CUPUMA

Kamis, 06 Desember 2018

Tabrakan Dua Pesawat Militer AS di Jepang, Tujuh Awak Hilang

Ilustrasi F-18. (LCPL JOHN MCGARITY, USMC via Wikimedia)

Jakarta, CB -- Setidaknya tujuh orang hilang usai dua pesawat korps marinir Amerika Serikat dilaporkan bertabrakan di lepas pantai Jepang pada Kamis (5/12).

Korps Marinir melaporkan bahwa insiden ini terjadi ketika para awak pesawat tersebut melakukan latihan rutin.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa insiden itu terjadi pada pukul 02.00 waktu setempat, setelah pesawat lepas landas dari Pangkalan Udara Marinir Iwakuni.

Pejabat tersebut enggan menjelaskan penyebab kecelakaan, tapi mengonfirmasi bahwa insiden tersebut melibatkan satu jet tempur F-18 dan pesawat pengisi bahan bakar KC-130 dengan total awak tujuh orang.

Salah satu pejabat AS lainnya mengatakan kepada AFP bahwa insiden tersebut terjadi ketika kedua pesawat melakukan operasi pengisian bahan bakar.

Ia memastikan bahwa tim SAR Jepang langsung merespons dan melakukan upaya pencarian di koordinat terakhir kedua pesawat.

Sementara itu, korps marinir AS juga langsung menggelar penyelidikan lebih lanjut.

Credit cnnindonesia.com

UE Kembali Serukan AS-Rusia Selamatkan Perjanjian Senjata Nuklir

BRUSSELS - Uni Eropa (UE) kembali menyerukan Amerika Serikat (AS) dan Rusia untuk menyelamatkan Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Seruan ini datang setelah AS mengeluarkan ultimatun kepada Rusia terkait perjanjian itu.

Dalam sebuah pernyataan, Menteri Luar Negeri UE, Frederica Mogherini memohon agar perjanjian itu diselamatkan. Dia memperingatkan bahwa Eropa tidak ingin menjadi medan perang bagi kekuatan global sekali lagi, seperti yang terjadi selama Perang Dingin.

"INF telah menjamin perdamaian dan keamanan di wilayah Eropa selama 30 tahun," kata Mogherini, yang berbicara kepada media jelang pertemuan NATO di Brussels, seperti dilansir Channel News Asia pada Rabu (5/12).

"Ini harus sepenuhnya dilaksanakan, jadi saya berharap bahwa waktu yang ada untuk bekerja melestarikan perjanjian dan mencapai implementasi penuh dapat digunakan dengan bijak dari semua pihak, dan kami pasti akan berusaha untuk membuat bagian kami untuk memastikan ini terjadi," sambungnya.

Sebelumnya diwartakan, AS mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels.

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, AS belum memberikan bukti bahwa Moskow melanggar perjanjian tersebut. Moskow kemudian mengatakan pihaknya siap untuk terus membahas masalah ini dengan Washington.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Kedutaan Besar AS di Moskow telah menyerahkan sebuah catatan pada Selasa malam, yang mengatakan bahwa Washington akan mengundurkan diri dari Perjanjian INF, kecuali Moskow mulai mematuhi perjanjian itu.

"Dokumen-dokumen ini diterima untuk diproses lebih lanjut. Di dalamnya sekali lagi ada tuduhan tak berdasar tentang dugaan pelanggaran perjanjian kami. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa ini adalah dugaan. Tidak ada bukti yang telah disampaikan kepada kami," ucap Zakharova.

Credit sindonews.com

Rusia: AS Tak Miliki Bukti Kami Langgar Perjanjian INF

MOSKOW - Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan, Amerika Serikat (AS) belum memberikan bukti bahwa Moskow melanggar Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Tetapi, Moskow mengatakan pihaknya siap untuk terus membahas masalah ini dengan Washington.

Juru bicara Kemlu Rusia, Maria Zakharova mengatakan, Kedutaan Besar AS di Moskow telah menyerahkan sebuah catatan pada Selasa malam, yang mengatakan bahwa Washington akan mengundurkan diri dari Perjanjian INF, kecuali Moskow mulai mematuhi perjanjian itu.

"Dokumen-dokumen ini diterima untuk diproses lebih lanjut. Di dalamnya sekali lagi ada tuduhan tak berdasar tentang dugaan pelanggaran perjanjian kami. Kami telah berulang kali mengatakan bahwa ini adalah dugaan. Tidak ada bukti yang telah disampaikan kepada kami," ucap Zakharova, seperti dilansir Reuters pada Rabu (5/12).

Sebelumnya diwartakan, AS mengirim ultimatum kepada Rusia untuk mematuhi perjanjian kontrol senjata nuklir dalam tempo 60 hari. Washington menyatakan hanya Moskow yang bisa menyelamatkan perjanjian yang diteken pada masa Perang Dingin itu.

Ultimatum itu disampaikan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo saat melakukan pertemuan dengan para diplomat dan pejabat tinggi negara-negara NATO di Brussels.

AS hari ini menyatakan Rusia telah melakukan pelanggaran materi perjanjian dan kami akan menangguhkan kewajiban kami dalam 60 hari, kecuali Rusia kembali mematuhi kesepakatan itu," kata Pompeo.

Credit sindonews.com

NATO Desak Rusia Patuhi Perjanjian Senjata Nuklir

BRUSSELS - NATO menyerukan Rusia untuk kembali mematuhi sepenuhnya Perjanjian Intermediate-Range Nuclear Forces (INF). Hal itu disampaikan NATO dalam sebuah pernyataan pasca pertemuan para Menteri Luar Negeri NATO di Brussels.

“Kami menyerukan kepada Rusia untuk segera kembali ke kepatuhan penuh dan dapat diverifikasi. Sekarang terserah Rusia untuk melestarikan Perjanjian INF,” kata pernyataan itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Rabu (5/12).

