Kamis, 18 Mei 2017

Moon Jae-in Perintahkan Militer Bersiap Bentrok dengan Korut


Moon Jae-in Perintahkan Militer Bersiap Bentrok dengan Korut Presiden Korsel Moon Jae-In mendesak militer menerapkan


Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-In memperingatkan potensi tinggi konflik militer dengan Korea Utara, menyusul peluncuran uji coba rudal pyongyang terbaru yang kian meningkatkan ketegangan di kawasan.

Moon, yang baru dilantik menjadi presiden pada pekan lalu, menganggap ambisi nuklir dan rudal Korut semakin "maju dengan cepat."

"Saya tidak akan mentoleransi provokasi dan ancaman nuklir Korut," ucap Moon saat mengunjungi Kementerian Pertahanan, Rabu (17/5).

"Kami hidup di tengah keadaan dengan potensi tinggi bentrokan militer," katanya menambahkan.

Dalam lawatannya itu, Moon juga memerintahkan kemenhan mengadopsi pertahanan ketat yang dia sebut "postur pertahanan kedap air," mempersiapkan diri jika bentrokan militer sewaktu-waktu terjadi.

Politikus liberal itu memenangkan pemilu Korsel pada 9 Mei dengan perolehan suara 41,1 persen, mengalahkan empat kandidat lain.

Pernah maju dalam pemilu 2012 lalu, Moon menekankan pendekatan yang lebih bersifat mendamaikan dengan mengutamakan dialog dan rekonsiliasi dengan Korut.

Dia juga menyatakan keinginannya untuk mengunjungi Pyongyang jika diperlukan sebagai upaya meredakan ketegangan di kawasan.

Mantan pengacara HAM ini juga menyatakan akan membuka kembali jalur komunikasi dengan Korut di bawah kontrol kementerian unifikasi Korsel.

Namun, harapan perbaikan hubungan dengan saudara lamanya di utara itu semakin kecil setelah Pyongyang kembali meluncurkan rudal jarak menengah-jauh mereka pada Minggu (14/5), dekat wilayah Rusia.

Moon menegaskan, dialog antara Seoul dan pyongyang akan terjadi "hanya jika rezim Kim Jong-un mengubah perilaku" nakalnya terkait program nuklir Korut, seperti diberitakan AFP.
Ketegangan antara Washington dan Pyongyang mencuat sejak awal tahun ini, dan semakin memburuk dalam beberapa pekan terakhir.

Pemerintahan Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump bahkan telah mempersiapkan opsi militer jika Pyonyang tak mau bersikap dan menghentikan ambisi nuklirnya.

Sementara Korut mengancam pembalasan besar-besaran kepada Amerika jika itu terjadi. Dengan bangga, Pyongyang malah mengklaim peluncuran rudal pada akhir pekan lalu mampu membawa hulu ledak nuklir.



Credit  CNN Indonesia


Presiden Baru Korsel: Perang 2 Korea Sangat Mungkin Terjadi


Presiden Baru Korsel: Perang 2 Korea Sangat Mungkin Terjadi
Presiden baru Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in tak memungkiri bahwa perang dua Korea sangat mungkin terjadi. Foto/REUTERS/Kim Kyung
 

SEOUL - Presiden baru Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in tidak memungkiri bahwa perang antara negaranya dengan Korea Utara (Korut) sangat mungkin terjadi. Komentar soal potensi pecahnya perang dua Korea ini muncul setelah Pyongyang sukses menguji tembak rudal balistik yang diklaim bisa untuk membawa hulu ledak nuklir.

”Kenyataannya adalah bahwa ada kemungkinan konflik militer yang tinggi di garis batas NLL (Northern Limit Line atau Garis Batas Utara) dan garis demarkasi militer,” kata Moon seperti dikutip Reuters, Kamis (18/5/2017). Menurutnya, Seoul mampu menyerang balik jika terjadi serangan.

NLL yang disengketakan terletak di Laut Kuning antara Korsel dan Korut. NLL ini dianggap sebagai batas maritim de facto di antara dua Korea. Sedangkan garis demarkasi militer 1953 berfungsi sebagai perbatasan darat kedua Korea.

Korut yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un mengklaim uji tembak rudal balistik terbaru pada hari Minggu lalu dengan mempertimbangkan keamanan negara-negara tetangga. Meski demikian, Presiden Moon mengkritik tindakan Pyongyang sebagai tantangan serius bagi perdamaian dan stabilitas global.

”Kami tidak akan mentolerir provokasi Korea Utara dan ancaman nuklir lainnya,” kata Moon saat berkunjung ke Kementerian Pertahanan Korsel di Seoul pada hari Rabu yang dilansir kantor berita Yonhap.
Moon menegaskan bahwa Seoul akan secara tegas menangani Korut. Pernyataan tersebut muncul saat Dewan Keamanan PBB mengancam menjatuhkan sanksi teranyar terhadap Pyongyang.

Namun, Korut menolak menghentikan uji coba senjatanya termasuk rudal dan nuklir. ”Sampai Amerika Serikat dan para pengikutnya membuat pilihan yang tepat, kami akan terus memproduksi senjata nuklir yang canggih dan beragam serta cara yang mencolok dan mendorong untuk mempersiapkan uji coba yang diperlukan,” tulis Yonhap mengutip diplomat Korut, Pak Jong-hak.

Rudal yang diluncurkan pada hari Minggu lalu menempuh jarak 700km sebelum jatuh ke Laut Jepang atau juga dikenal sebagai Laut Timur. Proyektil senjata Korut itu mendarat sekitar 500 km dari perbatasan Rusia, namun tidak menimbulkan ancaman keamanan,

Kementerian Pertahanan Rusia menyatakan. Tes rudal tersebut menyusul dua uji tembak rudal Pyongyang yang gagal sebelumnya.

Ketegangan Korut dan AS di Semenanjung Korea telah meningkat dalam beberapa pekan terakhir. Washington telah mengirim kapal perang ke wilayah tersebut dan melakukan latihan perang dengan sekutu-sekutunya dalam upaya untuk mencegah Pyongyang melakukan lebih banyak uji coba nuklir dan rudal. 





Credit  sindonews.com











Sistem Pertahanan Kontroversial AS Deteksi Rudal Korut


Sistem Pertahanan Kontroversial AS Deteksi Rudal Korut Sistem pertahanan anti-rudal AS, THAAD, mendeteksi rudal Korut. (U.S. Department of Defense, Missile Defense Agency/Handout via Reuters)


Jakarta, CB -- Pemerintah Korea Selatan menyebut peluru kendali terbaru yang diluncurkan oleh Korea Utara, akhir pekan lalu, sempat terdeteksi sistem pertahanan anti-rudal kontroversial milik Amerika Serikat yang dikerahkan di negaranya.

Hal itu disampaikan Menteri Pertahanan Korsel Han Min-koo kepada Parlemen, sebagaimana dilaporkan Reuters, Rabu (17/5). Sistem pertahanan yang disebut Pertahanan Area Terminal Tinggi atau THAAD itu dikerahkan pada bulan lalu dan memicu kemarahan China.


China dengan keras menentang THAAD karena menganggap sistem tersebut bisa digunakan untuk memata-matai wilayahnya. Konkretnya, Beijing bahkan menjatuhkan tindakan keras terhadap perusahaan-perusahaan Korsel yang berinvestasi di negaranya, pasca-pengerahan senjata itu.

Han mengatakan peluncuran rudal Korut pada Minggu kemarin terdeteksi oleh sistem pertahanan kontroversial tersebut, menandakan penggunaan pertama kali persenjataan milik Negara Paman Sam itu.

Di sisi lain, pemerintahan Presiden AS Donald Trump terus meminta Pyongyang untuk menghentikan program pengembangan rudal dan nuklirnya, sementara Duta Besar Pelucutan Robert Wood menyatakan peran China sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut.

Dia juga mengatakan China mesti meningkatkan upayanya dalam menjalankan peran itu.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, secara terpisah mengatakan pihaknya yakin bisa membujuk China untuk menjatuhkan snaksi baru terhadap Korea Utara. Dia juga memperingatkan, Washington akan menjatuhkan sanksi pada negara-negara yang mendukung Pyongyang.

Amerika Serikat juga telah berdiskusi dengan China soal kemungkinan penjatuhan sanksi baru untuk Korut, dua pekan lalu.

"Pembicaraan yang saya lakukan ... berhubungan dengan Beijing adalah jika (Korea Utara) melakukan hal lain dan jika mereka berupaya membuat rudal jarak jauh, yang mereka lakukan, dan jika mereka secara proaktif mencoba membuat ICBM (rudal balistik antarbenua), yang juga mereka lakukan, maka kami akan mengambil langkah," kata Haley.

"Saya yakin China akan sepakat dan kami akan satu suara soal cara mencapai tujuan itu," ujarnya. "Kami belum melihat langkah apapun dari mereka dalam sepekan terakhir tapi kami mendorong mereka untuk terus melangkah."

Berbicara pada wartawan sebelum pertemuan tertutup Dewan Keamanan PBB soal peluncuran rudal terbaru Korut, Haley menegaskan Washington hanya akan berbicara dengan Korut setelah negara itu menghentikan program nuklirnya.




Credit  CNN Indonesia







Gila-gilaan, Saudi Ingin Beli Senjata AS Senilai Rp1.332 Triliun



Gila-gilaan, Saudi Ingin Beli Senjata AS Senilai Rp1.332 Triliun
Presiden AS Donald Trump saat bertemu Deputi Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman di Oval Office, Gedung Putih, Washington, 14 Maret 2017. Foto/REUTERS/Kevin Lamarque
 

WASHINGTON - Arab Saudi hampir menyelesaikan serangkaian kesepakatan pembelian senjata Amerika Serikat (AS) dengan total harga lebih dari USD100 miliar atau lebih dari Rp1.332 triliun. Hal itu diungkap seorang pejabat senior Gedung Putih menjelang kunjungan Presiden Donald Trump ke Riyadh, 19 Mei 2017 nanti.

Pejabat yang berbicara dengan Reuters dengan syarat tidak anonim itu mengatakan bahwa paket senjata tersebut bisa melampaui lebih dari USD300 miliar selama satu dekade untuk membantu Arab Saudi meningkatkan kemampuan pertahanannya. Pembelian paket senjata ini juga akan mempertahankan Saudi sebagai sekutu militer kualitatif AS.

”Kami berada di tahap akhir dari serangkaian kesepakatan,” kata pejabat tersebut. Paket ini dikembangkan bertepatan dengan kunjungan Trump ke Arab Saudi. Trump berangkat ke Kerajaan pada tanggal 19 Mei, pemberhentian pertama dalam lawatan internasional perdananya.

Amerika telah menjadi pemasok utama untuk sebagian besar kebutuhan militer Saudi, mulai dari jet tempur F-15 hingga sistem komando dan kontrol yang bernilai puluhan miliar dolar dalam beberapa tahun terakhir. Trump telah bersumpah untuk merangsang ekonomi AS dengan meningkatkan pekerjaan manufaktur.

