CUPUMA

Kamis, 14 Februari 2019

Rouhani Tegaskan Iran akan Perluas Kekuatan Militer dan Rudal Balistik

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani mengatakan, Iran bertekad untuk memperluas kekuatan militer dan program rudal balistiknya. Langkah ini diambil Iran, kendati ada tekanan dari negara-negara rival untuk mengekang kerja defensif Iran.

"Kami tidak perlu meminta dan tidak akan meminta izin untuk mengembangkan berbagai jenis rudal dan akan melanjutkan jalur kami dan kekuatan militer kami," kata Rouhani dalam sebuah pernyataan.

Rouhani juga bersumpah Iran akan mengalahkan sanksi Amerika Serikat (AS) yang diberlakukan kembali setelah Presiden Donald Trump menarik diri dari perjanjian nuklir Teheran dengan kekuatan dunia tahun lalu.

"Rakyat Iran telah dan akan memiliki beberapa kesulitan ekonomi (karena sanksi), tetapi kami akan mengatasi masalah dengan saling membantu," ungkapnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Selasa (12/2).

Negara-negara Barat, khususnya AS menilai program rudal Iran telah melanggar perjanjian nuklir dan resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB yang memperkuat perjanjian itu. Namun, Iran selalu menegaskan bahwa program rudal mereka bersifat defensif dan tidak di desain untuk membawa hulu ledak nuklir.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Masuk Daftar Hitam UE karena Pendanaan Terorisme

CB.CO, Jakarta - Komisi Uni Eropa menambahkan Arab Saudi, Panama, Nigeria dan yurisdiksi lain ke daftar hitam negara-negara yang dianggap sebagai ancaman karena lemahnya kontrol pada pendanaan terorisme dan pencucian uang.
Ini adalah bagian dari penindakan pencucian uang setelah beberapa skandal di bank-bank Uni Eropa, tetapi telah dikritik oleh beberapa negara Uni Eropa termasuk Inggris khawatir tentang hubungan ekonomi mereka dengan negara-negara yang terdaftar, terutama Arab Saudi, menurut laporan Reuter, dikutip 14 Februari 2019.

Kantor media pemerintah Saudi tidak segera menanggapi permintaan komentar atas daftar ini. Sementara Panama mengatakan negaranya harus dihapus dari daftar karena baru-baru ini mengadopsi aturan yang lebih kuat terhadap pencucian uang.

Meskipun ada tekanan untuk mengecualikan Arab Saudi dari daftar, komisi UE memutuskan untuk memasukan kerajaan Saudi dalam daftar.
Terlepas dari kerusakan reputasi, dimasukkannya dalam daftar mempersulit hubungan keuangan dengan UE. Bank-bank Eropa harus melakukan pemeriksaan tambahan pada pembayaran yang melibatkan entitas dari yurisdiksi yang terdaftar.

Parlemen Uni Eropa. Anadolu
Daftar ini sekarang mencakup 23 yurisdiksi, naik dari 16. Komisi mengatakan menambahkan yurisdiksi dengan "kekurangan strategis dalam anti-pencucian uang dan melawan rezim pendanaan teroris".
Yurisdiksi baru dalam daftar itu adalah Libya, Botswana, Ghana, Samoa, Bahama, dan empat wilayah Amerika Serikat di Samoa Amerika, Kepulauan Virgin AS, Puerto Riko, dan Guam.

Negara-negara lain yang terdaftar adalah Afganistan, Korea Utara, Ethiopia, Iran, Irak, Pakistan, Sri Lanka, Suriah, Trinidad dan Tobago, Tunisia dan Yaman.

Sementara Bosnia, Guyana, Laos, Uganda dan Vanuatu dikeluarkan dari daftar.
"Kami telah menetapkan standar anti-pencucian uang terkuat di dunia, tetapi kami harus memastikan bahwa uang kotor dari negara lain tidak menemukan jalannya ke sistem keuangan kami," kata Vera Jourova, Komisaris Eropa untuk Peradilan, dikutip dari Aljazeera.
"Uang kotor adalah urat nadi kejahatan terorganisir dan terorisme," tambahnya, mendesak negara-negara dalam daftar untuk dengan segera memperbaiki kekurangan mereka.
Ke-28 negara Uni Eropa sekarang memiliki satu bulan, yang dapat diperpanjang menjadi dua bulan, untuk mendukung daftar. Mereka bisa menolaknya dengan mayoritas yang memenuhi syarat.

Inggris telah memimpin tentangan terhadap daftar Uni Eropa dalam beberapa hari terakhir, dan pada pertemuan tertutup mendesak agar Arab Saudi dikecualikan, kata sumber Uni Eropa.
Kerajaan Arab Saudi adalah importir utama barang dan senjata dari Uni Eropa. Beberapa bank top Inggris beroperasi di sana. Royal Bank of Scotland adalah bank Eropa dengan omset terbesar di Arab Saudi, dengan sekitar 150 juta euro atau Rp 2,3 triliun pada 2015.

Credit tempo.co

Uni Eropa Tolak Bahas Isu Timur Tengah dengan AS

Bendera Uni Eropa.

Foto: EPA/Patrick Seeger

Pejabat Palestina menyebut pertemuan itu sebagai konferensi AS-Israel.

CB, WARSAWA -- Kekuatan-kekuatan Eropa hanya menawarkan partisipasi terbatas dalam pertemuan dengan pemerintah Donald Trump yang membahas Timur Tengah di Warsawa, Polandia. Keengganan negara-negara besar Eropa ini menandakan kemarahan mereka atas kebijakan unilateral AS di Iran dan Suriah.

Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt akan meninggalkan pertemuan Warsawa lebih awal karena ada urusan Brexit. Sementara Prancis hanya mengirimkan pegawai sipil mereka dan Jerman mengirimkan menteri luar negeri junior.

Kepala bidang luar negeri Uni Eropa Federica Mogherini akan memboikot pertemuan tersebut. Awalnya dalam pertemuan ini AS ingin menekan negara-negara Uni Eropa untuk bersedia mengadopsi kebijakan yang lebih agresif terhadap Iran.

Sebenarnya pertemuan ini dibatalkan ketika Eropa mengatakan kepada AS pertemuan semacam ini 'bukan ide yang cerdas'. Sebab pertemuan tersebut hanya akan menegaskan perbedaan Eropa dengan AS tentang Iran. Uni Eropa juga tidak diberi tahu tentang adanya pertemuan ini sebelum Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo mengumumkannya dengan tuan rumah Polandia.

Meskipun menolak pertemuan yang fokus membahas perdamaian dan keamanan di Timur Tengah ini diplomat-diplomat Eropa masih tidak yakin tokoh-tokoh seperti Pompeo dan Wakil Presiden Mike Pence akan menurunkan retorika anti-Iran mereka. Uni Eropa sangat mendukung perjanjian anti nuklir Iran 2015. Walaupun mereka juga mengkritik program pengembangan rudal balistik Iran.

Sementara pemerintahan Trump menarik AS dari perjanjian tersebut dan memberlakukan kembali sanksi ke Iran. Akhirnya Eropa membuat sebuah kendaraan perdagangan yang dapat menghindari sanksi AS terhadap Iran.

Kehadiran negara-negara Teluk Arab dan juga Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menekankan permusuhan mereka terhadap Iran dapat menyatukan negara-negara Arab dengan Israel. Salah satu diplomat mengatakan pertemuan ini akan menjadi pertemuan pertama antara negara-negara Arab dengan Israel sejak konferensi perdamaian Madrid tahun 1991.

Tapi ada beberapa negara Arab yang tidak akan menghadiri pertemuan tersebut. Antara lain Qatar, Turki, Lebanon, Iran dan Otoritas Palestina.

"Kami tidak akan memberikan keringanan atau pengecualian atas sanksi kami terhadap rezim Iran di masa depan, entah itu sanksi minyak atau yang lainnya," kata Utusan Khusus AS untuk Iran Brian Hook, seperti dilansir di the Guardian, Rabu (13/2).

