Netanyahu: Negara Palestina Merdeka Tidak Akan Pernah Terbentuk

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali menggunakan isu Palestina sebagai alat dalam kampanyenya. Foto/Reuters

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu kembali menggunakan isu Palestina sebagai alat dalam kampanyenya. Netanyahu akan kembali bertarung dalam pemilihan pemilihan umum, yang dijadwalakan akan digelar pada pekan depan.

Dalam sebuah wawancara dengan Arutz 7, sebuah media berbahasa Ibrani, Netanyahu menegaskan bahwa jika terpilih kembali, dia tidak akan membiarkan pembentukan negara Palestina merdeka.

"Negara Palestina tidak akan dibentuk, tidak seperti yang dibicarakan orang. Itu tidak akan terjadi," kata Netanyahu dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Spuntik pada Senin (8/4).

Sementara itu, sebelumnya, Netanyahu bersumpah untuk sepenuhnya mencaplok Tepi Barat, jika ia memenangkan pemilihan umum Israel. Dia mengatakan akan memberlakukan kedaulatan atas permukiman di Yudea dan Samaria di Tepi Barat, jika dia menang dalam pemilihan umum pekan depan.

Pria yang merupakan pemimpin partai sayap kanan Israel, Likud, mengatakan pemerintahannya berikutnya tidak akan memisahkan antara blok permukiman besar Israel dan pos-pos kecil di Tepi Barat.

"Bahkan tidak ada satu pemukiman pun yang akan dievakuasi dan wilayah lembah Yordania akan tetap berada di tangan kita," ungkapnya. 

Credit  sindonews.com

PM Israel Netanyahu Mau Caplok Tepi Barat Jika Terpilih Lagi

Presiden AS Donald Trump memberikan dekrit kepada PM Israel Benjamin Netanyahu, yang mengakui Dataran Tinggi Golan milik Israel, 25 Maret 2019.[REUTERS]

CB, Jakarta - PM Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan menganeksasi permukiman di Tepi Barat, Palestina, jika dia menang pemilu untuk masa jabatan kedua.
Dalam wawancara dengan Channel 21 pada Sabtu, Netanyahu menjanjikan pendudukan lebih luas wilayah Palestina tiga hari menjelang pemilu pada 9 April, seperti dikutip dari Reuters, 7 April 2019.
"Siapa bilang kami tidak akan melakukannya?" kata Netanyahu ketika ditanya kenapa tidak mencaplok Tepi Barat seperti Dataran Tinggi Golan.
"Kami sedang mengarah ke sana dan membahasnya," tambahnya.

"Anda bertanya apakah kami maju ke tahap berikutnya, jawabannya adalah ya, kami akan bergerak ke tahap berikutnya. Saya akan memperluas kedaulatan (Israel) dan saya tidak membedakan antara blok permukiman dan permukiman terisolasi."
Benjamin Netanyahu, tokoh politik senior sayap kanan Israel, ingin menancapkan kembali kekuasaannya dari saingan beratnya mantan petinggi jenderal Benny Gantz, yang maju dari kubu sentris.
Namun Netanyahu terjerat isu korupsi, berupaya meraup dukungan kubu garis keras dengan mengutamakan isu aneksasi.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kiri), berjabat tangan dengan PM Israel Benjamin Netanyahu pada pemakaman Shimon Peres di Yerusalem, 30 September 2016. Pemakaman ini dihadiri oleh ribuan pengagum dan puluhan pejabat internasional. AP
Menanggapi rencana Netanyahu, juru runding Palestina sekaligus ajudan dekat Presiden Mahmoud Abbas mengatakan, "Israel akan kembali melanggar hukum internasional seiring komunitas internasional memberikan Israel kekebalan, terutama dari dukungan pemerintahan Trump."

Sementara pejabat Hamas di Gaza, Sami Abu Zuhri, menyarankan Abbas agar menghentikan kerja sama keamanan dengan Israel di Tepi Barat.
"Mimpi Netanyahu untuk menganeksasi Tepi Barat tidak akan pernah tercapai dan kami tidak akan membiarkannya terwujud," katanya.
Sami menyerukan agar Otoritas Palestina (Tepi Barat) bersatu dengan Gaza untuk menghadapi Israel.
Permukiman adalah bola panas dalam konflik Palestina-Israel sejak perundingan berakhir buntu pada 2014.

Kini ada lebih dari 400.000 permukiman Israel di Tepi Barat menurut data Israel, dan 2,9 juta Palestina menurut Biro Statistik Palestina. Sementara PBB mencatat ada 212.000 pemukim Israel tinggal di Yerusalem Timur.
Palestina dan banyak negara dunia mengatakan permukiman yang dibangun Israel melanggar Konvensi Jenewa, yang melarang pembangunan di tanah rampasan perang. Namun Israel menegaskan tanah Tepi Barat, Palestina, adalah hak mereka berdasarkan fakta kitab suci, isu keamanan, kilas sejarah dan hubungan politik di sana.

Credit  tempo.co

Trump Beber Alasan Keputusan AS Akui Golan Wilayah Israel

Presiden AS Donald Trump. (REUTERS/Jim Young).

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan dia membuat keputusan untuk mengakui dataran tinggi Golan merupakan bagian dari Israel tahun 1981 setelah mempelajari sejarah secara kilat.

Ketika berbicara dalam pertemuan Koalisi Yahudi Republik di Las Vegas, Trump mengatakan ia membuat keputusan cepat itu dalam diskusi dengan para penasehat perdamaian mengenai Timur Tengah, termasuk Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dan mantunya Jared Kushner.

"Saya katakan, Sobat berilah masukan tentang sejarah sedikit, cepat. Ingin bergerak cepat. Saya punya banyak tugas mengerjakan soal China, Korea Utara, Berilah saya dengan cepat," kata Trump yang mengundang tawa hadirin dalam pertemuan itu seperti dikutip dari Reuters, Minggu (7/4).


"Bagaimana Anda menyukai gagasan saya mengakui dengan tepat apa yang kita bicarakan," ujar Trump, menceritakan kembali pembicaraan tersebut.

Trump menyatakan keputusan itu sudah diambil dengan cepat. "Kami membuat keputusan cepat. Dan kami membuat keputusan-keputusan baik."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebelumnya mengunjungi Trump pada 25 Maret. Dalam pertemuan itu, Trump menandatangani pernyataan secara resmi atas pengakuan AS kepada Golan sebagai wilayah Israel.

Langkah yang diumumkan Trump lewat cuitan bebebrapa hari sebelumnya itu dinilai banyak pihak sebagai upaya AS untuk mendorong Netanyahu kembali terpilih dalam pemilihan pada 9 April.