Pejabat Gedung Putih itu melanjutkan, paket tersebut mencakup senjata dan pemeliharaannya, seperti kapal, rudal pertahanan udara hingga peralatan keamanan maritim. ”Kita akan melihat komitmen yang sangat substansial. Dalam banyak hal, ini dimaksudkan untuk membangun kemampuan untuk menghadapi ancaman untuk mereka,” katanya.

“Ini baik untuk ekonomi Amerika, tapi juga akan baik dalam hal membangun kemampuan yang sesuai dengan tantangan kawasan ini. Israel masih akan mempertahankan keunggulan,” imbuh pejabat Gedung Putih ini, yang dilansir semalam (14/5/2017).

Selama di Riyadh, kata pejabat tersebut, Trump akan menghadiri tiga acara besar. Yakni, serangkaian pertemuan dengan pejabat Saudi, sebuah sesi terpisah dengan para pemimpin Dewan Kerjasama Teluk enam negara dan makan siang dengan para pemimpin Arab dan Muslim—di mana 56 di antaranya telah diundang. Pertemuan ini untuk membahas cara memerangi ekstremisme dan menindak pembiayaan gelap.

Trump akan membahas bagaimana melawan ancaman dari militan yang mengatasnamakan Islam, perang di Yaman dan ancaman rudal balistik dan pelayaran maritim di Laut Merah.

Selain Arab Saudi, perjalanan luar biasa pertama Trump juga akan berlanjut ke Israel, Vatikan, Brussels. Di Brussels, Trump akan menghadiri pertemuan puncak NATO. Presiden Amerika ini juga akan mengunjungi Sisilia untuk pertemuan puncak G-7. 




Credit  sindonews.com




Serbuan Jet Tempur Koalisi Saudi Membunuh 23 Warga Sipil Yaman


Serbuan Jet Tempur Koalisi Saudi Membunuh 23 Warga Sipil Yaman
Pesawat-pesawat jet tempur Arab Saudi. Serangan jet-jet tempur koalisi pimpinan Saudi di Yaman dilaporkan membunuh 23 warga sipil, kemarin. Foto/REUTERS/Fahad Shadeed


SANAA - Sedikitnya 23 warga sipil, termasuk enam anak-anak di Yaman terbunuh oleh serangan udara yang dilaporkan diluncurkan oleh pesawat-pesawat jet tempur koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Serangan yang berlangsung hari Rabu itu diduga salah sasaran.

Menurut laporan AFP, Kamis (18/5/2017), sebuah kendaraan yang membawa warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, terkena serangan udara di Kota Mawzaa, Yaman.

Sumber militer koalisi yang menolak disebutkan namanya mengonfirmasi bahwa target serangan adalah wilayah pemberontak Houthi. Namun, jatuhnya banyak korban sipil itu karena ada sebuah “kesalahan”.

Kantor berita Saba yang dikuasai pemberontak Houthi melaporkan, sedikitnya enam anak tewas dalam insiden tersebut. Enam jasad korban lainnya hangus sehingga tidak bisa dikenali.

Pihak koalisi pimpinan Saudi belum memberikan tanggapan resmi atas laporan serangan yang disebut salah sasaran itu.

Koalisi yang dipimpin oleh Saudi mulai membombardir Yaman untuk mendukung presiden Abd-Rabbo Mansour Hadi pada bulan Maret 2015. Serangan koalisi ini tidak banyak menghasilkan kemajuan militer Yaman, karena pasukan pemberontak Houthi dan sisa-sisa pasukan loyalis mantan Presiden Ali Abdullah Saleh masih kuat.

Sebaliknya, korban tewas terbanyak justru warga sipil. Menurut angka perkiraan PBB, lebih dari 10.000 warga sipil tewas selama perang Yaman berkecamuk.

Serangan salah target oleh koalisi pimpinan Saudi bukan sekali ini terjadi. Pada Oktober lalu, serangan fatal menewaskan lebih dari 140 orang yang menghadiri upacara pemakaman. Serangan itu juga melukai lebih dari 500 orang.

Pada Maret 2016, serangan salah sasaran juga terjadi di sebuah pasar di Yaman yang menewaskan 97 orang. 





Credit  sindonews.com







Jika Nuklir Korut Hantam AS, Trump Butuh 10 Menit untuk Bereaksi


Jika Nuklir Korut Hantam AS, Trump Butuh 10 Menit untuk Bereaksi
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Presiden Donald Trump akan membutuhkan waktu sekitar 10 menit untuk bereaksi jika rudal nuklir Korea Utara (Korut) benar-benar menghantam daratan Amerika Serikat (AS). Analisis waktu itu disampaikan para ahli keamanan global.

Waktu sekitar 10 menit itu akan menjadi keputusan Trump untuk meluncurkan serangan balasan atau tidak.

Berbicara kepada Associated Press tentang apa yang akan terjadi jika terjadi serangan nuklir dari Korut, ilmuwan David Wright, dari Program Keamanan Global UCS dan analis roket Markus Schiller, dari ST Analytics di Jerman, menggambarkan bagaimana drama tersebut akan terungkap.

”Batas waktu pendek,” ucap Wright. ”Bahkan untuk rudal jarak jauh, ada banyak langkah yang bisa dilakukan dalam mendeteksi peluncuran dan mencari tahu apa yang terjadi, membiarkan presiden tersebut mungkin memerlukan waktu 10 menit untuk memutuskan apakah akan melakukan serangan balasan (atau tidak),” lanjut Wright, yang dilansir Kamis (18/5/2017).

Para ahli bersikeras bahwa Korut yang dipimpin diktator muda Kim Jong-un masih belum mampu meluncurkan rudal yang bisa mencapai daratan AS. Namun, rezim komunis itu pada hari Senin lalu mengklaim mampu melakukannya.

Dalam pengumuman di kantor berita KCNA, rezim Pyongyang menyatakan bahwa Korut sekarang memiliki kemampuan untuk mengirim hulu ledak nuklir berskala besar melintasi Pasifik. Klaim itu menyusul kesuksesan Korut dalam uji tembak rudal balistik Hwasong-12 selama akhir pekan lalu.

Kim Dong-yub, profesor di Universitas Kyungnam Korea Selatan, mengatakan kepada media lokal bahwa kemungkinan terburuk dari serangan rudal nuklir Korut adalah melanda Alaska atau Hawaii.

Jika Korut memang memiliki kemampuan untuk mencapai target di AS, Wright dan Schiller memprediksi bahwa segala sesuatunya bisa lepas kendali dan berlangsung cepat.

Sementara Wright yakin sebuah rudal balistik antarbenua yang ditembakkan dari Pyongyang akan memakan waktu sedikit lebih dari 2,5 jam untuk mencapai San Francisco. Sedangkan Schiller memprediksi wilayah rawan yang diserang adalah Seattle atau Los Angeles dengan tempo kurang dari 30 menit setelah diluncurkan.

Kedua ilmuwan itu memprediksi New York dan Washington kemungkinan bisa terkena dampak serangan rudal nuklir korut dalam tempo 30-40 menit sebelum dilesatkan.

Sekutu Amerika di sekitar Semenanjung Korea akan memiliki reaksi yang lebih singkat lagi, seandainya Kim Jong-un memutuskan untuk menyerang tetangganya di Pasifik Selatan.

Menurut Schiller, orang-orang yang tinggal di Seoul akan memiliki nol sampai 6 menit saat sebuah rudal yang diluncurkan mencapai sasaran. Waktu itu bisa digunakan untuk berlindung.

Selanjutnya, bagi orang-orang yang berada di Jepang akan memiliki waktu singkat untuk mempersiapkan diri. Schiller dan Wright memperkirakan waktu bagi orang-orang di Jepang hanya 10 sampai 11 menit sebelum rudal dari Korut mencapai Tokyo. 





Credit  sindonews.com







AS Tebar Ancaman: Dukung Kami atau Korut


AS Tebar Ancaman: Dukung Kami atau Korut
Dubes AS untuk PBB, Nikki Haley. Foto/Istimewa


NEW YORK - Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk PBB, Nikki Haley, bersumpah untuk "memanggil" negara-negara yang mendukung Korea Utara (Korut) dan ambisi nuklirnya. Hal ini dikarenakan ketegangan di Semenanjung Korea terus berlanjut.

"Anda mendukung Korut atau Anda mendukung kami," katanya, merujuk pada sejumlah negara yang gagal mematuhi sanksi yang diberlakukan oleh PBB.

Komentarnya disampaikan menjelang pertemuan darurat Dewan Keamanan PBB seperti dikutip dari BBC, Rabu (17/5/2017).

Berbicara di depan sebuah pertemuan DK PBB yang tertutup, Haley memperingatkan negara-negara yang memberikan dukungan kepada Korut untuk menghentikan atau menghadapi konsekuensinya.

"Jika Anda adalah negara yang memasok atau mendukung Korut, kami akan menghubungi Anda di sana. Kami akan memastikan bahwa setiap orang tahu siapa Anda dan kami akan menargetkan sanksi tersebut terhadap Anda juga," katanya kepada wartawan, diapit oleh Duta besar PBB ke Jepang dan Korea Selatan.

Washington, katanya, akan mempertimbangkan pembicaraan dengan Pyongyang hanya jika negara tersebut menghentikan semua uji coba rudal nuklir dan balistik.

Dia juga mengkonfirmasi bahwa AS dan China, sekutu Korut, telah bekerja sama dalam resolusi Dewan Keamanan baru yang menargetkan Korut. "Sanksi adalah sesuatu yang kita lihat dan kita akan terus melihat ke mana yang membawa kita," tegasnya.

Dalam sebuah pernyataan pada hari Senin, 15 anggota dewan tersebut menuntut agar Pyongyang tidak melakukan uji coba rudal balistik lebih lanjut. DK PBB telah memberlakukan enam set sanksi terhadap Korut sejak 2006.

Korut diketahui sedang mengembangkan senjata nuklir dan telah melakukan lima kali uji coba nuklir. Mereka juga mengembangkan rudal yang mampu mengirimkan senjata tersebut ke sasaran mereka. Keduanya dianggap menentang sanksi PBB.

Namun masih belum jelas apakah ia memiliki kemampuan untuk membuat senjata tersebut cukup kecil untuk dipasang di atas roket, dan tidak pernah menguji rudal balistik antar benua (ICBM) yang bisa mencapai, misalnya, AS.

ICBM diperkirakan memiliki jangkauan sekitar 6.000 km, namun analis yakin rudal yang diuji pada hari Minggu kemarin akan menempuh perjalanan sekitar 4.000 km jika telah diluncurkan pada lintasan standar dan bukan ke atas. 





Credit  sindonews.com






Militan serbu stasiun radio dan TV di Afghanistan Timur




Jalalabad (CB) - Militan menyerbu stasiun televisi dan radio nasional di Kota Jalalabad, Afghanistan timur, Rabu (17/05), memicu baku tembak sementara para pewarta terjebak di dalam gedung tersebut menurut beberapa pejabat dan saksi mata.

Sejauh ini belum ada kelompok pemberontak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di Provinsi Nangarhar yang merupakan sarang ekstremis ISIS, dan tempat militer Amerika Serikat menjatuhkan bom besar bulan lalu.

