Indonesia pilih tema "peacekeeping" saat ketuai DK PBB

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3/2019). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (CB) - Indonesia memilih tema penjagaan perdamaian atau peacekeeping saat menjalankan mandat sebagai presiden Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) pada Mei mendatang.

Selama menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Indonesia akan memiliki dua kali kesempatan menjadi presiden Dewan Keaman, yakni pada Mei 2019 dan Agustus 2020.

“Kepemimpinan Indonesia akan berlangsung selama satu bulan. Ada beberapa langkah namun kami telah memilih tema mengenai peacekeeping,” kata Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian A. Ruddyard dalam temu media di Jakarta, Kamis (28/3).

Indonesia telah menyiapkan sejumlah agenda untuk mengisi masa kepemimpinan di DK PBB, di antaranya debat terbuka pada 7 Mei 2019 mengenai operasi penjagaan perdamaian.

Selain agenda tersebut, Indonesia juga memprakarsai debat terbuka mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata. Debat tersebut akan dilaksanakan pada 23 Mei 2019 serta berbareng dengan peringatan 20 tahun sejak resolusi PBB dikeluarkan mengenai perlindungan warga sipil dari konflik bersenjata.

Isu Palestina tidak luput disertakan Indonesia dalam agenda kepemimpinan di DK, yaitu melalui penyelenggaraan diskusi informal mengenai permukiman ilegal, khususnya pada aspek hukum dan kemanusiaan. Agenda itu akan dilaksanakan pada 9 Mei 2019.

Pada akhir kepemimpinan, Indonesia akan mengadakan resepsi. Dalam kesempatan tersebut, akan ditampilkan pula sejumlah pentas budaya sebagai ajang promosi.

Kursi kepresidenan merupakan jabatan yang dipegang secara bergilir sesuai urutan abjad 15 negara anggota DK PBB. Untuk Maret ini, kursi kepresidenan dipegang oleh Prancis dan akan disusul dengan Jerman pada April mendatang.

Setelah Mei tahun ini, Indonesia diperkirakan akan kembali menjabat posisi presiden DK PBB pada Agustus 2020. Untuk periode kedua itu, Indonesia mengusung tema penanggulangan terorisme.

Credit  antaranews.com

Jadi Presiden DK PBB, Indonesia Siapkan Sejumlah Kegiatan

Dirjen Multilateral Kemlu Febrian Ruddyard. Foto/SINDOnews/Victor Maulana

JAKARTA - Direktur Jenderal Multilateral Kementerian Luar Negeri, Febrian Ruddyard menuturkan bahwa Indonesia akan menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan (DK) PBB pada Mei mendatang. Febri menyebut, Indonesia sudah menyiapkan sejumlah kegiatan dalam masa satu bulan kepresidenan di badan terkuat PBB tersebut.

Febri mengatakan tema yang akan akan diangkat Indonesia dimasa kepresidenannya di DK PBB adalah mengenai penjaga perdamaian. Dia menyebut, Indonesia akan menggelar dua debat terbuka.

Debat pertama dihelat pada awal Mei mengenai pasukan penjaga perdamaian. Debat kedua akan digelar pada pertengahan Mei, mengenai warga sipil di zona perang. 

"Indonesia juga akan menggelar pertemuan informal yang membahas mengenai pemukiman ilegal di Palestina oleh Israel," ujar Febri, Jakarta, Kamis (28/3/2019).

Febri menuturkan semua debat dan juga pertemuan informal akan dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dan akan dihadiri oleh Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Ia kemudian mengatakan selain tiga acara diatas, diakhir masa kepemimpin di DK PBB, Indonesia akan menggelar resepsi sekaligus pameran budaya. 

"Kita sekalian promosi budaya kita di sana. Nanti rencananya akan ada tarian Saman Gayo dari Aceh," ucapnya.

Dirinya menambahkan Indonesia juga rencananya akan berencana menggelar pameran foto di kantor PBB dengan tema pasukan penjaga perdamaian. Pameran foto ini dijadwalkan digelar dari awal hingga pertengahan Mei mendatang. 

Credit  sindonews.com

Akui Golan Milik Israel, AS 'Dikeroyok' 14 Negara DK PBB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunjukkan dekrit AS yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Foto/REUTERS

NEW YORK - Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 negara mengutuk pengakuan Amerika Serikat (AS) soal kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Dalam pertemuan darurat pada Rabu malam di New York, Amerika sendirian "dikeroyok" oleh 14 negara.

Dataran Tinggi Golan sejatinya adalah tanah Suriah yang diduduki Israel dalam perang Enam Hari 1967. Negara mayoritas Yahudi itu mulai menganeksasi atau mencaplok wilayah itu tahun 1981 dan tidak diakui komunitas internasional.

Debat dalam pertemuan darurat DK PBB dimulai ketika Israel melancarkan serangan udara terhadap depot amunisi Iran di dekat Aleppo, Suriah.

"Kami telah mengalami serangan udara Israel di Aleppo. (Ada) kerusakan materi. Pertahanan udara Suriah mencegat beberapa rudal yang diluncurkan," Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari.

DK PBB mengadakan pertemuan darurat untuk memprotes deklarasi administrasi Trump awal pekan ini yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

"Pendapat publik dunia mengisolasi AS dan Israel, mereka beroperasi di luar hukum internasional dan mereka merupakan ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan," kata Jaafri, yang telah meminta DK PBB untuk mengadakan pertemuan darurat tersebut, seperti dikutip The Jerusalem Post, Kamis (28/3/2019).

Suriah bukan anggota DK PBB, tetapi diminta, bersama dengan Israel, untuk bergabung dalam pertemuan darurat tersebut. Baik Jaafari maupun negara-negara anggota DK PBB menjelaskan bahwa tindakan AS melanggar resolusi 242 dan 497 DK PBB soal Dataran Tinggi Golan.

"Pemerintah AS berusaha melindungi teman Israel-nya, tetapi ada risiko nyata bagi perdamaian dan keamanan internasional," kata Jaafari.

