Menkeu Coret 33 Barang dari Daftar Objek Pajak Barang Mewah

 

Televisi akan dicabut dari daftar objek PPnBM oleh pemerintah. (ANTARA FOTO/R. Rekotomo)

 

 

Jakarta, CB -- Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro akan mencoret sekitar 33 barang dari daftar objek pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Barang-barang yang dicoret dari daftar PPnBM berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.011/2013 dinilai sudah tidak relevan lagi disebut sebagai barang mewah saat ini.

"Dulu orang menganggap televisi (tv) adalah barang mewah, sekarang siapa yang tidak punya tv di rumah? Semua punya. Dengan perkembangan yang begitu cepat, sulit untuk mengatakan kalau tv itu barang mewah," kata Bambang di kantor Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Jakarta, Kamis (11/6).

Selain tv, jenis barang lain yang akan dihapus dari daftar PPnBM adalah:

1. Kulkas 2. Pemanas air 3. Mesin cuci 4. Pendingin udara (AC) 5. Perekam video 6. Kamera 7. Kompor gas 8. Proyektor 9. Mesin pencuci piring 10. Mesin pengering 11. Microwave 13. Alat pancing 14. Alat golf 15. Alat selam 16. Papan selancar 17. Senapan untuk olahraga menembak

18. Piano 19. Alat musik elektrik 20. Tas 21. Pakaian 22. Jam 23. Sadel untuk olahraga berkuda 24. Logam mulia 25. Emas 26. Karpet 27. Kristal 28. Kursi 29. Kasur 30. Lampu kamar tidur 31. Porselen 32. Ubin

Menurut Bambang aturan tersebut akan segera dituangkan dalam PMK yang akan segera terbit dalam waktu dekat. "Aturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. PMK sudah saya tandatangani tinggal menunggu proses perundangan di Kementerian Hukum dan HAM dalam 1-2 hari, praktisnya minggu depan efektif," katanya.


Credit  CNN Indonesia

Guru Besar UI Nilai IUPK Freeport Bentuk Penyelundupan Hukum

 

 Guru Besar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana. (Dok. Pribadi)

 

 

Jakarta, CB -- Rencana pemerintah memberikan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) kepada PT Freeport Indonesia sebagai pengganti kontrak karya (KK) hanya akan menambah kerugian negara. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan seyogyanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berhati-hati di dalam penetapan perubahan tersebut dan melakukan perhitungan untung-rugi.

"Bila dilakukan perubahan status, maka IUPK berdasarkan Pasal 83 huruf (g) Undang-Undang (UU) Minerba akan memberi Freeport 20 tahun konsesi. Artinya dapat beroperasi di Indonesia hingga 2035 bila dihitung sejak 2015 dan ini lebih lama 14 tahun dari jatuh tempo KK di 2021. Apakah ini penyeludupan hukum yang dilakukan Freeport untuk mendapat perpanjangan lebih awal?" Tegas Hikmahanto di Jakarta, Kamis (11/6).

Mengacu pada KK Freeport yang berlaku sampai saat ini, aktivitas pertambangan manajemen masih akan berlaku hingga 2021 dan dapat diperpanjang dua tahun sebelum berakhirnya kontrak sesuai ketetapan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Hikmahanto mengatakan, dengan adanya ketetentuan tersebut maka pengajuan perpanjangan aktivitas pertambangan Freeport akan terjadi di masa jabatan Jokowi.

Dalam situasi seperti itu, menurutnya Jokowi tidak layak mengambil keputusan yang strategis.

"Ini karena dengan perubahan status KK ke IUPK juga akan memberi hak kepada Freeport untuk dapat memperpanjang dua kali untuk jangka waktu masing-masing 10 tahun. Bila hak ini dijalankan, maka Freeport akan bisa beroperasi di Indonesia hingga 2055," katanya.

Penyelundupan Hukum

Berangkat dari rencana tersebut, Hikmahanto menduga manajemen Freeport telah melakukan penyelundupan hukum dalam rangka memperpanjang aktivitas pertambangannya di Papua. Ia pun meminta aparat penegak hukum harus melakukan penyelidikan dan penyidikan jika pada akhirnya pemerintah mengubah status KK menjadi IUPK.

"Mereka yang diperiksa mulai dari birokrat terendah yang mengusulkan hingga sampai ke Menteri, bahkan Presiden. Ini yang membuat para pejabat tidak dapat tenang diakhir masa jabatannya. Penyelundupan hukum oleh aparat penegak hukum akan dicurigai adanya perilaku koruptif meski dari pengambil kebijakan tidak memiliki niat jahat untuk memperkaya diri sendiri," tuturnya.

Penyelundupan hukum sendiri bertujuan untuk menghindari berlakunya hukum nasional sehingga yang melakukan memperoleh suatu keuntungan – keuntungan tertentu sesuai dengan keinginannya.

Berangkat dari analisanya, Hikmahanto pun meminta pemerintah mengambil alih wilayah kerja Freeport pasca berakhirnya KK pada 2021 ketimbang merubah statusnya menjadi IUPK.

"Dengan demikian setelah berakhirnya KK Freeport maka pemerintah berkewajiban untuk mengambil alih. Presiden tentu memiliki risiko ketika mengambil keputusan yang bertentangan dengan aspirasi mayoritas rakyat," tandasnya.

Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyatakan belum memutuskan apa-apa mengenai perpanjangan aktivitas pertambangan Freeport menyusul persetujuan manajemen dengan pola IUPK.

"Ya peraturannya kan begitu (20 tahun). Kalau mengajukan IUPK bisa 20 tahun. Tapi pemerintah belum memutuskan. Tapi IUPK ini merupakan jalan keluar, supaya proses renegosiasi Freeport bisa segera selesai," kata Sudirman.


Credit  CNN Indonesia

Sepanjang 2015, Polisi AS Bunuh 500 Warga Sipil

 

 Berdasarkan tingginya tingkat kematian di tangan polisi AS tahun ini, The Guardian memperkirakan angka kematian akan terus merangkak naik, bahkan dapat melebihi 1.000 kasus pada akhir 2015. (Reuters/Joe Raedle)

 

Jakarta, CB -- Jumlah kematian di tangan petugas kepolisian Amerika Serikat selama 2015 dilaporkan mencapai 500 orang. Angka ini diperkirakan akan terus bertambah pada akhir tahun 2015.

Data tersebut berhasil dikumpulkan melalui penyelidikan The Guardian yang diberi nama proyek The Counted. Penyelidikan ini dimulai sejak dua pemuda berkulit hitam ditembak mati di New York City dan Cincinnati.

Isiah Hampton, 19 tahun, ditembak mati oleh petugas kepolisian New York di sebuah gedung apartemen di Bronx, pada Rabu (10/6) pagi, menurut keterangan kepala polisi setempat.

Hampton diduga bentrok dengan petugas polisi yang tiba di gedung apartemen Bronx, sehubungan dengan panggilan 911 yang melaporkan terdapat seorang pria yang membawa senjta.

NYPD mengatakan Hampton menembak dan menganiaya kekasihnya yang telah memberinya anak berusia dua tahun.

"Sang wanita mampu menarik diri dari sang pelaku, namun sang pelaku masih terus mengarahkan pistolnya ke arah petugas keamanan sehingga seorang sersan dan satu petugas lainnya melepaskan beberapa tembakkan ke arahnya," kata James O'Neill, kepala Departemen Kepolisian New York, NYPD.

Kematian Hampton menyusul kematian pemuda kulit hitam lainnya, Quandavier Hicks, 22 tahun, yang tewas dalam sebuah konfrontasi dengan petugas polisi di Cincinnati pada Selasa (9/6) malam.

Hicks menyerang polisi dengan sebuah senapan di sebuah apartemen, yang telah dikepung polisi. Sebelumnya, polisi mendapat laporan tetangga bahwa terdapat seorang pria berbahaya yang membawa senapan.

Nama Hicks dan Hampton termasuk dalam daftar panjang The Counted, proyek penyelidikan yang berfokus melaporkan nama dan data warga AS yang tewas di tangan polisi sepanjang tahun ini.

Penyelidikan ini diluncurkan sehubungan dengan tidak adanya catatan komprehensif tentang warga AS yang tewas di tangan polisi. Sebaliknya, FBI menjalankan program sukarelawan untuk menghimpun kasus "pembunuhan dibenarkan".

Berdasarkan tingginya tingkat kematian di tangan polisi AS tahun ini, diperkirakan angka kematian akan terus merangkak naik, bahkan dapat melebihi 1.000 kasus pada akhir 2015.

Jika benar, maka tahun ini akan menjadi tahun dengan tingkat kematian di tangan polisi yang mencapai dua kali lipat dari dua tahun sebelumnya. Pada 2013, angka kematian warga oleh polisi tercatat sejumlah 461 jiwa.

Bukan hanya warga kulit hitam beretnis Amerika-Afrika, sejumlah etnis lain seperti etnis Hispanik atau Amerika Latin juga masuk dalam daftar tersebut.

Di antara 500 kematian pertama, sebanyak 49,6 persen merupakan kematian warga kulit putih, sekitar 28,2 persen berkulit hitam dan 14,8 persen merupakan etnis Hispanik.

Persentase tersebut terbilang signifikan jika dibandingkan dengan data sensus AS tahun 2013, yang memaparkan bahwa penduduk AS terdiri dari 62,6 persen warga kulit putih, 13,2 persen berkulit hitam dan 17,1 persen etnis Hispanik atau Latin.

Data tersebut juga menunjukkan sebanyak 21,6 persen, atau sebanyak 108 orang dari 500 orang yang tewas tidak bersenjata. Sebanyak 30,5 persen di antaranya adalah warga kulit putih, sementara 16,1 persen lainnya adalah warga kulit hitam.

Dari jumlah yang tewas, sebanyak 95,2 persen adalah pria, sementara hanya 4,8 persen lainnya perempuan.

Christie Cathers, seorang wanita dari Virginia Barat yang berusia 45 tahun, merupakan satu-satunya wanita dibunuh oleh polisi sejak The Counted diluncurkan pekan lalu.

Cathers ditembak oleh sejumlah petugas Monongalia County, karena melepaskan serentetan tembakan ke arah petugas dalam sebuah kejar-kejaran. Cathers juga berupaya menabrakkan kendaraannya ke polisi. Cathers dikejar berdasarkan laporan dari seorang pejabat yang menyatakan Cathers mengacungkan pisau ke arahnya.