Sekadar diketahui Israel menguasai Golan dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan mencaploknya tahun 1981 dalam suatu langkah yang tak diakui internasional.

Netanyahu sedang berjuang untuk keberlangsungan masa depan politiknya melawan Jenderal Benny Gantz, yang masih pemula di bidang politik. 

Credit  cnnindonesia.com

Trump katakan keputusan tentang Golan dibuat setelah pelajari sejarah

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (Reuters)

Las Vegas (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan pada Sabtu, dia membuat keputusan kontroversial untuk mengakui pencaplokan Dataran Tinggi Golan oleh Israel tahun 1981 setelah memperoleh pelajaran sejarah secara kilat dalam pembicaraan mengenai subyek yang beragam.

Ketika berbicara dalam pertemuan Koalisi Yahudi Republik di Las Vegas, Trump mengatakan ia membuat keputusan cepat itu dalam diskusi dengan para penasehat perdamaian mengenai Timur Tengah, termasuk Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, dan mantunya Jared Kushner.

"Saya katakan, Sobat berilah masukan tentang sejarah sedikit, cepat. Ingin bergerak cepat. Saya punya banyak tugas mengerjakan soal China, Korea Utara, Berilah saya dengan cepat," kata Trump yang mengundang tawa hadirin dalam pertemuan itu.

"Bagaimana Anda menyukai gagasan saya mengakui dengan tepat apa yang kita bicarakan," ujar Trump, menceritakan kembali pembicaraan tersebut.

Trump, tipikal pemimpin yang menuntut pemberian taklimat singkat dan tajam dan dikenal karena menceritakan kembali kisahnya yang warna-warni, mengatakan Friedman kaget,"seperti bayi cantik dan membuat terpesona," dan bertanya kepada Presiden apakah ia betul-betul akan melakukannya."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Trump bulan lalu. Dalam pertemuan pada 25 Maret, Trump menandatangani pernyataan secara resmi memberikan pengakuan AS kepada Golan sebagai wilayah Israel, perubahan dramatis dari kebijakan AS yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Langkah itu yang Trump umumkan lewat cuitan bebebrapa hari sebelumnya, dipandang sebagai usaha untuk mendorong Netanyahu untuk terpilih kembali dalam pemilihan pada 9 April.

Israel menguasai Golan dalam perang Timur Tengah tahun 1967 dan mencaploknya tahun 1981 dalam suatu langkah yang tak diakui internasional.

Pada Sabtu Trump menyatakan keputusan itu sudah diambil dengan cepat. "Kami membuat keputusan cepat. Dan kami membuat keputusan-keputusan baik."

Ketika Trump bertanya kepada hadirin tentang siapa yang akan menang dalam pemilihan di Israel - hadirin berteriak-teriak menyebut "Bibi. Lalu Trump menanggapinya,"Saya pikir sudah dekat. Dua orang yang baik."

Netanyahu sedang berjuang untuk keberlangsungan masa depan politiknya melawan Jenderal Benny Gantz, yang masih pemula di bidang politik.

Credit  antaranews.com

Dunia Serukan Jenderal Khalifa Haftar Hentikan Perang di Libya

Khalifa Haftar, dianggap orang yang dapat mempersatukan Libya. [Reuters]

CB, Jakarta - Para pemimpin dunia bersama sejumlah organisasi HAM menyerukan agar pasukan yang setia kepada Tentara Nasional Libya yang dipimpin jenderal Khalifa Haftar untuk menghentikan pertempuran dan rencananya menguasai Tripoli, ibu kota Libya.
Dewan Keamanan PBB pada hari Jumat, 5 April 2019 telah memerintahkan Haftar untuk menghentikan serangan ke Tripoli karena dikhawatirkan akan menimbulkan perang sipil.

"Anggota Dewan Keamanan menyampaikan kekhawatiran yang mendalam terhadap aktivitas militer dekat Tripoli, yang berisiko pada stabilitas Libya dan prospek mediasi PBB dan penyelesaian politik yang komprehensif pada krisis ini," kata Duta Besar Jerman untuk PBB, Christoph Heusgen kepada wartawan, seperti dikutip dari Deutsche Welle.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres melalui akun Twitter mengatakan, dirinya meninggalkan Libya dengan hati berat dan sangat khawatir.
"Saya berharap ada kemungkinan untuk menghindari konfrontasi berdarah di dalam dan di sekitar Tripoli.
Guterres menegaskan, PBB memfasilitasi penyelesaian politik dan apapun yang terjadi, PBB mendukung rakyat Libya.

Guterres berkunjung ke Tripoli pada hari Jumat, 5 April 2019 untuk mempersiapkan pemilu di Libya. Guterres juga berkunjung ke kota Tobruk untuk bertemu ketua parlemen Libya.
Guterres kemudian bertemu Haftar di Benghazi untuk menghindari konfrontasi berdarah di Tripoli.
Menurut utusan PBB Ghassan Salame ke Dewan Keamanan PBB d, Haftar membuat pernyataan jelas kepada Guterres bahwa dirinya tidak bermaksud melanjutkan serangan ke Tripoli.

Para pemimpin G-7 bersuara bulat untuk menyerukan kembali permintaan PBB agar Haftar menghentikan seluruh gerakan militernya karena membuat instabilitas di Libya.
Human Rights Watch menyerukan agar semua pihak untuk tetap tenang dan meminimalkan bahaya terhadap warga sipil.
"Semua pihak yang terlibat dalam pertempuan di ibu kota Libya, harus mengambil semua langkah yang perlu untuk mengurangi bahaya kepada warga sipil dan mematuhi hukum perang," ujar Human Rights Watch.

Credit  tempo.co

Eks Jenderal Gaddafi Kuasai Bandara, Libya Terancam Perang Sipil

Pasukan loyalis pemerintah Libya dukungan PBB tiba di pinggiran ibu kota Tripoli.[Sky News]

CB, Jakarta - Pasukan loyalis Jenderal Khalifa Haftar mengklaim telah merebut bandara utama Libya di Tripoli, dua hari setelah perintah menyerang pemerintahan Libya yang didukung PBB.
Melalui pernyataan online pasukan Haftar seperti dikutip dari Sky News, 7 April 2019, mereka mengklaim telah mengambil alih bandara internasional Tripoli dan mengamankan fasilitasnya.

"Kami berdiri di jantung bandara internasional Tripoli," menurut unggahan foto pasukan Haftar.

Serangan meningkat ketika PBB hendak menggelar konferensi untuk memastikan pemilu digelar tepat waktu.

