CUPUMA

Senin, 10 Desember 2018

Usai Sistem Rudal S-400, Rusia Kirim 3 Pesawat Ilyushin-76 ke Crimea

MOSKOW - Dua pekan usai pasukan Rusia menangkap tiga kapal militer Ukraina dan para awaknya, Moskow semakin gencar menumpuk pasukan di Crimea. Setelah mengerahkan tambahan sistem pertahanan rudal canggih S-400 ke sekitar wilayah Crimea, Moskow kini menerbangkan tiga pesawat Ilyushin-76 ke lokasi yang sama.

Citra satelit Imagesat International yang diambil pada hari Sabtu menunjukkan tiga pesawat itu terlihat di pangkalan udara Dzhankoi di Crimea. Gambar satelit itu ikut dirilis Fox News, Senin (10/12/2018).

Sekadar diketahui, pesawat kargo Ilyushin-76 biasa digunakan oleh Angkatan Darat Rusia untuk mengirimkan kargo besar atau berat yang tidak bisa dibawa melalui jalur darat. Pesawat kargo juga digunakan untuk memobilisasi sejumlah besar pasukan.

Penumpukan pasukan oleh Moskow ini kian gencar sejak Crimea bergabung dengan Rusia tahun 2014. Wilayah itu sebelumnya bagian dari Ukraina, namun memisahkan diri melalui referendum. Namun, Kiev dan negara-negara Barat tak mengakui referendum itu dan menganggap Rusia menganeksasi Crimea secara ilegal.

Meski dari citra satelit ada tiga pesawat Ilyushin yang berada di Crimea, laporan media sosial di Rusia menyebutkan ada empat pesawat seperti itu yang terbang pada 6 Desember dari bandara Anapa di Novorossiysk dan mendarat di Dzhankoi.

Pangkalan unit elite pasukan Angkatan Udara Rusia juga terletak di Novorossiysk, tidak jauh dari Anapa. Pasukan elite itu dilaporkan berpartisipasi dalam putaran terakhir kekerasan antara Ukraina dan Rusia pada Agustus 2014 dan terlibat dalam pertempuran di Suriah.

Penumpukan pasukan Moskow ini terjadi ketika Kementerian Pertahanan Ukraina memperingatkan bahwa pihaknya akan segera mengirimkan kapal-kapal angkatan laut melalui Selat Kerch.

Parlemen Ukraina telah menyetujui pemberlakukan undang-undang darurat militer setelah Rusia menangkap tiga kapal angkatan laut Kiev di pantai Crimea, Selat Kerch, dua pekan lalu.

"Ukraina akan mengirim kapal-kapal (angkatan) laut melalui Selat Kerch segera, jika tidak, Rusia akan sepenuhnya menduduki Laut Azov," kata Menteri Pertahanan Ukraina Stepan Poltorak, pekan lalu.

Credit sindonews.com

Diplomat Kiev Klaim Ukraina Mampu Bikin Bom Nuklir Sendiri

KIEV - Ukraina memiliki semua kapasitas yang diperlukan, baik intelektual maupun organisasional, untuk membuat bom nuklirnya sendiri. Klaim ini disampaikan diplomat militer Kiev, Peter Garaschuk.

Garaschuk, dalam wawancaranya di stasiun televisi Ukraina; Obozrevatel TV, mengatakan negaranya tidak hanya mampu membuat bom atom, tetapi juga hulu ledak nuklir untuk rudal balistik.

Menurutnya, Ukraina memiliki pabrik untuk produksi rudal balistik antarbenua (ICBM) di Dnieper, setelah lepas dari Uni Soviet. "Baik Amerika Serikat, China, atau pun Rusia tidak dapat menghasilkan analog untuk ICBM kelas Setan (Satan)," ujar Garashchuk.

Dia berpendapat Ukraina menemukan alasan baru untuk membuat senjata nuklir. Alasan yang dia maksud adalah bahwa negaranya saat ini dalam kondisi korban "agresi" Rusia.

Klaim diplomat ini tak bisa dianggap remeh. Sekadar diketahui, pada tanggal 5 Desember 1994, para pemimpin Rusia, Ukraina, Kazakhstan, Belarus, Amerika Serikat (AS) dan Inggris menandatangani Memorandum Budapest tentang Jaminan Keamanan. Memorandum itu mewajibkan Kiev untuk menyerahkan senjata nuklir yang diikuti dengan bergabungnya Ukraina dalam Perjanjian Non-Proliferasi Senjata Nuklir (NPT).

Garaschuk mengatakan Ukraina seharusnya tidak takut dengan sanksi internasional jika dianggap melanggar memorandum tahun 1994.

"Kami tidak takut apa pun. Prajurit kami di garis depan tidak takut pada apa pun. Dan seluruh sistem; politik, ekonomi, dan kebijakan keamanan, dari negara kami harus bekerja untuk tentara kami. Bukan hanya Departemen Pertahanan dan Staf Umum. Ini adalah seluruh negara sedang berperang!," papar diplomat yang pernah jadi utusan Ukraina untuk NATO tersebut, yang dikutip Minggu (9/12/2018).

Kiev dan Moskow saat ini sedang bersitegang menyusul bentrok kapal militer kedua negara di Selat Kerch, Laut Hitam, dua pekan lalu. Pasukan Moskow menangkap tiga kapal militer Kiev dan para awaknya karena dianggap melanggar wilayah Rusia di pantai Crimea di Selat Kerch. Namun, Kiev membantah tuduhan itu.

Presiden Ukraina Petro Poroshenko telah mengisyaratkan kesiapannya untuk mengamandemen konstitusi negara itu yang memungkinan Kiev bergabung dengan Uni Eropa dan NATO.

Credit sindonews.com

China Panggil Dubes AS Protes Penangkapan Petinggi Huawei

Ilustrasi. (REUTERS/Aly Song)

Jakarta, CB -- China memanggil duta besar Amerika Serikat (AS) untuk negara itu guna menyampaikan protes yang sangat keras atas penangkapan kepala finansial Huawei, Meng Wanzhou, di Kanada. Selain itu, dalam protes tersebut pun disampaikan agar AS menghentikan upaya permintaan ekstradisi.

Wakil Menteri Luar Negeri China, Le Yucheng, memanggil dubes AS, Terry Branstad itu sehari setelah pihaknya memanggil utusan Kanada, John McCallum.

"Pihak China dengan tegas melawan [penangkapan] ini dan dengan kuat mendesak AS untuk mementingkan posisi yang adil," demikian pernyataan Kemenlu China seperti dikutip dari AFP, Minggu (9/12).

Le Yuchen pun mendesak AS untuk mengambil langkah-langkah segera guna memperbaikii praktik yang salah, dan mencabut surat perintah penangkapan terhadap Meng yang merupakan warga negara China.

Belum ada tanggapan dari pihak Kedubes AS terkait memo dari Le Yuchen tersebut.

Meng ditangkap di Vancouver, Kanada terkait tuduhan kecurangan di AS yang berhubungan dengan sanksi embargo atas Iran. Ia ditangkap pada 1 Desember lalu. Meng sendiri bukan petinggi biasa di Huawei, karena dia adalah putri dari pendiri perusahaan telekomunikasi asal China tersebut, Ren Zhengfei.

Sambil menunggu proses ekstradisi dari Kanada, Meng pun sementara ditahan di negara Amerika Utara tersebut. Keputusan rencana ekstradisi itu rencananya diberikan pengadilan Kanada pada Senin nanti.

Namun, di tengah perang dagang antara China dan AS, pengamat menilai Meng akan menjadi alat barter dalam bernegosiasi. Kanada sendiri memiliki perjanjian ekstradisi dengan negara tetangganya, Amerika Serikat.

