Senin, 01 April 2019

Secarik Kertas yang 'Menggagalkan' KTT AS-Korut di Hanoi


Secarik Kertas yang 'Menggagalkan' KTT AS-Korut di Hanoi
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dan Presiden AS Donald Trump dalam KTT yang berlangsung di Hanoi, Vietnam. (REUTERS/Jonathan Ernst)



 
Jakarta, CB -- Pada hari perundingan mereka di Hanoi yang gagal bulan lalu, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyerahkan selembar kertas kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang berisi seruan untuk pemindahan senjata nuklir dan bahan bakar bom dari Pyongyang ke Amerika Serikat, menurut dokumen dikutip oleh Reuters, seperti yang dikutip pada Sabtu (30/3).

Trump memberi Kim secarik kertas berbahasa Korea dan bahasa Inggris yang menjelaskan posisi AS di Hotel Metropole Hanoi pada 28 Februari, menurut seorang sumber anonim yang mengetahui jalannya pertemuan tersebut.

Itu adalah pertama kalinya Trump secara eksplisit mendefinisikan apa yang ia maksud dengan denuklirisasi ke Kim, kata sumber tersebut.


Makan siang antara kedua pemimpin dibatalkan pada hari yang sama. Meskipun tidak ada pihak yang memberikan penjelasan lengkap mengapa KTT itu gagal, dokumen tersebut dapat membantu menjelaskannya.

Keberadaan dokumen tersebut pertama kali disebutkan oleh penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton dalam wawancara televisi yang diberikannya setelah KTT yang berlangsung selama dua hari. Dalam wawancara itu Bolton tidak mengungkapkan maksud utama AS seperti yang terungkap dalam dokumen tersebut.

Dokumen itu tampaknya mewakili denuklirisasi "model Libya" yang telah ditolak Korea Utara berulang kali. Dokumen itu akan dilihat oleh Kim sebagai penghinaan dan provokatif, menurut para analis.

Trump sebelumnya mengatakan "model Libya" hanya akan digunakan jika kesepakatan tidak dapat dicapai.

Gagasan Korea Utara menyerahkan senjatanya pertama kali diusulkan oleh Bolton pada tahun 2004. Dia menghidupkan kembali proposal tahun lalu ketika Trump menugaskannya sebagai penasihat keamanan nasional.

Dokumen itu dimaksudkan untuk memberikan kepada Korea Utara definisi yang jelas dan ringkas tentang apa yang dimaksud AS dengan "finalisasi, sepenuhnya dapat diverifikasi, denuklirisasi," kata sumber tersebut.

Gedung Putih belum memberikan tanggapannya atas temuan dokumen ini. Departemen Luar Negeri menolak berkomentar tentang apa yang akan menjadi dokumen rahasia.

Setelah pertemuan tingkat tinggi itu, seorang pejabat Korea Utara menuduh Bolton dan Sekretaris Negara Mike Pompeo "seperti gangster", mengatakan Pyongyang sedang mempertimbangkan untuk menunda pembicaraan dengan AS dan mungkin mempertimbangkan larangan atas rudal dan uji coba nuklir.

Versi bahasa Inggris dari dokumen tersebut yang dikutip oleh Reuters, menyerukan "pembongkaran sepenuhnya infrastruktur nuklir Korea Utara, program perang kimia dan biologi dan kemampuan penggunaan ganda terkait; dan rudal balistik, peluncur, dan fasilitas terkait. "

Selain seruan untuk mentransfer senjata nuklir dan bahan bakar bom Pyongyang, dokumen itu memiliki empat poin penting lainnya.

Mereka meminta Korea Utara untuk memberikan deklarasi komprehensif tentang program nuklirnya dan akses penuh kepada AS dan inspektur internasional; untuk menghentikan semua kegiatan terkait dan pembangunan fasilitas baru; untuk menghilangkan semua infrastruktur nuklir; dan untuk mengalihkan semua ilmuwan dan teknisi program nuklir ke kegiatan komersial.

KTT di ibu kota Vietnam terhenti tak lama setelah Trump dan Kim gagal mencapai kesepakatan mengenai sejauh mana pengampunan atas sanksi ekonomi bagi Korea Utara sebagai imbalan atas langkah negara tersebut untuk menghentikan program nuklirnya.

KTT pertama antara Trump dan Kim, yang berlangsung di Singapura pada Juni 2018, hampir dibatalkan setelah Korea Utara menolak tuntutan Bolton atas "model Libya" yang terjadi antara AS dan Libya pada 2004.

Tujuh tahun setelah perjanjian denuklirisasi dicapai antara AS dan pemimpin Libya, Muammar Gaddafi, AS mengambil bagian dalam operasi militer yang dipimpin NATO terhadap pemerintahan Gaddafi dan akhirnya ia digulingkan oleh pemberontak lalu tewas terbunuh.


Credit  cnnindonesia.com



Pemilu Lokal Turki, Partai Erdogan Klaim Raih Kemenangan


Pemilu Lokal Turki, Partai Erdogan Klaim Raih Kemenangan
Presiden Turki Reccep Tayyip Erdogan. (Reuters)




Jakarta, CB -- Pemilu lokal yang digelar Turki, Minggu (31/3) disebut-sebut masih menjadi panggung politik partai kubu Presiden Reccep Tayyip Erdogan.

Kandidat wali kota dari Aliansi Nasional yang merupakan parpol koalisi bentukan partai AK, Binali Yildirim mengklaim kemenangan di Istanbul.

"Kami telah memenangkan pemilihan di Istanbul. Kami berterima kasih kepada penduduk Istanbul atas mandat yang telah mereka berikan kepada kami," ujar Binali Yildirim kepada para pendukungnya.


Dalam laporan Reuters, Minggu (31/3), Lembaga penyiaran Turki mengatakan dengan 98,8 persen kotak suara dibuka dan dihitung, menunjukkan Yildirim unggul tipis 4.111.219 suara melawan 4.106.776 suara milik Imamoglu.

Sementara itu dari pemilu di Ankara, kandidat dari Aliansi Nasional yaitu Mansur Yavas mendapat 49,9 persen suara. Mansur unggul tipis dari pesaingnya Mehmet Ozhaseki dengan 47,8 persen suara.

Namun demikian, kandidat oposisi, Ekrem Imamoglu menolak pernyataan Yildirim. Pihaknya menyebut kemenangan penguasa sebagai "manipulasi" dan mengatakan bahwa proses suara masih akan terus dihitung dan berubah.

Pemilu lokal di Turki menjadi tantangan tersendiri untuk Erdogan dan partainya. Pemilu dilangsungkan di saat angka pengangguran dan inflasi kian meningkat sebagai akibat krisis mata uang tahun lalu. Lebih 57 juta orang berhak memberikan suara. 

Pemilu lokal kali ini bakal menentukan wali kota, pemimpin kota kabupaten, anggota dewan kota, mukhtars (pejabat lingkungan), dan anggota dewan kehormatan.

Erdogan yang telah mendominasi politik Turki selama lebih 16 tahun dikenal sebagai pemimpin yang paling populer dan juga tegas dalam sejarah modern negara itu.

Namun, Erdogan mengalami pukulan dengan jajak pendapat yang mengindikasikan Partai AK (AKP) yang berkuasa berpotensi kehilangan kendali di Ankara, ibu kota Turki dan bahkan di Istanbul, kota terbesar di negara itu. 