Pandangan udara menunjukkan kendaraan militer di jalan di Libya, 4 April 2019.[TV Reuters/REUTERS]
Setelah kejatuhan Gaddafi, Libya dipimpin oleh dua pemerintahan, yang pertama pemerintahan yang didukung oleh PBB yang dipimpin Fayez Al Sarraj, dan di timur yang dipimpin oleh Haftar. Keduanya sama-sama didukung oleh militer dan milisi.
Meskipun dikuasai, bandara Tripoli tidak terlalu berfungsi sejak hancur pada pertempuran 2014.
Selain menyerbu bandara, tentara Haftar juga merebut Wasi el Rabeia di selatan Tripoli.
Juru bicara Tentara Nasional Libya (LNA) yang dipimpin Haftar, Ahmed Al Mesmari mengatakan, 14 tentara tewas sejak serangan diumumkan.
Dia mengklaim militer Fayez mengerahkan empat serangan udara ke posisi pasukan Haftar di kota Aziziya, namun tidak ada korban tewas.
Pada kamis kemarin, Haftar memerintahkan pasukannya dari Zawiya dan Misrata maju ke Tripoli yang bisa memicu perang saudara.

Komandan Libya yang berbasis di timur, Khalifa Haftar menghadiri konferensi Keamanan Umum, di Benghazi, Libya, 14 Oktober 2017. [REUTERS / Esam Omran]



Pada hari Sabtu, DK PBB mendesak agar Haftar menghentikan pasukannya dan seluruh faksi militer untuk menghentikan aktivitas militer.
Serangan Haftar menandakan konflik baru setelah kejatuhan Muammar Gaddafi pada 2011.
Sebelum serangan, awalnya PBB akan mengadakan konferensi pada 14-16 April di Ghadames, sebagai persiapan pemilu demi mengakhiri persaingan dua pemerintahan di Libya.


Khalifa Haftar, jenderal angkatan darat Libya berusia 75 tahun, dilihat oleh negara Barat sebagai diktator Gaddafi baru. Dia menyatakan akan melanjutkan serangan sampai terorisme dihancurkan.
Perwira era Gaddafi ini mendapat dukungan dari Mesir dan UEA yang melihatnya sebagai pencegah kelompok Islamis di Libya.

Credit  tempo.co

Saudi Cs Bombardir Ibu Kota Yaman, Belasan Warga Sipil Terbunuh

Serangan udara jet-jet tempur Koalisi Arab menghantam Ibu Kota Yaman, Sanaa, Minggu (7/4/2019). Foto/REUTERS/Mohamed al-Sayaghi

SANAA - Pesawat-pesawat jet tempur Koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi membombardir Ibu Kota Yaman, Sanaa. Kementerian Kesehatan setempat yang dikontrol pemberontak Houthi melaporkan 11 warga sipil, termasuk anak-anak, terbunuh dalam serangan udara tersebut.

Serangan udara yang berlangsung pada hari Minggu menghantam perumahan di Sanaa. Juru bicara Kementerian Kesehatan yang dikontrol pemberontak, Youssef al-Hadrii, mengatakan lebih dari 39 orang terluka akibat pemboman udara.

Youssef al-Hadrii, sebagaimana dikutip DPA, Senin (8/4/2019), menambahkan sebagian besar yang tewas adalah siswa karena pemboman juga menghantam sebuah sekolah.

Laporan lain dari The Associated Press yang mengutip sumber-sumber medis setempat, mengatakan jumlah korban tewas mencapai 13 orang, termasuk tujuh anak. Lebih dari 100 orang lainnya terluka.

"Semua orang histeris, ada yang menangis dan berteriak panik," kata kepala sekolah Al Raei, Fatehiya Kahlani. "Situasinya mengerikan karena populasi sekolah 2.100 jiwa."

"Beberapa siswi tewas dan yang lainnya terluka, dan kini berada di rumah sakit akibat serangan rudal. Bangunan sekolah juga hancur," imbuh dia.

"Kami tiba-tiba mendengar jet tempur saat kami berada di sekolah. Kami kemudian mendengar serangan pertama. Kami tetap tenang. Lalu datang serangan kedua dan kemudian yang ketiga, yang merupakan yang terkuat dari semuanya," kata Ali Ahmed, seorang siswa yang terluka.

"Bangunan itu rusak dan kami terluka oleh pecahan kaca. Ketika serangan udara keempat datang, kami panik dan berlari pulang."

Namun, Koalisi Arab yang memerangi pemberontak Houthi mengatakan jet-jet tempurnya menyerang sebuah kamp militer di pinggiran Sanaa di Sawan. Koalisi tidak memberikan rincian jumlah korban.

Kantor berita yang dikelola pemerintah di Aden yang pro-pemerintah Presiden Abd-Rabbo Mansour Hadi mengatakan sebuah gudang yang digunakan oleh Houthi untuk menyimpan senjata menjadi sasaran. Pemerintah Presiden Hadi adalah kubu yang didukung Koalisi Arab.

Konflik terbaru di Yaman dimulai dengan pengambilalihan Sanaa oleh pemberontak Houthi tahun 2014. Pemberontak itu hendak menggulingkan pemerintah Hadi.

Sejak invasi di Yaman tahun 2015, jet-jet tempur Koalisi Arab dilaporkan menghantam sekolah, rumah sakit, dan pesta pernikahan. Data berbagai laporan menyatakan ribuan orang tewas dalam konflik di negara tersebut.

Pemberontak Houthi terus melawan dengan menembakkan rudal jarak jauh ke Arab Saudi dan menargetkan kapal-kapal di Laut Merah.

Pertempuran di negara termiskin di dunia Arab itu juga menyebabkan jutaan orang menderita kekurangan makanan dan medis. Kondisi itu mendorong Yaman menjadi negara di ambang kelaparan.

Kepala Kemanusiaan PBB Mark Lowcock mengatakan sekitar 80 persen populasi Yaman, sekitar 24 juta orang, membutuhkan bantuan kemanusiaan. 

Credit  sindonews.com

Tentara Saudi Tembak Mati 2 Penyerang Pos Keamanan

Ilustrasi pejuang Syiah. (Ahmed Jadallah).

Jakarta, CB -- Tentara Arab Saudi menembak mati dua dari empat tersangka warga Syiah yang menyerang pos pemeriksaan keamanan di provinsi bagian timur. Keduanya ditembak mati saat melarikan diri usai penangkapan.

Dikutip dari AFP, Senin (8/4) dalam laporan media setempat, kedua tersangka bersenjatakan bahan peledak.

