Israel tembak jatuh jet Suriah, suhu garis depan Golan memanas

Rudal Patriot (REUTERS/Richard Chung)

Yerusalem/Beirut (CB) - Israel menyatakan menembak jatuh satu pesawat tempur Suriah, yang melintas masuk Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, pada Selasa, tetapi Damaskus menyatakan jet itu ditembak saat ikut dalam gerakan melawan pemberontak di wilayah Suriah.

Kejadian tersebut menambah bahan bakar baru bagi ketegangan berminggu-minggu mengenai Golan, dataran strategis di antara dua musuh bebuyutan itu dan tempat Israel dalam siaga tinggi karena pasukan Suriah, yang didukung Rusia, berada dekat untuk merebut kembali kawasan dikuasai pemberontak tersebut, lapor Reuters.

Untuk kedua kali dalam beberapa hari, sirene Israel berbunyi di Golan dan saksi melihat bekas jejak dua peluru kendali terbang di angkasa. Militer menyatakan menembakkan peluru kendali penyergap Patriot ke arah pesawat jet Sukhoi Suriah, yang melintas 2 km ke wilayah udara yang dikendalikan Israel, setelah yang pertama untuk memperingatkan.

"Jet itu ditembak dan jatuh...kemungkinan besar di bagian selatan Dataran Tinggi Golan di wilayah Suriah," kata juru bicara militer Israel Letkol Jonathan Conricus.

"Kami tak punya informasi sejauh ini mengenai pilot jet itu. Saya tidak tahu apakah ada laporan parasut terlihat, dan kami tidak tahu apakah pilot telah dijemput," katanya.

Namun, media negara Suriah mengatakan bahwa sebuah pesawat tempur Suriah telah dijadikan sasaran Israel dan terkena tembakan selagi melakukan operasi di wilayah udara Suriah.

"Musuh Israel membenarkan dukungannya bagi kelompok teroris bersenjata dan menyasar salah satu pesawat tempur kami, yang menyerang kelompok-kelompok mereka di kawasan Saida di tepi Cekungan Yarmouk di ruang udara Suriah," demikian kantor berita SANA mengutip sebuah sumber militer.

Satu pernyataan militer Israel tampaknya mengakui bahwa misinya itu terkait dengan perang saudara di wilayahnya.

"Sejak jam-jam pagi, telah terjadi peningkatan dalam pertempuran di dalam wilayah Suriah, termasuk peningkatan aktivitas Angkatan Udara Suriah," demikian pernyataan tersebut.

Dikatakan, Israel akan "terus bertindak melawan pelanggaran kesepakatan gencatan senjata PBB tahun 1974 yang membentuk zona penyangga di Golan.

Israel khawatir Presiden Suriah Bashar al-Assad mungkin mencoba menentang rezim demiliterisasi atau mengizinkan pengerahan kekuatan Hizbullah Lebanon dan Iran dekat Golan.

Peningkatan ketegangan Israel-Suriah mendorong Moskow menjadi perantara. Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov pada Senin berbicara dengan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Pejabat Israel mengatakan Netanyahu menolak karena tidak cukup tawaran Rusia agar pasukan Iran tetap berada 100 km dari jalur Golan.

Credit  antaranews.com

Yerusalem batasi akses ke Tembok Ratapan setelah batu besar jatuh

Suasana doa pagi di Tembok Ratapan (Tembok Barat) di Kota Tua Yerusalem dalam foto dengan label Creative Commons yang diambil Adam Jones pada 2 Mei 2011 yang diunggah di Flickr. (Flickr/Adam Jones)

Yerusalem (CB) - Otoritas Yerusalem membatasi akses ke salah satu situs tersuci Yahudi setelah bongkahan batu besar dari Tembok Ratapan jatuh dan nyaris menimpa seorang pengunjung.

"Batu itu, yang beratnya 100 kilogram, jatuh di dekat seorang perempuan yang sedang berdoa... tapi tidak mengenainya," kata Wali Kota Yerusalem Nir Barkat dalam sebuah pernyataan pada Senin (23/7).

Dia mengemukakan fakta bahwa tidak adanya yang terluka dalam insiden tersebut merupakan "mukjizat besar."

Barkat mengunjungi tempat kejadian dengan insinyur kota dan pejabat keamanan Yerusalem, yang menyatakan tempat itu berbahaya dan menutupnya bagi publik sambil menunggu pemeriksaan lebih lanjut.

Rabi Tembok Ratapan Shmuel Rabinowitz mengatakan dia tidak dapat menjelaskan insiden tersebut, tapi fakta bahwa itu terjadi setelah pertemuan besar di Tembok Barat perlu direnungkan.

Pada Minggu, puluhan ribu jemaat Yahudi memadati area terbuka utama Tembok Ratapan untuk melakukan doa tahunan mengenang pembakaran Bait Suci era-Alkitab Yahudi.

Insiden Senin terjadi di area Tembok Ratapan yang jarang dikunjungi, tempat perempuan dan lelaki bisa berdoa bersama, berlawanan dengan praktik Yahudi Ortodok.

Rabinowitz mengatakan batu-batu di atas area doa utama Tembok Ratapan diperiksa oleh para profesional dua kali setahun.

Tembok Ratapan di Yerusalem timur yang dicaplok Israel merupakan tempat orang Yahudi diizinkan untuk berdoa. Mereka meyakini itu sebagai sisa-sisa tembok pendukung Bait Suci kedua Alkitab mereka yang pada masa lalu dihancurkan oleh orang-orang Romawi, demikian menurut siaran kantor berita AFP.

Credit  antaranews.com

Kamboja: 52 negara kirim pemantau pemilu

Arsip Perdana Menteri Kamboja Hun Sen menunjukkan jarinya yang bertinta usai memberikan suara di bilik suara dalam pemilihan umum di provinsi Kandal, Minggu (28/7/2013). (REUTERS/Damir Sagolj)

Phnompenh (CB) - Pejabat pemerintah Kamboja pada Kamis mengatakan bahwa 220 pengamat dari 52 negara akan memantau pemilihan umum pada Ahad, yang secara luas diperkirakan memberi kemenangan mutlak kepada Perdana Menteri Hun sen setelah oposisi utama dibubarkan.

Anggota Parlemen Eropa, Konferensi Internasional Partai Politik Asia, Majelis Parlemen Asia, Majelis Antar Parlemen ASEAN, Majelis Parlemen Negara Berbahasa Prancis dan sejumlah kelompok termasuk di antara pemantau tersebut, kata ketua badan itu, lapor Reuters.

"Mereka punya pengalaman dalam memantau pemilihan di berbagai negara," kata Kem Reat Viseth, ketua komisi pemerintah untuk menggalang pemantau pemilihan umum itu, dalam jumpa pers pada Selasa.

Pemantau itu berasal dari 52 negara, antara lain Austria, Prancis, Jerman dan Italia, tambah dia, dan akan mengeluarkan biaya sendiri.

Pemilihan umum pada Ahad itu dikritik PBB dan negara Barat karena secara mendasar cacat setelah oposisi utama Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) dibubarkan pada tahun lalu dan pemimpinnya, Kem Sokha, dipenjarakan.

Credit  antaranews.com

Dievakuasi Israel dari Suriah, Siapa White Helmets?

Militer Israel memberikan perlindungan bagi keluarga kelompok White Helmets saat evakuasi dari Suriah ke Yordania, Minggu (22/7/2018). Foto/REUTERS/Israeli Army

DAMASKUS - Militer Israel telah mengevakuasi kelompok sukarelawan White Helmets (Helm Putih) dari Suriah. Kelompok itu di bawah perlindungan ketat dibawa ke wilayah yang aman di Yordania pada malam hari.

Ada sekitar 422 orang yang dievakuasi dari Suriah. Israel mengakui, evakuasi dilakukan atas permintaan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Usai dibawa ke Yordania, mereka akan dimukimkan kembali di Kanada, Jerman dan Inggris.

Siapa sebenarnya kelompok White Helmets, sehingga militer Tel Aviv repot-repot turun tangan membawa mereka keluar dari medan perang di Suriah?

Kelompok sukarelawan ini pernah jadi sorotan masyarakat internasional ketika mendokumentasikan evakuasi para korban perang Aleppo, Suriah. Film dokumenter mereka perna meraih Oscar dan pernah dicalonkan sebagai penerima Hadiah Nobel Perdamaian.

Operasi kelompok Helm Putih selama ini berlangsung di wilayah yang dikuasai kelompok pemberontak Suriah dan kelompok militan seperti ISIS dan al-Nusra. Lantaran berada di lokasi musuh-musuh rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad, mereka bersiko tewas jika terkena serangan militer Suriah dan sekutunya, Rusia.

"Mereka benar-benar melakukan kebaikan,” kata Bessma Momani, seorang pejabat senior di Center for International Governance Innovation, kepada CTV News Channel, Senin (23/7/2018).

Selama perang Suriah, mereka muncul sebagai kelompok yang sering dipuji oleh para pemimpin Barat. Barat menilai, kelompok Helm Putih tidak berafiliasi dengan faksi-faksi yang bertikai di Suriah dan memiliki kepentingan tunggal dalam membantu korban perang.

Penggambaran kelompok ini digemakan oleh Menteri Luar Negeri Chrystia Freeland, yang menyebut mereka "pahlawan" yang mendapat dukungan lama dari Kanada.

"The White Helmets adalah sukarelawan yang berani dan penanggap pertama yang mempertaruhkan hidup mereka untuk membantu teman-teman Suriah mereka yang menjadi sasaran kekerasan yang tidak masuk akal," kata Freeland dalam sebuah pernyataan.

"Ketika anak-anak, wanita, dan pria di Suriah melarikan diri untuk hidup mereka, White Helmets berjalan menuju bahaya, menuju puing-puing, untuk menyelamatkan yang tidak bersalah dan yang terluka."

Versi Suriah
Bagi Presiden Assad, kelompok Helm Putih tak lebih dari "agen" yang bekerja untuk kekuatan asing. Kelompok relawan ini kerap dianggap melakukan propaganda, termasuk merekayasa serangan senjata kimia dengan dokumenter palsu.

Rusia pun beranggapan serupa dengan sekutunya. Bagi Moskow, kelompok itu mendiskreditkan pemerintah Suriah yang berjuang mati-matian mengusir kelompok militan dari negara tersebut.

Anggapan rezim Suriah wajar, terlebih kelompok Helm Putih selama ini bekerja dengan bayaran dari Amerika Serikat (AS) yang kebijakannya mendukung pemberontak Suriah. 