Credit  cnnindonesia.com


Rakyat Turki beri suara dalam pemilihan lokal


Rakyat Turki beri suara dalam pemilihan lokal
Seorang perempuan berjalan melewati spanduk untuk pemilihan lokal yang akan datang di Ankara, Turki, Rabu (27/3/2019). Spanduk dengan foto Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Devlet Bahceli, pemimpin Partai Pergerakan Nasional (MHP) bertuliskan: "Aliansi Rakyat: kesatuan akal sehat". ANTARA FOTO/REUTERS/Umit Bektas/cfo




Ankara (CB) - Rakyat Turki, Minggu, memberikan suara dalam pemilihan-pemilihan lokal yang dilukiskan oleh Presiden Tayyip Erdogan sebagai soal hidup dan mati Turki namun telah dirusak oleh kekerasan yang menyebabkan orang anggota partai tewas di bagian tenggara negara itu.

Erdogan yang telah mendominasi politik Turki selama lebih 16 tahun berkat sebagian karena pertumbuhan ekonomi yang kuat, menjadi pemimpin yang paling populer dan juga tegas dalam sejarah modern negara itu.

Namun, ia bisa mengalami pukulan dengan jajak pendapat yang mengindikasikan Partai AK (AKP) yang berkuasa berpotensi kehilangan kendali di Ankara, ibu kota Turki dan bahkan di Istanbul, kota terbesar di negara itu.

Dengan ekonomi yang mengalami kontraksi setelah krisis keuangan tahun lalu -- nilai mata uang lira merosot lebih 30 persen, sebagian pemilih tampak siap menghukum Erdogan, yang sudah memerintah dengan sikap tanpa kompromi.

"Saya sebenarnya tak akan pergi memberi suara hari ini, tapi ketika saya melihat mereka (AKP) goyah, saya pikir ini saatnya untuk mendaratkan pukulan. Orang-orang tak senang. Orang-orang berjuang," kata Hakan, 47 tahun, setelah memberikan suara di Ankara.

Pemungutan suara mulai pukul 7 waktu setempat di bagian timur Turki, dan sejam kemudian di bagian lain negara itu. Tempat-tempat pemungutan suara tutup pukul 16 waktu setempat di bagian timur dan pukul 17 di bagaian barat.

Lebih 57 juta orang berhak memberikan suara. Pemenang dalam pemilihan itu diperkirakan akan diketahui pada tengah malam.



Credit  antaranews.com



Pilpres Ukraina, Seorang Komedian Unggul Hadapi Petahana


Pilpres Ukraina, Seorang Komedian Unggul Hadapi Petahana
Capres petahana Ukraina, Petro Poroshenko harus mengakui keunggulan pesaingnya, Komedian Volodymyr Zelenskiy yang unggul di Pilpres Ukraina, REUTERS/Grigory Dukor



Jakarta, CB -- Pemilihan umum presiden Ukraina resmi dimulai Minggu (31/3), dan mulai masuk penghitungan suara. Komedian Volodymyr Zelenskiy diumumkan untuk sementara unggul dengan persentase 30,4 persen suara, dan capres petahana Presiden Petro Poroshenko yang berada di posisi kedua dengan 17,8 persen.

Dilansir Reuters, Minggu (31/3) keunggulan komedian tersebut berdasarkan hasil penghitungan Komisi Pemilihan Umum setempat didasarkan pada pemungutan suara hingga 18:00 (15:00 GMT).

"Jika tidak ada kandidat yang menerima lebih dari setengah suara, pemilihan akan kembali dilakukan 21 April," sebuah pernyataan penyelenggara pemilu.



Pilpres Ukraina, Seorang Komedian Unggul Hadapi Petahana
Volodymyr Zelenskiy. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Seperti diketahui, Presiden Ukraina Petro Poroshenko kembali mencalonkan diri menghadapi pesaing utamanya seorang komedian, Volodymyr Zelenskiy.

Zelensky dikenal sebagai seorang komedian beusia 41 tahun. Dia dikenal melalui acara 'Servant of the People'. Dalam sejumlah survei, elektabilitas Zelensky memang naik tajam dibandingkan petahana. Zelensky mewakili kaum muda Ukraina yang jenuh dengan sejumlah persoalan korupsi hingga tingkat ekonomi yang stagnan.

Zelensky punya keunggulan di kaum pemilih muda. Para pemuda itu mengakui bahwa Zelensky memang tak punya pengalaman, namun mereka percaya bahwa Zelensky punya kekuatan untuk memimpin Ukraina yang diisi 45 juta penduduk.

"Saya tidak punya semua pengetahuan tapi saya tengah belajar saat ini," kata Zelensky dalam sebuah wawancara dengan AFP, belum lama ini.



Credit  cnnindonesia.com



Banjir Afghanistan, 35 Orang Tewas dan 3.000 Rumah Hancur


Banjir Afghanistan, 35 Orang Tewas dan 3.000 Rumah Hancur
Sisa banjir bandang di Afghanistan, Minggu (31/3). (REUTERS/Jalil Ahmad)



Jakarta, CB -- Banjir bandang yang disebabkan oleh hujan lebat di Afghanistan sejak Sabtu (30/3), dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 35 orang. Banjir menghanyutkan ribuan rumah, memutus akses ke desa-desa terpencil di seluruh negara bagian Afghanistan.

Banjir hebat yang dimulai Jumat pagi menewaskan sedikitnya 12 orang di provinsi utara Faryab dan 10 orang di provinsi barat Herat. Kabar itu disampaikan juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (ANDMA) Afghanistan, kata Hashmat Bahaduri.

Sementara itu, tambahan korban lainnya yakni delapan orang tewas berada di provinsi Badghis, dan lima orang lainnya provinsi Balkh di utara, kata Bahaduri kepada AFP, seraya menambahkan bahwa lebih dari 3.000 rumah telah hancur.


Di Herat, 10 distrik dan beberapa bagian kota Herat terkena dampak.

"Ratusan rumah telah hancur dan ribuan lainnya mengungsi," kata juru bicara gubernur, Jailani Farhad, juru bicara gubernur provinsi.


Direktur Bulan Sabit Merah Afghanistan di Herat, Mir Gulabuddin Miri mengatakan akses ke beberapa daerah telah terputus. Kondisi ini mempersulit para relawan menjangkau orang-orang yang masih berada di lokasi bencana.

"Kerusakannya sangat besar. Lebih dari 12 daerah di provinsi ini dilanda dengan sangat buruk, orang-orang kehilangan rumah mereka. Kami hanya bisa menyediakan makanan dan selimut sejauh ini," katanya.

Pekerja bantuan di provinsi utara Faryab dan Balkh juga telah berjuang untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada keluarga yang terkena dampak.

"Tetapi skala bencana sangat besar. Kami membutuhkan lebih banyak bantuan kemanusiaan," ujar seorang juru bicara ANDMA di Afghanistan utara kepada AFP.

Upaya penyelamatan dan pengiriman bantuan setelah bencana seperti longsoran dan banjir bandang sering terhambat oleh kurangnya peralatan di Afghanistan. Infrastruktur yang buruk juga menyulitkan pekerja bantuan untuk mencapai daerah yang terisolasi.

Awal bulan ini, sedikitnya 20 orang tewas oleh banjir bandang yang disebabkan oleh hujan lebat yang menyapu ribuan rumah dan kendaraan di provinsi Kandahar selatan.




Credit  cnnindonesia.com



Inggris butuh ASEAN realisasi visi Global Britain


Inggris butuh ASEAN realisasi visi Global Britain
Dubes Indonesia untuk Inggris, Rizal Sukma. (Antara)



London (CB) - Dubes Indonesia untuk Inggris, Irlandia dan IMO, Dr Rizal Sukma mengatakan Inggris memerlukan ASEAN untuk merealisasikan visi “Global Britain” dan ASEAN siap untuk menjadi mitra strategis Inggris.

Hal itu disampaikan Dubes Rizal Sukma dalam pidato pada acara penutupan ASEAN Global Leadership Program (AGLP) yang diadakan The London School of Economics and Political Science (LSE), London, demikian Pensosbud KBRI London, Okky Diane Palma kepada Antara, Minggu.