Serangan oleh para tersangka terjadi di Abu Hadriyah, sebuah jalan raya yang menghubungkan Provinsi Timur yang kaya minyak dengan Bahrain dan Kuwait, ketika para penyerang berusaha melarikan diri dari negara itu, kata televisi Al-Arabiya dan media lokal lainnya.


Tiga dari empat tersangka yang dianggap teroris itu berasal dari wilayah Qatif yang mayoritas muslim Syiah, tambah laporan itu tanpa menyebutkan kapan serangan itu terjadi.

Sementara itu Bahrain mengutuk serangan itu. Melalui kementerian luar negerinya, Bahrain menyatakan solidaritas dengan Arab Saudi dalam memerangi semua bentuk terorisme.

Provinsi Timur Arab Saudi telah mengalami serangan dan kerusuhan sejak 2011 ketika pengunjuk rasa Musim Semi Arab turun ke jalan menuntut diakhirinya diskriminasi oleh pemerintah yang didominasi Sunni. Pemerintah Arab Saudi menyangkal telah berlaku diskriminasi terhadap kaum Syiah.

Namun salah satu pemimpin gerakan protes, ulama Syiah Nimr al-Nimr pernah dieksekusi pada tahun 2016 atas dakwaan terorisme. Hal ini memperburuk ketegangan sektarian di Teluk dan dengan saingan regional utama Arab Saudi, Iran.

Otoritas Saudi pada tahun 2017 merebut kendali atas distrik Awamiya yang bergejolak, sebuah kota di wilayah Qatif yang telah menjadi pusat protes.

Human Rights Watch mengatakan pada saat itu memiliki bukti satelit yang menunjukkan pasukan keamanan Saudi telah sepenuhnya mengepung dan menutup kota itu.

Pihak berwenang Saudi menyalahkan teroris dan pengedar narkoba karena kerusuhan mematikan di Awamiya.

Komunitas Syiah diperkirakan berjumlah antara 10 dan 15 persen dari populasi 32 juta kerajaan Arab Saudi, tetapi pemerintah belum merilis statistik resmi.

Credit  cnnindonesia.com

Aksi Penembakan di Kairo, Polisi Patroli Tewas

Ilustrasi penembakan. (Istockphoto/ra-photos)

Jakarta, CB -- Kendaraan polisi diserang oleh sejumlah pria bersenjata di pinggiran kota Kairo pada Minggu (7/4) dini hari waktu setempat. Aksi itu menewaskan seorang polisi dan supir, serta melukai dua korban lainnya.

Mengutip AFP, Kementerian Dalam Negeri setempat menyebut hingga kini belum ada kejelasan mengenai identitas penyerang pihak keamanan di Mesir.

Negara itu memang sudah sering menjadi target serangan sejak masa pemerintahan Abdel Fattah al-Sisi memerangi pemberontakan dari kelompok ekstremis Islam.


Penyerangan terjadi saat polisi sedang melakukan patroli rutin di New Nozha. Menggunakan mobil berwarna hitam, mereka terus menembaki kendaraan polisi.

Polisi yang tewas dalam tragedi itu bernama Kapten Mohamed Ahmed Abdel Razek. Penembakan terjadi setelah seorang perwira terluka dan tujuh tersangka gerilyawan tewas dalam baku tembak di Kairo yang belum lama ini terjadi.

Kejadian serangan seperti ini bukanlah yang pertama terjadi di Mesir. Sejak militer Mesir menggulingkan Presiden Islam Mohamed Morsi pada 2013, pasukan keamanan di negara itu terus menjadi sasaran kelompok ekstremis.

Bukan satu dua lagi yang menjadi korban. Tapi, ratusan tentara dan polisi telah menjadi korban atas serangan kelompok ekstremis.

Pada Februari lalu, Mesir melancarkan serangan militer terhadap kelompok Islam di Semenanjung Sinai. Penyerangan itu menewaskan 600 tersangka jihadis dan 40 tentara.

Credit  cnnindonesia.com

Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Kirstjen Nielsen Mundur

Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Kirstjen Nielsen (kiri) mengundurkan diri. Foto/ REUTERS/Carlos Barria/File Photo

WASHINGTON - Menteri Keamanan Dalam Negeri (DHS) Amerika Serikat (AS) Kirstjen Nielsen mengundurkan diri. Dia menjadi terkenal karena membela kebijakan Presiden Donald Trump untuk memisahkan anak-anak migran dari orang tua mereka.

Mundurnya Nielsen pertama kali dilaporkan CBS News. Seorang pejabat senior administrasi Gedung Putih mengatakan Trump mengabulkan permintaan pengunduran diri Nielsen.

"Menteri Keamanan Dalam Negeri Kirstjen Nielsen akan meninggalkan posisinya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih atas pelayanannya," tulis Trump di Twitter, seperti dikutip Reuters, Senin (8/4/2019).

Dalam tweet lain, Trump mengatakan Kevin McAleenan, Komisaris Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS akan menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Menteri DHS.

Nielsen, 46, telah menjadi Menteri DHS sejak Desember 2017. Dia mendukung kebijakan Trump soal pemisahan anak-anak dengan orang tua imigran di perbatasan AS-Meksiko.

Kebijakan Trump yang kontroversial itu sebagai upaya untuk mengurangi jumlah pendatang baru, terutama imigran ilegal. Targetnya orang-orang Meksiko dan Amerika Tengah yang memasuki Amerika Serikat tanpa dokumen yang sah.

Mundurnya Nielsen diumumkan dua hari setelah Presiden Trump tiba-tiba mengatakan pada hari Jumat bahwa dia mencalonkan kandidatnya sendiri untuk menjadi pejabat tinggi di Penegakan Hukum dan Imigrasi (ICE) AS. Kandidat Trump itu adalah Ronald Vitiello.

ICE berada di bawah yurisdiksi DHS. Nielsen berulang kali menjadi sasaran pertanyaan keras oleh para politisi Demokrat di sidang kongres. Dia menjadi "penangkal petir" atas kritik terhadap kebijakan Trump. Dia pernah terlibat konfrontasi dengan pengunjuk rasa tahun lalu di sebuah restoran Meksiko di Washington.

Sebagai pemimpin DHS, Nielsen bertanggung jawab untuk melakukan beberapa upaya Trump seperti perjuangannya untuk membangun tembok di perbatasan AS-Meksiko, meningkatkan deportasi dan perawatan anak-anak migran.

Ketua Komite Keamanan Dalam Negeri Parlemen AS Bennie Thompson, yang merupakan politisi Demokrat, mengatakan masa kepemimpinan Nielsen di DHS adalah "bencana sejak awal".