Credit cnnindonesia.com

Bos Huawei Terancam Penjara 30 Tahun

CB, Jakarta - Direktur Keuangan Huawei, Meng Wanzhou, 46 tahun, terancan menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat.
Meng ditahan di kota Vancouver, Kanada pada 1 Desember 2018 dan pemerintah Kanada telah mendesak pengadilan agar tidak membebaskan Meng dengan uang jaminan. Sebab tuntutan hukum terhadap Meng atas dasar tuduhan Amerika Serikat yang menuding Huawei menggunakan sebuah perusahaan cangkang untuk mengakses pasar Iran.
Iran adalah salah satu negara yang sedang diembargo Amerika Serikat karena program nuklir negara itu dicurigai untuk membuat senjata pemusnah massal. Penahanan Meng pun disebut atas permintaan otoritas Amerika Serikat.

Dikutip dari aljazeera.com, Sabtu, 8 Desember 2018, Jaksa Penuntut Kanada menyebut jika terbukti bersalah maka Meng terancam hukuman penjara lebih dari 30 tahun.
Selain menjabat sebagai Direktur Keuangan, Meng juga putri pendiri Huawei dan CEO, Ren Zhengfei, 74 tahun. Meng disebut-sebut telah dipersiapkan untuk menggantikan posisi ayahnya.
Jaksa Penuntut untuk pemerintah Kanada dalam sesi dengar mengatakan Meng secara pribadi menyangkal adanya hubungan antara Huawei dan SkyCom, padahal faktanya SkyCom adalah Huawei. SkyCom bermarkas di Hong Kong dan telah dituduh melakukan aktivitas bisnis dengan Iran mulai 2009 sampai 2014.

Jaksa Penuntut menilai Meng telah memperlihatkan sikap menghindari Amerika Serikat saat dia mengetahui investigasi terhadapnya dilakukan. Meng memiliki akses yang besar pada kekayaannya dan memiliki koneksi sehingga dia bisa melarikan diri dari Kanada.
“Fakta seseorang telah bekerja keras dan memiliki sumber daya luar biasa tidak dapat menjadi faktor yang akan mengecualikan mereka dari jaminan," kata David Martin, Pengacara Meng, terkait pencekalan terhadap kliennya.
Meng ditahan di Vancouver dalam sebuah penerbangan transit dari Hong Kong menuju Meksiko. Otoritas Amerika Serikat telah meminta agar Meng diekstradisi ke Negara Abang Sam. Penahanan terhadap bos Huawei dipublikasi secara luas pada Rabu, 5 Desember 2018.

Credit tempo.co

Huawei Dituduh sebagai Mata-mata Cina

Badan-badan intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatannya bisa digunakan Beijing untuk memata-matai. Sumber: REUTERS/Aly Song

CB, Jakarta - Penahanan Meng Wanzhou, Direktur Keuangan dan putri pendiri Huawei Technologies Co Ltd, Cina, mengungkap sejumlah hal terkait intelijen. Penahanan Meng di Kanada pada Kamis lalu atas permintaan otoritas Amerika Serikat.
Penahanan ini diduga menyusul sebuah investigasi yang mengarah pada tuduhan pelanggaran sanksi perdagangan yang diberlakukan Amerika Serikat.
Dikutip dari Reuters, Sabtu, 8 Desember 2018, sejumlah agen intelijen Amerika Serikat menuduh Huawei terkait dengan pemerintah Cina dan peralatan milik Huawei kemungkinan mengandung elemen 'mata-mata' yang digunakan oleh negara untuk melakukan mata-mata. Namun belum ada bukti yang diungkap secara terbuka terkait tuduhan ini. Huawei pun secara tegas menampik tuduhan tersebut.

Kendati begitu, kecurigaan ini tak memudar. Yang menjadi pusat kekhawatiran saat ini adalah generasi jaringan mobile 5G. Sebuah aturan di Cina telah meminta agar setiap perusahaan lokal turun tangan membantu pemerintah setiap kali diminta.
Pemerintah Amerika Serikat saat ini telah melakukan serangkaian langkah-langkah untuk memblokade Huawei dari pasar Amerika Serikat, diantaranya menerbitkan larangan pembelian gear dari Huawei dan tak membolehkan segala jenis perusahaan di Amerika Serikat menggunakan perangkat buatan Huawei.

Aturan itu dipatuhi, dimana pada awal tahun ini Verizon Communications dan AT&T keluar dari kesepakatan untuk mendistribusikan ponsel pintar buatan Huawei.
Otoritas berwenang Amerika Serikat belum mengungkap alasan penahanan Meng. Namun sumber yang akrab dengan masalah ini mengatakan Huawei telah melanggar sanksi-sanksi perdagangan Amerika Serikat.
Laporan investigasi yang lakukan Reuters hampir enam tahun silam mempublikasi Meng dan anak perusahaan Huawei telah mencoba menjual perangkat komputer Hewlett-Packard ke sebuah operator ponsel di Iran. Iran adalah satu negara yang diembargo oleh Amerika Serikat karena program nuklirnya dicurigai untuk membuat senjata pemusnah massal.

Credit tempo.co

Kapal-kapal Perang Rusia Tiba di India untuk Latihan Militer Gabungan

MOSKOW - Sejumlah kapal perang dari Armada Pasifik Rusia memasuki kota pelabuhan Visakhapatnam, India, pada hari Minggu (9/12/2018). Kehadiran mereka untuk berpartisipasi dalam latihan militer gabungan kedua negara, Indra Navy 2018, selama beberapa hari ke depan.

Menurut layanan pers militer Moskow, kapal-kapal dari Armada Pasifik Rusia itu antara lain kapal Varyag dengan rudal jelajah, kapal perusak Admiral Panteleyev, dan kapal tanker Boris Butoma.

"Hari ini (9 Desember), detasemen kapal Armada Pasifik (Rusia) memasuki pelabuhan Vishakhapatnam, India, di negara bagian Andhra Pradesh," bunyi pernyataan layanan pers tersebut, seperti dikutip Sputnik.

"Untuk lebih memperkuat kerja sama militer antara Angkatan Laut Rusia dan Angkatan Laut India, yang direncanakan melakukan latihan angkatan laut bersama, Indra Navy 2018, selama kunjungannya," lanjut pernyataan tersebut.

Kehadiran beberapa kapal perang Moskow ini juga sebagai kunjungan balasan untuk otoritas militer dan sipil India.

Latihan tempur angkatan laut kedua negara akan difokuskan pada kerja sama memastikan keselamatan navigasi dan kegiatan ekonomi di laut.

Detasemen dari Armada Pasifik Rusia diperkirakan akan meninggalkan Visakhapatnam pada 16 Desember mendatang.

Credit sindonews.com

Massa Pro-Hindu India Tuntut Kuil Dibangun di Situs Masjid Ayodhya

NEW DELHI - Ribuan biksu Hindu dan aktivis pro-Partai Bharatiya Janata (BJP) pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi berkumpul di New Delhi pada hari Minggu (9/12/2018). Massa mendesak pemerintah membangun sebuah kuil di reruntuhan masjid abad 16 di Ayodhya.

Tuntutan itu disuarakan menjelang pemilu yang akan diadakan pada Mei 2019. Pada pemilu nanti, Modi akan berupaya menjadi perdana menteri untuk periode kedua.

Para analis menilai BJP akan memperoleh suara yang lebih rendah daripada pemilu tahun 2014. Sedangkan para kritikus menuduh partai nasionalis itu menggunakan isu-isu komunal untuk mendapatkan dukungan.

Selama tiga dekade terakhir, keompok pendukung BJP telah membangkitkan kontroversi situs Ayodhya menjelang pemilu. Hal itu memicu ketegangan antara umat Hindu dan minoritas Muslim yang jumlahnya 14 persen dari total 1,3 miliar penduduk India.

Kebanyakan warga Hindu percaya bahwa Dewa Rama lahir di Ayodhya, dan mereka bersikeras bahwa ada sebuah kuil di sana sebelum sebuah masjid dibangun oleh seorang penguasa Muslim pada tahun 1528.