Credit  CNN Indonesia

Indonesia Jadi Ketua IORA Periode 2015-2017

 

Ben mengatakan Indonesia akan mengaitkan agenda nasional terkait poros maritim Indonesia ke agenda negara-negara anggota IORA. (Antara/Vitalis Yogi Trisna)

 

Jakarta,CB -- Indonesia terpilih menjadi ketua Indian Ocean Rim Association (IORA) atau Asosiasi negara-negara di kawasan Samudera Hindia untuk periode 2015-2017, kesempatan yang akan dijadikan untuk meningkatkan kerja sama terkait poros maritim Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Kerja Sama Intra Kawasan Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri, Benyamin Carnadi, di Jakarta pada Kamis (11/6).

Ben mengatakan akan dilakukan kerja sama lintas batas terkait terpilihnya Indonesia menjadi ketua IORA. Sementara itu, serah terima akan dilaksanakan pada Oktober 2015 dari ketua IORA sebelumnya, Australia.

"Visi misi kita di IORA adalah menjalin kerja sama strategis, konsolidasi kelembagaan dan ada enam bidang prioritas yaitu keamanan maritim, budaya perikanan dan perairan, energi, manajemen risiko bencana, teknologi dan ilmu pengetahuan, pariwisata dan pertukaran budaya," kata Ben.

Momen ini sejalan dengan program yang diusung oleh Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo terkait poros maritim. Ben mengatakan Indonesia akan mengaitkan agenda nasional terkait poros maritim Indonesia ke agenda negara-negara anggota IORA.

"Terpilihnya Indonesia bukan hanya mimpin sidang, harus ada gagasan dan visi misi baru dan ini juga merupakan kesempatan emas bagi Indonesia yang akan dikaitkan dengan kepentingan nasional poros maritim, kita akan ajukan kerja sama bahari kepada negara-negara IORA," kata Ben.

IORA merupakan satu-satunya organisasi yang mencakup empat kawasan yaitu Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika Timur, dan Australia.

Organisasi tingkat menteri IORA dibentuk pada Maret 1997. Dan terdapat 20 Negara yang menjadi anggotanya diantaranya Australia, India, Kenya, Madagaskar, Mauritius, Sri Lanka, Comoros, Seychelles, Thailand, Afrika Selatan, Malaysia, Oman, Mozambik, Tanzania, Oman, Bangladesh, Uni Emirat Arab, Iran, Yaman dan Indonesia.

Credit  CNN Indonesia

Jalan Panjang Merebut Irian Barat ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Demonstrasi Menentang Kekuasaan Belanda di Irian Barat (Foto:Arsip Nasional)

JAKARTA  (CB) – Pada 11 Juni 1964, merupakan salah satu tanggal yang bersejarah bagi perjuangan Indonesia dalam memperjuangkan Irian Barat (Sekarang Papua) kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi. Pada tanggal tersebut Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk komisi bersama.
Irian Barat merupakan salah satu wilayah yang masih dipertahankan Belanda walaupun Indonesia sudah merdeka. Dalam Perjanjian Pengakuan Kedaulatan pada Desember 1949, Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia, namun wilayah Irian Barat akan dibicarakan setahun setelah pengakuan kedaulatan.
Namun, hingga tahun 1950 Belanda juga masih enggan untuk melepas Irian Barat. Alasannya wilayah ini merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam khususnya di bidang pertambangan. Namun, Pemerintah Indonesia tidak menyerah.
Perjuangan diplomasi pun mulai dilakukan khususnya setelah Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara peserta Konferensi Asia Afrika (KAA) 1955. Belanda pun juga mulai mencari dukungan khususnya dari Amerika Serikat (AS) agar Irian Barat tetap berada di dalam kekuasaannya.
Namun, hingga tahun 1960 tidak ada perkembangan positif dari Pemerintah Belanda. PBB pun sudah berupaya untuk menyelesaikan Irian Barat, tetapi gagal untuk memberikan resolusi untuk menyelesaikan sengketa ini.
Kesabaran Indonesia pun sudah habis. Pada 1961 Presiden Soekarno memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda dan mulai mempersiapkan operasi militer untuk merebut Irian Barat. Pemerintah pun menggaungkan Trikora (Tri Komando Rakyat) untuk membangkitkan semangat rakyat.
Pada 15 Januari 1962 sebuah pertempuran pecah di Laut Arafuru, Irian Barat. Dalam pertempuran tersebut, gugurlah Pahlawan Nasional Komodor Yos Sudarso. Selain itu, pemerintah berhasil menyusupkan beberapa tentara ke hutan belantara Irian Barat untuk melakukan serangan darat.
Dunia pun cemas dengan operasi militer yang dilakukan oleh Indonesia, Sekjen PBB U Thant menunjuk Duta Besar AS Elsworth Bunker untuk menjadi mediator Indonesia dengan Belanda.
Pada 15 Agustus 1962, ditandatangani oleh Perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian New York yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio dan delegasi Belanda Van Royen. Isi dari Perjanjian New York adalah dibentuk peralihan pemerintahan dari Belanda kepada PBB melalui suatu badan khusus.
PBB membentuk UNTEA sebagai badan peralihan kekuasaan di Irian Barat. Badan ini mulai efektif bekerja pada 1 Oktober 1962. Akhirnya pada 1 Mei 1963 UNTEA pun menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia, bendera merah putih pun berkibar di tanah Irian Barat.
Namun itu belum selesai, mengingat Indonesia harus melaksanakan Penentuan Pendapat rakyat (Pepera) untuk mengetahui aspirasi rakyat Irian Barat. Pada 11 Juni 1964 juga dibentuk komisi bersama Indonesia dan Belanda agar proses referendum berjalan aman.
Sulitnya infrastruktur di Irian Barat dan perubahan politik di Indonesia menyebabkan Pepera baru dilaksanakan pada 1969, dengan dihadiri oleh utusan PBB masyarakat Irian Barat menyatakan memilih bergabung dengan Indonesia.
Hasil ini kemudian dilaporkan kepada Pemerintah Indonesia di Jakarta, Presiden Soeharto pun mengubah nama Irian Barat menjadi Irian Jaya dan menetapkannya sebagai provinsi ke-26.

Credit  Okezone

Warga Serbia Anggap Soekarno Bagaikan Dewa

Presiden Soekarno dan Presiden Yugoslavia Josep Broz Tito.

JAKARTA  (CB) – Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Serbia merangkap Montenegro, Semuel Samson, mengatakan hubungan antara Indonesia dan Serbia adalah hubungan yang sangat dekat. Hubungan itu sudah terjalin sejak zaman Serbia masih menjadi bagian dari Yugoslavia.
Serbia merupakan pewaris utama negara Yugoslavia yang telah terpecah. Meski telah terpecah, memori tentang Indonesia masih tertanam di benak warga Serbia, terutama yang telah berusia 50 tahun ke atas.
Presiden pertama Indonesia Ir. Soekarno diketahui memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Presiden Yugoslavia saat itu Joseph Broz Tito. Kedekatan ini membuat nama Ir. Soekarno memiliki arti penting di Serbia hingga saat ini.
“Di Beograd itu, jika Anda tersesat dan Anda minta diantar dengan taksi ke kedutaan Indonesia pasti sampai. Karena Indonesia di sana sangat top sekali. (Presiden pertama RI) Soekarno di sana seperti dewa,” kata Dubes Semuel Samson dalam penjelasannya dalam forum debriefing di Ruang Nusantara Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Rabu (10/6/2015).
Indonesia dan Serbia merupakan dua negara penggagas kelompok Gerakan Non-Blok pada 1961. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Non Blok pertama diadakan di ibu kota Yugoslavia, Beograd. Hubungan bersejarah inilah yang diharapkan Dubes Semuel untuk dapat terus dijaga dengan Serbia, meskipun Yugoslavia telah terpecah.
“Kita suka rawat hubungan dengan APEC, kita suka rawat yang (hubungan dengan negara) besar-besar, tapi teman lama tidak kita rawat. Kita selalu kalah dalam forum-forum internasional karena kita tergantung dengan (negara) yang besar,” tambah Dubes yang mulai bertugas di Serbia pada 2011 itu.
Untuk menjaga hubungan tersebut, dia mencoba pendekatan kepada generasi muda Serbia untuk memperkenalkan kembali sejarah yang dekat di antara kedua negara. Dubes yang juga berprofesi sebagai pengusaha dan politikus ini ingin agar generasi muda Serbia mengetahui sejarah yang mengikat kedua negara.

Credit  Okezone

Terancam Uni Eropa, Dokumen GNB Perlu Jadi Warisan Dunia

Para pendiri Gerakan Non-Blok. Dari Kiri Ke Kanan: Jawaharlal Nehru, Kwame Nkrumah, Gamal abdul Nasser, Ir. Soekarno, Josep Broz Tito.

JAKARTA  (CB) - Duta Besar (Dubes) Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Indonesia untuk Serbia Semuel Samson menyatakan dokumen-dokumen terkait Gerakan Non Blok (GNB) perlu dilestarikan agar tidak hilang ditelan sejarah. Serbia yang merupakan pewaris dari Yugoslavia merupakan salah satu negara yang mempunyai kaitan erat dengan organisasi tersebut.
Berbicara dalam forum debriefing di Kementerian Luar Negeri RI, Dubes Semuel mengungkapkan ketidaksukaan negara-negara Barat akan organisasi GNB dapat dilihat sebagai sebuah alasan yang kuat dan cukup mendesak bagi Indonesia untuk memperjuangkan hal ini ke UNESCO.
“Singkat cerita, Barat itu tidak suka dengan Yugoslavia. Sedangkan Eropa timur juga tidak suka dengan Yugoslavia. Karena Yugoslavia merupakan tamparan bagi Eropa Timur dan Barat. (Yugoslavia) ada di Eropa tapi bilang kepada teman-teman Eropa kalian berdua salah. Yang kanan, Eropa Barat salah karena kalian hobinya menjajah yang kiri kalian terjebak dalam perangkap komunisme,” kata Dubes Semuel, pada Rabu (10/6/2015).
Hal itulah yang kemudian menyebabkan Yugoslavia yang saat itu dipimpin oleh Presiden Joseph Broz Tito, untuk ikut memprakarsai terbentuknya Gerakan Non Blok pada 1961. Namun, seiring perkembangan zaman ketidaksukaan Barat tampaknya belum surut, dan dengan kemungkinan bergabungnya Serbia yang menyimpan dokumen-dokumen GNB timbul kekhawatiran akan adanya usaha pemusnahan dokumen terkait.
“Karena itu negara Barat tidak terlalu suka dengan peringatan non blok. Karena itu saya getol menjadikan Gerakan Non Blok sebagai Memory of the World. Karena jika sebentar lagi Serbia masuk uni Eropa dokumen-dokumennya akan dihancurkan, kita tidak punya lagi dokumen tentang Asia Afrika dan GNB,” lanjut Dubes Semuel.
Dokumen arsip Mengenai Konferensi Asia Afrika telah diajukan oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai Memory of the World pada 2014, dan masih menunggu persetujuan UNESCO. ANRI juga telah bekerjasama dengan Arsip Nasional Serbia untuk mengajukan dokumen GNB sebagai warisan dunia UNESCO pada 2017.