Mundurnya Nielsen telah dikabarkan berulang kali. Berbagai laporan berita mengatakan Trump telah meremehkannya dalam rapat kabinet, tidak senang dengan upayanya untuk memperketat imigrasi.

The New York Times melaporkan hampir setahun yang lalu, tepatnya pada Mei 2018, bahwa Nielsen hampir mengundurkan diri setelah Trump memarahinya di depan menteri kabinet lainnya karena peningkatan jumlah imigran yang menyeberang secara ilegal dari Meksiko.

Sebelum dia dinominasikan sebagai Menteri DHS, Nielsen bekerja sebagai wakil mantan Jenderal John Kelly yang memimpin DHS sebelum menjadi Kepala Staf Gedung Putih.

Kelly mengundurkan diri sebagai Kepala Staf Gedung Putih pada 2 Januari di tengah laporan yang menyebutkan bahwa dia bersitegang dengan Trump. 

Credit  sindonews.com

Kebijakan Imigrasi Dikritik, Menteri Kabinet Trump Mundur

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Scott Morgan)

Jakarta, CB -- Salah satu anggota kabinet Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, memutuskan mengundurkan diri. Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kirstjen Nielsen, memilih menanggalkan jabatannya setelah kebijakannya soal imigrasi dan perbatasan berulang kali dikecam.

"Menteri Keamanan Dalam Negeri, Kirstjen Nielsen, akan meninggalkan posisinya dan saya ingin menyampaikan terima kasih atas jasanya," demikian cuitan Trump melalui akun Twitternya, seperti dilansir Reuters, Senin (8/4).

Trump menyatakan menunjuk Komisioner Imigrasi dan Penjaga Perbatasan, Kevin McAleenan, sebagai pelaksana tugas Menteri Keamanan Dalam Negeri.


Nielsen menduduki jabatan itu sejak Desember 2017. Dia sebelumnya sudah beberapa kali dilaporkan akan mundur.

Hal itu terjadi setelah masyarakat AS murka terhadap kebijakan imigrasi yang diterapkan Trump di perbatasan dengan Meksiko pada tahun lalu. Yakni pemisahan anak imigran dengan orang tua mereka.

Selain itu, penasihat keamanan Trump, John Bolton, mengusulkan supaya Nielsen dipecat karena perkara itu. Trump juga dilaporkan marah karena jumlah pendatang dari kawasan Amerika Selatan di sepanjang perbatasan dengan Meksiko terus bertambah.

Trump bahkan mengancam akan menutup seluruh perbatasan dengan Meksiko jika hal itu terus terjadi.

Dalam surat pengunduran diri, Nielsen menyatakan meminta supaya Kongres dan pengadilan bisa mendukung penggantinya. Padahal, dua lembaga itu selama ini menentang kebijakan imigrasi Trump untuk membatasi pendatang dari negara-negara mayoritas Muslim dan soal tembok perbatasan.

"Saya berharap pengganti saya nantinya didukung oleh Kongres dan pengadilan yang bisa memperbaiki kemampuan kami untuk menjaga perbatasan Amerika, yang turut mengancam negara kita," tulis perempuan berusia 46 tahun itu.

Menurut Ketua Partai Republik, Ronald Vitiello, mereka memang tidak mempertimbangkan Nielsen untuk memimpin Badan Penindakan Imigrasi AS (ICE). Dia berasalan ingin ketua lembaga adalah sosok yang lebih tangguh.

ICE saat ini berada di bawah kewenangan Kementerian Keamanan Dalam Negeri (DHS). DHS didirikan sebagai respon setelah aksi teror di Menara WTC, New York, pada 11 September 2001.

Sedangkan menurut anggota Dewan Perwakilan fraksi Demokrat, Bennie Thompson, keutusan Trump menunjuk Nielsen sebagai Menteri Keamanan Dalam Negeri sejak awal sudah menjadi bencana.

Nielsen sebelumnya adalah wakil Panglima Angkatan Laut AS, John Kelly. Kelly sempat menjadi Menteri Keamanan Dalam Negeri sebelum didaulat menjadi kepala staf kepresidenan.

Akan tetapi, pada 2 Januari Kelly memilih mengundurkan diri karena berselisih dengan Trump.

Credit  cnnindonesia.com

Iran Ancam Militer AS Masuk Daftar Teroris

Anggota Garda Revolusi Iran menjaga pesawat mata-mata tanpa awak RQ 170 milik Amerika Serikat yang jatuh di Iran (8/12). Iran menyatakan bahwa mereka berhasil menembak pesawat tersebut di Iran Timur. REUTERS/Sepah News.ir

CB, Jakarta - Iran mengancam akan memasukkan militer AS dalam daftar hitam teroris sebagai balasan jika Washington pada esok hari, 8 April 2019 resmi memasukkan pasukan Garda Revolusi Iran dalam daftar teroris internasional.
"Jika Garda Revolusi ditaruh dalam daftar kelompok teroris AS, kami juga akan memasukkan militer negara itu dalam daftar hitam terir setelah Daesh (ISIS)," kata Heshmatollah Falahatpisheh, kepala komisi keamanan nasional di parlemen melalui akun Twitter, seperti dilansir dari Reuters, Sabtu, 6 April 2019.

Menurut tiga sumber Reuters di pemerintahan AS mengungkapkan, AS akan memasukkan pasukan Garda Revolusi Iran dalam daftar organisasi teroris internasional. Ini menandai untuk pertama kali Washington secara resmi menyebut pasukan militer satu negara sebagai kelompok teroris.

Sinyalemen AS akan memasukkan Garda Revolusi Iran dalam daftar kelompok teroris sudah berlangsung bertahun-tahun.

Departemen Keuangn AS pada tahun 2007 telah memasukkan Quds, unit Garda Revolusi Iran yang melakukan operasi militer di luar negeri, dalam daftar sebagai pendukung organisasi teroris dan pemberontak.
Komandan Pasukan Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari mengeluarkan peringatan pada tahun 2017 akan menganggap pasukan militer AS seperti ISIS di seluruh dunia, jika AS memasukkan pasukan elit Iran ini dalam daftar teroris internasional.

Credit  tempo.co

AS Masukkan Garda Revolusi Iran dalam Daftar Teroris

Anggota Garda Revolusi Iran berbaris selama parade militer untuk memperingati perang Iran-Irak 1980-88 di Teheran 22 September 2007.[REUTERS / Morteza Nikoubazl]

CB, Jakarta - Pemerintah Amerika Serikat pekan depan  mengumumkan secara resmi bahwa Pasukan Garda Revolusi Iran sebagai organisasi teroris internasional.
Dengan begitu, Washington untuk pertama kali memasukkan pasukan militer negara asing dalam daftar teroris internasional. Ini akan menjernihkan rumor yang berseliweran selama bertahun-tahun .

