CUPUMA

Senin, 12 November 2018

Serangan Israel ke Gaza Disebut Tewaskan Dua Pemimpin Hamas

Ilustrasi serbuan Israel ke wilayah Palestina. (AFP/ MAHMUD HAMS)

Jakarta, CB -- Pasukan Israel melancarkan serangan militer ke jalur Gaza, Minggu (11/11). Dalam serbuan tersebut, seperti dikutip Reuters, ada dua pemimpin Hamas yang terbunuh.

Berdasarkan informasi dari pihak di Palestina, pesawat Israel terbang rendah dan melepaskan tembakan setidaknya hingga 20 kali ke ruang terbuka. Mengutip dari AFP, setidaknya enam warga sipil turut jadi korban tewas dalam serangan tersebut.

Atas peristiwa tersebut, militer Israel menuding itu sebagai balasan setelah ada baku tembak yang terjadi dengan pihak di Jalur Gaza.

Peringati Duka Kematian Yasser Arafat

Sementara itu, di wilayah Ramallah, Tepi Barat warga Palestina memperingati hari kematian pemimpin mereka, Yasser Arafat.

Arafat wafat 14 tahun lalu setelah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Dia wafat pada usia 75 di sebuah rumah sakit di Perancis pada 11 November 2004.

Kematian Arafat sendiri memberikanduka mendalam bagi rakyat Palestina. Tak sedikit yang menganggap pemimpin mereka itu diracuni Israel. Pihak Israel membantahnya, dan hasil investigasi di Perancis pada 2012 itu pun tak menembukan bukti diracun.

Credit cnnindonesia.com

Baku Tembak, 7 Warga Palestina dan 1 Tentara Israel Tewas

GAZA - Pasukan Pertahanan Israel (IDF) meluncurkan serangan rahasia di Khan Younis, Jalur Gaza, pada Minggu malam. Operasi militer itu memicu baku tembak yang menyebabkan tujuh warga Palestina dan seorang tentara Israel tewas.

Serangan rahasia IDF diklaim menargetkan para komandan Hamas.

"Selama kegiatan operasional pasukan khusus IDF di Gaza, terjadi baku tembak, di mana seorang perwira IDF tewas dan seorang pewira IDF lainnya terluka," kata IDF dalam sebuah pernyataan, hari Senin (12/11/2018), yang dipublikasikan di Twitter.

Otoritas Kesehatan Palestina mengatakan sedikitnya 6 warga Palestina tewas dalam apa yang mereka sebut sebagai baku tembak di Gaza. Versi Kementerian Dalam Negeri Gaza, dua komandan Hamas berada di antara enam korban tewas.

Ada juga laporan bahwa pesawat tempur Israel menembakkan sekitar 40 rudal di Jalur Gaza tak lama setelah insiden baku tembak. Empat orang lainnya dilaporkan tewas dalam pemboman itu.

Awalnya, seorang tentara IDF diculik dalam operasi rahasia tersebut. Namun, laporan itu dibantah. "Bertentangan dengan laporan, tidak satu pun tentara kami diculik selama kegiatan operasional yang berlangsung di Gaza," tulis IDF via akun Twitter resminya, @IDFSpokesperson.

Dua komandan Hamas yang tewas diidentifikasi bernama Nur Barake dan Muhammad al-Qara. Haaretz yang mengutip sumber Palestina melaporkan Barake adalah wakil komandan sayap militer Hamas, Brigade Iz al-Din al-Qassam.

Sementara itu, beberapa sirene alarm terdengar di Dewan Regional Eshkol di Israel selatan dekat perbatasan Gaza. Menurut IDF, sistem pertahanan rudal Israel sejauh ini telah mencegat dua proyektil yang ditembakkan dari Gaza.

Credit sindonews.com

Sekolah di Tepi Barat Diserang Militer Israel

Jurnalis berlarian menghindari gas air mata yang ditembakkan tentara Israel di Kota Ramallah, Tepi Barat, Palestina, Jumat (8/12)

Foto: Mohamad Torokman/Reuters

Puluhan murid dan guru menderita sesak nafas akibat menghirup gas air mata

CB, JAKARTA -- Militer Israel menyerbu satu sekolah di Kota Al-Khalil (Hebron), Tepi Barat Sungai Jordan, Ahad (11/11). "Puluhan murid dan guru menderita sesak nafas akibat menghirup gas air mata yang ditembakkan oleh pasukan Israel selama penyerbuan itu," kata Kepala Sekolah Tarek bin Ziyad kepada Kantor Berita Anadolu, Ahad malam.

Masih belum jelas mengapa pasukan Israel menyerbu sekolah tersebut. "Serangan terhadap sekolah dan murid oleh pasukan Israel dan pemukim Yahudi meningkat," kata Sadeq Al-Khadour, Juru Bicara Kementerian Pendidikan Palestina.

Ia mengatakan beberapa sekolah Palestina di seluruh Tepi Barat telah diserang oleh pasukan Israel selama beberapa pekan belakangan. Tak ada komentar dari militer Israel mengenai laporan itu.

Rakyat Palestina menyelenggarakan beberapa kegiatan di Tepi Barat dan Jalur Gaza pada Ahad untuk memperingati wafatnya Arafat.

Pada 11 November 2004, Yasser Arafat wafat di Prancis --dalam kondisi yang penuh kecurigaan-- pada usia 75 tahun. Setakat ini, para dokter belum mampu mengungkapkan penyebab pasti wafatnya presiden Palestina itu.