Sharad Sharma, juru bicara Vishwa Hindu Parishad (VHP) atau Dewan Hindua Dunia, yang memiliki hubungan dekat dengan BJP, mengatakan para biksu ingin agar pemerintah India membuat undang-undang untuk membuka jalan bagi pembangunan kuil di Ayodhya.

"Ini adalah masalah iman bagi jutaan umat Hindu yang tidak bisa terus-menerus menunggu kuil di tempat kelahiran Dewa Rama," katanya, yang dikutip Reuters.

Baik kelompok Hindu maupun Muslim telah mengajukan petisi kepada Mahkamah Agung untuk membantu menyelesaikan masalah ini. Pengadilan tinggi telah meminta lebih banyak waktu untuk membuat putusan.

BJP dan VHP dan gerakan senior mereka, Rashtriya Swayamsevak Sangh, telah meminta pemerintah agar mengeluarkan perintah eksekutif untuk membangun sebuah kuil dengan tanpa harus menunggu putusan Mahkamah Agung.

Menjelang berkumpulnya massa pada hari Minggu, polisi India telah meningkatkan keamanan.

Uttar Pradesh, negara bagian India tempat Ayodha berada, telah mengalami kekerasan komunal berulang kali sejak Yogi Adityanath, seorang tokoh garis keras BJP menjadi kepala menteri setempat tahun lalu. Dia disebut-sebut sebagai calon penerus Modi.

Awal bulan ini, seorang perwira polisi senior dan seorang pria lainnya tewas dalam protes kekerasan di negara bagian itu atas laporan bahwa seekor sapi, hewan yang disucikan oleh warga Hindu, disembelih.

Credit sindonews.com

Enam orang cedera akibat ledakan dalam kegiatan keagamaan di Pakistan

Dokumen foto ledakan bom di Karachi, Pakistan, pada Desember 2012. (AFP)

Islamabad, Pakistan (CB) - Enam orang cedera akibat ledakan selama kegiatan keagamaan di Kota Pelabuhan Karachi di Pakistan Selatan, demikian diungkapkan laporan media setempat pada Ahad.

Ledakan itu terjadi dalam pertemuan peringatan Maulid yang diselenggarakan oleh Gerakan Muttahida Qauimi-Pakistan di Daerah Gulistan-i-Jauhar di Karachi pada Sabtu larut malam (8/12), kata lembaga penyiaran lokal Geo News.

Khalid Maqbool, Menteri Federal Urusan Teknologi Informasi, dan Khawaja Izharul Hassan --pejabat senior partai-- yang juga menghadiri kegiatan, selamat dalam ledakan tersebut, kata pemimpin MQM-P Faisal Sabzwari kepada wartawan.

"Pelaku teror melemparkan peledak ketika para pejabat senior partai tiba untuk menghadiri kegiatan itu," kata Faisal Sabzwari, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta.

Enam pekerja partai, termasuk menteri koordinator federal, cedera dalam ledakan tersebut, ia menambahkan.

Polisi menyatakan para penyerang melemparkan bom rakitan, atau bom petasan, ke dekat tempat pertemuan dan melarikan diri dari tempat kegiatan itu.

Tak ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab.

Karachi, kota yang berpenduduk paling padat di negeri tersebut dan ibu kota komersialnya, telah lama memiliki nama negatif akibat kerusuhan politik dan sektarian dan perang gerombolan yang telah menewaskan ribuan orang selama tiga dasawarsa belakangan ini.

Namun pasukan keamanan telah berhasil menurunkan tingkat kerusuhan setelah operasi dukungan militer --yang dilancarkan pada 2003 di kota metropolitan tersebut.

Credit antaranews.com

Menlu Bahrain Kritik Emir Qatar Tidak Hadiri KTT Teluk di Saudi

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, berfoto dengan sejumlah pemimpin negara-negara teluk seperti Raja Salman dari Arab Saudi dan Emir Qatar SheikhTamim Bin Hamad Al Thani. Reuters

CB, Dubai – Menteri Luar Negeri Bahrain, Sheikh Khalid Bin Ahmed Al Khalifa, mengkritik keputusan pemerintah Qatar yang tidak mengirim delegasi tertinggi pada Konferensi Tingkat Tinggi Dewan Kerjasama Teluk atau Gulf Cooperation Countries Summit di Riyadh, Arab Saudi.

Pertemuan puncak tahunan ini digelar sehari pada Ahad, 9 Desember 2018.
“Emir Qatar seharusnya menerima permintaan sederhana (dari negara yang memboikot) dan menghadiri pertemuan puncak ini,” kata Sheikh Khalid Bin Ahmed Al Khalifa lewat cuitan di Twitter seperti dilansir Reuters pada Ahad, 9 Desember 2018 waktu setempat.
Emir Qatar, Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, yang hadir pada pertemuan puncak GCC di Kuwait pada 2017, kali ini mengirimkan delegasi setingkat menteri, yang dipimpin Menteri Luar Negeri Soltan Bin Saad Al-Muraikhi.

Soal ini, Direktur Informasi Kemenlu Qatar, Ahmed Bin Saeed AlRumaihi, mengatakan pemerintah Qatar membuat keputusan sendiri soal ini. Dia menyebut saat Sheikh Tamim hadir di Kuwait pada 2017, sejumlah pemimpin negara Teluk justru tidak hadir.
“Qatar telah menghadiri pertemuan (tahun lalu) di Kuwait sementara para pemimpin dari negara yang memboikot tidak hadir,” kata Ahmed seperti dilansir Reuters.

Seperti dilansir Aljazeera, GCC merupakan forum yang dibentuk pada tahun 1980an untuk mempersatukan sejumlah negara Arab dan mengimbangi dua negara dominan di kawasan Teluk yaitu Irak dan Iran. Dewan ini beranggotakan enam negara yaitu Arab Saudi, Qatar, Kuwait, Oman, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Organisasi ini bertemu tiap tahun untuk membahas berbagai kerjasama dan urusan regional.
Pada pertemuan puncak kali ini, sejumlah isu penting bakal dibahas seperti kerja sama regional, solusi politik untuk perang di Yaman, dan pengaruh Iran.
Pengamat mengatakan, pemerintah Qatar sengaja mengirim delegasi level menteri untuk memberi kesan bahwa negara itu tidak ingin menjaga jarak dengan GCC.

Luciano Zaccara, seorang peneliti politik Teluk dari Qatar University, mengatakan kepada Aljazeera bahwa,”Pengiriman delegasi tingkat menteri ini untuk menunjukkan pemerintah Qatar tidak pernah enggan untuk melakukan dialog langsung.”
Pengamat lainnya, Jocelyn Sage Mitchell, yang merupakan profesor di Northwester University di Qatar meyakini partisipasi negara ini di pertemuan puncak GCC memberikan posisi lebih tinggi dalam konteks krisis diplomatik yang sedang terjadi.
“Baik Arab Saudi dan Qatar sama-sama memperoleh manfaat dari terus berpartisipasi di organisasi ini,” kata dia kepada Aljazeera.
Pemerintah AS telah menekan pemerintah Saudi agar mau berdamai dengan Qatar dan membangun persatuan antara sesama negara Teluk. AS berharap GCC bisa mengimbangi aktivitas Iran di Timur Tengah.

Credit tempo.co

Menlu Saudi tolak serahkan tersangka pembunuh Khashoggi

Bendera Arab Saudi berkibar di depan Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. (AFP)

Riyadh (CB) - Menteri luar negeri Arab Saudi pada Minggu (9/12) mengesampingkan kemungkinan untuk menyerahkan para tersangka dalam pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi sesudah jaksa kepala Istanbul mengajukan perintah penangkapan dua mantan pejabat tinggi Saudi.