Namun, AS pada Mei lalu membekukan pendanaan tersebut. Departemen Luar Negeri AS mengatakan dukungan berada di bawah tinjauan aktif. AS diketahui telah menyumbang sekitar sepertiga dari dana keseluruhan kelompok tersebut.

Penghentian pendanaan ini terjadi kurang dari dua bulan usai pertemuan antara kelompok itu dengan pihak Departemen Luar Negeri AS.

"Ini adalah perkembangan yang sangat mengkhawatirkan," kata seorang pejabat White Helmets. "Pada akhirnya, ini akan berdampak negatif pada kemampuan pekerja kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa."

Tujuh anggota kelompok ini tewas musim panas lalu ketika orang-orang bersenjata menyerbu salah satu kantor mereka. Delapan lainnya tewas dalam serangan udara musim semi lalu.

Menurut kelompok Helm Putih, bagian dari keanggotaan mereka termasuk ribuan orang Suriah yang telah berjanji akan menghormati kemanusiaan, solidaritas, dan ketidakberpihakan.

Dengan bantuan pemerintah-pemerintah Barat, mereka telah mengikuti pelatihan, termasuk secara online, dalam segala hal. Mulai dari pertolongan pertama sampai  memasuki sebuah bangunan yang di ambang kehancuran.

"Ini bukan penyelamat dengan pelatihan," kata Momani. “Mereka adalah segalanya, mulai dari guru, perawat hingga dokter yang menyadari selama perang bahwa salah satu tantangan terbesar di hadapan mereka adalah banyak orang terjebak di bawah reruntuhan. Banyak orang dengan polos terjebak dalam perang saudara ini."

Kelompok ini dinominasikan untuk pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2016. Anggotanya adalah para subjek dari "The White Helmets", sebuah film 2016 yang memenangkan Oscar untuk Best Documentary Short. Dokumenter itu menunjukkan para relawan menyelamatkan orang-orang dari bangunan yang dihancurkan dengan serangan udara.

Diperkirakan 300.000 warga Suriah telah mengungsi sejak pertempuran di barat daya negara itu meningkat bulan lalu. Banyak dari mereka telah menuju perbatasan Yordania untuk mencari perlindungan dan keamanan di negara itu.

Momani mengatakan, dengan dievakuasi kelompok Helm Putih ke Yordania, situasi yang dialami rakyat Suriah bisa berubah menjadi buruk, karena rezim Assad gencar melakukan serangan

"Rezim ini cukup bersedia untuk menghancurkan tempat untuk mendapatkannya kembali," katanya. “Begitu pasukan rezim masuk ke sana, mereka akan mengejar begitu banyak orang yang tidak bersalah. Kami benar-benar harus mempersiapkan pembantaian besar-besaran."





Credit  sindonews.com

Amnesty International: Dipimpin Duterte Filipina Lebih Berbahaya

Warga melihat anggota Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) sata akan memeriksa sebuah rumah yang di duga menyimpan narkoba dalam operasi anti-narkoba di kota Quezon, metro Manila, Filipina 16 Maret 2017. REUTERS

CB, Jakarta - Kepemimpinan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte, telah mengalami kemunduran dalam bidang penegakan HAM sehingga menempatkan perlindungan HAM di Filipina pada posisi yang lebih berbahaya sebelum Duterte memimpin. Pernyataan itu diterbitkan oleh lembaga Amnesty International untuk memperingati dua tahun kepemimpinan Presiden Duterte di Filipina terkait kebijakan tembak mati terhadap pengedar narkoba.  
“Duterte menjadi presiden dengan citra sebagai orang kuat dan mengusung janji akan bersikap tegas terhadap hukum dan perintah. Kenyataannya dalam dua tahun kepemimpinannya, kebijakan-kebijakannya adalah sebuah bencana sehingga menempatkan negara dalam posisi yang lebih berbahaya, khususnya masyarakat miskin Filipina,” kata Rachel Chhoa Howard, Peneliti di Amnesty Internasional.

Presiden Filipina Rodrigo Duterte. REUTERS/Handout

Dikutip dari situs amnesty.org pada Selasa, 24 Juli 2018, Howard mengatakan bukannya mengatasi masalah-masalah sosial yang pelik, kebijakan perang terhadap narkoba Duterte telah menyebabkan kerusakan dan penderitaan yang tak terkatakan. Kebijakan-kebijakan Presiden Duterte, dapat dilihat dari tewasnya ribuan orang tanpa proses hukum menyusul tingginya pelanggaran hukum dengan eksekusi yang dilakukan di rumah-rumah dan jalan-jalan hampir setiap hari.

“Menyusul masih berlanjutnya tindak eksekusi mati dan tidak adanya tanda-tanda langkah pencegahan di tingkat nasional, maka ini waktunya bagi komunitas internasional termasuk lembaga HAM PBB untuk membuat mandat investigasi terhadap pendekatan yang mengerikan dalam mengatasi masalah pemberantasan terhadap narkoba,” kata Howard.Dalam kritiknya Howard mengatakan kebijakan perang terhadap narkoba Presiden Duterte, mematikan. Ribuan orang tewas di Filipina karena dampak kebijakan-kebijakan yang kejam yang umumnya menyerang kalangan masyarakat miskin. Klaim Duterte untuk menjadi pembela masyarakatnya telah berbalik menjadi sebuah penghinaan terhadap para keluarga korban, khususnya setelah berjanji akan melanjutkan tindakan ‘pembunuhannya’.

Credit  tempo.co

Duterte lanjutkan perang narkoba

Presiden Filipina Rodrigo Duterte (REUTERS)

Manila (CB) - Presiden Filipina Rodrigo Duterte, dalam pidato kenegaraan tahunan pada Senin, mengaku akan meneruskan momentum kebijakan perang narkoba berdarah yang "menakutkan" sebagaimana sudah dilakukan sepanjang dua tahun terakhir.

Di depan para anggota Kongres, Duterte mengatakan bahwa perang terhadap narkoba -- yang telah menewaskan ribuan orang sehingga dikecam dunia internasional -- "masih jauh dari kata usai."

"Perang terhadap obat-obatan terlarang tidak akan dikesampingkan. Kami akan melakukannya dengan tegas dan menakutkan sebagaimana pertama kali dijalankan," kata Duterte, yang kebijakannya kini tengah diselidiki Pengadilan Kejahatan Internasional (ICC).

"Jika perhatian kalian tertuju pada hak asasi manusia, maka perhatian saya adalah kehidupan manusia," kata dia sambil menambahkan bahwa perang narkoba bertujuan untuk menghentikan obat-obatan yang telah menghancurkan keluarga Filipina.

Sejak kebijakan perang narkoba dimulai, polisi di negara Asia Tenggara itu telah menewaskan lebih dari 4.500 orang yang diduga menjadi pengedar dan menolak ditangkap.

Para aktivis HAM mengaku prihatin atas pertumpahan darah tersebut, dan mengatakan bahwa ribuan orang telah dibunuh dalam upaya sistematis untuk membersihkan para pengguna narkoba dari kelompok masyarakat miskin.

Duterte membacakan pidatonya selama 50 menit, di antaranya untuk meminta Kongres agar mengesahkan undang-undang larangan kontrak kerja jangka pendek. Dia juga berjanji untuk semakin agresif dalam upaya melindungi lingkungan hidup.

Selain itu, dia berjanji akan segera menandatangani undang-undang otonomi bagi kawasan Muslim untuk mencegah penyebaran pengaruh kelompok bersenjata ISIS.

Dalam hubungannya dengan China, Duterte menegaskan bahwa dirinya tidak akan mengkompromikan keutuhan wilayah dan kepentingan Filipina dalam kaitannya dengan sengketa wilayah Laut China Selatan.

Di bawah kepemimpinan Duterte, hubungan antara Filipina dan China terus membaik. Beijing akan memberikan pinjaman, hibah, dan investasi untuk mendukung program pembangunan infrastruktur dari Duterte yang akan memakan biaya sebesar 180 miyar dolar AS.

Sementara itu di luar gedung Kongres, ribuan pengunjuk rasa dari kelompok gereja, perempuan, dan serikat kerja mengecam kebijakan Duterte yang dianggap anti terhadap kelompok masyarakat miskin. Mereka bahkan sempat membakar boneka sang presiden.

Unjuk rasa tandingan dari pendukung Duterte juga digelar tidak jauh darinya.

Para pengkritik Duterte mengatakan bahwa kebijakan perang narkoba dari sang presiden telah gagal. Sementara itu Senator Risa Hontiveros mengaku seperti "melihat dan mendengar siaran ulang film buruk" saat Duterte berpidato.

Credit  antaranews.com

Kamboja Kecam Pernyataan Parlemen Malaysia Soal Pemilu

Raja Kamboja Norodom Sihamoni mendesak para senator untuk melindungi keadilan dan HAM seluruh rakyat. [VOA}

CB, Jakarta - Juru bicara Dewan Menteri Kamboja Phay Siphan mengecam pernyataan anggota parlemen Malaysia dari Partai Keadilan Rakyat Wong Chen yang prihatin atas pemilu Kamboja pada 29 Juli mendatang.
Siphan mengatakan, Malaysia adalah negara kecil jadi tidak dapat campur tangan dalam urusan dalam negeri Kamboja.

"Pemerintah Kamboja tidak peduli dengan pandangan Chen. Malaysia bukan Amerika Serikat atau Perancis, hanya sebuah negara kecil," katanya, seperti dilansir Independent pada 23 Juli 2018

Sebelumnya pada Kamis, 19 Juli 2018, Chen mendesak pemerintah Malaysia untuk mengambil sikap yang lebih proaktif terhadap Kamboja serta sikap terhadap pemerintah Myanmar.
"Saya percaya, sebagai pemerintahan baru, adalah tugas kami untuk mereformasi hukum untuk melindungi keadilan dan memperjuangkan demokrasi dan bahkan melangkah lebih jauh dengan mempromosikan pemilihan yang bebas dan adil di kawasan ASEAN," demikian pernyataan Chen sebagaimana dikutip dari Phnom Penh Post.
Menjelang pemilihan umum Kamboja, komunitas internasional menyatakan keprihatinannya atas perkembangan demokrasi negara yang berada di kawasan Asia Tenggara itu.
Meski menuai banyak kritik atas penyelenggaraan pemilu, Cina dan Jepang malah meminjamkan dana ke Komite Pemilihan Nasional Kamboja. Sebaliknya, Amerika Serikat dan Uni Eropa menarik dana tersebut.