Pemerintah Trump membebaskan delapan negara dari sanksi mereka kepada Iran. Membuat mereka tetap mengimpor minyak mentah dari Iran selama enam bulan sampai bulan Mei.

Pejabat Inggris skeptis dengan retorika yang datang dari Washington. Mungkin AS akan memberlakukan sanksi kepada mekanisme yang dibuat oleh Uni Eropa untuk membantu perdagangan mereka dengan Iran.

Permanent Under-Secretary setara Direktur Jendral Kementerian Luar Negeri Inggris Sir Simon McDonald akan menjadi salah satu orang yang mendapatkan sanksi itu. Karena dia ketua dewan badan Uni Eropa mekanisme perdagangan dengan Iran.

Sementara itu perbedaan AS dengan Eropa terkait Suriah terlihat dalam sidang House of Common Inggris. Ketika Menteri Luar Negeri Inggris Jeremy Hunt mengungkapkan keraguaan terhadap keinginan Trump menarik 2.000 pasukan AS dari Suriah.

"Penting bagi kami untuk tidak mendeklarasikan kemenangan terlalu cepat, jika kami melakukannya, kami menciptakan resiko ISIS kembali menguasai wilayah, memang, kekhawatiran itu sudah mulai terungkap di bagian Irak sekarang, kami seharusnya tidak mengira kemenangan perebutan wilayah sama dengan kemenangan seutuhnya," kata Hunt kepada anggota parlemen Inggris.

Namun menurut Hunt masih ada yang menggembirakan. Karena awalnya Trump menyatakan penarikan pasukan akan dilakukan dalam waktu dekat tapi pada akhirnya AS tetap bertindak pragmatis dengan tidak menarik pasukan mereka secepat mungkin.

Hunt mengisyaratkan AS seharusnya tidak meninggalkan sekutu mereka yaitu pasukan Kurdi sendirian di utara Suriah. Karena ada potensi pasukan Kurdi di serang Turki di sana.

"Kami tidak akan membiarkan mereka jatuh sekarang, hal itu akan mengirimkan sinyal yang sangat buruk tentang komitmen kami dengan sekutu kami di konflik masa mendatang yang mana mungkin akan terjadi," tambah Hunt kepada anggota parlemen Inggris.

Selama perang di Suriah pasukan Kurdi yang dipimpin Pasukan Demokrasi Suriah (SDF) sudah menahan 900 orang pasukan asing yang bergabung dengan ISIS. Hunt mengatakan pemerintah Inggris sedang membahas apakah mereka akan memulangkan pasukan asing ISIS asal Inggris jika pasukan Kurdi tidak bersedia lagi menahan mereka. Pemerintah Prancis juga sedang membahas isu ini.
Aljazirah juga melaporkan Rusia sebagai sekutu Iran menolak datang ke pertemuan yang membahas Timur Tengah itu. Pada hari Senin (11/2) Menteri Luar Negeri Lebanon Gebran Bassil mengatakan ia tidak akan datang dalam pertemuan itu.

Sementara itu pejabat Palestina menyebut pertemuan itu sebagai konferensi AS-Israel. "Konspirasi yang bertujuan untuk menghilangkan Palestina," kata pejabat Palestina.

Polandia pun kabarnya sudah menolak untuk mengadakan pertemuan yang bertujuan menyebarkan propaganda anti-Iran tersebut. Karena mereka tetap ingin mempertahankan dukung kepada perjanjian nuklir Iran 2015.

"(Tapi) Polandia sudah kehilangan kendali atas pesan umum konferensi ini yang diambil alih AS, Israel dan Arab Saudi," kata mantan duta besar Polandia untuk Afghanistan Piotr Lukasiewicz. n Lintar Satria

Credit republika.co.id

Meski Kalah, ISIS Punya Simpanan Rp 4,2 Triliun untuk Operasional

Anggota ISIS memegang bendera di Raqqa , 29Juni 2014. REUTERS

CB, Jakarta - PBB mengungkapkan kelompok teroris ISIS masih memiliki dana tunai hingga US$ 300 juta (Rp 4,2 triliun) untuk mempertahankan operasinya meskipun kehilangan banyak wilayah.
Wakil Sekretaris Jenderal Kantor Kontra Terorisme (CTO) Vladimir Voronkov mengatakan laporan ini kepada Dewan Keamanan pada Senin.
"Dalam hal kekuatan keuangan ISIS, laporan itu mencatat bahwa meskipun ada kehilangan pendapatan karena kemunduran teritorial, ISIS dapat mempertahankan operasinya melalui cadangan yang dapat diakses dalam bentuk tunai atau investasi dalam bisnis yang berkisar antara US$ 50 juta (RP 701 miliar) dan US$ 300 juta dolar Amerika (Rp 4,2 triliun)," Kata Voronkov, dikutip dari Sputnik, 13 Februari 2019.

Voronko, yang memberi pengarahan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai laporan CTO baru, juga mengatakan ISIS tetap menjadi ancaman bagi keamanan internasional.
"Memiliki pusat gravitasi di Irak dan Republik Arab Suriah, di mana mereka dilaporkan mengendalikan antara 14.000 dan 18.000 militan, termasuk hingga 3.000 pejuang teroris asing, ISIS terus berkembang menjadi jaringan rahasia yang beroperasi di tingkat lokal dan mengorganisir diri di tingkat provinsi," kata Voronkov.

Sejumlah pekerja melihat kilang minyak yang dibakar oleh ISIS di Qayyara, selatan Mosul, Irak, 23 November 2016. REUTERS/Goran Tomasevic

Pendapatan minyak telah menjadi salah satu sumber utama dari pendapatan teroris. Namun, sejak 2015, kekayaan ISIS dalam sumber daya alam curian di Suriah dan Irak telah menurun, menyusul kampanye militer yang dimulai oleh kekuatan udara Rusia dan Suriah serta koalisi AS untuk menghancurkan minyak yang diselundupkan menuju perbatasan Turki.

Pada November 2015, Pasukan Angatan Udara Rusia meluncurkan serangan terkonsentrasi yang menargetkan tanker minyak, menghancurkan sekitar 1.000 tanker minyak, serta kilang minyak dan fasilitas penyimpanan minyak dalam kampanye militer lima hari di Suriah utara dan timur. Koalisi pimpinan AS dilaporkan telah menghancurkan 280 lebih tanker lain akhir bulan itu, dengan kedua belah pihak meluncurkan serangan lebih lanjut.

Ketika ISIS mulai secara dramatis kehilangan wilayah yang mereka rebut pada tahun 2016, analis AS memperkirakan bahwa para teroris ISIS menghasilkan sekitar US$ 20 juta (Rp 280 miliar) per bulan dari minyak curian, turun dari sebanyak US$ 3 juta (Rp 42 miliar) per hari pada 2014.

Credit tempo.co

Netanyahu pada Iran: Rudal Kami Mampu Mencapai Anda

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memperbaharui ancaman terhadap Iran, dengan memperingatkan bahwa rudal yang dimiliki Israel dapat mencapai jarak yang sangat jauh.

Berbicara saat melakukan kunjungan ke pangkalan Angkatan Laut di pelabuhan utara Haifa, Netanyahu mengatakan rudal Israel bisa mengenai target yang sangat jauh dan mampu melawan musuh apa pun, termasuk proxy Iran di kawasan.

"Kami terus bekerja sesuai dengan pemahaman kami dan kebutuhan untuk mencegah Iran dan kuasanya untuk terus mengakar di bagian utara wilayah kami dan di wilayah kami secara umum," ucap Netanyahu.

"Kami melakukan semua yang diperlukan," kata Netanyahu, saat ia memeriksa sistem pertahanan udara Iron Dome Israel, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (14/2).

Netanyahu telah berulang kali mengatakan Israel tidak akan mengizinkan Iran dan sekutunya Hizbullah untuk memperkuat posisi mereka di Suriah, di mana keduanya mereka mendukung rezim Damaskus terhadap pemberontak dan gerilyawan.