"Tiga pria bersenjata memasuki gedung RTA (Radio Televisi Afghanistan) pagi ini," kata juru bicara pemerintah Attaullah Khogyani kepada AFP.

"Dua dari mereka tewas dan satu lagi masih melakukan perlawanan."

Seorang fotografer RTA mengatakan dia melarikan diri dari gedung tersebut begitu bunyi tembakan terdengar, tetapi beberapa rekannya masih terjebak di dalam.

Pemberontak ISIS masih aktif di Provinsi Nangarhar, yang ibu kotanya adalah Jalalabad.

Bulan lalu militer Amerika Serikat menjatuhkan bom non-nuklir terbesar yang dijuluki "ibu dari semua bom" di Nangarhar, menewaskan puluhan militan ISIS.




Credit  antaranews.com




Dewan Keamanan PBB akan bahas krisis Veneuzela


Dewan Keamanan PBB akan bahas krisis Veneuzela
Pengunjuk rasa bentrok dengan polisi huru-hara di atas kendaraan bersenjata dalam sebuah reli protes terhadap Presiden Venezuela Nicolas Maduro di Caracas, Venezuela, Senin (1/5/2017). (REUTERS/Carlos Garcia Rawlins )


PBB (CB) - Dewan Keamanan PBB, Rabu, akan membahas krisis Venezuela setelah 42 orang tewas akibat kerusuhan dalam beberapa pekan terakhir, menurut pernyataan sejumlah diplomat.

Amerika Serikat mengusulkan sidang tertutup pada Rabu pagi (waktu setempat) usai rapat mengenai Somalia dan Eritrea, seperti dilaporkan AFP.

Demonstran oposisi menggelar aksi unjuk rasa setiap hari sejak 1 April untuk mengungkapkan kekesalan mereka atas upaya untuk memperkuat cengkeraman Presiden Nicolas Maduro di tampuk kekuasaan.

Kejaksaan mengumumkan, Selasa, bahwa seorang remaja 17 tahun dan dua pria lainnya tewas ditembak dalam unjuk rasa antipemerintah. Jumlah korban tewas kini menjadi 42 orang akibat kerusuhan dalam enam pekan terakhir.



Credit  antaranews.com


Jumlah korban tewas di Venezuela meningkat jadi 42 orang


Jumlah korban tewas di Venezuela meningkat jadi 42 orang
Dokumen foto polisi Venezuela berupaya memadamkan api dari ban yang dibakar para demonstran. Kerusuhan di penjara di negeri rawan konflik itu dilaporkan menewaskan belasan orang, Rabu (26/4/2017). (Reuters)


Karakas (CB) - Jumlah korban tewas dalam gelombang kerusuhan anti pemerintah selama enam minggu terakhir di Venezuela telah meningkat setidaknya menjadi 42 orang, demikian menurut kantor kejaksaan negara.

Kantor kejaksaan mengumumkan tiga kematian terbaru pada Selasa.

Seorang polisi ditangkap atas dugaan keterlibatannya dalam pembunuhan seorang pengemudi taksi berusia 33 tahun, yang ditembak di dekat perbatasan dengan Tachira.

Seorang pemuda berusia 17 tahun yang ditembak di kepalanya saat melakukan demonstrasi di negara bagian Barinas pada Senin, tewas pada Selasa pagi.

"Sekelompok orang datang dan mulai menembak, melukai pemuda di bagian kepalanya," kata pihak jaksa penuntut menerangkan sebab kematian remaja yang tidak disebutkan namanya itu.

Korban lainnya, yang namanya dan umurnya tidak disebutkan, tewas dalam aksi protes di San Antonio, menurut pihak berwenang.

Kekerasan pecah di berbagai belahan negara bagian pada Senin sebagai aksi yang mengupayakan penghapusan pemerintahan Sosialis.

Ratusan ribu orang turun ke jalan dalam beberapa minggu terakhir, mereka marah karena kekurangan pasokan makanan, krisis obat-obatan dan meningkatnya inflasi.

Pengunjuk rasa menuntut pemilihan umum, pembebasan bagi para pegiat yang dipenjara, bantuan luar negeri untuk mengimbangi krisis ekonomi dan otonomi untuk badan legislatif yang dikuasai oposisi.

Presiden Nicolas Maduro menyalahkan oposisi atas krisis negara yang telah terjadi pada semua sisi. Dia menuduh lawan lawannya mencoba melengserkannyaa dalam sebuah kudeta dengan dukungan Washington.

Sedikitnya 90 orang ditangkap dalam kerusuhan pada Senin, menurut kelompok hak asasi setempat,demikian seperti dilansir Reuters.




Credit  antaranews.com












Sakit jiwa dominasi alasan pemecatan tentara Amerika Serikat


Sakit jiwa dominasi alasan pemecatan tentara Amerika Serikat

Dokumentasi ledakan prematur mortir yang menewaskan empat prajurit Afganistan dan perempuan tentara fotografer Amerika Serikat. Inilah bingkai foto terakhir dari perempuan tentara Amerika Serikat yang memotret adegan mematikan itu, SPC Hilda I Clayton, turut tewas dalam ledakan mortir pada latihan Tentara Nasional Afganistan, di Provinsi Laghman, Afganistan, 2 Juli 2013. Foto pada 2013 dirilis untuk jurnal Military Review Angkatan Darat Amerika Serikat terbitan Mei-Juni. (US Army/Spc Hilda Clayton/Handout via REUTERS)


Washington (CB) - Satu penelitian terbaru atas sebagian besar tentara Amerika Serikat yang dipecat karena pelanggaran selama periode 2011-empat tahun, menyatakan, mereka telah didiagnosis gangguan kesehatan jiwa. Di antaranya gangguan stres pasca-trauma (PTSD) atau cedera otak traumatis (TBI).

Kantor Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah AS (GAO) mungkin akan menambah pengawasan tentang apakah Angkatan Bersenjata Amerika Serikat memberi perawatan cukup kepada tentara yang diidentifikasi punya masalah kesehatan mental selama masa tugas mereka, dan bukan hanya memecat mereka.

Analisis GAO menunjukkan, 62 persen dari 91.764 tentara Amerika Serikat yang dipecat pada 2011-2015 telah didiagnosis mengidap penyakit jiwa itu sejak dua tahun sebelum mereka dipecat. Ini termasuk pengidap PTSD, TBI, atau kondisi tertentu lain yang dapat dikaitkan dengan pelanggaran mereka.

Sebanyak 23 persen tentara Amerika Serikat yang diberhentikan itu tidak diberhentikan dengan hormat sehingga mereka berpotensi tidak memenuhi syarat mendapatkan manfaat kesehatan dari Departemen Urusan Veteran.

"Para pendukung veteran telah lama mengeluhkan kekurangan dukungan untuk mantan tentara Amerika Serikat yang tidak memiliki dokumen pemberhentian yang terhormat," kata Sekretaris Urusan Veteran Amerika Serikat, David Shulkin.

GAO mengatakan Angkatan Laut Amerika Serikat tidak memerlukan pemeriksaan medis atau penyaringan terhadap pelaut yang diberhentikan dari pelayanan karena melakukan pelanggaran.

Dikatakan juga, Angkatan Darat Amerika Serikat dan Korps Marinir Amerika Serikat mungkin tidak mematuhi kebijakan penyaringan, pelatihan, dan konseling mereka sendiri yang terkait dengan PTSD dan TBI.



Credit  antaranews.com








Empat Prajurit TNI Tewas Saat Persiapan Latihan Perang di Natuna



Empat Prajurit TNI Tewas Saat Persiapan Latihan Perang di Natuna
Empat anggota TNI tewas saat gladi bersih latihan perang di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/5/2017). Foto/Ilustrasi/SINDOnews



JAKARTA - Empat prajurit TNI tewas saat mengikuti gladi bersih pembukaan Latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Tanjung Datuk, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/5/2017). Insiden itu terjadi akibat meriam yang digunakan mengalami gangguan teknis.

Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh mengatakan, kecelakaan terjadi saat geladi bersih kedua menjelang pembukaan latihan PPRC di Natuna.

"Telah terjadi kecelakaan latihan pada saat geladi bersih kedua. Kemarin dilaksanakan geladi bersih pertama dan semua berjalan lancar," kata Alfret saat dihubungi wartawan, Rabu (17/5/2017).

Alfret mengatakan, kecelakaan terjadi saat personel TNI berlatih menembak altileri pertahanan udara. Kecelakaan terjadi  sekitar pukul 11.00 WIB siang tadi. "Ada empat korban meninggal dunia, dan beberapa orang mengalami luka-luka," ujar Alfret.

Selanjutnya, kata Alfret, korban meninggal dunia segera dipulangkan ke rumah duka. Sementara, korban luka-luka segera dievakuasi ke rumah sakit terdekat. "Korban luka segera dievakuasi ke RS terdekat di Pontianak," ucap Alfret. 



Credit  sindonews.com



Empat prajurit gugur saat latihan PPRC TNI di Natuna


Jakarta (CB) - Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Alfret Denny Teujeh membenarkan empat prajurit TNI AD meninggal dunia dan delapan prajurit mengalami luka-luka akibat kecelakaan saat latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu.

"Pimpinan TNI Angkatan Darat menyampaikan rasa belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya empat prajurit terbaik TNI AD dalam insiden kecelakaan latihan di Natuna, beberapa saat yang lalu. Semoga almarhum husnul khatimah dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," kata Kadispenad saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Ia mengatakan, insiden tersebut terjadi dalam latihan pendahuluan PPRC TNI yang dilaksanakan pada Rabu sekitar pukul 11.21 WIB. Ketika itu, salah satu pucuk Meriam Giant Bow dari Batalyon Arhanud 1/K yang sedang melakukan penembakan mengalami gangguan pada peralatan pembatas elevasi, sehingga tidak dapat dikendalikan.

"Akibatnya, empat orang meninggal dunia dan delapan prajurit lainnya dari satuan Yon Arhanud I Kostrad mengalami luka-luka karena terkena tembakan. Saat ini para korban sedang dievakuasi ke rumah sakit terdekat," katanya.

Saat ini, lanjut dia, pihak TNI sedang melakukan investigasi mendalam tentang kejadian tersebut, latihan PPRC puncaknya rencananya akan dilaksanakan pada Jumat (19/5), yang akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.

Berdasarkan informasi yang diperoleh empat orang yang meninggal itu, yakni Komandan Baterai (Danrai) Kapten Arh Heru Bayu, Pratu Ibnu Hidayat, Pratu Marwan, dan Praka Edy. Sementara prajurit luka-luka, yakni Pratu Bayu Agung, Serda Alpredo Siahaan, Prada Danar, Sertu B Stuaji, Serda Afril, Sertu Blego Switage, Pratu Ridai Dan Pratu Didi Hardianto.


Credit  antaranews.com


TNI Investigasi Insiden yang Tewaskan Empat Prajurit di Natuna



TNI Investigasi Insiden yang Tewaskan Empat Prajurit di Natuna
TNI AD melakukan investigasi untuk mengetahui penyebabnya insiden yang menewaskan empat anggota TNI saat persiapan latihan perang di Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (17/5/2017). Foto/Ilustrasi/SINDOnews


JAKARTA - Pimpinan TNI Angkatan Darat (AD) menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya empat prajurit dalam insiden kecelakaan latihan perang di Natuna, Kepulauan Riau.

Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Alfret Denny Tuejeh mengatakan, insiden tersebut terjadi dalam latihan pendahuluan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) TNI, Rabu (17/5/2017) siang.

"Semoga almarhum khusnul khatimah dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan," ucap Alfret dalam keterangan resminya, Rabu (17/5/2017).

Alfret menuturkan, kecelakaan terjadi saat salah satu pucuk meriam Giant Bow dari Batalyon Arhanud 1/K yang sedang melakukan penembakan mengalami gangguan pada peralatan pembatas elevasi.

Akibatnya, lanjut Alfret, meriam tidak dapat dikendalikan dan mengakibatkan empat orang meninggal dunia dan delapan prajurit lainya luka terkena tembakan. Para korban sedang dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

"Saat ini pihak TNI sedang melakukan investigasi mendalam tentang kejadian tersebut. Latihan puncak PPRC rencananya akan dilaksanakan hari Jumat 19 Mei 2017," kata Alfret. 





Credit  sindonews.com









Rabu, 17 Mei 2017

Mengapa Penyebar WannaCry Meminta Dibayar Pakai Bitcoin?



Mengapa Penyebar WannaCry Meminta Dibayar Pakai Bitcoin? 
Foto: Getty Images


Jakarta - Pelaku teror dunia maya yang mengirim ransomware WannaCrypt atau WannaCry ke 150 negara meminta tebusan bitcoin. Bitcoin merupakan mata uang kripto (cryptocurrency) yang kabarnya sulit dilacak.

Bitcoin pertama kali muncul pada Februari 2009 oleh seseorang yang mengaku bernama Satoshi Nakamoto. Sejak kemunculan pertamanya, para pemegang bitcoin tetap anonimus sampai sekarang.

Itulah mengapa para teroris siber ini meminta bitcoin setara US$ 300 kepada para korbannya. Setiap hari, nilai tebusannya makin tinggi, dan jika tidak dipenuhi maka data si korban akan dihapus.

"Bitcoin itu seperti uang digital. Transaksinya tidak melibatkan nama dan tidak bisa dibatalkan. Meski begitu, bitcoin masih bisa dilacak," kata Nicolas Debock dari Balderton Capital, yang fokus bertransaksi di mata uang virtual seperti dikutip dari AFP, Rabu (17/5/2017).

"Semua transaksi disimpan di database yang disebut blockchains. Tidak ada nama pemegangnya, tapi semua orang bisa melihat alamat dan pergerakan uangnya," katanya.

"Seseorang tidak bisa mencairkan bitcoin milik orang lain, tapi bisa memonitor pergerakannya," tambahnya lagi.

Sayangnya, para penyelidik akan kesulitan untuk membuktikan kepemilikan uang dalam bentuk bitcoin itu karena tidak terikat dengan bank atau alamat fisik tertentu.

Harta dan Kekayaan Bukan Tujuan Utama

Clement Francomme, Direktur Utocat, perusahaan software dengan spesialisasi blockchains, mengatakan aksi peras yang dilakukan para dedemit dunia maya ini bukan semata harta dan kekayaan saja.

"Idenya mungkin saja untuk menunjukkan kepada seluruh dunia mereka bisa menjalankan aksi yang sangat masif. Dengan aksi seperti itu, mereka akan menjadi terkenal di kalangan peretas," katanya.

"Bahkan mungkin saja mereka juga tidak berniat menghabiskan bitcoin hasil tebusan para korban, karena tahu pergerakannya diawasi. Tujuannya utamanya adalah memunculkan reputasi supaya bisa mendapat pengakuan," ujarnya.

Para hacker ini, menurut Francomme, masih akan menjalankan aksi lagi dalam waktu dekat. Sampai saat ini, para penyelidik belum mendapatkan kepastian serangan tersebut dilancarkan dari negara mana.

Amankah Mata Uang Kripto?

Mencuatnya isu serangan siber ransomware WannaCry telah menyita perhatian publik dan pelaku industri keuangan.

Sesuai nama dan jenisnya, Ransomware meminta sebuah tebusan (ransom=tebusan, ware=malware/virus). Cara kerjanya, serangan siber itu menyerang perangkat komputer dengan sistem operasi Microsoft Windows dan mengunci datanya, sehingga pengguna tidak bisa mengakses data tersebut.

Pelaku penyerangan siber itu akan meminta tebusan. Namun bukan uang biasa yang mereka minta, melainkan Bitcoin dengan nilai US$ 300. Penjahat siber itu juga tidak menyediakan pilihan pembayaran lain, mereka hanya minta Bitcoin.

Smart Banking System (SBXBank), salah satu perusahaan teknologi finansial (fintech) yang bergerak di ranah mata uang kripto membantah mata uang digital tersebut adalah mata uang yang biasa digunakan penjahat siber.

"Mata uang kripto tidak hanya bitcoin. Ada jenis lain yang juga dikenal oleh masyarakat yaitu SBX Coin," ujar Dato Seri Syarif Hidayatullah, CEO SBXBank Indonesia dalam keterangan tertulis.

Sebaliknya, menurut Syarif, mata uang kripto adalah jenis mata uang baru yang sangat aman digunakan untuk transaksi di dunia maya. Mata uang kripto juga adalah alat pembayaran yang murah, serta gratis, tanpa bea jika ditransfer secara internasional.

"Kita mempunyai KYC yang bisa hindari money laundering dan terrorism tidak seperti bitcoin," ujarnya.

SBXBank sebagai salah satu bank mata uang kripto, bisa dibilang yang pertama kali di dunia menyediakan layanan perbankan digital. Mata uang yang diterbitkan SBXBank dengan sebutan SBXcoin, selain bisa digunakan untuk pembayaran tanpa batas negara, bisa juga untuk investasi.

"SBXcoin juga menjadi media pembayaran di marketplace SBXbank, yang dimudahkan dengan debit card yang bisa smart card yang bisa menampung 30 kartu debit card dan eMoney," ujar Syarif.

Selain pembayaran, dengan SBXcoin para pengguna juga bisa melakukan simpan pinjam (peer to peer lending). Investasi yang mirip deposito pun bisa dilakukan dengan SBXcoin yang disebut peer to peer investment.






Credit  finance.detik.com






Ambisi China Itu Bernilai Rp 13.000 Triliun

Ambisi China Itu Bernilai Rp 13.000 Triliun 

Foto: Internet/ebcitizen.com



Jakarta - Akhir pekan lalu, China mengumpulkan pimpinan sejumlah negara dunia dalam acara One Belt and One Road Forum for International Cooperation atau yang dikenal dengan sebutan jalur sutra modern.

Acara yang digelar di Beijing ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam acara tersebut, Presiden China, Xi Jinping, berjanji menggelontorkan investasi hingga US$ 1 triliun atau lebih dari Rp 13.000 triliun, untuk membangun infrastruktur yang luas di 60 negara di dunia.

Dari jumlah itu, sebanyak US$ 124 miliar atau sekitar Rp 1.649 triliun dihabiskan untuk membangun jalur sutra, yang menghubungkan China dengan negara di berbagai belahan dunia.


Ambisi China memang keras untuk mendorong perekonomiannya yang saat ini trennya tengah turun. Lewat jalur sutra dan investasi ini, China bisa mendorong perekonomiannya lebih kencang lagi. Kondisi ekonomi China berpengaruh terhadap perekonomian dunia. China merupakan negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia.

 
Lewat janji investasi US$ 1 triliun, China ingin memperkuat pengaruhnya secara global.

Seperti ditulis New York Times, China saat ini tengah membangun rel kereta di Laos. Rel ini bakal menghubungkan 6 negara di Asia dengan panjang 260 mil. Nilai proyek US$ 6 miliar atau sekitar Rp 80 triliun.

Untuk proyek ini, para pekerja banyak didatangkan dari China. Artinya penyerapan tenaga kerja di negara tersebut juga terjadi.

Kemudian, China juga sedang membangun pembangkit listrik di Pakistan untuk menyelesaikan masalah kekurangan listrik di negara tersebut. Nilai investasi China mencapai US$ 46 miliar.

Belum selesai, China juga berencana untuk membangun rel kereta yang menghubungkan Budapest dan Belgrade di Serbia. Rel ini menjadi penghubung pengiriman barang asal China ke Eropa.

Selain melancarkan jalur perdagangan, pembangunan infrastruktur juga dilakukan agar perusahaan konstruksi China bisa mendapatkan proyek di luar negaranya.

Kemudian juga, permintaan industri di China bakal terus ada dengan pembangunan infrastruktur tersebut. Industri seperti semen, baja, dan permesinan akan berkembang.

Langkah China menggelontorkan banyak investasi di negara luar dinilai bertujuan mencari kawan baru untuk menjadi sekutunya, tanpa perlu melakukan invasi militer.

Ekspansi China bahkan meluas hingga ke Afrika. Contoh saja Kenya. Di negara tersebut, China melakukan investasi peningkatan kapasitas rel kereta dari pelabuhan di Mombasa ke Nairobi.

Indonesia juga kebagian jatah. Seperti diketahui, China memenangkan proyek pembangunan kereta cepat yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung.

Presiden Jokowi dalam pertemuan di Beijing menawarkan sejumlah proyek infrastruktur kepada China. Ada tiga mega proyek yang ditawarkan Jokowi kepada Presiden Xi Jinping.

 

Sementara dilansir dari Chinadaily, ASEAN-China akan terus meningkatkan kerja sama perdagangannya. Di 2020, nilai perdagangan ASEAN-China ditargetkan mencapai US$ 1 triliun.

Untuk Indonesia, perdagangan dengan China tidak menguntungkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia selalu mengalami defisit perdagangan dengan China.

Pada 2015, defisit perdagangan yang dialami Indonesia dengan China adalah US$ 15,96 miliar, sementara di 2016 mencapai US$ 15,59 miliar.



Credit  finance.detik.com

7 Jurus China Kuasai Dunia Lewat Jalur Sutra



Jakarta - China menghidupkan kembali Jalur Sutra lewat kebijakan One Belt One Road (OBOR) yang digagas Presiden Xi Jinping. Melaui OBOR, negeri Tirai Bambu itu berambisi menguasai perdagangan internasional dengan mengajak kerja sama negara-negara di dunia, khususnya yang berada di sepanjang Jalur Sutra.

Jurus China Kuasai Dunia Lewat Jalur Sutra
Foto: Fuad Hasim






Credit  finance.detik.com







Perkembangan Program Rudal Korut Bikin Korsel Terkejut

Perkembangan Program Rudal Korut Bikin Korsel Terkejut
Pemimpin Korut Kim Jong-un memeriksa roket balistik strategis jarak jauh Hwasong-12 (Mars-12) yang diuji coba pada hari Minggu lalu. Foto/KCNA/REUTERS


SEOUL - Program rudal Korea Utara (Korut) berkembang lebih cepat dari perkiraan. Hal itu diungkapkan Menteri Pertahanan Korea Selatan (Korsel).