Dubes Rizal Sukma mengatakan melalui Modalitas sebagai ekonomi terbesar di ASEAN diprediksi menjadi ekonomi terbesar kelima di dunia dengan PDB USD 5.3 trilyun pada tahun 2030, letak geografis sebagai poros dua samudra strategis, negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan negara muslim terbesar di dunia, Indonesia diyakini dapat menjadi mitra kunci Inggris di kawasan, khususnya dalam memperkuat kemitraan ASEAN - Inggris ke tataran yang lebih tinggi.

Dikatakannya sektor bisnis memiliki peran strategis dalam memperkuat kerja sama ASEAN dengan Inggris ke depan.Seiring dengan perpindahan arah geopolitik dan ekonomi dunia ke Asia, membuat kawasan menjadi theatre rivalitas China dan Amerika Serikat.

Hal ini pada gilirannya menjadikan posisi negara di kawasan ASEAN terjebak dalam kompetisi dua ekonomi besar dunia tersebut.

Dubes Rizal Sukma menegaskan kondisi tersebut akan berpotensi tidak menguntungkan bagi ASEAN, kecuali ASEAN berinovasi, mendorong integrasi dan meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dengan sesama anggota ASEAN serta secara kolektif memperluas engagement dengan kekuatan ekonomi di luar China dan Amerika Serikat.

“Disinilah leadership sektor swasta ASEAN memiliki peran strategis untuk membuat kawasan keluar dari lingkaran persaingan China - Amerika Serikat dan di saat yang sama memperkuat perekonomian di kawasan," ujarnya.

Mengenai pentingnya ASEAN memperluas engagement dengan negara-negara mitra, Dubes menggarisbawahi Inggris sebagai mitra potensial bagi ASEAN yang ke depan. Hal ini mengingat, posisi strategis ASEAN saat ini sebagai bagian dari empat pilar kebijakan luar negeri Inggris pasca Brexit, diluar China, India dan Jepang. Inggris juga akan menempatkan Duta Besar untuk ASEAN di Jakarta.

Dalam hal ini, sektor swasta dapat memainkan peran penting, seperti idiom where politics often push people apart, business brings them together " demikian Dubes Rizal Sukma.

ASEAN Global Leadership Program merupakan program pionir kepemimpinan di ASEAN yang dijalankan selama 10 tahun oleh perusahaan manajemen SRW&Co bekerja sama dengan berbagai universitas ternama di Inggris, berfokus pada empat tema globalisasi, kewirausahaan, inovasi dan kepemimpinan.




Credit  antaranews.com


Ribuan orang berpawai di Hongkong protes perubahan UU ekstradisi


Ribuan orang berpawai di Hongkong protes perubahan UU ekstradisi
Foto dokumentasi HongKong. (foto ist/)



Hongkong (CB) - Ribuan orang berunjuk rasa di Hongkong pada Minggu menentang rencana pemerintah mengubah undang-undang ekstradisi, mengkhawatirkan terjadinya pengikisan kebebasan pribadi dan status kota itu sebagai pusat bisnis internasional.

Proposal pemerintah Hongkong itu, yang diumumkan pada Februari, akan memberikan pemimpin kota itu kekuasaan eksekutif untuk mengirim para buronan ke wilayah jurisdiksi yang tidak tercakup dalam sistem pengaturan yang telah berlaku, termasuk ke China Daratan dan Taiwan.

Para penyelenggara aksi mengatakan 12.000 orang turun ke jalan-jalan, sementara polisi memperkirakan jumlah mereka sekitar 5.200 pada saat puncak.

"Warga Hongkong semua harus menanggung konsekuensi negatif dari keputusan ini. Ini menimbulkan resiko kebebasan individu dibatasi," kata Lam Wing-kee, seorang penjual buku yang mengaku pada 2016 ia ditahan agen China.

Pemerintah, pekan lalu, mengatakan akan menyampaikan rancangan perubahan kepada pihak legislatif pada Rabu (3/4)

Rencana perubahan itu telah ditolak kuat oleh sejumlah anggota legislatif dan kelompok hak asasi manusia yang mengkhawatirkan bahwa perubahan itu dapat dieksploitasi oleh para pemimpin Partai Komunis China untuk merugikan kebebasan hukum Hongkong.




Credit  antaranews.com


Sadar Waktu Hidupnya Tak Lama Lagi, Mahathir Kerja Cepat


Sadar Waktu Hidupnya Tak Lama Lagi, Mahathir Kerja Cepat
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Foto/REUTERS/File Photo

KUALA LUMPUR - Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengaku terburu-buru untuk menyelesaikan kerjanya secepat mungkin karena menyadari bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi untuk hidup.

"Saya beruntung saya bertahan selama ini. Sebenarnya, saya tidak boleh berada di dekat untuk menyaksikan apa yang terjadi dengan para pendahulu saya (mantan perdana menteri Najib Razak dan Abdullah Ahmad Badawi), tetapi saya beruntung dalam arti bahwa saya tidak hanya lebih tua, tetapi masih bisa berfungsi," katanya, Sabtu (30/3/2019).

"Tetapi saya menyadari bahwa saya sudah sangat tua, dan segera saya akan melemah dan saya akan meninggal. Jadi, saya selalu terburu-buru. Orang lain sepertinya mudah, tetapi saya terburu-buru karena saya sadar saya tidak punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal yang saya rasa perlu dilakukan di negara ini," ujarnya kepada Focus Malaysia dalam sebuah wawancara.

Mahathir juga mengatakan dia akan melakukan yang terbaik selama dia masih menjadi perdana menteri. Namun, dia mengatakan jika dia diminta untuk lengser maka dia akan lengser. Hanya saja, belum ada tanggal tertentu yang diberikan kepadanya untuk mengosongkan jabatannya.

"Saya hanya diberitahu bahwa saya adalah pilihan untuk pelayanan perdana menteri dari koalisi oposisi, tetapi mereka tidak secara spesifik mengatakan kapan," katanya.

"Mereka telah mengatakan bahwa saya adalah sementara dan seseorang akan mengambil alih. Saya kira itu mungkin jauh sebelum pemilu berikutnya," imbuh dia.

Sementara itu, Mahathir menunjukkan bahwa berurusan dengan kabinet yang tidak berpengalaman adalah masalah utama.

"Kami memiliki orang yang tidak berpengalaman dalam pemerintahan sekarang. Saya pikir siapa pun yang tidak berpengalaman akan mengalami masalah yang sama dengan yang mereka (menteri baru) miliki," katanya.

Mahathir mengatakan jika dia hanya menggantikan para menteri baru, maka itu tidak akan membantu. Menurutnya, dirinya harus mencoba dan bekerja dengan mereka sehingga mereka akan memperoleh pengalaman yang dibutuhkan. 

"Tetapi, tentu saja, orang memiliki kesan bahwa mereka tidak baik, bahwa mereka baru. Ya, orang-orang baru, tentu saja, akan memiliki masalah tetapi saya pikir untuk politisi oposisi menjadi pemerintah, perubahan sikap mereka sangat sulit untuk dicapai karena mereka merasa mereka harus mengkritik, karena itu adalah pekerjaan oposisi," papar Mahathir.

"Tetapi sekarang mereka mendapati mereka sedang dikritik dan mereka harus menerimanya. Mereka harus menerimanya," katanya.

Mahathir menambahkan bahwa kondisi untuk memerintah negara saat ini tidak dapat dibandingkan dengan waktu pada tahun 1981 ketika dia menjadi perdana menteri.

Dia mengatakan sebelumnya jika dia ingin melakukan sesuatu itu mudah, karena ada "uang dan kapasitas".