Israel telah melakukan ratusan serangan udara di Suriah dalam beberapa tahun terakhir terhadap target Iran dan Hizbullah.

Credit sindonews.com

Iran Tegaskan Tidak Akan Membuat Bom Atom

TEHERAN - Seorang pejabat terkemuka Iran menegaskan bahwa Negeri Mullah itu tidak akan pernah "tergerak" untuk mengembangkan bom atom.

Ayatollah Ahmad Khatami sebelumnya mengatakan Iran memiliki kemampuan untuk membuat untuk membangun senjata nuklir. Namun ia kemudian mengklarifikasi komentarnya dalam sebuah wawancara dengan kantor berita nasional negara itu, IRNA.

"Pernyataan saya dalam upacara keagamaan adalah hal yang sama yang telah berulang kali dikatakan oleh otoritas Iran," jelas Khatami seperti disitir dari Newsweek, Rabu (13/2/2019).

"Iran memiliki formula untuk membuat bom atom, tetapi apa yang kami setujui adalah fatwa (fatwa agama) yang dikeluarkan oleh Pemimpin Tertinggi Ayatollah Sayyid Ali Khamenei," katanya, menunjukkan bahwa bom nuklir jelas-jelas bertentangan dengan Islam.

Mengutip sebuah hadis, Khatami mengatakan bahwa dilarang menggunakan senjata pemusnah massal dalam bentuk apa pun.

Anggota senior Majelis Pakar Iran itu kembali mengklarifikasi bahwa negaranya tidak berniat membuat senjata seperti itu karena akan membahayakan warga sipil, bertentangan dengan ajaran Islam. Selain itu hal tersebut juga akan bertentangan dengan dekrit agama pemimpin tertinggi negara Teluk Persia itu.

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump sangat menentang Iran sejak duduk di Gedung Putih. Dia menarik AS dari perjanjian nuklir Iran yang ditandatangani 2015. Perjanjian itu sepakat untuk mengurangi sanksi dan memungkinkan investasi asing di negara Teluk Persia dengan imbalan membatasi program nuklirnya.

Credit sindonews.com

Australia Siap Buka Lagi Tahanan di Pulau Christmas

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. Sumber: Tracey Nearmy/Getty Images/aljazeera.com

CB, Jakarta - Perdana Menteri Australia Scott Morrison akan mengaktifkan kembali ruang penahanan di Pulau Christmas. Ruang-ruang tahanan di Pulau Christmas selama ini menjadi kontroversi karena dinilai tak manusiawi.
Dikutip dari aljazeera.com, Rabu, 13 Februari 2019, keputusan Morrison itu menjadi tanda diambilnya kebijakan keras terhadap para pencari suaka dan pengungsi. Morrison pada Rabu, 13 Februari 2019, telah menyetujui pembukaan kembali fasilitas – fasilitas penahanan di wilayah terpencil Pulau Christmas, yang sudah tutup sebulan lalu.

Menanggapi keputusan Morrison ini, David Manne Direktur Eksekutif Refugee Legal, sebuah lembaga hukum independen yang menangani pengungsi dan hukum keimigrasian, mengatakan pusat penahanan di Pulau Christmas itu sangat tidak manusiawi dan seharusnya tidak dibuka lagi setelah beroperasi hampir dua dekade. Pembukaan kembali tahanan di Pulau Christmas telah menimbulkan kekhawatiran akan terjadinya bahaya terhadap orang-orang yang melarikan diri dari tindak kejahatan.

Ruang – ruang penahanan di Pulau Christmas juga bukan tempat yang baik bagi orang-orang yang mengalami penyakit serius dan membutuhkan perawatan medis sebelum dibawa kembali ke Pulau Nauru dan Manus.

Keputusan Morrison itu secara tak langsung diduga untuk menekuk parlemen Australia yang meloloskan sebuah undang-undang agar para pengungsi dan pencari suaka di kamp-kamp lepas pantai yang ada di Pulau Nauru dan Pulau Manus Papua Nugini bisa melakukan perjalanan ke wilayah daratan Australia untuk mendapat perawatan medis dengan diagnosis dokter.

Ini adalah pertama kali dalam 80 tahun pemerintah Australia kalah suara di tingkat majelis rendah. Rancangan undang-undang ini telah diloloskan di majelis tinggi pada Rabu pagi, 13 Februari 2019.
“Sudah menjadi tugas saya memastikan perahu-perahu para imigran itu tidak kembali lagi ke Australia. Saya akan melakukan apapun untuk memastikan pemerintahan kuat, namun Partai Buruh telah melemahkan wilayah perbatasan kita,” kata Morrsion lewat Twitter.
Morrison menuding kubu oposisi yakni Partai Buruh telah melakukan suatu upaya untuk melemahkan dan melakukan kompromi soal perbatasan. Morrison meyakinkan pihaknya 100 persen mengadopsi rekomendasi langkah-langkah keamanan guna mencegah datangnya para imigran dan pencari suaka ke Australia melalui laut.

Credit tempo.co

Myanmar batalkan dakwaan terhadap pengunjuk rasa dari suku minoritas

Polisi menahan aktivis saat protes atas patung Jenderal Aung San, pahlawan kemerdekaan Myanmar dan ayah dari pemimpin Aung San Suu Kyi di Loikaw, negara bagian Kayah, Myanmar, Kamis (7/2/2019). Foto diambil tanggal 7 Februari 2019. (REUTERS/Stringer)

Yangon, (CB) - Myanmar akan membatalkan tuduhan-tuduhan yang diajukan terhadap sejumlah pengunjuk rasa dari suku minoritas yang berdemonstrasi menentang satu patung pahlawan kemerdekaan Jenderal Aung San, kata media negara pada Rabu.

Para pejabat juga akan mengadakan pembicaraan dengan mereka dan menawarkan konsesi yang jarang terjadi.

Langkah pembatalan tersebut terjadi ketika Aung San Suu Kyi, pemimpin Liga Nasional bagi Demokrasi yang berkuasa dan puteri dari jenderal itu. Ketakpuasan di kawasan-kawasan minoritas suku meningkat menjelang pemilihan yang disiapkan berlangsung tahun depan.

Pada Selasa, polisi menembakkan peluru-peluru karet, gas air mata dan meriam air untuk membubarkan unjuk rasa yang diikuti sekitar 3.000 orang di Loikaw, ibu kota negara bagian Kayah, yang juga dikenal dengan nama Karenni, di bagian timur Myanmar.

Aung San memediasi pakta tahun 1947 di antara sejumlah kelompok-kelompok etnis Myanmar yang ditandai dengan hari libur tahunan pada 12 Februari, tetapi para pengunjuk rasa Karenni mengatakan janji-janjinya tidak dilaksanakan setelah pembunuhan jenderal tersebut tahun itu.

Pada Rabu, surat kabar resmi "Global New Light of Myanmar" melaporkan para pejabat negara telah berunding dengan pengunjuk rasa hari sebelumnya dan sepakat mencabut dakwaan-dakwaan terhadap mereka. Sebaliknya para pegiat setuju untuk menangguhkan protes-protes mereka, katanya, dengan menambahkan perundingan-perundingan akan terjadi dalam sebulan, mencakup isu-isu seperti tulisan di alas patung.

Patung tersebut mungkin dipindahkan dari posisinya di alun-alun Loikaw, kata harian itu, seperti disiarkan Reuters.

"Kelompok pengunjuk rasa membubarkan diri setelah kami capai perjanjian," kata Khun Thomas, salah seorang pemimpin protes Loikaw. Dia mengatakan para pegiat mengharapkan dakwaan-dakwaan mengenai berkumpulnya mereka tak berizin, hasutan dan fitnah terhadap lebih 50 orang dicabut secara resmi ketika mereka pergi ke pengadilan pada Rabu.

Para pejabat mengungkap pembangunan patung itu di Loikaw bulan ini, memicu protes paling belakangan dalam serangkaian unjuk rasa yang mulai berlangsung ketika rencana-rencana bagi pembuatan monumen tersebut pertama kali diumumkan pada pertengahan tahun 2018.

