Senin, 27 Agustus 2018

Koalisi Saudi-UEA Tutupi Kejahatan Perang Yaman?



Seorang anggota suku di Yaman tengah amati pergerakan Houthi.
Seorang anggota suku di Yaman tengah amati pergerakan Houthi.
Foto: al arabiya

Koalisi Arab Saudi menolak tudingan telah menyerang warga sipil Yaman.



CB,  SANAA -- Human Rights Watch (HRW) menyebut aliansi militer Saudi-Uni Emirat Arab (UEA) yang memerangi pemberontak Houthi di Yaman telah melakukan kejahatan perang. Dilansir Aljazirah, Sabtu (25/8), laporan HRW ini dirilis untuk menjawab laporan yang membebaskan koalisi itu dari konsekuensi hukum atas kejahatan yang dilakukan.

Dalam laporan setebal 90 halaman yang dirilis pada Jumat (24/8), HRW menuding badan investigasi aliansi, Tim Penilaian Insiden Bersama (JIAT), membebaskan anggota koalisi dari tanggung jawab hukum dalam sebagian besar serangan.

Dalam laporannya, HRW menjelaskan, banyak pelanggaran hukum perang yang dilakukan oleh pasukan koalisi menunjukkan bukti kejahatan perang. Investigasi JIAT juga tidak menunjukkan upaya nyata untuk menyelidiki tanggung jawab pidana pribadi atas serangan udara yang melanggar hukum.

Koalisi pimpinan Saudi, yang telah berperang dengan pemberontak Houthi sejak Maret 2015, telah berulang kali membantah tuduhan melakukan kejahatan perang. Koalisi mengatakan, serangan udara tidak ditujukan pada warga sipil.

Namun, data yang dikumpulkan oleh Aljazirah dan Proyek Data Yaman mengungkapkan hampir sepertiga dari 16 ribu serangan udara yang dilakukan di Yaman sejak Maret 2015 menargetkan situs nonmiliter. Serangan-serangan ini menargetkan acara pernikahan, rumah sakit, serta air dan pembangkit listrik. Hal tersebut membunuh dan melukai ribuan orang.

Menurut PBB, setidaknya 10 ribu orang telah tewas sejak awal konflik. Analis mengungkapkan, jumlah angka yang sebenarnya bahkan mungkin lebih tinggi lagi.

Selama lebih dari dua tahun, koalisi mengklaim, JIAT secara kredibel menginvestigasi serangan udara yang diduga melanggar hukum. Namun, para penyelidik melakukan lebih dari sekadar menutupi kejahatan perang.

Kelompok hak asasi juga mengatakan, JIAT mengecilkan serangan udara di kompleks perumahan di kota pelabuhan Mokha, yang menewaskan sedikitnya 65 orang. Ia mengatakan, kompleks itu sebagian dipengaruhi oleh pengeboman yang tidak disengaja.

Investigasi HRW kemudian juga menemukan setidaknya 11 kawah bom di lokasi di mana puluhan warga sipil tewas dan terluka. Direktur HRW Middle East Sarah Leah Whitson menjelaskan, selama lebih dari dua tahun, koalisi mengklaim bahwa JIAT secara kredibel menginvestigasi dugaan serangan udara yang tidak sah, tetapi para penyelidik melakukan lebih dari sekadar menutupi kejahatan perang.


“Pemerintah yang menjual senjata ke Arab Saudi juga harus mengakui penyelidikan palsu koalisi tidak melindungi mereka dari pelanggaran serius di Yaman," ujarnya.

Selama ini, AS, Inggris, Kanada, Prancis, dan Spanyol telah menjual senjata ke Arab Saudi dalam beberapa tahun terakhir, meskipun ada petisi berulang dari kelompok-kelompok hak asasi manusia. AS telah menjadi pemasok peralatan militer terbesar ke Riyadh, dengan lebih dari 90 miliar dolar AS penjualan tercatat antara 2010 dan 2015.




Credit  republika.co.id






Rusia Tuding Amerika Mau Jebak Suriah untuk Picu Serangan Rudal



Pasukan Khusus Rusia di Suriah. Reuters
Pasukan Khusus Rusia di Suriah. Reuters

CB, Moskow- Kementerian Pertahanan Rusia menyebut Amerika Serikat dan sekutu sedang menyiapkan serangan rudal presisi baru terhadap Suriah. Serangan serupa pernah terjadi pada April 2018 dengan menggunakan 103 rudal penghancur presisi.


 
Serangan rudal presisi ini akan dilancarkan setelah kelompok militan anti Presiden Suriah, Bashar Al Assad, melancarkan serangan bom klorin untuk menjebak militer Suriah sebagai pelakunya.
“Serangan bom kimia itu menjadi alasan bagi AS, Inggris dan Prancis untuk menyerang sejumlah target di Suriah,” kata Mayor Jenderal Igor Konashenkov, juru bicara kementerian Pertahanan Rusia, seperti dilansir Russia Today, Ahad, 25 Agustus 2018 waktu setempat.

 
Konashenkov mengatakan kapal perang The Sullivans, yang merupakan kapal perang kelas Arlegih Burke dengan senjata rudal presisi penghancur, telah berangkat menuju Teluk Persia dua hari lalu.
Kapal perang ini membawa sekitar 56 rudal. Pada saat yang sama, sebuah pesawat terbang pengebom Rockwell B-1 Lancer, yang mampu terbang dengan kecepatan supersonik, telah bersiaga di pangkalan militer Bandara Udara Al Udeid di Qatar. Pesawat ini membawa sekitar 24 rudal penjelajah presisi.

Seorang kameramen mengambil gambar gumpalan asap dari kota Kobani setelah serangan udara pasukan koalisi Amerika Serikat menyerang yang terlihat dari perbatasan Turki-Suriah, 9 Oktober 2014. Emin Menguarslan/Anadolu Agency/Getty Images
Militer Rusia menuding sejumlah upaya provokasi sedang disiapkan oleh kelompok militan Al-Nusra Front, yang sekarang dikenal dengan nama Tahrir Al-Sham, di Provinsi Idlib, yang terletak di barat laut Suriah.

 
Intelijen militer Rusia menemukan informasi bahwa serangan bom klorin jebakan itu akan dilakukan terhadap kota Jisr al-Sughur, yang terletak di Idlib. Ada delapan bom klorin yang disiapkan oleh kelompok militan ini.
Pada saat yang sama, militer Rusia menuding, sebuah kelompok militan lainnya disiapkan oleh perusahaan keamanan asal Inggris Olive. Kelompok militan ini telah tiba di lokasi.
Mereka akan menyamar sebagai kelompok petugas kemanusiaan Helm Putih atau White Helmets dan bakal menggelar operasi bantuan bagi para korban yang terkena serangan bom klorin itu.

Sistem pertahanan udara jarak menengah buatan Rusia, Buk-M2, merupakan salah satu andalan Suriah saat menghadapi serangan udara Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, pada 14 April 2018. Rudal Buk-M2 dapat menghancurkan rudal balistik taktis dan rudal jelajah pada jarak 20 km. Rusia mengirim delapan Buk-M2 ke Suriah, pada 2010-2013. sputniknews.com
Seperti dilansir Reuters sebelumnya, AS dan sekutu menyerang sejumlah target militer Suriah termasuk sebuah pos komando pasukan khusus Suriah pada April 2018.

 
Serangan itu melibatkan sejumlah pesawat jet tempur, dan kapal perang AS dan sekutu. Serangan dilakukan setelah militer Suriah dituding menyerang Kota Douma menggunakan bom klorin, yang menyebabkan puluhan warga sipil meninggal dunia.
Militer AS dan sekutu, menurut Russia Today, menggelar serangan itu hanya beberapa jam sebelum tim dari Organisasi Pencegah Senjata Kimia (OPCW) tiba di Kota Douma untuk memulai investigasi. Investigasi itu digelar untuk mengetahui siapa pelaku penyerangan bom klorin itu sebenarnya.
Militer AS dan sekutu menembakkan sekitar 103 rudal pengebom presisi saat itu. Sistem pertahanan anti serangan udara Suriah, yang diback-up Rusia, menembak jatuh setidaknya 71 rudal.
Menurut Russia Today, kemenhan Rusia menuding AS mengetahui rencana serangan bom klorin oleh kelompok militan ini dan bakal memanfaatkannya untuk menyerang Suriah lagi.
Pada 22 Agustus 2018 ini, penasehat keamanan nasional Gedung Putih, John Bolton, mengatakan,”Jika rezim Suriah melakukan serangan senjata kimia lagi, kami akan merespon sangat kuat dan ini akan membuat mereka berpikir soal ini untuk waktu yang lama.”
Pernyataan Bolton itu dianggap sebagai konfirmasi terselubung soal adanya rencana serangan bom klorin dan serangan rudal presisi sekutu tadi.
Soal in, Deputi Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Ryabkov, memperingatkan Washington agar menghentikan rencana serangan sembrono baru terhadap Suriah itu.
“Kami mendengar ultimatum dari Washington, termasuk yang dibuat di ruang publik,” kata Ryabkov seperti dilansir RIA Novosti dari Rusia. Ryabkov menuding pemerintah Amerika berupaya menggoyang stabilitas keamanan Suriah dan menciptakan alasan baru untuk pergantian rezim di Damaskus. “Lagi, kita menyaksikan eskalasi serius situasi di Suriah,” kata Ryabkov.




Credit  tempo.co







Ini 6 Negara yang Terkena Sanksi Amerika Serikat

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Reuters/Leah Millis
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Reuters/Leah Millis

CB, Washington – Pemerintah Amerika Serikat kerap mengenakan berbagai sanksi ekonomi dan finansial kepada negara, pejabat hingga individu dari negara lain yang dianggap melakukan kebijakan berbeda atau bermasalah secara hukum internasional.

Sanksi itu bisa berupa embargo ekonomi atas sebuah negara, larangan transaksi keuangan dan perdagangan, pembekuan aset hingga larangan visa untuk pejabat tinggi negara tertentu.
Berikut ini sejumlah negara yang terkena sanksi dari Amerika Serikat:
1. RUSIA
Pemerintah Amerika Serikat mengenakan sejumlah sanksi kepada dua warga Rusia, tiga perusahaan dan enam kapal karena berbisnis dengan Korea Utara, yang sedang terkena sanksi embargo ekonomi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan AS pada Agustus 2018.
Pada pertengahan Agustus 2018 ini, Kementerian Keuangan AS juga telah mengumumkan sanksi atas Rusia berupa pelarangan ekspor sejumlah produk teknologi tinggi terkait kasus serangan racun syaraf novichok kepada bekas agen ganda Sergei Skripal dan putrinya.
AS juga telah mengusir sekitar 60 diplomat Rusia dan pekerja di kedutaan Rusia di Washington DC terkait kasus Skripal ini pada Maret 2018. Konsulat di Seattle juga ditutup.
AS juga mengenakan sanksi atas aneksasi Crimea oleh Rusia, serangan cyber terhadap instalasi listrik AS hingga peretasan terhadap komputer Partai Demokrat pada pilpres 2018.