Dilansir dari Reuters, Sabtu, 6 April 2019, keputusan ini akan diumumkan oleh Kementerian Luar Negeri AS pada hari Senin, 8 April ini.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo merupakan sosok yang mendorong kebijakan keras AS di bawah pemerintahan presiden Donadl Trump terhadap Teheran.
Keputusan AS memasukkan pasukan elit militer Iran dalam daftar organisasi teroris internasional bertepatan dengan setahun keputusan presiden Trump menarik diri dari perjanjian nuklir dengan Iran tahun 2015. AS kemudian menjatuhkan kembali sanksi yang dulunya melumpuhkan perekenomian Iran.
Sebelumnya, AS telah membuat daftar hitam puluhan entitas yang terkait dengan pasukan elit Iran, namun tidak secara keseluruhan organisasi.
Departemen Keuangan AS pada tahun 2007 menetapkan Quds, unit dalam Pasukan Garda Revolusi Iran yang melakukan operasi militer di luar negeri, sebagai pendukung organisasi teroris dan pemberontak.


Iran telah memperingatkan akan memberikan tanggapan menghancurkan begitu AS menetapkannya.
Komandan Pasukan Garda Revolusi Iran, Mohammad Ali Jafari mengeluarkan peringatan pada tahun 2017 bahwa jika Trump melanjutkan langkah tersebut, maka Pengawal Revolusi Iran akan menganggap tentara AS seperti ISIS di seluruh dunia.

Pasukan Garda Revolusi Iran berdiri tahun 1979, saat Revolusi Islam, untuk melindungi ulama Syiah yang memerintah Iran.

Pasukan Garda Revolusi Iran merupakan organisasi keamanan yang paling berkuasa yang mengendalikan sejumlah sektor perekonomian Iran dan memiliki pengaruh sangat luas dalam sistem politik Iran.Pasukan Garda Revolusi Iran berjumlah sekitar 125 ribu personil yang ditempatkan di angkatan darat, angkatan laut, dan udara.

Credit  tempo.co

Partai Milik Erdogan Tuntut Hitung Ulang Pemilu di Istanbul

Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) besutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut penghitungan ulang semua surat suara pemilihan wali kota Istanbul. (Reuters).

Jakarta, CB -- Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) besutan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuntut penghitungan ulang semua surat suara yang dilakukan dalam pemilihan Wali Kota Istanbul setelah kandidat oposisi mendapat kemenangan dengan perolehan suara yang tipis.

AKP memenangkan suara terbanyak secara nasional dalam pemilihan hari Minggu lalu, tetapi mereka kehilangan kekuasaan dalam pemilihan di kota Ankara dan juga kalah tipis di Istanbul. Ini disebut menjadi kemunduran terburuk mereka dalam satu setengah dekade berkuasa di Turki.

"Hari ini, kami akan membawa kasus kami ke cabang provinsi YSK (dewan pemilihan tertinggi) provinsi untuk menghitung ulang semua suara dari semua distrik (Istanbul)," kata Wakil Presiden AKP Ali Ihsan Yavuz dikutip dari AFP, Senin (8/4).


Dewan Pemilihan Umum Turki (YSK) sudah melakukan penghitungan ulang di sejumlah distrik di Ankara dan di Istanbul, di mana hasilnya menunjukkan kandidat dari Partai Rakyat Republik (CHP) Ekrem Imamoglu mengalahkan kandidat dari AKP, yang juga mantan perdana menteri Turki, Binali Yildirim.

Pada hari Sabtu, juru bicara partai Omer Celik bersikeras AKP akan menerima hasil penghitungan ulang di Istanbul dan juga Ankara, tidak peduli partai mana yang dinyatakan sebagai pemenang.

Kehilangan kekuasaan di Istanbul akan menjadi pukulan bagi Erdogan, yang membangun karier politiknya sebagai wali kota sebelum menjadi perdana menteri dan kemudian menjadi presiden.

Sebelumnya Ketua Dewan Pemilihan Umum Turki (YSK), Sadi Guven, mengatakan berdasarkan hasil hitung cepat pada Senin (1/4), kandidat Wali Kota Istanbul dari oposisi, Ekrem Imamoglu, unggul dengan perolehan suara 4.159.650.

Sementara itu, kandidat dari AKP Binali Yildirim, hanya mendapat suara sebanyak 4.131.761, selisih 28 ribu suara.

Menurut Guven, masih ada 84 kotak suara yang masih harus dihitung. Namun, baik Imamoglu dan Yildirim sama-sama telah mengklaim kemenangan sejak Senin (1/4) pagi.

Credit  cnnindonesia.com

Erdogan Tuduh AS dan Uni Eropa Ikut Campur Pemilu Lokal Turki

Recep Tayyip Erdogan. (Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Pimpinan partai Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) yang juga Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menuduh Amerika Serikat dan Uni Eropa ikut campur urusan dalam negeri Turki.

Pernyataan Erdogan itu menanggapi pernyataan Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS Robert Palladino dan Juru Bicara Uni Eropa Maja Kocijancic yang mengomentari kekalahan AKP dalam Pemilu Lokal Turki. AKP mengalami kekalahan di dua kota yakni Ankara dan Istanbul dalam Pemilihan Gubernur.

AKP kemudian memprotes dan melakukan banding terhadap hasil Pemilu dan menuntut Komisi Tinggi Pemilu Turki melakukan penghitungan suara ulang. Protes itu dikritik AS dan Uni Eropa. Mereka menyarankan, sebaiknya AKP menerima hasil pemlihan tersebut, dan tidak perlu melakukan protes, apalagi hitung ulang.


Erdogan meminta agar AS dan Uni Eropa tak mencampuri urusan dalam negeri negaranya.

"Amerika dan Eropa ikut campur dalam urusan internal Turki," kata Erdogan seperti dikutip AFP, Jumat (5/4).

Kata Erdogan, Turki justru telah memberi pelajaran demokrasi kepada seluruh dunia

Menurut Erdogan pernyataan Amerika Serikat yang meminta Turki untuk menerima hasilnya, dan Uni Eropa yang mendesak Ankara agar menerima pejabat terpilih untuk "menjalankan mandat mereka secara bebas", merupakan bentuk intervensi. Uni Eropa juga menilai jalannya Pemilu di sejumlah daerah di Turki tidak demokratis.

Erdogan bahkan meminta AS dan UE tahu diri dan tak mencampuri urusan internal Turki.

