Justin Trudeau Pecat Duta Besar Kanada Untuk Cina

Justin Trudeau

CB, OTTAWA -- Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau melakukan langkah yang tak terduga. Ia memecat duta besar Kanada untuk Cina karena telah membuat pernyataan tentang kasus ekstradiksi Chief Financial Officer Huawei Meng Wanzhou.

Duta besar Kanada untuk Cina John McCallum telah mempermalukan pemerintahan Trudeau. McCallum mengatakan Meng memiliki argumen yang kuat untuk melawan agar tidak diekstradiksi ke Amerika Serikat. 

Para anggota legislatif oposisi dan mantan duta besar menuduh McCallum melakukan intervensi politik yang mana telah merusak hubungan antara Kanada dan Cina. Meng yang juga putri pendiri Huawei masih menjadi tahanan rumah di Vancouver. 

Cina membalas penahanan Meng dengan menangkap dua warga negara Kanada yang dituduh telah mengancam keamanan negara mereka. Pengadilan Cina juga menjatuhi hukuman mati kepada seorang warga negara Kanada dengan tuduhan penyelundupan narkoba. 

"Semalam saya meminta dan menerima surat pengunduran diri John McCallum sebagai duta besar Kanada untuk Cina," kata Trudeau dalam pernyataannya, Ahad (27/10. 

Para pakar dan mantan diplomat mengatakan ini pertama kalinya pemerintah Kanada secara resmi memecat duta besar mereka. Baru-baru ini Trudeau mengatakan ia belum memiliki rencana untuk mencari pengganti McCallum. 

McCallum langsung meminta maaf di hari yang sama ia melontarkan pernyataan tentang kasus ekstradiksi Meng. Surat kabar Kanada Toronto Star pada Jumat (25/1) lalu melaporkan McCallum sempat mengatakan jika Amerika mencabut permintaan ekstradiksi maka hal itu 'sangat baik untuk Kanada'. 

McCallum seorang mantan menteri kabinet dari Partai Liberal yang tidak pernah mengeyam pelatihan sebagai diplomat. Mantan diplomat Kanada profesor dari Brock University Charles Burton mengatakan pernyataan McCallum tentang Meng membuktikan taktik keras yang dilakukan Beijing cukup berhasil. 

"Ia membuat perdana menteri tidak dapat lagi mempertahankannya (diposisinya) untuk waktu yang lama dan dia harus pergi," kata Burton, yang juga pernah menjabat di dua posisi di Cina. 

Burton juga mengatakan Trudeau harus mencari pengganti McCallum untuk segera menyelesaikan perselisihan dengan Cina. Juru bicara Trudeau maupun Menteri Luar Negeri Kanada Chrystia Freeland menolak memberikan komentar.

Ketika persoalan komentar McCallum ini mencuat melalui media sosial Twitter ketua partai oposisi yakni Partai Konservatif Andrew Scheer mengatakan Trudeau harus segera memecat McCallum. Ia mengatakan hal ini terjadi karena kelemahan dan keragu-raguan Trudeau dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan jajak pendapat baru-baru ini sampai saat ini Partai Liberal masih sedikit lebih unggul dibandingkan Partai Konservatif. Kanada akan menggelar pemilihan federal pada bulan Oktober mendatang. 

 

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/01/27/plyrxc370-justin-trudeau-pecat-duta-besar-kanada-untuk-cina

Taliban dan Amerika Finalisasi Draf Perjanjian Damai, Apa Isinya?

Pemimpin Taliban Afganistan di kantor pusatnya di Doha Qatar. [EXPRESS TRIBUNE]

CB, Kabul – Tim juru runding Taliban dan Amerika Serikat bertemu kembali di Doha, Qatar, pada Sabtu, 26 Januari 2019. Kedua pihak memfinalisasi poin yang akan dimasukkan dalam draf perjanjian damai untuk mengakhiri perang Afganistan, yang telah berlangsung 17 tahun.

Sumber di Taliban mengatakan kedua pihak melakukan konsesi dengan kesepakatan pasukan asing akan ditarik dari negara itu dalam 18 bulan sejak penandatanganan perjanjian damai yang akan dilakukan kemudian.

Utusan khusus perdamaian Amerik Serikat, Zalmay Khalilzad, dalam perjalanan ke Kabul untuk menginformasikan hasil perundingan enam hari itu.

 

“Sumber di Taliban mengatakan kelompok Islam garis keras ini menawarkan jaminan Afganistan tidak akan digunakan lagi oleh kelompok Al Qaeda dan militan negara Islam untuk menyerang AS dan sekutunya,” begitu dilansir Reuters pada Sabtu, 26 Januari 2019. Ini merupakan salah satu poin yang diminta juru runding AS.

Zalmay Khalilzad, utusan khusus perdamaian AS untuk Afganistan. Reuters

Petinggi Taliban juga mengatakan mereka akan memfinalisasi urutan waktu hingga terciptanya gencatan senjata di Afganistan. Setelah ini terjadi, perwakilan Taliban baru akan berbicara dengan perwakilan pemerintahan Afganistan.

Taliban mengatakan poin lain yang juga dibicarakan adalah pertukaran tawanan perang, pencabutan larangan perjalanan terhadap sejumlah petinggi Taliban oleh AS, dan prospek terbentuknya pemerintahan Afganistan interim setelah gencatan senjata terjadi.

Seperti dilansir media Tribune asal Pakistan, perundingan damai ini berlangsung di Doha, Qatar sejak awal pekan ini. Pada Senin lalu, Taliban melancarkan serangan mematikan terhadap markas militer Afganistan yang menjadi pusat pelatihan mata-mata militer. Sekitar 126 orang tewas termasuk delapan orang anggota pasukan komando, seperti dilansir Reuters. Namun jumlah korban versi resmi jauh lebih sedikit yaitu sekitar 36 orang tewas dan 58 orang terluka.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1169191/taliban-dan-amerika-finalisasi-draf-perjanjian-damai-apa-isinya

Rusia Tuding AS Sedang Mencoba Kudeta di Venezuela

Pertemuan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) di New York. Foto/REUTERS

NEW YORK - Pemerintah Rusia menuduh Amerika Serikat (AS) sedang mencoba untuk memulai kudeta di Venezuela. Tuduhan ini disampaikan diplomat Moskow dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Sabtu, 26 Januari 2019.

Pertemuan DK PBB itu atas permintaan Amerika Serikat untuk membahas situasi di Venezuela. Pertemuan diminta digelar setelah pemimpin oposisi Juan Guaidomenyatakan dirinya sebagai presiden interim negara kaya minyak tersebut dan diakui AS dan banyak sekutunya.

Negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini sebenarnya sudah menggelar pemilu tahun lalu dan dimenangkan calon presiden petahana Nicolas Maduro dari partai berhaluan sosialis. Kubu oposisi mengklaim memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan. 

Maduro sendiri sudah diambil sumpah untuk menjadi presiden selama enam tahun ke depan. Namun, AS dan negara-negara sekutunya tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah negara tersebut.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan pertemuan DK PBB hari Sabtu bertujuan untuk lebih mendestabilisasi situasi di Venezuela. Menurutnya, forum itu hanyalah elemen lain dari strategi perubahan rezim oleh AS di Venezuela.

"Pertemuan hari ini diserukan oleh delegasi AS dengan satu tujuan saja; untuk membantu melanjutkan distabilisasi di Venezuela, memaksa negara ini untuk mengadopsi resep dan metode mereka untuk menyelesaikan masalah yang harus dihadapi (Venezuela) baru-baru ini," katanya.

Diplomat Kremlin ini meminta negara-negara kekuatan dunia untuk menahan diri dengan tidak menggunakan ancaman, ultimatum dan tindakan ekonomi yang diskriminatif terhadap Venezuela. Sebaliknya, semua negara diminta untuk menghormati konstitusi negara itu.

"Amerika Serikat sedang mencoba untuk memulai kudeta di Venezuela," kata Nebenzia. Menurutnya, tindakan Amerika Serikat tidak tahu malu dan merupakan pelanggaran terhadap semua norma hukum internasional.

Dia menambahkan bahwa Guaido tidak menikmati dukungan hampir 70 persen rakyat Venezuela, dan beda dengan Maduro yang memperoleh dukungan mayoritas dari rakyatnya.