Menteri Pertahanan Korsel, Han Min-koo, mengatakan kepada parlemen bahwa uji coba rudal Korut pada hari Minggu bisa dikatakan berhasil dalam hal jarak terbang.

"Rudal itu dianggap sebagai IRBM (rudal balistik jarak menengah) dari kaliber yang disempurnakan dibandingkan dengan rudal Musudan yang terus gagal," katanya, mengacu pada sebuah kelas rudal yang dirancang untuk menempuh perjalanan hingga 3.000 hingga 4.000 km seperti dikutip dari Reuters, Selasa (16/5/2017).

Ketika ditanya apakah program rudal Korut berkembang lebih cepat dari perkiraan, dia berkata: "Ya."

Pernyataan ini dikeluarkan beberapa jam setelah Dewan Keamanan (DK) PBB meminta Korut menghentikan semua uji coba rudal nuklir dan balistik. DK PBB juga mengecam peluncuran uji coba hari tersebut.

Kantor berita Korut, KCNA mengatakan, peluncuran pada hari Minggu itu untuk menguji kemampuan rudal membawa hulu ledak nuklir dalam ukuran besar. Duta Besar Korut untuk China mengatakan bahwa pihaknya akan melanjutkan uji coba tersebut kapan saja dan dimana saja.

Rudal yang diluncurkan dari wilayah bernama Kusong yang terletak di sebelah barat laut ibukota, Pyongyang, itu berhasil terbang sejauh 787 km dengan ketinggian mencapai 2.111,5 km kata KCNA.




Credit  sindonews.com




Kongres bereaksi keras terhadap memo intervensi Trump kepada FBI


Kongres bereaksi keras terhadap memo intervensi Trump kepada FBI
Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Negara harus menjawab. Jelas sudah mantan Direktur FBI Comey harus bersaksi di Kongres

Washington (CB) - Para anggota legislatif menuntut informasi lebih lengkap dari pemerintah Donald Trump setelah terungkap dia pernah meminta mantan direktur FBI James Comey untuk menghentikan penyelidikan kaitan mantan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Michael Flynn dengan Rusia.

Berikut reaksi para anggota Kongres terhadap memo Comey yang mengguncangkan AS itu, dikutip dari Reuters:

"Saya ingin melihat memo itu segera. Saya sudah siapkan pena pertanyaan saya," cuit anggota Kongres dari Republik, Jason Chaffetz, ketua Komisi Pengawasan dan Reformasi Pemerintahan.

Seraya menyebut isi memo itu mengagetkan dan menghalang-halangi penegakan hukum, anggota Kongres dari Demokrat, Elijah Cummings, berkomentar, "Kita harus segera mendengarkan testimoni dari Direktur Comey, secara terbuka."

"Saya tidak mau baca memo. Saya ingin mendengarnya dari dia (Comey)," kata Senator Republik Lindsey Graham dalam wawancara MSNBC.

"Memo itu bukti kuat mengenai telah terjadi penghalang-halangan proses hukum dan pastinya menuntut dan memicu penyelidikan segera oleh penuntut khusus yang independen," kata Senator Demokrat Richard Blumenthal.

"Negara harus menjawab. Jelas sudah mantan Direktur FBI Comey harus bersaksi di Kongres," cuit anggota Kongres dari Republik, Frank LoBiondo.

"Saya kaget dan terperanjat oleh perkembangan baru ini dan akan membahasnya dengan Ketua Grassley (Chuck Grassley, ketua Komisi Kehakiman Senat), dan menunggu hal itu terjadi. Komisi Kehakiman adalah tempat yang layak untuk menggelar dengar pendapat dan mendapatkan dasar seterang-terangnya atas apa yang sudah diucapkan dan oleh siapa," kata Senator Demokrat Dianne Feinstein.

"Kabar itu membersitkan pertanyaan serius mengenai apakah presiden menghormati independensi FBI dan kewenangan lembaga penegak hukum. Penting sekali bagi Kongres mendapatkan memo ini dan meminta penjelasan dari mantan Direktur Comey. Rakyat Amerika berhak mendapatkan jawaban atas kelakuan Presiden Trump," kata Senator Demokrat Bob Casey.





Credit  antaranews.com



AS heboh lagi, memo ungkap Trump minta FBI tutup kasus Rusia


AS heboh lagi, memo ungkap Trump minta FBI tutup kasus Rusia
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque)


Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pernah meminta Direktur FBI James Comey yang beberapa hari lalu dipecatnya, untuk menutup penyelidikan kaitan antara mantan kepala penasihat keamanan nasional Gedung Putih Michael Flynn dengan Rusia, kata satu sumber yang diperlihatkan memo tulisan Comey.

Kabar terakhir yang eksplosif itu merangkai dengan satu pekan gonjang ganjing di Gedung Putih setelah Trump memecat Comey dan kemudian membocorkan informasi keamanan nasional yang sensitif mengenai ISIS kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov.

Memo Comey yang pertama kali diwartakan oleh New York Times itu kemungkinan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah Trump telah berusaha mengintervensi penyelidikan oleh FBI.

Comey menulis memo itu setelah bertemu Trump di Gedung Oval pada hari setelah sang presiden memecat Flynn pada 14 Februari karena tidak melapor kepada Wakil Presiden Mike Pence mengenai apa yang dia bicarakan tahun lalu dengan Duta Besar Rusia Sergei Kislyak.

"Saya harap Anda lepas (kasus) ini," kata Trump kepada Comey, menurut sumber tadi yang mengetahui isi memo Comey tersebut.

New York Times melaporkan bahwa pada rapat di Ruang Oval itu, Trump mengutuk serangkaian pembocoran dokumen pemerintah ke media massa dan meminta direktur FBI menuntut wartawan-wartawan dengan dakwaan mempublikasikan rahasia negara.

Gedung Putih tentu saja membantah laporan New York Times ini dengan menyatakan berita mengenai isi memo itu "tidak benar atau tidak akurat menggambarkan perbincangan antara Presiden dan Tuan Comey."

Pengunduran diri Flynn terjadi beberapa jam setelah Departemen Keadilan (diketuai jaksa agung tetapi membawahi badan-badan penegakan hukum seperti FBI dan DEA) memperingatkan Gedung Putih berpekan-pekan sebelumnya bahwa Flynn mungkin rentan diperas karena kontak-kontaknya dengan Kislyak sebelum Trump dilantik pada 20 Januari.

Pekan lalu, Kislyak bersama Lavrov ada di Gedung Putih ketika Trump membocorkan informasi sensitif.

Juru bicara FBI enggan mengomentari rincian memo tersebut.

Perkembangan terakhir ini terjadi menyusul tekanan para wakil rakyat Demokrat dan Republik kepada Trump untuk memberikan penjelasan lebih jauh mengapa dia membocorkan informasi intelijen yang sensitif kepada Lavrov.

Informasi sensitif itu sendiri didapat dinas intelijen AS dari satu sekutu AS dalam perang melawan ISIS, kata para pejabat seperti dikutip Reuters.






Credit  antaranews.com






Bocorkan rahasia negara, Trump terancam digugat partainya sendiri


Bocorkan rahasia negara, Trump terancam digugat partainya sendiri
Wakil Presiden Mike Pence (ki) dan Ketua DPR Paul Ryan (ka) mendengarkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan pidato pertamanya dalam sesi gabungan Kongres dari mimbar pidato di Washington, Amerika Serikat, Selasa (28/2/2017). (REUTERS/Jim Lo Scalzo/pool/cfo/17)


Jakarta (CB) - Untuk kedua kali dalam satu pekan, Presiden Donald Trump kembali menyampaikan pernyataan yang berbeda dari bawahan-bawahannya sendiri di Gedung Putih yang kepayahan meredam kemarahan akibat pembocoran rahasia negara oleh Trump kepada Rusia di Gedung Putih pekan lalu.  Menurut CNBC, kasus yang satu ini bisa membuat Trump kehilangan dukungan dari partainya sendiri, Republik.

Simpang siur Trump dengan Gedung Putih itu terjadi menyusul laporan Senin lalu bahwa sang presiden telah membocorkan informasi rahasia kepada para pejabat Rusia yang kemudian dibantah oleh penasihat keamanan nasional H.R. McMaster.

"Kabar yang muncul malam ini sebagaimana telah dilaporkan adalah tidak benar," kata dia kepada wartawan. "Saya (saat itu) ada di Ruang Oval. Tidak terjadi pembocoran."

Namun uniknya Selasa pagi waktu AS, Trump malah mengeluarkan penyataan di Twitter yang berseberangan dengan bantahan McMaster, bahwa dia memang berbagi informasi dengan Rusia.

"Sebagai presiden, saya ingin berbagi dengan Rusia (lewat pertemuan terjadwal yang terbuka di Gedung Putih) di mana saya punya hak mutlak menyikapi fakta yang berkaitan dengan terorisme dan keselamatan penerbangan maskapai," cuit Trump. "Alasan kemanusiaan, ditambah keinginan saya agar Rusia untuk semakin meningkatkan perang melawan ISIS dan terorisme."

Reaksi para politisi Republik terhadap kabar pembocoran rahasia negara ini sendiri beragam, namun umumnya mencoba bersikap hati-hati.

"Membocorkan sumber (intelijen) adalah hal yang tak boleh Anda lakukan. Untuk itulah kita menyimpan rapat informasi yang kita dapatkan dari sumber-sumber intelijen," kata Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat Bob Corker, Republiken daerah pemilihan Tennessee.

Sedangkan Ketua Mayoritas Senat, Mitch McConnell dari Republik daerah pemilihan Kentucky, berkata, "Saya kira kita bekerja dengan tidak banyak drama dari Gedung Putih pada banyak hal sehingga kita bisa bokus kepada agenda kita."

Beberapa politisi Republik lainnya berusaha menjaga jarak dari masalah ini dengan berkilah mereka sedang menantikan jawaban atas rahasia intelijen apa yang sebenarnya diberikan Trump kepada Rusia itu.

"Kami sama sekali tak tahu apa yang telah dibeberkan, namun melindungi rahasia negara kita adalah mutlak," kata Doug Andres, juru bicara Ketua DPR Paul Ryan yang juga dari Republik. "Ketua DPR mengharapkan penjelasan penuh mengenai fakta-fakta dari pemerintahan ini."

"Jika itu benar, saya akan bilang itu mencemaskan," kata Senator John McCain, Republiken dari Arizona yang selama ini menjadi pihak paling keras dalam mengkritik hubungan Trump dengan Rusia.

Sementara itu Senator Susan Collins, Republiken dari Maine, anggota Komisi Intelijen Senat, berkata, "Ini sangat serius, saya ingin tahun fakta-fakta apa (yang dibocorkan Trump kepada Rusia)."

Kehilangan dukungan dari partainya sendiri adalah tidak mengejutkan, kata Rick Tyler, pakar strategi politik Republik yang juga komentator MSNBC.  Dia berkata tak ada politisi Partai Republik yang membela bantahan McMaster. "Saya lihat Partai Republik tidak akan berusaha membelanya."

Dalam sepekan ini, antara mulut Trump dan mulut bawahannya di Gedung Putih sering tidak sejalan.