Para pegiat minoritas etnis yang mendesak pemberlakuan sistem pemerintahan federal di Myanamar menentang patuing itu dan monumen-monumen lain bagi seorang pemimpin dari mayoritas suku Burma di negara itu.

Ketika naik ke tampuk kekuasaan pada tahun 2016, Suu Kyi menetapkan prioritas utamanya mengusahakan perdamaian dengan kelompok-kelompok etnis bersenjata, tetapi kemajuan telah berjalan lamban.

Credit antaranews.com

Pekan Depan, AS-Taliban Akan Bertemu di Islamabad

KABUL - Negosiator Taliban akan bertemu dengan kolega mereka dari Amerika Serikat (AS) pada 18 Februari di Ibu Kota Pakistan, Islamabad. Pertemuan ini sebagai bagian dari percepatan diplomasi untuk mengakhiri perang selama 17 tahun di Afghanistan.

Hal tersebut diungkapkan oleh juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid. Namun seorang perwakilan Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan mengatakan bahwa pihaknya tidak menerima undangan resmi untuk pembicaraan apa pun.

Pembicaraan itu dilakukan seminggu sebelum negosiasi yang dijadwalkan sebelumnya antara kedua pihak di Qatar pada 25 Februari. Dalam sebuah pernyataan, Mujahid mengatakan bahwa pembicaraan Qatar masih akan berlangsung sesuai jadwal.

Mujahid mengatakan pihaknya juga akan bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Imran Khan untuk mengadakan diskusi komprehensif tentang hubungan Pakistan-Afghanistan, seperti dilansir dari Reuters, Kamis (14/2/2019).

Sementara dia mengatakan delegasi Taliban akan bertemu dengan tim AS, Mujahid tidak menyebutkan pertemuan dengan ketua tim, utusan khusus AS Zalmay Khalilzad.

Khalilzad dijadwalkan tiba di Pakistan menjelang perundingan Qatar sebagai bagian dari perundingan enam negara Eropa dan Timur Tengah untuk mendapatkan membangun dukungan bagi upaya mengakhiri perang terpanjang Amerika.

Baik Taliban dan Amerika Serikat memuji kemajuan setelah berakhirnya perundingan putaran terakhir di Qatar bulan lalu. Namun para diplomat Barat yang akrab dengan negosiasi tersebut mengatakan bahwa banyak rintangan sulit ada di depan.

AS diperkirakan akan mendorong keras gencatan senjata antara gerilyawan Taliban dan pasukan Afghanistan yang didukung asing sebelum kesepakatan apa pun tentang penarikan pasukan asing pimpinan AS.

Namun Taliban menginginkan semua pasukan asing keluar sebelum gencatan senjata, tetapi masih akan menyambut bantuan asing non-militer untuk membangun kembali negara itu.

"Washington juga berusaha untuk mendapatkan secara terperinci tentang jaminan dari Taliban bahwa mereka tidak akan membiarkan Afghanistan digunakan oleh kelompok-kelompok seperti al-Qaeda dan Negara Islam (ISIS) untuk menyerang Amerika Serikat dan sekutunya," kata diplomat Barat.

AS juga mendorong Taliban untuk berbicara dengan pemerintah Afghanistan, yang sejauh ini telah ditutup pintu masuknya dari meja perundingan, dan menyebutnya sebagai boneka dari Washington.

Presiden AS Donald Trump menggunakan pidato kenegaraannya minggu lalu untuk mengatakan kemajuan dalam negosiasi dengan Taliban akan memungkinkan pengurangan sekitar 14.000 tentara AS yang saat ini berada di Afghanistan dan fokus pada penanggulangan terorisme yang diperbarui.

Credit sindonews.com

Cina Dilaporkan Menjalin Komunikasi dengan Oposisi Venezuela

Pemimpin Majelis Nasional Juan Guaido memproklamirkan diri sebagai presiden sementara Venezuela di Central University of Venezuela di Caracas, Jumat (8/2).

Foto: AP Photo/Ariana Cubillos

Cina mencemaskan masa depan proyek minyaknya di Venezuela.

CB, BEIJING -- Pemerintah Cina dilaporkan telah menjalin komunikasi dengan kelompok oposisi Venezuela. Hal itu dilakukan Beijing untuk melindungi investasinya di negara yang sedang dilanda krisis politik tersebut.

Wall Street Journal, mengutip sumber yang mengetahui tentang pembicaraan tersebut melaporkan, Cina mencemaskan masa depan proyek minyaknya di Venezuela. Beijing pun mengkhawatirkan tentang utang Venezuela sebesar 20 miliar dolar AS terhadapnya.

Menurut sumber tersebut, diplomat Cina melakukan pembicaraan dengan perwakilan pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido di Washington, Amerika Serikat (AS), dalam beberapa pekan terakhir. Tujuannya mencari jalan keluar atas permasalahan tersebut.

Kementerian Luar Negeri Beijing belum memberikan komentar perihal laporan adanya pembicaraan dengan oposisi Venezuela. Namun pada awal Februari lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Geng Shuang mengatakan, negaranya menjalin komunikasi dengan semua pihak yang berada di Venezuela.

Menurutnya hal itu penting guna mempertahankan hubungan dan kerja sama yang telah terjalin antara Beijing dan Caracas. "Tidak peduli bagaimana situasinya berkembang, kerja sama Cina-Venezuela tidak boleh dirusak," ujar Geng.

Pakar hubungan Cina di Amerika Latin dari US Army War College, R. Evan Ellis, menilai wajar bila Beijing menjalin komunikasi dengan oposisi Venezuela. Cina mengakui meningkatnya risiko perubahan rezim dan tidak ingin berada di sisi oposisi rezim baru.
"Sementara mereka lebih suka stabilitas, mereka menyadari bahwa mereka harus meletakkan telur di keranjang lain," ujar Ellis menambahkan.

Selama hampir dua dekade, kesepakatan pinjaman uang untuk minyak dengan Cina dan Rusia telah memberikan dukungan vital bagi Venezuela. Hal itu berkembang pada masa pemerintahan Hugo Chavez, yakni presiden Venezuela sebelum Nicolas Maduro.

Kala itu, Chavez tidak hanya menjalin hubungan erat dengan Rusia dan Cina. Dia pun membangun kerja sama dengan Kuba, Iran, bahkan India, dalam upaya untuk memerangi kekuatan AS.

Namun sejak Maduro memimpin, hubungan ekonomi dengan negara-negara tersebut menegang. Perekonomian Venezuela mulai melemah diiringi dengan anjloknya produksi minyak. Praktik korupsi pun menjalar di tubuh pemerintahan.

Sanksi ekonomi yang dijatuhkan AS terhadap perusahaan minyak Venezuela, yakni Petroleos de Venezuela S.A (PDVSA), pada bulan lalu, kian menggencet Maduro. Sebab hal itu telah memotong satu-satunya sumber pendapatan Venezuela. Dengan kata lain, produksi minyak negara tersebut juga semakin tergerus.

Krisis politik di Venezuela telah berlangsung sejak bulan lalu, tepatnya ketika ratusan ribu warga di sana turun ke jalan dan menuntut Maduro mundur dari jabatannya. Saat itu, Majelis Nasional Venezuela, yang juga dipimpin Juan Guaido, menyatakan bahwa pemerintahan Maduro tidak sah.

Guaido kemudian memproklamirkan dirinya sendiri sebagai presiden sementara. AS segera mengakui kepemimpinannya. Israel dan Australia juga mengikuti langkah AS mendukung Guaido. Saat ini negara-negara Eropa juga telah mengakui kepemimpinan Guaido. Mereka antara lain Prancis, Spanyol, Jerman, Inggris, Portugal, Swedia, Denmark, Austria, Albania, dan Belanda.

Credit republika.co.id

Ekspor Turki ke Venezuela Naik Drastis, Ada Apa?