Credit  Okezone

Pemerintah Akan Perpanjang Izin Freeport 20 Tahun

KOMPAS/AGUS SUSANTO Freeport

JAKARTA,CB  — Pemerintah akan memperpanjang izin operasi PT Freeport Indonesia di wilayah tambang Papua selama 20 tahun.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (10/6/2015), mengatakan, kepastian kelanjutan operasi selama 20 tahun tersebut menyusul persetujuan Freeport mempercepat perubahan rezim kontrak karya (KK) menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebelum kontrak berakhir pada 2021.
"Dengan perubahan KK menjadi IUPK ini, operasi Freeport bisa diperpanjang 20 tahun," katanya saat menjelaskan hasil pertemuan Menteri ESDM Sudirman Said dengan Freeport.
Jika percepatan IUPK itu bisa dilakukan pada 2015, dengan diperpanjang selama 20 tahun, maka kontrak Freeport akan berakhir pada tahun 2035.
Pertemuan tersebut dihadiri Chairman Freeport McMoRan Inc James R Moffet dan Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsuddin.
Menurut Dadan, izin kelanjutan operasi setelah 2021 ini diberikan karena perusahaan tambang raksasa asal AS itu membutuhkan kepastian sebelum menggelontorkan investasi.
Freeport berencana mengeluarkan investasi sebesar 17,3 miliar dollar AS yang terdiri atas 15 miliar dollar AS untuk tambang bawah tanah dan infrastruktur, serta 2,3 miliar dollar AS untuk smelter.
Pengembalian investasi yang rencananya digelontorkan mulai 2015 itu baru bisa kembali, jauh setelah kontrak Freeport habis pada 2021.
Dadan mengatakan, percepatan perubahan rezim pengelolaan tersebut merupakan terobosan hukum tanpa melanggar Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang menyebutkan bahwa perpanjangan operasi bisa diajukan dua tahun sebelum kontrak berakhir.
Menurut dia, Pasal 169b UU Minerba menunjukkan bahwa semua rezim KK harus diubah menjadi IUPK.
Freeport, yang kontraknya akan habis pada 2021, baru bisa mengajukan perpanjangan pada 2019, sesuai UU Minerba.
Di sisi lain, Freeport membutuhkan kepastian kelanjutan operasi untuk pengembalian investasi.
Atas persoalan tersebut, Kementerian ESDM mengusulkan percepatan perubahan rezim KK menjadi IUPK sebelum 2021.
"Pada pertemuan hari ini, Freeport menyatakan setuju KK diubah menjadi IUPK," kata Dadan.
Ia menambahkan, dengan rezim IUPK, maka pemerintah bisa mencabut izin Freeport. "Kalau KK, kedudukan investor setara dengan negara. Kalau IUPK, maka kapan-kapan bisa dicabut," ujarnya.
Sementara itu, Maroef Syamsuddin mengatakan, bagi perusahaan, kepastian investasi merupakan hal penting.
"(Perubahan KK menjadi IUPK) ini terobosan. Dengan adanya kepastian ini, maka kami tidak ragu-ragu untuk investasi," katanya.
Ia mengatakan, pihaknya akan tunduk pada aturan yang berlaku terkait konsekuensi perubahan KK menjadi IUPK.



Credit  KOMPAS.com

Pemerintah Dukung Pertamina Masuk Blok Masela

 

KOMPAS/SUBUR TJAHJONO Ilustrasi blok migas

JAKARTA,CB – Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Wiratmadja Puja mengatakan, PT Pertamina (Persero) bisa bertukar aset lapangan migas dengan Inpex Corporation seandainya Pertamina masuk ke Blok Masela.

Saat ini, kata Wirat, Pertamina sudah menunjukkan minat mereka untuk masuk di lapangan yang terletak di laut Arafura, Maluku tersebut. “Mekanismenya bisa business to business, bisa istilahnya tukar aset. Pertamina ngajak Inpex di mana, kemudian Inpex ngajak Pertamina di Masela,” ucap Wirat, Jakarta, Rabu (10/6/2015).

Saat ini, hak partisipasi Blok Masela dimiliki Inpex Masela Ltd sebagai operator sebesar 65 persen dan sisanya dimiliki Shell Corporation sebesar 35 persen.

Wirat mengatakan, pemerintah akan sangat senang jika Pertamina bisa mendapatkan hak partisipasi di Blok Masela. Sebab, Blok Masela menyimpan potensi cadangan gas yang sangat besar, ditaksir mencapai 7,5 million ton per annum (MTPA).

“Kita senang dengan begitu (tukar aset), sehingga nanti Pertamina bisa go international. Kita tahu Masela proyek yang sangat besar. Kalau Pertamina ada di situ pemeritah tentu senang sekali,” kata Wirat.

Wirat menegaskan, Pertamina tertarik untuk masuk di Blok Masela. Namun, saat ini BUMN migas itu baru menyatakan minatnya secara lisan. “Pertamina menunjukkan ketertarikan. Belum dalam bentuk surat. Tapi, secara lisan Pertamina menunjukkan ketertarikan untuk masuk ke Masela,” tandas Wirat.


 Credit  KOMPAS.com

Ekspedisi Nusantara Jaya berlabuh di Sorong

Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 Wapres Jusuf Kalla (tengah duduk) berfoto bersama para peserta Ekspedisi Nusantara Jaya 2015 di Dermaga Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara, Senin (1/6). Ekpedisi selama 30 hari yang diisi dengan kegiatan sosial tersebut dalam rangka mendorong terwujudnya tol laut yang diharapkan dapat memperkuat konektivitas antara pulau besar dan kecil di seluruh Tanah Air. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

 

 

KRI Banda Aceh (CB) - Tim Ekspedisi Nusantara Jaya yang berlayar dengan Kapal Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh-593 berlabuh di Pelabuhan Sorong, Papua barat, Kamis pagi, Waktu Indonesia Timur.

Wartawan Antara yang mengikuti pelayaran KRI Banda Aceh rute Makassar-Sorong melaporkan bahwa kapal perang dengan asasi untuk bertahan tersebut bersandar di pelabuhan Sorong pukul 08.00 WIT pada cuaca mendung.

Rombongan ekspedisi yang beranggotakan 220 relawan, tim Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia, dan berbagai instansi lainnya, dengan pimpinan Komandan Satgas ENJ Letkol Pelaut Heri Prihartanto dan Komandan Kapal Letkol Pelaut Edi Haryanto disambut Komandan Pangkalan Angkatan Laut (Danlanal) Kolonel Pelaut Kunto Tjahjono, Wakil Bupati Sorong Suko Harjono, dan Deputi Sumber Daya Manusia Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Safri Burhanuddin.

Letkol Heri menjelaskan kapal baru bisa bersandar ke pelabuhan pada Kamis pagi, setelah pada Rabu (10/6) malam, kapal yang dilengkapi dua Landing Craft Unit itu tiba di perairan Sorong.

Kapal memilih memasang jangkar di tengah laut terlebih dahulu pada Rabu malam, untuk melakukan koordinasi dengan otoritas pelabuhan dan otoritas militer setempat mengenai keadaan dan fasilitas pelabuhan.

Di Pelabuhan Sorong, rombongan ekspedisi akan singgah selama tiga hari. Anggota ekspedisi dijadwalkan akan menyerahkan bantuan yang berupa sarana dan prasarana pendidikan serta kesehatan, yang telah dihimpun dari berbagai instansi di Jakarta dan Makassar, Sulawesi Selatan.

Sementara Bank Indonesia akan mengadakan kas keliling, penyerahan bantuan, dan sosialisasi penggunaan rupiah dan transaksi non-tunai di Sorong.

Untuk kas keliling, BI membawa modal penukaran uang sebesar Rp5 miliar di Sorong.

Rombongan ekspedisi sebelumnya telah berlayar dari Jakarta pada 1 Juni 2015, kemudian berlabuh di Makassar pada 4 Juni--7 Juni 2015. Saat pelayaran menuju Sorong, tim ekspedisi melewati rute perairan Selat Selayar, Laut Banda, Laut Halmahera dengan kecepatan 10--11 knots per jam.

Setelah singgah 3 hari di Sorong, tim ekspedisi akan melanjutkan pelayaran ke Pulau Saumlaki, dan Kupang, Nusa Tenggara Timur.



Credit  ANTARA News

UII dirikan lembaga riset halal

`H-TREND` merupakan lembaga di bawah Universitas Islam Indonesia (UII) yang fokus pada penelitian, pengujian, dan pengkajian terkait dengan aspek halal dan thoyyib suatu produk konsumsi,"

Yogyakarta (CB) - Universitas Islam Indonesia Yogyakarta mendirikan lembaga riset halal yang dinamakan "Halalan Thoyyiban Research and Education Center" atau "H-TREND" sebagai bentuk kepedulian terhadap penjaminan produk halal.

"H-TREND merupakan lembaga di bawah Universitas Islam Indonesia (UII) yang fokus pada penelitian, pengujian, dan pengkajian terkait dengan aspek halal dan thoyyib suatu produk konsumsi," kata Ketua "H-TREND" UII Rahma Yuantari di Yogyakarta, Rabu.

Pada peresmian "H-TREND" UII, ia mengatakan sebagai universitas yang bercorak Islam, tentunya UII ingin turut serta membantu implimentasi sistem jaminan halal di Indonesia melalui aktivitas penelitian dan pengkajian di bawah lembaga tersebut.