"Amerika Serikat melukiskan konfrontasi antara rezim Maduro dan rakyat Venezuela. Gambaran ini jauh dari kenyataan. Terlepas dari semua itu, pemimpin Venezuela jelas memiliki dukungan luas di kalangan rakyat. Omong-omong, menurut survei sosiologis Pemimpin Majelis Nasional (Juan Guaido), yang saat ini diposisikan oleh Washington sebagai seorang presiden tidak didukung oleh hampir 70 persen rakyat Venezuela," papar Nebenzia, yang dikutip Sputnik, Minggu (27/1/2019).

Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya secara artifisial memperparah situasi di Venezuela dengan menuntut agar Caracas mengadakan pemilu baru yang demokratis dan transparan. Kementerian itu mengkritik ancaman AS dan negara-negara Eropa bahwa mereka akan mengakui Guaido sebagai kepala negara baru jika pemerintah Venezuela tidak menggelar pemilu yang baru.

"Campur tangan yang sinis dan terbuka dalam urusan dalam negeri berdaulat terus berlanjut. Diperlukan (tindakan) untuk mengakhiri ini," kata kementerian itu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo meminta negara-negara lain untuk mengganggu aliran keuangan ke pemerintah Venezuela.

"Kami berharap bahwa setiap negara akan bergabung dengan kami dalam mengakui presiden interim Juan Guaido. Kami juga berharap bahwa masing-masing negara akan memastikan bahwa mereka memutuskan sistem keuangan mereka dari rezim Maduro dan membiarkan aset milik orang-orang Venezuela untuk pemimpin yang sah dari negara itu," kata Pompeo kepada wartawan di sela-sela pertemuan DK PBB.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373845/42/rusia-tuding-as-sedang-mencoba-kudeta-di-venezuela-1548533214

Eropa Ultimatum Maduro: Gelar Pemilu Baru Venezuela dalam 8 Hari!

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/REUTERS

NEW YORK - Negara-negara Uni Eropa mengultimatum Presiden Nicolas Maduro untuk menggelar pemilu Venezuela yang baru dalam waktu delapan hari ke depan. Jika tidak, mereka akan mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim negara tersebut.

Negara-negara Eropa yang melontarkan ultimatum itu antara lain Jerman, Prancis dan Spanyol."Rakyat Venezuela harus dapat secara bebas dan aman memutuskan tentang masa depannya," tulis seorang juru bicara Kanselir Jerman Angela Merkel di Twitter pada hari Sabtu.

Pemimpin Prancis dan Spanyol juga membuat pengumuman serupa seperti yang dilakukan Jerman.

Guaido adalah Kepala Majelis Nasional atau Parlemen yang menganggap terpilihnya kembali Maduro sebagai presiden dalam pemilu tahun lalu tidak sah. Dia sudah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim hingga pemilu baru digelar.

Amerika Serikat (AS) dan mayoritas negara Amerika Latin telah mengakui Guaido sebagai presiden interim negara kaya minyak itu. Maduro menuduh para musuhnya sedang melakukan kudeta.

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengatakan pihaknya sudah siap mengakui Guaido sebagai presiden yang bertanggung jawab Venezuela jika tidak ada pemilu yang diadakan dalam waktu delapan hari.

"Orang-orang Venezuela harus dapat dengan bebas menentukan masa depan mereka," tulis Macron dan pemimpin Spanyol di Twitter, sama seperti yang disampaikan Jerman, seperti dikutip Reuters, Minggu (27/1/2019).

Macron mengatakan Prancis bekerja dengan mitra-mitra Eropa untuk mendorong proses politik yang akan menyelesaikan krisis kepemimpinan Venezuela.

Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada hari Sabtu mengadakan pertemuan untuk membahas Venezuela. Dalam forum itu, Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo memperingatkan Maduro untuk melindungi kedutaan AS. Peringatan disampaikan beberapa jam sebelum batas waktu pengusiran terhadap semua diplomat Amerika Serikat dari negara itu berakhir.

"Biarkan saya menjadi 100 persen jelas, Presiden Trump dan saya sepenuhnya berharap bahwa para diplomat kami akan terus menerima perlindungan yang diberikan di bawah Konvensi Wina," kata Pompeo dalam sesi khusus DK PBB tentang Venezuela.

"Jangan menguji Amerika Serikat atas tekad kami untuk melindungi rakyat kami," ujar Pompeo.

Pertemuan DK PBB yang diminta Amerika Serikat itu nyaris tak terlaksana, sebab dari pemungutan suara prosedural untuk pertemuan DK PBB AS menerima sembilan suara "ya" untuk mengadakan pertemuan. Sedangkan empat negara memberikan suara "tidak" dan dua negara lainnya abstain.

Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia menentang pertemuan itu, dengan mengatakan bahwa krisis Venezuela tidak mewakili ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional.

Sebaliknya, kata dia, negara yang pernah dipimpin Hugo Chavez itu menghadapi upaya AS untuk percobaan kudeta.

DK PBB dijadwalkan bertemu Sabtu malam waktu New York untuk membahas situasi di Venezuela.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373852/42/eropa-ultimatum-maduro-gelar-pemilu-baru-venezuela-dalam-8-hari-1548539106

Pentagon Belum Terima Perintah Kirim Pasukan ke Venezuela

Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Pentagon mengatakan pihaknya tidak menerima perintah untuk memindahkan pesawat atau kapal apa pun ke Venezuela. Krisis ekonomi akut yang melanda negara itu mendorong aksi demonstrasi yang menyebabkan pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara.

"Banyak orang mulai berpikir bahwa kami siap untuk menyerang Venezuela," kata seorang pejabat Pentagon kepada Anadolu 

"Tidak ada otorisasi atau perintah untuk pergerakan pesawat atau semacamnya," sambungnya.

"Kami mendukung mitra kami di kawasan itu dan mendukung rakyat Venezuela," pejabat itu menambahkan seperti dikutip dari kantor berita Turki itu, Sabtu (26/1/2019).

Namun, ketika ditanya apakah militer Amerika Serikat (AS) bersedia melindungi diplomat di Venezuela, pejabat itu mencatat bahwa Komando Selatan Amerika Serikat (SOUTHCOM), yang bertanggung jawab atas operasi keamanan di Amerika Tengah dan Selatan, akan siap dalam keadaan seperti itu.

"Kami selalu diposisikan untuk mendukung mitra dan sekutu kami di wilayah ini. Jadi ya, kami - jika terjadi sesuatu - kami siap mendukung orang-orang kami," tegas pejabat itu.

Pada hari Kamis, Juan Guaido, presiden Majelis Nasional Venezuela, menyatakan pemimpin negara itu Nicolas Maduro tidak sah dan mengumumkan bahwa ia akan menjadi pemimpin dengan mengajukan klausul dalam Konstitusi Venezuela.

Pengumuman itu diikuti oleh pernyataan dari Presiden AS Donald Trump yang mengakui Guaido sebagai presiden baru.

Kedua negara terlibat dalam perang retorika berapi-api, dengan Maduro mengecam keputusan Trump dan mengatakan negaranya memutuskan hubungan diplomatik dengan AS, memberikan diplomat Amerika waktu selama tiga hari untuk meninggalkan negara itu.

AS segera menanggapi dengan menolak permintaan Maduro tetapi kemudian memanggil kembali semua personel yang tidak penting dari Venezuela.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373767/42/pentagon-belum-terima-perintah-kirim-pasukan-ke-venezuela-1548494486

AS Dorong DK PBB Dukung Tokoh Oposisi Venezuela

AS akan memdorong DK PBB untuk mengakui tokoh oposisi Juan Guaido sebagai Presiden Venezuela. Foto/Istimewa

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) mendorong Dewan Keamanan (DK) PBB mengeluarkan pernyataan yang mendukung penuh Majelis Nasional Venezuela sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis. Namun langkah itu diperkirakan akan digagalkan oleh Rusia.

DK PBB akan bertemu pada akhir pekan ini atas permintaan AS setelah Washington dan sejumlah negara di kawasan itu mengakui pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai kepala negara dan mendesak Presiden Nicolas Maduro untuk mundur.

Selama pertemuan DK PBB nanti, Pompeo akan mendesak anggota dewan dan negara-negara lain untuk mengakui Guaido, Departemen Luar Negeri AS mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza, bersama dengan beberapa menteri lainnya, akan berpidato di hadapan badan yang beranggotakan 15 negara itu. Menjelang pertemuan itu, AS mengedarkan konsep pernyataan DK PBB.