Credit republika.co.id

Militer Turki Bombardir Basis Kurdi di Irak Utara

ANKARA - Militer Turki menuturkan, jet tempur mereka telah melakukan serangan udara di wilayah Kurdi Irak, yang berada di bagian utara Irak. Serangan itu, menurut militer Turki, menewaskan 14 orang anggota Partai Buruh Kurdistan.

"Tentara Turki menggunakan frase menetralisir ketika berhasil membunuh target, menangkap atau melukai kombatan. Serangan udara yang dilakukan kemarin menargetkan wilayah Avasin," kata militer, seperti dilansir Reuters pada Minggu (11/11).

"14 anggota bersenjata dari organisasi teror separatis, yang sedang bersiap-siap untuk menyerang pangkalan militer, dinetralisir. Senjata, tempat persembunyian dan gudang senjata dihancurkan," kata militer, menggunakan istilahnya untuk PKK.

Turki sendiri memang secara berkala melakukan serangan udara terhadap anggota PKK di Irak utara, di mana kelompok ini berbasis di pegunungan Qandil. Irak utara juga merupakan rumah bagi pemerintah otonom Kurdi Irak.

PKK, yang dianggap sebagai organisasi teroris oleh Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE) dan juga Turki, telah melancarkan pemberontakan tiga dekade di Turki dan telah menewaskan sekitar 40 ribu orang.

Credit sindonews.com

Presiden Sri Lanka bubarkan parlemen

Maithripala Sirisena terpilih menjadi Presiden Sri Lanka menggantikan Mahinda Rajapakse. (www.news.asiaone.com)

Kolombo (CB) - Presiden Sri Lanka Maithripala Sirisena pada Jumat (9/11) membubarkan parlemen dan meminta agar pemilihan umum dilangsungkan pada 5 Januari.

Langkah itu kemungkinan akan mempertajam krisis politik di Sri Lanka.

Pembubaran parlemen, yang diperkirakan akan ditentang di pengadilan, diumumkan melalui lembaran negara yang ditandatangani Sirisena. Presiden juga menetapkan bahwa para anggota parlemen baru akan mulai menjalankan tugasnya pada 17 Januari.

Langkah pembubaran diambil setelah perebutan kekuasaan berlangsung secara menegangkan dalam dua pekan belakangan setelah Sirisena tiba-tiba memecat Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe dan menunjuk mantan presiden yang pro-China, Mahinda Rajapaksa, untuk menggantikannya. Setelah pemecatan itu, Sirisena membekukan parlemen.

Wickremesinghe menganggap langkah itu diniatkan untuk mencegahnya menentang keputusan melalui parlemen.

Sirisena kemudian setuju untuk mengumpulkan kembali para anggota parlemen pada 14 November, namun sekarang tidak akan terjadi.

Wickremesinghe telah menolak mengosongkan kediaman resminya sebagai perdana menteri. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah perdana menteri dan memiliki mayoritas suara di parlemen.

Sebelum menandatangani dokumen pembubaran parlemen serta memerintahkan agar pemilihan dilangsungkan, Sirisena menunjuk sekutu-sekutu dirinya dan Rajapaksa untuk menduduki berbagai jabatan di kabinet.

"Ini adalah pelanggaran besar terhadap undang-undang dasar," kata Harsha De Silva, anggota parlemen dari partai Wickremesinghe berasal, kepada Reuters soal pembubaran parlemen.

Para pakar hukum independen mengatakan kepada Reuters bahwa parlemen baru bisa dibubarkan pada awal 2020, yaitu 4,5 tahun setelah parlemen saat ini mulai berjalan. Selain itu, satu-satunya cara membubarkan parlemen adalah melalui referendum, atas persetujuan dua pertiga anggota parlemen.

Berdasarkan pandangan itu, belum jelas bagaimana Sirisena bisa membubarkan parlemen secara sah, kendati para ahli hukumnya telah mengatakan bahwa ada beberapa ketentuan yang memungkinkan Sirisena melakukannya.

Seperti dikutip media, Komisi Pemilihan Sri Lanka mengatakan pihaknya akan meminta pendapat Mahkamah Agung terlebih dahulu sebelum menyelenggarakan pemilu.

Sirisena sebelumnya mengatakan bahwa ia memecat Wickremesinghe karena perdana menteri itu berupaya menerapkan "suatu konsep politik baru, sangat liberal dengan memberikan prioritas pada kebijakan luar negeri dan namun menelantarkan pandangan masyarakat di dalam negeri."

India dan negara-negara barat telah meminta Sirisena untuk bertindak sesuai undang-undang. Mereka juga mengungkapkan kekhawatiran atas hubungan dekat Rajapaksa dengan China.

Beijing memberikan pinjaman miliaran dolar bagi Sri Lanka untuk proyek-proyek infrastruktur ketika Rajakpaksa menjabat sebagai presiden tahun 2005 hingga 2015, hingga membuat negara itu terlilit utang yang mendalam.

Credit antaranews.com

Pengadilan Filipina perintahkan penangkapan mantan ibu negara terkait korupsi

Mantan Ibu Negara Filipina dan anggota kongres Imelda Marcos menghadiri rapat ketiga dan terakhir mengenai RUU hukuman mati di gedung DPR di kota Quezon, metro Manila, Filipina, Selasa (7/3/2017). (REUTERS/Romeo Ranoco)

Manila (CB) - Pengadilan antikorupsi Filipina pada Jumat memerintahkan penangkapan mantan ibu negara Imelda Marcos setelah menyatakannya bersalah atas tujuh tuduhan korupsi selama dua dasawarsa kekuasaan suaminya, Ferdinand Marcos.