Credit  tempo.co

Perang Dunia Ketiga, Harapan Rouhani dan Gertakan Trump

Presiden Iran, Hassan Rouhani. (REUTERS/Alessandro Bianchi)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali meramaikan dunia dengan ancaman perang. Membalas pernyataan Presiden Hassan Rouhani yang mengancam AS dengan perang besar, Trump mengingatkan Rouhani tidak main-main dengan negaranya.

Di hadapan para diplomat Iran Ahad lalu, Rouhani yang mulai gerah atas berbagai retorika anti-Iran yang dilontarkan Trump, menyatakan bahwa "Amerika harus tahu bahwa perdamaian dengan Iran adalah induk dari segala perdamaian, dan perang dengan Iran adalah induk dari segala perang."

Pernyataan Rouhani tersebut dibalas Trump lewat cuitan di akun Twitter resminya dengan huruf besar atau kapital. "Jangan pernah mengancam Amerika Serikat atau Anda akan menanggung konsekuensi seperti yang pernah dialami sejumlah pihak sepanjang sejarah. Kami bukan lagi negara yang menerima kata-kata gila Anda. Waspadalah!"

Namun perang kata-kata Trump mengingatkan orang saat dia berkonfrontasi dengan pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un. Setelah mengancam akan membalas Kim Jong-un dengan 'api dan kemarahan', beberapa bulan kemudian Trump menemuinya di Singapura dalam gelaran perdamaian ala acara realitas di televisi dan menyepakati isu penting yakni 'denuklirisasi Semenanjung Korea'.

Dengan Teheran, tampaknya tak bakal sama.

Pernyataan Rouhani Ahad merujuk sikap anti-Iran yang secara agresif dikumandangkan Trump. Dia mengingatkan Trump bahwa negaranya maasih menguasai perairan di kawasan. Iran bisa memblokir Selat Hormuz di ujung Teluk, rute yang dilewati kapal tanker minyak, jika sanksi AS menyebabkan penjualan Teheran menurun.




"Tuan Trump! Kami adalah orang-orang bermartabat dan penjamin keamanan perairan di wilayah ini sepanjang sejarah. Jangan bermain-main dengan ekor singa, Anda akan menyesalinya," kata Rouhani.

Meski begitu, pernyataan yang disampaikan Rouhani di hadapan para diplomat Iran itu sebenarnya mengulurkan perdamaian, tak hanya bagi Amerika Serikat, tetapi juga musuh bebuyutannya di kawasan, Arab Saudi.

Namun nada 'perdamaian' tampaknya dipadamkan. Tak hanya oleh cuitan keras Trump, tapi juga Duta Besar Arab Saudi di Amerika Serikat, Khalid bin Salman yang memuji cuitan Presiden AS Donald Trump. "Trump menegaskan bahwa kita tidak mendekati Iran dengan kebijakan yang menyenangkan yang pernah gagal menghentikan Nazi Jerman untuk berkuasa. Kita perlu menyatukan strategi untuk mengatasi sikap destabilitasi rezim Iran."


Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo menyamakan pejabat Iran sebagai 'mirip mafia ketimbang sebuah pemerintahan'. Adapun presiden Iran dan menteri luar negerinya, disebut Pompeo sebagai 'orang-orang terdepan di panggung internasional Ayatollah.' Pernyataan yang tampaknya digunakan untuk menarik perhatian warga AS keturunan Iran yang saat itu mendengarkan pidato Pompeo di California.

Meski begitu, perang dunia ketiga tampaknya dipicu cuitan Trump. Tak satu pun pihak, baik Iran maupun Amerika Serikat menginginka konfrontasi.

Pada Senin, pejabat Iran menyatakan ancaman Trump 'pasif'. Meskipun Garda Revolusi Iran menuduh Trump berusaha mengobarkan 'perang psikologis'.


Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders mengklarifikasi bahwa cuitan Trump tidak ditujukan untuk meningkatkan ketegangan kedua negara.

"Hasutan dari siapa pun tidak akan lebih jauh dari Iran," kata dia sambil menambahkan Trump telah menegaskan apa saja yang tidak akan dibiarkan terjadi.

Dilansir The Independent, pakar internasional dari Chatham House, London, Sanam Vakil mengatakan pernyataan keras AS soal Iran lebih ditujukan untuk konsumsi domestik Amerika Serikat. Sedangkan di pihak Iran, menurut Vakil, pola pikir para pejabat Iran yang pragmatis cenderung akan menunggu perubahan pemerintahan di Amerika Serikat.

"Saya tidak ingin mengecilkan komentar, karena eskalasi selalu mungkin dan retorika permusuhan bisa menyebabkan konsekuensi serius, tapi pernyataan tersebut terlontar dalam konteks politik domestik AS," kata Vakil. "Pola pikir politisi pragmatis dan garis keras yang menganggap pemerintahan Trump tidak terduga, mungkin lebih baik menunggu masa jabatannya berakhir dan berharap dia tidak terpilih lagi, ketimbang menyambar umpan apapun."


Credit  cnnindonesia.com

Taiwan Mengaku Bisa Direbut China Jika Tak Didukung AS

Ilustrasi militer Taiwan. (Reuters/Tyrone Siu)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Taiwan Joseph Wu mengatakan negaranya bisa direbut secara paksa oleh China, jika tak mendapatkan dukungan militer dari Amerika Serikat.

Joseph mengatakan kepada CNN, Senin (23/7), bahwa pihaknya merasa hubungan dengan AS makin kuat dalam beberapa tahun terakhir, tapi penting bagi Washington untuk melanjutkan dukungan militer dan diplomatik untuk Taipei.

"Jika China melihat kerentanan Taiwan, tak mendapatkan dukungan AS, maka mereka akan berpikir memulai skenario di mana mereka bisa merebut kendali atas Taiwan," ujarnya.



Meski mempunyai pemerintahan mandiri selama 70 tahun, pihak China daratan terus memandang pulau tersebut sebagai wilayah penting.

Beijing meningkatkan tekanan terhadap Taiwan setelah Partai Demokratis Progresif (DPP) yang turun-temurun mendukung kemerdekaan berkuasa bersama Presiden Tsai Ing-wen pada 2016 lalu.

Angkatan laut China telah melakukan serangkaian latihan militer dengan peluru hidup di Selat Taiwan sejak Rabu hingga Senin. Para pakar di tabloid Global Times, dikutip CNN, mengatakan langkah itu "didesain untuk separatis Taiwan."

Ilustrasi militer Taiwan. (Reuters/Tyrone Siu)

Wu mengatakan latihan itu merupakan bagian dari operasi untuk "mengintimidasi rakyat Taiwan."

"Kami mencoba memanfaatkan secara penuh kerja sama kami dengan negara-negara yang berpikiran sejalan, mencoba membuka kerja sama keamanan dengan AS untuk mencegah China berpikir bisa merebut Taiwan dalam waktu semalam," ujarnya.Taiwan China Militer

Beijing telah lama bermimpi menyatukan kembali Taiwan dengan China daratan. Dalam pidato nasional pada Maret lalu, Presiden Xi Jinping menyebut unifikasi sebagai "aspirasi seluruh warga China," dan menyatakan pihaknya tak akan menyerahkan "sejengkal pun wilayah" ketika ia bertemu dengan Menteri Pertahanan AS James Mattis, Juni.

Namun, Wu mengatakan tindakan China terhadap Taiwan menghambat upaya reunifikasi Taiwan dan membuat publik menentang Beijing.

Ilustrasi militer Taiwan. (REUTERS/Pichi Chuang)

"Mereka berkata ingin merebut hati dan pikiran warga Taiwan tapi yang mereka lakukan ... adalah menciptakan kebencian di antara warga rakyat Taiwan terhadap pemerintah China. Hal itu mendorong Taiwan semakin jauh."

Di bawah pemerintahan Trump, semula sempat muncul pertanyan soal apakah Taiwan akan digunakan sebagai pion antara Washington dan Beijing, melihat ketertarikan China merebut kembali pulau tersebut.

Namun, lebih dari satu tahun kemudian, Wu mengatakan pihaknya senang dengan hubungan Taiwan-AS yang semakin baik di bawah Trump.

"Presiden Trump mempertahankan hubungan yang sangat baik dengan Taiwan ... mereka mengatakan kepada kami bahwa mereka meyakini Taiwan tidak bisa ditukar, dan demokrasi tidak bisa ditukar," kata Wu.

Ketika ditanya apakah Presiden Tsai akan mendorong kemerdekaan Taiwan, Wu mengatakan pemimpin partai DPP itu bertekad mempertahankan "status quo" dengan tetangga besarnya.

"Kami ingin mempertahankan kedamaian dan stabilitas di Selat Taiwan ... dengan sendirinya, Taiwan berada di luar China, Taiwan berada dengan sendirinya, jadi tak perlu melampaui hal itu untuk saat ini."






Credit  cnnindonesia.com

Citra Satelit: Situs Peluncur Roket Korut Mulai Dibongkar

Korut mulai membongkar situs peluncur roket miliknya. Foto/Ilustrasi/Istimewa

SEOUL - Korea Utara (Korut) memenuhi janji yang dibuatnya kepada Amerika Serikat (AS) pada pertemuan di Singapura medio Juni lalu. Negara Komunis tertutup itu tampaknya mulai membongkar sejumlah bagian dari lokasi peluncuran roket utama di barat laut negara itu.

Laporan kelompok pemantau yang berbasis di AS, North38, menyatakan citra satelit menunjukkan Korut membongkar bagian-bagian dari peluncur roket utama Sohae seperti dikutip dari BBC, Selasa (24/7/2018).



Presiden AS Donald Trump mengatakan pemimpin Korut Kim Jong-un telah bersumpah untuk menghancurkan tempat uji mesin roket milik Pyongyang. Namun ia tidak menyebutkan tempat yang akan dihancurkan.

Pyongyang berpendapat bahwa Sohae adalah situs peluncuran satelit. Namun para pejabat AS menduga bahwa lokasi itu telah digunakan untuk menguji rudal balistik.

Selama pertemuan penting antara Donald Trump dan Kim Jong-un di Singapura bulan lalu, kedua pemimpin itu menandatangani kesepakatan untuk bekerja menuju denuklirisasi menyeluruh Semenanjung Korea.