Dia menuduh AS membuat perang untuk menabur kekacauan di Timur Tengah dan sekarang bertindak atas Golan dengan cara membantu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memenangkan pemilihan umum 9 April di negaranya. 

Jaafari menyayangkan sikap lamban DK PBB dengan tidak mengambil langkah bagi pelanggar hukum internasional.

"Kelambanan PBB ditambah dengan tindakan AS akan membuat orang di bawah pendudukan hanya dengan satu pilihan, yang merupakan prinsip menggunakan kekuatan, itu akan menjadi satu-satunya cara untuk memulihkan perdamaian," kata Jaafari.

"Golan Arab Suriah adalah milik kami, itu akan kembali kepada kami. Jangan salah arah dengan berpikir bahwa suatu hari tanah ini akan menjadi milik Anda," kata Jaafari.

Kepada AS, dia menyarankan bahwa jika ingin bersikap baik kepada Israel, mengapa tidak memberikannya satu atau dua dari 50 negara bagiannya. "Beri Israel beberapa negara jika pemerintahan ini benar-benar menginginkan dukungan Israel," kata Jaafari.


Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Danny Danon berdalih Dataran Tinggi Golan milik negaranya. "Tidak ada negara di dunia yang akan menyerahkan tanah strategis kepada musuh yang paling berbahaya," katanya.





Credit  sindonews.com

PBB: Sikap kami mengenai Dataran Tinggi Golan dilandasi resolusi DK

Markas Besar PBB di New York. (SANA - Suriah)

New York (CB) - PBB pada Rabu (27/3) menegaskan pendiriannya mengenai Dataran Tinggi Golan, yang diduduki Israel, dilandasi atas resolusi Dewan Keamanan dan Sidang Majelis Umum PBB.

Wakil Sekretaris Jenderal PBB Urusan Politik Rosemary DiCarlo mengatakan dalam satu sidang Dewan Keamanan PBB bahwa PBB akan melanjutkan pekerjaannya dengan landasan penghormatan penuh keutuhan wilayah dan kedaulatan Suriah.

DiCarlo, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi, telah menjelaskan pengumuman Presiden AS Donald Trump untuk "mengakui kedaulatan Israel" atas Dataran Tinggi Golan akan mengakibatkan ketegangan lebih jauh di wilayah tersebut.

Dalam kesempatan lain Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu, mengatakan, "Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo."

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

Credit  antaranews.com

Al-Jaafari: Suriah mengutuk pengumuman Trump mengenai Golan

Rakyat Suriah menggelar protes terhadap pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan. (SANA - Suriah)

New York (CB) - Wakil Tetap Suriah untuk PBB Dr. Bashar Al-Jaafari, Rabu (27/3), mengatakan, "Saat kita bertemu guna membahas pengumuman tidak sah Trump berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan, milik Suriah, pesawat penguasa pendudukan, Israel, melancarkan agresi ke Aleppo."

Ia menambahkan sistem pertahanan udara Suriah mencegat agresi tersebut dan menembak jatuh sejumlah rudal musuh, yang ditembakkan ke wilayah industri di bagian timur Aleppo.

Al-Jaafari menambahkan dalam sidang Dewan Keamanan PBB Suriah mengutuk pengumuman Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan dan menganggapnya tindakan sepihak yang dilakukan oleh satu pihak yang tak memiliki kapasitas politik, moral atau hukum untuk memutuskan nasib rakyat dunia atau membuang tanah yang menjadi bagian dan paket wilayah Suriah.

Ia menegaskan bahwa perbuatan AS mencerminkan kecenderungan berbahaya yang tak pernah ada sebelumnya ke arah penghindaran hukum internasional dan penghinaan terhadap PBB, demikian laporan Kantor Berita Suriah, SANA --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. Tindakan AS itu, kata Al-Jaafari, merupakan pukulan terhadap berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB dan Sidang Majelis Umum berkaitan dengan tak terhindarkannya untuk mengakhiri pendudukan Israel atas tanah Arab dan penarikannya dari wilayah tersebut sampai garis 4 Juni 1967.

Wakil Tetap Suriah itu juga mengatakan tindakan sepihak AS adalah persetujuan jelas bahwa Washington tidak lagi memberi kepentingan pada PBB dan AS telah menarik persetujuannya dan pengakuannya pada keabsahan internasional serta mengakhiri perannya sebagai penengan setiap proses perdamaian.

"Rakyat Suriah menganggap AS sebagai musuh, negara penjahat yang menduduki sebagian tanah mereka setelah Amerika Serikat mengakibatkan tewasnya ribuan orang Suriah dan menghancurkan prasarana serta ekonominya," tambah Al-Jaafari.

Ia menegaskan bahwa rakyat Suriah menganggap pengumuman Trump sebagai ancaman terhadap keamanan dan perdamaian internasional serta langkah yang gagal untuk memanipulasi sejarah dan geografi.

"Suriah kembali menegaskan Dataran Tinggi Golan akan kembali ... AS dan Israel tak bisa berpendapat bahwa tanah Suriah dapat menjadi alat tawar-menawar jahat," kata Al-Jaafari.

Ia menambahkan Suriah menghargai pendirian internasional yang dikeluarkan setelah pengumuman AS dan mengatakan pendirian tersebut telah membuktikan kepada pendapat masyarakat dunia mengenai keterkucilan AS dan Israel.

Credit  antaranews.com

Suriah Minta Dewan Keamanan PBB Gelar Pertemuan tentang Golan

Suriah meminta Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan mendadak untuk membahas Dataran Tinggi Golan. Foto/Istimewa

NEW YORK - Suriah menyerukan Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan mendesak terkait keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Dalam sepucuk surat, misi Suriah untuk PBB meminta presiden dewan, yang dipegang Prancis, untuk menjadwalkan pertemuan mendesak guna membahas situasi di Golan Suriah yang diduduki dan pelanggaran baru-baru ini yang melanggar resolusi Dewan Keamanan terkait oleh negara anggota tetap.