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro (kanan) dan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (kiri). Reuters

CB, Ankara – Pemerintah Turki melaporkan nilai ekspor ke Venezuela pada 2018 meningkat nyaris tiga kali lipat dibandingkan periode sebelumnya.

Berdasarkan data dari Asosiasi Eksportir Aegean, nilai ekspor Turki ke Venezuela tercatat sebesar US$120.8 juta atau sekita Rp1.7 triliun.
Sementara ekspor pada 2017 hanya tercatat US$37.4 juta atau sekitar Rp526 miliar. Ini kenaikan sekitar 223 persen.

“Kita membantu Venezuela seperti yang kita lakukan terhadap Qatar saat mengalami embargo oleh negara tetangga,” kata Mustafa Terci, kepala sub divisi Sereal dan Minyak dari Asosiasi Eksportir Aegean seperti dilansir Anadolu pada Rabu, 13 Februari 2019 waktu setempat.

Sejumlah produk yang diekspor ke Venezuela seperti pasta, minyak bunga matahari, tepung gandum, dan red lentil. Hubungan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan mitranya dari Venezuela, Nicolas Maduro, cukup dekat dan berimbas pada perdagangan kedua negara. Menurut Terci, kondisi ekonomi Venezuela saat ini membuat negara itu membutuhkan banyak makanan.

Presiden Venezuela Nicolas Maduro menyentuh batangan emas ketika dia berbicara selama pertemuan dengan para menteri yang bertanggung jawab atas sektor ekonomi di Istana Miraflores di Caracas, Venezuela 22 Maret 2018.[REUTERS / Marco Bello]

Tren kenaikan ekspor Turki ini masih berlangsung pada awal 2019. Ekspor ke Venezuela tercatat tumbuh 411 persen menjadi US$8.96 juta pada Januari 2019 dibandingkan periode sama 2018. Terci memprediksi ekspor ke Venezuela bisa mencapai sekitar US$200 juta atau sekitar Rp2.8 triliun.

Secara terpisah, Reuters melansir hubungan dagang Venezuela dan Turki meningkat sejak tahun lalu setelah Presiden Nicolas Maduro bertemu dengan Erdogan di Ankara. Kedua negara bersepakat perusahaan Turki bakal membeli banyak emas dari Venezuela, yang hasilnya akan digunakan untuk membeli berbagai kebutuhan pokoh masyarakat negara sosialis yang sedang menderita krisis ekonomi ini.

Credit tempo.co

Menteri Mundur, Pemerintahan Kanada Diguncang Skandal

Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau. (REUTERS/Chris Wattie)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, terkejut setelah Menteri Urusan Veteran, Jody Wilson-Raybould (47), mengundurkan diri. Kini pemerintahannya menghadapi krisis politik karena mantan menterinya itu disebut menolak terlibat menyalahgunakan wewenang ketika menjabat sebagai Menteri Kehakiman.

Seperti dilansir Reuters, Rabu (13/2), Raybould mengirimkan sepucuk surat kepada Trudeau yang berisi dia dengan berat hari mundur dari kabinet berat tanpa memberikan alasan.

Jody dilaporkan membantu perusahaan konstruksi SNC-Lavalin Group Inc., menghindari kasus dugaan korupsi yang melibatkan sejumlah pejabat di Kanada.

Surat kabar Globe dan Mail melaporkan staf kepresidenan Trudeau mencoba menekan Jody untuk mengatur kesepakatan agar perusahaan itu lolos dari denda. Namun, Trudeau membantah laporan tersebut. Jody sempat mengabaikan tekanan tersebut, dan menyebabkan dia digeser menjadi Menteri Urusan Veteran pada Januari lalu.

Jody diangkat sebagai Menteri Kehakiman ketika Trudeau berkuasa pada November 2015. Dia dan menjadi salah satu politikus paling menonjol.

"Terus terang, saya terkejut dan kecewa dengan keputusannya untuk mundur," ucap Trudeau.

"Jika ada yang merasa berbeda, mereka memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada saya. Tidak ada seorang pun, termasuk Jody, melakukan hal tersebut," tambah Trudeau.

Pengunduran diri Jody tersebut dapat merusak citra kelompok liberal yang akan bersaing dalam pemilihan umum pada Oktober mendatang. Hal ini juga menjadi pukulan kedua bagi Trudeau. Hasil jajak pendapat menunjukkan kelompok liberal yang dipimpin Trudeau unggul tipis dari pihak oposisi konservatif.

Komisaris Etika Independen, Mario Dion, mengatakan dia sedang menyelidiki dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat terkait kasus itu.

"Penyimpangan etika Trudeau dan penanganannya terhadap skandal terbaru ini telah membuat pemerintahannya kacau," kata pemimpin kelompok konservatif, Andrew Scheer.

Pada 2017, Trudeau meminta maaf setelah Komisi Etika mengatakan dia telah melanggar undang-undang konflik kepentingan karena menerima liburan di pulau Bahama milik Aga Khan, seorang pemimpin agama Ismaili.

Credit cnnindonesia.com

Isu Anggaran Ancam Pemerintah Spanyol

Bendera Spanyol

Ketegangan terjadi antara partai pemerintah dengan dengan nasionalis Catalan.

CB, MADRID -- Pemerintah Spanyol harus mengumumkan pemilihan umum cepat jika mereka gagal meloloskan rancangan anggaran yang mereka ajukan dalam pemungutan suara di badan legislatif. Isu anggaran ini sudah membahayakan pemerintah Spanyol sejak pekan lalu ketika partai nasionalis Catalan mengumumkan tidak akan mendukung anggaran tersebut.

Penolakan partai nasionalis Catalan ini diumumkan setelah pemerintah Spanyol menolak menegosiasikan kemerdekaan mereka. Ketegangan antara partai berkuasa Spanish Socialist Party (PSOE) dan nasionalis Catalan berdasarkan persidangan 12 pemimpin Catalan yang ditahan sejak 2017 lalu.

Para pemimpin Catalonia termasuk mantan Wakil Presiden Wilayah Oriol Junqueras dan sembilan mantan menterinya menghadapi tuntutan 25 tahun penjara atas tuduhan pemberontakan. Para pemimpin separatis Catalan berharap dapat mengadakan negosiasi dengan PSOE tentang memutuskan nasib mereka sendiri.

Salah satunya kemungkinan mengadakan referendum. Tapi Menteri Keuangan Spanyol Maria Jesus Montero sudah mengatakan tidak ada negosiasi tentang hal tersebut. "Tidak mau atau mampu untuk bernegosiasi di luar tembok konstitusi," kata Maria Dilansir di Aljazirah Rabu (13/2) .

Konstitusi Spanyol melarang wilayah mana pun untuk memisahkan diri. Seorang pramuniaga di sebuah restoran di dekat Stasiun Atocha di Madrid, Xose do Covelo mengatakan ia mengetahui persidangan para pemimpin Catalan tersebut akan berdampak sesuatu di masa depan.

Covelo sendiri tidak memiliki pendapat pribadi tentang upaya Catalonia memisahkan diri. "Bagi saya ini seperti permainan, kami tidak tahu jika perdana menteri akan tetap bertahan atau harus pergi begitu juga Katalonia," kata Covelo.

Pemerintah Spanyol menilai referendum kemerdekaan yang digelar Catalonia pada tahun 2017 ilegal. Di bulan yang sama wilayah yang bergejolak itu menyatakan memisahkan diri dari Spanyol. Akhirnya otonomi mereka dicabut oleh pemerintah pusat dan pemerintah Spanyol menggelar pemilihan umum pada bulan Desember 2017 dengan harapan dapat meletakkan pemimpin pro-Spanyol di pemerintahan Catalonia.

Partai serikat buruh dari kelompok sayap kanan memenangkan pemilihan umum itu. Tapi kelompok separatis berhasil mempertahankan kekuasan mereka di pemerintahan Catalonia.