Namun kesepakatan itu dikritik karena kurangnya rincian tentang kapan atau bagaimana Pyongyang akan menanggalkan senjata nuklirnya.

Sebelumnya pada hari Senin, Presiden Trump mengatakan bahwa ia sangat senang dengan kemajuan dalam hubungan dengan Korut. Ia mengatakan bahwa Pyongyang tidak meluncurkan rudal atau melakukan uji coba nuklir selama sembilan bulan terakhir.

Korut total telah melakukan enam uji coba nuklir, yang terbaru terjadi pada September tahun lalu. 

Credit  sindonews.com

Jepang Alami Suhu Tertinggi Sepanjang Sejarah

Seorang perempuan mengusir panas dengan kipas portable di Tokyo, Senin (23/7). Jepang sedang dilanda panas ekstrem dengan suhu mencapai 41 derajat Celcisu.

Foto: AP Photo/Koji Sasahara

Jepang mencatat suhu udara paling tinggi 41 derajat Celcius.

CB, SAITAMA -- Jepang mencatat suhu udara paling tinggi 41 derajat Celcius, Senin (23/7). Beberapa pekan terakhir, gelombang panas terus menyerang sejumlah wilayah di negara tersebut.

Di Kumagaya, Saitama pada pukul 14.16 waktu setempat suhu udara mencapai 41,1 derajat Celcius. Suhu ini memecahkan rekor terpanas yang pernah terjadi, yakni 41 derajat celcius pada Agustus 2013. Berdasarkan Badan Meteorologi Jepang, Tokyo juga mengalami suhu udara terpanas, 40,8 derajat celcius.

Gelombang panas yang telah berlangsung selama beberapa pekan ini telah menelan puluhan jiwa di seluruh Jepang. Sebelumnya, bencana banjir bandang juga sempat menyerang Jepang pada awal bulan ini.

Cuaca yang panas ini telah menyebabkan kematian lebih dar 40 orang dan puluhan ribu lainnya dirawat di rumah sakit. Pada Sabtu (21/7) saja, setidaknya 11 orang tewas diduga akibat heat stroke atau sengatan panas.

"Selama Senin berlangsung, setidaknya tiga orang, semuanya lansia, meninggal di sekitar Tokyo," kata pemerintah lokal, dikutip Asia Nikkei, Senin (23/7).

Departemen Pemadam Kebakaran Tokyo mengirimkan ambulans setidaknya 3.125 kali pada Ahad (22/7). Pada Senin, lebih dari 300 orang dibawa ke rumah sakit diduga terkena sengatan panas.

Terkait hal ini, masyarakat Jepang diimbau menambah konsumsi air mereka. Masyarakat juga diminta waspada terhadap kemungkinan sengatan panas.

Credit  republika.co.id

Kamboja Selidiki Seruan Boikot Pemilu

PM Kamboja Hun Sen diprediksi menang telak pada Pemilu akhir pekan ini. (ANTARA Foto/AACC2015/Subekti)

Jakarta, CB -- Komisi Pemilihan Umum Kamboja menyatakan akan menyelidiki laporan terhadap sekitar 30 mantan anggota kelompok partai oposisi yang menyerukan warga memboikot pemilu Minggu (29/7).

Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) dibubarkan tahun lalu setelah Perdana Menteri Hun Sen, berniat kembali mencalonkan diri. Parpolnya, Partai Rakyat Kamboja (CPP), menang tipis pada pemilu 2013 lalu.

Dipimpin oleh tokoh-tokoh partai oposisi yang diasingkan, kampanye boykot dinamakan Jari Bersih, merujuk kepada tinta yang digunakan pemilih untuk menandai jari mereka.



Pihak berwenang setempat mengumumkan bahwa pemboikotan pemilu akan dianggap sebagai pelanggaran hukum, tetapi kelompok advokasi HAM menganggap aksi boikot sah.

Ven Porn, ketua panitia penyelenggaraan pemilu di daerah provinsi Battambang, berkata bahwa seorang anggota CPP resmi mengajukan keluhan terhadap para mantan anggota CNRP.

"Kami akan menyelidiki," kata Ven Porn kepada Reuters hari Senin (23/7).

Tanpa pesaing utama, Hun Sen, yang sudah berkuasa selama 33 tahun diprediksi menang telak pada Minggu.

Pemimpin partai CNRP, Kem Sokha, dipenjara mulai September karena menjadi tersangka dalam kasus pengkhiataan yang dianggap hanya jebakan. Dia sekarang ditahan di dekat perbatasan antara Kamboja dan Vietnam.

Juru bicara partai CPP, Sok Eysan, mengatakan bahwa anggota oposisi yang memboikot diharuskan membayar denda senilai US$5.000.

"Ini adalah jebakan untuk mencegah rakyat untuk memilih dan peraturan ini melanggar konstitusi," kata Sok Esyan.

Chea Chiv, mantan pemimpin CNRP di Battambang, termasuk salah satu tokoh dilaporkan. Dia mengatakan bahwa aksi memboikot bukan sesuatu hal yang ilegal.

"Saya tidak akan memilih jika tidak ada partai yang saya sukai dan kebebasan berbicara ini sudah dijamin konstitusi," kata Chea Chiv kepada Reuters.

Phil Robertson, Wakil Direktur HAM divisi Asia, menyatakan kekhawatirannya terhadap kasus ini.

"Pada saat orang memilih, mereka harus menandai jarinya dengan tinta India agar otoritas setempat bisa menentukan siapa memiliki jari yang bertinta dan yang bersih," Robertson berkata kepada Reuters.

"Para orang yang telah memboikot bisa terintimidasi dan mengalami beberapa pertanyaan yang kasar."





Credit  cnnindonesia.com

Malaysia Ingin ASEAN Ajak Myanmar Dialog soal Krisis Rohingya

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengatakan ASEAN mestinya bisa mendorong dialog dengan Myanmar terkait krisis Rohingya. (CNN Indonesia/Riva Dessthania Suastha)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah mengeaskan ASEAN harus bisa mendorong Myanmar berdialog demi menyelesaikan krisis kemanusiaan yang menargetkan etnis minoritas Rohingya.

Saifuddin mengatakan negara Asia Tenggara harus mampu mencari pendekatan baru yang jauh lebih proaktif untuk meyakinkan Myanmar menangani konflik di negara bagian Rakhine, tempat kekerasan terhadap Rohingya berpusat, secara inklusif.

"Saya rasa ini bukan hanya tugas Malaysia, tapi Indonesia, dan seluruh negara anggota ASEAN lainnya untuk terus mengajak Myanmar berdiskusi soal isu Rohingya melalui cara yang lebih proaktif," kata Saifuddin di saat berbicara dalam diskusi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta, Senin (23/7).

"ASEAN harus bisa menyelesaikan masalah Rohingya meski negara anggota menganut prinsip non-intervensi antara sesama karena ada cara lain, yakni melalui pendekatan konstruktif. Kita harus sama-sama mencari jalan untuk merangkul Myanmar dalam isu ini," tambahnya.



Sejak krisis kemanusiaan kembali memburuk di Rakhine pada Agustus 2017 lalu, Myanmar terus menjadi sorotan karena dianggap gagal melindungi etnis Rohingya dari dugaan persekusi militer.

Sementara itu, ASEAN juga banyak dikritik karena dianggap tidak bisa melakukan apa-apa demi menekan Myanmar menghentikan diskriminasi hingga kekerasan yang menargetkan Rohingya.

Dalam diskusi bertemakan Politik Luar Negeri di Era Pemerintahan Baru Malaysia itu, Saifuddin menegaskan bahwa Kuala Lumpur-di bawah komando baru Perdana Menteri Mahathir Mohamad-berkomitmen untuk lebih aktif lagi menangani isu hak asasi manusia baik dalam negeri maupun di kawasan, termasuk isu Rohingya.

Menurutnya, komunitas internasional tidak perlu terpaku pada perjanjian atau konvensi internasional untuk membantu menyelesaikan krisis Rohingya. Ia menegaskan persekusi yang selama ini menargetkan Rohingya merupakan salah satu masalah yang harus dilihat dari perspektif kemanusiaan.

"Bagi Malaysia, kami pastinya tidak membutuhkan konvensi internasional atau terlibat dalam perjanjian apapun untuk membantu mengatasi masalah Rohingya jika melihatnya dari sisi kemanusiaan," kata Saifuddin. "Mungkin kami tetap membutuhkan waktu dan proses terntentu untuk menerima para Rohingya sebagai pengungsi di Malaysia karena ini perlu persetujuan parlemen dan warga juga. Namun, tetap kami bisa mencari cara lain untuk membantu pengungsi Rohingya yang datang ke negara kami."

Lebih lanjut, Saifuddin menegaskan hal terpenting yang perlu dilakukan ASEAN dalam mengatasi krisis Rohingya adalah kesadaran dari masing-masing negara anggota bahwa tragedi ini menyangkut sisi kemanusiaan dan penegakkan HAM.

"Kabar baiknya adalah masyarakat ASEAN berangsur-angsur menyadari pentingnya penegakkan HAM di kawasan. Ini menjadi nilai tambah yang bisa mempermudah organisasi regional ini untuk terus menangani masalah HAM di kawasan, termasuk isu Rohingya," ujarnya.





Credit  cnnindonesia.com

Indonesia-Malaysia percepat penyelesaian masalah perbatasan

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi (kanan) berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah (kiri) di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (23/7/2018). Dalam pertemuan tersebut Menlu RI dan Menlu Malaysia menyepakati untuk mempercepat negosiasi perbatasan darat dan maritim kedua negara. (ANTARA /Galih Pradipta)

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia dan Malaysia berkomitmen mempercepat dan mengintensifkan upaya penyelesaian berbagai masalah perbatasan antara kedua negara.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi dan Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan komitmen itu saat melakukan pertemuan bilateral di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Senin.

"Isu penyelesaian batas negara selalu menjadi prioritas kedua negara, maka negosiasinya harus terus diintensifkan agar satu per satu masalah perbatasan dapat diselesaikan," kata Retno.

Dia mengemukakan bahwa Presiden Joko Widodo pun telah menekankan pentingnya penyelesaian segera masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pemerintah Malaysia pun menyampaikan komitmen serupa.

"Kami sepakat untuk mencoba menyelesaikan satu per satu dan bertahap. Kami berupaya tidak menunggu semua masalah menumpuk untuk menunggu diselesaikan," kata Saifuddin Abdullah.