Kepresidenan Dewan Keamanan PBB yang dipegang Prancis tidak segera menjadwalkan pertemuan itu dan para diplomat mengatakan akan ada diskusi di dewan tentang permintaan itu seperti dikutip dari Al Jazeera, Kamis (28/3/2019).

DK PBB dijadwalkan untuk membahas krisis terbaru pada hari Rabu waktu setempat selama pertemuan tentang memperbarui mandat pasukan penjaga perdamaian PBB yang dikerahkan antara Israel dan Suriah di Golan, yang dikenal sebagai UNDOF.

Lima negara Eropa yang mempunyai kursi di Dewan Keamanan PBB sebelumnya menolak keputusan Trump dan menyuarakan keprihatinan bahwa langkah AS akan memiliki konsekuensi luas di Timur Tengah.

Dua sekutu terdekat Washington - Inggris dan Prancis - bergabung dengan Belgia, Jerman dan Polandia untuk menyatakan bahwa posisi Eropa tidak berubah dan Golan tetap menjadi wilayah Suriah yang diduduki Israel, sejalan dengan hukum internasional yang diabadikan dalam resolusi PBB.

Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan dalam pertemuan dewan di Timur Tengah bahwa Washington telah membuat keputusan untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.

"Untuk memungkinkan Dataran Tinggi Golan dikendalikan oleh orang-orang seperti rezim Suriah dan Iran akan menutup mata terhadap kekejaman rezim Assad dan memfitnah serta mendestabilisasi kehadiran Iran di kawasan itu," kata Cohen. 

"Tidak mungkin ada perjanjian damai yang tidak memuaskan memenuhi kebutuhan keamanan Israel di Dataran Tinggi Golan," tambahnya.

China dan Rusia berbicara menentang keputusan AS selama pertemuan dewan, seperti halnya Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang sangat mendukung Palestina, bersama dengan Kuwait, sekutu AS di wilayah tersebut.

Presiden Donald Trump pada hari Senin menandatangani dekrit di mana AS mengakui pencaplokan Israel atas dataran tinggi strategis, meskipun resolusi PBB mengakui Golan sebagai wilayah yang diduduki Israel.

Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dari Suriah selama Perang Arab-Israel 1967 dan terus menduduki sekitar dua pertiga wilayah Dataran Tinggi Golan yang lebih luas sebagai akibat langsung dari konflik.

Pada tahun 1981, Israel secara resmi mencaplok wilayah tersebut, dalam suatu tindakan yang dengan suara bulat ditolak pada saat itu oleh Dewan Keamanan PBB.




Credit  sindonews.com

PBB Kirim Pakar HAM Selidiki Pembantaian 157 Muslim Mali

Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita mendatangi lokasi pembantaian ratusan warga etnik Muslim Fulani di Ogossogou. Foto/REUTERS/Malian Presidency

BAMAKO - PBB mengirim para pakar hak asasi manusia (HAM) ke Mali tengah untuk menyelidiki pembantaian sekitar 157 warga Muslim di Ogossogou pada Sabtu lalu. Pembantaian itu dilakukan para pria bersenjata yang menyamar sebagai pemburu.

Para korban rata-rata adalah petani dan penggembala dari komunitas Fulani atau Peuhl. Menurut PBB, wanita yang sedang hamil ikut dibunuh dan beberapa korban dibakar hidup-hidup.

Kelompok milisi Dogon dituduh sebagai pelaku serangan brutal di sebuah desa etnik Peuhl sesaat sebelum fajar pada hari Sabtu lalu. Milisi itu juga disalahkan atas sejumlah serangan di Mali tengah selama setahun terakhir.

"Sebuah tim yang terdiri dari 10 spesialis hak asasi manusia, agen perlindungan anak dan dua penyelidik MINUSMA telah dikerahkan ke wilayah Mopti untuk melakukan penyelidikan khusus terhadap peristiwa-peristiwa mengerikan hari Sabtu," kata juru bicara misi PBB Olivier Salgado di Twitter, hari Rabu, seperti dikutip Reuters, Kamis (28/3/2019).

MINUSMA adalah akronim dari Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali, nama misi PBB di Mali.

Ketua jaksa penuntut Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) Fatou Bensouda mengatakan pada awal pekan ini bahwa kejahatan itu dapat berada di bawah yurisdiksi ICC dan sebuah delegasi akan dikirim ke Mali. 

Sebuah misi Dewan Keamanan PBB telah mengunjungi negara Afrika Barat tersebut untuk mencari solusi bagi kekerasan etnik ketika pembantaian tersebut terjadi.

Seorang pejabat dari kota terdekat mengatakan pada hari Sabtu lalu bahwa orang-orang bersenjata yang menyamar sebagai pemburu Dogon menyerang desa-desa yang dihuni oleh para penggembala Fulani. Kelompok Dogon mencurigai Fulani menyembunyikan militan Islam. Namun, tuduhan itu telah dibantah oleh komunitas Fulani.

Serangan itu terjadi kurang dari seminggu setelah serangan kelompok Islamis terhadap sebuah pos tentara yang menewaskan sedikitnya 23 personel militer di Mali tengah. Serangan itu diklaim oleh kelompok afiliasi al-Qaeda. 

Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, MINUSMA mengatakan sebuah desa komunitas Dogon di wilayah itu juga diserang pada malam pembantaian terhadap etnik Fulani. Serangan terhadap komunitas Dogon menewaskan sedikitnya empat orang.

Presiden Mali Ibrahim Boubacar Keita menanggapi serangan terhadap etnik Fulani dengan membubarkan kelompok anti-jihad bernama Dan Na Amassagou yang beranggotakan milisi Dogon. Kelompok yang main hakim sendiri itu diduga berada di belakang pembantaian etnik Fulani.

Namun, Kelompok itu membantah anggotanya terlibat pembantaian dan menolak pembubaran oleh pemerintah.


