tanpa izin.

China membantah tuduhan-tuduhan ini, dengan mengatakan mereka tidak memiliki dasar fakta. China berpendapat bahwa kaum Uighur menikmati hak penuh, meskipun mengakui bahwa beberapa ekstremis agama ditahan untuk apa yang disebut pendidikan ulang.

Credit sindonews.com

Namru bisa masuk lagi manakala RI tak miliki payung hukum

Massa dari Dewan Kesehatan Rakyat berunjuk rasa di depan Istana Merdeka di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. FOTO ANTARA/Puspa Perwitasari/ama/09. (ANTARA/PUSPA PERWITASARI)

Jakarta (CB) - Pemerintah Amerika Serikat melakukan berbagai upaya agar proyek Naval Medical Research Unit 2 (NAMRU-2) bisa dilanjutkan di Indonesia menyusul terbongkarnya proyek tersebut berkat keberanian dan kegigihan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari pada 2008.

Hal tersebut mengemuka dan menjadi topik pembahasan hangat oleh para peserta dari berbagai latar belakang dalam seminar terbatas yang bertajuk "Strategi Mencegah Dibukanya Kembali NAMRU-2 AS di Indonesia" dan diselenggarakan oleh Global Future Institute (GFI) baru-baru ini.

Letnan Jenderal Marinir (Purn) Suharto yang menjadi salah seorang pembicara mengatakan negara-negara asing mengincar Indonesia yang memiliki posisi strategis untuk menanamkan pengaruhnya dan memanfaatkan sumber daya alamnya yang kaya karena mereka mengetahui "kita tidak mempunyai "rencana kontijensi".

"Ketiadaan rencana kontijensi ini dipelajari pihak luar dan membuka jalan bagi negara-negara lain termasuk Amerika Serikat dengan Namru-nya ingin masuk lagi dan bisa berbuntut panjang," kata Suharto.

Pada 2012, GFI sempat melansir sebuah informasi dari lingkar dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Indonesia, dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, sedang mempersiapkan sebuah nota kesepakatan baru dengan pihak pemerintah AS mengenai keberlanjutan proyek NAMRU-2 di Indonesia.

Kesepakatan baru RI-AS itu pada intinya akan mengizinkan kembali proyek NAMRU-2 di Indonesia. Menurut informasi sumber internal Departemen Luar Negeri, AS mendesak Indonesia untuk membuka kembali proyek penelitian NAMRU-2 dengan dalih semakin menyebarnya virus HINI sebagai penyebab flu babi di dunia, sehingga keberlanjutan penelitian NAMRU-2 dalam bidang penyakit menular semakin penting untuk dibuka kembali di Indonesia.

NAMRU-2 adalah unit kesehatan Angkatan Laut Amerika Serikat yang berada di Indonesia untuk mengadakan penelitian mengenai penyakit menular. Namun keberadaannya dinilai tidak terlalu memberikan manfaat kepada Indonesia.

Menurut investigasi yang mulai dilakukan Hendrajit, Direktur Eksekutif GFI pada 2007, diperoleh informasi bahwa sebelum menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menghentikan aktivitas NAMRU-2 AS di Indonesia, terungkap bahwa laboratorium penelitian NAMRU-2 yang berlokasi di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat, telah menjadi markas terselubung intelijen Angkatan Laut AS dalam pengembangan senjata biologis pemusnah massal.

Paralel dengan itu, penyebaran penyakit menular ketika itu, seperti flu burung, pada hakekatnya merupakan penyakit hasil rekayasa yang ditujukan sebagai kelinci percobaan. Meskipun Hendrajit waktu menulis kali pertama tentang NAMRU-2 AS masih pada taraf eksplorasi, sudah jelas adanya indikasi kuat bahwa keberadaan proyek NAMRU-2 AS dan keterlibatan intelijen Angkatan Laut AS telah memicu kecurigaan berbagai kalangan pemerintah bahwa Amerika telah melanggar kedaulatan wilayah RI karena telah menggunakan fasilitas yang diberikan Departemen Kesehatan untuk tujuan-tujuan terselubung yang tak ada kaitannya dengan pembangunan dan pengembangan bidang kesehatan di Indonesia.

Hal ini semakin dipertegas oleh Menteri Kesehatan Fadillah bahwa NAMRU-2 tidak memberikan manfaat apa pun kepada bangsa Indonesia. Terbukti pengetahuan tentang penyakit menular seperti TBC dan demam berdarah yang dimiliki para dokter Indonesia malah justru mandek dan tidak ada perkembangan kemajuan.