Pejabat Turki pada pekan lalu menyatakan kantor kejaksaan menyimpulkan "kecurigaan kuat" bahwa Saud al-Qahtani, pembantu utama Putra Mahkota Mohammed bin Salman, dan Jenderal Ahmed al-Asiri, yang menjabat wakil kepala sandi asing, termasuk perencana pembunuhan Khashoggi di Konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober.

"Kami tidak akan menyerahkan warga kami," kata Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir ketika ditanya tentang perintah penangkapan itu. Ia berbicara dalam jumpa pers pada temu puncak Teluk Arab di Riyadh.

Pada bulan lalu, Departemen Keuangan Amerika Serikat memberikan hukuman kepada 17 warga Saudi, termasuk Qahtani, tetapi bukan Asiri, atas peran mereka dalam pembunuhan Khashoggi.

Jaksa Saudi sebelumnya menyatakan perintah untuk memulangkan Khashoggi datang dari Asiri dan bahwa larangan perjalanan dikenakan terhadap Qahtani.

Jubeir menolak memastikan atau menyangkal apakah mereka saat ini ditahan, merujuk pada pertanyaan ke jaksa Saudi tersebut.

Credit antaranews.com

Wakil Wali Kota di Israel Ini Pernah Samakan ISIS dan Zionis

HAIFA - Anggota Partai Hadash yang pro-komunis, Raja Zaatara, diangkat sebagai Wakil Wali Kota Haifa di Israel. Namun, penujukannya memicu kecaman publik karena dia pendukung Hamas dan Hizbullah dan pernah menyamakan ISIS dengan gerakan Zionis.

Zaatara adalah politisi Israel-Arab. Dia diangkat wali kota terpilih Haifa, Einat Kalisch Rotem, sebagai wakilnya.

Zaatara akan mendampingi Rotem dalam 2,5 tahun sebagai pemimpin kota Haifa sesuai perjanjian rotasi dengan ketua fraksi Meretz, Rabbi Dubi Haiyun.

Selama beberapa tahun terakhir, dia telah memimpin banyak demonstrasi di mana bendera-bendera Palestina dikibarkan.

Dalam demonstrasi tiga bulan lalu, Zaatara mengatakan kepada Yedioth Ahronoth bahwa dia memprotes blokade terhadap Gaza, pembunuhan para demonstran Palestina yang tidak bersenjata, kebijakan penindasan dan intimidasi.

Dia juga pernah berbicara di panel di Universitas Bar-Ilan tiga tahun lalu yang memicu memicu kemarahan publik. Kala itu, dia membandingkan kelompok Islamic State (ISIS) dengan gerakan Zionis.

"Di mana mereka (ISIS) mempelajari kejahatan-kejahatan ini? Cari tahu apa yang dilakukan gerakan Zionis pada tahun 1948. Pemerkosaan, penjarahan, pembunuhan dan pembantaian dilakukan di sini," katanya.

Ketika ditanya apakah Hamas adalah organisasi teror, anggota partai Hadash ini menjawab; "Tidak. Negara yang diduduki memiliki hak untuk menolak pendudukan."

Penduduk Haifa merasa bingung dengan pilihan Rotem yang memilih Zaatara sebagai wakilnya. "Ini memalukan, orang yang mendukung musuh-musuh terburuk Israel diangkat sebagai wakil wali kota," kata salah satu warga Haifa kepada Ynet, yang tak disebutkan namanya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Arye Dery telah berusaha untuk memblokir penangkatan Zaatara sebagai Wakil Wali Kota Haifa.

"Raja Zaatara, seorang anggota dewan kota Haifa, telah menyatakan dukungan untuk Hizbullah dan Hamas, telah mendukung boikot terhadap Israel dan bertindak menentang Israel sebagai negara Yahudi dan demokratis. Orang seperti itu tidak dapat disebut sebagai wakil wali kota seperti yang dilakukan oleh wali kota Haifa," kata Dery di Twitter, seperti dikutip Haaretz, Minggu (9/12/2018).

Dery telah menanyakan penasihat hukumnya tentang masalah ini. Sementara itu, para politisi Israel juga ramai-ramai menentang penunjukan Zaatara sebagai wakil wali kota Haifa.

Credit sindonews.com

AS Tetap Dukung Koalisi Arab Saudi di Perang Yaman

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

AS telah memberikan bantuan militer kepada koalisi sejak 2015.

CB, ABU DHABI -- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengatakan mereka ingin tetap melanjutkan dukungan kepada Arab Saudi di perang Yaman. AS juga ingin melanjutkan upaya mereka melawan pengaruh Iran dan pemberontakan di negara-negara Arab.

"Dalam sistem kami ada tekanan, entah itu menarik diri dari konflik atau menghentikan dukungan dari koalisi yang mana sangat ditentang oleh pemerintah, kami yakin dukungan untuk koalisi dibutuhkan, mengirim pesan yang salah jika kami menghentikan dukungan," kata Wakil Asisten Sekretaris Departemen Luar Negeri AS untuk Negara-negara Arab di Teluk, Timothy Lenderking, Ahad (9/12).

Sejak pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi 2 Oktober lalu di kantor konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, para senator AS menekan pemerintah menghentikan dukungan mereka terhadap Arab Saudi di perang Yaman. Pada bulan lalu, Senator-senator AS telah melakukan pemungutan suara untuk membuat resolusi agar AS menghentikan dukungan militer mereka kepada koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman.

Mereka juga meminta pemerintahan AS berhenti menjual senjata dan memberikan informasi intelijen kepada Arab Saudi. AS telah memberikan bantuan militer kepada koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman untuk memerangi pemberontak Houthi sejak 2015.

Bulan lalu. Amerika Serikat menghentikan pengisian bahan bakar kepada pesawat-pesawat yang mereka pinjamankan ke koalisi yang dipimpin Arab Saudi. Pesawat-pesawat tersebut bertanggung jawab atas kematian ribuan warga sipil di Yaman.

Kepastian untuk melanjutkan dukungan kepada koalisi Arab Saudi tersebut dinyatakan setelah ada perundingan perdamaian yang dipimpin PBB di Swedia. Pekan ini para pemimpin negara-negara Arab juga mengadakan rapat untuk membicarakan perang Yaman di Riyadh, Arab Saudi.

Lenderking mengatakan perundingan damai di Swedia menjadi langkah yang sangat penting untuk menghentikan perang yang telah menewaskan ribuan orang dan mengancam jutaan orang lainnya kelaparan. Ia mengatakan perundingan damai ini tidak akan berjalan dengan mudah.

Tapi, lanjutnya, ada sinyal perundingan tersebut berjalan dengan konstruktif. Pemerintah AS juga ingin pertemuan yang fokus pada langkah-langkah membangun kepercayaan dan transisi badan pemerintah menghasilkan sesuatu yang konkrit.

"Kami mencari arah dimana persatuan Yaman tumbuh dan stabil dibandingkan menguras stabilitas regional dan global, tidak ada masa depan di Yaman untuk ancaman yang didukung Iran terhadap Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan pusat-pusat vital perekonomian internasional," kata Lenderking.

Lenderking mengatakan koalisi yang dipimpin Arab Saudi di Yaman tidak hanya juga melawan pemberontak Houthi tapi juga Al-Qaida dan ISIS. Yaman berada di sebelah selatan muara Laut Merah, salah satu rute perdagangan minyak terpenting di dunia.

Konflik ini dikenal sebagai proxy war di Timur Tengah antara Arab Saudi dengan Iran. Pemberontak Houthi yang didukung Iran melawan pasukan yang loyal terhadap pemerintahan presiden Yaman Abd-Rabbu Monsour Hadi yang didukung koalisi yang dipimpin Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Pemberontak Houthi menguasai ibu kota Yaman, Sana'a setelah merebutnya dari pemerintahan Hadi pada 2014. Sementara pemerintahan Hadi menguasai sebelah selatan Yaman dan pusatnya di kota terbesar kedua di Yaman, yaitu Eden.