Namun, dia sekarang menyamakan situasinya dengan ketika dia ingin membangun jalan raya tetapi tidak dapat melakukannya.

Dia mengatakan dia sekarang diberitahu oleh Menteri Keuangan bahwa "tidak ada uang". Dia mengaku bahwa dulu memiliki suara besar di pemerintahan, tetapi sekarang lebih berhati-hati.




Credit  sindonews.com


Korut Sebut Serangan Kedubes di Spanyol Tindakan Terorisme


Korut Sebut Serangan Kedubes di Spanyol Tindakan Terorisme
Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) menuturkan, serangan terhadap kantor Kedutaan Besar mereka di Spanyol adalah aksi terorisme. Foto/Istimewa

PYONGYANG - Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) menuturkan, serangan terhadap kantor Kedutaan Besar mereka di Spanyol adalah aksi terorisme. Serangan itu diketahui terjadi pada Februari lalu.

"Suatu intrusi ilegal ke dalam dan pendudukan misi diplomatik dan tindakan pencurian adalah pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan merupakan pelanggaran mencolok hukum internasional, dan tindakan semacam ini tidak boleh ditoleransi di dunia," kata pejabat itu, seperti dilansir Reuters pada Minggu (31/3).

Dia kemuudian menyerukan penyelidikan dan mengatakan Korut secara cermat mengawasi desas-desus bahwa Biro Penyelidikan Federal Amerika Serikat (AS) atau FBI dan kelompok anti-Kout berada di balik serangan itu.

Namun, Korut telah berhenti menyalahkan Washington secara langsung atas serangan itu dan meminta pemerintah Spanyol untuk melakukan penyelidikan secara bertanggung jawab. "Kami akan menunggu hasilnya dengan sabar," ucapnya.

Sementara itu, sebelumnya diwartakan hakim Pengadilan Nasional Spanyol, Jose de la Mata, mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional untuk dua tersangka pelaku serangan terhadap Kedutaan Besar Korut di Madrid.

Tujuh anggota geng beranggotakan 10 orang yang menyerang kedutaan Korut pada 22 Februari telah diadili. Hakim menuntut mereka dengan penahanan ilegal, perampokan dengan kekerasan dan intimidasi, dan keanggotaan dalam geng kriminal di antara tuntutan kejahatan lainnya.

Hakim Spanyol membenarkan bahwa semua penyerang yang terlibat dalam insiden itu saat ini berada di luar negeri.

Menurut dokumen pengadilan, para penyerang bertindak atas inisiatif mereka sendiri dan menyatakan bahwa mereka adalah anggota gerakan hak asasi manusia untuk pembebasan Korut.




Credit  sindonews.com



Ledakan Pabrik Terjadi Lagi di China, Tujuh Orang Tewas


Ledakan Pabrik Terjadi Lagi di China, Tujuh Orang Tewas
Ilustrasi ledakan pabrik di China. (REUTERS/Stringer)



Jakarta, CB -- Tujuh orang tewas dan lima orang lainnya terluka akibat ledakan di sebuah pabrik elektronik di sebelah timur China, pada Minggu (31/3) waktu setempat. Ini adalah kejadian kedua dalam satu bulan, yang membuat standar keselamatan di pabrik dipertanyakan.

Ledakan terjadi ketika sebuah unit penyimpanan logam bekas terbakar di luar pabrik, tepatnya di zona pemrosesan ekspor di Kunshan, Provinsi Jiangsu.


"Penyebab ledakan di luar Kunshan Waffer Technology, Corp., Ltd., masih dalam penyelidikan," seperti pernyataan pemerintah setempat, dikutip dari Reuters, Minggu (31/3).

Kebakaran yang berasal dari unit penyimpanan itu menyebar dengan cepat ke bengkel pabrik yang lokasinya berdekatan. Sementara satu dari lima orang yang terluka saat ini berada dalam kondisi kritis.


Insiden ini terjadi hanya sepekan setelah sebuah kecelakaan industri terburuk terjadi di China. Saat itu sebuah ledakan terjadi di sebuah pabrik kimia di provinsi yang sama hingga menewaskan 78 orang dan melukai ratusan orang lainnya.

Ledakan yang terjadi di sisi kota timur Yancheng itu menghancurkan beberapa bangunan di kawasan industri, meledakkan sejumlah jendela rumah yang lokasinya berdekatan, dan merusak pintu garasi yang terbuat dari logam. 


Peristiwa ini memicu Dewan Negara, Kabinet China untuk memerintahkan inspeksi nasional terhadap perusahaan-perusahaan kimia termasuk melakukan penilaian risiko untuk mengidentifikasi bahaya keselamatan.

Kecelakaan industri yang mengakibatkan korban meninggal kerap terjadi di China. Hal ini tak lepas dari standar keselamatan yang kerap diabaikan. Namun, nampaknya hal ini tidak menjadi bahan evaluasi menyeluruh untuk memperbaiki situasi kerja.

Pada November tahun lalu, kebocoran gas juga terjadi di sebuah pabrik di kota Zhangjiakou, China Utara hingga menewaskan 24 orang dan 21 lainnya luka-luka. Padahal kota ini akan menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin pada 2022. 

Sebuah kecelakaan industri terburuk juga pernah terjadi pada 2015. Saat itu sebuah ledakan kimia besar terjadi di kota pelabuhan utara Tianjin hingga menewaskan 165 orang.



Credit  cnnindonesia.com


Kalah Berkali-kali, May Masih Berkeras Ajukan Proposal Brexit


Kalah Berkali-kali, May Masih Berkeras Ajukan Proposal Brexit
Perdana Menteri Inggris, Theresa May. (REUTERS/Hannah McKay)



Jakarta, CB -- Perdana Menteri Inggris, Theresa May, masih belum menyerah untuk mengajukan skema kesepakatan untuk keluar dari Uni Eropa (Brexit). Meski sudah tiga kali ditolak oleh parlemen, dia berencana mengajukan proposal keempat.

Seperti dilansir CNN, Minggu (31/3), Ketua Partai Konservatif Inggris, Brandon Lewis, tidak memberikan rincian apakah draf proposal May masih sama seperti yang lalu. Namun, dia menyatakan akan mempertimbangkan semua pilihan karena tenggat Brexit yang sudah diundur semakin dekat.

"Parlemen akan melanjutkan proses ini pada Senin mendatang," kata Lewis.


Pada Jumat (29/3) lalu, May kalah lagi dalam pemungutan suara di parlemen saat mengajukan proposal Brexit. Dia bahkan terlihat nyaris putus asa dan khawatir Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa tanpa kesepakatan (no deal).


"Saya takut kita sudah mencapai batas dalam proses di Majelis ini," kata May.

May kini berharap kabinet dan parlemen bisa menjalankan prosedur pemungutan suara lain di luar kendali kementerian pada pekan depan.

Alasan May kembali mempertaruhkan usulannya soal Brexit, meski tidak yakin akan diloloskan. Dia beralasan hanya ingin menjaga supaya ekonomi dan nilai tukar mata uang Poundsterling tidak jatuh, jika mereka benar-benar meninggalkan Uni Eropa.

"Saya mendorong semua anggota parlemen mendukungnya dan memastikan kita meninggalkan Uni Eropa, serta memberikan kepastian kepada masyarakat dan dunia usaha," kata perwakilan pemerintah Andrea Leadsom, saat membacakan usulan May di hadapan parlemen.


Jika proposal yang diajukan May disepakati parlemen Inggris, maka Brexit akan berlangsung 22 Mei, tapi jika tidak, maka May akan menghadap Uni Eropa sebelum 12 April untuk menjelaskan langkah-langkah Inggris selanjutnya.

Salah satu keputusan penting yang harus diambil adalah mengenai hubungan antara Inggris dan Uni Eropa di masa depan.