Credit  sindonews.com

Rusia: Militan dan White Helmets Siapkan Serangan Kimia Baru di Idlib

Rusia menuding kelompok militan dan White Helmets menyiapkan serangan kimia baru di Idlib, Suriah. Foto/Ilustrasi/Istimewa

NEW YORK - Perwakilan Tetap Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya mengatakan, militan dan White Helmets sedang mempersiapkan serangan kimia baru di Idlib, Suriah.

"Kelompok teroris Hayat Tahrir al-Sham sekarang pada dasarnya mengendalikan 90 persen provinsi, dan para teroris melanjutkan serangan provokatif mereka terhadap pasukan pemerintah," kata Nebenzia.

"Kami sangat prihatin dengan informasi baru yang menyatakan bahwa para pejuang Hayat Tahrir al-Sham dengan dukungan White Helmets yang terkenal sedang mempersiapkan acara-acara baru dengan menggunakan unsur-unsur beracun," imbuhnya seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (28/3/2019).

Awal tahun ini, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa White Helmets telah mengerahkan peralatan di beberapa rumah sakit di provinsi Idlib Suriah untuk membuat film serangan kimia false flag dan menyalahkan Damaskus.

Moskow dan Damaskus pada banyak kesempatan menunjukkan bahwa White Helmets telah melakukan sejumlah provokasi di Suriah yang melibatkan penggunaan senjata kimia untuk menyalahkan pemerintah Suriah dan memberi negara-negara Barat pembenaran untuk intervensi di Republik Arab itu.

LSM yang terkenal itu berulangkali tertangkap basah melakukan pementasan dan pembuatan film serangan false flag. April lalu, kelompok itu mempublikasikan rekaman yang menampilkan para dokter di rumah sakit Douma merawat pasien yang menderita serangan kimia oleh Angkatan Darat Suriah.

Laporan-laporan tentang penggunaan bahan-bahan kimia yang diklaim di Ghouta Timur muncul pada 7 April 2018 di beberapa media, mengutip militan di darat.

Sejumlah negara Barat, termasuk Prancis, Amerika Serikat (AS) dan Inggris, dengan cepat menerima klaim tersebut dan langsung menuduh Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menjatuhkan bom klorin pada warga sipil. Damaskus dengan keras membantah tuduhan itu, mengecam serangan tersebut sebagai provokasi bertahap untuk membenarkan potensi intervensi asing.

Idlib sendiri adalah salah satu wilayah Suriah terakhir di mana militan, termasuk teroris Jabhat Nusra, masih dilaporkan aktif. Selain itu, banyak militan telah dibawa ke wilayah itu dari daerah lain di bawah kesepakatan dengan pihak berwenang.

Credit  sindonews.com

Eropa Tolak Pengakuan Kedaulatan Israel Atas Dataran Golan

Ilustrasi Golan. (Dok Israel Tourism)

Jakarta, CB -- Lima negara Eropa yang duduk di Dewan Keamanan PBB, Belgia, Inggris, Prancis, Jerman dan Polandia pada Selasa (26/3) memutuskan untuk menolak keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah Israel.

Mereka menyuarakan keprihatinan atas langkah yang diambil Trump tersebut dan bersikukuh bahwa Golan merupakan wilayah Suriah. Menurut mereka, langkah Trump bisa memiliki konsekuensi luas.

"Kami tidak mengakui kedaulatan Israel atas wilayah-wilayah yang diduduki Israel sejak Juni 1967, termasuk Dataran Tinggi Golan, dan kami tidak menganggap mereka sebagai bagian dari wilayah negara Israel," kata Duta Besar Belgia Marc Pesteen de Buytswerve seperti dikutip dari AFP, Rabu (27/3).


Presiden Trump pada Senin (25/3) lalu menandatangani proklamasi berisikan pengakuan AS atas kedaulatan Israel di Dataran Tinggi Golan. 

Penjabat Duta Besar AS Jonathan Cohen mengatakan keputusan dibuat untuk menentang Presiden Suriah Bashar al-Assad dan Iran.

Keputusan tersebut langsung ditentang banyak negara. Rusia dan Cina bahkan sudah berbicara akan menentang keputusan AS tersebut saat pertemuan Dewan PBB.

Tentangan yang sama juga dilakukan oleh Indonesia dan Afrika Selatan, dua negara yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina.

PBB sendiri dijadwalkan akan membahas kebijakan AS atas Dataran Tinggi Golan Rabu (27/3) ini. 

Credit  cnnindonesia.com

Lembaga PBB: 1,8 Juta Orang Terdampak Topan Idai

Pemandangan Desa Praia Nova Village, salah satu yang terkena dampa topan Idai paling parah d Beira, Mozambik, Ahad (17/3).

Foto: Josh Estey/CARE via AP

Ratusan orang tewas akibat hantaman Topan Idai.

CB, BEIRA -- Agen kemanusiaan PBB, OCHA menyebutkan, sekitar 1,85 juta orang terdampak Topan Idai di Mozambik, pada Selasa (26/3). Saat ini, para pekerja bantuan juga berlomba untuk membantu meringankan bencana mematikan ini.

"Beberapa akan berada dalam situasi kritis dan mengancam kehidupan. Beberapa lainnya sedih karena akan kehilangan mata pencaharian mereka," kata koordinator OCHA Sebastian Rhodes Stampa.

Angka tersebut hanya untuk korban bencana di Mozambik. Sedangkan, negara lainnya juga terkena dampak dari badai ini, yakni Zimbabwe dan Malawi. Hingga Senin, setidaknya 686 orang telah dilaporkan tewas akibat badai Idai.

Adapun Topan Idai terjadi pada 14 Maret di dekat kota pelabuhan Beira, membawa angin kencang dan hujan. Dua sungai besar, Buzi dan Pungue hancur tepinya yang merendam seluruh desa dan membuat banyak korban tewas.