“Perjanjian INF sangat penting dalam menegakkan keamanan NATO selama lebih dari 30 tahun. Sekutu telah menyimpulkan bahwa Rusia telah mengembangkan dan menerjunkan sistem rudal, yang melanggar Perjanjian INF dan menimbulkan risiko signifikan terhadap keamanan Euro-Atlantik. Kami sangat mendukung temuan Amerika Serikat bahwa Rusia secara materi melanggar kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF," sambungnya.

Dalam pernyataanya, NATO mencatat bahwa Amerika Serikat (AS) dan sekutunya telah berulang kali mengangkat keprihatinan mereka dengan Rusia, baik secara bilateral maupun multilateral mengenai hal ini.

Dikatakan bahwa Rusia baru-baru ini mengakui keberadaan sistem rudal, tetapi tanpa memberikan transparansi atau penjelasan yang diperlukan.

"AS tetap sepenuhnya mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian INF sejak diberlakukan. NATO akan terus memastikan kredibilitas dan efektivitas dari sikap pencegahan dan pertahanan Aliansi secara keseluruhan," tambahnya.

Credit sindonews.com

Kunjungi Rusia, Maduro Cari Pinjaman Uang ke Putin

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro. (REUTERS/Eduardo Munoz)

Jakarta, CB -- Presiden Venezuela Nicolas Maduro bertolak ke Rusia untuk bertemu dengan Presiden Vladimir Putin pada Rabu (5/12).

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, mengatakan lawatan Maduro ke Moskow secara spesifik dilakukan untuk meminta bantuan finansial kepada Rusia, di tengah krisis ekonomi Venezuela yang belum berakhir.

Padahal, kedua negara saat ini sama-sama menjadi subyek sanksi dan embargo Amerika Serikat.

"Pembicaraan (Putin dan Maduro) akan fokus membicarakan bantuan yang dibutuhkan pemimpin Venezuela," ucap Peskov kepada wartawan di Moskow.

Peskov enggan menjelaskan detail bantuan finansial seperti apa yang mungkin diberikan Rusia.

Dikutip AFP, dia mengatakan situasi ekonomi di Venezuela masih tetap sulit meski mencatat tanda-tanda kemajuan yang dinamis.

Venezuela yang dirundung protes massif hingga memicu krisis politik dan ekonomi, mengandalkan Rusia di tengah isolasi dunia.

Krisis pangan dan obat-obatan selama beberapa bulan terakhir telah memicu sekitar dua juta penduduknya pergi ke luar negeri.

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan Venezuela akan menghadapi hiperinflasi sebesar 10 juta persen tahun depan.

Pasca pertemuan Maduro-Putin tahun lalu, Rusia sebagai kreditur utama Venezuela setuju merestrukturasi US$3,15 miliar utang yang digunakan untuk membeli senjata dari Moskow pada 2011 lalu.

Venezuela dan Rusia memiliki riwayat hubungan yang panjang. Kedua negara terkenal dekat, terutama ketika Venezuela masih dipimpin pendahulu Maduro, Hugo Chavez yang dianggap Rusia sebagai sahabat.

Menolak lengser, Maduro hingga kini masih terus berupaya mencari dukungan dari sekutu-sekutunya di luar negeri walaupun dia menghadapi tekanan dari rakyatnya sendiri.

Lawatan Maduro ke Rusia berlangsung setelah dia menjamu Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Caracas beberapa waktu lalu.

Credit cnnindonesia.com

Polisi Malaysia pidanakan lima orang terkait 1MDB

Kelompok pro-demokrasi Bersih melakukan aksi memprotes 1MDB, menuntut Perdana Menteri Malaysia Najib Abdul Razak mengundurkan diri, di Kuala Lumpur, Malaysia, Sabtu (19/11/2016). (REUTERS/Edgar Su )

Kualalumpur (CB) - Polisi Malaysia (PDRM) mendapatkan izin dari Kejaksaan Agung untuk mengajukan tuntutan pidana terhadap lima orang terkait penyelidikan perkara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Lima orang itu adalah pengusaha Taek Jho Low, pengacara 1MDB Loo Ai Swan, bekas Direktur Eksekutif 1MDB Tang Keng Chee, bekas pegawai 1MDB Geh Choh Heng dan Tan Kim Loong," kata Kepala PDRM Irjen Pol Tan Sri Mohamad Fuzi Harun dalam pernyataannya kepada media di Kualalumpur pada Rabu.

Fuzi mengatakan, 13 tuduhan terhadap lima orang itu melibatkan uang 17 miliar dollar AS (255 triliun rupiah lebih).

"Kantor Penyelidikan Pidana Komersial PDRM sudah menjalankan penyelidikan terhadap 1MDB atas pelbagai kesalahan pidana melibatkan transaksi keuangan dan tata niaga, yang dijalankan perusahaan 1MDB," katanya.

Ia mengatakan, hasil penyelidikan polisi diserahkan kepada Jaksa Agung pada 3 Desember berdasarkan atas kuasa yang diberikan kepadanya.

Setelah meneliti perkara tersebut, Kejaksaan Agung membuat keputusan supaya polisi mengajukan tuduhan pidana sesuai KUHP dan Undang-undang Pencucian Uang dan Pencegahan Pembiayaan Terorisme 2001 (Akta 613) terhadap lima orang tersebut.

Fuzi mengatakan PDRM mengajukan tuduhan terhadap pribadi terkait di Mahkamah Kejahatan semalam.

"Taek Jho menghadapi lima tuduhan, Taek Jho dan Kim Loong secara bersama menghadapi dua tuduhan, Keng Chee dengan tiga tuduhan. Ai Swan dan Choh Heng masing-masing dua dan satu tuduhan," katanya.

Ia mengatakan surat perintah penangkapan sudah dikeluarkan untuk melacak lima orang itu, yang melarikan diri dari Malaysia.