Presiden Rusia Vladimir Putin menghadiahkan bola yang dipasangi chip pemancar kepada Presiden AS Donald Trump sehingga muncul kecurigaan chip itu untuk meretas.
Presiden Rusia, Vladimir Putin, menyebut sanksi ini tidak masuk akal. Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan akan menggunakan rubel dan meninggalkan dolar sebagai balasan atas sanksi ini.
2. KOREA UTARA
AS mengenakan sanksi ekonomi terkait program pengembangan senjata rudal balistik dan bom nuklir, yang menjadi proyek andalan rezim Kim Jong Un. Sanksi ini masih berlaku meskipun Presiden Donald Trump dan pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un telah bertemu di Singapura beberapa waktu lalu.
Setidaknya ada 27 perusahaan dan 28 kapal serta sejumlah individu terkena sanksi. Ini untuk menghentikan penyelundupan minyak bumi untuk bahan bakar minyak domestik Korea Utara dan penghentian penjualan batu bara untuk pendapatan Korea Utara.

Sejak 2005, AS telah mengenakan sekitar 450 sanksi dengan setengahnya telah diimplementasikan. Kim Jong Un meminta sanksi ini dikurangi bertahap sebagai imbalan berjalannya proses denuklirisasi dan penutupan instalasi uji coba nuklir. AS tidak setuju sehingga sanksi penuh terus berlaku saat ini, yang membuat proses denuklirisasi penuh tersendat.
3. IRAN
AS melarang pembelian dolar dan logam mulia oleh Iran pada Agustus 2018 setelah Trump menyatakan AS keluar dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani Presiden Barack Obama pada 2015. AS mengenakan sanksi terhadap industri iran seperti karpet, layanan kesehatan dan otomotif. AS juga melarang warganya berbisnis dengan Iran.
Sanksi tahap kedua akan berlaku pada November 2018 dengan menyasar ekspor minyak dan gas Iran sehingga bisa mengurangi pendapatan negara. AS disebut menginginkan adanya perubahan pemerintahan di Iran dari saat ini yang dikuasai kelompok mullah.
Uni Eropa, Cina, dan Rusia masih mendukung perjanjian nuklir Iran sehingga menolak sanksi dari AS ini. Cina dan Turki menyatakan akan tetap berbisnis dengan Iran. Menteri Luar Negeri Jerman menyarankan pembentukan sistem pembayaran perbankan global baru sehingga perusahaan Uni Eropa bisa tetap berbisnis di Iran tanpa terkena sanksi AS.
Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif menyebut AS kecanduan sanksi dengan mengenakan banyak sanksi ke banyak negara. Iran mengurangi penggunaan dolar dan mulai beralih ke Euro serta mata uang nasional.
4. TURKI
AS mengenakan sanksi kepada dua menteri Turki terkait penahanan pastor Andrew Brunson asal California, yang ditahan otoritas setempat. Brunson dituduh terlibat kegiatan mata-mata dan terorisme terkait upaya kudeta militer gagal terhadap Presiden Tayyip Erdogan pada 2016.

Kedua menteri itu adalah Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kehakiman Abdulhamit Gul. Sanksi ini berupa penyitaan aset dan properti kedua menteri di AS. Trump juga mengenakan kenaikan tarif ganda untuk impor baja dan aluminium dari Turki sebesar 50 dan 20 persen. Ini memicu tindakan retaliasi dari Turki dengan mengenakan kenaikan impor untuk mobil penumpang, alkohol dan tembakau masing-masing 120 persen, 140 persen dan 60 persen.
5. MYANMAR
AS mengenakan sanksi kepada empat pejabat militer dan polisi serta dua unit militer dengan tuduhan terlibat pembersihan etnis, pembantaian dan serangan seksual, pembunuhan semena-mena dan pelanggaran HAM serius lainnya terhadap warga minoritas Muslim Rohingya pada Agustus 2018.
Operasi pembersihan etnis ini membuat sekitar 700 ribu warga Rohingya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh pada 2017. Nama pejabat militer yang terkena sanksi adalah komandan militer Aung Kyaw Zaw, Khin Maung Soe, Khin Hlaing, dan komandan polisi Thura San Lwin.

Foto yang diunggah pada 17 Agustus 2018 ini menunjukkan supermodel Gigi Hadid yang mengenakan pasmina saat berswafoto bersama dengan anak-anak pengungsi Rohingya di Jamtoli. Model yang memiliki darah Palestina itu mendukung program UNICEF untuk mengembangkan pendidikan dan psikis anak-anak dan perempuan Rohingnya di pengungsian. Instagram.com/gigihadid
Dua unit militer yang dituding melakukan pelanggaran HAM serius adalah Divisi Infantri 33 dan 99. AS juga membekukan semua aset yang dimiliki individu ini dan melarang warga AS berurusan dengan mereka serta larangan datang ke AS.


6. KAMBOJA
Amerika mengenakan sanksi pembatasan visa terhadap para pejabat Kamboja pasca pemilu Juli 2018 yang dianggap tidak adil dan bebas karena tidak diikuti partai oposisi terbesar CNRP, yang dibubarkan oleh pemerintahan PM Hun Sen dan Mahkamah Agung. Hun Sen cs dianggap bertanggung jawab atas gerakan anti-demokrasi terburuk di Kamboja dengan pemilu bermasalah itu. Partai Rakyat Kamboja pimpinan Hun Sen memenangkan semua 125 kursi di DPR, yang semakin menimbulkan protes dunia internasional.






Credit  tempo.co



Rusia Peringatkan AS tidak Bertindak Ceroboh di Suriah


Bendera Rusia dan Amerika Serikat.
Bendera Rusia dan Amerika Serikat.
Foto: Euromaidan Press
AS akan mengambil tindakan terkait serangan kimia di Idlib



CB, MOSKOW -- Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov pada Sabtu (25/8) memperingatkan Amerika Serikat (AS) tidak mengambil langkah ceroboh di Suriah. Peringatan tersebut sebagai tanggapan atas pernyataan Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton soal Washington kemungkinan bereaksi keras dalam serangan kimia di wilayah Idlib, Suriah.

"Kami memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya tidak mengambil langkah ceroboh di Suriah," kata Ryabkov seperti dikutip kantor berita RIA.

"Kami mendengar ultimatum Washington dan itu tidak memengaruhi tekad kami melanjutkan kebijakan secara total memusnahkan pusat teroris di Suriah dan mengembalikan negara tersebut ke kehidupan normal," ujarnya menambahkan.

Idlib, yang menjadi tempat pengungsian warga dan pemberontak dari berbagai daerah di Suriah, dihantam gelombang serangan udara dan penembakan pada bulan ini. Rusia pada awal pekan ini menyampaikan proposal kepada pihak berwenang Turki soal upaya mengatasi keadaan di Idlib, wilayah di Suriah barat laut yang berbatasan dengan Turki.

Turki mendukung beberapa kelompok pemberontak di kawasan tersebut serta mendirikan puluhan pos pengamatan militer. Negara itu berupaya mencegah serangan oleh pasukan yang loyal kepada Presiden Suriah Bashar al-Assad, yang didukung Moskow.

Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Moualem dijadwalkan mengunjungi Moskow pada akhir bulan ini.






Credit  republika.co.id



Rusia Sebut Tindakan Jet Inggris di Laut Hitam Sangat Berbahaya



Rusia Sebut Tindakan Jet Inggris di Laut Hitam Sangat Berbahaya
Kedutaan Besar Rusia di London, Inggris menyebut tindakan jet tempur Angkatan Udara Inggris atau RAF, terhadap pesawat Rusia di Laut Hitam sangatlah berbahaya. Foto/Istimewa

LONDON - Kedutaan Besar Rusia di London, Inggris menyebut tindakan jet tempur Angkatan Udara Inggris atau RAF, terhadap pesawat Rusia sangatlah berbahaya. Kedubes Rusia menyebut tindkan RAF itu dilakukan untuk memprovokasi Moskow.

Pernyataan kedubes Rusia itu datang setelah jet tempur RAF mencegat sebuah pesawat patroli Rusia di Laut Hitam pada hari Jumat dan mencegat dua pesawat tempur Rusia pada hari Rabu.

"Ancaman seperti apa yang dapat ditimbulkan terhadap Inggris atau bahkan sekutunya yang dilakukan oleh sebuah pesawat patroli Rusia yang secara hipotetis melakukan penerbangan dekat garis pantai Rusia sendiri, lebih dari 2.000 km dari Kepulauan Inggris," kata kedutaan Rusia dalam pernyataan.

"Alih-alih memperkuat keamanan siapa pun, pihak berwenang Inggris menggunakan kehadiran militer seperti itu (di wilayah Laut Hitam) untuk tindakan provokatif. Bukan hanya dengan membuat pernyataan verbal, disesalkan sebagaimana adanya, tetapi juga dalam istilah militer nyata, yang berbahaya," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (26/8).

Seperti diketahui, jet-jet tempur Typhoon Inggris yang berbasis di Rumania mengganggu rute patroli pesawat Be-12 Rusia di atas Laut Hitam. Aksi jet-jet Typhoon untuk mencegah pesawat Moskow menerobos wilayah udara negara-negara NATO.

Kementerian Pertahanan Inggris dalam sebuah pernyataan hari Jumat mengatakan, untuk kedua kalinya dalam tiga hari terakhir jet-jet tempur Typhoon dikerahkan untuk menyelidiki pesawat Rusia yang terbang provokatif di rute yang menuju wilayah udara NATO. 




Credit  sindonews.com






Persaingan Militer Merambah Luar Angkasa




Persaingan Militer Merambah Luar Angkasa


WASHINGTON - Persaingan militer antara Amerika Serikat (AS), China, dan Rusia tidak hanya terjadi di muka bumi, tapi juga di angkasa luar. 

Tiga negara tersebut bersaing membentuk dan memperkuat Tentara Angkatan Antariksa (AA). Teranyar AS akan menggelontorkan dana hingga USD8 miliar untuk mendominasi bagian atas bumi itu. Rencananya proyek tersebut dimulai pada 2020.

Kendati demikian, kebijakan yang digagas Presiden AS Donald Trump sejak Juni itu masih membutuhkan persetujuan Kongres karena pembentukan Tentara AA akan menjadi bagian dari cabang keenam militer. Pendirian Tentara AA negeri Paman Sam dipastikan akan memacu persaingan.

Beberapa anggota Kongres dan pejabat militer sudah memperingatkan, ruang angkasa tidak lama lagi menjadi tempat damai. Jika terjadi konflik, wilayah hampa udara itu akan menjadi salah satu pusat pertempuran karena negara besar bergantung pada satelit dalam mengantisipasi misil, berkomunikasi, dan mengelola data.

Namun, mau tidak mau, AS memang harus melangkah ke sana sebab seterunya, Rusia dan China, mengalami kemajuan yang lebih pesat dibanding AS terkait aset Tentara AA. Rusia bahkan sudah melangkah jauh.

Negara beruang merah tersebut merupakan satu-satunya negara yang sudah mendirikan Tentara AA bernama Kosmicheskie Voyska Rossii (KVR). KVR merupakan hasil merger antara Tentara Angkatan Udara dan Pasukan Pertahanan Antariksa Rusia.

KVR didirikan pada 10 Agustus 1992 dan beroperasi di Plesetsk dan Svobodny Cosmodromes. Adapun China pada 2007 berhasil meledakkan satelit cuaca yang sudah rusak hingga berkeping-keping dengan misil ruang angkasa.