Dalam pertemuan bilateral, menteri luar negeri kedua negara sepakat memulai pembahasan masalah perbatasan kedua negara di tataran teknis.

"Kami sepakat memberikan mandat penuh kepada tim teknis negosiasi isu perbatasan untuk mengintensifikasi prosesnya," kata Retno.

"Saya pikir ini suatu pendekatan baru. Para pemangku kepentingan duduk berbincang membahas hal-hal yang dapat segera diselesaikan agar tidak banyak masalah perbatasan yang tertunda," kata Saifuddin.

Selanjutnya tim teknis untuk perundingan perbatasan dari kedua negara akan memberikan laporan kepada menteri masing-masing mengenai masalah-masalah perbatasan yang akan diprioritaskan penyelesaiannya.

"Kita akan memilah, mana yang akan diselesaikan lebih dulu. Mana yang kita anggap penting, maka akan lebih dulu kita selesaikan. Kalau tidak seperti itu, kita bisa bertentangan terus," kata Saifuddin.

Credit  antaranews.com

Tiga Kapal Perang Canggih dan 49 Rudal Jelajah Kalibr Perkuat AL Rusia

Tiga kapal perang dan 49 rudal jelajah Kalibr akan memperkuat armada angkatan laut Rusia. Foto/Istimewa

MOSKOW - Tiga buah kapal perang canggih dan 49 rudal jelajah Kalibr termasuk perangkat keras yang ditambahkan ke Angkatan Laut (AS) Rusia dalam enam bulan pertama tahun ini. Hal itu diungkapkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

"Akuisisi angkatan laut baru termasuk tiga kapal tempur yang baru dibangun, dua kapal pendukung, dan satu kapal perang yang telah mengalami perbaikan, serta sistem pertahanan rudal pesisir Bastion," kata Deputi Menteri Pertahanan Alexey Krivoruchko.

"Sebanyak 49 rudal jelajah taktis Kalibr dan empat rudal anti-kapal juga mulai beroperasi pada 2018," tambahnya seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (24/7/2018).

Rudal Kalibr dapat menghantam kapal, kapal selam dan fasilitas pantai. Rudal tersebut mempunyai kecepatan subsonik, dengan beberapa versinya mampu melakukan sprint supersonik di fase akhir serangan, memberikan sistem pertahanan target lebih sedikit waktu untuk bereaksi.

Salah satu kapal baru, kapal pengintai sedang, Ivan Khurs, saat ini sedang berlabuh di sebuah pangkalan di Kronshtadt di Pulau Kotlin di Teluk Finlandia. Kapal tersebut tengah dipersiapkan untuk parade utama Hari Angkatan Laut.

"Kapal ini sepenuhnya siap untuk menyelesaikan misi yang ditugaskan, termasuk menyediakan komunikasi dan komando armada dan kontrol, melakukan pengintaian radio-teknis, dan melakukan peperangan elektronik," ujar Kapten Grigory Chernetsky, komandan Brigade ke-13 Armada Baltik Pangkalan angkatan laut Leningrad.

Sementara kapal korvet rudal Vyshny Volochyok ditugaskan ke Armada Laut Hitam, yang bermarkas di kota Crimea Sevastopol.

"Kapal perang ini dilengkapi dengan sistem serangan modern, rudal, pertahanan udara dan artileri, dan telah berhasil melewati semua jenis percobaan di Laut Hitam," kata Kapten Igor Vorobyov, komandan Brigade ke-41 dari Kapal Rudal Hitam Angkatan Laut Crimea Sea Fleet.

Angkatan Laut Rusia juga diperkirakan akan menerima lead frigate 'Admiral Gorshkov' pada saat parade utama Hari Angkatan Laut pada 29 Juli. Berbekal rudal jelajah Kalibr dan Oniks, Proyek 22350 kapal perang mempunyai 4.500 ton dan dapat mencapai kecepatan 29 knot (sekitar 58kph). Rusia mengharapkan dapat menempatkan enam frigat jenis ini ke dinas militer pada 2025.

Pawai Hari Angkatan Laut secara tradisional diadakan di St. Petersburg pada hari Minggu terakhir bulan Juli. Kapal perang dan kapal dari Armada Laut Baltik, Pasifik, Laut Utara dan Hitam akan mengambil bagian dalam pertunjukan tahun ini. 

Credit  sindonews.com

Irak: Kami Bisa Beli S-400 Rusia jika Perlu

Sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia. Foto/REUTERS

MOSKOW - Pemerintah Irak mengaku bisa membeli sistem rudal pertahanan udara S-400 Rusia jika memang Baghdad membutuhkan. Namun, untuk saat ini belum ada keputusan akhir apakah Baghdad membutuhkan senjata pertahanan itu atau tidak.

"Kami mengatakan kami bisa membeli sistem S-400, jika perlu. Tapi belum ada keputusan akhir yang diambil sejauh ini. Belum ada pembicaraan resmi dengan pihak Rusia," kata  Duta Besar Irak untuk Rusia Haidar Mansour Hadi dalam sebuah wawancara dengan TASS, yang dilansir Senin (23/7/2018).

Ketika Menteri Luar Negeri Irak Ibrahim al-Jaafari melakukan kunjungan ke Moskow pada Februari 2018, dia mengatakan bahwa negaranya ingin membeli sistem rudal anti-pesawat tersebut.

S-400 Triumph Rusia, yang oleh NATO dinamai SA-21 Growler, adalah sistem rudal anti-pesawat jarak jauh terbaru yang mulai digunakan pada tahun 2007. Sistem ini dirancang untuk menghancurkan pesawat dan rudal balistik, termasuk rudal jarak menengah.

Sistem itu dapat menghantam target aerodinamis pada kisaran hingga 400 kilometer (249 mil) dan target balistik taktis yang terbang dengan kecepatan 4,8 km/detik pada jarak hingga 60 kilometer (37 mil). Target tersebut termasuk rudal jelajah, pesawat taktis dan strategis dan hulu ledak rudal balistik.

Radar sistem S-400 mampu mendeteksi target di udara pada jarak hingga 600 kilometer (373 mil). Pada saat ini, senjata pertahanan andalan Moskow itu dioperasikan di Suriah untuk melindungi aset-aset militernya di Khmeimim dan Tartus.

Negara Timur Tengah yang memutuskan untuk membeli sitem rudal tersebut baru Turki. Itu pun mendapat tekanan hebat dari Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya di NATO. Arab Saudi dan Qatar juga pernah menyatakan minatnya untuk membeli sistem tersebut.

Mansour Hadi menambahkan, bahwa delegasi resmi Rusia yang terdiri dari pejabat kementerian pertahanan, industri dan perdagangan Rusia akan berkunjung ke Baghdad minggu depan.

Menurut diplomat Irak, pembicaraan akan fokus pada masalah kerja sama militer dan energi. 

Credit  sindonews.com

Rusia Uji Drone Mirip RQ-170 CIA, Ingin Dijadikan Jet Tempur Generasi Ke-6

Pesawat nirawak Okhotnik Rusia yang ingin diubah jadi jet tempur generasi keenam. Foto/paralay.iboards.ru

MOSKOW - Rusia sedang menguji coba pesawat nirawak terbarunya yang mirip drone RQ-170 Sentinel milik CIA Amerika Serikat (AS). Moskow ingin mengubah drone bernama Okhotnik itu menjadi pesawat jet tempur generasi keenam.

Popular Mechanics telah menerbitkan gambar yang diduga pesawat nirawak Okhotnik, yang di-posting di forum penerbangan Rusia, paralay.iboards.ru.

Namun, masih belum jelas apa kemampuan Okhotnik saat ini, dan apa yang akan terjadi jika diubah menjadi pesawat jet tempur generasi keenam. Konsep itu belum sepenuhnya terwujud.

"Okhotnik akan menjadi prototipe jet tempur generasi keenam," kata seorang pejabat industri pertahanan Rusia kepada TASS, kantor berita milik negara Rusia. "Pesawat jet tempur generasi keenam belum terbentuk sepenuhnya, (tapi) fitur utama diketahui."

Drone Okhotnik bermesin tunggal memiliki kecepatan maksimal 621 mph. Menurut laporan Popular Mechanics, pesawat tanpa awak ini akan melakukan penerbangan perdananya pada 2018. Okhotnik secara harfiah bermakna hunter.

"Rusia dapat menggunakan (Okhotnik) sebagai platform untuk mengembangkan teknologi untuk  (pesawat) 'otonom',” kata Michael Kaufman, ilmuwan peneliti di Center for Naval Analyses (CNA) AS, kepada Business Insider, Selasa (24/7/2018).

Tapi Kaufman menambahkan bahwa klaim keberadaan pesawat nirawak Okhotnik agak dipertanyakan karena TASS bersumber dari seorang pejabat industri pertahanan Rusia.

“Setiap kemajuan teknologi dari pengembangan Okhotnik dapat dibawa ke dalam pesawat atau desain pesawat tak berawak yang akan datang,” kata Sim Tack, analis militer utama di Force Analysis dan global fellow di Stratfor, kepada Business Insider, "Dan sumber (TASS) ini mungkin merupakan pendukung rute itu."

"Sejauh yang saya lihat, ini adalah drone besar yang mirip dengan X-47B, dengan muatan yang lumayan besar," kata Kaufman.  Kyle Mizokami dari Popular Mechanics menyamakan Okhotnik dengan drone RQ-170 Sentinel AS yang dioperasikan secara rahasia oleh CIA.

Menurut laporan Popular Mechanics, drone Okhotnik dalam kapasitasnya saat ini memiliki lapisan anti-radar, dan akan menyimpan rudal dan bom presisi berpandu secara internal untuk menghindari deteksi radar.

Kendati demikian, Rusia berambisi untuk membuat pesawat tempur generasi keenam. Baru-baru, Moskow menguji sistem onboard generasi keenam pada jet tempur Su-57 dan bahkan meneliti radar radio-photonic untuk pesawat yang jadi tujuan ambisinya itu. 

Credit  sindonews.com

Borong Teknologi Anti Kapal Selam, Warga Cina Ditangkap Amerika

Type 041 Qing Class, tumpuan Tiongkok di kala konflik laut Cina Selatan. Kapal selam ini mengadopsi bentuk dan teknis dari Kilo Class Rusia. Diawaki oleh 88 orang, dengan persenjataan 2 tabung torpedo berukuran sangat besar 533mm, kecepatan kapal ini mencapai 25Km/perjam. wsj.com

CB, Massachusetts - Seorang warga negara Cina terkena tuntutan hukum di Amerika Serikat karena diduga berkonspirasi dengan entitas dari Tentara Pembebasan Rakyat Cina untuk mengirimkan peralatan anti-kapal selam ke negara komunis itu.