Credit antaranews.com

Singapura Gugat Pelabuhan, Malaysia Gugat Wilayah Udara Johor

Bandara Seletar, Singapura. Straits Times

TEMPO.CO, Singapura - Isu perbatasan laut antara Malaysia dan Singapura melebar menjadi isu pengelolaan batas udara selatan dari Johor Bahru, Malaysia, yang saat ini dikelola Singapura.

Setelah pemerintah Singapura memprotes pelebaran batas pelabuhan Johor Bahru, yang dianggap melintasi batas laut Tuas di Barat Singapura, pemerintah Malaysia menyoal soal pengelolaan batas udara.

Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke mengatakan di parlemen bahwa pemerintah ingin mengelola kembali wilayah udara di selatan Johor, yang selama ini diserahkan kepada Singapura.

Ini membuat Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boon Wan, membela status quo soal pengelolaan wilayah udara di perbatasan Johor Bahru itu.

Apa Isunya?

Saat ini, pengelolaan batas wilayah udara di selatan Johor Bahru diserahkan kepada pemerintah Singapura. Ini artinya, otoritas Singapura mengatur lalu lintas udara di wilayah udara itu.
Kesepakatan ini dibuat pada 1973 oleh Malaysia, Singapura dan disetujui oleh International Civil Aviation Organization.

Kemarin, pemerintah Malaysia menyatakan ingin mengelola kembali wilayah udara ini dengan menyebut kepentingan nasional dan isu kedaulatan wilayah.

Apa Keluhan Malaysia?

Malaysia mengajukan keluhan soal Bandara Seletar terkait prosedur Instrument Landing System di bandara itu.
ILS memberikan panduan kepada para pilot mengenai posisi horisontal dan vertikal pesawat pada saat hendak turun di Bandara Seletar.

Pengaturan ILS oleh otoritas Singapura, menurut Loke, mempengaruhi pengembangan dan kegiatan operasi perkapalan di wilayah Pasir Gudang, Malaysia, yang berdekatan dengan kawasan Johor Bahru.

Tanggapan Singapura

Otoritas Singapura mengatakan ILS memberikan panduan di atas kertas mengenai jalur penerbangan yang aman dan transparan bagi kedua negara.
Singapura mengklaim pengaturan ILS ini tidak berdampak pada pengguna ruang udara lainnya termasuk bisnis dan penduduk di Johor Bahru.
Singapura juga menyatakan penetapan ILS dilakukan setelah melewati diskusi dengan mitra dari Malaysia.

Credit tempo.co

Soal Klaim Laut Singapura, Menteri Malaysia Sebut Tidak Akurat

Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke. Malay Mail via World of Buzz

CB, Kuala Lumpur – Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebut klaim Singapura soal perubahan garis batas pelabuhan Johor Bahru memasuki wilayah negeri jiran itu sebagai tidak akurat.

“Perubahan garis batas pelabuhan Johor Bahru masih di wilayah laut Malaysia dan merupakan hak Malaysia untuk membuat garis batas pelabuhan yang termasuk dalam wilayah laut kami,” kata Loke dalam pernyataan menanggapi klaim pemerintah Singapura pada Rabu, 5 Desember 2018.
Pernyataan Loke ini menanggapi pernyataan dari pemerintah Singapura, yang mengajukan protes keras terhadap pemerintah Malaysia mengenai kebijakan untuk memperluas garis batas pelabuhan Johor Bahru.

Kementerian Transportasi Singapura mengatakan perluasan garis itu memasuki wilayah air dari Tuas, yang merupakan bagian barat dari Singapura.

Kota Johor Bahru, Malaysia. Soyacincau
Pengumuman mengenai batas pelabuhan itu dilakukan pemerintah Malaysia lewat Malaysia’s Federal Government Gazette pada 25 Oktober 2018, yang dipublikasikan oleh kantor Jaksa Agung.
“Pemerintah Singapura telah memprotes gerakan tanpa otorisasi ini terkait pernyataan kedaulatan oleh kapal-kapal ini, yang dinilai tidak konsisten dengan hukum internasional,” kata kementerian Transportasi Singapura seperti dilansir Channel News Asia pada Selasa, 4 Desember 2018.

Menteri Transportasi Singapura, Khaw Boon Wan, mengaku telah membicarakan isu ini dengan mitra Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke.
Menurut Wan, Loke mengatakan isu ini merupakan kewenangan dari kementerian Luar Negeri Malaysia, yang akan mengontak secara langsung. Namun, Singapura masih menunggu respon dari Malaysia soal garis batas laut ini. “Kami berharap akal sehat akan menang karena jika ini berlanjut seperti ini tidak kondusif,” kata Wan.

Credit tempo.co

Malaysia-Singapura Terlibat Sengketa Wilayah Laut dan Udara

Ilustrasi kapal perang Singapura. (Dok. US Navy)

Jakarta, CB -- Pemerintah Malaysia dan Singapura terlibat perseteruan soal wilayah laut dan udara. Penyebabnya adalah Malaysia hendak meluaskan pelabuhan hingga mendekati wilayah laut Singapura, serta mengambil alih kendali ruang udara.

Seperti dilansir The Strait Times, Rabu (5/12), persoalan bermula ketika Kementerian Perhubungan Malaysia berencana mengambil alih kendali ruang udara di Johor, yang selama ini pengelolaannya diwakili oleh Singapura.

Beberapa jam kemudian, Malaysia juga berencana memajukan batas pelabuhan Johor Baru hingga mendekati perairang Tuas yang dikuasai Singapura. Pemerintah Singapura menyatakan tidak akan tinggal diam jika Malaysia nekat bertindak jika wilayah perairan mereka diusik.

"Langkah Malaysia melanggar kedaulatan dan hukum internasional," kata Menteri Perhubungan Singapura, Khaw Boon Wan.