"Di negaramu sendiri, kamu telah meluncurkan banding," kata Erdogan.

Erdogan mengajukan protes hasil pemilihan gubernur di Ankara dan Istanbul, karena menemukan perbedaan perolehan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan data yang ada di komisi Tinggi Pemilu.

Berdasarkan perhitungan Komisi Pemilu setelah Pemilu Minggu (31/3), kandidat gubernur untuk Istanbul dari Partai Rakyat Republik (CHP), Ekrem Imamoglu, menang tipis atas kandidat dari AKP, Binili Yildirim.  Imamoglu meraih 4.159.650 suara, berbanding 4.131.761 suara yang diperoleh Yildirim.

Di Ankara, kandidat dari CHP, Mansur Yavas, meraih 50,90 persen suara berbanding 47,06 persen suara yang diraih kandidat dari AKP, Mehmet Ozhaseki.

Sementara itu, usai hitung ulang dilakukan, Partai AKP dan Partai CHP saling mengklaim kemenangan.

Di Istanbul, Imamoglu mengklaim dirinya tetap unggul dari Yildirim. Kata dia, hampir seluruh suara yang sebelumnya dibatalkan telah dihitung ulang di 17 distrik Istanbul, dan hasilnya 2.184 suara tambahan diizinkan untuk Yildirim, dan 785 untuk dirinya sendiri.

Imamoglu memperkirakan selisih akhir bisa berakhir antara 18.000 hingga 20.000 setelah penghitungan berakhir, pekan ini.

Namun, AKP membantah klaim CHP. Menurut AKP, penghitungan ulang menunjukkan Yildrim unggul atas imamoglu.

Credit  cnnindonesia.com

Naik Pitam, Kuba Sebut Sanksi AS untuk Venezuela Tindakan Intervensi

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

HAVANA - Presiden Kuba, Miguel Diaz Canel, mengutuk keras sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) kepada Venezuela. Sanksi baru AS itu menargetkan kapal dan perusahaan yang terkait dengan raksasa minyak PDVSA Venezuela.

"AS memberlakukan sanksi pada hari Jumat ini untuk kapal dan perusahaan yang bergerak dalam pengiriman minyak antara Kuba dan Venezuela, kegiatan yang sah berdasarkan kontrak komersial. Tindakan ini adalah tindakan ekstrateritorial, campur tangan dan arogansi kekaisaran," tulis Diaz-Canel di Twitter seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (7/4/2019).

Kementerian Luar Negeri Venezuela juga mengecam keras langkah AS dan mencatat bahwa Caracas akan menanggapi sanksi-sanksi ini dengan cara hukum yang sesuai.

AS menjatuhkan sanksi terhadap 34 kapal yang terikat PDVSA, yang dikendalikan oleh pemerintah Presiden Venezuela Nicolas Maduro, dan dua perusahaan yang diduga mengangkut minyak dari Venezuela ke Kuba. 

Selain itu, seorang pejabat senior dari pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengatakan putaran sanksi terbaru diperkenalkan atas permintaan Majelis Nasional pimpinan oposisi Venezuela.

Venezuela telah lama menderita krisis ekonomi akut yang diperburuk oleh sanksi AS terhadap negara itu. Pada bulan Januari, pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara Venezuela setelah menolak terpilihnya kembali Maduro pada pemilu bulan Mei. Washington segera mendukung Guaido dan meminta Maduro untuk mundur.

Maduro lantas menuduh AS berusaha mengatur kudeta dengan memasang Guaido sebagai bonekanya. Rusia, China, Kuba, Bolivia, Turki, dan sejumlah negara lain telah menyuarakan dukungan mereka untuk Maduro sebagai satu-satunya presiden Venezuela yang sah. 

Credit  sindonews.com

Amerika Kenakan Sanksi Atas Kapal Tanker Minyak dari Venezuela

Nicolas Maduro (kiri), Donald Trump (tengah), Juan Guaido (kanan)

CB, Houston – Amerika Serikat menarget pengiriman minyak dari Venezuela ke Kuba dengan sanksi baru untuk menekan Presiden Nicolas Maduro.

Langkah ini juga untuk menghentikan suplai minyak mentah ke Kuba, yang mendukung rezim Maduro.
AS menuding Kuba mengirim sekitar 2.500 tentara dan petugas intelijen untuk menjaga rezim Maduro dari ancaman kelompok oposisi, yang mendesak Maduro untuk mundur.

“Kementerian Keuangan mengambil langkah terhadap kapal dan perusahaan transportasi minyak, yang memberikan bantuan agar rezim Maduro agar tetap bertahan,” kata Steve Mnuchin, menteri Keuangan AS seperti dilansir Reuters pada Sabtu, 6 April 2019.

Mnuchin mengatakan pemerintah Kuba memperoleh manfaat dari rezim Maduro, yang tidak memiliki legitimasi. Dia menyebut kerja sama ini sebagai mekanisme minyak ditukar dengan tindakan represi untuk menjaga rezim Maduro tetap berkuasa.
Kemenkeu AS mengenakan sanksi kepada 34 kapal termasuk kapal tanker, yang dimiliki dan dioperasikan oleh perusahaan minyak Venezuela yaitu Petroleos de Venezuela atau PDVSA. Juga ada perusahaan lain dan sebuah kapal pengantar minyak ke Kuba pada Februari dan Maret ikut terkena sanksi.

Amerika Serikat mendukung tokoh oposisi Juan Guaido dan mencoba melemahkan pemerintahan Maduro. Guaido mendapat banyak dukungan dari negara Barat dan mayoritas negara di Amerika Latin.
Sebaliknya, Maduro mendapat dukungan dari Rusia, Cina, Turki, Kuba dan Meksiko.
Pemerintah Rusia, seperti dilansir Sputnik News, telah mengirim sekitar seratus pasukan spesialis ke Venezuela untuk melakukan pelatihan militer. Pasukan ini didukung oleh logistik dan peralatan sebanyak sekitar 35 ton.

Amerika meminta pasukan Rusia agar segera keluar dari Venezuela. Namun, Rusia mengatakan ini bagian dari kerja sama militer yang telah diteken sebelumnya.

Credit  tempo.co

Trump Minta Dana Militer AS, Cina, Rusia Dicukur untuk Perdamaian

CB, Washington – Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengeluhkan jumlah uang yang dihabiskan AS, Cina, dan Rusia untuk memproduksi berbagai jenis senjata termasuk senjata nuklir.