Di Mozambik, jumlah yang tewas mencapai hingga 447 jiwa. Sedangkan, korban terluka hingga 1.500 orang. Rumah rusak dan hancur sebanyak 1.500 unit dan tanaman yang rusak mencapai 500 ribu hektare.

Sedangkan, pada 16 Maret, badai menghantam Zimbabwe timur, tempat itu meratakan rumah-rumah dan membanjiri komunitas di Distrik Chimanimani serta Chipinge. Menurut pemerintah, jumlah korban tewas yakni 179 orang dan 329 orang masih hilang.


Agen migrasi AS menetapkan jumlah korban jiwa hingga 259 orang. Kemudian jumlah yang terluka mencapai 200 orang. Keluarga yang dipindahkan mencapai 16 ribu rumah tangga.

Sebelum badai menerjang terjadi hujan lebat dan banjir ke Distrik Chikwawa dan Nsanje di Sungai Shire yang lebih rendah di selatan Malawi. Hujan terus berlanjut setelah badai melanda yang menambah kesengsaraan puluhan ribu orang.

Jumlah orang yang tewas mencapai 60 orang dan mereka yang terluka hingga 672 jiwa. Korban yang terpengaruh dari bencana ini yakni 868.895 orang.

Credit  republika.co.id

DPR RI Puji Resolusi Dewan HAM PBB Soal Palestina

Anggota BKSAP DPR RI, Rofi Munawar sambut baik keputusan Dewan HAM PBB yang telah mengadopsi rancangan resolusi untuk memperkuat kehadiran di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Foto/Istimewa

JAKARTA - Anggota Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rofi Munawar menyambut baik keputusan Dewan HAM PBB yang telah mengadopsi rancangan resolusi untuk memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina yang diduduki Israel. Rancangan resolusi itu setujui pada pekan lalu.

“Kita mengapresiasi dan mendukung langkah Dewan HAM yang telah memberikan penegasan akan memperkuat kehadiran PBB di wilayah Palestina. Mengingat kekejaman dan perilaku tentara Israel selama ini telah banyak melanggar Hak Azasi Manusia rakyat Palestina," kata Rofi dalam siaran pers yang diterima Sindonews pada Senin (25/3).

Dalam resolusinya, Dewan HAM telah meminta Komisaris Tinggi HAM PBB untuk memperkuat kehadiran di wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Jalur Gaza yang terisolasi. Sementara itu disaat yang bersamaan, penyelidikan PBB menegaskan bahwa pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang yang menewaskan puluhan warga Palestina dan melukai lebih dari 6.100 penindasan protes mingguan di Gaza selama setahun terakhir.

“Dengan hadirnya resolusi ini diharapkan PBB dapat lebih berperan sentral dalam menekan angka kekerasan yang terjadi terhadap warga Palestina dari kesewenangan tentara Israel," ucapnya.

Rofi kemudian berharap resolusi ini dapat dilaksanakan dengan konsisten dan serius oleh PBB. Disisi lain, dirinya meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk bersungguh-sungguh mengawal hasil resolusi ini sebagai bentuk dukungan nyata terhadap pemerintah Palestina.

“Resolusi ini juga semakin menegaskan berbagai keputusan resolusi sebelumnya terkait Israel, bahwa apa yang terjadi di Palestina adalah kekejaman yang terjadi terus menerus sejak tahun 1948. Mereka tertindas dan terusir dari tanah mereka sendiri,” tukasnya. 

Credit sindonews.com

Erdogan Akan Bawa Masalah Golan ke PBB

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan sebut Turki akan membawa masalah pengakuan Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan ke PBB. Foto/Reuters

ANKARA - Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan mengatakan, Turki akan membawa masalah pengakuan Amerika Serikat (AS) atas kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan ke PBB.

Erdogan adalah salah satu pihak yang menentang rencana pengakuan AS atas Dataran Tinggi Golan, dengan mencatat bahwa legitimasi pendudukan Dataran Tinggi Golan tidak dapat diizinkan.

"Pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang Dataran Tinggi Golan adalah "hadiah" bagi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu menjelang pemilihan parlemen yang ditetapkan akan digelar pada April," ucap Erdogan, seperti dilansir Xinhua pada Senin (25/3).

Sementara itu, sebelumnya Trump diklaim akan menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan. Klaim ini disampaikan Pelaksana Tugas Menteri Luar Negeri Israel, Israel Katz, kemarin.

Menurut Katz, Trump akan meneken dekrit sembari menjamu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Gedung Putih.

"Besok, Presiden Trump, di hadapan PM Netanyahu, akan menandatangani dekrit yang mengakui kedaulatan Israel atas Golan. Hubungan Israel-AS lebih dekat dari sebelumnya," tulis Katz di Twitter, kemarin. 

Credit  sindonews.com

PBB sebut serangan teroris di Selandia Baru Islamfobia

Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamfobia. .

Jenewa (CB) - Para ahli hak asasi manusia pada Kamis (21/3) menggambarkan serangan teroris di dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, sebagai Islamfobia.

Tendayi Achiume, Rapporteur Khusus PBB mengenai Rasisme, dan Michal Balcerzak, Ketua Kelompok Kerja Ahli mengenai Rakyat Keturunan Afrika, mengeluarkan pernyataan bersama dalam kesempatan Hari Internasional bagi Penghapusan Dikskriminasi Rasial.

"Kurang dari sepekan lalu, seorang supremasi kulit-putih melakukan serangan teroris Islamfobi terhadap dua masjid di Christchurch, Selandia Baru, dan menewaskan 50 orang serta melukai banyak orang lagi," demikian bunyi pernyataan tersebut, sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Turki, Anadulu.

"Peristiwa tragis ini mengingatkan kita bahwa rasisme, kebencian kepada orang asing dan kebencian terhadap agama mematikan ...," kata para ahli. Mereka menyatakan kekerasan rasial dan diskriminasi berpangkal dengan idelologi supremasi dan populisme etnik-nasionalis.