Tapi, Imelda, 89, yang terkenal dengan simpanan sepatu, perhiasan dan karya seninya, yang sangat banyak, dapat menghindari penangkapan dan tetap bebas jika ia mengajukan banding atas putusan itu dan jika ditolak, ia dapat menantangnya di Mahkamah Agung.

Dalam pernyataannya, Imelda mengatakan pengacaranya "mempelajari putusan itu dan ia menyarankan mengajukan peninjauan ulang".

Janda mendiang penguasa itu menghadapi belasan perkara korupsi berkepanjangan, yang memburunya sejak keluarganya digulingkan dalam pemberontakan rakyat dukungan tentara pada 1986.

Pengadilan memerintahkan Imelda, anggota kongres, menjalani hukuman enam hingga 11 tahun penjara untuk masing-masing dari tujuh tuduhan korupsi itu. Ia dituduh membuat tujuh pengalihan uang lewat bank senilai 200 juta dolar ke yayasan Swiss selama masa jabatannya sebagai gubernur Manila.

Putusan pengadilan itu keluar hampir tiga dasawarsa sesudah perkara tersebut diajukan.

Di bawah aturan Sandiganbayan, sang mantan ibu negara memiliki 15 hari sejak pengumuman putusan itu untuk mengajukan banding dan pengadilan antikorupsi memiliki 30 hari untuk memutuskannya. Imelda juga dapat langsung ke Mahkamah Agung untuk meminta keringanan. Ia juga dapat mengajukan permohonan untuk jaminan.

Imelda, anggota kongres tiga masa jabatan, mendaftar sebagai calon untuk pemilihan umum pada Mei untuk menggantikan putrinya, Imee Marcos, 62, sebagai gubernur Ilocos Utara, kubu keluarga Marcos.

Imee mencalonkan diri untuk senat Filipina pada 2019.

"Saya berharap putusan itu berguna sebagai panduan penting pemilihan umum bagi pemilih kami pada pemilihan mendatang," kata pernyataan oposisi Senator Risa Hontiveros.

Ferdinand Marcos memerintah Filipina selama dua dasawarsa, memberlakukan keadaan darurat pada 1972, dengan ribuan penentangnya dipenjarakan, dibunuh atau dihilangkan.

Ia dituduh mengumpulkan lebih dari 10 miliar dolar saat berkuasa. Ferdinand meninggal di pengasingan pada 1989.

Presiden Rodrigo Duterte memiliki hubungan baik dengan keluarga Marcos dan sering memuji mendiang orang kuat tersebut.

Duterte mengizinkan jasad tubuh Marcos -yang dibalsem- dimakamkan di pemakaman khusus pahlawan pada 2016 dan presiden itu sering ditemani Imee Marcos di acara resmi.

Juru bicara Duterte, Salvador Panelo, dalam pernyataannya mengatakan putusan terhadap Imelda Marcos itu adalah bukti bahwa eksekutif "tidak mengganggu atau memengaruhi" pengadilan dan karenanya menghormati putusan tersebut.

Credit antaranews.com

Perdana, Myanmar Akan Pulangkan 2.000 Pengungsi Rohingya

Warga Rohingya berdoa dalam peringatan satu tahun kekerasan tentara Myanmar.

Foto: AP Photo/Altaf Qadri

Total sebanyak 5.000 pengungsi Rohignya di Bangladesh akan dipulangkan.

CB, YANGON— Myanmar menyatakan kesiapan mereka memulangkan lebih dari 2.000 pengungsi Rohingya pada 15 November mendatang. Ini merupakan pemulangan kelompok pertama dari 5.000 orang yang akan dipulangkan berdasarkan kesepakatan bulan lalu antara Myanmar dan Bangladesh.

Tetapi lebih dari 20 orang yang masuk dalam daftar calon pengungsi yang dikirim Bangladesh mengatakan kepada kantor berita Reuters, mereka menolak kembali ke negara bagian Rakhine utara.

Sementara Bangladesh mengaku tidak akan memaksa siapapun untuk kembali ke Myanmar.

PBB juga mengatakan, kondisi belum aman untuk kembali, sebagian karena sebagian umat Buddha Myanmar telah memprotes pemulangan tersebut.

"Itu tergantung pada negara lain, apakah ini benar-benar akan terjadi atau tidak. Tapi kita harus siap dari pihak kita. Kita telah melakukan itu," Menteri Kesejahteraan Sosial dan Pemukiman Sosial Myanmar Win Myat Aye, dalam konferensi pers di ibu kota Yangon, Ahad (11/11). Pernyataan ini merujuk ke Bangladesh.

Win Myat Aye mengatakan persiapan telah dilakukan untuk 2.251 orang yang akan dipindahkan ke dua pusat transit dengan perahu pada Kamis mendatang. Sementara kelompok kedua sebanyak 2.095 orang dapat menyusul kemudian melalui jalan darat.

Setelah diproses pihak berwenang, mereka akan dikirim ke pusat lain tempat mereka akan ditampung, diberi makan, dan diminta membangun rumah melalui skema permodalan.

Mereka yang kembali hanya diizinkan melakukan perjalanan dengan kotapraja Maungdaw. Ini termasuk salah satu dari tiga mereka yang melarikan dan hanya bagi pemegang Kartu Verifikasi Nasional, sebuah dokumen identitas yang paling ditolak oleh Rohingya karena mereka dianggap sebagai orang asing.

Kominsioner Lembaga Repatriasi dan Kemanusian Bangladesh Abul Kalam berharap proses pemulangan bisa dimulai pada Kamis mendatang.