Uji coba serupa juga dilakukan terhadap satelit diorbit jauh. AS menyebut aksi itu sebagai tindakan provokatif. Untuk diketahui, China telah menggalakkan program ruang angkasa sejak beberapa tahun terakhir. Mereka membantah mencuri teknologi dalam skala besar dari AS.

Persaingan penguasaan atau penaklukan ruang angkasa sudah terjadi sejak 1960-an. AS dan Rusia pernah bersaing menuju bulan untuk menunjukkan keadidayaan mereka. “Jangan sampai melakukan kesalahan. Kami sedang berperang dengan China,” kata CEO dan Chairman Nano-Mech, Jim Phillips.

“Ini bukan perang bom, tapi cyberwarfare, produk domestik bruto (PDB), dan ekonomi. Negara yang memiliki PDB paling besar dan pengangguran paling rendah akan keluar sebagai pemenang,” tambahnya. Kepala Program Eksplorasi Bulan China Ye Peijian mengibaratkan angkasa luar sebagai samudera.

“Bulan adalah Pulau Diaoyu dan Mars (adalah) Huangyan. Jika tidak ke sana sekarang, kami akan disalahkan anak cucu. Jika orang lain menguasainya, kami tidak akan bisa ke sana walaupun mampu,” katanya, dilansir .

Trump menginginkan Tentara AA yang independen dan memiliki seragam serta logo sendiri. Gedung Putih mewujudkan keinginannya itu dengan meminta Parlemen merancang aturan baru pada awal tahun depan. Militer AS tidak pernah membentuk departemen baru sejak pembentukan Tentara AU pada1947.

Beberapa anggota Kongres pernah mengadvokasi pembentukan Korps Antariksa di tubuh Tentara AU pada tahun lalu, mirip Korps Marinir di tubuh Tentara Angkatan Laut (AL). Namun, Trump menginginkan departemen baru. Para ahli mengatakan pembentukan depar temen baru sama saja akan memerlukan birokrasi baru.

Wakil Presiden AS Mike Pence mengaku sadar pembentukan Tentara AA tidak akan semudah membalikkan telapak tangan. Dia mengatakan Pentagon memerlukan asisten menhan untuk antariksa, jabatan tinggi yang bertanggung jawab memberikan laporan terkait perkembangan dan ekspansi layanan Tentara AA terhadap menhan.

Jenderal Tentara AU Paul Selva yang juga wakil kepala staf gabungan mengatakan, Pentagon sangat antusias untuk mendirikan Komando Antariksa guna mempercepat rencana militerisasi ruang angkasa.

Namun, ketika ditanya terkait pembentukan departemen baru, dia mengatakan semua itu bergantung Kongres. Adapun Menteri Pertahaan (Menhan) AS Jim Mattis mengatakan, Pentagondan Gedung Putih memiliki kesamaan pandangan terkait pentingnya Tentara AA setelah sebelumnya menentang pembentukan departemen baru.

Wamenhan Patrick Shanahan mengatakan, Mattis sempat menentang karena anggarannya kosong. Sebelumnya Tentara Angkatan Udara (AU) AS juga memprotes ambisi itu karena akan mengurangi kekuatan mereka. Para pejabat Gedung Putih telah berkoordinasi dengan petinggi keamanan nasional untuk mematangkan pembentukan Tentara AA.

Mereka sepakat mendirikan Komando Antariksa di bawah jenderal bintang empat pada akhir tahun ini dengan diperkuat ahli ruang angkasa dari seluruh cabang militer, satelit, dan teknologi terbaru dan canggih.

Sekretaris Eksekutif Dewan Antariksa Nasional Scott Pace mengatakan, reorganisasi Tentara AA harus menggunakan anggaran secukupnya. Bagai manapun pada titik permulaan, biaya yang harus dikeluarkan untuk meningkatkan kemampuan dan alat perang sangat tinggi.

Pada 2017 anggaran militer AS mencapai USD590 miliar. Anggota House Armed Services Committee Mike D Rogers dan Jim Cooper menyambut baik pembentukan Tentara AA yang diharapkan dapat mem perkuat AS.

“Kami telah memperingatkan semua pihak selama bertahun-tahun perlunya melindungi aset ruang angkasa dan mengembangkan kapabilitas sistemnya,” katanya. “Kami tidak memilih untuk mempersenjatai ruang angkasa, tapi jika kami ditantang, kami akan memberikan respons.

Musuh sudah memiliki kemampuan ini. Departemen Pertahanan saat ini bekerja untuk mempertahankan kemampuan yang sudah ada,” kata Michael Griffin, mantan anggota NASA, dilansir.


Credit  sindonews.com




Diduga Jadi Pangkalan Militer, Fasilitas AS di Demo Warga Argentina



Diduga Jadi Pangkalan Militer, Fasilitas AS di Demo Warga Argentina
Warga di Provinsi Neuquen, Argentina, turun ke jalan menentang pembangunan fasilitas AS yang diduga bakal menjadi pangkalan militer. Foto/Istimewa


BUENOS AIRES - Sejumlah warga Argentinda bersama aktivis hak pribumi menggelar aksi demonstrasi di sebuah fasilitas milik Amerika Serikat (AS) di Provinsi Neuquen. Mereka meyakini, AS secara rahasia mendirikan pangkalan militer dengan kedok pusat bantuan darurat. Warga Argentina dan aktivis khawatir keberadaan fasilitas itu akan digunakan untuk mempengaruhi urusan dalam negeri.

Rekaman gambar menunjukkan para demonstran memegang poster yang menyatakan 'Tidak untuk Landasan Yankee' dan 'AS keluar dari Neuquen' saat mereka berbaris melalui ibukota provinsi barat Argentina itu pada hari Sabtu.

Para juru kampanye anti-basis AS telah berkumpul di provinsi itu, yang berbatasan dengan Chili, sejak Juni. Itu terjadi setelah Washington mengumumkan rencana untuk membangun Pusat Operasi Darurat (EOC) di dekat bandara kota Neuquen.

Menurut kedutaan AS, kompleks seluas 600 meter persegi itu akan menampung anggota Pertahanan Sipil setempat dan pekerja bantuan lainnya, serta toko bantuan yang disediakan oleh AS untuk Argentina, seperti tenda dan kendaraan enam roda. Pembangunan fasilitas akan menelan biaya USD1,3 juta dan akan selesai dalam setahun.

Otoritas provinsi telah memuji proyek ini sebagai contoh kerjasama AS-Argentina. Namun penduduk setempat khawatir bahwa Washington pada akhirnya akan menggunakan fasilitas tersebut untuk pengaruh politik dan proyeksi kekuasaan.

Demonstrasi tersebut dilakukan oleh Kelompok Multi-Sektor untuk Kedaulatan Teritorial (MSTS), sebuah koalisi yang mencakup 60 LSM. Mereka bergabung dengan aktivis buruh lokal dan penduduk asli Mapuche, yang memiliki perseteruan lama dengan pemerintah atas tanah dan hak-hak adat.

"Kami percaya bahwa itu adalah misi rahasia untuk membuat basis di sini, untuk kemudian memasang alat militer," kata Hugo Lagos, seorang pemimpin komunitas Mapuche seperti dikutip dari Russia Today, Minggu (26/8/2018).

Dia menambahkan bahwa upaya AS untuk membangun fasilitas memicu kemarahan di antara penduduk setempat. Argumen yang sama telah disuarakan oleh penduduk setempat terhadap rencana oleh Beijing untuk membangun basis pemantauan ruang angkasa di Neuquen, yang akan dioperasikan oleh Tentara China.

Pejabat provinsi, serta diplomat AS, telah menekankan bahwa fasilitas akan berfungsi sebagai pusat evakuasi selama keadaan darurat. Namun, para demonstran merasa hal ini sulit dipercaya.

"Dalam kasus mereka ingin melindungi kita dari bencana, itu lebih masuk akal menjadi sebuah pangkalan di daerah Neuquen, yang bukan merupakan zona letusan gunung berapi atau gempa bumi," kata MSTS mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Aktivis MSTS, Micaela Gomis mengatakan bahwa para pengunjuk rasa menduga pangkalan itu akan digunakan oleh tentara dan pasukan khusus.

“Ini adalah intervensi langsung oleh Komando Selatan AS. Kami tahu sejarah mereka. Kami tahu bahwa mereka berada di belakang semua kediktatoran genosida di Amerika Latin,” ujarnya. 

“Ini ada hubungannya dengan perselisihan geopolitik di Amerika Latin. Tidak mungkin kita percaya mereka ketika mereka menutupi intervensi militer dengan bantuan kemanusiaan,” tukasnya.



Credit  sindonews.com





Jordania kutuk Jsrael karena menangkap pegawai waqaf di Jerusalem


Jordania kutuk Jsrael karena menangkap pegawai waqaf di Jerusalem
Jordania (www.wikipedia.org)




Amman, Jordania, (CB) - Jordania pada Sabtu (25/8) mengutuk Israel karena menangkap beberapa pegawai Departemen Urusan Waqaf Islam di Jerusalem, demikian laporan kantor berita resmi Jordania, Petra.

Tiga pegawai itu ditangkap saat melakukan pekerjaan pemeliharaan di Masjid Al-Aqsha, kata Kementerian Negara Jordania Urusan Media Jumana Ghunaimat.

Wanita menteri tersebut menyampaikan penolakan Jordania terhadap tindakan provokatif yang tak bisa dibenarkan itu, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad. Ia menyebutnya pelanggaran nyata terhadap hukum dan campur-tangan dalam pekerjaan departemen terkait Jordania.

Israel mesti menghentikan semua tindakan seperti itu dan menghormati hukum internasional, kata Ghunaimat. Ditambahkannya, kementerian tersebut telah mengajukan keluhan resmi kepada pemerintah Israel.

Kementerian Jordania itu akan melakukan tindakan yang diperlukan guna menjamin pembebaskan pegawai tersebut, tambah kementerian itu.

Jordania mengawasi tempat suci Islam dan Kristen di Jerusalem.





Credit  antaranews.com





Mnangagwa disumpah jadi Presiden Zimbabwe


Mnangagwa disumpah jadi Presiden Zimbabwe

Seorang anak melambaikan bendera menjelang upacara pengambilan sumpah presiden baru Zimbabwe Emmerson Mnangagwa di Harare, Zimbabwe, Jumat (24/11/2017). (REUTERS/Siphiwe Sibeko )



Harare (CB) - Emmerson Mnangagwa mengambil sumpah jabatan menjadi Presiden Zimbabwe di depan kerumunan di stadion pada Minggu setelah pemilihan umum, yang memecah belah.

Sementara itu, menurut Reuters, pengamat dari Amerika Serikat mempertanyakan mutu demokrasi negara itu.

Mahkamah Konstitusi memastikan Mnangagwa menjadi presiden dalam keputusannya, yang disiarkan pada Jumat, menolak keberatan Nelson Chamisa, pemimpin oposisi, yang dia kalahkan dalam pemungutan suara pada 30 Juli.

Ribuan orang, sebagian datang dengan menggunakan bus dari luar ibu kota, dan pemimpin asing berkumpul di stadion nasional Harare untuk menghadiri upacara pelantikan dan pengambilan sumpah Mnangagwa, yang meraih 50 persen suara, yang ia butuhkan guna menghindari pemilihan ulang melawan Chamisa.