Para ahli tersebut mendesak semua negara agar melakukan peran mereka secara sungguh-sungguh dan mensahkan kebijakan yang akan melindungi penduduk yang rentan dan menjamin kesetaraan rasial.

Mereka juga mendesak rakyat yang terlibat dalam keistimewaan rasial agar menghapuskan rasisme, xenofobia dan intoleransi yang berkaitan dengan semua itu.

Credit  antaranews.com

Bantuan Internasional Coba Tembus Korban Badai Idai Afrika

Warga melihat kerusakan di jembatan akibat Badai Idai di Chimanimani, Zimbabwe, Ahad (17/3).

Foto: Tendai Chiwanza/ActionAid via AP

Jumlah korban tewas akibat badai Idai diperkirakan terus bertambah.

CB, NEW YORK — Bantuan internasional mulai disalurkan ke sejumlah negara di Afrika Timur, yaitu Mozambik, Zimbabwe, dan Malawi setelah badai Idai melanda wilayah-wilayah di kawasan itu. Dalam bencana alam ini, ratusan orang tewas dan ribuan lainnya kehilangan rumah mereka.

Proses evakuasi masih terus dilakukan di sejumlah wilayah negara-negara yang dilanda badai Idai. Di Zimbabwe, sebuah keluarga bahkan mencoba menggali lumpur yang diduga membuat seorang anak laki-laki terkubur.

Korban dilaporkan paling banyak berada di Chipinge dan Chimanimani, Zimbabwe. Lebih dari 100 orang tewas dan jumlah ini diperkirakan dapat terus meningkat karena proses evakuasi sulit dilakukan akibat lokasi yang sulit diakses.

Penyaluran bantuan pada awalnya terhambat karena penutupan bandara di negara-negara badai Idai terjadi. Namun, sejak Rabu (20/3) kemarin, perlahan-lahan bantuan dapat disalurkan.

Bantuan dari pihak internasional juga mencakup pemulihan kawasan. PBB mengalokasikan setidaknya 20 juta dolar AS untuk mengatasi krisis kemanusiaan yang terjadi akibat badai Idai.

Uni Eropa akan menyumbangkan 3,5 juta euro atau sekitar 3,9 juta dolar AS. Sementara, AS berjanji untuk menyalurkan dana sebesar 7,9 juta dolar AS, kemudian Uni Emirat Arab (UAE) 18,3 juta dirham (4,9 juta dolar AS), dan Norwegia 6 juta krone (700 ribu dolar AS).

Matthew Pickard dari organisasi kemanusiaan CARE mengatakan penanggulan bencana alam akibat badai Idai sama halnya dengan yang dilakukan sebelumnya. Otoritas lokal dan organisasi non-pemerintah internasional berupaya menuju wilayah-wilayah yang terkena dampak pada hari-hari pertama dan bantuan tambahan menyusul segera.

Saat ini, banyak orang yang belum dapat melihat dengan jelas seberapa besar dampak dari bencana ini. Meski demikian, Pickard mengatakan dalam beberapa waktu ke depan, hal itu akan menjadi lebih jelas dan jumlah bantuan dapat semakin meningkat.

“Negara-negara ini tidak biasanya menjadi berita utama, namun sekarang mereka menjadi sorotan. Dengan kisah mereka, banyak orang yang akan berempati,” ujar Pickard, Kamis (21/3).

Bantuan logistik dari PBB dilaporkan memiliki kendala saat pendistribusian di sejumlah wilayah. Seperti di Chimanimani, yang lokasinya sulit untuk dijangkau akibat bencana yang terjadi.

Credit  republika.co.id

FAO Serukan Vietnam Berlakukan Darurat Nasional Flu Babi

Flu Babi (Ilustrasi)

Wabah virus flu babi telah menyebar ke 17 provinsi di Vietnam

CB, HANOI -- Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada Selasa (19/3) menyarankan Vietnam memberlakukan wabah Flu Babi Afrika (ASF) yang menyebar dengan cepat sebagai darurat nasional. Virus tersebut pertama kali dideteksi sebulan lalu di tiga peternakan di dua provinsi di bagian utara Vietnam.

"Virus tersebut kemudian menyebar ke 17 provinsi di Vietnam Utara dengan 239 wabah yang sudah dikonfirmasi," kata FAO dalam satu pernyataan.

Daging babi menyumbang tiga perempat dari total konsumsi daging di Vietnam, yang berpenduduk 95 juta jiwa, tempat sebagian besar dari 30 juta ekor babi yang diternak dikonsumsi di dalam negeri. "Hilangnya babi karena infeksi ASF dan tindakan pengendalian mengarah kepada beban ekonomi yang berat bagi banyak keluarga di pedesaan," kata Albert T Lieberg, perwakilan FAO di Vietnam, setelah pertemuan pekan lalu dengan pihak berwenang Vietnam.

Vietnam melaksanakan pengendalian ketat gerakan babi dan produk-produk babi dan memusnahkan lebih 25 ribu ekor babi. Tetapi FAO mengatakan peternakan-peternakan kecil dengan "biosecurity" akan menimbulkan penyebaran ASF.

Penyakit itu, yang tidak bisa disembuhkan pada babi tetapi tidak berbahaya bagi manusia, juga menyebar secara cepat di China, negara tetangga Vietnam, pekan lalu. Beijing melarang impor babi, babi hutan dan produk-produk terkait dari Vietnam.

Credit  republika.co.id

PBB Sebut Israel Rampas Akses Air Bersih Warga Palestina

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

Foto: EPA

Israel terus melakukan penjarahan tanah Palestina.

CB, JAKARTA --- Pengawas Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) menegaskan Israel telah merampas hak jutaan warga Palestina dalam mengakses pasokan air bersih. Bersamaan dengan itu, Israel terus melakukan penjarahan tanah Palestina.