Wan menyatakan Angkatan Laut dan Polisi Air Singapura terus menjaga kedaulatan wilayah dan tetap mengawasi seluruh wilayah perairan dalam 24 jam dan 7 hari sepekan.

Pemerintah Malaysia menyatakan tidak ingin berseteru dengan Singapura terkait masalah ini. Namun, mereka menyatakan akan terus memperjuangkannya.

"Kami berpendirian tidak ingin mengambil langkah konfrontasi. Namun, karena hal ini menyangkut kedaulatan, maka pemerintah Malaysia akan memperjuangkannya sekuat tenaga," kata Menteri Perhubungan Malaysia, Anthony Loke.

Menurut pemerintah Singapura, Malaysia mengumumkan memajukan batas pelabuhan Johor Baru pada 25 Oktober lalu. Sejak itu, kata Singapura, sejumlah kapal dari Polisi Air dan Kementerian Kelautan Malaysia hilir mudik dan menerobos perairan Tuas.

Singapura sudah mengajukan nota protes dan meminta Malaysia menghormati kedaulatan wilayah mereka. Sebab, mereka khawatir hal itu akan berdampak buruk dan membahayakan aktivitas pelayaran di perairan itu.

Credit cnnindonesia.com

Singapura Protes Keras ke Malaysia Soal Batas Teritorial

Malaysia-Singapura

Foto: .

Rencana Malaysia dinilai merambah ke perairan teritorial Singapura.

CB, SINGAPURA--- Singapura menyampaikan protes keras atas rencana Malaysia memperluas batas-batas pelabuhan di Selat Singapura. Menurut Singapura, rencana Malaysia itu merambah perairan teritorial mereka.

Kementerian Transportasi Singapura mengaku telah meminta Malaysia untuk menghentikan langkahnya dalam mengatur batas pelabuhan. Langkah Malaysia itu dinilai mengganggu kedaulatan Singapura atas perairan tersebut. Malaysia juga diminta menahan diri dari tindakan sepihak lebih lanjut.

"Kami mencatat dengan keprihatinan besar bahwa Malaysia baru-baru ini mengaku akan memperpanjang batas pelabuhan Johor Bahru dengan cara yang merambah ke perairan teritorial Singapura dari Tuas. Sebagai tanggapan, Singapura telah mengajukan protes keras kepada pemerintah Malaysia," katanya dalam sebuah pernyataan pada Selasa (4/12).

Kementerian menambahkan bahwa kapal-kapal Malaysia telah berulang kali menyusup ke perairan teritorial Singapura selama dua pekan terakhir dari Tuas. Padahal, hal tersebut tidak sah atau tak sesuai dengan hukum internasional.

"Singapura telah memprotes gerakan tidak sah ini dan tindakan klaim kedaulatan oleh, kapal-kapal ini, yang tidak konsisten dengan hukum internasional," katanya.

Kementerian Transportasi Singapura menambahkan Singapura tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas terhadap kegiatan tersebut. Singapura jug siap untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, sejalan dengan hukum internasional.

Pada Rabu (5/12), menteri transportasi Malaysia, Anthony Loke Siew Fook, menyebut klaim Singapura tidak akurat. Ia mengatakan, rencana perubahan batas pelabuhan tidak merambah bagian manapun dari Singapura.

"Batas pelabuhan Johor Bahru yang berubah adalah di laut teritorial Malaysia dan itu juga dalam hak Malaysia untuk menarik batas pelabuhan di laut teritorial kami," katanya dalam sebuah pernyataan.

Ini merupakan perselisihan teritorial terbaru antarkedua negara tetangga itu. Sebelumnya kedua negara berselisih atas Pulau Batu Puteh atau Pedra Branca. Perselisihan ini telah diselesaikan oleh Mahkamah Internasional pada 2008.

Dalam perselisihan lain, Malaysia mengatakan Singapura berniat untuk mengambil kembali kendali wilayah udara yang dikelola oleh Singapura sejak 1974. Singapura dulunya bagian dari Malaysia tetapi mereka berpisah pada 1965. Perselisihan ini menimbulkan dampak pada hubungan diplomatik dan ekonomi selama bertahun-tahun.

Credit republika.co.id

Korut Perluas Pangkalan Rudal Utamanya Secara Signifikan

WASHINGTON - Korea Utara (Korut) secara signifikan telah memperluas pangkalan rudal jarak jauh utamanya. Perluasan ini dilakukan di tengah terhentinya negosiasi denuklirisasi dengan Amerika Serikat (AS). Demikian laporan yang diturunkan oleh CNN.

Ini adalah yang terbaru dalam serangkaian laporan yang menunjukkan bahwa Korut terus mengembangkan program rudalnya yang tidak sesuai dengan rencana yang disepakati dengan AS untuk membongkar mereka.

Menurut laporan CNN, pangkalan yang diidentifikasi dalam laporan oleh Institut Studi Internasional Middlebury berlokasi di Yeongjeo-dong di pedalaman pegunungan negara itu. Ada juga pembangunan di situs yang sebelumnya tidak dilaporkan, 7 mil dari pangkalan Yeongjeo-dong.

"Citra satelit menunjukkan bahwa pangkalan tetap aktif," bunyi laporan itu yang dikutip Yonhap dari CNN, Kamis (6/12/2018).

"Selain itu, pada tahun lalu Korea Utara telah secara signifikan memperluas fasilitas terdekat yang tampaknya menjadi basis rudal lainnya," demikian bunyi laporan itu.

Pembicaraan denuklirisasi antara AS dan Korut berjalan lambat dalam membuat kemajuan yang signifikan. Pertemuan antara Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan rekannya dari Korut yang dijadwalkan pada pekan lalu di New York ditunda tanpa diketahui kapan akan dilanjutkan.