Ia bersumpah di depan Ketua Mahkamah Agung Luke Malaba, yang bersama delapan hakim Mahkamah Konstitusi menolak petisi Chamisa.

Pemilihan pada bulan lalu itu, pertama sejak Robert Mugabe digulingkan dari jabatan presiden dalam kudeta November, diharapkan menarik Zimbabwe keluar dari kucilan diplomatiknya, mengakhiri sanksi internasional dan mendorong pemulihan ekonomi.

Tetapi, pemilihan umum itu membuat negara tersebut terpolarisasi, dengan kekerasan terjadi di jalan-jalan Harare, dan Chamisa yang memimpin Gerakan bagi Perubahan Demokratik (MDC), meningkatkan tantangan hukumnya.

Pemilihan yang diikuti Mnangagwa dan Chamisa sebagai calon presiden utama disebut-sebut sebagai langkah krusial untuk menghapus reputasi pariah Zimbabwe dan ikhtiar negara itu untuk memperdonor internasional guna mendanai ekonomi, menarik investasi, dan uang tunai, serta mengatasi pengangguran.

Tentara menumpas kekerasan yang dilakukan para pendukung oposisi setelah pelaksanaan pemilu itu. Sedikitnya enam orang meninggal pada 1 Agustus.

Apa yang dilakukan tentara itu mengingatkan taktik keamanan ketika Mugabe berkuasa selama 37 tahun. Mugabe dilengserkan dalam suatu kudeta November 2017.

Mnangagwa sekarang menghadapi tantangan untuk membujuk masyarakat internasional bahwa penumpasan tentara dan penyimpangan dalam proses pemilu tidak akan membuatnya mengingkari janjinya untuk melakukan reformasi guna mengatasi korupsi dan salah urus negara ketika Mugabe berkuasa.

Beberapa jam sebelum pelantikan Mnangagwa, Institut Republik Internasional dan Institut Demokratik Nasional menyatakan negara itu tak memiliki "budaya demoratik toleran". Partai-partai politiknya diperlakukan sederajat dan warga negara diizinkan memberikan suara secara bebas.

Para pengamat AS juga mendesak "semua pihak untuk bergantung pada ekspresi damai dan menghindari tindakan atau ancaman terhadap saingan-saingan politik menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi itu."

Washington telah memberlakukan sanksi perjalanan dan finansial atas para pejabat partai yang berkuasa, termasuk Mnangagwa, dan juga beberapa perusahaan milik negara. Dukungan Washington adalah kunci jika Zimbabwe akan mendapatkan dana dari Dana Moneter Internasional.

Uni Eropa, sementara itu, mencabut sanksi dan hanya memberlakukannya atas Mugabe dan istrinya, Grace.



Credit  antaranews.com




McCain dan Trump, Permusuhan Hingga Akhir Hayat

McCain dan Trump, Permusuhan Hingga Akhir Hayat
John McCain saat menerima penghargaan pada 2017 lalu. (REUTERS/Charles Mostoller).


Jakarta, CB -- Salah satu permintaan terakhir John McCain ketika berjuang melawan kanker otak ganas sangat jelas: tidak mau Presiden Donald Trump datang ke pemakamannya.

Kedua tokoh Amerika Serikat ini memang tidak pernah berpura-pura saling menyukai.

Penyebabnya tidak hanya kepribadian yang saling bertolak belakang atau latar belakang yang sangat berbeda, tetapi sangat mendasar, yaitu nilai yang dianut masing-masing saling bersebrangan dan ketidaksepakatan mereka pun terbuka dan tajam.



Ketika Trump mengumumkan akan menjadi cawapres Partai Republik pada Juni 2015 dengan mengatakan bahwa banyak imigran asal Meksiko adalah penjahat dan 'pemerkosa', McCain mengecamnya karena menggunakan bahasa yang 'bisa memicu kelompok-kelompok gila.'


Jawaban Trump, McCain adalah 'orang bodoh' yang hampir tidak lulus dari Akademi Angkatan Laut AS.

Trump, yang tidak mau kalah, kemudian menyerang mantan pilot jet tempur AS ini di sisi yang dipandang bukan kelemahan utamanya, yakni karir militer, termasuk menjadi tawanan perang ketika dia terluka dan disiksa selama lebih dari lima tahun dalam perang Vietnam. McCain menerima berbagai penghargaan militer atas pengalamannya itu.

Trump, yang menerima berbagai keringanan agar tidak masuk wajib militer, mengatakan bahwa McCain adalah "pahlawan perang (hanya) karena ditangkap," dan menambahkan, "saya lebih suka orang yang tidak ditangkap."


Pernyataan Trump ini dikecam luas, termasuk dari beberapa kelompok veteran perang.

Reaksi tajam McCain menggambarkan perbedaan karakter kedua tokoh ini. Senator McCain tidak mencari permintaaan maaf bagi dirinya tetapi mengatakan bahwa Trump harus meminta maaf "kepada keluarga yang telah berkorban dalam konflik itu", dan kepada mereka yang menjadi tawanan ketika "membela negara."

Keberhasilan Trump yang populis dalam pilpres 2016 dipandang luas sebagai penolakan terhadap aliran partai Republik gaya McCain dan pendekatan yang dipraktikkan ketika berlaga di pilpres 2008.


MCain dan Trump, Permusuhan Hingga Akhir Hayat
Presiden Trump mengatakan John McCain menjadi pahlawan perang karena ditangkap Vietnam. McCain membalas dengan menyindir alasan Trump mengelak dari wajib militer. (AFP/VNA)

Kini, AS dikuasai oleh seorang tokoh yang secara terbuka menyatakan menyukai uang, menghindari wajib militer dengan alasan masalah di kaki yang disebut sembuh sendiri, tokoh yang berbangga diri menyumbang untuk partai Demokrat, dan Republik demi keberhasilan bisnis propertinya di New York, tokoh yang dengan terang-terangan menghancurkan tradisi lama politik dan kepresidenan negara itu.

Ketika McCain berkampanye untuk mempertahankan kursinya di Senat pada 2016, dia memutuskan hubungan dengan kandidat presiden partainya setelah muncul rekaman video yang memperlihatkan Trump menyombongkan diri dengan mengatakan ketika dia melihat perempuan cantik, dia kadang 'memegang di bagian kemaluan mereka.'

McCain mengumumkan dia akan memberi suara kepada anggota partai Republik konservatif yang memiliki kemampuan sebagai presiden.


Pada November 2016, tak lama setelah Trump secara mengejutkan menang atas capres partai Demokrat Hillary Clinton, senator negara bagian Arizona ini marah ketika wartawan terus bertanya tentang presiden terpilih itu.

"Jangan tanya saya soal Donald Trump. Saya tidak mau bersikap tidak sopan, tetapi saya tidak mau ditanya soal Donald Trump."

Ini janji yang sulit dipenuhi karena bakat Trump untuk mendominasi perdebatan politik dengan pernyataan dan keputusan yang menghancurkan norma dan prinsip kebijakan dalam negeri dan luar negeri Amerika Serikat.


Tetapi yang paling dikecam oleh McCain adalah penolakan Trump mengakui dan mempertanyakan keterlibatan Rusia dalam proses politik AS.

Seiring dengan waktu, kekesalah McCain semakin terbuka dan pernyataannya semakin tajam. Sebagai ketua Komite Militer di Senat, dia membuka penyelidikan mandiri atas keterlibatan Rusia.

Dan ketika dia mendengar pernyataan lemah Trump terkait Presiden Vladimir Putin dalam pertemuan Juli lalu, dia tidak bisa lagi menahan diri.

"Jumpa pers di Helsinki hari ini adalah penampilan paling memalukan dari seorang presiden Amerika sepanjang ingatan saya," ujar pernyataan tertulis McCain.

"Dampak buruk akibat sikap naif, egois, kesetaraan semu dan simpati kepada otokrat sulit dihitung."

Bahkan, ketika kondisi kesehatannya menurun pun, McCain tidak pernah luput mengeluarkan pernyataan keras untuk presiden Trump.


MCain dan Trump, Permusuhan Hingga Akhir Hayat
John McCain mengecam sikap Presiden Donald Trump ketika bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai penampilan memalukan seorang presiden Amerika Serikat.  (Reuters/Kevin Lamarque)

Dia adalah satu dari tiga senator partai Republik yang memberi suara menentang, dan penentu kekalahan, upaya Trump menghapus UU layanan kesehatan buatan Barack Obama.

Suara penolakan ini terus-menerus dikecam oleh Trump setelah itu.

Tetapi McCain tidak menyerah. Dalam artikel opini yang diterbitkan koran Washington Post, dia menyebut presiden Trump impulsif dan 'seringkali tidak mendapat informasi yang benar.'

Dalam pidato yang tampaknya diarahkan kepada presiden dan pembantu-pembantunya, McCain mengecam sikap nasionalisme palsu orang yang lebih suka mencari kambing hitam dari pada memecahkan masalah.



Dan ketika satu wawancara pada Oktober 2017 menyentuh topik wajib militer Perang Vietnam, McCain pun tidak menahan diri.

"Salah satu aspek konflik itu, dan saya tidak akan pernah tutupi, adalah kita mewajibkan warga Amerika paling miskin, sementara pihak yang memiliki pendapatan tertinggi bisa menemukan dokter yang mengatakan mereka punya masalah tulang," ujarnya. "Ini salah. Ini salah."

Pernyataan terkait pembebasan wajib militer karena alasan kesehatan ini dengan jelas merujuk pada Donald Trump yang tidak mengikuti wajib militer Perang Vietnam karena alasan kesehatan.

Ketidaksukaan kedua tokoh ini tidak surut, bahkan ketika kondisi kesehatan McCain memburuk sekalipun.

Beberapa minggu lalu, Trump tidak mau menyebut nama McCain ketika menandatangi RUU anggaran pertahanan yang disebut sebagai RUU McCain oleh senator lain sebagai penghormatan kepada veteran perang dan politikus kawakan itu.



Credit  cnnindonesia.com



Jejak Perseteruan John McCain dan Donald Trump

Jejak Perseteruan John McCain dan Donald Trump                  



Credit  cnnindonesia.com







Rekam Jejak John McCain di Panggung Politik AS


Rekam Jejak John McCain di Panggung Politik AS
John McCain, senator Partai Republik AS dikenal memiliki rekam jejak panjang dalam kemiliteran dan kancah politik negaranya. (REUTERS/Carlos Barria).


Jakarta, CB -- John McCain, senator Partai Republik Amerika Serikat (AS) yang meninggal karena kanker otak, memiliki rekam jejak panjang dalam kemiliteran dan kancah politik AS. Bahkan, ia disematkan sebagai pahlawan dalam keterlibatannya di Perang Vietnam, dimana ia menghabiskan lima tahun dalam hidupnya sebagai tahanan.

Yang menarik dari pribadi McCain adalah sikap politiknya yang acap kali berseberangan dengan ciri khas partai tempat ia bernaung. Berikut ini fakta-fakta tentang riwayat McCain seperti dilansir Reuters, Minggu (26/8).