"Untuk dapat menjalankan peran tersebut H-TREND memiliki para pakar yang terdiri atas berbagai latar belakang ilmu yang berkaitan dengan aspek halal dan thoyyib serta laboratorium penunjang yang tersertifikasi," katanya.

Rektor UII Harsoyo mengatakan penjaminan produk halal penting untutk menunjang mutu dan keamanan produk pangan yang dikonsumsi masyarakat khususnya komunitas Muslim.

Secara aplikatif, kata dia, ketentuan halal merujuk pada kaidah syariah, sedangkan thoyyib mengacu pada kandungan gizi dan keamanan pangan yang baik.

"Sebagai orang beriman kita wajib menyakini bahwa Allah Maha Mengetahui apa yang dibutuhkan, apa yang bagus untuk dikonsumsi dan yang membahayakan bagi manusia," katanya.

Harsoyo berharap dengan berdirinya "H-TREND" dapat dijalin kerja sama dengan berbagai pihak terkait seperti BPOM, LPPOM MUI, dan universitas lain yang juga memiliki perhatian serupa.

Wakil Direktur LPPOM MUI Nurwahid mengatakan perguruan tinggi dapat mengambil peran strategis sebagai mitra lembaga sertifikasi halal pemerintah melalui aktivitas penelitian dan pengkajian produk halal.

Dalam hal ini, kata dia, yang tidak kalah penting adalah peran edukasi kepada masyarakat serta sektor UMKM tentang pentingnya produk halal.

"Jika hanya bertumpu pada pengujian produk halal di laboratorium akan membutuhkan biaya yang mahal dan tidak menuntaskan persoalan di sektor hulu," katanya.




credit ANTARA News

Fatwa MUI tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia KH Maruf Amin.(ANTARA FOTO/Reno Esnir)

Tegal (CB) - Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati.

Menurut Forum Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI pemimpin tidak boleh ditaati apabila melegalkan sesuatu yang dilarang agama dan atau melarang sesuatu yang diperintahkan agama.

"Pada dasarnya, jabatan merupakan amanah yang pasti dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah," kata Ketua Tim Perumus Komisi A Muh Zaitun Rasmin di Tegal, Rabu.

Zaitun mengatakan seorang pemimpin harus menaati janjinya saat kampanye dan apabila pemimpin tersebut ingkar maka dia masuk dalam kategori berdosa dan tidak boleh dipilih kembali dalam pemilihan berikutnya.

Dia mengatakan bahwa MUI akan terus memberikan tausiyah atau nasihat kepada pemimpin yang mengingkari janji dan sumpahnya.

Poin tentang pemimpin yang tidak boleh ditaati dalam fatwa yang disepakati pada ulama dari MUI dan berbagai organisasi massa Islam itu diharapkan dapat menjadi panduan masyarakat yang mengalami keraguan dalam menjalankan agama.

Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin mengatakan fatwa tersebut merupakan salah satu poin dari pembahasan fatwa tentang hukum kedudukan pemimpin yang tidak menepati janjinya.

Secara umum, Ma'ruf menjelaskan, Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI tingkat nasional di Tegal membahas tiga bagian besar fatwa yaitu soal kebangsaan, fikih kontemporer dan perundang-undangan.

Fatwa-fatwa para ulama tersebut akan disampaikan kepada masyarakat dan para pemangku kepentingan lewat pertemuan-pertemuan dengan MUI.

"Fatwa ini akan kita edukasikan dan publikasikan kepada khalayak umum," katanya.

Ia menambahkan MUI juga memiliki struktur organisasi sampai tingkat kecamatan yang bisa menyosialisasikan fatwa-fatwa ulama tersebut.

Selain itu fatwa akan disampaikan lewat laman resmi dan televisi MUI, ormas, media massa, dan pengajian-pengajian.

MUI juga akan menyampaikan fatwa-fatwa ulama ke partai-partai politik.

"Mayoritas pendukung partai manapun itu mayoritas adalah Muslim. Kami sampaikan aspirasi mayoritas Islam ini," katanya.




Credit  ANTARA News

Pakar Munculkan Teori Baru Hilangnya Malaysia Airlines MH370

 

AFP Bluefin-21, sebuah perangkat sonar sepanjang 4.93 meter, akan segera diturunkan ke bawah laut untuk mencari kotak hitam MH370.

DOHA, CB — Sebuah teori baru muncul terkait hilangnya Boeing 777 milik Malaysia Airlines dengan nomor penerbangan MH370. Menurut teori itu, MH370 hilang tanpa jejak karena pilot berhasil membuat pesawat itu menukik tegak lurus ke lautan.

Sebuah tim ahli matematika menyimpulkan bahwa pesawat Boeing 777 itu kemungkinan besar menukik dengan sudut 90 derajat alias tegak lurus. Kesimpulan ini diambil setelah mereka melakukan sejumlah simulasi komputer.

Para ahli ini mengatakan, teori ini adalah satu-satunya skenario yang memungkinkan tubuh pesawat tidak hancur berkeping-keping saat menghantam permukaan air. Itulah sebabnya tak ada temuan puing-puing atau bekas tumpahan minyak sejak pesawat itu lenyap pada Maret tahun lalu.

"Saat-saat terakhir MH370 tampaknya akan tetap menjadi misteri hingga suatu hari kotak hitam pesawat itu ditemukan dan dibuka. Namun, para ahli forensik meyakini MH370 jatuh ke laut dalam posisi tegak lurus," ujar seorang pakar matematika, Goong Chen, yang memimpin tim peneliti ini.

Para ilmuwan menggunakan sebuah komputer super untuk menguji lima skenario berbeda, termasuk proses melayang saat pesawat itu jatuh ke laut.  Melayangkan pesawat saat mendarat di laut sukses dilakukan Kapten Chesley Sullenberger yang melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson, AS.

Namun, teori ini dikesampingkan karena mendaratkan pesawat sebesar Boeing 777 di Samudra Hindia yang terbuka akan menciptakan gelombang setinggi beberapa meter, yang pasti akan membuat badan pesawat hancur.

Tim peneliti dari Universitas Texas A&M di Qatar itu mengatakan, skenario paling memungkinkan adalah menukik vertikal karena dengan posisi itu, benturan dengan permukaan laut akan menghasilkan dampak minimum.

Kondisi ini memungkinkan tubuh pesawat relatif tetap utuh sebelum kemudian tenggelam ke dasar samudra. Teori baru ini muncul sepekan setelah keluarga korban telah kehilangan harapan, dan pemerintah sudah menyatakan tidak akan melanjutkan pencarian pesawat yang hilang itu.

Credit  KOMPAS.com

Alasan Australia Kirim Kembali Dubesnya ke Jakarta

 

BBC Perdana Menteri Australia, Tonny Abbott

SYDNEY, CB — Perdana Menteri Australia Tony Abbott, Rabu (10/6/2015), membela keputusannya untuk mengirim kembali duta besar Australia ke Jakarta. Selama enam minggu terakhir Duta Besar Australia untuk Indonesia, Paul Grigson, ditarik dari Jakarta sebagai sebuah bentuk protes atas eksekusi terhadap dua penyelundup narkoba asal negeri kanguru itu.

Indonesia mengeksekusi dua warga Australia, yaitu Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, pada April lalu. Indonesia mengabaikan permohonan berapi-api pemerintah dan masyarakat Australia untuk membatalkan eksekusi itu.

"Saya tegaskan bahwa duta besar ditarik ketika itu karena perasaan sedih Australia dalam menanggapi eksekusi (dua orang) itu," kata Abbott. "Kami melakukan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, tetapi dia (duta besar) sudah keluar dari sana selama sekitar 40 hari dan saya pikir sekarang merupakan waktu yang tepat baginya untuk kembali."

Duta Besar Paul Grigson kembali ke Jakarta pada hari Senin.

"Hubungan kita dengan Indonesia kuat dan semakin kuat," tambah Abbott. "Jelas ada sejumlah tegangan sebagai akibat dari eksekusi atas dua warga kita dan jelas kami telah membuat upaya terbaik pada saat itu. Kami berpikir bahwa eksekusi terhadap mereka tidak perlu dan kontraproduktif. Namun, kami juga membuat jelas pada waktu itu bahwa kami tidak akan membiarkan ini dapat merusak secara permanen persahabatan yang sangat baik dan hubungan yang sangat penting."

Indonesia telah mengeksekusi lima narapidana narkoba asing lainnya bersama dengan dua warga Australia itu. Presiden Joko Widodo, yang mendukung hukuman mati, menegaskan bahwa Indonesia sedang menghadapi keadaan darurat terkait atas meningkatnya penggunaan narkotika.

Hubungan Australia dan Indonesia telah perlahan-lahan membaik sebelum eksekusi itu, setelah berada di titik terendah pada akhir tahun 2013 terkait munculnya laporan bahwa mata-mata Australia telah mencoba untuk menyadap telepon Presiden Susilo Bambang Yuhdoyono (SBY) dan orang-orang di lingkaran dalamnya. Terkait laporan itu, Jakarta menarik duta besarnya dari Canberra dan menangguhkan kerja sama di sejumlah bidang, termasuk kerja sama dalam upaya untuk menghentikan penyelundupan manusia perahu mencapai Australia.


Credit  KOMPAS.com

Angkatan Darat Israel Hapus Catatan Kriminal Para Tentara

Angkatan Darat Israel Hapus Catatan Kriminal Para Tentaranya (Foto: Sputnik)

TEL AVIV  (CB) - Berdasarkan data yang diperoleh surat kabar Israel Haaretz, pada 2012, sebanyak 3,8 persen tentara pria dan 0,3 persen tentara perempuan dari pasukan Angkatan Darat Israel (IDF) memiliki catatan kriminal. Catatan kriminal tersebut mencantumkan berbagai kejahatan, mulai dari pencurian hingga pelecehan seksual.
"Para tentara tersebut telah mengabdi dengan baik kepada negara dan telah melewati perjalanan yang sulit dengan catatan kriminal. Kami dapat membantu mereka menghapus catatan kriminal tersebut. Di usia mereka, tidak seluruhnya mengerti apa artinya memiliki catatan kriminal. Mereka baru menyadarikan beberapa waktu kemudian, saat mulai mencari pekerjaan," kata seorang pegawai di Direktorat Jenderal Advokasi IDF, seperti dilansir Sputnik, Rabu (10/6/2015).
Di bawah hukum Israel, seorang tentara dapat mengajukan permintaan penghapusan pelanggaran hukum di masa lalu kepada presiden. Syaratnya, tentara tersebut hanya memiliki enam pelanggaran kedisiplinan dan tidak pernah absen tanpa pemberitahuan lebih dari dua minggu.
Selama empat tahun terakhir, seluruh pengajuan penghapusan catatan kriminal tersebut diterima Pemerintah Israel. Tercatat ada 59 permintaan yang diajukan sejak 2012 hingga 2014. Angka tersebut cukup rendah bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, jumlah tentara baru yang memiliki catatan kriminal terus meningkat.