Lenderking mengatakan para ahli memperkirakan untuk bisa meraih kesepakatan damai maka 1 juta mantan pemberontak harus menyerahkan senjata merkea. Dibutuhkan juga reformasi sektor keamanan dan pemulihan infrastruktur dan perekonomian yang hancur karena perang.

"Upaya awal pemulihan sedang berjalan tapi untuk rekonstruksi penuh hanya bisa dilakukan dalam lingkungan yang damai, karena alasan itu kami ingin menutup ruang terhadap pengaruh Iran yang jahat," kata Lenderking.

Credit republika.co.id

Mantan PM Irak tolak tuntutan mengubah daftar kabinet

Suasana jalan di distrik Kota Sadr, Baghdad, Irak, Sabtu (19/5/2018). (REUTERS/Thaier al-Sudani)

Baghdad, Irak (CB) - Mantan perdana menteri Irak pada Sabtu (8/12) menolak untuk mengubah daftar Kabinet yang disiapkannya, kendati ada tuntutan dari penengah kekuasaan dari kubu Syiah, Muqtada As-Sadr.

Tindakan Nouri Al-Maliki itu berarti menciptakan perintang baru di hadapan upaya untuk membentuk pemerintah, delapan bulan setelah pemilihan umum.

Lembaga Koalisi Hukum menolak seruan "untuk mengganti Falih Fayyad dan beberapa calon lain untuk Kabinet baru", kata Al-Maliki dalam satu taklimat di Ibu Kota Irak, Baghdad.

Ia mengatakan bahwa mengganti Fayyad akan beresiko bagi kestabilan di Irak sebab tindakan itu menciptakan persepsi bahwa Koalisi Sairoon, pimpinan As-Sadr, berusaha menekan parlemen dan pemerintah.

Fayyad, mantan penasehat keamanan Perdana Menteri Haidar Al-Abadi, dicalonkan secara tidak langsung oleh blok Al-Binaa di bawah milisi Hashd Ash-Shaabi sebagai menteri dalam negeri, kata Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang. Namun, ia menghadapi penolakan keras dari Koalisi Sairoon --yang memboikot pemungutan suara pada Kamis mengenai Kabinet di Parlemen.

Pada November, Abdul-Mahdi --seorang politikus independen-- diberi lampu hijau oleh Parlemen untuk menyusun pemerintah.

Namun sejak itu, hanya 14 dari 22 menteri Kabinet yang diusulkan oleh perdana menteri tersebut telah dikonfirmasi di Parlemen, dan delapan sisa portofolio --termasuk pos penting pertahanan dan dalam negeri-- masih kosong.

Banyak pengamat yang mengetahui proses pembentukan pemerintah menyatakan penundaan itu terjadi akibat perbedaan pendapat antara kelompok politik Syiah dan Sunni di negeri tersebut.

Credit antaranews.com

Dilanda Demo Rusuh, Prancis: Trump Jangan Ikut Campur

PARIS - Pemerintah Prancis, yang sedang menghadapi gelombang demo rusuh, tidak terima dengan komentar Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang dianggap ikut campur urusan dalam negeri negara Eropa tersebut.

Pemimpin Amerika itu telah menulis serangkaian tweet yang mengkritik kebijakan Presiden Emmanuel Macron dan rating persetujuan kebijakan domestiknya yang rendah.

Protes Paris terhadap Washington disampaikan Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian yang berbicara melalui stasiun televisi.

Gelombang demo rusuh pecah kembali di berbagai wilayah di Prancis pada Sabtu hingga Minggu. Para pengunjuk rasa anti-pemerintah yang didominasi massa "Rompi Kuning" berhadapan dengan polisi antihuru-hara yang menembakkan gas air mata dan meriam air.

Demo yang dimulai sejak November itu untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang sampai saat ini belum mendapat respons yang jelas dari Presiden Macron.

Massa di berbagai wilayah, termasuk Paris, marah dengan melemparkan batu, membakar mobil, serta merusak toko-toko dan restoran. Lebih dari 1.000 demonstran telah ditangkap dan ratusan orang lainnya terluka.

Di saat Prancis diguncang gelombang demo rusuh, Trump mengungkit "Perjanjian Paris".

"Kesepakatan Paris tidak berjalan dengan baik untuk Paris. Protes dan kerusuhan di seluruh Prancis. Orang tidak mau membayar uang dalam jumlah besar, banyak, ke negara-negara dunia ketiga (yang dipertanyakan kemajuannya), untuk mungkin melindungi lingkungan. Nyanyian 'Kami Ingin Trump!' Cinta Prancis," tulis Trump di Twitter.

Menteri Luar Negeri Jean-Yves Le Drian kepada stasiun televisi LCI memprotes keras sikap Trump. "Tinggalkan negara kami," katanya.

"Kami tidak memperhitungkan politik domestik Amerika dan kami ingin itu dibalas," katanya lagi, seperti dikutip Reuters, Senin (10/12/2018).

Le Drian mengatakan gambar yang diterbitkan di Amerika Serikat dengan orang-orang yang meneriakkan "Kami ingin Trump" sejatinya dibuat selama kunjungan Trump ke London beberapa bulan lalu.

Dalam sebuah tweet terpisah, Trump mengatakan; "Hari yang sangat sedih dan malam di Paris. Mungkinkah sudah waktunya untuk mengakhiri Perjanjian Paris yang konyol dan sangat mahal dan mengembalikan uang kembali kepada orang-orang dalam bentuk pajak yang lebih rendah? AS jauh di depan kurva untuk itu dan satu-satunya negara besar di mana emisi turun tahun lalu!."

Le Drian mengatakan kebanyakan orang Amerika tidak setuju dengan Trump atas keputusannya untuk meninggalkan perjanjian iklim Paris tahun 2015.

Sementara itu, Presiden Macron diharapkan akan bertemu dengan para pemimpin serikat pekerja dan berbicara pada publik pada hari ini.

Menteri Keuangan Bruno Le Maire mengatakan kerusuhan di negaranya merupakan malapetaka bagi ekonomi Prancis. Menurutnya, pemblokiran nasional telah menjadi malapetaka bagi lalu lintas serta bagi kunjungan wisatawan ke Paris. Diperkirakan pendapatan USD1,5 miliar hilang gara-gara gelombang demo rusuha tersebut.

Credit sindonews.com

Prancis Tahan Lebih dari 1.700 Peserta Demo Rompi Kuning

Aksi demo rompi kuning di Paris, Prancis. (REUTERS/Piroschka van de Wouw)

Jakarta, CB -- Pemerintah Prancis mengatakan pada Minggu (9/12) bahwa lebih dari 1.700 orang telah ditangkap di seluruh penjuru negeri dalam aksi protes rompi kuning terbaru, Sabtu (8/12).

Kepolisian juga mengatakan aksi demo rompi kuning yang terjadi kemarin menyebabkan kerusakan lebih banyak di Paris dibandingkan dengan aksi sepekan lalu.

Pada Sabtu (8/12), aksi demonstrasi oleh orang-orang berompi kuning diwarnai kerusuhan di Paris dan sejumlah kota lainnya, seperti Marseille, Bordeaux, Lyon, dan Toulouse.

Aksi tersebut merupakan demo di pekan keempat mereka memprotes beban pajak yang dianggap memberatkan biaya hidup dan protes terhadap Presiden Emmanuel Macron.

Macron yang diserukan untuk mundur oleh para pedemo di kawasan ikonis Champs-Elysees, Paris, diharapkan mampu mengatasi demonstrasi melalui pidato yang akan dilakukan beberapa hari mendatang.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa sebanyak 1.220 orang dari 1.723 orang yang ditahan kepolisian diminta untuk dibawa ke penjara.

Sedangkan Kepolisian Paris mengatakan mereka menangkap 1.082 orang pada Sabtu (8/12), meningkat tajam hingga 412 orang dibanding periode demo sebelumnya.