  • McCain masuk Akademi Angkatan Laut AS mengikuti jejak ayah dan kakeknya yang berpangkat jenderal. Di AL AS, McCain sering melawan peraturan yang berlaku. Ia pun lulus dengan nilai pas-pasan.
  • Pesawat yang diawaki McCain ditembak jatuh dalam pertempuran di udara Vietnam pada 1967 silam. Ia disekap dan diisolasi selama lima tahun. Tak hanya itu, ia juga mendapatkan siksaan dan pemukulan yang mengakibatkannya cacat permanen. Pengalamannya tersebut membawa ia menjadi pengkritik keras teknik interogasi yang digunakan oleh negaranya.
  • Di awal karir politiknya, McCain bekerja di pabrik bir Arizona milik ayah mertuanya. Sejak saat itu, McCain terpilih masuk parlemen AS pada 1982 dan memenangi kursi senat pertama pada 1986.
  • Pengalaman politik McCain tergolong pahit. Pada kontes pemilihan presiden AS tahun 2000 lalu, sewaktu bersaing dengan George W Bush untuk mewakili Partai Republik, ia berhasil unggul meyakinkan dalam pemilu di negara bagian pertama. Namun, performanya setelah itu malah memburuk hingga membuatnya menyerahkan tiket calon presiden Republik ke tangan Bush.
  • Getir di karir politik yang dirasakan McCain berlanjut pada 2008. Ketika ia sudah memenangi tiket calon presiden dari partainya, namun ia kalah dari Barrack Obama yang mewakili Partai Demokrat.
  • McCain juga dikenal sebagai penentang hak aborsi seperti anggota Partai Republik pada umumnya. Namun, ia mendukung pasar bebas. Keberpihakannya tersebut menentang kebijakan partainya dalam proses pembuatan undang-undang.
  • Hubungan McCain dengan Presiden AS Donald Trump diketahui sengit. McCain kerap mengkritik retorika Trump soal imigrasi ilegal. McCain sempat mendukung Trump ketika tiket calon presiden dari Partai Republik sudah dipegang taipan properti itu. Namun, tak berselang lama, ia mencabut dukungannya setelah muncul rekaman yang mengungkap pelecehan seksual yang dilakukan Trump. Sejak saat itu, McCain langganan mengkritik Trump.
  • McCain pernah menjalani operasi di Arizona untuk menyembuhkan penggumpalan darah di belakang mata kirinya pada 2017 lalu. Namun, tim dokter malah menemukan tumor otak ganas berdiam di kepala McCain.





Credit  cnnindonesia.com






Erdogan Undang Putin ke Istanbul, Bersantap di Restoran Ikan

Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. AP
Presiden Rusia Vladimir Putin (kiri) dan Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan. AP

CB, Moskow – Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, mengundang Presiden Rusia, Vladimir Putin, untuk berkunjung ke Istanbul dan bersantap ikan.

Undangan ini disampaikan kepada Putin oleh Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, pada Jumat, 24 Agustus 2018.
“Teman baik Anda, Pak Erdogan, telah meminta saya untuk menyampaikan salamnya dan harapannya kepada Anda. Dia berharap Anda dapat mengunjungi Istanbul dalam waktu dekat. Anda akan diajak untuk bersantap di sebuah restoran dengan menu ikan,” kata Cavusoglu kepada Putin dalam pertemuan tingkat tinggi di Moskow mengenai penyelesaian konflik di Provinsi Idlib, Suriah, seperti dilansir media Russia Today, pada Sabtu, 25 Agustus 2018.

Menurut media ini, yang juga mengutip dari TASS, cerita mengenai restoran ikan ini bermula saat pertemuan puncak BRICS di Afrika Selatan pada Juli 2018. Saat itu, Putin mengingatkan Erdogan bahwa dia pernah mengundangnya untuk bersantap di restoran ikan.

Ini adalah salah satu restoran ikan di Istanbul, Turki. Istanbul Insider
Saat itu, Erdogan menegaskan undangan itu masih berlaku. Putin menyahut bahwa dia mau menerima undangan itu asalkan isu ekspor daging dari Rusia ke Turki bisa segera diselesaikan.

Tak berapa lama, ekspor daging Rusia ke Turki berjalan lancar. Sehingga pertemuan Putin dan Erdogan diperkirakan bakal segera terjadi.
“Putin dan Erdogan kemungkinan bakal membahas kesepakatan soal sistem rudal anti-rudal S-400 sambil makan ikan atau lobster,” begitu dilansir Russia Today.

Turki berencana bakal memasang sistem rudal anti-rudal itu pada pertengahan 2019. Rencana ini membuat pemerintah Amerika Serikat marah dan meminta Turki mempertimbangkan lagi.
Seperti dilansir Reuters, AS juga mengisyaratkan ada sanksi bagi negara anggota NATO yang menggunakan sistem persenjataan buatan Rusia. Perusahaan eksportir senjata Rusia, Rosoboronexport mengatakan pengiriman tahap pertama S-400 ke Turki bakal dilakukan 2019.




Credit  tempo.co






Militer Rusia dan Turki Tegang Soal Suriah, Putin Turun Tangan



Presiden Rusia, Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Turki  Recep Tayyip Erdogan saat bereada di  Konstantin palace, St.Petersburg, Rusia, 9 Agustus 2016. Erdogan menyebut pertemuan ini sebagai 'menata ulang' hubungan dengan Rusia. AP/Alexei Nikolsky
Presiden Rusia, Vladimir Putin menyambut kedatangan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan saat bereada di Konstantin palace, St.Petersburg, Rusia, 9 Agustus 2016. Erdogan menyebut pertemuan ini sebagai 'menata ulang' hubungan dengan Rusia. AP/Alexei Nikolsky

CB, Moskow – Presiden Rusia, Vladimir Putin, turun tangan langsung menangani ketegangan pasukan militer negaranya dengan Turki di Provinsi Idlib, Suriah bagian barat laut.

Putin menemui Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, Menteri Pertahanan Hulusi Akar, dan Kepala Organisasi Intelijen Nasional Hakan Fidan.
“Hubungan kita dengan Turki menjadi semakin mendalam dan berarti. Menjadi semakin mendalam di bidang kerja sama ekonomi, dan penanganan sejumlah isu regional,” kata Putin dalam pertemuan yang disiarkan televisi lokal dan dikutip oleh Hurriyet Daily News, Sabtu, 25 Agustus 2018.
Putin juga menyebut hubungan dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, terjadi secara rutin.

“Terima kasih atas upaya dari negara kita dengan keterlibatan negara-negara lain yang berkepentingan seperti Iran, kerja sama kita dengan PBB, dengan negara-negara Eropa, dengan Amerika Serikat – kita berhasil melakukan kemajuan serius dalam menyelesaikan krisis Suriah,” kata Putin.

Ahmad Hariri, pengungsi dari Kota Daraa, Suriah, menjahit di gerainya di kamp pengungsian Al-Zaatari di Mafraq, Yordania, dekat perbatasan Suriah, Senin, 30 Juli 2018. Al-Zaatari merupakan kamp pengungsi Suriah terbesar di Yordania. REUTERS/Muhammad Hamed
Secara terpisah, Menlu Turki, Cavusoglu, mengatakan,”Solusi militer di Idlib bisa menimbulkan bencana.” Dalam jumpa pers dengan mitranya Menlu Rusia, Sergei Lavrov, Cavusoglu juga mengatakan,”Solusi dengan kekuatan di Idlib akan melemahkan kepercayaan antara Rusia dan Turki begitu juga kepercayaan dari partisipan gencatan senjata,” kata dia.

Menanggapi ini, Lavrov mengungkapkan keyakinannya Presiden Turki dan Presiden Rusia akan membicarakan solusi soal ini dengan detil.
“Saat zona deeskalasi dibangun di Idlib, tidak ada satu pihak pun yang akan menggunakannya untuk bersembunyi di balik populasi sipil sebagai tameng," kata dia.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, mengadakan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Turki di Moskow, Rusia, pada Jumat, 24 Agustus 2018. Hurriyet Daily News
Lavrov mengatakan kondisi di Idlib, yang merupakan satu-satunya wilayah yang belum dikuasai pasukan pemerintah Suriah dukungan Rusia dari kelompok pemberontak, berlapis dan meminta ada pemisahan antara kelompok oposisi dengan struktur teroris.


Konflik di Provinsi Idlib, Suriah, memanas setelah ada kabar militer Rusia mengerahkan tiga kapal perang untuk membombardir pasukan oposisi dukungan Turki. Kabar ini dilansir media Fars News Agency dan Debka File.




Credit  tempo.co





3 Kapal Perang Rusia ke Suriah Bebaskan Idlib, Turki Meradang


Kapal perang Rusia BSF Tapir Class LST Nikolai Filchenkov
Kapal perang Rusia BSF Tapir Class LST Nikolai Filchenkov

CB, Jakarta - Rusia mengerahkan 3 kapal perangnya menuju perairan Suriah untuk membebaskan Idlib dari tangan kelompok pemberontak anti presiden Bashar al Assad.
Idlib satu-satunya provinsi yang tersisa di Suriah yang masih dikuasai kelompok pemberontak.
Tiga kapal perang Rusia yang dikerahkan ke Suriah yakni BSF Krivak Class frigate Pytlivy, BSF Tapir Class LST Orsk, dan BSF Tapir Class LST Nikolay Flichenkov, kapal perang terbesar di klasnya yang berkapasitas 300 tentara, 20 tank serta truk atau 40 kenderaan pengangkut tentara.
Pengerahan 3 kapal perang Rusia ke Suriah dilaporkan Fars News Agency dan Debka File pada hari Sabtu, 25 Agustus 2018.
Menurut Debka File, belum diketahui apakah ketiga kapal perang ini dilengkapi dengan pasukan atau peralatan perang. Namun, sumber militer Rusia kepada Debka File menjelaskan, dua kapal perang yang dikerahkan dari Laut Hitam ke Suriah membawa marinir atau pasukan khusus untuk menyerang kelompok pemberontak di Idbli dari arah laut atau pantai.

Seorang anak diberikan oksigen setelah terkena serangan gas yang diduga beracun kota Khan Sheikhoun, Idlib, Suriah, 6 Maret 2017. (Edlib Media Center, via AP)
Idlib berada di utara Suriah yang berbatasan dengan wilayah Turki. Saat ini Idlib dikuasai oleh milisi Hay'at Tahrir al-Sham, cabang dari milisi Front Nusra sebagai pecahan dari al-Qaeda, yang dipimpin Abu Mohammad al-Julani.
Kekuatan milisi Hay'at Tahrir al-Sham antara 60 ribu hingga 70 ribu orang. Milisi ini didukung secara militer dan didanai oleh Turki.
Rusia-Iran dan Suriah bersekutu untuk membebaskan Idlib untuk diserahkan kembali ke tangan Assad. Sementara Turki berusaha mempertahankan Idlib agar tetap ditangan pemberontak.
Di sinilah Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan
berbeda pendapat.

Sebuah ambulans hancur akibat serangan udara yang menghantam sebuah rumah sakit di Kafr Takharim, Idlib Suriah, 25 April 2017. REUTERS/Ammar Abdullah
Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu dikabarkan terbang ke Moskow menemui Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov untuk mencegah operasi militer di Idlib pada hari Jumat, 24 Agustus.
Turki menempatkan 13 pos militernya di Idlib untuk mencegah masuknya pengungsi Suriah. Saat ini ada sekitar 2,8 juta pengungsi Suriah tinggal di Turki.
Rusia sepertinya tidak memenuhi permintaan Turki untuk mencegah operasi militer untuk membebaskan provinsi di utara Suriah itu dari pemberontak. Tiga kapal perang Rusia kini berlayar mendekati perairan Suriah.