Credit Okezone

Haji Agus Salim, Tokoh Perjuangan Diplomasi Indonesia

Menteri Luar Negeri Indonesia, Haji Agus Salim

KAIRO  (CB) – Nama Haji Agus Salim mungkin dikenal sebagai tokoh perjuangan Indonesia. Di samping itu, ia merupakan diplomat pertama Indonesia yang berhasil memperjuangkan pengakuan kemerdekaan Indonesia di Mesir.
Peristiwa itu bermula pada Maret 1947, ketika Konsul Jenderal Mesir di Mumbai India, Muhammad Abdul Mun’im, menemui Presiden Soekarno di Yogyakarta (Ibu Kota Indonesia saat itu).
Kedatangan Mun’im untuk menjelaskan jika sebagian besar rakyat Mesir yang dimotori kelompok Ikhwanul Muslimin menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia. Hanya saja, perwakilan Indonesia harus datang ke Mesir untuk menghadap pemerintahnya.
Presiden Soekarno pun menyambutnya. Ia pun langsung mengutus Menteri Luar Negeri (Menlu) Haji Agus Salim untuk berkunjung ke Mesir. Rombongan pun berangkat ke Mesir pada April 1947.
Kedatangan Menlu Haji Agus Salim segera mendapatkan penolakan dari Kedutaan Besar Belanda di Mesir. Mereka pun meminta Pemerintah Mesir untuk menolak kedatangan Menlu Haji Agus Salim.
Belanda berkilah jika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 cacat hukum. Pasalnya, Pemerintah Belanda tidak pernah menyerahkan kekuasaanya di Indonesia. Segala upaya terus dilakukan pihak Kedutaan Belanda agar Mesir tidak menerima kedatangan Menlu Haji Agus Salim.
Tibalah hari bersejarah itu datang tepatnya 10 Juni 1947, Perdana Menteri (PM) Mesir Nokrashi Pasha dijadwalkan bertemu dengan Menlu Haji Agus Salim pada pukul 09.00 pagi waktu setempat.
Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menlu Haji Agus Salim sudah tiba di tempat acara. Anehnya mereka harus menunggu karena PM Pasha sedang ada tamu.
Setelah diselediki ternyata Kedutaan Belanda telah bertemu dengan PM Pasha terlebih dahulu. Mereka terus membujuk PM Pasha untuk membatalkan pengakuan kedaulatan Indonesia.
Setelah berdebat panjang akhirnya pada Pukul 09.30 pihak Kedutaan Belanda pun keluar ruangan dengan wajah yang penuh kesal. PM Pasha menolak permintaan Belanda untuk membatalkan pengakuan kemerdekaan Indonesia.
Setelah Kedutaan Belanda meninggalkan ruang kerja PM Pasha, tibalah saatnya Menlu Haji Agus Salim masuk beserta rombongan masuk ke ruang kerja PM Pasha dengan didahului serangkaian pembicaraan.
Akhirnya, Pemerintah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia melalui sebuah perjanjian persahabatan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Nokrashi Pasha.
Nama Haji Agus Salim tercatat sebagai seorang diplomat sukses asal Indonesia karena berhasil membuka hubungan diplomatik Indonesia dengan dunia.

Credit  Okezone

Sejarah Hari Ini, Mesir Akui Kemerdekaan Indonesia

Bung Karno Membacakan Naskah Proklamasi

KAIRO (CB) – 10 Juni 1947 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Pada saat itu untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan pengakuan kemerdekaan dari dunia melalui Mesir.
Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, secara diplomatik Indonesia dihadapkan pada sebuah permasalahan besar. Negara mana yang mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Pasalnya, pada awalnya tidak ada negara yang mengakui proklamasi tersebut.
Akibatnya, Indonesia kembali berada di bawah pengaruh Belanda dengan membonceng Tentara Inggris setelah Perang Dunia II. Hal inilah yang menyebabkan bentrokan terjadi antara rakyat Indonesia dengan pasukan Belanda dan Inggris.
Namun, perjuangan fisik tanpa dibarengi oleh diplomasi hanya menyebabkan Indonesia tidak mendapatkan dukungan dari dunia. Hal itu mulai ada secercah harapan dengan diadakannya Perundingan Linggarjati pada November 1946.
Sayangnya Perundingan Linggarjati tidak bersifat permanen. Pelanggaran demi pelanggaran terus terjadi sehingga menyebabkan perundingan tersebut batal. Beruntung, Perundingan Linggarjati mendapatkan perhatian dari Mesir.
Mesir merupakan negara yang sangat menaruh perhatian kepada Indonesia karena merupakan sesama negara muslim. Bentuk keseriusan Mesir terjadi pada Maret 1947,Konsul Jenderal Mesir di Mumbai India, Muhammad Abdul Mun’im menemui Presiden Soekarno di Yogyakarta (Ibu Kota Indonesia saat itu).
Kedatangan Mun’im untuk menjelaskan jika sebagian besar rakyat Mesir yang dimotori kelompok Ikhwanul Muslimin menyatakan dukungannya atas kemerdekaan Indonesia. Hanya saja, perwakilan Indonesia harus datang ke Mesir untuk menghadap pemerintahnya.
Presiden Soekarno pun menyambutnya. Ia pun langsung mengutus Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim untuk berkunjung ke Mesir. Rombongan pun berangkat ke Mesir pada April 1947.
Namun, Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim baru bisa bertemu dengan Perdana Menteri Mesir Nokrashi Pasha, pada 10 Juni 1947 di kantornya.
Setelah melakukan serangkaian pembicaraan, akhirnya Pemerintah Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia melalui sebuah perjanjian persahabatan yang ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Haji Agus Salim dengan Perdana Menteri Nokrashi Pasha.

Credit  Okezone

Inggris Terima Sampel Anthrax Hidup dari Pentagon

 

 Departemen Pertahanan AS, Pentagon akan menyelidiki mengapa sampel Anthrax tidak benar-benar terbunuh sebelum sampel tersebut terkirim ke sejumlah negara. (Reuters/Center for Disease Control/Handout)

 

Jakarta, CB -- Inggris menjadi salah satu negara yang menerima kiriman sampel bakteri Anthrax hidup dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon, setelah pekan lalu dilaporkan Pentagon tidak sengaja mengirimkan sampel bakteri mematikan ini ke Australia, Kanada, Korea Selatan dan 19 negara bagian di AS.

Meski demikian, pemerintah Inggris menyatakan sampel bakteri tersebut berasal dari tahun 2007 dan tidak menimbulkan ancaman.

"Kami tidak percaya ada risiko kesehatan yang berkelanjutkan kepada staf kami atau kepada publik," bunyi pernyataan resmi dari Eksekutif Kesehatan dan Keselamatan Inggris, dikutip dari CNN, Selasa (9/6).

Dalam pernyataan tersebut, pemerintah Inggris menolak menyebutkan nama perusahaan yang menerima sampel bakteri Anthrax, dan menekankan bahwa perusahaan tersebut telah telah berhubungan dengan Departemen Pertahanan terkait masalah ini.

Wakil Menteri Pertahanan AS, Robert Work memperkirakan bahwa jumlah laboratorium yang menerima sampel bakteri mematikan itu akan terus bertambah.

Pentagon kini masih terus melakukan penyelidikan mengapa sampel bakteri yang awalnya diduga telah mati dan tidak berbahaya, ternyata merupakan bakteri yang hidup.

Sebagian besar sampel bakteri tersebut dikirimkan melalui FedEx, sementara lainnya dikirim lewat pos. Untungnya, hingga kini belum ada laporan penjangkitan bakteri ini.

"Tidak ada orang yang diduga atau dikonfirmasi terinfeksi Anthrax. Sampel yang dikirim memiliki konsentrasi yang sangat rendah, dan tidak dapat menginfeksi individu yang sehat," kata Work pekan lalu.

"Kami tahu bahwa pengiriman sampel ini tidak berisiko bagi masyarakat umum," kata Work menekankan.

Empat laboratorium Departemen Pertahanan kini tengah meneliti seluruh sampel milik mereka untuk memastikan bahwa bakteri Anthrax dalam sampel tersebut telah benar-benar mati. Departemen Pertahanan kini menguji lebih dari 400 batch sampel, dan menemukan empat sampel mengandung bakteri Anthrax hidup.

"Itulah alasan bahwa jumlah lab yang menerima sampel Anthrax diperkirakan akan bertambah," kata Work, sembari menambahkan bahwa dibutuhkan waktu 10 hari untuk menguji sampel Anthrax.

Pentagon akan menyelidiki mengapa sampel Anthrax tidak benar-benar terbunuh sebelum sampel tersebut dikirim, dan meneliti kembali protokol serta prosedur dalam proses tersebut.

Polisi Pentagon menerima pengiriman tiga sampel Anthrax yang seharusnya mati. Namun, salah satu dari tiga sampel tersebut terbukti mengandung sampel bakteri Anthrax yang masih hidup.


Credit  CNN Indonesia

Akibat Ancaman Bom, Gedung Putih Dikosongkan

 

 Petugas Secret Service dan anjing pelacak bom dikerahkan untuk mencari bom ke seluruh penjuru Gedung Putih, hingga akhirnya disimpulkan keadaan aman dan bom tidak ditemukan. (Reuters/Gary Cameron)

 

 

Jakarta, CB -- Ruang pertemuan di Gedung Putih dan sejumlah ruang di dua gedung perkantoran Senat Amerika Serikat dikosongkan selama beberapa jam pada Selasa (9/6), setelah terdapat sejumlah ancaman bom.