Kemendagri Prancis turut mengatakan sebanyak 136 ribu orang terlibat dalam protes yang dilaksanakan kemarin di seluruh Prancis.

Jumlah tersebut kurang lebih sama dengan aksi pada 1 Desember, namun dengan kerusakan dan kerusuhan yang lebih besar terutama terjadi di Paris.

Di Paris, pedemo yang mengenakan rompi kuning simbol rakyat pekerja tersebut membakar mobil, barikade, dan memecahkan jendela-jendela di bangunan sepanjang kawasan demonstrasi.

Pemerintah Kota Paris menyatakan bahwa unjuk rasa rompi kuning pada Sabtu (8/12) menyebabkan lebih banyak kerusakan dibandingkan dengan ronde 1 Desember 2018.

"Sektor yang terkait dengan insiden itu jauh lebih besar. Dengan barikade yang lebih sedikit, ada lebih banyak sebaran, begitu banyak tempat yang terkena dampak dari aksi kekerasan," kata Deputi Walikota Paris Emmanuel Gregoire kepada radio France Inter.

"Kemarin ada lebih banyak kerusakan dibandingkan pekan lalu." lanjutnya.

Gerakan rompi kuning mulai mencuat pada akhir Oktober lalu. Gerakan ini merupakan aksi proters terhadap pengumuman kenaikan pajak bahan bakar.

Pajak tersebut merupakan strategi Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk membiayai pengembangan energi bersih.

Meski begitu, gerakan ini meluas menjadi politis untuk melawan Macron. Pesertanya adalah para penduduk yang tinggal di kota kecil dan pedesaan di Prancis.

Credit cnnindonesia.com

Polisi Prancis - Jaket Kuning Bentrok pada Demonstrasi di Paris

Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan unjuk rasa menentang kenaikan harga pajak bahan bakar minyak di ibu kota Paris, Prancis, pada Sabtu, 8 Desember 2018. Reuters

CB, Paris – Polisi anti-huru hara Prancis menembakkan gas air mata dan sempat bentrok dengan para pengunjuk rasa, yang disebut jaket kuning, di pusat ibu kota Paris pada Sabtu, 8 Desember 2018.

Unjuk rasa ini memasuki pekan keempat, yang memprotes kenaikan biaya hidup dan meminta Presiden Emmanuel Macron untuk mundur. Unjuk rasa ini digelar setiap Sabtu selama sebulan terakhir.
Otoritas mengatakan sebanyak 575 orang telah ditahan sejenak untuk diperiksa. Sedangkan sebanyak 361 orang tetap ditahan setelah polisi menemukan sejumlah alat yang bisa dijadikan senjata seperti palu, tongkat baseball, dan bola logam dari para pengunjuk rasa.

Ratusan pengunjuk rasa berkumpul di sekitar Monumen Kemenangan, yang sempat ditulisi grafiti anti-Macron pada Sabtu pekan lalu. Pada unjuk rasa pekan lalu itu, demonstran membakar belasan mobil dan menjarah toko, yang membuat kerusuhan itu sebagai kerusuhan terburuk di Paris sejak Mei 1968.

Pada unjuk rasa Sabtu keempat ini, polisi mengatakan ada sekitar 1.500 pemrotes di kawasan Champs Elysees. Sebagian pengunjuk rasa berparade ke arah timur Paris, yang bakal menjadi lokasi unjuk rasa perubahan iklim pada Sabtu sorenya. Sebagian lain terlihat memblokade jalur bundaran yang mengitari Paris pusat.
“Kami naik kereta selama 11 jam untuk protes hari ini. Kami marah terhadap para teknokrat yang memerintah kami,” kata Gilles Noblet, seorang pengunjuk rasa dari daerah di Ariege di barat daya.
Menanggapi aksi unjuk rasa ini, Perdana Menteri Prancis, Edouard Philippe meminta semua pihak menahan diri.

“Kami akan melakukan semua yang bisa kami lakukan agar hari ini menjadi hari tanpa kekerasan. Sehingga dialog yang kami lakukan sejak pekan ini dapat berlangsung secara baik,” kata dia lewat televisi lokal.
Menanggapi unjuk rasa ini, Phillippe sebenarnya telah mengumumkan pada Selasa pekan ini bahwa pemerintah menunda kenaikan pajak bahan bakar minyak selama enam bulan untuk meredakan protes. Ini menjadi langkah mundur pertama dari pemerintahan Presiden Macron, yang telah berlangsung selama 18 bulan.
Sekitar 89 ribu polisi dikerahkan di seluruh Prancis pada Sabtu kemarin dengan 8000 orang berjaga di Paris.

Menteri Dalam Negeri Prancis, Christophe Castaner, mengatakan kepada situs berita Brut bahwa pemerintah telah bersiap menghadapi unjuk rasa ini. Dia meminta pengunjuk rasa dama tidak bergabung dengan pengunjuk rasa yang brutal. “Para pembuat masalah hanya bisa efektif jika mereka menyamar sebagai jaket kuning. Kekerasan tidak pernah menjadi cara yang bagus untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Sekarang saatnya untuk berdiskusi,” kata dia.

Credit tempo.co

Iran Tangkap 10 Tersangka Bom Bunuh Diri

Ilustrasi Bom Bunuh Diri

Foto: Foto : MgRol112

Beberapa tersangka lainnya sudah berhasil diidentifikasi dan kini sedang dicari.

CB, TEHERAN -- Kepala kepolisian Iran Hossein Ashtari mengatakan pasukan keamanan Iran telah menangkap 10 tersangka yang diduga terlibat dalam bom bunuh diri di Chabahar. Bom tersebut menewaskan dua orang petugas polisi.

"Petunjuk yang bagus sudah diperoleh dan harapannya dengan kerja sama masyarakat kami bisa mendapatkan petunjuk yang utama," kata Ashtari seperti dikutip dari kantor berita IRNA, Ahad (9/12).

Ashtari menambahkan beberapa tersangka lainnya sudah berhasil diidentifikasi dan kini sedang dicari. Bom bunuh diri yang terjadi pada hari Kamis (6/12) lalu juga melukai 48 orang lainnya.

Kabarnya bom tersebut dilakukan oleh kelompok Muslim Sunni. Menurut kantor berita pemerintah pelaku meledakan bom di dekat markas polisi di kota pelabuhan Chabahar di sebelah selatan Iran.

Bom bunuh diri cukup jarang terjadi di Iran. Kelompok pemberontak Sunni sudah beberapa kali melakukan serangan terhadap anggota keamanan selama beberapa tahun terakhir di Provinsi Sistan-Baluchestan, dimana Chabahar berada.

Provinsi tersebut menjadi tempat tinggal kelompok minoritas Muslim Sunni. Mayoritas penduduk Iran beragama Muslim Syiah.

Daerah tersebut juga sudah lama menjadi pusat kekerasan di mana ada banyak penyulundupan narkoba dan serangan-serangan kelompok separatis. Media-media Iran melaporkan kelompok pemberontak Muslim Sunni Ansar al-Furqan telah mengaku bertanggungjawab atas serangan ini.

Sementara itu pemerintah Iran menuding Arab Saudi dan Amerika Serikat telah mendanai kelompok-kelompok tersebut. Arab Saudi dan AS telah membantah tuduhan tersebut.

Credit republika.co.id

Dituntut AS Buang Rudal Berkemampuan Nuklir, Rusia Angkat Bahu

MOSKOW - Kremlin, pada Jumat (7/12/2018), mengangkat bahu saat merespons tuntutan Amerika Serikat (AS) agar membuang rudal berkemampuan nuklir. Rusia tetap dengan keyakinannya bahwa mereka tidak melanggar perjanjian kontrol senjata nuklir seperti yang dituduhkan Washington.