Credit  tempo.co





Julie Bishop Mundur dari Kursi Menteri Luar Negeri Australia


Julie Bishop, Menteri Luar Negeri mengundurkan diri dari kepemimpinan Scott Morrison, Perdana Menteri Australia yang baru dilantik dua hari terakhir ini. (AFP PHOTO/Ed Jones).


Jakarta, CB -- Julie Bishop, Menteri Luar Negeri Australia mengumumkan pengunduran dirinya dari kepemimpinan Scott Morrison, Perdana Menteri yang baru dilantik dua hari terakhir. Pengunduran diri Bishop tersebut tak terlepas dari pertempuran kepemimpinan yang menggulingkan Malcolm Turnbull dari Partai Liberal.

Mengutip Reuters, Minggu (26/8), Bishop mengaku belum akan memutuskan apakah ia akan mengikuti pemilihan berikutnya, yang jatuh tempo Mei 2019 mendatang. Keputusan ini bisa berimplikasi serius bagi pemerintah Morrison yang memiliki mayoritas parlemen hanya dari satu kursi.

Morrison dilantik pada Jumat (24/8), usai memenangkan pemilihan ketua Partai Liberal melawan Turnbull. Ia mengambil alih pucuk kepemimpinan Turnbull setelah menduduki kursi sebagai Menteri Keuangan di era PM Turnbull.



Bishop sempat menantang Turnbull dalam pemungutan suara pengambilalihan ketua partai, bersama Peter Dutton, mantan Menteri Dalam Negeri Australia. Namun, nama Bishop tumbang di peringkat ketiga.

Posisi Bishop sebagai wakil ketua partai di dalam pemilihan digantikan oleh Menteri Energi Australia Josh Frydenberg.

"Saya akan tetap di kursi belakang sebagai suara kuat untuk Australia Barat," tutur dia.


Kemungkinan Bishop meninggalkan parlemen sebelum pemilihan berikutnya menjadi kekhawatiran Morrison.

Sebab, ini berarti Morrison harus segera menggelar pemilihan lain untuk mencari pengganti Bishop.








Credit  cnnindonesia.com


Siapa Scott Morrison, PM Australia yang Baru


Siapa Scott Morrison, PM Australia yang Baru?
Siapa Scott Morrison, PM Australia yang Baru?. PM baru Australia, Scott Morrison. picture-alliance/AP Photo/L. Coch

Perdana Menteri baru Australia, Scott Morrison, membangun reputasi sebagai arsitek kebijakan pengungsi yang oleh gereja disebut tidak berperikemanusiaan. Meski demikian pandangan politik Morrison dinilai membingungkan, lantaran rekam jejaknya yang berawal sebagai politisi moderat dan berakhir sebagai tokoh konservatif.

Mungkin sebab itu pula Morrison dianggap sebagai figur yang tepat untuk menyembuhkan perang saudara di Partai Liberal.

Morrison diangkat sebagai Menteri Keuangan di era PM Malcolm Turnbull. Jabatannya itu merupakan posisi tertinggi kedua di dalam percaturan politik Australia setelah perdana menteri. Dia, menurut Turnbull, adalah "menteri keuangan yang loyal dan sangat efektif."

Morrison yang dikenal sebagai seorang penganut agama yang taat membangun reputasi lewat kebijakan populis. Namanya mulai melambung ketika koalisi konservatif di era Perdana Menteri Tony Abott mengangkat Morrison sebagai menteri keimigrasian dan perlindungan perbatasan.

Dia yang menggagas kebijakan menghentikan kapal pengungsi di tengah laut, atau menggunakan Angkatan Laut untuk memulangkan kapal pengungsi kembali ke Indonesia dan memenjarakan pengungsi di kamp penampungan di negara miskin Pasifik seperti Papua Nugini atau Nauru.

Pada 2014 Komisi Hak Azasi Manusia Australia mengecam kebijakan Morrison lantaran mengabaikan nasib anak-anak di kamp pengungsi. Pada era Morrison pula Kementerian Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan Asuralia mencetak skandal karena membayar penyelundup manusia untuk memulangkan pengungsi ke Indonesia.

Ia pun termasuk penentang kebijakan pemerintah Australia pada 2010 yang menerbangkan pencari suaka dari kamp di Pulau Christmaske Sydney untuk menghadiri pemakaman sanak saudaranya yang tewas di laut.

Scott Morrison akan dilantik sebagai perdana menteri keenam dalam satu dekade terakhir di Australia. Adapun Malcolm Turnbull menjadi korban terakhir perseteruan internal di dalam tubuh Partai Liberal. Ia terpaksa mengundurkan diri menyusul pemberontakan Peter Dutton yang mewakili kelompok ultra konservatif.

Meski berhasil menggagalkan kemenangan kandidat garis keras, kebijakan Partai Liberal bukan berarti bergeser ke tengah. Morrison yang merupakan seorang jemaah Gereja Pentakosta pertama yang terpilih jadi perdana menteri juga memiliki garis kebijakan yang konservatif.

"Jadi nilai apa yang saya dapat dari keyakinan saya?" ungkapnya dalam pidato perdana di parlemen 2007 silam, "jawaban saya berasal dari Yeremiah, 9:24: Bahwa Akulah TUHAN yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi; sungguh, semuanya itu Kusukai, demikianlah firman TUHAN."





Credit  sindonews.com/dw





Dipicu Kudeta Partai, Australia Punya Perdana Menteri Baru



Dipicu Kudeta Partai, Australia Punya Perdana Menteri Baru

CANBERRA - Dalam satu dekade terakhir, Australia sudah memiliki pergantian perdana menteri (PM).  Alasannya sederhana, jajak pendapat yang menurun dan performa partai melemah, pemimpin partai bisa dikudeta dan otomatis terjadi pergantian PM.

PM Australia dengan mudah dikudeta oleh rekan separtainya sendiri. Tidak ada satu pun PM Australia dalam satu dekade terakhir berhasil menyelesaikan tugasnya secara penuh sebagai PM.

Itulah yang terjadi pada Malcolm Turnbull, yang menjadi PM keempat ditumbangkan kawannya separtainya sendiri. Sebelumnya, Kevin Rudd, Julia Gillard, dan Tony Abbott juga dipaksa mundur demi kemenangan partainya pada pemilu parlemen.

Perbedaan ideologi dan kepentingan para politikus di Partai Liberal menjadikan mereka kerap bertikai sehingga berakibat pada politik balas dendam. Umumnya para politikus kerap berbeda dalam isu perubahan iklim, kebijakan energi, imigrasi, dan globalisasi.

Itu mengakibatkan faksi-faksi yang saling mengincar posisi tertinggi di Partai Liberal. Pengganti Turnbull adalah Scott Morrison, yang dipilih menjadi PM baru Australia.

Morrison, menteri keuangan pada kabinet Turnbull sebelumnya, berhasil memenangkan pemilihan ketua partai dengan suara 45:40 melawan mantan Menteri Dalam Negeri Peter Dutton. Selama ini, Dutton dikenal sebagai kritikus keras Turnbull.

Turnbull sendiri tidak bersaing dalam pemilihan ketua partai tersebut. Itu karena mayoritas anggota Partai Liberal menandatangani surat yang meminta dia tidak lagi menjabat perdana menteri. Menteri Luar Negeri Julie Bishop sebenarnya juga dinominasikan kembali menduduki jabatan perdana menteri, namun gagal mencapai putaran akhir pemungutan suara.

Turnbull terus mendapatkan tekanan dari perolehan jajak pendapat yang menurun sehingga posisi partai konservatif tersebut relatif berbahaya menjadi pemilu parlemen. Selama beberapa hari terakhir, Turn bull meng hadapi tekanan akibat elektabilitas menurun dan kecaman dari sejumlah anggota parlemen dari kubu Konservatif.

Turnbull merupakan PM keempat yang dikudeta oleh rekan satu partainya dalam satu dekade terakhir. Dia mulai berkuasa pada September 2015 setelah mengalahkan Abbott dalam perebutan posisi ketua Partai Liberal. “Telah menjadi suatu keistimewaan pernah menjadi pemimpin bangsa ini. Saya cinta Aus tralia. Saya mencintai rakyat Australia,” kata Turnbull kemarin dalam konferensi, dilansir BBC .

Anggota parlemen Partai Liberal sangat khawatir dengan performa jajak pendapat tentang pemerintah yang sangat rendah. Kudeta kepemimpinan Turnbull dipicu kebijakan energi yang memicu ketegangan Turnbull yang dikenal dari kubu moderat dengan sayap konservatif di Partai Liberal. Awalnya Dutton, politikus konservatif, gagal melawan Turnbull pada Selasa (21/8) lalu dalam pemilihan pemimpin Partai Liberal dengan perolehan suara 48:35.

Kemudian, Morrison memasuki pertarungan kepemimpinan setelah Turnbull kehilangan pendukung utama. Mayoritas anggota parlemen Partai Liberal menyerukan pergantian kepemimpinan, Turnbull pun sepakat untuk mengundurkan diri.

Fokus Atasi Kekeringan 

Morrison  langsung dilantik. Namun, dia mengungkapkan tidak ada rencana atau komentar tentang kebijakan yang akan dilaksanakan. “Pemerintahan saya siap bertugas pekan depan,” tegasnya. Siapa Morrison? Mantan pejabat Badan Pariwisata Australia itu masuk parlemen pada 2007.

Setelah itu, dia pernah menduduki posisi menteri di kabinet. Salah satu yang mengangkat namanya adalah menteri imigrasi pada kabinet Abbott. Morrison dikenal memiliki reputasi ketegasan menerapkan kebijakan menghentikan kapal migran di lautan lepas.

Namun, dia dikritik karena kebijakan penahanan para pencari suaka. Morrison juga dikenal sebagai politikus konservatif sosialis yang memiliki pandangan moderat di Partai Liberal. Dia dikenal sebagai politikus yang ambisius dan pragmatis karena sejak lama mengincar posisi PM.

Sebagai politikus konservatif, bapak dua anak itu dikenal menentang rencana undang-undang pernikahan sesama jenis. Berbicara kepada reporter, Morrison mengungkapkan dia akan bekerja untuk mempersatukan semua elemen di Partai Liberal yang terpecah dan berkonflik pada satu pekan terakhir.

“Saya juga akan menyatukan negara ini,” katanya. Dia akan fokus pada penanganan kekeringan yang melanda Australia bagian timur. “Itu akan menjadi tugas penting yang harus ditangani segera,” papar Morrison.

Selain itu, Morrison juga menjanjikan regenerasi di Partai Liberal yang dikenal dikuasai politikus senior. “Tugas kita adalah menyiapkan kepemimpinan kepada generasi baru,” ungkapnya. Dalam pandangan Haydon Manning, profesor ilmu politik Universitas Flinders, Morrison merupakan kandidat kompromistis.

“Morrison merupakan jembatan antara sayap konservatif dan moderat di Partai Liberal,” kata Manning. Morrison, ungkap Manning, bisa menyembuhkan luka atas perpecahan koalisi pemerintahan dan menyiapkan pemerintah menyiapkan pemilu.