"Pengembalian akan bersifat suka rela. Tidak ada yang akan dipaksa kembali," katanya kepada Reuters.

Kedua negara sepakat pada pertengahan November untuk mulai memulangkan sebagian pengungsi Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan tentara di Myanmar tahun lalu. Jumlah Rohingya yang melarikan diri dari Myanmar sebanyak 700 ribu orang.

Menurut Rohingya, tentara dan umat Buddha setempat membantai keluarga, membakar ratusan desa, dan melakukan pemerkosaan kepada komunitas mereka. Penyelidik PBB menuduh tentara berniat melakukan genosida dan pembersihan etnis.

Myanmar menyangkal hampir semua tuduhan. Menurut pemerintah Myanmar pasukan keamanan memerangi teroris.

Myanmar mengatakan, tindakan Arakan Rohingya Salvation Army menyebabkan kekerasan itu terjadi.

Myanmar mengakui pembunuhan 10 orang Rohingya oleh pasukan keamanan di desa Inn Dinn.

Credit republika.co.id

PM Lee Isyaratkan Pemilu Singapura Digelar Lebih Dini

PM Singpaura Lee Hsien Long adalah putera tertua pemimpin pendiri Singapura Lee Kuan Yew. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengisyaratkan pemilihan umum akan digelar lebih dini yakni tahun depan. Pengadaan pemilu setahun lebih awal sebelum mandat pemerintahannya itu berakhir itu diucapkan Lee kala memberikan pernyataan pada konvensi partai penguasa, Partai Aksi Rakyat (PAP).

"Ini mungkin akan menjadi konferensi partai yang terakhir sebelum pemilu tahun depan," ujar Lee dalam konvensi PAP, Minggu (11/11) seperti dikutip dari Reuters.

"CEC (Komite Eksekutif Sentral) yang baru akan memimpin partai menuju jangkauan akhir, bersiap meningkatkan rekor di hadapan para pemilih," sambung Lee.

Partai Aksi Rakyat (PAP), yang dipimpin Lee, menguasai politik Singapura selama lebih lima dasawarsa sejak kemerdekaan republik itu, meraih kemenangan dalam semua pemilihan umum dengan suara mayoritas dan tidak menghadapi tantangan nyata terhadap kekuasaannya.

Tetapi, partai itu berusaha mengatasi tanda ketakpuasan pemilih dengan janji mengurangi kesenjangan kekayaan dan memperbaiki pergerakan masyarakat, sementara bergerak dengan peralihan kepemimpinan untuk mencari pengganti Lee pada tahun-tahun mendatang.

Konvensi tahunan itu memilih Komite Eksekutif Sentral (CEC) yang baru pada MInggu (11/11), membawa para menteri kabinet yang berusia muda ke posisi tinggi, yang disebut para pemimpin 4G, dari sana pengganti Lee akan dipilih.

Tujuh anggota partai senior yang telah memimpin partai itu dan pemerintah, termasuk dua wakil perdana menteri yang saat ini berada di jabatan mereka, pensiun dari komite tersebut.

Lee, putera tertua pemimpin pendiri Singapura Lee Kuan Yew, telah menjelaskan ia siap mundur dalam beberapa tahun ke depan, tetapi belum ada pengganti yang dipilih dari kelompok menteri yang berusia lebih muda yang bertugas menyeleksi seorang pemimpin dari posisi-posisi mereka.

"PAP harus menang dalam pemilihan akan datang dengan meyakinkan," kata Lee kepada peserta konvensi.

"Kita mengambil pendekatan pragmatik dan sentralistik dalam politik kita dan dalam kebijakan-kebijakan kita. Dan kita membuat arah jelas yang didukung orang-orang Singapura dalam jumlah besar yang ingin melihat stabilitas dan kemajuan berlanjut pada masa-masa mendatang." Kinerja terburuk PAP dalam pemilihan umum terjadi pada 2011 ketika 40 persen pemilih menentangnya sebagian sebagai protes atas layanan umum.

Credit cnnindonesia.com

200 Pasukan Khusus Jerman Rencanakan Pembunuhan Politikus

CB, Jakarta - Dua ratus pasukan khusus Jerman yang membentuk faksi neo Nazi berencana untuk membunuh para politikus Jerman dan imigran.
Mereka dilaporkan bersekongkol untuk membuat kekacauan dengan sandi operasi "Day X" ketika berencana untuk membunuh pemimpin Partai Hijau Claudia Roth, menteri luar negeri Heiko Mass dan mantan presiden Joachim Gauck, seperti dilaporkan dari Dailymail.co.uk, 11 November 2018.

Tetapi pihak berwenang berhasil mengungkap kelompok yang memisahkan diri dari unit KSK Bundeswehr sebelum pasukan kematian mereka dapat melakukan pembunuhan.

Caludia Roth, Ketua umu Partai Hijau Jerman [Spiegel]
200 pasukan itu juga berencana menargetkan para pemimpin kelompok suaka yang mereka tuding atas perkosaan, teror dan kerusuhan sosial, dalam laporan media Jerman, Focus.
Keanggotaan organisasi mereka tumbuh ketika Kanselir Angela Merkel memperbolehkan satu juta pengungsi masuk Jerman pada 2015.

"Banyak interogasi menceritakan gambaran kekuatan konspirasi yang tidak seharusnya menghindari kemungkinan dari pembunuhan lawan-lawan politik," kata laporan tersebut.