Ancaman yang jarang terjadi ini menyebabkan terganggunya jadwal pertemuan harian wartawan di Gedung Putih. Para wartawan terlihat bergegas keluar dari ruangan selama sekitar 30 menit setelah ancaman bom diluncurkan melalui sambungan telepon kepada polisi setempat.

Petugas Secret Service dan anjing pelacak bom dikerahkan untuk mencari bom ke seluruh penjuru Gedung Putih, hingga akhirnya disimpulkan keadaan aman dan bom tidak ditemukan. Pertemuan antara wartawan dan juru bicara Gedung Putih, Josh Earnest, pun dilanjutkan.

Earnest memaparkan bahwa saat ancaman bom terjadi, Presiden AS Barack Obama tengah berada di Oval Office, yang berjarak hanya beberapa langkah dari ruang pertemuan wartawan. Namun, Obama tidak dievakuasi.

Sementara, Michelle Obama dan kedua putri mereka berada di dekat kediaman Gedung Putih dan juga tidak dievakuasi.

"Evakuasi terbatas hanya dilakukan di Briefing Room, karena ancaman bom itu bersifat spesifik," kata juru bicara Secret Service, Brian Leary, dikutip dari Reuters, Selasa (9/6) malam.

Sejumlah gedung yang berada di sekitar Gedung Putih, termasuk Lafayette Square di Pennsylvania Avenue, langsung ditutup dan tidak dapat diakses oleh para wisatawan untuk sementara waktu.

Beberapa jam sebelum evakuasi terjadi, petugas keamanan menyelidiki laporan bahwa terdapat paket yang mencurigakan dan ancaman bom melalui sambungan telepon di dua bangunan Senat AS. Namun, petugas tidak menemukan barang berbahaya.

Petugas Kepolisian Gedung Capitol AS menutup dan memeriksa sebuah ruang di gedung Dirksen dan halaman di gedung Russell, yang merupakan rumah bagi para senator AS dan staf mereka di dekat gedung Capitol. Pemeriksaan ini juga tidak menemukan barang berbahaya.

"Karena dari investigasi yang sedang berlangsung, petugas keamanan tidak dapat mendiskusikan hubungan antara ancaman bom ini dengan ancaman di gedung Capitol," kata Leary.
Credit  CNN Indonesia

Industri Migas 'Dipaksa' Banyak Pakai Produk Lokal

 

 Eksplorasi migas di Blok Mahakam, Kalimantan. (Dok. SKK Migas)

 

 

Jakarta,CB -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan ‘memaksa’ perusahaan dalam negeri untuk meningkatkan penggunaan komponen produksi lokal dengan merevisi aturan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN). Salah satu industri yang akan wajib menggunakan produk lokal adalah industri minyak dan gas (migas).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan industri migas selama ini diketahui banyak menggunakan produk yang berasal dari luar negeri.

"Kemarin dibicarakan di sektor migas. Bagaimana industri migas kita bisa pakai produk-produk lokal. Kebetulan pipa sudah bisa produksi dalam negeri, tapi ada kecenderungan masih impor," kata Sofyan saat ditemui di gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/6).

Menurut Sofyan, alasan penggunaan produk lokal tak jauh kaitannya dengan usaha pemerintah untuk mengurangi ketergantungan impor terhadap barang-barang yang seharusnya bisa diproduksi oleh industri dalam negeri.

"Prinsipnya kita punya kebutuhan infrastruktur yang besar. Jadi sebanyak mungkin harus menggunakan produk lokal, dan yang paling penting meningkatkan kapasitas industri lokal dalam negeri," katanya.

Menurut Sofyan, pemerintah akan mereview kembali beberapa usulan dan rekomendasi kebutuhan alat produksi yang selama ini dibutuhkan oleh industri migas yang dikeluarkan oleh SKK Migas.

"Nanti saya akan panggil SKK Migas, dan Menteri ESDM, untuk melihat lagi di mana sektor yg bisa kita tingktakan penggunaan produk lokalnya," katanya.

Credit  CNN Indonesia

Istana: Rotasi Angkatan Tak Wajib dalam Pencalonan Panglima

 

Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantyo. (CNN Indonesia/ Arby Rahmat Putratama)

 

Jakarta,CB -- Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyatakan, rotasi antarmatra dalam penunjukan calon Panglima TNI bukan sebuah kewajiban. Undang-undang TNI hanya mengatur bahwa jabatan orang nomor satu di TNI dapat dijabat secara bergantian oleh perwira tinggi aktif dari tiap-tiap angkatan yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf.

"Tidak ada kewajiban di situ dan Pesiden melihat latar belakangnya," kata Pratikno di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/6).

Yang paling utama menurutnya, Presiden Joko Widodo yakin bahwa TNI adalah organisasi yang sudah matang dan berwawasan. Oleh karena itu, matra manapun yang kepala stafnya jadi Panglima, maka bisa mengayomi seluruh angkatan yang ada di tubuh TNI.

"Apalagi kalau merujuk pada nawacita, ditegaskan pentingnya pengembangan trimarta-trimarta terpadu, ujar Pratikno.

Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada ini melanjutkan, apapun agenda TNI, akan dilakukan secara terpadu oleh tiga angkatan yang ada. Oleh karena itu Presiden kemudian mempertimbangan bahwa siapa pun dan dari angkatan mana pun akan bisa diterima dan bisa mengayomi matra yang lain.

Presiden telah mengajukan satu nama untuk jadi Panglima TNI yakni Jenderal Gatot Nurmantyo. Nama Kepala Staf Angkatan Darat itu sudah diterima oleh DPR dan segera dibahas untuk dijadwalkan uji kepatutan dan kelayakan.

Gatot akan menggantikan Jenderal Moeldoko yang juga perwira tinggi Angkatan Darat. Padahal jika diterapkan sistem rotasi dalam jabatan Panglima, Jokowi semestinya menunjuk Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Agus Supriatna. Selama ini baru satu perwira tinggi Angkatan Udara yang jadi Panglima yakni Marsekal Djoko Suyanto.

Sementara untuk perwira Angkatan Laut baru dua orang yakni Laksamana Widodo AS dan Laksamana Agus Suhartono. Sejak awal TNI berdiri, jabatan Panglima didominasi oleh jenderal Angkatan Darat.


 Credit  CNN Indonesia

Jokowi Ajukan Sutiyoso Jadi Calon Kepala BIN

Kompas.com/Kurnia Sari Aziza 

Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso di Balaikota, Kamis (22/1/2015).

JAKARTA,CB — Presiden Joko Widodo menunjuk Letjen TNI (Purn) Sutiyoso menjadi calon kepala Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menggantikan Marciano Norman. Surat pengajuan nama tersebut telah diterima oleh DPR.
"Sudah terima surat, termasuk masalah kepala BIN. Yang beliau tunjuk adalah Pak Sutiyoso, menggantikan Pak Marciano," kata Ketua DPR Setya Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (10/6/2015).
Novanto mengatakan, surat itu diterima oleh DPR pada Selasa (9/6/2015) malam. Selanjutnya, kata dia, surat itu akan dibacakan di rapat paripurna, dibawa ke rapat badan musyawarah, kemudian diadakan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Sutiyoso oleh Komisi I DPR.
"Mudah-mudahan semua berjalan lancar," ucapnya.
Sutiyoso adalah mantan Panglima Kodam Jaya. Saat ini, Sutiyoso menjabat sebagai Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia, salah satu parpol pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Credit  KOMPAS.com

Ini Alasan Jokowi Pilih Gatot Nurmantyo sebagai Calon Panglima TNI

alfian kartono 

 Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

JAKARTA, CB — Anggota Tim Komunikasi Presiden, Teten Masduki, menyatakan, keputusan Presiden Joko Widodo menunjuk Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo sebagai calon panglima TNI telah diperhitungkan dengan matang.
Teten mengatakan, ada pertimbangan penguatan organisasi di tubuh TNI untuk menghadapi perubahan geopolitik dalam keputusan Presiden tersebut.
"Presiden memperhatikan kepentingan penguatan organisasi TNI untuk menghadapi perubahan geopolitik, geo-ekonomi, dan geostrategi kawasan," kata Teten melalui pernyataan tertulis, Rabu (10/6/2015).
Teten mengatakan, surat dari Presiden Joko Widodo terkait penunjukan Gatot sebagai calon panglima TNI telah disampaikan kepada pimpinan DPR RI pada Selasa (9/6/2015). DPR akan segera merespons surat tersebut dengan menggelar rapat pimpinan dan menyerahkannya kepada Badan Musyawarah DPR.
Ia melanjutkan, Presiden Jokowi memiliki hak prerogatif untuk mengangkat atau memberhentikan panglima TNI dengan persetujuan DPR. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10 yang menyebut presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, serta sesuai amanat Pasal 13 UU Nomor 34/2004 tentang TNI.
"Presiden berharap DPR bisa memberikan persetujuan dalam waktu yang tidak terlalu lama mengingat Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan memasuki masa pensiun pada 1 Agustus mendatang," kata Teten.

Credit  KOMPAS.com

Dicalonkan Jadi Panglima TNI, ini Profil Jenderal Gatot Nurmantyo

 

 

 KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo

Jakarta (CB) - Presiden Joko Widido menyodorkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI. Jenderal Gatot yang dipercaya Jokowi memohon doa restu pencalonannya.

Pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 ini adalah lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) Darat tahun 1982. Menduduki Posisi Kepala Staf TNI Angkatan Darat ke-30 yang mulai ia jabat sejak tanggal 25 Juli 2014 setelah ditunjuk oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menggantikan Jenderal TNI Budiman.

Sebelum menjabat KSAD, Letjen Gatot merupakan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad). Usianya kini telah 55 tahun dan telah mencicipi berbagai posisi penting semasa Karir Militernya berbagai jabatan penting yang pernah diembannya.