Sebelumnya, May terus menekankan kepentingan Inggris untuk tetap menjalin hubungan ekonomi sedekat mungkin dengan Uni Eropa.

Namun, sejumlah pihak ingin Inggris benar-benar keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan apa pun, satu langkah yang memicu kekhawatiran para pebisnis. Uni Eropa kini mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi Brexit tanpa kesepakatan (no deal) pada 12 April mendatang.

Presiden Majelis Eropa, Donald Tusk, sudah menetapkan waktu untuk mengundang para anggota berunding mengenai situasi terakhir Brexit.

"Setelah Kesepakatan Pengunduran ditolak Majelis Rendah, saya memutuskan untuk menggelar rapat Majelis Eropa pada 10 April mendatang," kata Tusk.

Ditanggapi dengan Demo

Atas kegagalan pemerintah dan parlemen Inggris mencapai kesepakatan, pendukung Brexit menggelar unjuk rasa hingga larut malam di sekitar Gedung Parlemen. Mereka mengecam sikap pemerintah padahal seharusnya sudah bisa hengkang dari Uni Eropa akhir Maret ini.

Upaya May untuk mengajukan proposal Brexit keempat adalah upaya pertaruhannya yang kesekian kali untuk mencari dukungan dari anggota Parlemen. Jika masih juga buntu, maka pilihan lain May untuk mengamankan posisi politiknya adalah menggelar pemilu sela.


Akan tetapi, hal itu juga berisiko karena kemungkinan besar May bakal kalah telak. 







Credit  cnnindonesia.com


Slovakia Bakal Menyambut Presiden Wanita Pertama


Slovakia Bakal Menyambut Presiden Wanita Pertama
Zuzana Caputova, calon Presiden Slovakia. (REUTERS/David W Cerny)



Jakarta, CB -- Seorang perempuan berlatar belakang aktivis anti-korupsi, Zuzana Caputova diperkirakan bakal menjadi presiden wanita pertama Slovakia. Negara tersebut tengah menggelar pemilihan presiden putaran kedua, Sabtu (30/3).

Pemilihan digelar usai satu tahun peringatan pembunuhan seorang jurnalis yang memicu protes massa dan seruan untuk perubahan. Zuzana, 45 tahun, yang juga pengacara lingkungan diproyeksikan akan menang melawan kandidat partai yang berkuasa, Maros Sefcovic yang juga komisaris energi Uni Eropa.

Caputova, yang tidak memiliki pengalaman dalam jabatan politik dan menjalankan slogan "Berdiri untuk Kejahatan", mendapatkan 55,20 persen suara menurut survei yang dilakukan oleh lembaga Focus, pada malam menjelang putaran kedua.


"Kampanye ini telah menunjukkan bahwa nilai-nilai seperti humanisme, solidaritas dan kebenaran adalah penting bagi masyarakat kita," kata Caputova dalam pidatonya, dikutip AFP, Sabtu (30/3).

Caputova malang melintang dalam dunia advokasi, Ia memenangkan penghargaan 2016 karena berhasil memblokir tempat pembuangan sampah yang direncanakan di kota kelahirannya Pezinok.

Baru-baru ini, ia turun ke jalan-jalan bersama dengan puluhan ribu pengunjuk rasa anti-pemerintah lainnya setelah wartawan investigasi Jan Kuciak ditembak mati bersama tunangannya pada Februari 2018. Dia telah bersiap untuk menerbitkan sebuah cerita tentang dugaan hubungan antara politisi Slovakia dan mafia Italia.

Pembunuhan memaksa Perdana Menteri saat itu Robert Fico untuk mengundurkan diri tetapi ia tetap menjadi pemimpin partai Smer-SD, kelompok yang dinilai sekutu dekat perdana menteri saat ini. Lima orang telah didakwa, termasuk seorang pengusaha jutawan dengan dugaan hubungan Smer-SD yang diduga memerintahkan pembunuhan.

Berbicara kepada AFP mengenai kampanye, Caputova mengatakan bahwa jika terpilih dia akan memulai perubahan sistematis, salah satunya menghilangkan jaksa dan polisi dari pengaruh politik.




Credit  cnnindonesia.com




Jumat, 29 Maret 2019

AS Tak Kesampingkan untuk Lakukan Serangan Nuklir Pertama



AS Tak Kesampingkan untuk Lakukan Serangan Nuklir Pertama
Rudal balistik antarbenua berhulu ledak nuklir Amerika Serikat di Pangkalan Angkatan Udara Malstrom, Montana. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Seorang pejabat Pentagon mengatakan Amerika Serikat (AS) tetap memegang hak untuk melakukan serangan nuklir pertama dalam menanggapi serangan senjata konvensional musuh. Pentagon berniat meninggalkan kebijakan "no-first-use" (bukan pengguna pertama) senjata nuklir.

Wakil Menteri Pertahanan David Trachtenberg mengatakan menerapkan kebijakan "no-first-use" akan merusak kepercayaan sekutu AS terhadap tekad Washington untuk datang melindungi mereka. Kebijakan seperti itu diartikan Pentagon akan memaksa para sekutu Washington untuk membuat senjata nuklir sendiri.

Trachtenberg menyampaikan sikap Pentagon tersebut dalam audiensi di hadapan Komite Layanan Angkatan Bersenjata Parlemen hari Kamis (28/3/2019). Tanpa kebijakan "no-first-use", berarti AS dapat membom musuh-musuhnya dengan senjata nuklir dalam keadaan ekstrem.

Menurut Trachtenberg, Amerika Serikat telah puluhan tahun mempertahankan kebijakan "ambiguitas konstruktif" mengenai penggunaan senjata nuklir, yang telah menghalangi agresi nuklir terhadap musuh potensial.

"Suatu kebijakan 'no-first-use' akan melemahkan AS untuk mencegah dan merusak kepercayaan aliansi kita karena itu akan mempertanyakan kepastian bahwa Amerika Serikat akan datang untuk membela sekutu dalam keadaan ekstrem," kata Trachtenberg, dalam transkrip yang diterbitkan di situs web komite, seperti dikutip Sputnik, Jumat (29/3/2019).

Dia juga menunjukkan bahwa, jika AS menerapkan kebijakan itu, sekutunya mungkin merasa perlu untuk mengembangkan dan mengerahkan pasukan nuklir mereka sendiri, sehingga merusak tujuan nonproliferasi AS.

Saat ini, di antara sekutu AS, hanya Prancis dan Inggris yang memiliki senjata nuklir sendiri. Israel diyakini memiliki senjata nuklir, tetapi belum pernah secara resmi mengakuinya. Belgia, Jerman, Italia, Belanda, dan Turki adalah bagian dari program berbagi nuklir NATO.

Di bawah kebijakan saat ini, AS akan menggunakan senjata nuklir hanya dalam keadaan ekstrem untuk membela kepentingan vital Amerika Serikat, sekutu dan mitra. "Keadaan ekstrem itu termasuk serangan strategis non-nuklir yang signifikan terhadap AS, sekutu atau mitra baik populasi atau infrastruktur sipil, pasukan nuklir, komando dan kontrol atau pun peringatan dan kemampuan penilaian serangan," kata Trachtenberg, mengutip Nuclear Posture Review (NPR) atau Tinjauan Postur Nuklir 2018 yang diterbitkan Departemen Pertahanan AS. 





Credit  sindonews.com





Presiden Turki Berniat Buat Hagia Sophia Kembali Jadi Masjid


Presiden Turki Berniat Buat Hagia Sophia Kembali Jadi Masjid
Ilustrasi Hagia Sophia. (Pixabay/niekverlaan)





Jakarta, CB -- Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan menyatakan bakal mengembalikan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Menurut dia membuat bangunan bersejarah itu sebagai museum adalah langkah yang keliru.