"Ketika kondisi di Republik Venezuela terus memburuk, Dewan Keamanan menyatakan dukungan penuhnya kepada Majelis Nasional sebagai satu-satunya lembaga Venezuela yang terpilih secara demokratis," bunyi rancangan itu seperti dikutip dari Reuters, Sabtu (26/1/2019).

Jika dewan mendukung pernyataan itu, badan itu secara efektif mengakui Guaido - yang merupakan ketua Majelis Nasional - sebagai kepala negara Venezuela. Guaido sendiri telah menyatakan dirinya sebagai presiden sementara negara itu pada hari Rabu lalu.

Rancangan pernyataan itu juga menyerukan dimulainya segera proses politik yang mengarah pada pemilihan umum yang bebas, adil dan kredibel dengan pengamat pemilihan umum internasional dalam waktu sesingkat mungkin.

Namun, Duta Besar AS untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Moskow akan menentang dorongan AS agar DK PBB mendukung Guaido sebagai presiden sementara. Pernyataan dewan harus disetujui melalui konsensus.

"(Pernyataan) itu tidak akan lolos. Bagi kami tidak ada yang berubah," kata Nebenzia sebelum Washington mengedarkan draft pernyataan kepada anggota dewan pada Jumat malam.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373720/42/as-dorong-dk-pbb-dukung-tokoh-oposisi-venezuela-1548478345

Malaysia Batalkan Investasi China Bernilai Rp 281 Triliun

Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad di Konferensi Masa Depan Asia ke-24 di Tokyo, Jepang, Senin (11/6/2018). (AFP/Kazuhiro Nogi) -

CB - Pemerintah Malaysia memutuskan untuk membatalkan proyek jalur kereta api bernilai 20 miliar dolar AS atau sekitar Rp 281 triliun yang diongkosi China.

Pembatalan proyek dilakukan setelah upaya untuk menekan biaya gagal dan hal ini mengakhiri spekulasi dalam beberapa bulan terakhir terkait proyek ini.

Menteri Perekonomian Malaysia Azmin Ali, Sabtu (26/1/2019) mengatakan, keputusan pembatalan proyek ini diambil pemerintah dalam sebuah rapat kabinet pekan ini.

Proyek ini ditangani Perusahaan Konstruksi dan Komunikasi China (CCCC) dan 85 persen pembiayaan ditanggung Bank Ekspor-Impor China.

Saat proyek ini diserahkan kepada CCCC pada 2016 oleh PM Malaysia saat itu Najib Razak, rencana pembangunan Jaringan Kereta Api Pantai Timur (ECRL) ini dianggap sebagai pondasi "inisiatif sabuk dan jalan" yang dirancang Presiden Xi Jinping.

Azmin mengatakan, proyek ini terlalu mahal untuk pemerintah Malaysia, yang memiliki banyak utang akibat skandal dalam pemerintahan Najib Razak.

"Jika proyek ini tak dibatalkan, bunga yang harus kita bayarkan hampir 1 miliar ringgit (Rp 3,4 triliun)," kata Azmin kepada jurnalis di kantornya.

"Kita tak dapat menanggung bunga sebesar itu saat ini, sehingga proyek ini harus dibatalkan tanpa mengganggu hubungan Malaysia dengan China," tambah Azmin.

Dia melanjutkan, meski proyek ini dibatalkan Malaysia masih membuka lebar pintu investasi dari negeri itu.

Masalah ini sudah lama menjadi sorotan sejumlah media, yang mengutip sejumlah sumber anonim, mengabarkan, proyek kontroversial itu akan dibatalkan.

Pemerintah Malaysia termasuk PM Mahathir Muhammad dan Menteri Keuangan Lim Guan Eng dikabarkan menolak melanjutkan pembangunan proyek ini.

Setelah memenangkan pemilihan umum pada Mei tahun lalu, Mahathir mengatakan ECRL adalah salah satu dari proyek besar infrastruktur dari China yang akan dibatalkan.

Mahathir beralasan, ongkos proyek ini amat mahal dan belum terlalu dibutuhkan Malaysia.

Saatat negosiasi dengan China dilakukan, PM Mahathir mengatakan, proyek ECRL bisa dilanjutkan dengan skala yang lebih kecil.

Namun, upaya mengurangi biaya itu gagal dan hal tersebut dipastikan Menteri Perekonomian Azmin Ali.

Sementara itu, mantan PM Najib Razak, yang memberikan proyek ini tanpa tender, berulang kali mengatakan pemerintahan Mahathir membuat kesalahan dengan membatalkan kesepakatan ini.

Credit TRIBUN-MEDAN.com

http://medan.tribunnews.com/amp/2019/01/26/resmi-malaysia-batalkan-investasi-china-bernilai-rp-281-triliun-gak-kuat-menanggung-bunga-kredit

Indonesia Ukir Sejarah Baru

Peta Indonesia

Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS)

CB, JAKARTA -- Indonesia mengukir sejarah baru dalam kancah maritim internasional. Indonesia menjadi negara kepulauan (archipelagic state) pertama di dunia yang memiliki bagan pemisahan alur laut atau Traffic Separation Scheme (TSS).

Hal itu disampaikan dalam keterangan tertulis dari Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, yang diterima di Jakarta, Sabtu (26/1).

Sejarah baru tersebut ditandai dengan keputusan Sidang Plenary International Maritime Organization (IMO) Sub Committee Navigation Communication and Search and Rescue (NCSR) ke-6 pada Jumat (25/1). Dalam sidang tersebut IMO menyetujui dan mengesahkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, yang diajukan oleh Indonesia untuk selanjutnya akan diadopsi dalam Sidang IMO Maritime Safety Committee (MSC) ke-101 pada Juni 2019 mendatang.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R Agus H Purnomo mengatakan bahwa sebelumnya Indonesia bersama Malaysia dan Singapura telah memiliki TSS di Selat Malaka. Namun TSS di Selat Malaka tersebut berbeda pengaturannya mengingat dimiliki oleh tiga negara. 

Sedangkan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok hanya Indonesia yang memiliki wewenang untuk pengaturannya. Hal itu menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan pertama di dunia yang memiliki TSS melalui pengesahan oleh IMO dan berada di dalam Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I dan ALKI II.

Adapun Indonesia bersama Fiji, Papua Nugini, Bahama, dan Filipina merupakan lima negara berdaulat yang tertuang dalam Konvensi Hukum Laut Internasional, UNCLOS 1982, sebagai negara yang memenuhi syarat sebagai negara kepulauan.

Terkait dengan ALKI, Dirjen Agus mengatakan bahwa ALKI merupakan alur laut di wilayah perairan Indonesia yang bebas dilayari oleh kapal-kapal internasional (freedom to passage), sebagaimana yang tertuang dalam UNCLOS 1982. 

"Sehingga dengan dipercayainya Indonesia oleh IMO untuk mengatur TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok, yang juga merupakan ALKI tersebut, menunjukan peran aktif Indonesia dalam bidang keselamatan dan keamanan pelayaran internasional serta memperkuat jati diri Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia," ujar Dirjen Agus.

Dia juga mengatakan bahwa Indonesia patut berbangga karena tidak serta merta proposal TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok yang diajukan Indonesia langsung disetujui oleh IMO begitu saja. 

Agus lebih lanjut menyebutkan bahwa pengesahan TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok itu juga menjadi bekal dan prestasi Indonesia dalam upaya pencalonan kembali Indonesia sebagai negara anggota Dewan IMO kategori C untuk periode 2019-2020 melalui sidang IMO Assembly pada November 2019.

Dia pun mengingatkan bahwa setelah TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok tersebut disetujui, tugas berat telah menanti untuk diselesaikan Indonesia mengingat IMO terus mengawasi pelaksanaan TSS di kedua selat tersebut.

"Pemerintah Indonesia masih memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, antara lain melakukan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang keselamatan pelayaran di area TSS yang telah ditetapkan, meliputi Vessel Traffic System  (VTS), Stasiun Radio Pantai (SROP), Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP), serta peta elektronik yang terkini dan menjamin operasional dari perangkat-perangkat penunjang keselamatan pelayaran tersebut selama 24 jam tujuh hari," ujar Dirjen Agus.

Pemerintah Indonesia juga wajib mempersiapkan regulasi, baik lokal maupun nasional, terkait dengan operasional maupun urusan teknis dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran di TSS yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan para instansi dan stakeholder terkait dengan penetapan TSS tersebut.