Shuren Qin, yang merupakan penduduk tetap di Massachusetts, AS, diduga mendapat pesanan dari Northwester Polytechnical University, NWPU, yang berbasis di Xi’an, untuk mendapatkan sejumlah peralatan anti-kapal selam dari AS. Otoritas AS menyebut universitas itu sebagai institut riset dari militer Cina.

Jaksa penuntut federal menuntut Shuren Qin, 41 tahun, telah mengirim 78 peralatan hydrophone ke universitas itu pada Juli 2015 – Desember 2017. Hydrophone ini berfungsi untuk mendeteksi atau memonitor suara di bawah air.
“Qin ditangkap pada Kamis pekan lalu dan didakwa pada Selasa pekan ini terkait tuduhan berkonspirasi untuk melanggar undang-undang ekspor AS serta dua tuduhan terkait penipuan visa,” begitu dilansir CNN pada 25 Juni 2018.

Pemerintah Cina membangun armada kapal selam nirawak dengan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence untuk mengimbangi pergerakan pasukan AS di Laut Cina Selatan dan Samudra Pasifik Barat. SCMP
Situs dari NWPU melansir kampus ini terafiliasi dengan kementerian Industri dan Teknologi Informasi Cina. Kampus ini juga mengklaim sebagai satu-satunya lembaga berorientasi riset dan bersifat multidisiplin di Cina untuk mengembangkan teknologi penerbangan, luar angkasa, dan kelautan.

Kementerian Perdagangan AS memasukkan NWPU sebagai salah satu potensi gangguan keamanan nasional pada 2001 karena hubungan dekat dengan PLA.
Pemerintah Cina, seperti dilansir Reuters dan SCMP, sedang mengupgrade berbagai sistem persenjataan darat, laut dan udara terkait konflik Laut Cina Selatan. Baru-baru ini, misalnya, Angkatan Laut Cina meluncurkan dua kapal penghancur terbesar di dunia.
Pemerintah juga membangun pusat uji coba terbesar di dunia untuk kapal nirawak dan kapal selam nirawak, yang berbasis di Kota Zhuhai, Guandong, Cina. Untuk kapal selam nirawak ini, pemerintah melibatkan sejumlah insinyur dan ahli komputer untuk merancang sistem kecerdasan buatan atau artificial intelligence, yang membuat kapal selam bisa bekerja sendiri untuk mencapai target yang diperintahkan.
Kapal selam nirawak ini bekerja dalam sistem persenjataan terintegrasi dengan sistem persenjataan lain seperti di darat, laut, udara dan luar angkasa untuk mengerjakan tugas yang diembannya.
Kapal selam nirawak generasi kedua ini bakal berukuran besar meski tidak sebesar kapal selam berawak. Nantinya, kapal selam nirawak ini bakal membawa berbagai jenis rudal, torpedo dan peralatan pemantauan dan pengintaian canggih untuk mengincar posisi kapal-kapal musuh Cina dan menghancurkannya.

Credit  tempo.co

Malaysia Yakin Hubungan dengan Cina akan Tetap Baik

Mahathir Mohamad

Foto: AP Photo/Andy Wong

Malaysia evaluasi proyek-proyek besar dengan Cina.

CB, JAKARTA -- Malaysia yakin hubungan dengan Cina akan tetap baik. Hal ini menyusul kebijakan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mengkaji ulang sejumlah perjanjian pembangunan prasarana Malaysia dan Cina.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah dalam kuliah umum di Pusat Kajian Strategis dan Internasional (CSIS), Jakarta, Senin (23/7), mengakui bahwa kedua negara sedang menghadapi masalah terkait perjanjian niaga yang ditandatangani pemerintah Malaysia sebelumnya pimpinan Perdana Menteri Najib Razak.

"Tetapi, sikap kami tetap. Kami ingin tetap melanjutkan hubungan baik dengan Cina, bahkan meningkatkannya," kata Saifuddin.

Pemerintah Malaysia mengkaji kembali proyek besar, yang ditandatangani Najib, untuk memotong utang nasional negara tersebut yang diperkirakan mencapai 250 miliar dolar AS. Tiga proyek terbesar yang didukung China, termasuk pembangunan jalur kereta api dan dua pipa gas senilai lebih dari 22 miliar dolar AS ditangguhkan.


Mahathir mengirim utusan khusus, mantan Menteri Keuangan Malaysia Daim Zainuddin, untuk bertemu dengan Perdana Menteri China Li Keqiang dan Menlu China Wang Yi beberapa waktu lalu untuk menyampaikan kebijakan tersebut.

Mahathir pun mengumumkan rencana kunjungannya ke Beijing pada 17 Agustus 2018 untuk secara khas membahas masalah itu, termasuk persyaratan kerja sama, yang dinilai tidak adil atas beberapa proyek besar yang ditandatangani Najib.

Politikus kawakan berusia 92 tahun itu juga menyatakan rencananya menaikkan suku bunga tinggi pada pinjaman Cina yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut.

"Bisa dipastikan akan ada pembahasan lanjutan untuk menangani persoalan itu. Tetapi, China dan Malaysia punya sejarah panjang kerja sama. Kami tidak bisa membiarkan dua sampai empat proyek bermasalah itu memengaruhi hubungan kedua negara itu," demikian Saifuddin.

Credit  republika.co.id

Malaysia Kutuk UU Negara Yahudi Israel

Langkah Israel hanya akan mempersulit dan merusak upaya perdamaian.

CB, KUALA LUMPUR -- Kementerian Luar Negeri Malaysia mengutuk adopsi istilah "negara bangsa Yahudi" dalam Undang-Undang Tanah Yahudi yang disahkan oleh Parlemen Israel pada 19 Juli 2018. Pernyataan Kemenlu Malaysia tersebut disampaikan kepada media nasional dan internasional di Kuala Lumpur, Senin (23/7).

Undang-undang itu menganggap tanah Israel sebagai tanah air historis orang-orang Yahudi dan hak untuk melaksanakan penentuan nasib sendiri nasional di negara Israel adalah unik untuk orang-orang Yahudi. Undang-undang itu juga menyatakan bahasa Ibrani sebagai bahasa resmi dan menurunkan peringkat bahasa Arab hanya menjadi status khusus.

Negara Israel memandang perkembangan permukiman Yahudi sebagai nilai nasional dan akan bertindak mendorong dan mempromosikan pembentukan dan konsolidasi. Malaysia mendesak komunitas internasional mengambil tindakan segera untuk menyerukan kepada Israel agar mencabut undang-undang dan kebijakan rasial dan opresif ini.   

Langkah Israel hanya akan mempersulit dan merusak upaya perdamaian untuk mencapai penyelesaian yang adil dan komprehensif terhadap konflik Palestina. Malaysia tetap teguh dalam dukungannya kepada hak-hak sah rakyat Palestina untuk Negara Palestina yang merdeka dengan realisasi solusi dua negara berdasarkan perbatasan sebelum 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.

Sebelumnya, partai oposisi United Malay National Organization (UMNO) juga menyatakan satu pendirian dengan negara-negara lain dalam mengecam sekeras-kerasnya keputusan Parlemen Israel mengesahkan rancangan undang-undang Tanah Yahudi.

"Undang-Undang tersebut mengesampingkan sama sekali hak rakyat Palestina atas wilayah nenek moyang mereka," ujar Presiden UMNO, Datuk Ahmad Zahid Hamidi.

UMNO meminta seluruh rakyat Malaysia yang mencintai keamanan mengutuk perbuatan tidak pada tempatnya tersebut serta mendesak  Amerika Serikat, Eropa dan Organisasi Kerja Sama Islam, PBB dan badan-badan dunia untuk mendesak Tel Aviv mengkaji semula rancangan undang-undang itu dan menghormati pandangan masyarakat internasional.

"Anggota-anggota parlemen oposisi juga bersama-sama mendesak Wisma Putra (Kemenlu Malaysia) agar meneruskan dasar Pemerintah Malaysia yang menentang segala bentuk tindakan yang menafikan hak asasi rakyat Palestina untuk terus menuntut hak sah sebagai negara yang berdaulat dan menegakkan pemerintahan sendiri serta menolak tindakan yang melanggar hak asasi manusia," katanya.

Credit  republika.co.id

Iran Balas Ancaman Trump

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (Reuters/Greg Baker)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif membalas cuitan ancaman yang dilontarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada Preseiden Iran melalui Twitter.

Dalam cuitannya, Zarif menulis: "TAK TERKESAN... (Negara) kami sudah ada selama ribuan tahun dan melihat jatuhnya kekaisaran, termasuk (kesultanan) kami sendiri, yang sudah berlangsung lebih lama dari umur beberapa negara. WASPADALAH!"

Cuitan Zarif dibuat menanggapi cuitan Presiden AS Donald Trump yang sebelumnya memperingatkan agar Iran tak mencoba bermain-main dengan Amerika Serikat jika tak ingin merasakan akibat buruk akibat hal tersebut.




Sebelumnya Trump melempar cuitan yang ditujukan khusus kepada Presiden Iran Hassan Rouhani. Seluruh cuitannya itu ditulis dalam huruf kapital.

"Untuk Presiden Iran Rouhani: JANGAN PERNAH LAGI MENGANCAM AMERIKA SERIKAT ATAU ANDA AKAN MENANGGUN G KONSEKUENSI SEPERTI BEBERAPA (NEGARA LAIN) YANG MENDERITA SEPANJANG SEJARAH. KAMI BUKAN LAGI NEGARA YANG AKAN BERDIAM DIRI ATAS PERKATAAN GILA MENGENAI KEKERASAN DAN KEMATIAN. BERHATI-HATILAH!"

Cuitan ini dibuat Trump beberapa jam setelah Rouhani berpidato yang menyatakan bahwa kebijakan keras terhadap Teheran bisa berujung pada induk segala peperangan. Ia juga memperingatkan AS agar tidak bermain-main dengan ekor singa.

Perseteruan AS dan Iran ini berpangkal pada persoalan Iran yang dituding diam-diam terus mengembangkan senjata nuklir. Padahal, sebelumnya sudah ada kesepakatan nuklir untuk mencegah negara Timur Tengah itu mengembangkan nuklir.