Anggota khusus PBB untuk Hak Asasi Manusia di Palestina, Michael Lynk mengatakan Israel terus bergerak melakukan ekspansi ke pemukiman di Tepi Barat wilayah yang diduduki. “Israel terus bergerak mengekspansi pemukiman di Tepi Barat yang diduduki, ada sekitar 20.000-25.000 pemukim baru dalam setahun,” kata Lynk seperti dilansir Maan News, Selasa (19/3).

Menurut pengawas penyelesaian perdamaian, upaya intensif memulihkan pos-pos ilegal di tepi barat telah meningkat di bawah pemerintahan perdana menteri Israel, Benjamin Netanyahu. Sejak pendudukan di Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur pada 1967, ada seorang 500-600 ribu orang Israel telah berpindah ke pemukiman di wilayah Palestina yang diduduki.


Hal tersebut telah melanggar hukum internasional. Diperkirakan ada sebanyak 196  pemerintah yang mengakui pemukiman Israel tersebar di wilayah Palestina, berdasarkan hukum internasional semuanya dianggap ilegal.

Credit  republika.co.id

DK PBB Setujui Resolusi Indonesia dan Jerman Soal Afghanistan

Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan telah menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi perpanjangan mandat Misi PBB ke Afghanistan atau UNAMA. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Dewan Keamanan (DK) PBB dilaporkan telah menyetujui dengan suara bulat sebuah resolusi perpanjangan mandat Misi PBB ke Afghanistan atau UNAMA. Resolusi itu diajukan oleh Indonesia dan Jerman.

“Ini adalah Resolusi pertama dari Indonesia yang berhasil disahkan oleh DK PBB sejak keanggotaan Indonesia pada DK PBB sejak Januari 2019," kata Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani seperti dikutip Sindonews dari laman resmi Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Minggu (17/3).

Pria yang kerap disapa Trian itu kemudian mengatakan, resolusi ini penting, karena memberikan mandat kepada badan PBB untuk lanjutkan berbagai kegiatan yang mendukung Afghanistan, guna mencapai kemajuan dalam proses perdamaian yang sedang berlangsung, termasuk pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Afghanistan.

"Kesatuan dari DK PBB penting untuk memberikan sinyal kepada Afghanistan bahwa komunitas internasional dukung Afghanistan secara penuh," ungkapnya.

Resolusi itu berisikan peran PBB untuk mendukung perdamaian dan stabilitas di Afghanistan, serta komitmen DK PBB akan kedaulatan, kemerdekaan, integritas wilayah dan kesatuan dari Afghanistan. Resolusi juga memberikan dukungan kepada Pemerintah Afghanistan untuk membangun negaranya dan memperkuat demokrasi.

Sentralitas dan proses politik yang komprehensif, inklusif bersifat Afghan-led dan Afghan-owned dan menjadikan Afghanistan sebagai platform untuk kerjasama internasional, juga telah digarisbawahi pada resolusi.

Perpanjangan mandat UNAMA penting untuk koordinasi berbagai bantuan internasional termasuk memberikan dukungan yang diperlukan dalam persiapan Pemilu Presiden tahun 2019 di Afghanistan. 

Credit  sindonews.com

Filipina Keluar dari Mahkamah Internasional

Ilustrasi perang narkoba di Filipina. (REUTERS/Czar Dancel)

Jakarta, CBa -- Filipina resmi hengkang dari keanggotaan Mahkamah Internasional (ICC) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 17 Maret 2019. Penyebabnya adalah Presiden Rodrigo Duterte keberatan karena perang pemberantasan narkoba yang gencar dia lakukan diusut oleh lembaga itu, karena diduga melanggar hak asasi manusia.

"Sekretaris Jenderal menyampaikan pemberitahuan kepada seluruh negara bahwa keputusan Filipina menarik diri mulai efektif pada 17 Maret," kata Juru Bicara ICC PBB, Eri Kaneko, seperti dilansir AFP, Minggu (17/3).

Duterte mempertahankan kebijakan perang narkoba berdarah yang diduga saat ini menelan ribuan korban meninggal dengan alasan melindungi negaranya. Meski dikritik, Duterte menyatakan tidak peduli karena selama ini negara lain tidak pernah peduli dengan Filipina.

Pada Februari 2018, jaksa penuntut pada ICC, Fatou Bensouda, memulai pengumpulan bahan dan keterangan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terkait perang narkoba ala Duterte.


Filipina memilih mundur dari ICC setelah pada 2018 lalu lembaga itu mulai mengusut dugaan pelanggaran dalam perang narkoba ala Duterte. Namun, mereka menyatakan selama ini tidak pernah secara sah menjadi anggota ICC, dengan alasan tak pernah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

"Posisi kami dalam masalah ini jelas, tidak mendua, dan tetap. Filipina tidak pernah menjadi negara yang mendukung Statuta Roma yang menjadi dasar ICC," kata Juru Bicara Kepresidenan Filipina, Salvador Panelo, dalam pernyataan.

"Selama yang kami ketahui, mahkamah ini tidak ada," ujar Panelo.

Meski begitu, aturan ICC menyatakan seluruh hal yang tengah diusut sebelum sebuah negara mundur dari keanggotaan mereka tetap akan ditelusuri.

Menurut temuan awal ICC, kepolisian Filipina menyatakan mereka menembak mati 5,176 pengguna atau pengedar narkoba yang menolak ditangkap. Namun, menurut kalangan pegiat HAM jumlah korban perang narkoba sebenarnya tiga kali lipat lebih banyak.

Akan tetapi, reputasi ICC belakangan juga banyak dipertanyakan. Apalagi mereka belum lama ini membebaskan tokoh-tokoh yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan di negaranya. Yakni mantan Presiden Pantai Gading, Laurent Gbagbo, pada Januari 2018. Lantas pada Juni tahun yang sama, ICC membebaskan mantan Wakil Presiden Republik Demokratik Kongo, Jean-Pierre Bemba.