"Perjuangan Indonesia belum selesai. Siapkan dengan baik mengingat tugas berat menanti untuk kedepannya setelah TSS tersebut disetujui IMO karena nantinya akan berlaku secara internasional setelah diadopsi dalam Sidang MSC ke-101 pada Juni 2019, yang artinya mulai diberlakukan pada satu tahun kemudian, yaitu Juni 2020," kata Agus.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kenavigasian, Basar Antonius mengatakan bahwa Penetapan TSS di selat Sunda dan Selat Lombok oleh IMO memang diperlukan untuk menjamin keselamatan pelayaran di selat yang menjadi Alur Laut Kepulauan Indonesia dan cukup ramai lalu lintasnya tersebut.

"Dari data yang ada disebutkan bahwa sebanyak 53.068 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Sunda setiap tahunnya serta sebanyak 36.773 unit kapal dengan berbagai jenis dan ukuran melewati Selat Lombok setiap tahunnya," ujar Basar.

Selat Sunda, lanjut Basar, adalah salah satu selat yang paling penting di Indonesia yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI I dari selatan ke utara dengan jalur lintas yang memiliki kepadatan tinggi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera yang sebagian besar dilalui oleh kapal penumpang. 

Selain itu, di Selat Sunda juga terdapat beberapa wilayah yang ditetapkan sebagai daerah konservasi laut dan wisata taman laut yang wajib dilindungi, salah satunya adalah Wilayah Pulau Sangiang yang telah ditetapkan sebagai Taman Wisata Alam Laut.

"Di Selat Sunda juga terdapat 2 gugusan terumbu karang, yaitu Terumbu Koliot dan Terumbu Gosal yang berbahaya bagi pelayaran," ujar Basar.

Selat Lombok yang terletak di jalur lalu lintas kapal yang dikategorikan sebagai ALKI II juga merupakan jalur lalu lintas internasional yang memiliki kepadatan tinggi dikarenakan oleh keberadaan kawasan wisata di sekitarnya.

Basar menjelaskan, bahwa pemisahan alur lalu lintas yang berlawanan di daerah tersebut, serta penetapan precautionary area pada rute persimpangan memastikan kapal-kapal yang menggunakan alur tersebut bisa mendapatkan informasi yang memadai mengenai lalu lintas di sekitarnya sehingga mengurangi risiko terjadinya tubrukan kapal serta mengurangi risiko kapal kandas yang tidak disengaja dengan menjauhkan kapal dari terumbu karang.

"Dengan adanya TSS di Selat Sunda dan Selat Lombok menunjukan komitmen Pemerintah Indonesia untuk memastikan bahwa wilayah perairan di Indonesia aman," ujarnya.

Sidang Sub Committe NCSR ke-6  berlangsung pada 16-25 Januari 2019 bertempat di Kantor Pusat IMO di London, Inggris. Sidang tersebut membahas hal-hal yang terkait kenavigasian dan komunikasi pelayaran, termasuk analisis dan persetujuan atas ships routeing measures and ship reporting systems, persyaratan pengangkutan dan standar performa peralatan kenavigasian dan telekomunikasi, sistem long-range identification and tracking (LRIT) dan pengembangan e-navigation, dan juga yang terkait dengan pencarian dan pertolongan serta Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). 

 

 Credit REPUBLIKA.CO.ID

 
https://m.republika.co.id/amp_version/plxr1r383

UU Bangsamoro Disahkan Setelah Jajak Pendapat Filipina

Suasana konflik tentara Filipina dan pejuang Bangsamoro. (Sgt Christian Santos/33rd IB/6th IB/Armed Forces of the Philippines/Handout via REUTERS)

Jakarta, CB -- Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina, yang bersejarah, secara resmi disahkan pada Jumat (25/1), setelah referendum memberikan otonomi menyeluruh buat Muslim Moro, demikian laporan media setempat.

Harian daring SunStar, yang bermarkas di Manila, mengutip Komisi Pemilihan Umum (Comelec), yang berfungsi sebagai Dewan Canvasser Plebisit Nasional (NPBOC) dan mengatakan suara "Ya" telah menang.

Lebih dari 1,54 juta orang memberi suara "Ya" untuk menyetujui BOL, sementara sebanyak 190 ribu suara menolak undang-undang tersebut, kata laporan itu.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah pemungutan suara resmi diselesaikan pada Jumat malam, demikian laporan Kantor Berita Turki, Anadolu.

Pengesahan BOL berarti Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) di Filipina Selatan akan diganti dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM).

Pemungutan suara dimulai pada Senin (21/1) di Provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, dan Provinsi Pulau Basilan, Tawi-tawi dan Sulu serta Kota Besar Cotabato dan Isabela.

Tahap kedua BOL akan diselenggarakan pada 6 Februari. Enam kota kecil di Lanao del Norte dan 39 desa di enam kabupaten Provinsi Cotabato dan daerah sekitarnya akan memberi suara dalam keikutsertaan mereka di wilayah otonomi.

Undang-Undang tersebut, yang ditandatangani oleh Presiden Filipina Rodrigo Duterte tahun lalu, dirancang untuk memberi otonomi menyeluruh buat orang Muslim, selain kemajuan kehakiman dan ekonomi.

Berdasarkan undang-undang itu, pengadilan Hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut, dan Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan wewenang administrasinya di Mindanao kepada Pemerintah Bangsamoro.

Perairan di Wilayah Bangsamoro akan secara bersama dikelola oleh Pemerintah Nasional dan Pemerintah Bangsamoro.

Pemerintah Otonomi akan bertanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya energi.

Selain itu, bekas petempur Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) dan Front Pembebasan Islam Moro (MILF) akan bisa bergabung dengan pasukan resmi.

Credit CNN Indonesia

https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190126143120-134-364068/uu-bangsamoro-disahkan-setelah-jajak-pendapat-filipina

AS Rancang Supergun Jelajah yang Bisa Tenggelamkan Kapal China

Artileri M777 Light Towed Howitzer yang saat ini dioperasikan Angakatan Darat Amerika Serikat. Foto/C BY 2.0/Jonathan Mallard/ M777 Light Towed Howitzer

WASHINGTON - Angkatan Darat Amerika Serikat (AS) sedang membuat supergun jelajah dengan jangkauan 1.000 mil yang dapat mencapai sasaran di Laut China Selatan. Senjata yang ditembakkan dari darat itu berpotensi menenggelamkan kapal-kapal Angkatan Laut China jika konflik di perairan sengketa itu pecah.

Sekretaris Angkatan Darat AS, Mark Esper, mengungkap proyek senjata itu kepada wartawan.

"Anda dapat membayangkan sebuah skenario di mana Angkatan Laut merasa bahwa dia tidak dapat masuk ke Laut China Selatan karena kapal-kapal Angkatan Laut China, atau apa pun," kata Esper pada forum setengah meja bundar. 

"Kita dapat—dari lokasi tertentu, di pulau atau tempat lain—melibatkan target musuh, target Angkatan Laut, pada jarak yang jauh dan mempertahankan kebuntuan kita serta membuka pintu, jika Anda mau, untuk aset Angkatan Laut atau aset Marinir," ujarnya, yang dilansir The National Interest, Sabtu (26/1/2019).

Eskperimen dengan artileri jarak jauh adalah bagian dari pandangan Angkatan Darat pada teknologi hipersonik. Namun, yang oleh militer AS diputuskan untuk tidak mempersenjatai Angkatan Darat dengan senjata itu pada tahun lalu.

Ketika Task & Purpose bertanya mengapa Angkatan Darat membutuhkan supergun jelajah yang dapat menjangkau target hingga 1.000 mil, Esper menjelaskan bahwa kebutuhan militer AS untuk menyesuaikan senjata musuh.

"Anda ingin berada di luar jangkauan sehingga mereka bisa memukul Anda," kata Esper.

"Mengapa tombak itu dikembangkan? Karena orang lain memiliki pedang, tombak memberi Anda jangkauan. Mengapa pengumban dikembangkan? Karena tombak menutup jangkauan pedang," ujarnya. 