Namun, Presiden AS Donald Trump baru-baru ini menyatakan bahwa pertemuan jilid II dengan Pemimpin Korut, Kim Jong-un, akan dilakukan pada awal tahun depan. Pertemuan itu untuk menindaklanjuti pertemuan bersejarah bulan Juni lalu di Singapura saat dia mencoba membujuk rezim tertutup itu untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Credit sindonews.com

Presiden Baru Meksiko Ingin Hapus Impunitas Pemimpin Negara

Presiden baru Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, ingin menghapus kekebalan hukum seorang presiden melalui draf undang-undang yang diserahkan ke Kongres. (AFP PHOTO/RONALDO SCHEMIDT)

Jakarta, CB -- Presiden baru Meksiko, Andres Manuel Lopez Obrador, ingin menghapus kekebalan hukum seorang presiden melalui draf undang-undang yang diserahkan ke Kongres.

"Kami ingin mengakhiri kekebalan hukum yang ditetapkan konstitusi. Rancangan undang-undang ini memungkinkan mengadili seorang presiden seperti rakyat biasa," ucap Obrador, Selasa (4/12).

"Tentunya, itu berarti memungkinkan mengadili dia (presiden) karena kasus korupsi, terutama ketika dia masih menjabat."

Di dalam konstitusi Meksiko saat ini, seorang presiden hanya bisa dituntut atau diadili atas "kejahatan tinggi" dan tindakan pengkhianatan.

Obrador, yang baru resmi menjabat pada 1 Desember lalu, juga memotong gaji dirinya sendiri sebanyak 60 persen. Dia juga menjual sedikitnya 60 pesawat milik pemerintah, termasuk pesawat kepresidenan, dan 70 helikopter negara.

Pesawat kepresidenan yang dibeli 6 tahun silam senilai US$218 juta atau setara Rp3,1 triliun itu disebut Orbador sebagai simbol kemewahan yang tak sebanding dengan kondisi negara.

"Kami menjual seluruh pesawat dan helikopter yang selama ini digunakan politikus-politikus korup," ucap Obrador.

Selain menjual pesawat, Obrador juga berjanji akan mengakhiri skema tunjangan pensiun bagi mantan-mantan presiden. Dia juga berencana memotong gaji pejabat senior yang dianggap penabung uang signifikan.

"Rakyat memilih untuk sebuah perubahan dan kami akan menerapkan kebijakan penghematan," katanya dikutip AFP.

"Ketika seorang pejabat publik setuju untuk dibayar 600 ribu peso per bulan, itu adalah korupsi. Di negara dengan kemiskinan yang begitu dalam seperti ini, mendapatkan gaji sebesar itu bagi seorang pegawai negeri adalah tindakan tidak jujur."

Meski dinilai positif, rencana kontroversial Obrador tersebut ditolak banyak pihak, terutama pegawai publik senior termasuk di kalangan pengadilan, bank sentral, kementerian keuangan, hingga perusahaan minyak negara Pemex.

Obrador memenangkan pemilu presiden pada 1 Juli lalu. Sebelumnya, mantan Wali Kota Mexico City itu juga pernah mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilu 2006 dan 2012.

Dikenal dengan gaya hidup sederhana, Obrador tidak mau tinggal di Los Pinos, kediaman presiden Meksiko yang mewah.

Credit cnnindonesia.com

Wapres Ekuador mundur di tengah penyelidikan menerima uang

Lenin Moreno saat wawancara di Quito 6 Agustus 2009. (REUTERS / Guillermo Granja)

Quito (CB) - Wakil Presiden Ekuador Maria Vicuna mengumumkan pengunduran dirinya pada Selasa, satu hari setelah Presiden Lenin Moreno membebastugaskan Vicuna di tengah penyelidikan soal uang, yang ia terima sebagai anggota parlemen beberapa tahun lalu.

Vicuna adalah wakil presiden kedua mundur sejak Moreno mulai menjabat sebagai presiden pada Mei 2007.

Moreno pada Senin menugaskan Sekretaris Jenderal Jose Augusto Briones menjalankan tugas sebagai wakil presiden, tanpa merinci untuk berapa lama.

Tim jaksa menyelidiki dana yang diterima Vicuna dari mantan penasihat antara tahun 2011 hingga 2013, saat ia menjadi anggota parlemen dari Partai Aliansi Negara (AP) pimpinan mantan presiden berhaluan kiri, Rafael Correa.

Moreno mengatakan ia mengambil keputusan itu supaya Vicuna bisa berkonsentrasi membela diri.

"Presiden telah menekankan kekhawatirannya untuk saya. Saya mengerti bahwa dengan membebaskan saya dari tugas adalah upaya untuk memastikan bahwa saya memiliki hak yang sah untuk membeli diri," tulis Vicuna dalam surat terbuka.

Pada pekan lalu, Vicuna mengakui menerima uang, namun mengatakan bahwa dana itu merupakan sumbangan sukarela untuk sebuah organisasi politik yang terkait dengan AP.

Vicuna mengatakan dirinya menolak permintaan penasihat untuk ditunjuk sebagai pejabat pemerintahan dan hasilnya sekarang adalah bahwa ia menjadi "korban fitnah."

Vicuna, yang sebelumnya merupakan menteri pembangunan perkotaan, menggantikan mantan Wakil Presiden Jorge Glas tahun lalu ketika ia diselidiki dalam skandal korupsi yang terpusat pada perusahaan konstruksi Brazil, Odebrecht.

Odebrecht telah mengakui bahwa pihaknya melakukan penyuapan untuk memenangi kontrak-kontrak infrastruktur di berbagai negara Amerika Latin.

Glas, sekutu dekat Correa, kemudian dinyatakan bersalah dan dihukum penjara enam tahun atas dakwaan mengantungi uang suap sekitar 13,5 juta dolar AS (sekitar Rp194 miliar) dari Odebrecht.