"Hagia Sophia tidak akan disebut museum. Status itu akan dicabut. Kita akan menyatakan Hagia Sophia adalah masjid. Mereka yang berkunjung ke Hagia Sophia akan datang ke sebuah masjid," kata Erdogan seperti dilansir AFP, Kamis (28/3).


Alasan Erdogan menyatakan akan mengubah status Hagia Sophia sedikit beraroma politis. Sebab, saat ini dia sedang mengumpulkan dukungan untuk partainya, Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP), dalam menghadapi pemilihan kepala daerah pada 31 Maret mendatang.

Apalagi, Erdogan menyatakan rencana mengubah status Hagia Sophia akan dibahas setelah pemilu.


"Kami pikir sudah tiba saatnya untuk mengambil langkah itu atas permintaan rakyat Turki," ujar Erdogan.


Hagia Sophia mulanya adalah gereja yang dibangun di masa Kekaisaran Byzantium. Setelah ditaklukkan oleh Kekhalifahan Ottoman, fungsi bangunan itu diubah menjadi masjid.

Setelah Kekhalifahan Ottoman runtuh dan berganti dengan Republik Turki yang sekuler, Hagia Sophia diubah menjadi museum.

Kegiatan keagamaan, seperti salat berjamaah atau membaca Alquran yang dilakukan di tempat itu kerap membuat umat Islam dan Kristen berselisih.

Sedangkan kalangan sekuler menyatakan Hagia Sophia boleh didatangi seluruh umat beragama. Baik untuk sekedar meditasi atau menikmati keindahan bangunannya.


Langkah Erdogan kemungkinan besar bakal membuat gesekan antara umat Islam dan Nasrani.





Credit  cnnindonesia.com



Netanyahu Nyatakan 'Perang' Pada Palestina Pilihan Terakhir


Netanyahu Nyatakan 'Perang' Pada Palestina Pilihan Terakhir
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan perang merupakan pilihan terakhir yang bakal ia tempuh bila semua opsi meredakan ketegangan di Jalur Gaza sudah habis. (REUTERS/Carlo Allegri)




Jakarta, CB -- Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan Israel siap memperluas aksi militer di Gaza kalau ketegangan di daerah tersebut terus meningkat. Tetapi langkah tersebut akan ditempuhnya jika semua opsi yang diperlukan untuk mengakhiri ketegangan dengan Palestina telah habis.

Netanyahu memang tengah berusaha untuk mencegah tekanan politik atas Gaza menjelang pemilihan umum 9 April. Ia menghadapi tantangan kuat dari mantan kepala militer Israel Benny Gantz.

"Dalam beberapa hari terakhir saya memberikan instruksi untuk memperkuat pasukan, menambah kendaraan, untuk bersiap menghadapi kampanye komprehensif," katanya seperti dikutip dari AFP, Kamis (28/3).


Perdana menteri, yang berbicara setelah mengunjungi pasukan militer di perbatasan Gaza, mengatakan bahwa perang akan menjadi pilihan terakhir.

"Semua orang Israel harus tahu bahwa jika kampanye yang komprehensif diperlukan, kami akan memasukkannya dengan kuat dan aman, setelah kami menghabiskan semua kemungkinan lain," kata Netanyahu, yang juga menjabat sebagai menteri pertahanan.

Militan Palestina Senin lalu menembakkan roket jarak jauh dari Jalur Gaza. Roket menabrak sebuah rumah di utara Tel Aviv dan melukai tujuh warga Israel.

Serangan tersebut memicu balasan dari Israel. Setelah serangan Netanyahu meningkatkan kehadiran militer di dekat Gaza.

Tapi, Rabu (27/3) kemarin pertempuran telah mereda. Kondisi tersebut terjadi setelah Hamas mengumumkan gencatan senjata.

Meskipun demikian Israel tetap hati-hati memantau situasi di perbatasan Gaza.





Credit  cnnindonesia.com




Menlu UEA: Keputusan Negara-negara Arab Hindari Israel Adalah Salah



Menlu UEA: Keputusan Negara-negara Arab Hindari Israel Adalah Salah
Bendera Israel berkibar di dekat situs Dome of the Rock, Yerusalem. Foto/REUTERS


ABU DHABI - Menteri Luar Negeri (Menlu) Uni Emirat Arab (UEA) Anwar Gargash mengatakan keputusan negara-negara Arab untuk menghindari kontak dengan Israel, yang dibuat beberapa dekade lalu, telah terbukti sebagai kesalahan. Mayoritas negara Arab selama ini dikenal anti-Israel, meski para pejabat Tel Aviv mengakui ada kontak rahasia di antara mereka.

"Bertahun-tahun yang lalu, ketika ada keputusan Arab untuk tidak melakukan kontak dengan Israel, itu adalah keputusan yang sangat, sangat salah, menoleh ke belakang. Karena jelas, Anda harus benar-benar membedah dan membagi antara memiliki masalah politik dan menjaga jalur komunikasi Anda tetap terbuka," kata Gargash kepada surat kabar The National, hari Kamis (28/3/2019).

Menurutnya perubahan strategis dalam hubungan antara negara-negara Arab dan Israel dapat terjadi di tahun-tahun mendatang, dengan kontak yang diharapkan akan terus meningkat.

"Pembicaraan ini akan bergeser sebab solusi dua negara tidak akan lagi layak karena pengurangan negara semacam itu tidak akan lagi praktis. Dari perspektif UEA, kita perlu menyelesaikannya, karena masalah ini memiliki kecenderungan melompat keluar dari latar belakang ketika bungkam tiba-tiba menjadi berita utama," lanjut Gargash.

Israel dan mayoritas negara-negara Arab di Timur Tengah tidak memiliki hubungan diplomatik resmi karena sebagian besar negara-negara Arab mendukung aspirasi rakyat Palestina untuk mendapatkan pengakuan internasional yang komprehensif atas negara merdeka mereka. Negara merdeka yang dikehendaki Palestina adalah negara dengan wilayah Tepi Barat, Yerusalem Timur dan Jalur Gaza yang batasnya seperti sebelum Perang Enam Hari 1967.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Israel Emmanuel Nahshon mengatakan kepada Sputnik pada bulan Desember lalu bahwa Tel Aviv akan terus mengembangkan hubungan dengan negara-negara Arab dan Muslim di tengah adanya masalah dan ancaman bersama, termasuk perang melawan terorisme dan masalah Iran.

Nahshon juga mengatakan bahwa pemulihan hubungan semacam itu dapat membantu menyelesaikan masalah Palestina. 





Credit  sindonews.com



Netanyahu Ancam Luncurkan Operasi Militer di Gaza



Netanyahu Ancam Luncurkan Operasi Militer di Gaza
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negara Zionis itu siap untuk melakukan kampanye militer di Gaza jika diperlukan. Foto/Ilustrasi/Istimewa


TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan negara Zionis itu siap untuk melakukan kampanye militer di Gaza jika diperlukan. Pernyataan itu meluncur setelah dua hari pertempuran lintas perbatasan yang telah mendorong kebijakan keamanan Israel ke depan, dua minggu sebelum pemilihan.

Israel melancarkan serangan udara dan memindahkan pasukan serta bala bantuan ke perbatasan Gaza minggu ini setelah serangan roket dari daerah kantong yang dikelola kelompok Islam Hamas melukai tujuh warga Israel di sebuah desa di utara Tel Aviv pada hari Senin.

"Semua orang Israel harus tahu bahwa jika kampanye yang komprehensif diperlukan, kami akan memasukkannya dengan kuat dan aman, dan setelah kami menghabiskan semua kemungkinan lainnya," kata Netanyahu setelah mengunjungi perbatasan Gaza dan bertemu dengan para komandan Israel seperti dikutip dari Reuters, Jumat (29/3/2019).