Heiko Maas, Menteri Luar Negeri Jerman. [Photo/Mohamad Torokman/Reuters]

Komplotan ini akan melepaskan operasi Day X ketika hukum dan ketertiban hancur sebagai momen yang mereka anggap sudah dekat.
Polisi awalnya mengira plot itu hanya fantasi dari minuman keras, tetapi kemudian para interogator mendapatkan fakta dari mantan jenderal Angkatan Udara Jerman.
Para komplotan adalah anggota kelompok yang disebut Uniter, yang didirikan pada 1996 untuk mengurus tentara veteran yang telah melakukan pertempuran di Afganistan dan Afrika. Uniter membantah mengetahui rencana komplotan tersebut.

Otoritas Jerman juga telah memeriksa kamp pelatihan di perbatasan Austria dan Swiss untuk menyisir senjata, amunisi, makanan dan bensin yang diduga digunakan pasukan khusus neo Nazi tersebut melancarkan operasi Day X.

Credit tempo.co

Pejabat Iran Dipenjara atas Tuduhan Spionase

Bendera Iran (ilustrasi)

Foto: politico.ie

Pejabat Iran tersebut juga didenda sebesar 270 ribu dolar AS

CB, TEHRAN -- Pengadilan Iran telah menjatuhi hukuman kepada seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Iran. Juru bicara pengadilan Gholamhossein Mohseni Ejei mengatakan pada Ahad (11/11) bahwa pejabat itu dihukum 10 tahun penjara karena dianggap sebagai mata-mata.

Namun, juru bicara Kementerian Luar Negeri Bahram Qasemi mengatakan pejabat itu telah ditangkap sekitar tiga tahun lalu dan divonis setahun kemudian. Menurut situs web kementerian, hukumannya telah dikurangi oleh pengadilan banding. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Ejei, dikutip oleh situs berita pengadilan, Mizan menyebut pria yang dijatuhi hukuman itu sebagai Kamal Amirbeik. Amirbeik juga didenda sebesar 270 ribu dolar AS.

Namun Mizan tidak menyebut siapa yang dituduh sebagai mata-mata atau memberikan rincian lebih lanjut. Pada Agustus lalu, pasukan keamanan Iran telah menangkap puluhan mata-mata yang bekerja di badan-badan pemerintahan.

Menteri Intelijen Iran Mahmoud Alavi tidak memberi rincian kapan penangkapan itu terjadi. Ia juga tidak menjelaskan mata-mata yang ditangkap bekerja untuk negara mana. Banyak dari tahanan itu diduga memiliki warga negara ganda.

"Saya telah berulang kali meminta orang-orang untuk memberitahu kami jika mereka tahu ada dua kewarganegaraan. Unit anti spionase dari kementerian intelijen telah berhasil mengidentifikasi dan menangkap puluhan mata-mata di berbagai badan pemerintahan," kata Alavi seperti dikutip oleh kantor berita ISNA pada 28 Agustus lalu.

Penangkapan orang yang memiliki warga negara ganda telah meningkat sejak Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei mengatakan telah ada "penyusupan" agen-agen Barat di badan-badan pemerintahan Iran.

Reuters melaporkan pada 2017 bahwa Pengawal Revolusi elit Iran telah menangkap setidaknya 30 warga negara ganda dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar atas tuduhan spionase.

Credit republika.co.id

Lavrov-Menlu Austria Bahas Kasus Mata-mata Rusia

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov dan Menteri Luar Negeri Austria, Karin Kneissl dilaporkan telah melakukan komunikasi melalui telepon. Keduanya membahas kasus dugaan mata-mata untuk Rusia yang dilakukan oleh seorang mantan kolonel militer negara itu.

Kementerian Luar Negeri Rusia menuturkan, dalam pembicaraan itu Lavrov mengungkapkan rasa tidak senangnya mengenai sikap Wina yang memilih untuk menyampaikan hal ini kepada publik, sebelum mengkonfirmasinya kepada Moskow.

"Pihak Rusia menekankan ketidakmampuan praktik meningkatkan tuduhan publik yang tidak terbukti yang bertentangan dengan norma-norma komunikasi internasional. Telah dicatat bahwa setiap kekhawatiran bersama yang mungkin harus didiskusikan melalui saluran dialog yang mapan dan atas dasar fakta," kata Kemlu Rusia, seperti dilansir Tass pada Minggu (11/11).

Menurut Kemlu Rusia, keduanya juga membahas situasi dalam hubungan Rusia-Austria, yang timbul sehubungan dengan pernyataan otoritas Austria tentang perwira Wina yang bekerja sebagai mata-mata Moskow.

Pada gilirannya, lanju Kemlu Rusia, Kneissl menyatakan harapan bahwa kasus spionase tidak akan mempengaruhi hubungan bilateral antar negara.

"Kneissl juga menjelaskan motif Wina dalam membuat keputusan tertentu, dan menyatakan harapan bahwa langkah-langkah itu tidak akan mempengaruhi pengembangan kerjasama bilateral lebih lanjut," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Austria, Alexander Van der Bellen memerintahkan penyelidikan terkait kasus dugaan mata-mata ini. Ia pun menyerukan untuk tidak mendramatisasi hubungan dengan Rusia di tengah skandal tersebut.

Dia lalu mengatakan akan lebih baik jika kegiatan yang diduga dilakukan oleh pensiunan militer itu diungkapkan oleh dinas intelijen Austria. Namun dalam kasus seperti ini, kerja sama dengan dinas intelijen negara sekutu sangat penting.

"Tanpa syarat, akan lebih baik jika kita dapat mengungkap ini asalkan ada sesuatu yang serius untuk diungkap. Namun, itu karena kerja sama dari dinas intelijen Austria bahwa kami menerima informasi ini," kata Van der Bellen sambil menambahkan bahwa Austria menyediakan informasi mengenai terduga mata-mata bagi negara ketiga.