Credit antaranews.com

Pompeo Sebut Trump Sedang Bentuk Tatanan Dunia Baru

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, Presiden AS, Donald Trump sedang berusaha membentuk tatanan dunia baru yang demokratis. Untuk mencapai itu, papar Pompeo, Washington akan memperkuat atau membuang perjanjian internasional yang dianggap perlu untuk menghentikan "aktor-aktor jahat" seperti Rusia, China dan Iran untuk mendapatkan keuntungan.

Dalam sebuah twist pada kebijakan "Amerika Pertama" Trump, Pompeo mengatakan Trump tidak meninggalkan kepemimpinan globalnya, tetapi membentuk kembali sistem pasca Perang Dunia Kedua atas dasar negara berdaulat, bukan lembaga multilateral.

"Dalam tradisi terbaik demokrasi besar kami, kami mengerahkan negara-negara ningrat untuk membangun sebuah tatanan liberal baru yang mencegah perang dan mencapai kemakmuran yang lebih besar," kata Pompeo dalam sebuah pernyataan.

"Kami bertindak untuk melestarikan, melindungi, dan memajukan dunia yang terbuka, adil, transparan dan bebas dari negara-negara berdaulat," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (5/12).

Pompeo mengatakan, Trump sedang mereformasi ordo liberal, bukan menghancurkannya. Dia mengutip keputusan Inggris untuk keluar dari Uni Eropa (UE) sebagai tanda organisasi supranasional tidak berfungsi.

Mantan bos CIA itu menambahkan Trump juga akan mendorong baik Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional untuk menghentikan negara-negara pemberi dana seperti China. Dia mengatakan mereka sudah memiliki akses ke pasar keuangan untuk menaikkan modal.

Credit sindonews.com

Siapa Rompi Kuning dalam Unjuk Rasa Terburuk di Prancis?

Pengunjuk rasa yang mengenakan rompi kuning sebagai simbol pengendara di Prancis, ditembak meriam air oleh polisi antihuru-hara selama saat berdemo di Arc de Triomphe, 1 Desember 2018.[REUTERS]

CB.CO, Jakarta - Unjuk rasa terburuk dalam satu dekade pecah di sejumlah kota di Prancis yang dilakukan oleh kelompok rompi kuning. Siapa saja anggota kelompok rompi kuning dan mengapa mereka melakukan kekerasan saat berunjuk rasa?
Menurut NPR, 3 Desember 2018, kelompok rompi kuning beranggotakan orang-orang yang tinggal di pinggiran kota. Dalam unjuk rasa mereka melebur bersama kelompok kelas menengah dan kelas pekerja Prancis yang menyampaikan frustasi mereka mengenai standar hidup mereka yang menurun.

Mereka mengatakan pendapatan mereka tak mampu menjangkau kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Tidak ada pemimpin resmi dalam gerakan ini dan unjuk rasa ini diorganisasi mealui grup media sosial.
Para pengunjuk rasa fokus pada presiden Prancis Emmanuel Macron yang dianggap sebagai sumber masalah mereka. Penyebabnya, Macron baru-baru ini melakukan reformasi untuk memperlemah peraturan-peraturan perburuhan dan memangkas pajak barang mewah, dan memberlakukan pajak pada BBM sehingga menaikkan harga BBM. Mereka menyebut Macron sebagai presiden kaum kaya raya Prancis.

Unjuk rasa di ibu kota Paris, Prancis, memprotes kenaikan pajak bahan bakar minyak berakhir rusuh pada Sabtu, 1 Desember 2018, waktu setempat. Press Tv
Para pengunjuk rasa kemudian menuntut pencabutan pajak hijau pada BBM jenis diesel. Yang lain menuntut peningkatan upah minimum kerja yang saat ini sekitar US$ 1,350 setelah potong pajak.
Mereka juga menuntut pembubaran parlemen dan mengadakan pemilu. Para pengunjuk rasa bahkan menuntut Macron mundur.

Awalnya, para pengunjuk rasa ini naik sepeda motor dari rumah mereka menuju lokasi protes. Sesuai peraturan berlalu lintas di Prancis, setiap pengendara sepeda motor wajib mengenakan rompi keselamatan yang berwarna kuning.
Mereka dengan mengenakan rompi kuning melakukan unjuk rasa memenuhi jalan-jalan di sejumlah kota di Prancis. Sekarnag, siapa saja yang ikut berunjuk rasa memilih untuk mengenakan rompi kuning tanpa peduli apakah mereka pengendara sepeda motor atau tidak.
Aksi unjuk rasa kelompok rompi hijau dirusak oleh tindakan merusak bahkan membakar gedung sekolah, dan melukai hingga menewaskan sedikitnya 3 orang. Prancis menyebut unjuk rasa ini terburuk dalam satu dekade terakhir.

Emmanuel Macron dan istrinya disambut "rompi kuning".[Screenshot Youtube / G20 ORG via RT.com]

Dari hasil survei Harrris Interactive untuk media Prancis pada hari Minggu lalu, unjuk rasa kelompok rompi kuning mendapat dukungan 72 persen dari warga Prancis. Namun, 85 persen peserta survei menolak tindak kekerasan dalam aksi rompi kuning.
Presiden Macron sepulang dari KTT G20 di Argentina mengecam aksi kekerasan dalam unjuk rasa di sejumlah kota di Prancis. Dia menuntut pertanggungjawaban hukum akibat kerusuhan oleh kelompok rompi kuning.
Unjuk rasa kelompok rompi kuning ini berakhir setelah pemerintah Prancis menunda kenaikan harga BBM. Pemerintah juga menempatkan jaminan keamanan warga Prancis dalam prioritas utama mereka. Unjuk rasa ini merupakan krisis politik terbesar yang dihadapi Macron dan menentukan akhir dari pemerintahannya yang sudah berusia 18 bulan.