Meskipun pertempuran minggu ini telah mereda di tengah mediasi Mesir, postur keamanan Israel terhadap Gaza akan diuji lagi oleh apa yang diharapkan menjadi demonstrasi besar-besaran pada hari Sabtu.

Di Gaza, penyelenggara aksi mengumumkan rencana untuk protes besar-besaran pada hari Sabtu di sepanjang perbatasan untuk menandai peringatan tahunan demonstrasi di mana pasukan Israel, menurut pejabat medis Gaza, telah menewaskan hampir 200 warga Palestina.

Dewan Hak Asasi Manusia PBB mengatakan pekan lalu bahwa pasukan keamanan Israel mungkin telah melakukan kejahatan perang dengan menggunakan kekuatan yang berlebihan terhadap aksi protes. Israel mengatakan protes digunakan sebagai perlindungan oleh gerilyawan untuk menyerang perbatasan, dan kekuatan mematikan diperlukan untuk melindungi kota-kota perbatasan dari infiltrasi.

"Militer akan menggunakan tangan yang sangat kuat terhadap siapa pun yang mencoba menghadapi pasukan kami," menteri kabinet keamanan Israel Arye Deri mengatakan kepada Radio Angkatan Darat.

"Jangan biarkan ada yang menyalahkan Israel setelah itu."

Israel merebut Gaza dalam perang 1967 dan menarik pasukan dan pemukimnya pada tahun 2005. Dua tahun kemudian, Hamas, yang menyerukan penghancuran Israel, mengambil alih kekuasaan di wilayah itu. Israel berperang tiga kali melawan kelompok itu dari 2007-2014. 

Sejak perang terakhir lima tahun lalu, kedua pihak telah berulang kali mundur dari konflik besar lainnya. Protes perbatasan mingguan malah menjadi fokus konfrontasi.

Palestina mengatakan protes itu tidak sia-sia meski gagal membawa perbaikan kondisi kehidupan.

“Ini telah mencapai sesuatu. Kami telah menjelaskan penyebab Palestina bagi semua manusia, kepada seluruh dunia,” kata Khalil Shahin dari kamp pengungsi Nusseirat, yang putranya, Imad, terbunuh di pagar perbatasan.

"Kami telah menjelaskan alasan kami tidak akan pernah mati," imbuhnya.

Para pemrotes menyerukan agar orang-orang Palestina diizinkan kembali ke tanah tempat keluarga mereka melarikan diri atau dipaksa untuk meninggalkan Israel, dan pencabutan blokade keamanan Israel-Mesir yang telah membawa ekonomi Gaza ke keadaan hampir hancur.

Menurut laporan kemanusiaan PBB pada bulan Desember, 53 persen warga Gaza hidup dalam kemiskinan dan 54 persen menganggur. Sameh el-Sakani, seorang pemrotes berusia 26 tahun, mengatakan satu generasi telah tumbuh tanpa harapan.

“Anda memiliki generasi yang lahir pada 1990-an yang tidak memiliki apa-apa. Beberapa belajar selama empat atau lima tahun di universitas hanya untuk tidak memiliki pekerjaan,” katanya.

"Kami tidak melihat apa-apa. Sebaliknya, blokade diperketat,” sambungnya.

Keamanan adalah masalah utama bagi Netanyahu dalam pemilu Israel pada 9 April mendatang. Diliputi oleh tuduhan korupsi yang dibantahnya, Netanyahu menghadapi tantangan pemilihan terkuatnya dari koalisi tengah yang dipimpin oleh seorang mantan jenderal.

Netanyahu mempersingkat kunjungan ke AS setelah tujuh warga Israel cedera dalam serangan roket awal Senin di desa Mishmeret, 120 km utara Gaza. Dua belas warga Palestina terluka oleh serangan pembalasan Israel, kata pejabat kesehatan Gaza.

Adegan dari televisi memperlihatkan militer berteknologi tinggi berhadapan dengan kerumunan anak muda yang sebagian besar dipersenjatai dengan batu atau layang-layang serta balon api menyusahkan pemerintahan Netanyahu.

Situsi ini memicu kekhawatiran akan adanya perang Gaza baru. Kondisi itu juga tidak bisa mengabaikan kegaduhan orang Israel di dekat perbatasan, yang mengatakan mereka hidup di bawah ancaman roket dan layang-layang yang terbang melintasi perbatasan.

"Apa yang terjadi di sini selama setahun terakhir adalah neraka," kata Yifat Ben-Shushan, seorang ibu dua anak Israel dari Nativ Haasara, beberapa ratus meter dari perbatasan.






Credit sindonews.com



Pengakuan AS terkait Golan semakin membuka luka Timur Tengah


Pengakuan AS terkait Golan semakin membuka luka Timur Tengah

Rakyat Suriah memprotes pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai Dataran Tinggi Golan. (SANA)




Jakarta (CB) - Indonesia tidak bisa menerima pernyataan Amerika Serikat (AS) yang mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari Israel dan langkah Washington tersebut semakin membuka luka Timur Tengah, ujar Wakil Tetap RI untuk PBB Hasan Kleib.

“Adanya pernyataan dari AS bahwa Golan, karena nilai strategisnya menjadi milik Israel, sangat mengkhawatirkan dan tentunya kita tidak bisa menerima karena itu wilayah sah Suriah,” kata Dubes Hasan di Jakarta, Kamis malam.

Berdasarkan prinsip dalam Piagam PBB serta berbagai elemen yang terkandung dalam resolusi Dewan Keamanan PBB, Dataran Tinggi Golan adalah bagian tidak terpisahkan dari wilayah kedaulatan Republik Suriah yang saat ini diduduki Israel pascaperang 1967.

Wilayah strategis yang terletak di perbatasan Israel dan Suriah yang memiliki tanah yang subur dan sumber daya air ini dicaplok oleh Israel pada 1981. Aneksasi sepihak Israel tidak diakui secara internasional, dan Suriah menuntut pengembalian Dataran Tinggi Golan sebagai teritorinya.

Pengakuan AS terkait Dataran Tinggi Golan, menurut Hasan, akan menimbulkan implikasi pada status wilayah tersebut.

“Implikasi yang dikhawatirkan dengan adanya dukungan AS, Israel atas dasar keamanan negaranya akan mengklaim bahwa Golan dudah bukan lagi wilayah pendudukan tetapi wilayah mereka. Ini akan menyulitkan dalam proses pembebasan Golan dari penguasaan Israel,” kata Hasan.

Sikap AS ini juga semakin memperburuk situasi keamanan di Timur Tengah, menyusul pengakuan negara tersebut atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, padahal Palestina mengharapkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara masa depan.

“Ini akan semakin membuka luka di Timur Tengah mengingat kondisi Suriah yang sedang tidak stabil. Kalau Suriah negara kuat tentunya Israel tidak akan semena-mena,” kata Hasan.

Hasan mengatakan bahwa isu mengenai Dataran Tinggi Golan kerap dibahas dalam pertemuan-pertemuan DK PBB yang menekankan bahwa seluruh negara anggota harus patuh pada resolusi yang ada.

Resolusi yang dimaksud antara lain Resolusi 242 (1967), 338 (1973) dan 497 (1981) yaitu penolakan terhadap perolehan suatu wilayah yang dilakukan secara paksa, penarikan mundur pasukan Israel dari wilayah Dataran Tinggi Golan, penolakan terhadap jurisdiksi hukum Israel atas Dataran Tinggi Golan , serta penegasan bahwa langkah Israel untuk menduduki Dataran Tinggi Golan adalah tidak sah dan tidak memiliki dampak hukum internasional

Indonesia mendesak masyarakat internasional untuk terus menghormati hukum internasional dan piagam PBB serta tetap berpedoman kepada Resolusi PBB terkait dalam mendorong proses perdamaian di kawasan Timur Tengah. 