Lebih lanjut pihak Amerika mengakui bahwa NAMRU-2 telah memberikan pelatihan dan peralatan bagi Departemen Kesehatan untuk meneliti wabah demam berdarah di Palembang, Yogyakarta, Medan, Jakarta dan Bandung. Namun, temuan pada 2007 mengungkap adanya indikasi keterlibatan operasi intelijen Angkatan Laut Amerika untuk pengembangan senjata biologis dengan berkedok sebagai penelitian mengenai penyakit menular.

Sebuah investigasi yang diprakarsai oleh Hendrajit pada 2007 baru menjadi pemberitaan berbagai media massa nasional Indonesia setahun kemudian. Terbukti pada 2008 Menkes Supari yang berlatar belakang sebagai peneliti secara resmi menutup semua kegiatan proyek NAMRU-2 di Indonesia.

Pandangan dan sikap beragaam

Sayangnya, di kalangan jajaran pemerintahan maupun elit politik Indonesia ketika itu sepertinya tidak mempunyai pandangan dan sikap yang sama terhadap keberlanjutan proyek NAMRU-2 di Indonesia.

Beberapa anggota Komisi I DPR, misalnya, mewakili pandangan bahwa keberadaan Namru-2 di Indonesia tidak ada masalah. Bahkan ada yang berpandangan DPR tidak khawatir penelitian NAMRU-2 merugikan Indonesia. Karena itu, DPR mengirim surat kepada menteri luar negeri dan melalui surat itu meminta perundingan kerja sama antara Indonesia dan Amerika segera diselesaikan dan menutup celah-celah dari perjanjian yang bisa merugikan. Dengan kata lain, sudah ada niat agar kebijakan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari menutup semua kegiatan NAMRU-2 AS di Indonesia dibatalkan.

Maka dari itu, berbagai komponen bangsa terutama pemangku kepentingan kebijakan luar negeri maupun kesehatan, hendaknya semakin meningkatkan intensitas kewaspadaannya terhadap berbagai upaya pemerintah AS untuk menghidupkan kembali proyek NAMRU-2 atau proyek dengan nama lain namun pada hakekatnya sama dengan NAMRU-2, yaitu menjadikan laboratorium penelitian penyakit menular sebagai kedok dari operasi intelijen asing yang bukan untuk tujuan pengembangan temuan-temuan baru mengatasi berbagai penyakit menular di bidang kesehatan. Melainkan untuk tujuan-tujuan militer asing seperti AS.

Maka dari itu, secara khusus, Hendrajit, sebagai direktur ekskutif dari GFI mencermati dengan seksama keberadaan "The Armed Forces Research Institute of Medical Services (AFRIMS)" yang ditengarai sebenarnya merupakan proyek yang sama persis dengan NAMRU-2.

Informasi ini, meski masih perlu eksplorasi dan investigasi secara lebih mendalam, tentu saja sungguh mengkhawatirkan. Apalagi ketika proyek AFRIMS ini menurut informasi yang berhasil dihimpun tim riset GFI, sudah menyebar ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara seperti Vietnam, Laos, Singapura, Thailand dan Filipina.

Dalam kemungkinan penyebarannya di Indonesia, nampaknya hal ini pun harus segera dilakukan beberapa langkah pencegahan. Mengingat kenyataan bahwa pada 2012, pemerintah Presiden SBY dan pemerintah AS telah mengadakan nota kesepakatan untuk membuka kembali proyek NAMRU-2 AS.

Berdasarkan kerangka kerja sama seperti itu, mungkinkah NAMRU-2 AS sebenarnya sudah dilanjutkan kembali di Indonesia dengan menggunakan skema AFRIMS tersebut di atas?

Belajar dari pengalaman pahit pada 2009, sudah seharusnya para pemimpin Indonesia khususnya dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan kementerian-kementerian terkait bersepakat dan bersatu padu untuk menolak kesepakatan baru RI-AS mengenai keberadaan NAMRU-2 AS di Indonesia.

Para peserta sepakat semua pihak di dalam negeri dan juga para diplomat Indonesia harus waspada terhadap usaha negara-negara lain atau lembaga-lembaga luar negeri untuk melakukan riset terselubung dan Indonesia harus memiliki payung hukum sebagai rujukan dan landasan bersama sehingga tak terulang.