Akibatnya, AS keluar dari kesepakatan tersebut dan kembali menjatuhkan sanksi ekonomi bagi Iran. Menyusul keputusan AS itu, Iran menyatakan siap memulai kembali program nuklir pada "skala industri", Mei lalu, meski Rouhani masih mengupayakan kembali dibangunnya kesepakatan nuklir tersebut dengan negara-negara Eropa lainnya.



Credit  cnnindonesia.com

Trump ke Iran: Jangan Ancam AS atau Tanggung Akibatnya

Presiden Donald Trump memperingatkan Presiden Iran Hassan Rouhani agar tak mengancam Amerika serikat jika tak mau menanggung akibatnya. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump memperingatkan Presiden Iran Hassan Rouhani agar tak mengancam Amerika serikat jika tak mau menanggung akibatnya.

Hal itu diungkapkan beberapa jam setelah Rouhani mengatakan kepada Trump bahwa kebijakan keras terhadap Teheran bisa berujung pada "induk segala peperangan."

Melalui Twitter, Trump mengatakan "jangan pernah sekalipun mengancam Amerika Serikat atau Anda akan merasakan konsekuensi seperti yang sudah dialami sejumlah pihak sepanjang sejarah."



Kicauan itu ditulis seluruhnya dengan huruf besar.

"Kami bukan lagi negara yang akan menerima kata-kata gila Anda soal kekerasan dan kematian. Waspadalah!" kata Trump.

Pernyataan Trump juga menyusul Menteri Luar Negeri Mike Pompeo yang mengatakan AS "tidak takut menjatuhkan" pejabat Iran, bahkan pada level tertinggi pemerintahan, dengan sanksi.

"Kami tidak takut mengatasi rezim Iran meskipun pada tingkatan tertinggi pemerintahan," kata Pompeo dalam pidatonya di California.

Pernyataan itu mengacu pada sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Kepala Pengadilan Iran, Sadeq Larijani, pada Januari lalu.
Semua ini mengikuti "strategi baru" AS mendesak Iran untuk lebih patuh terhadap serangkaian sanksi yang telah dijatuhkan, terutama setelah Washington menarik diri dari perjanjian nuklir Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA).

Dalam kesempatan itu, Pompeo juga mengatakan Gedung Putih ingin seluruh negara mengurangi, bahkan menghentikan impor minyak dari Iran mulai 4 November mendatang. Seruan ini dilakukan sebagai bentuk peningkatan tekanan ekonomi terhadap Teheran.

"Masih ada banyak [sanksi] yang akan datang lagi," tutur Pompeo seperti dikutip AFP

Pompeo bahkan disebut akan mendorong diaspora Iran di seluruh dunia untuk "mendukung" protes anti-pemerintah. Langkah ini semakin memperjelas keinginan Presiden Donald Trump akan perubahan rezim di negara Timur Tengah itu.




Credit  cnnindonesia.com

Iran Klaim 'Ibu dari Semua Perang', AS Tak Takut

Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Michael Mike Pompeo. Foto/REUTERS

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Michael "Mike" Pompeo mengatakan bahwa Washington takut untuk menangani rezim Teheran. Komentar Menlu Pompeo ini muncul setelah Presiden Iran Hassan Rouhani memperingatkan Washington bahwa Teheran adalah "ibu dari semua perang".

"Kami tidak takut untuk menangani rezim (Iran) pada level tertinggi," kata Pompeo di Reagan Foundation, dikutip AFP, Senin (23/7/2018). Dia ingin semua negara mengurangi impor minyak Iran hingga mendekati level nol.

"Iran dijalankan oleh sesuatu yang menyerupai mafia yang lebih dari sekadar pemerintah," ujar Pompeo, yang juga dikutip Reuters.

Diplomat top Amerika ini menyerukan rakyat Iran untuk menentukan arah negaranya. Sedangkan Washington akan mendukung suara orang-orang Iran yang sudah lama diabaikan rezim Teheran.

Menurut Pompeo, pemerintah AS sudah meluncurkan saluran berbahasa Farsi atau Persia di Televisi, radio, digital dan format media sosial."Untuk menjangkau orang Iran di Iran dan di seluruh dunia," katanya.

Pekan lalu, The Financial Times melaporkan bahwa Washington menolak untuk membebaskan perusahaan-perusahaan Eropa dari sanksi yang terkait dengan kegiatan mereka di Iran. Perwakilan dari Jerman, Prancis, Inggris dan Uni Eropa mengirim permintaan ke AS agar mengecualikan sektor keuangan, energi dan kesehatan dari sanksi terkait Iran yang akan diberlakukan dalam waktu dekat.

Namun, Menlu Pompeo dan Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin menulis dalam surat tanggapan bahwa Washington ingin mengerahkan tekanan keuangan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Teheran, hingga negara itu mencapai perubahan nyata yang dapat dibuktikan dan berkelanjutan dalam kebijakannya.

Sebelumnya, Presiden Iran Hassan Rouhani pada hari Minggu menelepon Presiden AS Donald Trump untuk berhenti bermain dengan api di tengah seruan Washington kepada komunitas internasional agar bergabung dengan sanksi terhadap Republik Islam Iran.

"Musuh-musuh harus memahami dengan baik bahwa perang dengan Iran adalah ibu dari semua perang dan perdamaian dengan Iran adalah ibu dari semua perdamaian. Kami tidak pernah diintimidasi dan akan menanggapi ancaman dengan ancaman," kata Rouhani.

Seperti diketahui, pada bulan Mei, Trump mengumumkan bahwa AS keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015. Kesepakatan nuklir ini diteken Iran bersama enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China) pada 2015. Dalam kesepakatan tersebut, Teheran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo internasional.

Hengkangnya AS dari kesepakatan itu ditindaklanjuti dengan keputusan Trump untuk memberlakukan kembali sanksi terhadap Teheran. Jika resmi berlaku, Iran tidak akan bisa mengekspor minyaknya ke luar negeri karena AS akan menjatuhkan sanksi bagi negara yang mengimpornya. 

Credit  sindonews.com

Sistem Antirudal David's Sling Israel Halau 2 Roket Suriah

Jejak-jejak rudal pencegat dari sistem David's Sling Israel yang menghalau kedua roket Suriah pada Senin (23/7/2018). Foto/Times of Israel

TEL AVIV - Sistem antirudal David's Sling Israel menghalau dua roket yang ditembakkan dari wilayah Suriah, Senin (23/7/2018). Sistem pertahanan itu baru pertama kali digunakan dan memicu alarm yang terdengar nyaring di wilayah utara Israel.

Militer Tel Aviv mengatakan, kedua roket terbang mengarah ke wilayah Israel. Untuk mencegah kemungkinan terburuk, sistem itu menembakkan dua rudal untuk menghalau.

"Alarm yang terdengar di Israel utara adalah hasil dari peluncuran (roket) yang dilakukan sebagai bagian dari pertempuran internal di Suriah," bunyi pernyataan militer Israel.

"Akibatnya, dua interseptor David's Sling ditembakkan terhadap kedua roket, karena ada kekhawatiran keduanya bisa menyerang wilayah Israel. Roket-roket Suriah mendarat di dalam wilayah Suriah. Tidak ada kerusakan, dan tidak ada cedera," lanjut pernyataan militer, dikutip Times of Israel.

Sirene pertama kali terdengar di kota utara Safed dan di wilayah Galilea pada pukul 10.05 pagi. Tiga menit kemudian, alarm tambahan terdengar di lingkungan masyarakat di Dataran Tinggi Golan, termasuk kota Katzrin.

Menurut militer, sirene kembali menyala di seluruh wilayah Galilea dan Golan sekitar pukul 10.20 pagi.

Selain mendengar ledakan, penduduk Israel utara juga mengaku melihat jejak yang ditinggalkan oleh rudal anti-pesawat Israel tersebut.

Sistem pertahanan David's Sling sejatinya resmi beroperasi sejak tahun lalu. Namun, benar-benar digunakan untuk pertama kalinya pada hari ini.

David's Sling membentuk lapis tengah jaringan pertahanan anti-rudal Israel yang berlapis-lapis Israel.

Lapisan terendah adalah sistem Iron Dome, yang mampu mencegat roket jarak pendek, kendaraan udara tak berawak kecil dan mortir seperti yang ditembakkan ke Israel dari Jalur Gaza atau dari Libanon selatan. Di bagian atasnya adalah sistem Arrow 2 dan Arrow 3, yang dimaksudkan untuk menghalau rudal balistik jarak jauh.

David's Sling bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara sistem-sistem anti-rudal yang sudah. Senjata pertahanan ini diklaim efektif untuk melawan rudal Fateh 110 Iran yang setara dengan rudal M600 Suriah.

Kedua jenis rudal itu, menurut militer Israel, terlihat digunakan dalam perang sipil Suriah dan diketahui berada di gudang senjata kelompok Hizbullah. 

Credit  sindonews.com

Mufti Yerusalem Kecam Serbuan Pemukim Israel Terhadap Kompleks Masjid Al-Aqsa

Grand Mufti Yerusalem, Sheikh Mohamed Hussein mengecam serbuan ribuan pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur. Foto/Istimewa

YERUSALEM - Grand Mufti Yerusalem, Sheikh Mohamed Hussein mengecam serbuan ribuan pemukim Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsha di Yerusalem Timur untuk memperingati penghancuran kuil-kuil Yahudi.

Sheikh Mohamed Hussein mengatakan dalam sebuah pernyataan, bahwa penyerbuan oleh para pemukim Israel tidak akan mengubah pola Arab-Islam di Yerusalem, khususnya di Yerusalem Timur.

"Meski demikian, jika hal ini terus berlanjut, maka upaya itu akan menyeret daerah itu ke dalam perang agama," kata Sheikh Mohamed Hussein, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (23/7).

Dia kemudian mengatakan, warga Palestina sangat berhati-hati dalam menghadapi upaya, yang menurutnya memiliki niat untuk memicu insiden baru. "Tapi orang-orang kami membela Al-Aqsa dan akan terus mempertahankan itu," ucapnya.

Sumber-sumber Palestina sebelumnya mengatakan, sekitar 1.023 pemukim memasuki kompleks suci itu pada hari Minggu. Mereka di bawah perlindungan polisi Israel secara ketat.

Kompleks Al-Aqsa, yang mencakup Dome of the Rock dan Masjid Al-Aqsha, merupakan situs suci bagi umat Islam dan Yahudi.