"Anda ingin selalu memiliki kebuntuan di mana Anda dapat menyerang tanpa harus balas menyerang. Itulah yang diberikan oleh artileri meriam jarak jauh kepada kita, untuk kasus berhadap-hadapan dengan Rusia," ujarnya.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373678/42/as-rancang-supergun-jelajah-yang-bisa-tenggelamkan-kapal-china-1548457033

Soros Sebut Presiden China Musuh Masyarakat Paling Berbahaya

Miliarder liberal dan penengah politik terkenal George Soros. Foto/REUTERS/Christian Hartmann

DAVOS - Miliarder liberal dan penengah politik terkenal George Soros melabeli Presiden China Xi Jinping sebagai musuh paling berbahaya bagi masyarakat terbuka. Beijing menganggap tuduhan itu merupakan distorsi besar yang tidak layak untuk ditanggapi.

Berbicara di Forum Ekonomi Dunia di Davos di Swiss pada hari Jumat, Soros menyerang sistem "kredit sosial" China dan kemajuan teknologinya. Menurutnya, dengan mengatakan kecerdasan buatan (artificial intelligence) dan pembelajaran mesin (machine learning), Xi menempatkan dirinya sebagai rezim represif. "Musuh paling berbahaya yang dihadapi masyarakat terbuka," katanya.

"Tiongkok (China) bukan satu-satunya rezim otoriter di dunia, tetapi tidak diragukan lagi itu adalah yang terkaya, terkuat, dan paling maju dalam pembelajaran mesin dan kecerdasan buatan," kata Soros.

Soros selama ini dikenal menggunakan uangnya untuk mengorganisasi dan mendukung gerakan antipemerintah yang dia anggap menindas.

"Sumber harapan utama terhadap Xi adalah orang-orang Tiongkok, yang aspirasinya, sangat berbeda dari rezim," katanya.

Sementara itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying menilai tuduhan Soros sebagai pembelokkan fakta.

"Sudah jelas siapa yang membuka pintu dan membangun jalan dan siapa yang menutup pintu dan membangun tembok," kata Hua, seperti dikutip Russia Today, Sabtu (26/1/2019). 

"Pernyataan oleh orang-orang tertentu, yang menggambarkan hitam sebagai fakta putih dan membelokkan, sama sekali tidak ada gunanya dan bahkan tidak layak untuk ditanggapi," imbuh dia.

"Kami berharap orang Amerika yang relevan dapat memperbaiki sikapnya, tidak berpikiran pendek, dan memiliki pendapat yang objektif, rasional, dan benar tentang perkembangan China," papar Hua.

Soros menjalankan Open Society Foundations (OSF), sebuah jaringan pemberi hibah yang luas dengan tujuan membuat pemerintah terbuka untuk berpartisipasi dan bertanggung jawab kepada rakyat.

Usaha politik Soros yang kontroversial mencakup serangan terhadap Presiden AS Donald Trump, menyumbang untuk kampanye yang mempromosikan referendum Brexit kedua di Inggris, dan membantu revolusi Ukraina pada tahun 2004 dan 2014. 

Sepak terjang Soros mendapat pujian dari kaum liberal di seluruh dunia dan membuat OSF dilarang di Hongaria dan Turki. Rusia juga melarang keberadaan OSF di wilayahnya.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373665/41/soros-sebut-presiden-china-musuh-masyarakat-paling-berbahaya-1548444074

Ribuan Orang Memprotes Hari Australia

Bendera Australia (ilustrasi)

CB, MELBOURNE -- Puluhan ribu orang melakukan arak-arakan di seluruh Australia pada Sabtu (26/1). Mereka meminta penghapusan tanggal 26 Januari sebagai Hari Australia.

Hari Australia ditetapkan untuk memperingati kedatangan 'Armada pertama' kapal Inggris di teluk Sydney, pada 1788. Sedangkan penduduk asli benua itu yang melacak garis keturunan mereka sejak 50 ribu tahun memandang hari tersebut sebagai 'hari penyerbuan'.

"Hari ini menandai dimulainya kolonialisasi dan awal genosida, atau apalah sebutannya," kata Jayden Roley (17) yang berunjukrasa di Sydney dengan memakai kaos kutang berwarna hitam, kuning dan merah, warna bendera Aborigin.

"Ini bukan menentang perayaan sebagai warga Australia, namun hari ini lebih dari penanda orang-orang kami menjadi Australia, generasi yang tercuri dari nenek saya misalnya, dia diambil dari keluarganya, dicuci otak untuk menjadi Katolik, hal-hal seperti itulah."

Aksi pawai unjukrasa di Sydney membentang sepanjang enam blok di kota, diikuti oleh sekitar 5.000 orang yang berseru "Selalu dan akan selalu menjadi tanah Aborigin", "Tidak bangga akan genosida".

Protes yang dihadiri oleh ribuan orang tersebut juga berlangsung di Melbourne, Canberra dan kota-kota Australia lainnya. Pemerintahan Perdana Menteri Scott Morrison yang akan menghadapi pemilihan umum pada Mei mendatang, menentang perubahan hari libur nasional apa pun.

Pada saat menghadiri peringatan resmi dan upacara kewarganegaraan di Canberra, Morrison mengatakan ini adalah soal idealisme dan pencerahan, bukan kekejaman atau perampasan yang terjadi di negara ini.

"Gagasan besar ini adalah mengenai pembentukan Australia modern, dan mereka telah mengubah kita memasuki babak paling baru dalam sejarah besar bangsa -- yang kita tulis bersama," kata Morrison di hadapan kerumunan di ibu kota.

Sekitar 700 ribu jiwa warga asli Australia hampir selalu berada di posisi bawah di antara 25 juta warga, untuk idikator ekonomi dan sosial."Negara ini mandek untuk pacuan kuda, berhenti karena final sepak bola, berhenti saat merayakan ulang tahun Ratu, Anzac dan kita tidak pernah punya waktu berhenti untuk mencerminkan orang pertama negeri ini dan luka serta penderitaan yang kami rasakan sejak masa penjajahan," tutur Lidia Thorpe, seorang warga Aborigin mantan anggota parlemen, yang dikutip ABC News.

Pada Sabtu (26/1) Menteri Urusan Aborigin Nigel Scullion mengatakan dia telah pensiun dan tidak akan ikut dalam pemilu yang direncanakan pada Mei. "Saya berterimakasih karena Aborigin dan warga asli Selat Torres menyambut saya di semua sudut benua yang saya kunjungi, dan membantu saya dalam menyediakan solusi-solusi daerah," kata Scullion seperti diunggah dalam websitenya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID



https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/01/26/plxokg383-ribuan-orang-memprotes-hari-australia

Strategi Nancy Pelosi Menekan Trump Akhiri Penutupan Pemerintah

Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi. Sumber: id.wikipedia.org

CB, Jakarta - Ketua parlemen Nancy Pelosi melakukan sejumlah cara untuk menekan presiden Donald Trump untuk mengakhiri penutupan pemerintahan dan ikut dalam perundingan membahas rancangan undang-undang anggaran.

Mengutip laporan CNN, Pelosi sejak awal bersikap tegas dengan menyatakan bukan hanya dia tapi juga Demokrat menolak bekerja sama dengan negosiasi yang akan menyetujui tuntutan Trump membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan Meksiko. Trump mengajukan biaya sebesar US$ 5,7 miliar atau setara Rp 80,1 triliun.

Pada Desember 2018, Pelosi bersama Ketua Senat Minoritas Chuck Schumer mendatangi Trump di Gedung Putih untuk menyampaikan penolakan pembangunan tembok perbatasan AS-Meksiko.

Rapat Trump dengan Kongres pada 9 Januari 2019 berakhir dengan Trump walk out meninggalkan ruang rapat. Pelosi meresponsnya bahwa Kongres tidak akan menyetujui pembangunan tembok perbatasan.

"Itu adalah sifat presiden Amerika Serikat yang sudah diketahui banyak orang," kata Pelosi saat kembali ke Capitol Hill.

Permusuhan Pelosi dan Trump semakin panas. Pelosi secara terbuka meminta presiden Trump menunda pidato awal tahun karena tidak ada pengawal yang bisa menjaga keamanannya. Penutupan pemerintahan telah membuat mereka belum digaji.

Pelosi meminta Trump mengganti pidato awal tahunnya dengan membuat surat tertulis jika penutupan pemerintahan belum berakhir pada minggu ini.

Pidat tahunan presiden AS dijadwalkan pada 29 Januari 2019 yang akan dihadiri anggota Kongres Partai Demokrat dan Partai Republik, sebagian besar kabinet dan Mahkamah Agung.

Pelosi dan Trump juga bersahut-sahutan di Twitter. Pelosi menangkap pesan tersembunyi Trump melalui akun Twitter yang akan mendukung pengakhiran penutupan pemerintahan yang terlama dalam sejarah Amerika.