Credit antaranews.com

Erdogan: Kami Tak Perlu Izin Siapapun Beli Sistem Rudal Rusia

Sistem rudal S-400. Sumber : Sputnik/RT.com

CB, Jakarta - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, membalas gertakan Amerika Serikat. Erdogan mengatakan pihaknya tak membutuhkan izin dari siapapun untuk membeli sistem rudal S-400.
“Kami telah mengunci kesepakatan dengan Rusia soal S-400. Seseorang merasa diserang dengan hal ini, tetapi kami tidak butuh izin dari siapapun untuk membelinya,” kata Erdogan seperti dikutip dari RT.com, Senin, 3 September 2018.

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]

Sebelumnya pada Selasa, 26 Agustus 2018, Amerika Serikat memperingatkan Ankara karena membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, S-400. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, James Mattis, mengatakan sebagai sebuah negara berdaulat dan anggota NATO, pihaknya sangat menentang Turki melakukan pembelian S-400.
Mattis mengatakan Turki sebagai sebuah negara yang berdaulat memiliki pilihan. Namun dengan membeli sistem pertahanan udara dari Rusia, maka hal ini tidak bisa diintegrasikan dengan NATO.
“Ini menjadi kekhawatiran kami dan kami tidak merekomendasikan hal ini,” kata Mattis.
Menjawab hal ini, Erdogan mengatakan Turki membentuk kebijakan pertahanannya sendiri tanpa berpatokan pada Amerika Serikat. Turki membeli sejumlah senjata untuk menuju status geopolitik yang baru yang mampu mengendalikan wilayah udaranya sendiri dan jika diperlukan menggunakan senjata-senjata itu untuk menyerang musuh.
Hubungan Amerika Serikat dan Turki suram semenjak Washington mengumumkan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada negara itu. Turki-Amerika Serikat memiliki pandangan yang berseberangan terkait penahanan seorang pastur berkewarganegaraan Amerika Serikat, Andrew Brunson, yang sekarang ditahan di Turki.

Credit tempo.co

Polandia Hitung Kerugian Akibat Perang Dunia II

Pasukan Jerman berparade di jalan kota Warsawa setelah invasi Polandia. Warsawa, Polandia, September 1939.[United States Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]

CB, Jakarta - Sebuah komisi parlemen di Polandia melaporkan Polandia kehilangan lebih dari 5 juta warga dan lebih dari US$ 54 miliar atau Rp 795 triliun senilai aset di bawah pendudukan Nazi Jerman selama Perang Dunia II.
Dilaporkan Associated Press, 1 September 2018, Komisi mengumumkan angka-angka itu sebagai bagian dari niat pemerintah Polandia saat ini untuk mencari ganti rugi kerusakan selama Perang Dunia II dari Jerman. Namun komisi mengatakan angka-angka ini baru perkiraan awal.

Pemimpin Partai Hukum dan Keadilan yang berkuasa, Jaroslaw Kaczynski, berpendapat bahwa sebagai negara pertama yang diserang Nazi Jerman pada 1939, Polandia juga adalah yang pertama kali melakukan perlawanan dan menderita kerugian terbesar.
Para pengamat mengatakan pembicaraan tentang menuntut kerusakan dari Jerman sebagian besar ditujukan kepada pemilih Polandia yang lebih tua. Polandia belum mengajukan banding resmi dan Menteri Luar Negeri Polandia, Jacek Czaputowicz, mengatakan masalah itu tidak membebani hubungan baik antara Polandia dan Jerman.

Gerbang menuju pasar kota yang menjadi puing akibat serangan udara Jerman di Warsawa, Polandia, September 1939. [US Holocaust Memorial Museum / www.ushmm.org]
Polandia menghabiskan beberapa puluh tahun di bawah dominasi Uni Soviet setelah perang dan tidak dapat menghitung kerugian secara mandiri. Namun, Jerman telah melakukan pembayaran kepada orang-orang yang selamat dari kekejaman Nazi di Polandia.
Perhitungan awal yang dilakukan untuk komisi oleh para ahli universitas menyebutkan jumlah warga Polandia yang tewas dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi 5,1 juta, termasuk 90 persen dari populasi Yahudi yang berjumlah sekitar 3,5 juta sebelum perang.

Kerugian Perang Dunia II di kota-kota diperkirakan bernilai 53 miliar zlotys atau US$ 14 miliar (Rp 206 miliar), dengan Warsawa sendiri terhitung lebih dari dua pertiga dari total biaya. Kerugian tambahan di bidang pertanian dan infrastruktur transportasi Polandia juga dihitung oleh tim ahli.

Credit tempo.co