Credit tempo.co

Menlu: Hubungan Indonesia dengan Arab Saudi Baik-baik Saja

Menlu Retno Marsudi bergegas untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8).

Foto: Republika/Prayogi

Hubungan Indonesia dan Arab Saudi dikhawatirkan terganggu pascakicauan Dubes Arab.

CBD, NUSA DUA -- Pascacuitan kontroversial Duta Besar Saudi untuk Indonesia Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi mengenai Nahdlatul Ulama (NU) sempat dikhawatirkan mengganggu hubungan antara Indonesia dengan Arab Saudi. Namun kekhawatiran itu tidak terjadi, setelah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa hubungan Indonesia dan Arab Saudi baik-baik saja.

Kepastian itu didapat usai Retno melakukan komunikasi dengan Menlu Retno dan Menlu Saudi Adel bin Ahmed Al-Jubeir. Menurut Retno, Adel bin Ahmed Al-Jubeir menyatakan bahwa Arab Saudi tidak akan menoleransi intervensi terhadap urusan dalam negeri sebuah negara.

"Mereka (Arab Saudi) tidak memiliki kebijakan dan tidak akan menoleransi intervensi terhadap urusan dalam negeri sebuah negara," tegas Retno kepada sejumlah media di Nusa Dua, Rabu (5/12).

Kendati hubungan diplomatik dengan Arab Saudi tidak terganggu tapi Retno menyesalkan tindakan Osama bin Mohammed Abdullah Al Shuaibi. Itu karena tidak tepat dan tidak sesuai dengan prinsip hubungan diplomatik.

"Arab Saudi tidak akan mentolerin, apalagi dilakukan di sebuah negara yang bersahabat dengan Arab Saudi seperti Indonesia," terang Menlu Retno.

Sebelumnya, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan Dubes Osama telah mencampuri urusan politik Indonesia lewat cuitan di akun Twitternya. Dalam akun twitternya, Aqil Siradj, Osama melakukan pelanggaran keras diplomatik. "Sebab yaitu mencampuri urusan politik suatu negara di luar kewenangannya," kata Said.

Credit republika.co.id

Tentara Korea Utara Kembali Membelot ke Korea Selatan

Ilustrasi tentara Korea Utara. (REUTERS/Danish Siddiqui)

Jakarta, CB -- Seorang tentara Korea Utara dikabarkan kembali melarikan diri ke Korea Selatan melalui perbatasan timur pada Sabtu (1/12) pekan lalu. Insiden itu terjadi di tengah upaya rekonsiliasi yang dirintis oleh kedua belah pihak.

"Seorang tentara Korea Utara terdeteksi melintasi garis demarkasi militer," kata Kepala Staf Gabungan Militer (JCS) Korea Selatan dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Asia One, pada Rabu (5/12).

"Prajurit tersebut aman di dalam tahanan kami. Agen-agen terkait insiden tersebut akan menyelidiki lebih lanjut mengenai detil bagaimana dia bisa memasuki Korea Selatan," katanya.

Umumnya area perbatasan antara Korea Utara dan Korea Selatan dijaga ketat, sehingga pembelotan jarang terjadi. Namun, insiden ini luput dari perhatian karena kedua negara tengah sibuk menjalankan proses rekonsiliasi.

Lebih dari 30 ribu warga sipil Korea Utara tercatat melarikan diri dari tanah air mereka, tetapi kebanyakan kabur melintasi perbatasan Korea Utara dan Cina. Jarang di antara mereka yang melintasi perbatasan kedua Korea, karena dibentengi ladang ranjau dan kawat berduri.

Pada November tahun lalu, seorang tentara Korea Utara yang nekat menyeberangi perbatasan kedua Korea diberondong peluru. Namun, dia selamat. Pembelotan terakhir yang melibatkan warga Korea Utara terjadi pada Mei, ketika dua warga sipil menumpang perahu kecil ke Korea Selatan melintasi Laut Kuning.

Di awal tahun ini, Korea Selatan dan Korea Utara telah mengumumkan secara resmi akhir dari konflik militer antara keduanya. Sejak itu, langkah rekonsiliasi perlahan berlanjut dengan sejumlah langkah untuk meredakan ketegangan.

Dibukanya kembali jalan yang menghubungkan kedua negara di zona demiliterisasi (DMZ), hingga disahkannya gulat Korea sebagai kebudayaan gabungan kedua negara oleh UNESCO merupakan beberapa upaya merajut kembali persahabatan.

Serangkaian inisiatif kerja sama, termasuk menghubungkan jalan dan kereta api terus dilakukan. Bunker militer di beberapa bagian perbatasan dihancurkan dan ranjau darat dipindahkan.

Langkah-langkah menuju perdamaian ini terus berlanjut, meskipun pembicaraan mengenai denuklirisasi antara Washington dan Pyongyang gagal terlaksana.

Credit cnnindonesia.com

Mantan kepala kepolisian Xiamen serahkan diri

Bo Xilai (tengah) ketika menghadapi pengadilan kasus korupsi, penyuapan, dan penyalahgunaan kekuasaan, di pengadilan Jinan, China. (reuters.com)

Beijing (CB) - Mantan Kepala Kepolisian Xiamen, China, Zheng Dongqiang, yang masuk dalam daftar pencarian orang akhirnya kembali ke negaranya untuk menyerahkan diri, Rabu.

Pria kelahiran 1953 itu, yang juga mantan Wakil Sekretaris Partai Komunis Xiamen, Provinsi Fujian, dituduh menerima suap.

Zheng meninggalkan negaranya pada Januari 2016, kata Komisi Pusat Partai Komunis China Bidang Penegakan Disiplin (CCDI).

CCDI berkali-kali menekankan bahwa pihaknya bertanggung jawab atas pemulangan buron dan menyelamatkan harta negara, yang disalahgunakan.