Dalam hal pemecatan Direktur FBI James Comey, Gedung Putih berkilah dasar keputusan Trump memecat Comey adalah rekomendasi seorang pejabat senior Departemen Keadilan. Tapi Trump malah mengungkapkan alasan dia memecat Comey adalah karena si direktur FBI tukang pamer.








Credit  antaranews.com








Israel, sumber rahasia negara yang dibocorkan Trump kepada Rusia


Israel, sumber rahasia negara yang dibocorkan Trump kepada Rusia
Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Kevin Lamarque )


Jakarta (CB) - Dinas intelijen Israel adalah sumber dari informasi rahasia menyangkut kemampuan ISIS membuat bom, yang dibocorkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada menteri luar negeri dan duta besar Rusia, kata para pejabat diplomatik AS seperti dikutip CNN.

Gedung Putih sendiri menolak mengomentari kabar ini, demikian pula dengan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat Ron Dermer yang menyatakan tak akan memgomentari masalah intelijen, sebaliknya mengungkapkan keyakinannya pada hubungan Israel dan AS.

"Israel percaya sekali pada hubungan berbagi intelijen dengan Amerika Serikat dan menantikan semakin dalamnya hubungan itu untuk tahun-tahuh mendatang di bawah pemerintahan Presiden Trump," kata Dermer.

Sekretaris Gedung Putih Sean Spicer juga tidak bisa mengomentari apakah Israel sumber dari informasi yang dibocorkan Trump kepada Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov dan Duta Besar Rusia Sergey Kislyak di Ruang Oval pekan lalu.

"Saya tidak bisa secara khusus mengomentari informasi itu," kata Spicer.

Namun dia mengaku senang atas jaminan Israel mengenai keberlanjutan kerja sama intelijen dengan pemerintahan Trump.

Menurut CNN, negara-negara lain, termasuk negara-negara Arab, juga memasuk informasi intelijen yang membuat AS mengeluarkan aturan larangan membawa laptop dan barang elektronik lainnya ke kabin pesawat yang berasal dari 10 negara ke AS.

New York Times adalah media massa pertama yang melaporkan Israel sebagai sumber intelijen dari rahasia negara yang dibocorkan Trump kepada Rusia itu.





Credit  antaranews.com



Temui Trump, Erdogan Tuntut AS Batal Persenjatai Milisi Kurdi


Temui Trump, Erdogan Tuntut AS Batal Persenjatai Milisi Kurdi 
Presiden Erdogan dijadwalkan bertemu Donald Trump di Washington, malam ini. (REUTERS/Umit Bektas)



Jakarta, CB -- Marah akan keputusan Amerika Serikat mempersenjatai milisi Kurdi YPG di Suriah, Presiden Recep Tayyip Erdogan terbang ke Washington untuk berbicara dengan Donald Trump. Orang nomor satu di Turki itu berharap bisa mengubah pikiran sang Presiden AS atau "menyelesaikan masalah dengan cara kami sendiri."

Persetujuan Trump untuk memasok persenjataan YPG yang hendak menggempur pertahanan kelompok teror ISIS di Raqqa diambil beberapa hari sebelum pertemuan dengan Erdogan. Masalah tersebut kini membayangi rencana pertemuan antara kedua sekutu NATO itu, dijadwalkan digelar pada Selasa waktu setempat (16/5) atau malam ini.

Ankara, rekan krusial dalam peperangan koalisi AS melawan ISIS, menilai YPG sebagai perpanjangan Partai Pekerja Kurdi (PKK). Kelompok itu selama ini melancarkan upaya pemberontakan di bagian tenggara Turki dan dicap sebagai teroris oleh pemerintah negara tersebut, juga Uni Eropa dan Amerika.

Sementara itu, Washington melihat YPG sebagai kelompok yang berbeda dari PKK sekaligus rekanan penting dalam peperangan melawan ISIS.

"Jika kita memang sekutu strategis, maka kita harus mengambil keputusan sebagai sekutu. Jika persekutuan ini dilanda masalah, kami harus mencari cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara kami sendiri," kata Erdogan kepada wartawan, menurut laporan surat kabar Sabah, dikutip Reuters.

Erdogan menyampaikan itu dalam kunjungannya ke China, sebelum bertolak ke Washington dalam rangka pertemuan perdana dengan Trump.

Turki sempat berharap pelantikan Trump akan jadi babak baru dalam jalinan hubungan dengan Washington, setelah ketegangan jangka panjang dengan pemerintahan barack Obama soal kebijakan di Suriah dan tuntutan Ankara untuk mengekstradisi ulama Fethullah Gulen.

Erdogan menyalahkan Gulen atas upaya kudeta gagal Juli lalu. Pemerintahan Turki telah melancarkan tindakan keras terhadap para pendukung ulama yang berbasis di AS itu, memancing kritik dari Washington.

Erdogan menyambut kemenangan Trump dalam pemilihan umum November lalu dan menyatakan dirinya berharap momen ini akan berujung pada "langkah-langkah menguntungkan" di Timur Tengah. Ketika Erdogan menang tipis dalam referendum penambahan kekuasannya, April lalu, Trump menelepon untuk mengucapkan selamat sementara politisi Eropa lebih memilih bungkam.

Namun, harapan itu mendapat hantaman keras pekan lalu. Keputusan untuk mempersenjatai YPG "sama dengan menanam dinamit di bawah hubungan Turki-AS," kata seorang pejabat senior Turki.

"Ketika hubungan kedua negara, yang rusak di masa pemerintahan Obama, baru saja diperbaiki, keputusan Turki untuk menjauh dari sekutu terbesarnya bakal jadi tanda yang sangat buruk," ujar pejabat yang enggan disebutkan namanya itu kepada Reuters.

Erdogan menggambarkan dukungan AS terhadap milisi kurdi--alih-alih pemberontah Suriah Arab--sebagai sisa-sisa kebijakan dari pemerintahan Obama. Dia juga menyebut Obama salah, menuding Turki tidak cukup berusaha ddalam peperangan melawan ISIS.

"Ini adalah fitnah dari pemerintahan Obama. Sayangnya, mereka kini meninggalkan masalah Suriah dan Irak di pangkuan trump," kata Erdogan di China.

Erdogan akan memberi tahu Trump bahwa mendukung pasukan Kurdi untuk merebut kembali wilayah Arab dari ISIS akan menuai krisis di masa yang akan datang. Selain itu, pasukan lain di kawasan, termasuk pemimpin Kurdi Irak juga menentang YPG, kata pejabat Turki anonim tersebut menambahkan.

Setelah pembicaraan dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis di London pekan lalu, Perdana Menteri Turki Binali Yildrim mengatakan pertemuan Trump-Erdogan akan jadi kesempatan untuk "memperbaiki kesalahan" Amerika mendukung YPG.

"Sekarang kami akan melakukan pembicaraan terakhir," kata Erdogan. "Setelah itu, kami akan mengambil keputusan terakhir."

Erdogan tidak menyebutkan aksi apa yang mungkin diambil Turki jika Washington melanjutkan rencananya.

Sejumlah pejabat menyiratkan, Turki bisa meningkatkan serangan udara di pangkalan-pangkalan PKK di Irak utara, atau sasaran YPG di Suriah. Mereka juga bisa membatasi penggunaan pangkalan udara Incirlik sebagai basis serangan udara AS melawan ISIS di kedua negara konflik.

Namun, hal tersebut juga bisa menghambat operasi pemberantasan teror yang juga mengancam Turki dan mengklaim bertanggung jawab atas sejumlah serangan, termasuk pengeboman bandara Istanbul pada Juni 2016.
 
"Sewajarnya, (Turki) mesti mempertimbangkan dampak penutupan pangkalan Incirlik," kata Soli Ozel, dosen di Universitas Kadir Has Turki.

"Tidak mudah untuk mereka mengembalikan hubungan baik kedua pihak," kata Ozel. "Saya pikir pada akhirnya sebuah formula penyelesaian akan ditemukan. Saya pikir, kedua pihak tidak mau memutus hubungan."







Credit  CNN Indonesia



Ditolak Berkunjung, Jerman Akan Tarik Pasukan dari Turki


Ditolak Berkunjung, Jerman Akan Tarik Pasukan dari Turki 
Kanselir Jerman Angela Merkel menyebut akan menarik pasukannya dari Turki dalam waktu dekat. (REUTERS/Leonhard Foeger)


Jakarta, CB -- Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan pihaknya mempertimbangkan menarik seluruh pasukan dari Turki, usai Ankara menolak permintaan parlemen Jerman datang berkunjung ke pangkalan udara Turki.

Sebelumnya, mengutip Independent, Turki menghalangi anggota parlemen Jerman mengunjungi para serdadu di Pangkalan Udara Incirlik, yang tengah bertugas bersama Pasukan NATO, memberangus militan ISIS di Suriah.

Merkel menyebut “penting’ bagi staf komite pertahanan Jerman, untuk datang dan menengok sekitar 270 tentara yang ditugaskan di pangkalan tersebut.

“Kami akan terus melanjutkan komunikasi dengan Turki, tapi secara paralel, kami juga mencari cara untuk tetap meneruskan misi ini,” kata Merkel, dikutip Independent.

“Itu berarti mencari opsi selain Incirlik, salah satunya Yordania.”


Turki merilis surat penolakan tersebut pada akhir pekan dan menyebut alasan itu berkaitan dengan keputusan Jerman memberi suaka pada tentara Turki yang dituding terlibat dalam kudeta gagal, tahun lalu.

“Ini sangat disayangkan, tapi kami sudah membuat hal ini jelas, melalui berbagai media,” kata Merkel.

Juru Bicara Kementerian Pertahanan Jens Flosdorff menyebut pihak militer Turki tengah mengintai pergerakan jet tornado Jerman dan
pesawat pengisi bahan bakar dari Incirlik ke negara lain.

Penolakan Incirlik, yang menyusul insiden serupa tahun lalu, merupakan kejadian terbaru yang terus menambah ketegangan antara Jerman-Turki.


Bulan lalu, Turki menolak pejabat pemerintahan Jerman melakukan kunjungan pribadi ke Incirlik setelah perlemen Jerman sepakat memberi label pembantaian warga Armenia oleh bangsa Turki Ottoman sebagai genosida.

Atas ancaman tersebut, Jerman disebut akan menghalangi warga Turki di negaranya untuk melakukan pemilihan suara dalam referendum konstutusi.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bersumpah mengembalikan hukuman mati selama kampanye kemenangannya usai pemungutan suara bulan lalu untuk memperluas kekuasaannya dengan menggunakan amandemen konstitusi.

"Secara politis tidak terbayangkan bahwa kita akan menyetujui pemungutan suara semacam itu di Jerman dengan nilai yang secara jelas bertentangan dengan konstitusi,” kata juru bicara pemerintah Jerman Steffen Seibert, dalam sebuah konferensi pers.





Credit  CNN Indonesia




Australia ungkap rencana besar pembuatan kapal


Australia ungkap rencana besar pembuatan kapal
Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)


Sydney (CB) - Australia pada Selasa mengungkap rincian strategi besar pembuatan kapal, investasi terbesar angkatan laut mereka pada masa damai untuk membuat puluhan kapal selam baru dan fregat guna menopang kemampuan pertahanannya.