"Tuan Presiden, Saya harap dengan mengatakan "dalam waktu dekat" berarti Anda akan mendukung paket anggaran DPR untuk #EndTheShutdown yang akan divoting Senat besok (Kamis)," tulis Pelosi di Twitter.

"Tolong terima tawaran ini agar kita bisa membuka kembali pemerintahan, membayar gaji pegawai federal kita dan baru kita negosiasi perbedaan pendapat kita."

Pelosi akhirnya mampu membawa Trump kembali ke meja perundingan dan mengakhiri penutupan pemerintahan, meski Trump membatasinya hingga 3 minggu ke depan.

Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1169079/strategi-nancy-pelosi-menekan-trump-akhiri-penutupan-pemerintah

Trump Teken Surat Pembukaan Kembali Pemerintah AS

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat (AS) telah menandatangani surat keputusan yang menyatakan berakhirnya penutupan pemerintahan AS pada Jumat (26/1) waktu setempat. Penandatanganan RUU tersebut dilakukan secara tertutup tanpa kehadiran wartawan.

Surat keputusan  tersebut berisi kesepakatan antara Trump dan Kongres mengenai pembukaan kembali pemerintahan AS selama tiga minggu kedepan hingga 15 Februari 2019.

Trump setuju untuk membuka kembali pemerintahan AS tanpa mendapatkan dana pembangunan tembok perbatasan antara AS dan Meksiko sebesar US$5,7 miliar yang sempat dimintanya.

Tetapi Trump bersumpah bahwa penutupan itu akan dilanjutkan pada 15 Februari jika tidak ada kesepakatan mengenai dana pembangunan tembok perbatasan yang dibangun membatasi AS dan Meksiko.

Dalam pidatonya di Gedung Putih, Trump mengatakan dia akan mencari cara untuk memastikan bahwa pekerja pemerintah mendapatkan gaji mereka "dengan sangat cepat, atau sesegera mungkin."

Ribut-ribut soal dana pembanguan tembok ini telah mengorbankan penutupan pemerintah selama 35 hari yang mengakibatkan 800 ribu karyawan pemerintah terpaksa cuti atau bekerja tanpa digaji. 

Kesusahan yang lebih parah dirasakan bagi karyawan yang dikontrak pemerintah. Banyak dari mereka yang mencari pekerjaan baru selama penutupan yang terpanjang dalam sejarah itu berlangsung.

Demokrat tetap menolak rencana Trump membangun tembok perbatasan, yang dirasa mereka tak menjadi keluar atas masalah imigran atau perdagangan narkoba.

Ketua Dewan Perwakilan AS Nancy Pelosi mengatakan kalau dirinya tak bisa menjamin bahwa Trump tak akan menutup pemerintahan lagi, namun dirinya mengaku optimis.

Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190126102103-134-364023/trump-teken-surat-pembukaan-kembali-pemerintah-as

Tak Gentar Diinvasi, Venezuela Latihan Perang Besar-besaran

Para personel militer Venezuela. Foto/REUTERS

CARACAS - Presiden Nicolas Maduro mengumumkan bahwa Angkatan Bersenjata Nasional Venezuela bersiap melakukan latihan perang besar-besaran pada 10 hingga 15 Februari 2019. Manuver itu untuk menunjukkan bahwa negaranya tidak gentar dengan ancaman invasi asing.

Pengumuman itu muncul setelah Amerika Serikat (AS) dan sekutu-sekutunya mengakui pemimpin oposisi Juan Guaido sebagai presiden interim Venezuela.

Selama latihan perang, kata Maduro, pasukannya akan mensimulasikan pengusiran agresor dan meningkatkan keterampilan mereka dalam mempertahankan wilayah darat dan perairan di negara Amerika Latin tersebut.

"Angkatan Bersenjata kami membuat negara kami tidak dapat dijamah," kata Maduro, dalam konferensi pers hari Jumat, yang dilansir Russia Today, Sabtu (26/1/2019).

Menurutnya, militernya mampu menghadapi setiap agresor yang menginjakkan kaki di tanah Venezuela. Dia mengklaim militer Venezuela telah mencapai tingkat profesional tertinggi.

"Kita harus mempersiapkan untuk mempertahankan Venezuela dalam skenario apa pun," katanya.

Sekadar diketahui, jumlah personel militer negara itu mencapai sekitar 0,5 juta orang yang mencakup prajurit pria dan wanita. Militer Venezuela terdiri dari pasukan Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, Garda Nasional dan Milisi Nasional. Negara Amerika Latin juga melanjutkan modernisasi peralatan militernya, yang telah dimulai oleh pendahulu Maduro, Hugo Chavez.

Negara kaya minyak itu dikenai embargo militer AS sejak 2006. Hal itu menyebabkannya beralih ke Rusia dan China untuk pengadaan senjata dan peralatan militer. 

Venezuela saat ini memiliki jet tempur Su-30MK buatan Rusia, beberapa jenis helikopter tempur dan angkut, serta berbagai senjata di gudang amunisinya termasuk bom yang dipandu laser buatan Rusia hingga rudal anti-kapal.

Tahun lalu, Organisasi Negara-negara Amerika (OAS) yang mendukung perubahan rezim di Caracas berpendapat bahwa intervensi militer terhadap Caracas tidak boleh dikesampingkan sebagai tanggapan terhadap krisis yang sedang berlangsung di negara tersebut.

"Sehubungan dengan intervensi militer yang bertujuan menggulingkan rezim Nicolas Maduro, saya pikir kita seharusnya tidak mengecualikan opsi apa pun," kata Sekretaris Jenderal OAS Luis Almagro pada September 2018. Pernyataan itu memicu reaksi marah dari Maduro dan menganggap OAS sebagai organisasi boneka AS.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373682/42/tak-gentar-diinvasi-venezuela-latihan-perang-besar-besaran-1548461907

Kolombia Ogah Beri AS Pangkalan Militer untuk Invasi Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Foto/REUTERS

BOGOTA - Pemerintah Kolombia menegaskan tidak akan menyediakan pangkalan militer untuk Amerika Serikat (AS) guna menginvasi Venezuela. Hal itu disampaikan Kementerian Pertahanan setempat.

"Tidak," kata perwakilan Kementerian Pertahanan Kolombia, menjawab pertanyaan Sputnik soal apakah Bogota akan memberi Washington pangkalan militer yang diperlukan untuk opsi invasi melawan rezim Presiden Nicolas Maduro di Caracas.

Kementerian Pertahanan itu juga mengatakan bahwa Kolombia tidak mempersiapkan intervensi militer terhadap tetangganya, Venezuela.

"Pasukan akan tetap di pangkalan, telah ada dan tidak akan ada pemindahan pasukan," kata pihak kementerian tersebut pada Jumat (25/1/2019) malam.

Menurut layanan pers militer Bogota, kapal dan pesawat tidak dipindahtugaskan, namun tetap siaga tinggi di Angkatan Bersenjata dan polisi terkait dengan serangan teror mematikan baru-baru ini pada akademi kepolisian di Bogota.

"Kolombia tidak melakukan provokasi dan tidak akan membiarkan siapa pun memprovokasi, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan (Guillermo) Botero, dan kami sedang melakukan kebijakan seperti itu terhadap Venezuela," imbuh kementerian tersebut.

Pada hari Selasa, Majelis Nasional Venezuela (Parlemen) yang dikuasasi oposisi mengadopsi pernyataan yang menyatakan Presiden Nicolas Maduro sebagai diktator. Pada hari Rabu, pemimpin oposisi Juan Guaido memproklamirkan dirinya sebagai presiden interim negara itu dalam sebuah demonstrasi massa di Caracas.

Amerika Serikat (AS), Argentina, Brasil, Kanada, Chili, dan Kolombia adalah bagian dari banyak negara yang mengakui Guaido sebagai presiden interim Venezuela. Sedangkan beberapa negara lain seperti Rusia dan Meksiko, menyatakan dukungannya untuk Presiden petahanan Nicolas Maduro.

Maduro telah diambil sumpah untuk kembali menjabat sebagai presiden selama enam tahun ke depan setelah partainya yang berhaluan sosialis memenangkan pemilu tahun lalu. Oposisi memilih memboikot pemilu dengan alasan sarat kecurangan.

Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang tidak mengakui pemilu yang dimenangkan Maduro. Washington bahkan tidak mengakui Maduro sebagai pemimpin yang sah di negara tersebut dan memilih mengakui Guaido sebagai presiden interim sampai pemilu yang adil digelar kembali.

Sikap AS itu membuat Maduro memutuskan hubungan diplomatik kedua negara. Namun, Washington lagi-lagi menolak pemutusan hubungan diplomatik dengan dalih Maduro bukan pemimpin sah Venezuela yang tidak berhak memutuskan hubungan diplomatik.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373679/42/kolombia-ogah-beri-as-pangkalan-militer-untuk-invasi-venezuela-1548459053

Skenario yang Sama: Krisis Venezuela Disamakan dengan Suriah dan Libya

Sejumlah diplomat Venezuela menyebut skenario yang sama dengan menyamakan situasi di negara itu dengan di Suriah dan Libya. Foto/Istimewa

CARACAS - Duta Besar Venezuelauntuk Suriah, Jose Gregoria Biomorgi Muzzatiz, menyamakan kejadian yang saat ini terjadi di negaranya dengan situasi di Suriah pada 2011, menghubungkan keduanya dengan menyebut sebagai "skenario yang sama."

Ia mencatat bahwa meskipun oposisi Venezuela menggunakan istilah-istilah seperti demokrasi, namun oposisi tidak mengakui presiden yang terpilih secara sah dan telah mencalonkan kandidat tidak dikenal.

"Banyak (orang) telah meninggal selama delapan tahun terakhir di Suriah, di mana jumlah kehancurannya sangat besar dan masing-masing serta setiap keluarga telah kehilangan setidaknya satu dari orang-orang terkasihnya. Mereka ingin memaksakan skenario yang sama pada Venezuela, tetapi negara kita akan menang," Muzzatiz menegaskan seperti dikutip dari Sputnik, Jumat (25/1/2019).

Ia menambahkan bahwa semua lembaga negara di Venezuela bekerja dalam mode rutin dan situasi secara keseluruhan berjalan "normal." Pihak berwenang pun menyatakan semuanya berada di bahwa kendali.

Pernyataan Muzzatiz diamini oleh Charge d'Affaires dari kedutaan besar Venezuela di Serbia. Dia Nader de El-Andari berpendapat bahwa krisis saat ini di Venezuela telah didukung oleh Amerika Serikat, dengan dukungan dari Uni Eropa, sesuai dengan model di Libya dan Suriah.

"Inilah yang terjadi di Libya dan Suriah, dan inilah yang terjadi di Venezuela. Suatu pemerintahan sedang dibuat di luar negeri, dan AS dan Uni Eropa membuat negara-negara lain mulai mengenalinya. Venezuela memiliki banyak kekayaan, dan mereka tertarik pada sumber daya alam," kata Nader de El-Andari.

Kelompok militan yang bermarkas di Lebanon, Hizbullah, pada gilirannya, mengatakan dalam sebuah pernyataan yang diperoleh Sputnik bahwa pihaknya sangat mengutuk intervensi AS dan sama sekali menentang upaya kudeta terhadap pemerintahan Venezuela yang sah yang diprakarsai oleh Amerika Serikat.

"Hizbullah menegaskan kembali dukungannya untuk Presiden Nicolas Maduro dan pemerintah terpilihnya," bunyi pernyataan itu.

Kelompok itu menekankan bahwa keputusan oleh beberapa negara, termasuk Amerika Serikat, untuk mengakui pemimpin oposisi Guaido sebagai Presiden Venezuela tidak menjadikannya sebagai kepala negara yang sah.

"Dunia memahami bahwa tujuan intervensi AS bukan untuk membela demokrasi dan kebebasan, seperti yang diklaim Washington. Tujuan sebenarnya adalah untuk merebut sumber daya negara," pernyataan itu menambahkan.

Sebelumnya, Presiden Venezuela Nicolas Maduro memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat, menuduhnya berusaha melakukan kudeta di Caracas. Sementara Washington, pada gilirannya, mendesak dia untuk mundur.

Pada hari Rabu, setidaknya dua orang dilaporkan tewas dalam protes kekerasan terhadap Maduro, yang terjadi di tengah dukungan oposisi untuk Juan Guaido yang memproklamirkan diri sebagai Presiden.

Selain AS, Guaido diakui oleh sejumlah negara, termasuk Kanada, Argentina, Brasil, Chili, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Georgia, Guatemala, Honduras, Panama, Paraguay, dan Peru.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov, pada bagiannya, menekankan bahwa peristiwa baru-baru ini di Venezuela merupakan pelanggaran berat terhadap kedaulatan negara dan menyalahkan Amerika Serikat karena ikut campur.

Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Bahram Qassemi, menunjukkan bahwa Iran menentang setiap campur tangan dalam urusan internal Venezuela, serta langkah-langkah ilegal dan tidak konstitusional, seperti percobaan kudeta, dan mendukung pemerintah dan rakyat Venezuela.

Credit Sindonews


https://international.sindonews.com/read/1373519/42/skenario-yang-sama-krisis-venezuela-disamakan-dengan-suriah-dan-libya-1548404037

Usai Kematian Aktor Singapura, Militer Kaji Kurangi Durasi Latihan

Aloysius Pang (Instagram/@aloypang)

Singapura - Militer Singapura akan mengurangi durasi pelatihan usai tewasnya aktor Aloysius Pang dalam pelatihan militer di Selandia Baru dalam rangka wajib militer. Pengurangan ini bertujuan memberi kesempatan bagi para komandan dan tentaranya untuk mengkaji sistem serta proses demi memfokuskan pada keselamatan. 

Seperti dilansir media Singapura, The Straits Times, Jumat (25/1/2019), Komandan Pasukan Pertahanan Singapura, Letnan Jenderal Melvyn Ong, mengungkapkan hal ini dalam konferensi pers pada Kamis (24/1) kemarin. Pengurangan durasi pelatihan merupakan bagian dari langkah-langkah yang diambil setelah kematian Pang.

Letnan Jenderal Ong mengatakan bahwa dirinya telah meminta seluruh divisi militer untuk mengkaji durasi pelatihan masing-masing. Dengan pengurangan durasi pelatihan, diharapkan setiap divisi militer bisa lebih fokus pada keselamatan seluruh personel, termasuk tentara nasional full-time atau NSF dan tentara nasional siap operasional (NSmen).

"Apa maksudnya ini? Ini akan berwujud langkah memperpendek durasi, intensitas, frekuensi pelatihan yang sudah ada, mengurangi beberapa hal, untuk melakukan pelatihan lebih baik dengan langkah yang lebih berkelanjutan, untuk fokus pada keselamatan. Jadi semua divisi akan mengkaji ini, memperpendek waktu pelatihan mereka dalam beberapa pekan ke depan," tegas Letnan Jenderal Ong dalam pernyataannya. 

"Pengurangan waktu pelatihan dengan menindaklanjuti timeout untuk keselamatan akan diberlakukan selama mungkin hingga kita bisa memperbaikinya. Dan kita ingin melakukannya dengan benar, kita ingin melakukannya dengan aman untuk setiap aktivitas, kita ingin melakukannya dengan benar setiap waktu," imbuhnya.

Lebih lanjut, Letnan Jenderal Ong memastikan bahwa pengurangan durasi pelatihan tidak akan mempengaruhi kesiapan operasional Angkatan Bersenjata Singapura (SAF), karena tidak melibatkan para tentara yang terlibat langsung dalam operasi dan pengerahan.

Dalam insiden yang terjadi di Selandia Baru pada 19 Januari lalu, Pang yang berusia 28 tahun bertugas sebagai teknisi persenjataan pada Batalion Artileri Singapura ke-268 dan sedang ikut pelatihan tahunan militer Singapura bernama 'Exercise Thunder Warrior' di Waiouru Training Area. 

Saat insiden terjadi, Pang ditugaskan memperbaiki sebuah gun barrel yang rusak pada sebuah tank bernama Singapore Self-Propelled Howitzer(SSPH). Pang bertugas bersama seorang teknisi lainnya dan seorang komandan detasemen persenjataan. Dia berada di kabin artileri howitzer, saat bagian gun barrel diturunkan ke posisi standby. 

Dalam posisi tersebut, seharusnya mereka segera menghindar karena ruang gerak kabin terlalu sempit. Pang tidak berhasil menghindar dan tubuhnya terjepit antara bagian ujung gun barrel dan kabin tank militer. Pihak SAF tidak menyebut apakah ada pelanggaran prosedur keamanan dalam insiden Pang tersebut. SAF masih menyelidiki insiden ini secara menyeluruh. 