Yehuda Glick, anggota Knesset dari kubu sayap kanan yang berkampanye untuk akses Yahudi ke Masjid Al-Aqsa, juga terlihat di kompleks suci tersebut.

Firas al-Dibis, seorang pejabat Otoritas Wakaf Keagamaan di Yerusalem yang dikelola Yordania, mengatakan bahwa polisi Israel menyerbu kompleks suci sebelum massa pemukim tiba.

Menurut Al-Dibis, pasukan Israel menolak akses untuk Najeh Bakirat, seorang sarjana di Otoritas Wakaf. Pasukan Israel mengizinkan jamaah Muslim berada dalam Masjid Al-Aqsa setelah merebut ID (tanda pengenal) mereka. 

Credit  sindonews.com

Soal Evakuasi White Helmets, Yordania 'Lapor' ke Rusia

Kemlu Rusia menuturkan, dalam pembicaraan itu, Lavrov telah diberitahu oleh Safadi mengenai evakuasi kelompok White Helmets, dari Suriah ke Yordania. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dilaporkan telah melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi untuk membahas perkembangan situasi di Suriah.

Kementerian Luar Negeri Rusia menuturkan, dalam pembicaraan yang berlangsung semalam itu, Lavrov telah diberitahu oleh Safadi mengenai evakuasi kelompok "White Helmets", beserta keluarganya dari Suriah ke Yordania.

"Safadi, khususnya melaporkan kedatangan 'The White Helmets' ke Yordania, yang kemudian akan "dikirim" ke beberapa negara barat setelah kunjungan singkat," kata Kemlu Rusia dalam sebuah pernyataan.

"Lavrov, dalam pembicaraan itu, menekankan pentingnya repatriasi pengungsi Suriah. Pembicaraan ini adalah insiaitif dari Yordania," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (23/7).

Sementara itu, Safadi melalui akun TWitterya mengkonfirmasi pembicaraan Lavrov mengenai Suriah. Dalam kicauannya Safadi mengatakan, Yordania dan Rusia sepakat untuk bekerjasama untuk mencari solusi damai di Suriah.

"Membahas situasi Suriah dengan Lavorv, Kami akan menjaga koordinasi yang kuat untuk menemukan solusi damai untuk krisis yang akan menjaga integritas Suriah dan diterima rakyatnya. Kami juga mendiskuskan situasi di selatan Suriah dan ide Rusia untuk repatriasi pengungsi," kicau Safadi. 

Credit  sindonews.com

Yaman kini terancam kelaparan

Sejumlah wanita duduk di sebelah bantuan makanan dari Komite Internasional Palang Merah bagi pengungsi internal di kota pelabuhan Hodeidah, Laut Merah, Yaman, Sabtu (21/7/2018). (REUTERS/Abduljabbar Zeyad)

Beirut (CB) - Ancaman bencana kelaparan di Yaman naik 25 persen sebagai akibat dari kekurangan pangan yang parah tahun ini serta pertempuran di kota pelabuhan utama Hudaidah, kata sejumlah organisasi kemanusiaan pada Senin.

Hudaidah selama ini menjadi titik masuk penyaluran bantuan internasional bagi jutaan warga.

Ratusan orang terpaksa mengungsi akibat konflik dan banyak di antara mereka tidak bisa makan dengan teratur dan mengemis di jalanan. Sekitar 8,4 juta warga Yaman diperkirakan sudah nyaris kelaparan.

"Kami menilai negara ini telah berada di ujung tanduk dalam hal bencana kelaparan. Bencana ini bisa melanda mereka kapan saja," kata Suze van Meegen, juru bicara organisasi Norwegian Refugee Council kepada Reuters melalui sambungan telepon dari kota Sanaa.

"Kami menyaksikan kondisi memprihatinkan yang memburuk. Semakin banyak orang yang mengemis di jalanan," kata dia.

Program Pangan Dunia PBB (WFP) mengatakan bahwa empat dari 10 anak (atau sebanyak 40 persen) anak di bawah umur lima tahun kini menderita kekurangan gizi akut. Mereka juga memperkirakan jumlah pengungsi telah naik menjadi 200.000 orang sejak pertempuran di Hodeida dimulai.

"Pencegahan bencana kelaparan di Yaman akan bergantung pada kemampuan WFP dan badan kemanusiaan lain untuk mendistribusikan bantuan kepada mereka yang sangat membutuhkan," kata Stephen Anderson, direktur WFP untuk Yaman.

Pada tahun lalu, PBB sempat menyatakan bahwa sejumlah wilayah di Yaman telah dilanda bencana yang mirip dengan kelaparan. Tetapi tidak semua daerah memenuhi kualifikasi bencana tersebut.

Untuk dinyatakan sebagai negara yang mengalami kelaparan, prosentasi penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri harus mencapai lebih dari 20 persen. Syarat kedua, ada sekitar 30 persen anak di bawah umur lima tahun yang menderita kekurangan gizi akut. Sementara yang terakhir, angka kematian setidaknya naik dua kali lipat.

Pertempuran di Hudaidah dimulai saat pasukan pimpinan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab mulai melancarkan operasi militer di kota pelabuhan itu. Hudaidah kini menjadi ajang pertempuran terbesar dalam konflik yang telah menewaskan lebih dari 10.000 orang.

Perang di Yaman telah menyebabkan salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia. Sekitar 22 juta penduduk di negara itu kini bergantung pada bantuan asing.

Van Meegan mengatakan bahwa situasi di pusat kota Hudaidah kini mulai tenang. Namun, pertempuran sengit di kawasan selatan di kota itu telah menyebabkan banyak warga sipil tewas dan memaksa warga meninggalkan rumahnya.

Perang antara koalisi pasukan internasional pimpinan Arab Saudi melawan kelompok bersenjata Houthi -- yang mendapat dukungan dari Iran -- sebelumnya sempat menyebabkan pelabuhan tertutup.

Padahal, pelabuhan di Hudaidah adalah pintu masuk bagi bantuan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Pada Juni lalu, WFP berhasil mendatangkan tiga kapal berisi makanan bagi enam juta orang selama satu bulan. Anderson mengatakan bahwa kemungkinan pelabuhan Hudaidah kembali tertutup adalah "kekhawatiran utama"nya.

Credit  antaranews.com

Suriah sebut pengungsian para "white helmet" sebagai aksi kriminal

Ledakan terlihat di Quneitra, sisi Suriah pada perbatasan Suriah-Israel dilihat dari wilayah pendudukan Israel, Golan Heights, Israel, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

Beirut (CB) - Pemerintah Suriah pada Senin mengecam evakuasi terhadap ratusan relawan organisasi White Helmet beserta keluarga mereka, dengan menyebutnya sebagai "aksi kejahatan" "Israel dan para bonekanya".

Para relawan dan keluarga White Helmet -- yang selama ini dikenal membantu korban perang di Suriah -- mengungsi dari Suriah menuju wilayah Dataran Tinggi Golan lalu meneruskan perjalanan sampai ke Jordania pada akhir pekan lalu.

Mereka mengungsi dari operasi militer pemerintah Suriah dan Rusia yang tengah berupaya membebaskan kawasan barat daya dari tangan gerilyawan.

Israel mengaku telah membantu evakuasi terhadap White Helmet atas permintaan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan sejumlah pemimpin negara lainnya. Selain itu, ada kekhawatiran terkait keselamatan para relawan.

Pemerintah Suriah selama ini menuding White Helmet, yang juga dikenal sebagai Syria Civil Defence, sebagai organisasi teroris yang menjadi boneka negara-negara Barat. Presiden Bashar al Assad bahkan mengatakan bahwa White Helment adalah bagian dari kelompok bersenjata Al Qaida di Suriah.

White Helmet adalah organisasi yang dibentuk untuk memberi bantuan penyelamatan di wilayah-wilayah gerilyawan. Para relawan lembaga ini sering menyelamatkan orang yang terjebak di bawah timbunan bangunan yang runtuh akibat pengeboman pesawat pemerintah.

Kantor berita Suriah SANA, mengutip seorang pejabat kementerian luar negeri, mengatakan bahwa evakuasi itu "menunjukkan wajah sebenarnya dari organisasi yang dikenal sebagai White Helmet", yang mereka sebut sebagai ancaman terhadap stabilitas dan keamanan karena merupakan bagian dari terorisme.

White Helmet sendiri mengatakan bahwa relawan mereka sering kali menjadi sasaran serangan pemerintah Suriah dan sekutunya selama masa perang yang sudah berlangsung selama tujuh tahun.

Dalam pernyataan tertulis pada Senin, White Helmet mengatakan empat relawannya telah tewas dan puluhan lainnya terluka akibat operasi militer di wilayah barat daya Suriah. Empat bangunan milik organisasi dan sejumlah kendaraan hancur akibat pengeboman pasukan pemerintah.

"Sejak terbentuknya organisasi kami, sebanyak 251 relawan telah tewas saat bertugas," kata White Helmet.

Organisasi itu mengatakan bahwa 98 relawan laki-laki dan perempuan, serta 324 anggota keluarga mereka kini telah berada di Jordania setelah melakukan perjalanan melewati Dataran Tinggi Golan.

Sebelumnya, para relawan White Helmet masih bisa mengungsi ke Idlib di utara saat pasukan pemerintah berhasil merebut kawasan timur seperti Aleppo dan Ghouta dari tangan gerilyawan. Saat itu mereka mendapat jaminan akan selamat sampai Idlib.

Namun sekarang di wilayah barat daya Suriah, White Helmet mengatakan bahwa tidak ada jaminan jalur aman bagi relawan kemanusiaan untuk pergi ke wilayah lain di Suriah. Dengan demikian, satu-satunya pilihan adalah evakuasi lintas negara.

"Ini adalah alternatif satu-satunya bagi para relawan kami, yang jika tidak melakukannya akan berisiko kehilangan nyawa di tangan rezim Suriah dan sekutunya, Rusia," kata White Helmet.

Seorang sumber pemerintahan Jordania mengatakan bahwa para relawan akan ditempatkan di sebuah lokasi rahasia, dan akan dikirimkan untuk bermukim di Inggris, Jerman, serta Kanada dalam tiga bulan mendatang.

Sumber yang lain mengatakan jumlah awal relawan yang akan dievakuasi adalah 800 orang. Namun, hanya 422 yang selamat sampai tujuan karena terhambat pos pengamanan pemerintah Suriah dan perluasan kelompok ISIS bersenjata di wilayah yang sama.

Credit  antaranews.com