Credit  cnnindonesia.com

RI Sebut Isu Pelanggaran HAM Papua di Dewan HAM PBB Tak Laku

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib. (CNN Indonesia/Natalia Santi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia membantah seluruh paparan soal pelanggaran hak asasi manusia yang diutarakan perwakilan Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Victor Yeimo dan Veronika Koman, dalam Sidang Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, Swiss pada Rabu (13/3) kemarin. Mereka menyatakan isu yang dibawa KNPB justru tidak laku dan kalah dari masalah lain yang dibahas.

Duta Besar RI untuk PBB di Jenewa, Hasan Kleib, menyatakan sejumlah paparan Victor terkait isu Papua kalah dari isu HAM terkini. Yakni seperti soal LGBT, persekusi etnis Uighur di Xinjiang, China, konflik di Kashmir hingga Sahara Barat lantaran didukung oleh LSM yang lebih banyak.

"Mengingat banyaknya NGO (LSM) yang berbicara mengenai masalah-masalah HAM di negara lain (sekitar 130-150an NGO terdaftar untuk berbicara) pada mata acara 4 DHAM, pernyataan-pernyataan Veronika Koman dan Victor Yeimo tersebut sangat miskin pendengar dan perhatian," kata Hasan saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com melalui pesan instan pada Kamis (14/3).


Menurut Hasan, pemerintah terus memperhatikan pembangunan dan peningkatan promosi HAM di Papua dan Papua Barat. Menurut dia, pemerintah juga mendorong praktik demokrasi dan hubungan antara pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat.

"Namun sangat disayangkan, pemerintah dihadapkan dengan LSM yang rendah kredibilitasnya. LSM ini justru mempertajam perbedaan dan mengejar publisitas dengan menyudutkan pemerintah," ucap Hasan.

"Bahkan ketika negara seperti Indonesia berkomitmen menegakkan demokrasi dan telah mengupayakan yang terbaik untuk memperbaiki situasi HAM di lapangan," lanjut Hasan.

Dalam sidang itu, Victor Yeimo yang merupakan Ketua KNPB dan Veronika Koman menggambarkan nasib warga Papua yang menjadi minoritas di tanah leluhurnya sejak 1969. Hal itu terjadi setelah operasi militer Dwikora, yang mereka anggap sebagai bentuk penjajahan oleh pemerintah Indonesia.

Victor juga menyinggung tindakan represif aparat keamanan Indonesia kepada masyarakat Papua dalam sidang itu, termasuk konflik di Nduga beberapa waktu lalu.

Hasan membenarkan isu Papua diangkat dalam salah satu sesi sidang Dewan HAM PBB kemarin di Jenewa. Isu tersebut disebut cukup mendapat perhatian bukan oleh negara, melainkan oleh tiga LSM atas nama Fransiscan Internasional (FI), Vivat Internasional (VI) dan Geneva for Human Rights (GHR).

Hasan menyebut Victor dapat berbicara di forum itu atas nama GHR. Dia menegaskan Victor tidak memiliki organisasi di Jenewa sehingga tak memiliki kapasitas untuk berbicara sebagai pribadi atau kelompoknya.

Hasan menyebut dalam sidang itu Victor hanya bisa berbicara dengan meminjam nama LSM yang sudah memiliki akreditasi di Ecosoc consultative status.

Meski begitu, Hasan menegaskan Indonesia tetap menyampaikan pembelaan terhadap pernyataan Victor dalam sidang tersebut.

Hasan menjelaskan pada Februari lalu sejumlah LSM internasional, termasuk FI dan Dewan Gereja Dunia, telah mengunjungi Papua. Namun, dia menyatakan KNPB tidak menyinggung soal itu dan malah memanipulasi informasi untuk keuntungan sendiri.

Credit  cnnindonesia.com

PBB: Korut Terus Produksi Bahan Nuklir pada 2018

Citra satelit yang menunjukkan lokasi reaktor nuklir Korea Utara (Korut) Yongbyon.

Foto: reuters

Upaya diplomatik untuk perlucutan nuklir tidak menghentikan Korut.

CB, SEOUL -- Laporan Perserikatan Bangsa -Bangsa (PBB) mengatakan, Korea Utara (Korut) tetap memproduksi bahan untuk penggunaan senjata nuklir pada 2018. Hal itu dilakukan meskipun pada tiga bulan di 2018 terdapat diplomasi yang intens untuk denuklirisasi semenanjung Korea.

Harian Korea Cholsunilbo edisi Selasa (12/3) mengutip laporan Komite Sanksi Dewan Keamanan PBB tentang Korut melaporkan, Pyongyang terus memproduksi bahan baku untuk senjata nuklir tahun lalu, meskipun ada upaya diplomatik dengan Korea Selatan (Korsel) dan Amerika Serikat (AS) untuk menghentikan upaya nuklir Korut.

"Reaktor Yongbyon 5 MW telah beroperasi normal sejak Desember 2015, meskipun untuk sementara waktu menangguhkan operasinya selama beberapa hari pada Februari, Maret, dan April pada 2018," kata Harian Cholsunilbo seperti dilansir Anadolu Agency, Kamis (14/3).

Negara anggota PBB mengumumkan bahwa operasi reaktor tersebut sudah ditangguhkan dari September hingga Oktober 2018.

"Komite itu mengatakan, organisasi dan individu yang menyelidik di Asia yang diam-diam memasok sentrifugal bagi Korut yang memperkaya uranium untuk senjata nuklir," harian Korea itu menambahkan.

Laporan terbaru ini muncul setelah Korut dilaporkan memulihkan peluncuran roket Dongchang-ri. Komite PBB juga mengatakan, bahwa Korut mengumpulkan rudal di pabrik sipil atau fasilitas non-militer yang tampaknya untuk menjaga terhadap serangan yang ditargetkan terhadap fasilitas nuklir dan rudal resmi.

Sebelumnya, AS dan Korut gagal mencapai kesepakatan untuk melakukan denuklirisasi semenanjung Korea bahkan setelah Donald Trump dan Kim Jong-un bertemu dua kali.

Credit  republika.co.id