Kemenangan Morrison juga disambut pasar keuangan yang telah diguncang ketidakstabilan politik dalam satu pekan terakhir. “PM Morrison adalah opsi paling ramah pasar keuangan,” kata Annette Beacher, pakar strategi makro Asia-Pa sifik di TD Securities di Singapura.

Sementara itu, banyak pihak di Australia mengungkapkan kemarahan dan frustrasi dalam satu pekan terakhir melihat ketegangan politik di Negeri Kanguru. Bahkan, banyak pihak ketegangan politik selama sepekan merupakan paling kisruh dalam sejarah politik Australia.

Pada konferensi pers terakhirnya, Turnbull mengungkapkan pekan ini dipenuhi dengan “kegilaan”. Dia juga mengucapkan terima kasih kepada rekanrekan separtainya yang memilih Morrison dibandingkan Dutton. “Kita memiliki banyak hal yang harus dilakukan untuk negara ini. Kita harus bangga dan menghargainya,” katanya.

Turnbull juga menyinggung tentang ambisi personal, perpecahan faksi, dan balas dendam kepada Partai Liberal. Komentar itu mengarah juga ketika anggota partai konservatif itu menggulingkan mantan PM Tony Abbott di ruang pesta pada September 2015.

“Orang Australia sangat terkejut dengan tindakan politikusnya selama satu pekan terakhir,” katanya. Sementara itu, Dutton mengungkapkan loyalitas kepada Morrison. “Kita harus yakin untuk memenangkan pemilu,” ujarnya.

Dalam pandangan Dave Shara, mantan diplomat Australia, saat pemilu semua anggota parlemen secara fokus pada keberlangsungan elektoral mereka. “Mereka tidak memperhatikan kepentingan nasional,” tulisnya pada Sydney Morning Herald. Dia mengungkapkan bahwa jajak pendapat tetap menjadi para meter utama.






Credit  sindonews.com






Jumat, 24 Agustus 2018

3 Menteri Amerika Bersurat ke Duterte, Tawarkan Senjata Canggih



Rodrigo Duterte [Rappler]
Rodrigo Duterte [Rappler]

CB, Manila – Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, menunjukkan sebuah surat yang ditandatangani tiga menteri Amerika Serikat menawarkan penjualan peralatan tempur.

Ketiga menteri itu adalah Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, Menteri Pertahanan, James Mattis, dan Menteri Perdagangan Wilbur Ross.
“Saya tidak melawan Amerika. Saya yakin Anda juga tidak. Tapi urusan saya lebih pada realita di lapangan. Sekarang mereka bersurat. 3 menteri kabinet dalam satu surat,” kata Duterte sambil membacakan isi surat itu keras-keras saat mengunjungi Davao City pada Kamis, 23 Agustus 2018 seperti dilansir Rappler.
Surat ini muncul setelah beberapa waktu lalu Duterte mengecam keras pernyataan pejabat AS yang mengisyaratkan ketidak-setujuan atas rencana Duterte membeli kapal selam dari Rusia.

Duterte juga pernah mengeluhkan sulitnya membeli senjata dari AS karena dia dianggap melanggar HAM dalam perang melawan narkoba, yang telah menelan korban jiwa 4000 orang lebih.
Duterte mengaku ingin bertemu langsung dengan ketiga menteri AS ini namun dia enggan untuk terbang ke AS. “Saya ingin bertemua ketiganya, silakan mereka pilih. Saya tidak ingin pergi ke AS,” kata Duterte.
Duterte juga mengkritik AS menawarkan senjata yang tidak dibutuhkan seperti senapan M16. “Saya butuh pesawat dengan baling-baling untuk melawan kelompok bersenjata,” kata dia.
Baru-baru ini, Duterte mengaku ingin mengganti ponselnya dengan ponsel lama karena dia merasa khawatir jaringan komunikasinya di pantau CIA. Dia juga mengaku khawatir bakal diserang.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte memeriksa mobil mewah yang diselundupkan sebelum dihancurkan di Sta Ana, Cagayan, Filipina, 30 Juli 2018. Robinson Ninal/Presidential Photo/Handout via REUTERS
Menurut media ABS CBN, pemerintah AS menawarkan dukungan modernisasi sistem persenjataan Filipina. Menurut Duterte, Filipina dan AS memiliki kerja sama yang bersejarah. “Hubungan spesial ini akan terus tumbuh menguat dengan meningkatkan dialog mengenai kerja sama keamanan dan perdagangan,” kata Duterte mengutip isi surat itu.
Menurut Duterte, surat itu juga menyatakan AS tidak memiliki tandingan dalam menyediakan teknologi militer canggih. Menurut Duterte, dia membutuhkan langkah nyata dari AS untuk menunjukkan barang yang dibeli bakal datang. “Seberapa yakin Anda bahwa saya akan mendapatkan barang yang saya pesan,” kata dia.





Credit  tempo.co



Perusahaan Israel Jual Informasi dan Peralatan Keamanan ke Saudi Cs



Perusahaan Israel Jual Informasi dan Peralatan Keamanan ke Saudi Cs
Drone Israel. Foto/Istimewa

TEL AVIV - Perusahaan intelijen dan komersial Israel, yang mengkhususkan diri dalam data perdagangan dan peralatan keamanan, mengungkapkan telah mengekspor layanan mereka ke Arab Saudi, negara-negara Dewan Kerja Sama (GCC) Teluk, serta Yordania dan Mesir.

"Boikot Arab terhadap Israel tidak ada dalam kenyataan," ujar pengusaha Israel dan pemilik IntuView, Samuel Bar, seperti dikutip Middle East Monitor dari Valah FM, situs intelijen Ibrani, Jumat (24/8/2018).

"Kementerian Keamanan memberikan izin kepada perusahaan saya untuk mengekspor ke Arab Saudi," imbuhnya.

Para pejabat Saudi memberi perusahaan itu beberapa kunjungan lebih dari dua tahun lalu untuk membeli layanan intelijen demi Raja Saudi.

IntuView adalah sebuah perusahaan intelijen yang berbasis di pemukiman Israel utara (Tel Aviv) dan menjual peralatan keamanan di Amerika Serikat dan Eropa.

Situs itu juga menyatakan bahwa dua tahun yang lalu sebuah perjanjian senjata disepakati antara Arab Saudi dan Israel. Penjualan itu terdiri dari drone Israel yang ditransfer ke Arab Saudi melalui Afrika Selatan untuk menyembunyikan sumber penjualan barang itu adalah Israel.

CEO perusahaan Israel untuk Pasar Arab, Irene Melloul, mengungkapkan aktivitas komersial ekstensif dari perusahaannya dengan negara-negara GCC, di samping Yordania dan Mesir. Ia juga menjelaskan bahwa perdagangan dengan negara-negara Arab dibuat dengan kebijaksanaan substansial.

Melloul, yang telah berurusan dengan negara-negara Arab selama delapan tahun, mengatakan bahwa negara dengan tingkat keterbukaan komersial yang lebih tinggi untuk pengusaha Israel, menurut keyakinannya, adalah Arab Saudi. Ia menekankan bahwa Arab Saudi memiliki pasar yang kuat.

Yossi Melman, seorang analis keamanan dan militer untuk Maariv, menegaskan bahwa Asia Global Technology, yang dijalankan oleh pengusaha Israel-Amerika Mati Kochavi, memenangkan kontrak jutaan dolar untuk proyek-proyek menjaga keamanan internal di UEA.

Media Ibrani juga menunjukkan bahwa negara-negara Teluk, yang dipimpin oleh Arab Saudi, sedang menuju lebih banyak lagi membuat kesepakatan dengan perusahaan Israel. Sama dengan Al-Quds Al-Arabi, media itu juga mencatat upaya besar-besaran untuk menutupi rahasia hubungan perdagangan antara perusahaan Israel dengan rekan-rekan Arab mereka.

Bloomberg menegaskan bahwa boikot Arab terhadap Israel tidak ada, dan menyatakan bahwa Tel Aviv menjual layanan militer kepada Arab Saudi, menjaga sumur minyak dan menyediakan pengawal pribadi bagi negara-negara Teluk.

Sumber yang dekat dengan komite intelijen di Kongres AS baru-baru ini mengungkapkan penggunaan senjata buatan Israel oleh pasukan Saudi dalam kampanye militernya melawan Yaman, yang terakhir adalah serangan terhadap kota yang dikendalikan Houthi, al-Hudaydah. 


 Laporan sebelumnya dan kebocoran pembicaraan rahasia antara Israel dan beberapa negara Arab menganggap negara Zionis itu sebagai sekutu potensial guna menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh Iran dan sekutunya di wilayah tersebut.



Credit  sindonews.com



Israel akan Melarang Bendera Palestina



Seorang pria Palestina mengibarkan bendera bentrok dengan tentara Israel ketika melakukan aksi menuntut kembali ke tanah leluhur mereka di  perbtasan Israel-Gaza di jalur Gaza, 18 Mei 2018. REUTERS/Mohammed Salem
Seorang pria Palestina mengibarkan bendera bentrok dengan tentara Israel ketika melakukan aksi menuntut kembali ke tanah leluhur mereka di perbtasan Israel-Gaza di jalur Gaza, 18 Mei 2018. REUTERS/Mohammed Salem

CB, Jakarta - Anggota parlemen Israel, Anat Berko, dari partai Likud mengusulkan RUU baru yang melarang bendera Palestina dikibarkan saat demonstrasi.
RUU yang akan diajukan ketika Knesset kembali dari masa reses musim panas, adalah tanggapan terhadap protes dua pekan lalu di Lapangan Rabin di Tel Aviv di mana bendera-bendera Palestina dikibarkan dan slogan anti-Israel diteriakan.

Jerusalem Post, 23 Agustus 2018, melaporkan undang-undang itu akan membuat pelanggar dikenai hukuman hingga satu tahun penjara. Hukuman ini akan berlaku untuk bendera PLO dan bendera negara-negara musuh yang tidak mengizinkan bendera Israel. Sementara aksi protes akan didefinisikan dengan jumlah minimal tiga orang."Bendera-bendera musuh tidak boleh ditoleransi di ruang publik. Ini tidak bisa diizinkan, dan itu harus ditegakkan," kata Berko.
Berko mengatakan dia mengharapkan pemerintah mendukung RUU itu dan mempercepat pengesahannya.

Warga Arab di Israel mengibarkan bendera Palestina selama demonstrasi menentang RUU Negara Yahudi di Tel Aviv, Israel, Sabtu 11 Agustus 2018.[AP]
Sementara oposisi di parlemen Israel, Jamal Zahalka, menyebut RUU itu rasis, pengecut, dan upaya untuk menyembunyikan identitas Palestina yang tidak akan berhasil. Dia mengatakan Hukum Negara Bangsa Yahudi telah memulai tren dalam undang-undang rasis.
Rekan Zahalka, Aida Touma-Sliman, mengatakan bendera Palestina adalah simbol nasional orang Palestina di bawah pendudukan dan perjuangan mereka.