Trump mengatakan jumlah uang yang besar itu bisa digunakan untuk tujuan yang lebih baik.
“Seperti Anda tahu, Cina menghabiskan banyak dana untuk militer, kami juga begitu, juga Rusia. Ketiga negara ini saya pikir dapat bertemu dan menghentikan penggunaan uang ini dan menggunakannya untuk hal-hal yang lebih produktif menuju perdamaian jangka panjang,” kata Trump saat bertemu dengan Wakil Perdana Menteri, Liu He, di Ruang Oval, Gedung Putih, pada Kamis, 4 April 2019.

Trump menjamu Liu dalam konteks pembicaraan perjanjian dagang dengan Cina untuk mengakhiri perang dagang yang sedang berlangsung. Trump mengatakan perlu ada fase kedua pembicaraan antara ketiga negara untuk membahas isu belanja militer dan produksi berbagai senjata.
“Saya pikir, akan lebih baik jika kita semua bersama dan kita tidak membuat senjata-senjata ini,” kata dia. Saat ditanya Trump soal ini, Liu He menjawab bahwa itu adalah ide yang bagus.

Cina, seperti dilansir media SCMP, menganggarkan dana pertahanan sekitar Rp2500 triliun atau turun sekitar tujuh persen dibandingkan 2018. Penurunan ini terjadi karena melambatnya pertumbuhan ekonomi negara itu terkait perang dagang dengan AS.

Sedangkan pemerintahan AS di bawah Presiden Trump menganggarkan dana pertahanan sebesar sekitar US686.1 miliar atau sekitar Rp9.700 triliun untuk tahun ini.

Credit  tempo.co

Presiden Tunisia tak ingin calonkan diri untuk periode kedua

Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi membacakan sumpah jabatan di Majelis Konstituen, Tunis, Tunisia, Rabu (31/12). Politisi veteran Essebsi disumpah sebagai presiden Tunisia Rabu kemarin, menjadikannya presiden pertama yang dipilih secara demokratis sejak gerakan kebangkitan yang menggulingkan otokrat Zine El-Abidine Ben Ali. (REUTERS/Zoubeir Souissi )

Tunis (CB) - Presiden Tunisia Beji Caid Essebsi mengatakan pada Sabtu ia tidak ingin mencalonkan diri dalam pemilihan presiden untuk periode kedua yang dijadwalkan tahun ini kendati seruan-seruan dari partainya agar mencalonkan diri.

Aksi-aksi unjuk rasa massal yang membuat Presiden Aljazair Abdelaziz Bouteflika mengundurkan diri telah menggerakkan oposisi di Tunisia, dan kampanye-kampanye di media sosial telah mulai menolak Essebsi yang berusia 93 tahun untuk mencalonkan diri lagi.

Konstitusi Tunisia yang disahkan oleh parlemen tahun 2014 memberinya hak untuk menjadi presiden selama dua periode.

"Saya akan katakan terus terang bahwa saya tidak ingin mencalonkan diri lagi untuk periode kedua karena Tunisia memiliki banyak orang berbakat," kata Essebsi dalam satu pertemuan partainya Nidaa Tounes di Monastir.

Tunisia akan menyelenggarakan pemilihan parlementer pada 6 Oktober dan pemilihan presiden mulai 17 November.

Pemilihan-pemilihan tersebut akan menjadi rangkaian pemungutan suara ketiga dan rakyat Tunisia dapat memberikan suara dengan bebas setelah revolusi tahun 2011 yang menggulingkan Zine El Abidine Ben Ali, yang telah berkuasa selama 23 tahun.

Pada Desember 2014, Essebsi menang dalam pemilihan presiden bebas pertama, menjadikannya presiden pertama Tunisia yang dipilih secara bebas dan langsung.

Sejauh ini belum ada tokoh yang menyatakan pencalonan mereka untuk menjadi presiden dalam pemilihan tahun ini.

Essebsi, mantan ketua parlemen di bawah Ben Ali, telah menjadi tokoh dominan di negara Afrika Utara itu sejak pemilihannya tahun 2014, kendati undang-undang yang membatasi kekuasaannya untuk hubungan luar negeri dan pertahanan. Tetapi dia telah kehilangan pengaruh sejak Youssed Chaded naik ke tampuk kekuasaan sebagai perdana menteri tahun 2016.

Credit  antaranews.com

Korea Utara Cairkan Ketegangan dengan Maraton

Ilustrasi. (Foto: REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Pemandangan di Pyongyang Minggu pagi (7/4), nampak berbeda dibanding hari-hari lain bahkan akhir pekan sekali pun. Hari itu ratusan turis hadir di ibukota Korea Utara untuk terlibat dalam acara maraton tahunan.

Acara pariwisata berbasis olahraga (sport tourism) ini, merupakan andalan dalam agenda pariwisata Korea Utara. Tak hanya itu saja, acara ini menjadi bagian dalam peringatan ulang tahun Kim Il Sung.

Mengutip AFP, Minggu (7/4), tahun lalu wisatawan mancanegara yang hadir di acara ini berjumlah 450 orang namun jumlah untuk ini melonjak lebih dari dua kali lipat atau sekitar 950 orang.

Peningkatan ini diperkirakan karena meredamnya tensi politik antara Korea Utara dan Korea Selatan, pasca pertemuan dua pemimpin negara tersebut.

Sebelum ketegangan dua negara tersebut meredam, banyak warga dunia berpikir ulang untuk mengunjungi Korea Utara.

Bahkan Amerika Serikat sempat melarang warganya untuk mengujungi Korea Utara, lantaran insiden yang menimpa seorang warga negaranya.

Maraton seakan menjadi pintu gerbang bagi wisatawan dari luar negeri untuk kembali mengunjungi Korea utara. Meskipun Amerika Serikat belum mencabut larangan bagi warganya, namun sebagian besar penduduk dunia seakan tidak menggubrisnya.

Bagi para peserta Maraton, tantangan dan kesempatan untuk menjelajahi Korea Utara jauh lebih menyenangkan ketimbang memperhatikan ketegangan politik. Setidaknya turis dari beberapa negara yang jauh seperti Demnark dan Australia nampak hadir di perhelatan tersebut.

Sebelumnya, Badan Pariwisata Korea Utara mengatakan kalau sepanjang bulan Juli sampai Agustus tahun lalu jumlah turis mancanegara yang datang mencapai 1.800 orang.

Meski suasana di Korea Utara masih terdengar angker, namun negara ini memiliki pemandangan yang indah, terutama gedung yang megah dan kebersihan jalanannya.

Ada juga beragam kegiatan wisata yang menarik, seperti Pyongyang Marathon dan wisata ke pabrik bir.

Credit  cnnindonesia.com