Credit sindonews.com

Presiden Austria Perintahkan Penyelidikan Kasus Mata-mata Rusia

WINA - Presiden Austria memerintahkan penyelidikan terkait kasus dugaan mata-mata untuk Rusia yang dilakukan oleh seorang mantan kolonel militer negara itu. Ia pun menyerukan untuk tidak mendramatisasi hubungan dengan Rusia di tengah skandal tersebut.

"Penipuan ini (dugaan kasus spionase) harus diselidiki terlebih dahulu. Mari kita lihat apakah itu mengandung sesuatu yang lain dari apa yang disebut cerita palsu, dalam hal ini kita akan mengambil tindakan yang sesuai," ujar Presiden Austria Alexander Van der Bellen ketika ditanya bagaimana hubungan akan berkembang antara Austria dan Rusia di belakang kasus ini.

"Sekarang, kita perlu menyelidiki apakah benar, jika dakwaan itu benar, dan jenis informasi apa yang dapat diakses oleh petugas itu - baik yang terkait dengan urusan nasional Austria atau beberapa pembicaraan lain, misalnya dengan NATO. Ini harus diklarifikasi. Pada saat ini, saya tidak dapat melihat alasan untuk mendramatisasi ini," imbuhnya seperti dikutip dari TASS, Minggu (11/11/2018).

Menurut Presiden Austria, akan lebih baik jika kegiatan yang diduga dilakukan oleh pensiunan militer itu diungkapkan oleh dinas intelijen Austria. Namun dalam kasus seperti ini, kerja sama dengan dinas intelijen negara sekutu sangat penting.

"Tanpa syarat, akan lebih baik jika kita dapat mengungkap ini asalkan ada sesuatu yang serius untuk diungkap. Namun, itu karena kerja sama dari dinas intelijen Austria bahwa kami menerima informasi ini," kata Van der Bellen sambil menambahkan bahwa Austria menyediakan informasi mengenai terduga mata-mata bagi negara ketiga.

Pada 11 November, Paris akan menyelenggarakan peringatan yang menandai Gencatan Senjata yang mengakhiri Perang Dunia Pertama, yang ditandatangani 100 tahun lalu. Selain itu, Paris Peace Forum akan dibuka di kemudian hari. Acara ini akan dihadiri oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Austria Alexander Van der Bellen di antara para pemimpin dunia lainnya.

Terkait dengan hal itu, Van der Bellen menyatakan tidak ada agenda pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di sela-sela kegiatan tersebut guna membahas masalah ini.

"Tidak. Pada saat ketika beberapa lusin kepala negara dan pemerintah berada di Paris, kami tidak dijadwalkan untuk mengadakan pembicaraan bilateral," jelas Van der Bellen yang disiarkan oleh stasiun radio Austria O-1.

Pada hari Jumat, otoritas Austria mengatakan bahwa lembaga penegak hukum negara itu sedang melakukan penyelidikan atas kasus seorang pensiunan kolonel Austria berusia 70 yang dicurigai bekerja untuk intelijen Rusia sejak 1990-an. Ia diduga telah memberikan Moskow informasi tentang angkatan udara Austria, sistem artileri, pejabat tinggi dan krisis migran. Jika pria itu dinyatakan bersalah, dia mungkin akan menghadapi hukuman penjara hingga sepuluh tahun.

Menteri Luar Negeri Austria, Karin Kneissl, Sabtu kemarin mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan koleganya dari Rusia Sergei Lavrov. Hasilnya, Austria mengharapkan Rusia akan bekerja sama penuh atas kasus ini.

Menurut Kneissl, ia menolak tuduhan Rusia bahwa Austria melakukan diplomasi megafon dan mengatakan langkah-langkah pemerintah Austria didasarkan pada fakta-fakta yang jelas.

"Spionase adalah gangguan yang tidak dapat diterima dalam urusan domestik Austria," dia memperingatkan.

Sementara itu, setelah pembicaraan para menteri, Kementerian Luar Negeri Rusia menunjukkan bahwa Rusia menggarisbawahi tidak dapat diterimanya praktik, yang bertentangan dengan norma-norma komunikasi internasional, membuat tuduhan bebas-bukti publik.

Kementerian Luar Negeri Rusia menambahkan bahwa Kneissl mengklarifikasi motif di balik keputusan Wina dalam kasus ini dan juga menyatakan harapan bahwa langkah-langkah itu tidak akan mempengaruhi perkembangan kerja sama bilateral di masa depan.

Credit sindonews.com

20 Tahun Jadi Mata-mata Rusia, Eks Kolonel Austria Diciduk

20 Rahun Jadi Mata-mata Rusia, Eks Kolonel Austria Diciduk — Foto/Ilustrasi/Istimewa

WINA - Mantan kolonel Austria ditangkap oleh pihak berwenang karena diduga telah menjadi mata-mata untuk Rusia selama 20 tahun. Begitu laporan yang diturunkan media Austria Kronen Zeitung mengutip jaksa kepala Salzburg Robert Holzleitner

Namun media itu tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai kemajuan penyelidikan.

Sementara media Austria lainnya, Die Presse, melaporkan bahwa tersangka dalam skandal spionase itu telah mengaku melakukan kejahatan.

Menteri Luar Negeri Austria Karin Kneissl menyatakan harapan bahwa Moskow akan bekerja sama dengan Wina dalam kasus spionase, lapor kantor berita APA Austria, mengutip pernyataan menteri.