PSOE memiliki 84 dari 350 kursi di badan legislatif Spanyol, Congress of Deputies. Jumlah tersebut masih belum cukup menempatkan PSOE menjadi partai mayoritas. Sementara partai kiri-tengah yang berkoalisi dengan partai sayap kiri yang dipimpin Podemos memiliki 67 kursi.

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez dari PSOE berkuasa sejak Juni 2018. Ia menggantikan Mariano Rajoy yang diturunkan dalam mosi tidak percaya. Suara mosi percaya PSOE datang dari partai-partai pro-kemerdekaan di wilayah Basque dan Catalonia seperti Catalan Republic Left dan Catalan European Democratic Party, yang memiliki 17 kursi.

Pada hari Senin (11/2) lalu partai-partai pro-kemerdekaan mengancam tidak akan mendukung anggaran yang diajukan pemerintah. Kecuali jika Sachez memberikan Catalonia untuk menentukan nasib mereka sendiri.

Media-media Spanyol melaporkan jika anggaran ini tidak berhasil diloloskan Sanchez akan mengadakan pemilihan umum pada pertengahan April. Dengan harapan dapat memobilisir pemilih sayap-kanan.

Koalisi partai yang berkuasa telah memperkuat sistem kesejahteraan Spanyol. Sesuatu yang dihancurkan oleh langkah penghematan yang dilakukan People's Party (PP), yang berkuasa dari tahun 2011 sampai 2018

Credit republika.co.id

12 Tokoh Separatis Catalonia Diadili, Siapa Saja Mereka?

Pemimpin separatis Catalonia di ruang sidang.[CNN]

CB, Jakarta - Setahun lalu parlemen regional Catalonia memilih untuk mendeklarasikan kemerdekaan dari Spanyol menyusul referendum yang memerdekan diri dari Spanyol.
Sejak itu, politisi dan aktivis Catalan pro kemerdekaan telah ditahan dalam penahanan pra persidangan atas tuduhan pemberontakan, ketidaktaatan, dan penggelapan dana publik karena dugaan peran mereka dalam referendum dan deklarasi kemerdekaan berikutnya dari Spanyol.

Yang lainnya, seperti mantan Presiden Catalan Carles Puigdemont, telah melarikan diri dari Spanyol untuk menghindari tuduhan dan melobi kemerdekaan Catalonia di Uni Eropa.

Presiden Catalonia, Carles Puigdemont. REUTERS
Dua belas terdakwa diadili di hadapan Mahkamah Agung Spanyol pada hari Selasa di Madrid atas dugaan peran mereka dalam acara yang mengarah pada deklarasi Oktober 2017.
Para terdakwa menghadapi total gabungan sekitar 200 tahun penjara jika mereka diberikan hukuman maksimal.
Sebagian besar politisi yang diadili dari dua partai politik: Partai Kiri Republik Catalan (ERC) dan Partai Demokrat Katalan Eropa (PDeCAT).
Para pemimpin Majelis Nasional Catalan (ANC) dan Omnium Cultural (OC), dua organisasi masyarakat sipil pro kemerdekaan, juga akan diadili, dan berikut tokoh yang diadili, seperti dikutip dari Aljazeera, 13 Februari 2019.

Oriol Junqueras

Oriol Junqueras, mantan wakil presiden, adalah anggota berpangkat tertinggi dari pemerintahan Catalan sebelumnya yang diadili di hadapan Mahkamah Agung Spanyol. Dia menghadapi tuduhan pemberontakan dan penggelapan dan dituduh mendorong referendum meskipun memahami "risiko besar" kekerasan yang terkait dengan itu.
Junqueras, mantan guru sejarah, wali kota, dan anggota Parlemen Eropa, masih memimpin ERC dari penjara, memberinya pengaruh politik yang cukup besar dalam politik nasional Spanyol.
Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 25 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 12 tahun.

Joaquim Forn

Joaquim Forn, mantan menteri dalam negeri Catalan yang mengawasi pelaksanaan perintah jaksa agung di Catalonia, juga didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan.
Dakwaannya juga menyatakan bahwa dia memahami risiko kekerasan yang terkait dengan referendum tetapi memilih untuk maju terus.
Forn memiliki sejarah politik yang panjang di Barcelona, menjabat sebagai anggota dewan kota sejak 1999 dan wakil wali kota pertama dari 2011 hingga 2015.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.

Jordi Sanchez dan Jordi Cuixart

Jordis bersaudara adalah pemimpin masyarakat sipil pro kemerdekaan. Sanchez dari ANC dan Cuixart dari OC. Keduanya membantu mengorganisir protes pro kemerdekaan besar pada hari-hari sebelum referendum 1 Oktober 2017, dan didakwa dengan hasutan dan pemberontakan.
Mereka pada awalnya dituduh dihasut oleh jaksa agung pada bulan September, dan hukuman penjara mereka diperintahkan pada 16 Oktober 2017 oleh hakim Spanyol Carmen Lamela.
Mereka menghadapi tuduhan mendorong kekerasan terhadap polisi nasional Spanyol selama protes, tetapi banyak media melaporkan video dari dua pria yang naik di atas mobil untuk meminta demonstran tetap damai.
Kelompok-kelompok HAM, termasuk Amnesty International, telah meminta pembebasan mereka.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 17 tahun untuk keduanya, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut delapan tahun.

Carme Forcadell

Carme Forcadell, mantan presiden parlemen Catalan, didakwa dengan pemberontakan dan dituduh memberikan suara untuk kemerdekaan sebelum deklarasi kemerdekaan.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 17 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 10 tahun.

Raul Romeva

Raul Romeva, seorang politisi Katalan, mantan MEP, ekonom dan analis, adalah kepala urusan luar negeri di bawah Puigdemont.
Hakim Mahkamah Agung Pablo Llarena menuduh Romeva mencoba menciptakan "struktur negara [Catalan]" yang independen dari Spanyol dan berusaha mempromosikan penerimaan negara Catalan dalam perannya dalam Komite Parlemen Eropa untuk Urusan Luar Negeri.
Romeva mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa penjara "melihat persidangan sebagai kesempatan untuk menyampaikan pendapat publik dan masyarakat di Catalonia, Spanyol dan jelas di tingkat internasional."
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun untuk Romeva, sementara Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.

Dolors Bassa

Dolors Bassa adalah seorang pendidik dan anggota serikat pekerja yang memulai karir politiknya pada 2007. Dia terpilih sebagai anggota parlemen Catalonia pada 2015 dan menjabat sebagai penasihat tenaga kerja, urusan sosial dan keluarga di bawah Puigdemont.
Bassa didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan karena menggunakan pelayanannya untuk menanggung sebagian biaya yang berkaitan dengan referendum kemerdekaan.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut Bassa selama 11 tahun.

Carles Mundo

Carles Mundo, seorang pengacara, mantan penasihat hukum di bawah Puigdemont dan anggota ERC, dipenjara bersama dengan Junqueras pada November 2017 setelah deklarasi kemerdekaan. Dia didakwa dengan penggelapan dan membelot.
Dia dibebaskan dengan jaminan pada bulan Desember 2017 setelah memenangkan pemilihan kembali dalam pemungutan suara regional yang disebut oleh pemerintah Spanyol. Mundo membuat pengumuman mengejutkan bahwa ia akan meninggalkan politik pada Januari 2018, tak lama setelah ia dibebaskan.
Baik Kantor Jaksa Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol meminta 7 tahun untuk Mundo.

Jordi Turull

Jordi Turull, seorang pengacara dan anggota PDeCAT yang karier politiknya dimulai pada 1987, telah menjadi wakil di parlemen Catalan sejak 2004 ketika ia terpilih sebagai penasihat dan juru bicara kepresidenan oleh Puigdemont pada 2017.
Dia didakwa dengan pemberontakan dan penggelapan.
Llarena menuduh Turull mendorong mobilisasi mendukung referendum dan merancang dan mengelola iklan referendum.
Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut hukuman 11 tahun.