Credit  antaranews.com




Protes Golan Dicaplok, Suriah: AS Beri Saja Israel Carolina Selatan



Protes Golan Dicaplok, Suriah: AS Beri Saja Israel Carolina Selatan
Kondisi wilayah Carolina Utara, Amerika Serikat. Foto/REUTERS/Charles Mostoller


NEW YORK - Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar Jaafari menyindir Amerika Serikat (AS) yang seenaknya mengakui Dataran Tinggi Golan milik Israel. Dalam sidirannya yang menuai gelak tawa di sidang darurat DK PBB, Jaafari menyarankan agar Amerika memberikan wilayahnya, Carolina Selatan, kepada sekutunya tersebut.

Sidang darurat DK PBB digelar Rabu malam waktu New York. Dari 15 negara anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB), 14 negara kompak mengutuk pengakuan Amerika Serikat soal kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan.

Wilayah itu sejatinya adalah tanah Suriah yang diduduki Israel dalam perang Enam Hari 1967. Negara mayoritas Yahudi itu kemudian menganeksasi atau mencaplok wilayah itu tahun 1981 dan tidak diakui komunitas internasional.

"Anda dapat memberi mereka Carolina Utara atau Carolina Selatan, misalnya, mengapa tidak? Carolina Selatan adalah bagian besar dari tanah (Amerika). Jadi, berikan Israel beberapa negara (bagian) jika pemerintahan (AS) ini benar-benar ingin mendapat dukungan Israel," kata Jaafari, dikutip Sputnik, Kamis (28/3/2019).

Trump telah meneken dekrit pengakuan AS tentang kedaulatan Israel atas wilayah itu beberapa hari lalu. Keputusan Trump itu dilakukan menjelang pemilihan umum (pemilu) Israel pada yang akan digelar 6 April mendatang. Langkah Trump itu dinilai banyak kalangan sebagai dukungan bagi Netanyahu untuk memenangkan pemilu.

"Jangan salah arah dengan berpikir bahwa suatu hari tanah ini akan menjadi milik Anda karena kemunafikan atau karena menjadi bidak dalam permainan pemilu di mana Anda membawa dukungan satu sama lain, sehingga Israel dapat sukses dalam pemilunya dan Amerika juga bisa mendapatkan dukungan dari kelompok lobi Israel di AS," ujar Jaafari.

Damaskus menegaskan bahwa pengakuan Dataran Tinggi Golan milik Israel bertentangan dengan resolusi PBB yang secara tegas menyatakan aneksasi "batal demi hukum".

Lawan dan sekutu Washington sama-sama satu barisan untuk mengutuk pelanggaran hukum internasional tersebut. Liga Arab, Turki, Iran, Rusia dan negara-negara Uni Eropa menentang pengakuan itu.

Sementara itu, diplomat AS Rodney Hunter mengatakan kepada DK PBB bahwa keputusan Washington tentang Dataran Tinggi Golan tidak memengaruhi gencatan senjata atau merusak penyebaran misi penjaga perdamaian. 

"UNDOF (United Nations Disengagement Observer Force) terus memiliki peran penting untuk dimainkan dalam menjaga stabilitas antara Israel dan Suriah, yang paling penting dengan memastikan bahwa Area Pemisahan adalah zona penyangga yang bebas dari kehadiran atau kegiatan militer," katanya.


Credit  sindonews.com



3 Negara dengan Kemampuan Rudal Anti-Satelit


Rudal BrahMos dikembangkan dari rudal supersonik anti kapal Rusia, P-800 Oniks. Rusia membenamkan sistem navigasi satelit yang canggih dari rudal jelajah Kh-555 dan rudal jelajah siluman jarak jauh Kh-101, dan teknologi GPS-GLONASS ke platform doppler-inersia ada rudal BrahMos. Teknologi canggih ini membuat BrahMos menjadi rudal yang presisi dan mematikan. armyrecognition.com
Rudal BrahMos dikembangkan dari rudal supersonik anti kapal Rusia, P-800 Oniks. Rusia membenamkan sistem navigasi satelit yang canggih dari rudal jelajah Kh-555 dan rudal jelajah siluman jarak jauh Kh-101, dan teknologi GPS-GLONASS ke platform doppler-inersia ada rudal BrahMos. Teknologi canggih ini membuat BrahMos menjadi rudal yang presisi dan mematikan. armyrecognition.com

CBNew Delhi – Ilmuwan militer India berhasil meluncurkan rudal dalam Misi Shakti menyasar sebuah satelit yang mengorbit di ketinggian 300 kilometer atau low eath orbit.

 
“India telah berhasil menguji coba rudal anti-satelit atau Anti-Satellite Missile,” kata Narenda Modi, Perdana Menteri India, seperti dilansir Times of India pada Rabu, 27 Maret 2019.
India menjadi negara keempat yang berhasil mengembangkan rudal presisi untuk menembak jatuh satelit setelah Amerika Serikat, Rusia, dan Cina.

Kemampuan ini menjadi kebanggaan segelintir negara karena dinilai strategis dalam melumpuhkan kemampuan satelit musuh untuk mengintai posisi pasukan, telekomunikasi terenkripsi dan mengarahkan rudal presisi ke sasarannya.

 
Berikut ini 3 negara yang lebih dulu mempunyai kemampuan ini seperti dilansir Diplomat, Wikipedia dan Channel News Asia:
  1. Amerika Serikat
AS merupakan negara pertama yang mengembangkan kemampuan strategis menjatuhkan satelit di luar angkasa menggunakan rudal presisi. Ini terjadi pada 1959 dan merupakan kemampuan teknis yang langka.
Ilmuwan militer AS meluncurkan rudal Bold Orion, yang berhulu ledak nuklir namun telah diganti untuk kepentingan ini, diluncurkan dari sebuah jet tempur. Rudal melesat cukup dekat ke satelit Explorer 6 dan itu berarti satelit berhasil dihancurkan. Pada 198a, AS kembali melakukan uji coba menggunakan Anti-Satellite Missile-135, yang diluncurkan dari jet tempur F-15. Targetnya berhasil dihancurkan yaitu satelit Solwind P78-1.

Uji coba berikutnya pada 2008 dengan Operation Burnt Frost menggunakan rudal SM-3 untuk menghancurkan sebuah satelit mata-mata.
  1. Uni Sovyet
Militer US melakukan uji coba beberapa kali pada 1960an dan awal 1970an. Menurut Union of Concerned Scientists meluncurkan senjata ke orbit, mendekati satelit yang disasar lalu meledakkan bahan peledak yang dibawa.

Rusia mengembangkan kemampuan ini secara intensif dengan membangun sistem bernama PL19/Nudol. Rusia melakukan uji coba ke enam pada 26 Maret 2018 dari Plesetsk Cosmodrome. Rudal diluncurkan dari sebuah alat pengangkut yang bisa melakukan peluncuran secara vertikal.

Sistem ini pertama kali diuji coba pada akhir 2015 menggunakan teknologi interseptor kinetik. Basisnya adalah rual darat ke duara S-500/55R6M dan rudal anti-balistik A-235.
  1. Cina
Ilmuwan militer negara ini menguasai teknologi ini pada 11 Januari 2007.  Yang menjadi sasaran adalah satelit cuaca dengan orbit kutub yaitu FY-1C pada ketinggian 865 kilometer. Satelit ditembak menggunakan menggunakan rudal dari arah berlawanan dengan kecepatan 8 kilometer per detik. Pemerintah Cina mengumumkan keberhasilan uji coba ini sekitar sepekan setelahnya.





Credit  tempo.co