Berikut perjalanan karir militer dari Gatot Nurmantyo :

- Komandan Peleton (Danton) MO.81 Kompi Bantuan Batalyon Infanteri 315/Garuda.
- Komandan Kompi (Danki) Senapan B Batalyon Infanteri 320/Badak Putih.
- Komandan Kompi (Danki) Senapan C Batalyon Infanteri 310/Kidang Kencana.
- Kaurdal Denlatpur
- ADC (ajudan) Panglima Kodam Siliwangi
- Kepala Seksi-2/Operasi (Kasi Ops) Komando Resort Militer (Korem) 174/Anim Ti Waninggap.
- Komandan Batalyon (Danyon) Infanteri 731/Kabaresi berkedudukan di Maluku Tengah.
- Komandan Kodim (Dandim) 1707/Merauke berkedudukan di Merauke
- Komandan Kodim (Dandim) 1701/Jayapura berkedudukan di Jayapura
- Sekretaris Pribadi (Sespri) Wakil Kepala Staf TNI AD (Wakasad)
- Komandan Brigade Infanteri (Brigif) 1/Pengamanan Ibukota Jaya Sakti.
- Asisten Operasi (Asops) Kepala Staf Kodam (Kasdam) Jaya.
- Komandan Resimen Induk (Rindam) Jaya.
- Komandan Korem (Danrem) 061 (2006-2007).
- Kepala Staf Divisi Infanteri I Kostrad berkedudukan di Cilodong, Bogor (2007-2008).
- Direktur Latihan Komando Pendidikan dan Latihan TNI AD (Kodiklat TNI AD) berkedudukan di Bandung (2008-2009).
- Gubernur Akademi Militer (Akmil) (2009-2010) b (2009-2010)
- Panglima Kodam (Pangdam) Brawijaya (2010-2011).
- Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013).
- Panglima Kostrad (Pangkostrad) (2013-2014).

Selain itu, Gatot juga merupakan Ketua Umum PB FORKI periode 2014-2018. Kini Namanya muncul setelah dicalonkan presiden Joko Widodo untuk menggantikan Panglima TNI Moeldoko yang tengah masuk waktu purna baktinya.

Surat pencalonan Jenderal Gatot sudah diterima DPR. Dalam waktu dekat Komisi I akan menggelar uji kepatutan dan kelayakan.

Pengamat militer, Mufti Makarim menyebut dipilihnya KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima TNI merupakan hak prerogatif presiden.

"Ini hak preogratif presiden, siapa yang dicalonkan presiden kan tentu menjadi hak dia secara subyektif," kata Mufti berharap presiden bersedia menjelaskan latar belakang menunjuk Jenderal Gatot.


Credit  detikNews

Turki tarik dubes dari Brasil karena akui genosida armenia

Istanbul (CB) - Turki menyatakan telah memanggil duta besarnya untuk Brasil guna mengadakan konsultasi setelah senat negara di Amerika Latin itu mengesahkan undang-undang yang mengakui pembunuhan massal orang-orang Armenia oleh pasukan Utsmaniyah (Ottoman) dalam Perang Dunia I sebagai genosida.

Senat Brasil mengesahkan resolusi itu pada 2 Juni, dan bergabung bersama lebih 20 negara lainnya yang secara resmi mengakui pembunuhan massal orang-orang Armenia sejak 1915 sebagai pemusnahan suku bangsa.

Kementerian Luar Negeri Turki menyatakan Senin malam bahwa pihaknya telah memanggil pulang Dubes Turki untuk Brasil Huseyin Dirioz ke Ankara.

Ia mengatakan, resolusi itu "menyimpangkan fakta-fakta sejarah dan mengabaikan hukum".

"Keputusan politik dari hal ini, yang diambil karena pengaruh lobi Armenia, tidak dapat mengubah fakta-fakta sejarah maupun norma hukum," kata kementerian itu dalam satu pernyataanya yang dikirim lewat surat elektronik.

Kemlu Turki juga mengatakan memanggil duta besar Brasil untuk Turki pada 3 Juni menuntut penjelasan atas isu itu,

Armenia dan diaspora Armenia menyatakan hingga 1,5 juta nenek moyang mereka dibunuh oleh pasukan Ottoman untuk menghapus rakyat Armenia dari Anatolia, yang sekarang wilayah bagian timur Turki.

Turki mengatakan ratusan ribu orang Turki dan Armenia meninggal ketika pasukan Ottoman bertempur melawan pasukan Kekaisaran Rusia untuk menguasai bagian timur Anatolia dalam Perang Dunia I. Ankara mempertanyakan penggunaan kata genosida.

Pemanggilan dubes Turki untuk Brasil itu merupakan langkah paling terbaru oleh Ankara, yang mengambil sikap ofensif diplomatik dalam beberapa bulan dengan tujuan mencegah parlemen-parlemen mengakui pembunuhan sebagai genosida untuk peringatan ke-100 tahun tragedi tersebut.

Turki juga menarik para dubesnya dari Luksembourg dan Austria setelah dua negara itu mengakui pembunuhan massal tersebut genosida beberapa pekan sebelum peringatan pada 24 April.



Credit  ANTARA News

Rusia anggap sanksi G7 sebagai keputusan ilegal

Jakarta (CB) - Pemerintah Rusia menganggap sanksi yang diberikan negara-negara G7 (AS, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Prancis) terhadap negaranya sebagai keputusan yang menyalahi hukum internasional.

"Sanksi itu ilegal karena mereka jelas-jelas menyalahi hukum internasional, termasuk standar dan aturan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)," kata Duta Besar Rusia untuk Indonesia Mikhail Galuzin usai diskusi Persahabatan Rusia dan Dunia Islam di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan terakhir di Bavaria, Jerman, Senin lalu, kelompok G7 memutuskan akan meningkatkan sanksi bagi Rusia jika negara tersebut tetap melakukan intervensi terhadap Ukraina.

Dubes Galuzin menanggapi pemberian sanksi G7 terhadap Rusia sebagai bumerang terhadap ekonomi negara-negara Barat, termasuk Uni Eropa.

"Tentu saja sanksi ini tidak menyenangkan bagi Rusia, namun di saat yang sama sanksi ini adalah bumerang bagi ekonomi Barat, karena Rusia merespons sanksi tersebut dengan melakukan balasan," kata dia.

Galuzin mencontohkan bahwa Rusia telah memberlakukan larangan impor produk makanan dan pertanian dari AS, UE dan negara-negara lain yang bergabung dalam pemberian sanksi kepada negara Beruang Merah tersebut.

"Karena sanksi yang ilegal tersebut, Rusia harus melakukan hal yang sama, dan kini, petani dan industri mereka mengalami kerugian yang besar hingga belasan juta Euro. Siapa yang menang? Tidak ada," kata dia.

Dubes Galuzin juga menegaskan bahwa Rusia tidak akan meminta negara-negara G7 maupun UE untuk menghapuskan sanksi yang dikenakan pada negaranya.

"Pak Obama dan sekutunya bisa mengatakan atau melakukan apa saja terhadap sanksi itu, tapi itu tidak akan mengubah prinsip kebijakan Federasi Rusia," kata dia.

Selain itu, Galuzin mengatakan bahwa Rusia menganggap G7 merupakan forum dengan format yang kuno dan tidak dapat memutuskan berbagai hal secara sepihak.

"Hal-hal yang sangat penting seharusnya dibahas dan diputuskan dalam mekanisme yang lebih luas, seperti G20," kata dia.



Credit  ANTARA News

Sri Mulyani: Illegal Fishing Rugikan Indonesia US$ 20 Miliar

 

  Mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan keterangan kepada wartawan usai diperiksa Badan Reserse Kriminal Polri di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (8/6) malam. (Antara Foto/Sigid Kurniawan)

 

 

Jakarta,CB -- Sri Mulyani Indrawati, Direktur Pelaksana Bank Dunia menyanjung potensi ekonomi Indonesia yang besar serta kekayaan sumber daya maritim yang melimpah. Namun, dia menyayangkan kerusakaan terumbu karang dan ekosistem laut akibat akibat penangkapan ikan ilegal dan membabi-buta.

“Dampaknya terhadap warga sangat tinggi. Rata-rata kemiskinan di wilayah pesisir merupakan yang tertinggi di Indonesia,” ujarnya di acara Indonesia Green Infrastructure Summit di hotel Fairmont, Selasa (9/6).

Menurutnya, sekitar 140 juta penduduk Indonesia selama ini menggantungkan hidupnya pada ekosistem laut dan wilayah pesisir. Dengan jumlah nelayan lebih dari 2,6 juta orang, Indonesia saat ini tercatat sebagai penghasil produksi ikan terbesar kedua di dunia.

Sayangnya, lanjut Sri Mulyani, hampir 65 persen terumbu karang di Indonesia terancam rusak karena penangkapan ikan secara membabi-buta. Penangkapan ikan secara liar dan ilegal diperkirakan telah merugikan negara hingga US$ 20 miliar.

Masuknya Susi Pudjiastuti dalam Kabinet Kerja bentukan Presiden Joko Widodo menimbulkjan harapan baru buat ibu dua orang anak ini. Sri Mulyani mengapresiasi kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak dinahkodai Susi.

Menurutnya, mantan pengusaha wanita itu berhasil memperbaiki tata kelola sektor perikanan dan kelautan yang selama ini carut-marut. Sri Mulyani meyakini Indonesia dapat melipatgandakan produksi ikan pada 2019 jika bisa memperbaiki tata kelola sektor perikanan disertai dengan investasi besar pada bidang transportasi dan perdagangan di sektor maritim.

“Perkembangan terakhir memberikan harapan. Moratorium izin penangkapan ikan baru untuk operasi besar penangkapan ikan dapat menjaga populasi ikan,” jelasnya.

Mantan Menteri Keuangan itu mengatakan pengelolaan ekonomi berbasis keunggulan maritim atau blue economy sebenarnya dapat mendukung ketahanan pangan, keberlanjutan pariwisata dan memperkuat sektor pertahanan.

Namun, lanjutnya, kerusakan yang terjadi akibat penangkapan ikan secara berlebihan dan pembuangan limbah telah memperburuk kemiskinan dan mengurangi ketahanan pangan secara global.

“Pengelolaan sumber daya ikan yang tidak efektif dan penangkapan ikan ilegal telah menyebabkan kerugian sebesar US$ 75 - US$ 125 miliar dari penghasilan global setiap tahunnya,” ujar Sri Mulyani.

credit  CNN Indonesia

Indonesia akan Bentuk Komite Bersama Negara Anggota OPEC

Keikutsertaan Indonesia yang terakhir sebagai anggota dalam pertemuan OPEC pada 2008 diwakili oleh mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (duduk kelima dari kanan) dan mantan Dirjen Migas Luluk Sumiarso (duduk keempat dari kanan). (dok opec.org)

 

 

Jakarta,CB -- Pemerintah Indonesia berencana membentuk komite bersama (joint committee) dengan Arab Saudi, Irak, Iran, Kuwait hingga Aljazair guna merealisasikan kerjasama pembangunan kilang dan pembelian minyak langsung dari negara anggota OPEC.