"Rusia tidak melanggar, tidak melanggar dan tetap berkomitmen terhadap kewajibannya di bawah perjanjian INF," kata juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan seperti dikutip Reuters.

Seperti diberitakan sebelumnya, AS menuntut Rusia untuk membuang dan tidak memodifikasi peluru kendali (rudal) 9M729 berkemampuan nuklir. Selanjutnya, Moskow harus kembali mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir 1987.

"Sebaiknya Anda menyingkirkan sistem, menyingkirkan peluncur atau mengubah sistem di mana ia tidak melebihi jangkauan, dengan cara yang dapat diverifikasi," kata Wakil Menteri untuk Kontrol Senjata dan Keamanan Internasional di Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, Andrea Thompson.

Pada hari Selasa, AS mengultimatum Rusia untuk mematuhi Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) 1987 dalam waktu 60 hari. Jika tidak, Washington akan mulai menarik diri dari pakta tersebut.

Ancaman Washington untuk meninggalkan Perjanjian INF telah memicu kekhawatiran Eropa akan pecahnya perlombaan senjata nuklir baru antara AS dan Rusia. Bahkan, yang lebih berbahaya lagi, Eropa berpotensi menjadi medan perang nuklir.

Duta Besar AS untuk Rusia Jon Huntsman, yang memberi penjelasan kepada wartawan bersama Thompson, mengatakan bahwa penarikan AS dari perjanjian itu tidak berarti Washington menjauh dari pengawasan senjata.

"Kami tetap berkomitmen untuk mengendalikan senjata, tetapi kami membutuhkan mitra yang dapat diandalkan dan tidak memiliki satu di Rusia pada INF atau dalam hal ini pada perjanjian lain yang dilanggar," kata Huntsman.

Moskow sebelumnya telah membantah tuduhan AS soal pengembangan rudal 9M729. Presiden Rusia Vladimir Putin justru mengancam bahwa negaranya akan mengembangkan rudal yang dilarang oleh Perjanjian INF jika Amerika Serikat keluar dari pakta tersebut.

Amerika Serikat dan sekutu Eropa-nya menuduh rudal jelajah 9M729 Novator, yang oleh NATO dinamai SSC-8, melanggar batas jangkauan yang ditetapkan dalam Perjanjian INF yakni dari 500 hingga 5.000 km (310 hingga 3.420 mil).

Perjanjian itu juga melarang produksi dan pengujian rudal serta peluncur dengan jangkauan tersebut.

Perjanjian INF dinegosiasikan oleh Presiden Ronald Reagan dan pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev dan diratifikasi oleh Senat AS. Tujuan dari perjanjian ini sejatinya untuk melenyapkan rudal jarak menengah dari dua kekuatan nuklir terbesar dunia dan mengurangi kemampuan mereka untuk meluncurkan serangan nuklir dalam waktu singkat.

Credit sindonews.com

Aparat China Tahan 10 Orang Terlibat Aksi Demonstrasi Veteran

Ilustrasi militer China. (AFP PHOTO / STR)

Jakarta, CB -- Petugas-petugas keamanan China di Provinsi Shandong telah menahan 10 orang yang terlibat dalam aksi-aksi demonstrasi para veteran militer China pada Oktober lalu.

Sebelumnya, para veteran militer itu melakukan aksi demonstrasi karena mengeluh atas uang pensiun dan sejumlah hal yang seharusnya hak justru tak diterima. Itu sendiri, seperti dilansir Reuters, merupakan persoalan lama di China dan mulai sporadis di protes sejak beberapa tahun ke belakang,

Awal tahun ini ratusan veteran militer berunjuk rasa di Beijing tengah selama dua hari, menuntut manfaat-manfaat pensiun yang belum dibayarkan.

Sementara itu aksi yang terjadi pada 4-7 Oktober lalu meledak di kota Pingdu, Shandong. Kala itu, sebanyak 300 orang dari berbagai bagian berbeda China berkumpul 'di bawah panji veteran militer'. Aparat sendiri menyebutkan ekpada media massa bahwa unjuk rasa itu ilegal.

Saat itu, para pengunjuk rasa bentrok dengan polisi dan merusak kendaraan-kendaraan.

Sementara itu, terkait kondisi hak bagi para veteran militer, Kementerian Keamanan Publik China menyatakan pemerintah berjanji akan memperlakukannya lebih baik. Salah satunya, dengan pembentukan Kementerian Urusan Veteran pada tahun ini sebagai bagian dari perombakan lebih besar departemen-departemen di kementerian.

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping mengumumkan pada tahun 2015 Tentara Pembebasan Rakyat memulai pemangkasan jumlah tentara sebanyak 300.000. Pemangkasan prajurit angkatan perang itu bertujuan membuat sebagian besar pengurangan pada akhir 2017. Dan, pemerintahan China pun mengklaim tujuan tersebut telah tercapai.

Credit cnnindonesia.com

Potret Kesamaan antara Aksi 812 di Malaysia dengan Aksi 212 di Indonesia

Massa aksi 812 di Malaysia dan Reuni Akbar 212 di Monas

SERAMBINEWS.COM - Aksi 812 di Malaysia yang digelar Sabtu (8/12/2018), menyita perhatian rakyat Indonesia lantaran julukannya mirip dengan Reuni Akbar 212.
Seperti diketahui sebelumnya, Reuni Akbar 212 di Indonesia digelar di Monumen Nasional (Monas) pada Minggu (2/12/2018).
Kedua aksi tersebut mempunyai beberapa persamaan yang sangat mencolok.

Berikut TribunWow rangkum persamaan Aksi 812 di Malaysia dengan Aksi 212 di Indonesia:

1. PESERTA
Aksi 812 di Malaysia
Dikutip dari Malaymail, aksi 812 di Daratan Merdeka Malaysia, ditargetkan oleh penyelenggara dihadiri oleh 500 ribu waraga Malaysia dari berbagai wilayah.
Sebelum acara dimulai, kepolisian menuturkan jika peserta yang datang sudah mencapai 55 ribu orang, dan dipastikan akan bertambah ketika acara sudah berlangsung.

Panitia sebelumnya juga telah mentargetkan 300 ribu peserta akan datang, sampai akhirnya target tersebut dinaikkan di angka 500 ribu.
Namun secara pasti berapa peserta yang hadir dalam acara tersebut juga tidak dapat dipastikan lantaran tidak ada pendataan peserta aksi.

Dari pantauan udara, diketahui jika Aksi 812 di Malaysia dengan gerakan anti-ICERD dipenuhi oleh massa dengan pakaian dominan putih.

Pandangan udara dari Dataran Merdeka selama unjuk rasa anti-ICERD di Kuala Lumpur 8 Desember 2018. - (Malaymail/Mukhriz Hazim)

Reuni Akbar 212 di Monas
Aksi Reuni Akbar 212 diklaim dihadiri jutaan peserta.

Dilansir Tribunwow dari Wartakotalive, Ketua Panitia Reuni Akbar 212, Ustaz Bernard Abdul Jabbar memberikan penjelasan mengenai jumlah peserta yang datang.
"Kalau dulu sekitaran tujuh juta, tapi sekarang menurut informasi dari media yang menggunakan drone, itu hampir sekitar 8-10 juta yang hadir," ujar Bernard di Monas, Gambir, Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018).
Dari pantauan udara, peserta yang hadir dalam Reuni 212 juga tampak mengenakan pakaian yang didominasi dengan warna putih.

2. DIKAITKAN POLITIK

Aksi 812 di Malaysia
Aksi 812 di Malaysia sempat dikaitkan dengan politik oleh beberapa orang.
Diketahui jika Aksi 812 digelar dan diprakarsai oleh kelompok muslim Melayu bersama dengan Partai Islam Malaysia (PAS) dan United Malays National Organisation (Umno).