Perdana Menteri Malcolm Turnbull mengatakan paket bernilai 89 miliar dolar Australia (sekitar Rp879,7 triliun) -- yang pertama kali ditandai pada 2015 untuk menggantikan armada lama -- akan meningkatkan industri lokal, dengan sekitar 5.000 lapangan pekerjaan tercipta di galangan kapal dan dua kali lipatnya di rantai pasok.

"Kami akan mengubah industri pembuatan kapal angkatan laut dan kelestarian industri di Australia, dengan para pekerja Australia, di galangan kapal Australia, menggunakan sumber daya Australia," katanya saat secara resmi mengumumkan rencana itu.

"Ini adalah rencana untuk pekerjaan, rencana untuk keamanan, rencana untuk peluang investasi di industri pertahanan kami tidak hanya untuk hari ini dan besok, tetapi juga generasi mendatang," katanya.

Program itu akan menghasilkan sembilan kapal fregat dan 12 kapal patroli lepas pantai, bersamaan dengan 19 kapal patroli Pasifik untuk negara-negara tetangga.

Rencana tersebut juga mencakup 12 kapal selam baru dengan biaya 50 miliar dolar Australia (sekitar Rp493,7 triliun), dengan kontraktor angkatan laut Prancis DCNS tahun lalu dipilih untuk merancang dan membuatnya di Adeleide, mengalahkan pesaing dari Jepang dan Jerman.

Meski tidak ada ancaman khusus yang disebutkan, Menteri Pertahanan Marise Payne mengatakan bahwa program itu dirancang untuk memastikan "kita memiliki Pasukan Pertahanan Australia yang paling mampu, tangkas dan kuat."

"Fregat-fregat, kapal-kapal patroli lepas pantai, dan kapal-kapal selam masa depan---ini adalah platform yang akan memberikan...kemampuan yang kita perlukan untuk memastikan kita melindungi Australia dan kepentingan kita," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

Di bawah rencana itu, fregat-fregat ANZAC dan Adelaide Australia akan diganti dengan kapal-kapal baru yang lebih baik dalam "mendeteksi, melacak, jika diperlukan merusak kapal-kapal selam musuh."

Kapal patroli lepas pantai Armidale, yang dirancang untuk perlindungan perbatasan, juga akan diperbarui bersama dengan armada kapal selam bertenaga diesel dan listrik Collins Class.

Turnbull mengatakan lebih dari 1,3 miliar dolar Australia akan disuntikkan untuk memodernisasi fasilitas di Australia Selatan dan Australia Barat supaya pekerjaan itu bisa berjalan. Perguruan tinggi pembuatan kapal juga akan dibangun untuk melatih para pekerja.

Konstruksi kapal-kapal patroli dijadwalkan mulai 2018 dan fregat-fregatnya akan mulai dibuat dua tahun kemudian sementara pembangunan kapal-kapal selam akan dijalankan sekitar 2022.




Credit antaranews.com





Tentara Saudi Tewas dalam Pertempuran Melawan Militan


Tentara Arab Saudi (ilustrasi).
Tentara Arab Saudi (ilustrasi).

CB, QATIF -- Seorang tentara Arab Saudi tewas dalam pertempuran melawan kelompok militan RPG pada Selasa (16/5), waktu setempat. Selain itu, pertempuran di provinsi Qatif itu juga membuat empat pasukan keamanan terluka. 

Menurut informasi dari Kementerian Dalam Negeri yang dimuat media resmi pemerintah, yang dikutip Asharq Alawsat, Selasa (16/5), tentara itu adalah Walid Gathian al-Shibani. Unit patroli di lingkungan permukiman al Masoura mendapatkan tekanan berat dari ekstremis sejak Senin (15/5), malam.
Serangan tersebut terjadi beberapa hari setelah kelompok ekstremis menargetkan sebuah proyek pembangunan di lingkungan yang sama. Di mana para pekerja yang bekerja di proyek itu juga ditargetkan pada saat baku tembak.

Dua orang, termasuk salah satunya bayi tewas karena kejadian tersebut. Sedangkan 10 lainnya terluka.

Menurut Al-arabiya, lingkungan permukiman tersebut mendapatkan serangan berat dari kelompok militan dari teroris di Al Masoura dalam beberapa hari terakhir. Al Masoura adalah lingkungan permukiman tertua di Qatif. Bangunannya sudah berusia lebih dari 100 tahun.

Proyek pembangunan di lingkungan tersebut akan membangun pusat perbelanjaan, restoran, hunian vertikal, dan pusat kebudayaan. Dalam pembangunan tersebut mereka harus meruntuhkan 488 unit hunian. 





Credit  REPUBLIKA.CO.ID



Tentara Saudi tewas, lima cedera di provinsi rusuh Qatif



Dubai (CB) - Seorang tentara Saudi terbunuh dan lima lagi terluka dalam pertempuran dengan terduga gerilyawan di provinsi Qatif, kata kementerian dalam negeri pada Selasa.

Peristiwa itu terjadi beberapa hari sesudah seorang bocah dan seorang pembangun asal Pakistan tewas di kota al-Awamiya itu juga.

Kota itu, di propinsi penghasil minyak dan berpenduduk syiah dalam jumlah besar, adalah titik panas pemerintah Muslim Sunni dengan warga Syiah, mengeluhkan pembedaan.

Prajurit itu tewas oleh granat luncur di distrik al-Awamiya dan gerakan melawan pegaris keras dilanjutkan dengan bantuan pasukan pendukung, kata kementerian tersebut.

Pada 12 Mei, pihak berwenang menyatakan kelompok bersenjata membunuh seorang bocah Saudi dan seorang pria Pakistan dalam serangan terhadap pekerja di pembangunan gedung di al-awamiya.

Dalam pernyataan pada Selasa, kementerian itu menyatakan "teroris" menggunakan peledak dan ranjau untuk menghalangi pembangunan itu.

Qatif mengalami unjuk rasa untuk peningkatan hak asasi Syiah dan menjadi lebih sering sejak Nimr al-Nimr, ulama Syiah, yang terbukti menghasut kekerasan, dihukum mati setahun lalu.





Credit  antaranews.com






Rudal Balistik Terbaru Korut Disebut Mampu Capai Alaska dan Hawaii


Peluncuran rudal korut.
Peluncuran rudal korut.

CB, PYONGYANG -- Rudal balistik terbaru Korea Utara yang diluncurkan Ahad (14/5) lalu tampaknya jadi paling kuat yang pernah diuji. Sejumlah analis meyakini rudal itu bisa mencapai Alaska dan Hawaii, jika melepaskan lintasan normal.

Seperti dilansir dari Independent, Rabu (17/5), uji coba rudal itu dianggap sebagai cara Kim Jong-un menunjukkan kepada rakyatnya kalau ia berdiri di atas AS dan Korea Selatan. Walau disebut belum mencapai final, uji coba seperti itu seakan menunjukkan program senjata Korut bisa diandalkan.

Uji coba sendiri dilakukan cuma berselang sehari, setelah pelantikan Presiden Korea Selatan yang baru, Moon Jae-in, yang menciptakan kekhawatiran baru tetangganya dan AS.
Sedangkan, Jepang sempat mencatat kalau rudal itu memiliki jarak tempuh sekitar 800 kilometer dan mencapai ketinggian 2.000 kilometer selama setengah jam penerbangannya. Sejumlah analis Korsel yang dihubungi Associated Press menegaskan itu lebih tinggi dan lebih lama dari rudal lain yang pernah diluncurkan Korut.

Media pemerintah Korea Utara mengkonfirmasi perkiraan itu, dan rudal bernama Hwasong-12 ternyata bisa terbang setinggi 2.111 kilometer sebelum mendarat dengan jarak tempuh 787 kilometer dari lokasi peluncuran. Korut berdalih peluncuran ke sudut tinggi dimaksudkan demi menghindari negara-negara tetangga.

Analis memperkirakan, jika diluncurkan pada sudut normal, rudal itu bisa terbang lebih jauh dengan kiraan antara 4.000-7.000 kilometer, atau mampu mencapai Alaska dan Hawaii. "Ini adalah perkembangan yang sangat tidak nyaman untuk AS," kata Lee Illwoo, pengamat militer dari Seoul.

Walau tidak bisa dikonfirmasi secara independen, Korut mengklaim rudal itu bisa membawa hulu ledak nuklir berat, dengan sistem peluruhan dan peledakan telah disempurnakan. Namun, ahli-ahli meyakini hulu ledak untuk rudal jarak jauh yang mampu menyerang AS jadi teknologi yang masih harus dikuasai Korea Utara.




Credit  REPUBLIKA.CO.ID



Dukung Jalur Sutra Baru, Indonesia Ikut Topang Perekonomian Cina


Peta one belt one road, obor yang merupakan jalur sutra baru dinisiasi Cina
Peta one belt one road, obor yang merupakan jalur sutra baru dinisiasi Cina

CB, JAKARTA -- Perekonomian Cina akan ditopang oleh negara-negara di sekitarnya, termasuk Indonesia, dalam proyek One Belt One Road (OBOR) atau jalur sutra baru.
Pengamat luar negeri Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Agus Haryanto mengatakan, proyek jalur sutra ini merupakan cara baru bagi Cina untuk dapat meningkatkan perekonomian mereka.

"OBOR yang diluncurkan 2013 ini karena Cina mengalami kegagalan investasi dalam negeri. Cina tidak dapat mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan, sehingga harus menemukan cara baru untuk membentangkan jalur ekonominya sampai belt ke atas road ke bawah," kata Agus, kepada Republika.co.id, Selasa (16/5).

Menurutnya, kerugian akan didapatkan Indonesia dari proyek jalur sutra baru ini, jika Indonesia tidak memiliki industri yang cukup kompetitif. Hal ini akan menyebabkan lebih banyak produk-produk dan investasi Cina yang akan masuk ke Indonesia. "Saya kira pemerintah perlu melihat industri apa yang mau dibesarkan oleh Cina," ujar dia.

Selain dituntut untuk semakin kompetitif, menurutnya Indonesia juga menghadapi tantangan keamanan. Ketahanan nasional Indonesia tidak terancam karena Indonesia justru harus bisa menjaga keseimbangan dan stabilitas di kawasan, utamanya di Samudera Hindia dan Laut Cina Selatan.

"Tantangan Indonesia adalah bagaimana di Samudera Hindia kita bisa menjaga keseimbangan yang diinginkan Marty Natalegawa (mantan Menteri Luar Negeri RI) di Indo Pasifik, yaitu bagaimana Samudera Hindia dapat menjadi politik luar negeri kita," ungkap Agus.





Credit  REPUBLIKA.CO.ID




Selasa, 16 Mei 2017

Badan Keamanan AS Disinyalir Terlibat Serangan Ransomware



Badan Keamanan AS Disinyalir Terlibat Serangan Ransomware
Ilustrasi virus ransomware



CB, Jakarta - Portal berita uang digital Bitcoin, bitcoinist.com, mensinyalir Bada Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA), ada di balik serangan siber "ransomeware" karena peretas yang menyerang komputer di seluruh dunia meminta para pengguna komputer menyetorkan uang dalam Bitcoin sehingga pasar Bitcon menjadi kelebihan pasokan untuk kemudian memangkas nilai mata uang digital yang dianggap menjadi ancaman bagi mata uang utama konvensional ini.