"Mereka yang berpikir warga Arab harus membuktikan kesetiaan mereka kepada Israel dengan menyangkal identitas nasional mereka sangat salah," kata Aida.Neven Abu Rahmoun, yang baru saja menjadi wakil legislator perempuan Knesset ke-35, mengatakan bahwa RUU itu akan menyangkal kebebasan berekspresi. Dia mengatakan Berko yang melanggar hukum, karena hasutan untuk rasisme sudah melanggar hukum di Israel.
Berko mengatakan masalah sebenarnya adalah bahwa anggota parlemen Israel dari kalangan Arab tidak memiliki bendera Israel di kantor mereka tetapi ingin memiliki bendera Palestina dan mengidentifikasi dengan entitas yang memusuhi Israel. Dia mengatakan Palestina adalah musuh karena tidak mengakui Israel sebagai negara Yahudi dan mendukung teror secara finansial.



Credit  tempo.co





26 warga Yaman dikabarkan tewas akibat serangan udara sekutu


Dubai, (CB) - Milisi Al-Houthi di Yaman pada Kamis menyatakan serangan udara sekutu pimpinan Saudi menewaskan 26 warga, sementara media pemerintah di UAE, anggota sekutu, melaporkan serangan Houthi di daerah sama menewaskan satu orang dan mencederai puluhan.

Menurut Al Massira TV gerakan Al-Houthi, 22 anak-anak dan empat wanita tewas di Ad Durayhimi, yang terletak di sekitar 20 kilometer dari kota Laut Merah, Hodeidah.


Kantor berita negara Uni Emirat  Arab, WAM, menyatakan petempur Al-Houthi meluncurkan peluru kendali balistik, yang menewaskan seorang bocah dan melukai puluhan warga di Ad Durayhimi.

Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan sekutu Muslim Sunni mereka bertempur di Yaman dengan dukungan Barat selama lebih dari tiga tahun melawan gerilyawan Al-Houthi terkait Iran.

Al-Houthi menguasai sebagian besar Yaman Utara, termasuk Ibu Kota Yaman, Sanaa, dan mengusir pemerintahnya, yang didukung Arab Saudi, ke pengasingan pada 2014.



Credit  antaranews.com


PBB Gelar Penyelidikan Kejahatan ISIS di Irak


PBB Gelar Penyelidikan Kejahatan ISIS di Irak
PBB mulai melakukan penyelidikan terhadap aksi kejahatan ISIS di Irak. Foto/Istimewa

NEW YORK - Sebuah tim penyelidik PBB telah mulai bekerja di Irak untuk mengumpulkan bukti tentang pembantaian minoritas Yazidi dan kekejaman lain yang dilakukan oleh ISIS. Hal itu tertuang dalam sebuah surat yang dirilis oleh PBB Kamis waktu setempat.

Dalam surat yang dikirimkan pada 17 Agustus lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan kepada Dewan Keamanan tim penyelidik PBB dipimpin oleh pengacara hak asasi manusia asal Inggris Karim Asad Ahmad Khan. Tim tersebut akan mulai bekerja pada 20 Agustus seperti dikutip dari AFP, Jumat (24/8/2018).

Guterres mengatakan kepada dewan bahwa Khan, yang diangkat pada bulan Februari, telah melakukan misi pertama ke Irak dari 6-14 Agustus.

Para penyelidik akan mengumpulkan bukti tentang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan atau genosida untuk digunakan di pengadilan Irak yang akan mengadakan persidangan bagi militan ISIS, menurut resolusi Dewan Keamanan.

Dewan Keamanan tahun lalu dengan suara bulat mengadopsi resolusi yang mengatur penyelidikan untuk membantu membawa pelaku kejahatan ISIS ke pengadilan. Kasus ini diperjuangkan oleh pengacara hak asasi manusia internasional, Amal Clooney.

Pengacara Lebanon-Inggris itu mewakili perempuan Yazidi yang disandera dan diperlakukan sebagai budak seks oleh ISIS saat menguasai wilayah Sinjar Irak pada Agustus 2014.

Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menggambarkan pembantaian Yazidi sebagai kemungkinan genosida dan Clooney membuat kemunculan high profil sebelum badan dunia mengambil tindakan.

Puluhan ribu orang Yazidi melarikan diri dari pembantaian Agustus 2014 di Sinjar. Investigasi hak asasi manusia PBB telah mendokumentasikan berbagai penganiayaan mengerikan yang diderita perempuan dan anak perempuan. 






Credit  sindonews.com




Lewat Rekaman, Baghdadi Akui Kekalahan ISIS



Lewat Rekaman, Baghdadi Akui Kekalahan ISIS
Pemimpin ISIS Abu Bakr al-Baghdadi muncul lewat rekaman audio setelah lama menghilang. Foto/Istimewa


WASHINGTON - Untuk pertama kalinya dalam hampir satu tahun, ISIS merilis sebuah pesan audio baru yang diklaim berasal dari pemimpin mereka Abu Bakr al-Baghdadi. Dalam pesan itu, Baghdadi mengakui kekalahan ISIS dan menyebutnya sebagai ujian dari Allah. Ia pun mengatakan seluruh anggota kelompoknya harus tetap bersama.

Baghdadi, yang tidak diketahui rimbanya, mengatakan pengikutnya sedang diuji dengan rasa takut dan lapar. Namun ia menyatakan bahwa kabar gembira akan diberikan kepada mereka yang sabar bertahan.

Pesan audio itu diterbitkan oleh sayap media ISIS al-Furqan pada hari Rabu. Namun rekaman itu tidak bisa dikonfirmasi secara independen apakah benar suara pada rekaman itu adalah Baghdadi.

Jika benar dari Baghdadi, ini adalah pesan audio pertama darinya yang dirilis sejak jatuhnya Raqqa pada bulan Oktober lalu, karena wilayah yang dikuasai ISIS di Suriah terus berkurang.

Pria dalam rekaman itu merujuk pada kerugian besar yang dialami oleh ISIS.

"Bagi mujahidin yang percaya, skala kemenangan atau kekalahan tidak termasuk pada kota atau kota yang direbut atau tunduk pada mereka yang memiliki superioritas udara, atau rudal antar benua atau bom pintar, dan bukan berapa banyak pengikut yang mereka miliki," katanya.

"Skala itu tergantung pada seberapa besar iman yang dimiliki oleh para pengikutnya," tambahnya seperti dikutip dari CNN, Kamis (23/8/2018).

Rekaman audio itu berdurasi sekitar 55 menit.

Dalam rekaman ini, Baghdadi juga membuat referensi ke sejumlah peristiwa baru-baru ini, termasuk ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Turki. Dia mengacu pada sanksi yang dikenakan AS pada Turki pada 1 Agustus, hanya untuk melepaskan pendeta, mengacu pada pendeta AS Andrew Brunson yang ditahan Turki.

Pria itu juga mengatakan Rusia dan Iran berusaha memberontak melawan sanksi dan menghindari situasi yang serupa dengan Korea Utara (Korut). Baghdadi mengatakan Amerika menggunakan kebijakan ala gengster dan itu adalah tanda kelemahan.

Ia juga menyebut kota Idlib di Suriah, mengatakan militer Rusia dan Suriah akan menyerbunya dengan bantuan pengkhianat, sebuah referensi untuk beberapa pemberontak Suriah. Ia juga menyerukan umat Muslim untuk menggulingkan pemerintah Yordania, yang merupakan sekutu AS dan Inggris.

Baghdadi hanya sekali membuat penampilan publik yaitu pada Juli 2014 di Masjid al-Nuri di Mosul. Baik masjid dan wilayah ini telah direbut kembali oleh pasukan keamanan Irak pada Juni tahun lalu. 

Sejak itu ISIS merilis berbagai pesan audio yang diklaimnya dari Baghdadi. Pesan audio terakhir adalah pada September 2017 yang muncul untuk membantah laporan Rusia bahwa dirinya sudah tewas.

Pada bulan Februari, beberapa pejabat AS yang berbicara secara eksklusif kepada CNN mengatakan dia telah terluka dalam serangan udara pada Mei 2017 dan harus melepaskan kendali kelompok teror itu hingga lima bulan karena luka-lukanya. Penilaian badan intelijen AS didasarkan pada laporan dari tahanan ISIS dan pengungsi di Suriah Utara yang muncul beberapa bulan setelah serangan udara itu, para pejabat menambahkan.

Diyakini serangan udara terjadi dekat dengan tanggal militer Rusia mengklaim berhasil menewaskan atau melukai pemimpin ISIS itu.

Pada saat itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sedang menyelidiki laporan Baghdadi telah tewas dalam serangan udara pada 28 Mei di pinggiran Raqqa, markas utama kelompok itu, yang direbut tentara yang didukung pasukan AS pada Oktober lalu.

Analis memperingatkan pada saat itu bahwa laporan kematian Baghdadi harus diperlakukan dengan skeptis mengingat tingginya jumlah laporan palsu sebelumnya.



Credit  sindonews.com




AS Minta PBB Blacklist Kapal dan Perusahaan Rusia


AS Minta PBB Blacklist Kapal dan Perusahaan Rusia
Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) meminta Dewan Keamanan PBB untuk memasukkan dua perusahaan pelayaran Rusia dan enam kapal berbendera Rusia ke dalam daftar hitam. AS menilai entitas tersebut telah melanggar sanksi terhadap Korea Utara (Korut).

Ini adalah permintaan ketiga yang diajukan oleh AS kepada komite sanksi PBB dalam dua bulan terakhir. Langkah ini dilakukan untuk mengubah tekanan pada Korut guna membongkar program nuklir dan rudalnya.

Dalam permintaan terbaru, AS meminta aset dari dua perusahaan pelayaran Rusia - Primorye Maritime Logistics dan Gudzon Shipping - dibekukan dan masuk daftar hitam karena tuduhan berurusan dengan Korut.

"Pengirim memiliki kapal tanker, M/V Patriot, yang melakukan pengiriman kapal ke kapal ke tanker Korea Utara dua kali awal tahun ini," menurut pejabat AS seperti dikutip dari AFP, Jumat (24/8/2018).

Departemen Keuangan AS pada Selasa menjatuhkan sanksi sepihak terhadap dua perusahaan Rusia dan enam kapal.

Komite sanksi PBB mempunyai waktu hingga 29 Agustus untuk mempertimbangkan permintaan AS, menurut para diplomat, yang mengharapkan Rusia untuk menentang langkah itu.

Rusia dan China bulan ini memblokir tawaran AS untuk menambahkan bank Rusia, pejabat Korut dan dua entitas ke daftar hitam sanksi PBB. Pada bulan Juli, kedua negara menunda permintaan AS untuk menghentikan pengiriman bahan bakar ke Korut.

Rusia dan China telah meminta Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan meringankan sanksi untuk memberi penghargaan kepada Korut karena membuka dialog dengan AS dan menghentikan uji coba rudal.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sebelumnya mengumumkan dia akan melakukan perjalanan keempatnya ke Korut minggu depan. Kali ini ia akan didampingi utusan AS yang baru untuk Korea Utara, Stephen Biegun.

AS telah menyerukan untuk mempertahankan "tekanan maksimum" atas sanksi sampai Korut telah sepenuhnya membongkar program rudal nuklir dan balistiknya.

Dewan Keamanan tahun lalu mengadopsi tiga sanksi yang melarang ekspor komoditas mentah Korut dan barang-barang lainnya, dan impor yang sangat terbatas termasuk pengiriman minyak penting.

Sanksi tersebut bertujuan untuk memotong sumber pendapatan untuk program militer Korut. 





Credit  sindonews.com