Mereka beranggapan jika aksi tersebut hanya menguntungkan pihak penyelanggara yakni PAS dan Umno.
Hal tersebut seperti yang dijelaskan oleh Wakil Presiden Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu), Datuk Seri Mukhriz Mahathir yang mengungkapkan jika PAS dan Umno justru menyebabkan kecemasan dan juga ketegangan bagi mereka yang berbicara ke arah ras.

"Kita harus memahami bahwa pertemuan besok antara Umno dan Pas tidak lebih dari pertemuan politik."
"Yang lebih buruk adalah masalah rasial dan agama yang mereka angkat," jelasnya dikutip dari Malaymail.
"Hal ini, jika tidak dimonitor, dapat menciptakan kecemasan dan menimbulkan ketegangan di antara orang-orang."
"Kita harus fokus pada kesatuan pada titik waktu ini," lanjut Datuk Mukhriz, Jumat (7/12/2018).
Namun setelah aksi tersebut digelar, dipastikan jika tujuan dari Aksi 812 murni untuk menolak pemerintah Malaysia meratifikasi gagasan PBB.
Aksi tersebut juga merupakan wujud rasa syukur dari ribuan massa yang hadir lantaran pemerintah juga mempunyai pemikiran yang sama untuk tidak menyetujui ICERD.

Reuni Akbar 212 di Monas
Reuni Akbar 212 beberapa waktu lalu juga santer dikaitkan dengan gerakan politik.

Namun bantahan demi bantahan dilontarkan oleh beberapa tokoh.
Sebagian besar mengungkapkan jika gerakan tersebut merupakan gerakan moral dan juga wujud silaturahmi dari peserta yang hadir.
Bantahan Reuni Akbar 212 dikaitkan dengan politik juga keluar dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan.

"Tidak ada satupun yang bisa mendatangkan sebanyak itu, jutaan orang. Partai kek, tokoh kek, itu enggak ada yang bisa. Itu saya kira gerakan hati," ujar Zulkifli di kompleks parlemen, Senin (3/12/2018).

3. LIBATKAN TOKOH
Aksi 812 di Malaysia
Dalam aksi 812 di Malaysia, sejumlah tokoh politik terlihat menghadiri gerakan anti-ICERD tersebut.
Dikutip dari Malaymail, tokoh yang hadir dalam Aksi 812 yakni Presiden Umno Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi, mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, dan Wakil Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man.
Reuni Akbar 212 di Monas
Sama halnya dengan Aksi 812 di Malaysia, sejumlah tokoh politik di Indonesia juga turut hadir dalam reuni akbar tersebut.
Mereka yang hadir di antaranya calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Ketua MPR Zulkifli Hasan, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, dan sejumlah tokoh lain.
4. SELEBRITI
Aksi 812 di Malaysia
Selain dihadiri oleh sejumlah tokoh politik, beberapa rekan selebriti juga diketahui turut hadir dalam Aksi 812 di Malaysia.
Mereka adalah pembaca acara televisi Azwan Ali, penyanyi Malaysia Datuk Hattan, komedian Abon dan juga aktor Mustapha Kamal.

Reuni Akbar 212 di Monas
Sama halnya dengan Aksi 812 di Malaysia, Reuni Akbar 212 di Indonesia juga diketahui dihadiri oleh sejumlah selebriti.
Di antaranya Irwansyah, Tengku Wisnu, Ayu Azhari, Mulan Jameela, sampai dengan Mario Irwinsyah.

Sejumlah selebriti ikut dalam Acara Reuni Akbar 212 di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (2/12/2018). (Instagram @ayukhadijahazhari/teukuwisnu)

5. TERTIB
Aksi 812 di Malaysia
Dalam Aksi 812 di Malaysia, penyelenggara mengimbau peserta aksi tidak merokok pada saat aksi digelar.
Imbauan tersebut dilakukan untuk mendukung peraturan Anti-Merokok oleh Kementrian Kesehatan.
Melalui pembawa acara seruan tersebut dilontarkan.
"Harap hancurkan rokok Anda jika Anda merokok. Kami ingin mengadakan pertemuan yang sehat," kata pembawa acara.
Dikutip dari Malaymail, hal tersebut dipatuhi oleh massa Aksi 812 di Malaysia.
Banyak dari mereka yang mematikan rokoknya setelah mendapatkan seruan dari pembawa acara dan juga panitia penyelenggara.

Ribuan orang menghadiri unjuk rasa anti ICERD di Dataran Merdeka Sabtu (8/12/2018) (News Straits Times/Asyraf Hamzah)

Reuni Akbar 212 di Monas
Aksi 212 di Monas, panitia mengimbau agar seluruh peserta tidak menginjak rumput yang ada di sekitar lokasi.
Dikutip dari Wartakotalive, para peserta reuni akbar tampak saling mengingatkan imbauan dari panitia.
Mereka bersama-sama menjaga ketertiban kawasan Monas.
"Jangan menginjak rumput, nanti viral. Ayo lewat pinggir," ujar salah satu peserta di lokasi, Minggu (2/12/2018).
"Tolong sampahnya disimpan dulu, jangan buang sembarangan," ucap penjaga keamanan Reuni 212.
Imbauan tersebut dijalankan dengan baik oleh seluruh peserta.
Setelah selesai acara, rumput di Monas tidak mengalami kerusakan dan sampah-sampah juga tidak berserakan.

Suasana kawasan Monas bersih dari sampah, rumput pun steril dari ribuan para peserta Reuni 212, Minggu (2/12). (Warta Kota/Anggie Lianda Putri)

6. KUMPULKAN SAMPAH
Aksi 812 di Malaysia
Peserta Aksi 812 di Malaysia dengan sukarela mengumpulkan sampah di aksi unjuk rasa gerakan anti-ICERD di Daratan Merdeka Kuala Lumpur.
Salah seorang peserta yakni Azmi Ismail (36) dan Abdul Rashid (49) mengungkapkan tujuan mereka melakukan aksi tersebut.
Dari penuturannya diketahui jika upaya mengumpulkan sampah tersebut untuk menciptakan Malaysia yang lebih bersih.
Dilansir TribunWow dari Malaymail, mereka berkeliaran di sekitar Daratan Merdeka dan berteriak 'Sampah, Sampah, Sampah'.
Mereka juga terlihat membawa kantong hitam besar yang dijinjing bersama-sama.
Tidak hanya mengambil sampah milik peserta lain, mereka juga tampak memungut sampah yang berserakan di tanah.
“Setiap kali kami mulai mengumpulkan sampah, kami melihat bahwa orang lain akan mulai melakukannya juga.
“Kami memiliki anggota ketiga, dia ada di suatu tempat di persimpangan jalan untuk merawat kantong sampah kami,” kata Azmi.

Wakil calon parlemen Tumpat Tengku Yusuf Tengku Ismail bersama dengan kolektor sampah Azmi dan Abdul. (Malaymail/Gambar oleh Azril Annuar)

Reuni Akbar 212 di Monas
Hal menarik tersebut juga tampak pada Aksi Reuni 212 di Monas Minggu (2/12/2018).
Dilansir dari Tribunnews, sejumlah peserta Reuni Akbar 212 membawa kantong plastik untuk tempat sampah yang dipungut dari sekitaran Monas.
Mereka juga saling meningatkan pada peserta lain yang memiliki sampah untuk membuangnya ke tempat yang telah disediakan.
"Ayo sampahnya jangan dibuang sembarang ya, silakan yang mau buang sampah ke sini. Silahkan yang ada sampah buang ke sini ya," kata seorang perempuan yang membawa kantong plastik hitam.

Di beberapa titik trotoar juga disediakan banyak kantong plastik hitam untuk memudahkan peserta Reuni Akbar 212 membuang sampah.

Aksi 212- Peserta Reuni Akbar 212 Punguti Sampah, Jualan Pedagang Raup Untung 10 Kali Lipat (Warta Kota/Muhammad Azzam)

Credit aceh.tribunnews.com