"Soal kerjasama kita yang berhenti dengan Arab Saudi, dengan Irak, Iran, Kuwait dan Aljazair. Dari pertemuan kemarin mereka sangat antusias dan akan membentuk joint committee yang membahasnya dalam dua minggu sekali atau sebulan sekali," ujar Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja di Gedung DPR, Selasa (9/6).

Di sela-sela acara Organisasi Negara-Negara Pengekspor MInyak (OPEC) di Wina, Austria, 4-5 Juni 2015, Wiratmaja mengatakan komite bersama juga akan mendetilkan skema kerjasama antar-perusahaan minyak nasional (national oil company) guna merealisasikan transaksi jual-beli. Dalam hal ini, katanya, PT Pertamina (Persero) akan mewakili Indonesia selaku pelaksana transaksi jual-beli minyak langsung.

"Kan kalau NOC to NOC mereka bilang senang sekali. Nantinya Pertamina yang cover. Jadi kalau kontrak (lama) Pertamina habis, pengadaan minyak bisa melalui kerjasama ini," tuturnya.

Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menambahkan pemerintah dan Pertamina akan selektif melakukan pembelian minyak secara langsung. Ini dilakukan agar pemerintah bisa mendapatkan benefit lebih besar dari hubungan dagang dengan negara-negara OPEC.

"Misalnya Iran, produksi dia kan 4 juta barel namun yang dia pakai hanya 1,5 juta barel. Tentang mana yang memberikan term in condition paling bagus dan mana yang berikan diskon paling besar dengan jangka waktu paling bagus, nanti akan kita kirim. Nah tugas joint committee nanti untuk atur itu," tuturnya.

Pada kesempatan tersebut, lanjut Wiratmaja, perusahaan minyak Arab Saudi, Saudi Aramco, menegaskan kembali keinginannya untuk membangun kilang di Indonesia. Sebelumnya, Saudi Aramco pernah menyatakan bersedia membangun kilang pengolahan minyak dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) di Indonesia, tetapi molor akibat ketidakseriusan pemerintah menyediakan insentif fiskal.

credit  CNN Indonesia

Rencana Indonesia Masuk OPEC Tertunda Hingga November

 

  Keikutsertaan Indonesia yang terakhir sebagai anggota dalam pertemuan OPEC pada 2008 diwakili oleh mantan Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro (duduk kelima dari kanan) dan mantan Dirjen Migas Luluk Sumiarso (duduk keempat dari kanan). (dok opec.org)

 

 

Jakarta, CB  -- Pemerintah Indonesia masih harus bersabar untuk bergabung kembali dengan Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) sebagai anggota peninjau (observer). Pasalnya, meski mengklaim telah mengantongi banyak dukungan dari sejumlah negara anggota seperti Iran dan Arab Saudi, sidang OPEC pada Jumat (5/6) belum memutuskan menerima Indonesia kembali.

“Bukan batal atau ditunda, memang proses demikian, tidak bisa diputuskan saat itu. Jadi akan dibahas pada sidang OPEC berikutnya,” ujar Dadan Kusdiana, Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM saat dihubungi CNN Indonesia, Senin (8/6).

Sebagai informasi, rencana Indonesia untuk kembali aktif di OPEC tak lepas dari wacana yang digulirkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said beberapa waktu lalu.

Dengan kembali aktif menjadi observer, kata Sudirman, Indonesia memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mengadakan pembelian minyak langsung dari negara-negara anggota OPEC. Hal ini untuk menyiasati semakin tingginya angka konsumsi minyak yang tak sebanding dengan kemampuan produksi dalam negeri. .

Berangkat dari hal tersebut, mantan bos PT Pindad itu pun menghadiri rangkaian pertemuan bilateral dan seminar OPEC yang berlangsung di Wina, Austria pada 4-5 Juni kemarin.

Sayangnya, hasrat untuk kembali aktif di OPEC belum bisa terwujud karena masih harus menunggu keputusan sidang berikutnya pada November 2015.

“Agenda sidang itu sudah sudah ditentukan jauh-jauh hari. Bisa jadi kalau ada usulan materi sidang baru, maka akan dibahas di sidang berikutnya. Saya tidak punya info karena sidang hanya antar anggota (atau) secara tertutup. Yang bukan atau belum anggota tidak bisa ikut,” tambah Direktur Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi.

Indonesia sendiri merupakan salah satu penggagas OPEC karena keikutsertaannya sejak 1962. Namun, lantaran mengalami penurunan produksi disertai dengan ketimpangan pola konsumsi minyak domestik yang menyebabkan defisit, Indonesia memutuskan keluar dari OPEC dengan status suspended sejak 2009 lalu.

Credit  CNN Indonesia

RI Ingin Aktif Lagi Jadi Anggota Penuh, OPEC Belum Bersikap

Kantor pusat the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) di Vienna, Austria.

 

Jakarta, CB -- Kehadiran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam konferensi dan seminar Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) di Wina, Austria pekan lalu ternyata dengan membawa satu proposal baru. Ternyata pemerintah tidak hanya ingin menjadi anggota peninjau atau observer OPEC, namun ingin kembali mengaktifkan keanggotaannya secara aktif setelah vakum sejuam 2009 silam.

"Keanggotaan kita tidak pernah putus, hanya suspended. Indonesia memenuhi semua persyaratan untuk reaktivasi keanggotan penuh," ujar Sudirman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/6).

Meskipun mengaku sudah menyampaikan proposal tersebut kepada Sekretaris Jenderal OPEC dan mengungkapkan niatan Indonesia untuk dapat kembali menjadi anggota penuh kepada perwakilan negara-negara anggota lainnya, Sudirman mengaku asosiasi negara eksportir minyak itu belum mengambil keputusan bakal menyetujui atau menolak niatan tersebut.

Meski ditunda, Sudirman mengklaim mayoritas anggota OPEC telah menyampaikan dukungannya atas rencana Pemerintah Indonesia. Berangkat dari hal itu, ia pun optimistis Indonesia bisa kembali aktif di OPEC dalam rangka mengamankan pasokan energi khususnya minyak bumi di dalam negeri.

Pilihan Redaksi

"Alhamdulillah respons mereka sangat baik. Kami hadir di dua kegiatan di forum OPEC, bertemu dengan Sekretaris Jenderal, bertemu dengan major producer. Mereka seperti membuka diri," katanya.

Sementara Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja memastikan dengan kembali aktif menjadi anggota penuh, Indonesia akan mendapat keuntungan yang besar dalam hal pengadaan minyak. Perihal rencana Indonesia membeli minyak langsung dari anggota OPEC, katanya, pemerintah juga akan membentuk joint committee bersama beberapa negara seperti Iran, Irak, Arab Saudi hingga Azerbaijan.

"Karena pembahasan kemarin baru pada level pemangku kebijkan, belum sampai ke perusahaan migas nasional. Nantinya akan dibentuk komite yang diisi oleh perusahaan untuk mendetilkan rencana pembelian minyak sekaligus pembangunan kilang di Indonesia," kata Wiratmaja.



Credit  CNN Indonesia

Moeldoko Berharap Jokowi Segera Tunjuk Wakil Panglima TNI

 

 Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan arahan saat mengunjungi Markas Yonif Linud 700/Raider Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (11/5). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

 

Jakarta, CB -- Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengaku telah mengirimkan konsep keputusan presiden tentang pengangkatan Wakil Panglima TNI ke Istana Kepresidenan. Ia yakin, Presiden Joko Widodo akan menyetujui wacana menghadirkan kembali jabatan nomor dua di tubuh TNI itu.

"Konsep keppres sudah kami kirim ke presiden. Saya kemarin sudah tanda tangan. Saya pikir, dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera kami mainkan," kata Moeldoko usai memimpin upacara pembukaan Latihan Penanggulan Antiteror oleh pasukan khusus TNI di Monumen Nasional, Jakarta, Selasa (9/6).

Jenderal yang akan segera memasuki masa pensiun ini berharap, Presiden akan melantik pengganti dirinya dan wakil panglima TNI pada waktu yang bersamaan.

Menurutnya hal itu dapat terwujud karena pemilihan wakil panglima merupakan hak prerogatif presiden. "Jadi nanti bareng, Panglima dan Wakil Panglima TNI," ujarnya.

Dalam konsep keppres yang dikirimkan TNI, diatur bahwa panglima dan wakil panglima TNI harus berasal dari angkatan yang berbeda.

"Itu pasti. Kalau panglimanya dari angkatan laut, wakilnya bisa darat atau udara. Kalau panglimanya dari angkatan darat, wakilnya bisa laut atau udara," kata Moeldoko.

Wacana menghadirkan kembali jabatan wakil panglima TNI muncul Maret silam. Ketika itu Moeldoko berkata, jabatan yang dihapuskan pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid itu dapat menggantikan posisi kepala staf umum.

Moeldoko menjelaskan, dalam organisasi militer, panglima dan wakilnya itu berada dalam satu 'kotak', sehingga jika panglima sedang tidak ada atau berhalangan, maka wakil panglima dapat langsung menggantikannya.

"Kasum itu hanya mengkoordinasikan asisten, jadi kalau panglima tidak ada, maka Kasum tidak bisa act sebagai panglima. Bedanya itu," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Maret lalu.

Dengan demikian, jika ada wakil panglima, maka jabatan Kasum bisa ditiadakan. "Jadi (garis komandonya) panglima, ke wakil panglima, kemudian langsung ke kepala-kepala staf angkatan," ujar dia.

Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat Imparsial khawatir jabatan wakil panglima TNI dapat memicu dualisme kepemimpinan di internal TNI.

Maret lalu, Direktur Program Imparsial, Al Araf, mengatakan jabatan itu bukan hanya membuat masalah di tingkat koordinasi tapi tapi juga persoalan kendali dan kebijakan yang mungkin kontradiksi antara panglima TNI dan wakil panglima.

Al menyebutkan, dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia tidak disebutkan harus ada wakil panglima TNI. Dia menyatakan dalam UU tersebut hanya tercantum keharusan keberadaan panglima TNI.


Credit  CNN Indonesia