"Jumat (pekan lalu) Bitcoin mengalami salah satu penurunan paling tajam dalam beberapa bulan, terpangkas sekitar 10 persen nilai pasarnya setelah tiga pekan berturut-turut mendapatkan pasokan luas biasa besar. Pertanyaannya adalah mengapa? Jawabannya mungkin terletak pada 'The Deep State' atau lebih khusus lagi, NSA," tulis laman bitcoinist.com.

Sehari sebelum Jumat itu serangan siber besar-besaran menghajar 100-an negara di seluruh dunia yang merupakan serangan siber terbesar dalam sejarah.

Serangan "ransomware" itu mengenkripsi file-file atau dokumen-dokumen digital dari mereka yang ditimpa serangan siber itu sehingga sekitar 125 ribu komputer seluruh dunia terdampak oleh serangan ini.

Program ransomware yang menyebut diri "WannaCry" itu menuntut tebusan 300 dolar AS dalam bentuk Bitcoin sebagai imbal balik atas kata sandi yang digunakan untuk mendekripsi dokumen-dokumen digital dalam komputer yang sudah diserang.

Ulah ini, sebut bitcoinist.com, telah mendevaluasi nilai Bitcoin di seluruh dunia sampai 11 persen, sedangkan waktu atau timing serangan berbarengan dengan jatuhnya nilai pasar Bitcoin.

Malware atau program jahat ini tersedia online pada 14 April oleh sekelompok hacker bernama Shadow Brokers yang tahun lalu mengaku telah mencuri cache "senjata siber" dari NSA.

"Pertanyaannya yang muncul dari semua ini adalah apakah benar-benar telah dicuri dari NSA atau apakah sengaja tersedia untuk digunakan di masa depan untuk dan melawan kepentingan mereka? Apakah ini medan program yang dibuat untuk ditujukan sebagai permainan perang siber di masa depan?", tanya bitcoinist.com.

Beberapa kalangan, sebut laman ini, menuding serangan siber global ini diorkestrasi oleh NSA untuk mengambinghitamkan Bitcoin sebagai alat teroris sehingga memberi citra buruk mata uang digital ini di seluruh dunia.

"Apakah NSA dan The Deep State menggunakan game perang siber untuk menyerang Bitcoin dengan tujuan akhir mendapatkan keuntungan politis dalam rangka regulasi dan pengawasan jejaring keuangan terdesentralisasi secara global (Bitcon) ini?," tulis bitcoinist.com lagi.

Pertanyaan ini diajukan berdasarkan pengalaman bahwa di masa lalu Bitcoin pernah menjadi target serangan siber yang juga menggunakan ransomware.

Adanya aktor negara di balik serangan itu didasarkan pada fakta bahwa sebelum ini tidak ada serangan siber yang terokestrai seluas seperti sekarang.

"Untuk menyerang sekitar 70 negara dengan puluhan ribu serangan, selama berjam-jam, termasuk kekuatan-kekuatan ekonomi besar dunia Inggris, AS, Jerman dan Rusia, Anda mesti punya database luar biasa dari mana asal Anda menyerang, ditambah koordinasi dan akses komputer yang kemungkinan besar jauh di atas rata-rata kuasa Bitcoin," tulis bitcoinist.com.

Jika Bitcoin dianggap ancaman terhadap elite perbankan dan mata uang dunia, maka adalah soal waktu bagi tamatnya riwayat Bitcoin, tutup laman uang digital ini.





Credit  TEMPO.CO




Korut Tembakkan Rudal ICBM, PBB Kenakan Sanksi Berat


Korut Tembakkan Rudal ICBM, PBB Kenakan Sanksi Berat DK PBB mengecam keras peluncuran rudal jarak jauh Korut yang dilakukan Minggu (14/5) dan bersumpah akan memberi sanksi berat. (REUTERS/KCNA)


Jakarta, CB -- Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengecam keras peluncuran misil balistik Korea Utara dan bersumpah akan mengambil tindakan tegas, termasuk memberikan sanksi atas respons ‘perilaku tidak stabil’ Pyongyang.

Dalam pernyataan sepakat yang didukung China, DK PBB menegaskan pentingnya Korea Utara “menunjukkan komitmen denuklirisasi melalui aksi konkret”. Dewan Keamanan juga menuntut Korut “tidak lagi meluncurkan uji coba nuklir dan misil balistik”.

Pernyataan itu menjadi peringatan terakhir bagi Korea Utara sebelum PBB kembali memberlakukan sanksi terhadap negara paling terisolasi di dunia itu.

Adopsi DK PBB terhadap sanksi bagi Korut yang disusun AS tersebut dilakukan menjelang sesi penutupan darurat sidang dewan yang diminta oleh Amerika Serikat dan Jepang untuk membahas peluncuran rudal tersebut.



Korut kembali melakukan uji coba misil balistik jarah jauh pada Minggu (14/5). Itu menjadi misil Korut dengan kemampuan terjauh selama ini dan rezim Kim Jong-un menyatakan misil tersebut mampu membawa “hulu ledak nuklir berdaya besar”.

Sejak awal tahun lalu, Pyongyang telah melakukan dua kali uji coba bom atom dan belasan tes misil, dalam upayanya mengembangkan rudal antar benua yang bisa mengirimkan hulu ledak nuklir ke AS.

DK PBB, tahun lalu, menjatuhkan dua resolusi sanksi guna membungkam kegiatan nuklir Pyongyang dan menolak pemberian dana yang diminta Kim Jong-un untuk membiayai program militernya.

Total, terdapat enam set sanksi yang telah dijatuhkan PBB bagi Korea Utara sejak uji coba perangkat bom atom pertama di 2006 silam.



Dalam pernyataan resmi PBB, yang dikutip AFP, seluruh anggota Dewan Keamanan, termasuk China - yang merupakan sekutu terbesar Korut- “bersumpah untuk sepenuhnya mengimplementasikan semua tindakan yang dianggap perlu” terhadap Korea Utara dan “menganjurkan dengan sangat” agar negara lain juga ikut serta.

Itu berarti memberlakukan fase baru dalam sanksi yang memangkas ekspor baru bara dari Korut, sekaligus menerapkan batasan tegas atas perbankan dan perdagangan perangkat serta produk yang bisa digunakan oleh militer negara tersebut.

DK PBB juga mengekspresikan “kepedulian yang amat sangat” terhadap “perilaku yang sangat tidak stabil, menantang dan provokatif menentang Dewan Keamanan."

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga mengecam Pyongyang atas peluncuran misil tersebut dan meminta agar negara itu segera melakukan denuklirisasi.



“Tindakan ini melanggar resolusi PBB dan merupakan ancamana bagi perdamaian serta keamanan kawasan,” kata Gutteres dalam sebuah pernyataan.

Di bawah Resolusi PBB, Korea Utara dilarang mengembangkan teknologi nuklir dan misil.

Di saat bersamaan, AS juga tengah melakukan pembicaraan dengan China guna menentukan sanksi yang bisa menekan Korut.

“Ada banyak sanksi yang bisa kita lakukan, mulai dari minyak, energi, kapal maritim ataupun ekspor mereka,” kata Duta Besar AS Nikki Haley, kepada ABC.

“Kami bisa melakukan berbagai macam hal berbeda yang belum kita lakukan. Jadi ada banyak pilihan,” tambahnya.

DK PBB diharapkan mendiskusikan langkah selanjutnya dalam pertemuan yang akan digelar hari ini, Selasa (16/5) pukul 20.00 waktu setempat. 





Credit  CNN Indonesia






Pakar Sebut Uji Coba Rudal Terbaru Korut Mendekati ICBM

Pakar Sebut Uji Coba Rudal Terbaru Korut Mendekati ICBM Ilustrasi rudal Korut. Sejumlah pakar menyebut negara terisolasi itu semakin mendekati tahap pembuatan ICBM. (KCNA/via REUTERS)


Jakarta, CB -- Sejumlah pakar menyebut peluncuran peluru kendali Korea Utara yang tampaknya sukses, akhir pekan lalu, mengindikasikan kemajuan signifikan dalam upaya negara tersebut membuat rudal balistik antarbenua atau ICBM.

Negara terisolasi itu berkoar, Senin (15/5), bahwa peluncuran yang dipimpin langsung oleh Kim Jong-un itu bertujuan untuk memverifikasi kemampuan untuk membawa "hulu ledak nuklir berat berskala besar."

Kim menuding Amerika Serikat mengintimidasi negara-negara yang tidak mempunyai senjata nuklir dan memperingatkan Washington bahwa wilayahnya berada dalam jangkauan serangan Korea Utara. Demikian dilaporkan kantor berita pemerintah KCNA sebagaimana dikutip Reuters.

Walau demikian, Komando Pasifik Amerika Serikat menyatakan tipe rudal itu "tidak konsisten" dengan ciri-ciri ICBM dan Korea Selatan menganggap remeh kemajuan teknis yang diklaim Korut.

"Kami meyakini kemungkinan itu kecil," kata Roh Jae-cheon, juru bicara Staf Gabungan Korea Selatan.

Rudal tersebut jatuh di laut dekat Rusia, Minggu. Washington menyebut peluncuran itu sebagai pesan untuk Korea Selatan, selang beberapa hari setelah presiden barunya berjanji akan mengajak Pyongyang berdialog.

Presiden Moon Jae-in merespons dengan mengimkan utusan khusus ke Amerika Serikat, China, Jerman, Jepang dan Rusia untuk menjelaskan rencana baru negaranya dan kebijakan terhadap Korea Utara yang terus membangkang.

Pyongyang diyakini tengah mengembangkan rudal nuklir yang bisa mencapai Amerika Serikat (8.000 kilometer). Hal tersebut menghadapkan Presiden Donald Trump dengan salah satu tekanan terbesar di bidang keamanan.

Bulan lalu, Trump mengatakan konflik besar dengan Korea Utara bisa saja terjadi, tapi dia lebih memilih cara diplomatik. Dia juga berjanji akan mencegah Korut menghantam AS dengan rudal nuklir, kemampuan yang menurut para pakar bisa dicapai pada 2020 nanti.

Sejumlah analis menyebut uji coba terbaru menyiratkan Pyongyang telah mencapai kemajuan ke arah tujuan tersebut.

Rudal balistik baru yang bernama Hwasong-12 itu ditembakkan dengan sudut tertinggi untuk menghindari dampak langsung terhadap negara-negara tetangganya dan terbang sejauh 787 kilometer setelah mencapai ketinggian 2.111 kilometer, kata KCNA.

Detail itu konsisten dengan pernyataan Korea Selatan dan Jepang dan mengindikasikan rudal tersebut terbang lebih tinggi dan lebih jauh ketimbang rudal jarak menengah yang diluncurkan dari wilayah sama pada Februari lalu.






Credit  CNN Indonesia