"Kami mengharapkan kerja sama komprehensif dari pihak Rusia dalam penyelidikan (ke dalam kasus mantan kolonel)," katanya seperti dilansir dari Sputnik, Minggu (11/11/2018).

Setelah pengumuman bahwa kolonel Austria berusia 70 tahun yang dicurigai menjadi mata-mata untuk Rusia, Moskow memprotes Wina karena menggunakan "diplomasi megafon" alih-alih menggunakan saluran komunikasi diplomatik tradisional untuk menyelesaikan masalah bilateral.

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyebut tuduhan tidak berdasar terhadap Rusia "tidak dapat diterima" dalam percakapan telepon dengan mitranya dari Austria, Karin Kneissl. Lavrov kemudian mengatakan bahwa duta besar Austria akan dipanggil mengingat tuduhan baru-baru ini.

Wina mengumumkan pada 9 November bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan atas tuduhan bahwa seorang pensiunan kolonel telah menjadi mata-mata untuk Rusia selama sekitar 20 tahun, sejak tahun 1990-an. Austria juga membatalkan kunjungan mendatang Menteri Luar Negeri Karin Kneissl ke Moskow terkait skandal itu.

Credit sindonews.com

Di Depan Trump, Presiden Macron Sebut Nasionalisme Pengkhianatan

Presiden Prancis Macron terlihat sedang mengobrol ringan dengan Kanselir Jerman, Angela Merkel, pada peringatan Perang Dunia I, yang berakhir seratus tahun lalu, di Monumen Kemenangan atau Arc de Triomphe di ibu kota Paris pada Ahad, 11 Novemver 2018.

CB, Paris – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berbicara mengenai bahaya semangat nasionalisme, yang menjadi pemicu Perang Dunia I. Dia melihat semangat ini kembali muncul belakangan ini.

“Patriotisme merupakan kebalikan dari nasionalisme. Nasionalisme merupakan pengkhianatan atas patriotisme,” kata Macron pada pidato peringatan Perang Dunia I, yang berakhir seratus tahun lalu, di Monumen Kemenangan atau Arc de Triomphe, Paris, pada Ahad, 11 November 2018.
Pernyataan Macron ini seperti ditujukan kepada Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang ikut menghadiri upacara ini dan duduk dibarisan terdepan.

Trump dikenal dengan agenda nasionalisnya “America First”, yang dipromosikan sejak masa kampanye Presiden 2016 hingga saat ini. Reuters melansir ekspresi Trump membatu saat Macron mengkritik semangat nasionalisme itu.

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berpidato selama sekitar 20 menit pada peringatan 100 tahun Armistice Day atau berakhirnya Perang Dunia I di Paris pada 11 November 2018. Skynews
Macron melanjutkan,”Saat kita mengatakan kepentingan-kepentingan kita lebih utama, dan kepentingan orang lain tidak penting, kita menghapus hal mendasar yang menjadi pegangan paling penting bagi sebuah bangsa, yang memberinya kehidupan dan membuatnya hebat, yaitu nilai-nilai moralnya.”

Peringatan ini digelar untuk memberikan penghargaan kepada para pahlawan yang tewas dalam Perang Dunia I, yang berlangsung pada 1914 – 1918. Kesepakatan gencatan senjata terjadi tepat pada pukul 11 pagi pada 11 November 1918, yang membuat kawasan Eropa menjadi sunyi dari suara letusan senjata dan bom.

Macron menjelaskan pelajaran dari Perang Besar adalah tidak boleh ada kebencian antar-bangsa ataupun melupakan peristiwa di masa lalu. Dia menyebut ada jutaan perempuan menjadi janda dan anak-anak menjadi yatim piatu akibat konflik perang ini. Sekitar 10 juta tentara tewas dalam perang empat tahun itu.
“Ini merupakan kewajiban utama kita untuk memikirkan masa depan dan mempertimbangkan apa yang menjadi hal-hal peting,” kata dia.

Acara yang berlangsung sekitar 90 menit ini juga diisi dengan pembacaan surat-surat testimoni dari para tentara asal Jerman, Prancis, dan Inggris mengenai perang yang mereka jalani. Ada juga penampilan dari Yo-Yo Ma yang bermain cello, dan Maurice Ravel’s Bolero.
Pada sore hari, Trump mengunjungi pemakaman tentara AS yang tewas pada PD I. Dia berbicara dengan sejumlah veteran. Trump sempat melewatkan upacara ini pada Sabtu, 10 November 2018.

“Merupakan tugas kita untuk mempertahankan peradaban yang kita bela,” kata Trump pada pidato singkatnya. “Kita memperbarui kewajiban untuk mengingat para pahlawan yang gugur, yang beristirahat untuk selamanya,” kata dia.

Credit tempo.c

Peringatan Perang Dunia I, Presiden Macron Minta Bangun Harapan

Presiden Prancis, Emmanuel Macron, berpidato selama sekitar 20 menit pada peringatan 100 tahun Armistice Day atau berakhirnya Perang Dunia I di Paris pada 11 November 2018. Skynews

CB, Paris – Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memimpin upacara peringatan Perang Dunia I, yang berakhir seratus tahun lalu, pada Ahad, 11 November 2018 di ibu kota Paris.

Acara tahunan yang disebut Armistice Day ini diikuti sekitar 70 tokoh dari berbagai negara termasuk Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, PM Inggris Theresa May, Kanselir Jerman Angela Merkel, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.
“Mari kita bangun harapan dibandingkan bermain dengan rasa takut terhadap satu sama lain,” kata Macron dalam pidatonya yang berlangsung selama sekitar 20 menit di dekat sebuah kuburan prajurit tidak dikenal.