Credit detikcom



https://m.detik.com/news/internasional/d-4400442/usai-kematian-aktor-singapura-militer-kaji-kurangi-durasi-latihan

Tewas Saat Wajib Militer, Aktor Singapura Terjepit Artileri Tank

Aloysius Pang (Dok. Instagram/aloypang)

Singapura - Kematian aktor Singapura, Aloysius Pang, dalam insiden pelatihan militer di Selandia Baru memicu duka mendalam di kalangan publik Singapura. Militer Singapura pun menyampaikan kronologi insiden yang merenggut nyawa aktor berusia 28 tahun ini.

Seperti dilansir Channel News Asia, Jumat (25/1/2019), Panglima Militer Singapura, Mayor Jenderal Goh Si Hou, dalam konferensi pers mengungkapkan bahwa Pang tewas setelah tubuhnya terjepit antara gun barrel sebuah artileri howitzer dengan kabin tank militer.

Dalam wajib militer yang diikutinya di Selandia Baru, Pang diketahui bertugas sebagai teknisi persenjataan pada Batalyon ke-268 Artileri Singapura. Insiden yang merenggut nyawanya itu terjadi saat dia ikut pelatihan tahunan militer Singapura bernama 'Exercise Thunder Warrior' di Waiouru Training Area, Selandia Baru.

Insiden ini terjadi 19 Januari lalu, saat Pang ditugaskan memperbaiki sebuah gun barrel yang rusak pada sebuah tank bernama Singapore Self-Propelled Howitzer (SSPH). Saat Pang bersama seorang teknisi lainnya dan seorang komandan detasemen persenjataan sedang berada di dalam kabin artileri howitzer, bagian gun barrel diturunkan ke posisi standby. Dalam posisi tersebut, seharusnya mereka segera menghindar karena ruang gerak kabin berkurang.

"Tampaknya dari temuan awal bahwa Aloysius tidak mampu menghindar saat gun barrel diturunkan. Dia terjepit di antara ujung gun barrel dan interior SSPH dan dia menderita luka akibat himpitan sebagai dampaknya," sebut Mayor Jenderal Goh dalam pernyataannya. 

Dua personel lainnya yang melakukan misi perbaikan bersama Pang, tidak mengalami luka-luka sedikitpun.

Diakui Mayor Jenderal Goh bahwa ketika gun barrel diturunkan, ruang gerak di dalam kabin howitzerberkurang. Namun, lanjutnya, ruang gerak itu 'biasanya cukup' bagi para operator artileri dan para teknisi untuk bekerja. Ditambahkan Komandan Combat Service Support and Command(CSSCOM), Kolonel Terry Tan, dibutuhkan waktu sekitar 9-10 detik untuk gun barrel itu diturunkan ke posisi standby. 

Saat ditanya lebih lanjut soal siapa yang menurunkan gun barrel itu dan apakah ada kesalahan dalam prosedur keselamatan, Mayor Jenderal Goh menyatakan hal ini yang akan menjadi fokus penyelidikan. Ditegaskan Mayor Jenderal Goh bahwa 'tidak pantas' untuk mengungkapkan semuanya secara detail sebelum penyelidikan selesai dilakukan.

Kolonel Tan menegaskan bahwa Pang yang berpangkat Corporal First Class ini dinilai 'memenuhi syarat dan kompeten' untuk bertugas sebagai teknis senjata. Dijelaskan Kolonel Tan bahwa Pang telah menjalani serangkaian program pelatihan komprehensif. Tidak hanya itu, Pang juga disebut telah mengikuti latihan penyegaran untuk inspeksi perlengkapan.

Akibat insiden ini, bagian paru-paru, jantung dan ginjal Pang mengalami cedera parah. Dia sempat menjalani tiga operasi di rumah sakit dan mendapat alat penyokong kehidupan, sebelum dinyatakan meninggal dunia pada Rabu (23/1) malam, sekitar pukul 20.45 waktu setempat.

Credit detikcom


https://m.detik.com/news/internasional/d-4400138/tewas-saat-wajib-militer-aktor-singapura-terjepit-artileri-tank

Mengenal Sosok Mayjen Cantiasa, Danjen Kopassus yang Baru

JAKARTA - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto melakukan rotasi terhadap sejumlah perwira tinggi (pati). Salah satu pati yang terkena mutasi ialah komandan satuan elite Angkatan Darat (AD), Komando Pasukan Khusus (Kopassus).

Jika sebelumnya Danjen Kopassus dijabat oleh Mayjen TNI Eko Margiyono, kini jabatan prestisius tersebut diemban oleh Mayjen TNI I Nyoman Cantiasa. Eko akan menempati posisi baru sebagai Panglima Kodam (Pangdam) Jaya. Sementara Cantiasa sebelumnya Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Polkamnas Panglima TNI.

Kembalinya Cantiasa ke satuan elite TNI AD itu ibarat 'cinta lama bersemi kembali' (CLBK). Betapa tidak, Cantiasa memulai karier militer di korps baret merah itu usai menjadi lulusan terbaik Akademi Militer (Akmil) 1990.

Di kesatuan Infanteri Kopassus itu, Cantiasa memulai menjadi prajurit. Dari berpangkat letnan dua, penerima penghargaan Adhi Makayasa ini, sudah mejadi Dan Unit Den 81 Gultor/Kopassus.

Di Kopassus, pria asal Bali itu mengabdi hingga berpangkat kapten. Dalam rentang waktu tersebut, dirinya pernah menjabat sebagai Dan Unit Den 81 Gultor/Kopassus, Wadan Sub Tim 2 Den 81 Gultor/Kopassus, Dantim Den 81 Gultor/Kopassus dan Dantim Intel Grup 3 Sandhi Yudha / Kopassus.

Ketika berpangkat Mayor, pria kelahiran Buleleng, 26 Juni 1967 tersebut bertugas di Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdikpassus). Di sekolah awal (Kawah Candradimuka) untuk melatih pasukan para komando itu, Cantiasa pernah menjabat sebagai komandan Sekolah Staf dan Komando (Danseko Pusdikpassus) dan Dansepara Pusdikpassus.

Hingga rentang 2010, Cantiasa masih bertugas di Kopassus. Dengan berpangkat letnan kolonel (letkkol), setidaknya tiga posisi sudah dilalui. Dandenma Kopassus, Waasintel Danjen Kopassus hingga Dansat-81/Kopassus.

Pada 2012, mawar tiga melekat di pundak Cantiasa. Dengan perpangkat kolonel, dia menjabat komandan Pusdikpassus (Danpusdikpassus). Setahun berselang atau pada 2013, dia menjadi Pamen Ahli Bidang Taktik Khusus Gultor Danjen Kopassus.

Ternyata, kebersaman Cantiasa dengan Kopassus harus terhenti. Dia dimutasi menjadi Pamen Denma Mabesad (Dik Sesko TNI) pada 2014. Selama rentang 2015, Cantiasa pernah menjabat Danmentar Akmil dan Danrem 163/Wirasatya.

Pada 2017, Cantiasa sudah menjadi perwira tinggi. Bintang satu di pundak, mengamahkannya mengemban jabatan Danrem 173/Praja Vira Braja. Masih di tahun yang sama, Cantiasa juga menjabat Kasdam XVII/Cenderawasih.

Saat bintangnya bertambah menjadi dua alias mayor jenderal, Cantiasa menjadi Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI pada 2018. Pada 2019 ini, dia kembali ke Kopassus dengan menyandang sebagai komandan pasukan komando.

Sebelumnya, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Panglima TNI Nomor Kep/81/I/2019, tanggal 25 Januari 2019 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan TNI, ditetapkan mutasi jabatan terhadap 104 Pati TNI yang terdiri atas 46 Pati jajaran TNI Angkatan Darat (AD), 30 Pati jajaran TNI Angkatan Laut (AL) dan 28 Pati jajaran TNI Angkatan Udara (AU).

"Termasuk dalam promosi dan mutasi jabatan ini Pangdam Jaya dan Komandan Jenderal Kopassus," ujar Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Taibur Rahman.

Credit okezone.com



https://news.okezone.com/amp/2019/01/26/337/2009669/mengenal-sosok-mayjen-cantiasa-danjen-kopassus-yang-baru