CCDI juga meminta bekas pejabat yang melarikan diri ke luar negeri tidak ragu untuk menyerahkan diri secepatnya.

Sebelumnya, mantan wakil kepala Daerah Xinchang, Provinsi Zhejiang, Yao Jinqi, diekstradisi dari Bulgaria pada 30 November 2018.

Yao, yang melarikan diri pada Desember 2005, adalah mantan pejabat daerah pertama diekstradisi dari negara anggota Uni Eropa itu.

Sejak menduduki jabatan sebagai Presiden China pada 2012, Xi Jinping menyatakan perlawanan terhadap korupsi.

Kampanye Xi tersebut diikuti dengan penerbitan "red notice" sehingga ratusan mantan pejabat, yang berstatus buron di luar negeri, menyerahkan diri secara sukarela.

Credit antaranews.com

Bisnis dengan Iran, Bos Huawei yang Diburu AS Ditangkap di Kanada

OTTAWA - Aparat penegak hukum Kanada menangkap salah satu eksekutif Huawei, perusahaan pembuat peralatan telekomunikasi China. Bos keuangan perusahaan itu, Wanzhou Meng, telah diburu Amerika Serikat (AS) atas tuduhan melakukan perdagangan dengan Iran yang sedang dijatuhi sanksi oleh Washington.

Wanzhou Meng tercatat sebagai kepala keuangan dan ketua dewan direktur Huawei. Menurut juru bicara Departemen Kehakiman Kanada Ian McLeod kepada The Globe and Mail, wanita itu ditangkap pada hari Sabtu dan sedang menunggu pemeriksaan yang dijadwalkan pada hari Jumat besok.

Dia menolak memberikan rincian tentang situasi penangkapan eksekutif China. "Dia dicari untuk diekstradisi, oleh Amerika Serikat," katanya, yang dilansir Kamis (6/12/2018).

Mcleod menolak untuk menguraikan tuduhan yang akan dihadapi oleh Meng di AS.

The Wall Street Journal (WSJ) pada April lalu melaporkan bahwa pihak berwenang AS telah menyelidiki raksasa telekomunikasi China setidaknya sejak tahun 2016 karena diduga mengakali sanksi terhadap Iran dan memasok produk asal AS ke Republik Islam.

Departemen Kehakiman, Perdagangan, dan Keuangan AS sejauh ini menolak untuk membocorkan informasi apa pun terkait investigasi kriminal terhadap Huawei.

Perusahaan China tersebut juga menahan diri untuk tidak berkomentar tentang masalah hukum di AS. Kasus ini berpotensi memperburuk posisi perusahaan tersebut di pasar Barat.

Tindakan keras AS terhadap perusahaan China, yang merupakan pemasok peralatan telekomunikasi terkemuka di dunia, diperparah oleh pengenalan jaringan nirkabel 5G yang menjulang. Washington dikabarkan khawatir bahwa pemerintah China akan menggunakan kekuatan teknis Huawei untuk memata-matai dan mengganggu sistem komunikasi.

Strategi Washington membuahkan hasil, di mana Selandia Baru memblokir perusahaan telekomunikasi utamanya dari menggunakan peralatan Huawei untuk jaringan 5G. Alasannya, karena berisiko terhadap keamanan nasional.

Australia juga melarang Huawei dari jaringan 5G-nya selama musim panas. Bos intelijen negara itu telah menyuarakan keprihatinan yang sama atas entitas asing yang membajak jaringan penting untuk kesehatan, energi dan sistem lainnya.

Huawei membantah telah dikendalikan oleh pemerintah Beijing, dan menuduh AS melakukan persaingan yang tidak sehat.

Sementara itu, China telah mengecam penangkapan Meng. Beijing mendesak AS dan Kanada untuk segera memperbaiki kesalahan. "Dan mengembalikan kebebasan pribadi dari eksekutif Huawei," kata pemerintah Beijing dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Kedutaan China di Kanada.

"Bejiing protes keras atas tindakan semacam itu karena mereka secara serius membahayakan hak asasi manusia (HAM) korban. Penangkapan itu tidak beralasan karena Meng tidak melanggar hukum Amerika atau pun Kanada."

Credit sindonews.com

AS Desak DK PBB Kecam Uji Coba Rudal Iran

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) mendesak Dewan Keamanan (DK) PBB untuk mengutuk uji coba rudal balistik Iran, yang digambarkan sebagai berbahaya, memprihatinkan dan pelanggaran terhadap resolusi PBB.

DK PBB semalam melakukan pertemuan terutup atas permintaan Prancis dan Inggris yang bersama dengan AS menuduh Iran melakukan uji coba rudal balistik pada Sabtu lalu.

Prancis dan Inggris menilai bahwa peluncuran rudal tidak sejalan dengan resolusi PBB yang terkait dengan perjanjian nuklir. Sedangkan AS telah mengambil sikap yang lebih keras dan menilainya sebagai pelanggaran langsung terhadap resolusi PBB.

"Uji coba rudal balistik baru-baru ini berbahaya dan memprihatinkan, tetapi tidak mengejutkan. Komunitas internasional tidak dapat terus menutup mata setiap kali Iran secara terang-terangan mengabaikan resolusi DK PBB," kata Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

"Jika DK serius tentang meminta pertanggungjawaban Iran dan menegakkan resolusi kami, maka setidaknya kami harus dapat memberikan kecaman bulat dari uji coba rudal yang provokatif ini," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (5/12).

Resolusi PBB menyerukan kepada Iran untuk menahan diri dari pengujian rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir, tetapi tidak secara khusus melarang Teheran dari melakukan peluncuran rudal.

Iran telah lama menyatakan bahwa program rudalnya bersifat defensif dan tidak ditujukan untuk membawa hulu ledak nuklir, sikap yang didukung oleh Rusia di DK PBB.

Credit sindonews.com