Josep Rull

Rull, seorang anggota PDeCAT dan anggota parlemen selama 20 tahun, adalah penasihat untuk wilayah dan keberlanjutan di bawah Puigdemont. Dia dituduh melakukan pemberontakan dan penggelapan.
Rull dituduh memainkan peran "signifikan" dalam gerakan kemerdekaan sejak 2015, serta menghentikan polisi nasional Spanyol dari melakukan upaya untuk menghentikan referendum kemerdekaan.
Dia telah berada dalam penahanan pra persidangan sejak Maret 2018. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol meminta hukuman penjara 16 tahun, sedangkan Jaksa Agung Spanyol menuntut 11 tahun.

Orang-orang melambaikan bendera estelada di Barcelona, Spanyol, 27 Oktober 2017. Parlemen daerah Catalonia mengeluarkan sebuah mosi untuk mendirikan sebuah Republik Catalan yang independen. AP

Meritxell Borras

Meritxell Borras adalah tokoh terkemuka dalam politik Catalan. Dia telah aktif dalam politik lokal sejak 1995 dan merupakan putri Jacint Borras, salah satu pendiri Konvergensi Demokratik Catalonia (CDC) yang pro kemerdekaan yang sekarang sudah tidak berfungsi.
CDC tengah adalah partai separatis terkemuka sampai para anggotanya memilih untuk membubarkan dan mereformasi pada tahun 2016, sebagian karena banyak skandal korupsi. Banyak mantan anggotanya bergabung dengan PDeCAT
Borras, yang adalah penasihat hubungan pemerintah dan kelembagaan di bawah Puigdemont, telah didakwa dengan ketidaktaatan dan penggelapan. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol telah meminta hukuman tujuh tahun.

Santi Vila

Santi Vila adalah anggota lama CDC dan kemudian PDeCAT. Dia adalah penasihat bisnis dan budaya pada saat referendum kemerdekaan dan telah dituduh melakukan penggelapan dan ketidaktaatan sehubungan dengan dugaan keterlibatannya.
Vila membayar uang jaminan 50.000 euro (Rp 795 juta) pada November 2017 dan mengundurkan diri dari PDeCAT pada Juni 2018. Kantor Kejaksaan Agung Spanyol dan Pengacara Umum Spanyol telah meminta hukuman tujuh tahun atas keterlibatannya dalam pro kemederdekaan Catalonia.

Credit tempo.co

Rusia Ingin Jaringan Internetnya Terpisah dari World Wide Web

CB, Jakarta - Rusia bersiap memisahkan diri dari platform internet World Wide Web setelah Majelis Rendah Parlemen meloloskan rancangan undang-undang yang menjamin keamanan internet Rusia.
Dikutip dari Russia Today, 13 Februari 2019, RUU ini akan menggantikan WWW dengan Runet, segmen internet Rusia yang dapat beroperasi secara independen dari seluruh dunia jika terjadi kerusakan global atau pemutusan internet yang disengaja.

Langkah-langkah untuk memastikan stabilitas internet termasuk penciptaan sistem DNS nasional yang menyimpan semua nama domain dan nomor IP yang sesuai.

Undang-undang itu, yang oleh beberapa media Rusia disamakan dengan "tirai besi" online meloloskan tiga bacaan pertamanya di majelis rendah dengan 450 kursi parlemen, menurut laporan Reuters.
RUU tersebut berupaya untuk merutekan lalu lintas web Rusia dan data melalui titik-titik yang dikendalikan oleh otoritas negara dan mengusulkan pembangunan DNS nasional untuk memungkinkan Internet untuk terus berfungsi bahkan jika negara itu terputus dari infrastruktur asing.

Ilustrasi wanita sedang browsing internet. Pixabay.com
Kelompok hak asasi manusia Agora mengatakan awal bulan ini bahwa undang-undang tersebut adalah salah satu dari beberapa rancangan undang-undang baru yang disusun pada bulan Desember yang berisiko mengancam kebebasan internet.
Uni Rusia Industrialis dan Pengusaha mengatakan RUU itu lebih berisiko terhadap berfungsinya segmen Internet Rusia daripada dugaan ancaman dari negara-negara asing yang ingin ditentang oleh RUU tersebut.
RUU itu juga mengusulkan pemasangan peralatan jaringan yang akan dapat mengidentifikasi sumber lalu lintas web dan juga memblokir konten yang dilarang.
Undang-undang, yang masih bisa diamandemen, tetapi diyakini akan lolos, merupakan bagian dari upaya para pejabat untuk meningkatkan "kedaulatan" Rusia atas sektor Internetnya.

Rusia melihat kembali pada tahun 2012, Presiden AS saat itu Barack Obama menandatangani perintah eksekutif yang memungkinkan dia untuk mengendalikan semua komunikasi di wilayah Amerika, termasuk yang penting untuk operasi normal internet.

Badan Keamanan Nasional AS pernah memadamkan internet selama tiga hari di Suriah pada November 2012, kata pengungkap fakta Edward Snowden kepada majalah Wired. Peretas NSA secara tidak sengaja 'memblokir' salah satu router inti saat mencoba memasang spyware di atasnya.
Undang-undang baru ini dirancang sebagai tanggapan terhadap strategi siber AS yang menuduh Rusia, bersama dengan Cina, Iran dan Korea Utara, menggunakan alat siber untuk merusak ekonomi dan demokrasi. Ini juga mengancam konsekuensi mengerikan bagi siapa pun yang melakukan aktivitas siber terhadap AS.
Sistem otonom akan memastikan bahwa Rusia tidak menghadapi penghentian total internet jika hubungan dengan Barat benar-benar runtuh dan AS melangkah lebih jauh dengan memotong alamat IP Rusia dari World Wide Web.

Credit tempo.co

Lakukan Kudeta, Maduro Akan Seret Guaido ke Pengadilan

CARACAS - Para pemimpin kelompok oposisi Venezuela telah bertindak melawan kepentingan rakyat dan menyebabkan kerusakan pada negara. Demikian dikatakan Presiden Venezuela Nicolas Maduro kepada stasiun televisi Lebanon, al Mayadeen.

"Juan Guaido dan para pendukungnya cepat atau lambat akan dibawa ke pengadilan dan akan memikul tanggung jawab atas upaya untuk merebut kekuasaan," kata Maduro seperti dilansir dari TASS, Kamis (14/2/2019).

Dia menambahkan bahwa krisis di Venezuela diorganisir oleh Amerika Serikat.

"Mereka (pemimpin oposisi) adalah boneka yang melayani pemerintahan ekstremis Donald Trump yang ingin menjajah Venezuela," kata presiden berusia 56 tahun itu.

"Apa yang disebut intervensi kemanusiaan yang dibicarakan AS bertujuan menaklukkan negara kita dan merebut sumber daya alamnya," imbuhnya.

Pada 23 Januari lalu Ketua Majelis Nasional Venezuela, sebutan untuk parlemen negara itu, Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai penjabat presiden. Presiden Venezuela Nicolas Maduro menggambarkannya sebagai upaya kudeta dan mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat.

Guaido kemudian diakui sebagai presiden sementara oleh negara-negara Grup Lima (kecuali Meksiko), serta oleh Albania, Georgia, Amerika Serikat, dan Organisasi Negara-negara Amerika. Beberapa negara Uni Eropa (UE) maju dengan dukungan untuk parlemen Venezuela dan menyatakan harapan untuk pemilihan baru guna menyelesaikan krisis.

Maduro sendiri didukung oleh Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, El Salvador, dan Turki. Sementara Belarus dan China menyerukan untuk menyelesaikan semua masalah dengan cara damai dan menentang campur tangan dari luar.

Sedangkan Sekretaris Jenderal PBB menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis di negara yang kaya akan minyak itu.

Credit sindonews.com

Oposisi Coba Ambil Alih Sumber Pendapatan Terbesar Venezuela

Ilustrasi. (Reuters/Jonathan Bachman/File Photo)

Jakarta, CB -- Oposisi Venezuela berupaya mengambil alih sumber pendapatan terbesar negara dengan menunjuk dewan direksi baru Citgo, anak perusahaan minyak yang berbasis di Amerika Serikat, PDVSA.

"Direksi yang baru akan berisi warga Venezuela yang berkualifikasi, yang bebas korupsi, dan tak memiliki afiliasi partisan," ujar pemimpin oposisi yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, Rabu (13/2).

Guaido kemudian menjelaskan bahwa ia sudah menunjuk enam orang untuk mengisi posisi puncak direksi Citgo. Namun, ia tak mengelaborasi lebih lanjut mengenai nasib anggota direksi sebelumnya.

"Dengan keputusan ini, kami hanya ingin melindungi aset kita. Kami menghindari kehancuran dan kerugian bisnis," tutur Guaido sebagaimana dikutip AFP.

Ekspor minyak menyumbang 96 persen pendapatan Venezuela dengan pelanggan terbesar AS, yang membeli setengah juta barel setiap harinya.

Sebelumnya, AS menjatuhkan sanksi menyeluruh atas PDVSA sebagai cara untuk membendung aliran dana bagi Presiden Nicolas Maduro yang didesak rakyat untuk mundur sejak Januari lalu.

Selain untuk menekan Maduro, AS menjatuhkan sanksi ini sebagai bentuk dukungan mereka bagi Guaido yang mendeklarasikan diri sebagai presiden interim pada 21 Januari lalu, saat demonstrasi anti-Maduro besar-besaran meluas di Venezuela.

Rakyat mengaku muak dengan Maduro karena korup dan tak berhasil membawa Venezuela keluar dari keterpurukan.

Di bawah kepemimpinan Maduro, warga Venezuela harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebutuhan dasar di tengah hiperinflasi yang membuat gaji dan tabungan mereka tak berharga.

Credit cnnindonesia.com

Bantuan AS Diblokade, Trump Sebut Maduro Buat Kesalahan Buruk

Presiden Donald Trump menyebut Presiden Nicolas Maduro membuat kesalahan buruk dengan memblokade bantuan Amerika Serikat ke Venezuela. (Reuters/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump menyebut Presiden Nicolas Maduro membuat kesalahan buruk dengan memblokade bantuan Amerika Serikat ke Venezuela.

"Saya pikir dia membuat kesalahan yang buruk dengan tak mengizinkan (bantuan). Kami mencoba memberikan makanan ke orang yang kelaparan. Ada orang kelaparan di Venezuela," ujar Trump, Rabu (13/2).

Sebagaimana dilansir AFP, hingga kini bantuan yang dikirim AS melalui Kolombia masih menumpuk terbengkalai karena Maduro menutup perbatasan.

Maduro menolak bantuan kemanusiaan dari AS. Menurutnya, bantuan itu hanya "pertunjukan politik" dan merupakan dalih untuk menginvasi.

Namun, rakyat Venezuela sendiri kini sedang menderita. Di bawah kepemimpinan Maduro, warga Venezuela harus berjuang mati-matian untuk mendapatkan kebutuhan dasar di tengah hiperinflasi yang membuat gaji dan tabungan mereka tak berharga.

Pemimpin oposisi mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela, Juan Guaido, memperkirakan ada ratusan ribu warga yang kini kelaparan.

"Ada hampir 300 ribu warga Venezuela akan meninggal jika bantuan tidak masuk. Ada sekitar dua juta orang dalam risiko kesehatan," tuturnya.

Ia pun berjanji akan membawa masuk bantuan internasional ke Venezuela paling lambat pada 23 Februari.

Sebelumnya, Guaido juga sudah mengumumkan pusat penampungan bantuan baru setelah Maduro memblokade perbatasan negaranya.

Duta Besar Guaido untuk Brasil, Maria Teresa Belandria, mengatakan bahwa pusat bantuan itu akan dibangun di Roraima, di dekat perbatasan tenggara Venezuela.

Namun, Menteri Pertahanan Venezuela, Vladimir Padrino, mengumumkan bahwa angkatan bersenjata akan dikerahkan "untuk menunjukkan kehadiran di sepanjang perbatasan."

Guaido sendiri sudah memperingatkan militer, yang masih setia kepada Maduro, agar tidak memblokade bantuan kemanusiaan.

Ia menyebut pemblokiran akses bantuan kemanusiaan ini "hampir seperti genosida" dan militer kemungkinan bertanggung jawab atas kematian 40 demonstran dalam unjuk rasa anti-Maduro sejak 21 Januari lalu.

Credit cnnindonesia.com

Chili: Maduro akan Lengser Dalam Beberapa Hari ke Depan

SANTIAGO - Presiden Chili, Sebastian Pinera berspekulasi bahwa mitranya dari Venezuela, Nicolas Maduro, akan digulingkan atau akan mundur dari jabatannya dalam waktu beberapa hari ke depan.

"Dalam beberapa hari, kediktatoran Maduro akan lenyap. Rakyat Venezuela telah membuka pintu menuju kebebasan dan demokrasi, dengan keberanian dan kebahagiaan," kata Pinera dalam sebuah pernyataan di akun Twitternya.

"Sekarang mereka harus bergerak maju menuju negara yang bebas dan makmur yang hidup dalam damai. Semua negara demokrasi di seluruh dunia berbagi kebahagiaan ini," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (14/2).

Sebelum Pinera, pada awal Februari, Presiden Kolombia, Ivan Duque menyuarakan keyakinan bahwa Maduro, yang telah lama berselisih dengannya, akan segera dicopot dari jabatannya.

Sementara itu, Perwakilan Khusus Amerika Serikat (AS) untuk Venezuela, Elliott Abrams menyarankan bahwa Maduro harus meninggalkan negara itu, dan teman-temannya seperti Kuba atau Rusia akan dengan senang hati menerima dia.

Credit sindonews.com

Siap Fasilitator Dialog Venezuela, Rusia Ingatkan AS Tidak Ikut Campur

MOSKOW - Rusia mengatakan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dimulainya dialog antara pemerintah Venezuela dan oposisi. Rusia pun memperingatkan Amerika Serikat (AS) agar tidak campur tangan dalam urusan internal Caracas.

"Kami telah mempertahankan kontak yang sangat penting dengan pemerintah negara ini dan siap untuk menyediakan layanan yang baik untuk memfasilitasi proses menemukan jalan keluar dari situasi ini," ujar Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov, seperti disitir Reuters dari kantor berita TASS, Rabu (13/2/2019).

Dia juga mengatakan Rusia telah membuat beberapa proposal ke Venezuela untuk menyelesaikan krisisnya tetapi tidak memberikan rincian.

Pada hari Selasa, para pendukung oposisi kembali ke jalan-jalan nasional untuk menjaga tekanan kepada Maduro dan menuntut agar ia mengizinkan bantuan kemanusiaan ke Venezuela, di mana kekurangan makanan dan obat-obatan banyak terjadi.

Sementara itu Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dalam panggilan telepon pada Selasa malam bahwa Washington tidak melakukan intervensi, termasuk militer, dalam urusan internal Venezuela.

Lavrov juga mengatakan Rusia siap untuk konsultasi mengenai situasi di Venezuela sesuai dengan piagam PBB.

Di PBB, AS mendorong Dewan Keamanan untuk secara resmi menyerukan pemilihan presiden yang bebas, adil dan kredibel di Venezuela dengan pengamat internasional, kata para diplomat pada hari Sabtu, sebuah langkah yang mendorong Rusia untuk mengusulkan rancangan resolusi saingan.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menggambarkan rancangan resolusi AS "sama sekali tidak seimbang." Ketika ditanya apakah ia akan menempatkan rancangan resolusi Rusia untuk pemungutan suara, ia berkata: "Kami baru saja membahasnya."

Juga tidak jelas apakah atau kapan rancangan resolusi Dewan Keamanan PBB dapat diberikan suara. Resolusi dewan membutuhkan sembilan suara dan tidak ada veto oleh Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia atau China untuk disahkan.

Credit sindonews.com