Tanggal 11 November ini diperingati sebagai momen ketika seluruh kawasan Eropa menjadi sunyi dari bunyi letusan senjata, yang mewarnai PD I yang berlangsung sekitar tiga tahun. Sekitar 10 juta tentara dan
Dipimpin Macron, para pemimpin global berjalan dari Istana Champs Elysses menuju Tugu Kemenangan atau Arc de Triomphe, yang menjadi lokasi acara. Trump dan Putin tiba agak belakangan dalam rombongan bermotor.

“Jejak dari perang ini tidak akan pernah terhapuskan. Baik itu di Prancis, atau di Eropa atau di Timur Tengah atau di seluruh dunia,” kata Macron melanjutkan.
Macron menambahkan,”Mari kita mengingat ini. Mari kita tidak melupakan. Karena memori akan pengorbanan mereka membuat kita layak untuk mengenang mereka yang bertempur dan tewas agar kita bisa menjadi bebas. Mari kita mengingat ini.”

Macron juga meminta semua yang hadir dan warga dunia untuk tidak meninggalkan prinsip, idea dan semangat patriotisme dari para pahlawan, yang telah tewas bertempur.

Acara ini juga diisi dengan pembacaan testimoni para tentara pada 11 November 1918 saat gencatan senjata disepakati. Isi pesan itu adalah peringatan kepada masyarakat mengenai bahaya dari semangat nasionalisme berlebihan.
PDI I ini meletus pada 1914 ketika seorang remaja Serbia Bosnia membunuh Archduke Franz Ferdinand, yang menjadi pewaris tahta kerajaan Austria – Hungaria. Ini memantik terjadinya konflik yang kemudian digambarkan sebagai perang dari segala perang. Presiden Macron meminta semua pihak mengenang jasa para pahlawan.

Credit tempo.co

Trump dan Macron Sepakat Komitmen Pertahanan Eropa

Presiden AS Donald Trump bersalaman dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron ketika mereka bertemu di istana kepresidenan Elysee, sebagai bagian dari upacara peringatan Hari Gencatan Senjata, 100 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, di Paris, Prancis, 10 November 2018. [REUTERS / Carlos Barria]

CB, Jakarta - Presiden AS Donald Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron dari menyetujui perlunya lebih banyak anggaran untuk pertahanan Eropa demi komitmen NATO, setelah kicauan Trump di Twitter yang menyebut usulan Tentara Eropa Macron "sangat menghina".
Keduanya bertemu di Istana Elysee sehari sebelum peringatan 100 tahun berakhirnya Perang Dunia Pertama, seperti dilaporkan Reuters, 11 November 2018.

"Kami menginginkan Eropa yang kuat, sangat penting bagi kami, dan cara apa pun yang dapat kami lakukan yang terbaik dan lebih efisien akan menjadi sesuatu yang kami berdua inginkan," kata Trump.
"Kami ingin membantu Eropa tetapi harus adil. Saat ini pembagian beban sebagian besar terjadi di Amerika Serikat."

Tank dan kendaraan lapis baja Angkatan Darat Prancis tiba di pangkalan militer TAHA, di Estonia, 29 Maret 2019. Penempatan pasukan NATO untuk menanggapi situasi keamanan kawasan yang berubah. AFP/Raigo Pajula
Sementara Macron mengatakan bahwa dia ingin Eropa untuk menanggung bagian yang lebih besar dari biaya pertahanan dalam NATO, salah satu pokok yang ia ucapkan berulang kali sejak menjabat, di samping ambisinya Eropa untuk memiliki kemampuan militernya sendiri.
"Itu sebabnya saya yakin proposal saya untuk pertahanan Eropa benar-benar konsisten dengan itu," kata Macron.
Sebelumnya Macron mengatakan Eropa perlu untuk melindungi dirinya sendiri dari Cina, Rusia dan bahkan Amerika Serikat. Kemudian dalam wawancara dia berbicara tentang perlunya pembentukan tentara Eropa.

"Dihadapkan oleh Rusia, yang ada di perbatasan kita dan yang telah menunjukkan bahwa itu dapat mengancam ... kita harus memiliki Eropa yang dapat mempertahankan dirinya dengan lebih baik, tanpa bergantung sepenuhnya pada Amerika Serikat," kata Macron.

President Macron of France has just suggested that Europe build its own military in order to protect itself from the U.S., China and Russia. Very insulting, but perhaps Europe should first pay its fair share of NATO, which the U.S. subsidizes greatly!
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2018

Donald Trump yang telah mendesak sekutu NATO untuk mengeluarkan anggaran lebih untuk pertahanan dan meminta tidak bergantung pada Amerika Serikat, mengeluhkan pernyataan Macron di Twitter.
"Sangat menghina, tapi mungkin Eropa pertama-tama harus membayar bagian yang adil dari NATO, yang sangat disubsidi AS," kata Trump di Twitter.

Sebelumnya Donald Trump dalam KTT NATO di Brussel pada 11 Juli, menyerang anggota NATO yang tidak berkomitmen untuk mengeluarkan anggaran pertahanan. Dilansir dari France24, Trump menuduh negara-negara NATO gagal memenuhi target anggaran 2 persen dari pendapatan untuk pertahanan. NATO memperkirakan hanya 15 dari 29 anggota yang memenuhi target anggaran pertahanan pada 2024.
Donald Trump juga mengeluhkan bahwa AS mengeluarkan uang untuk menutup 90 persen anggaran NATO di Eropa, meskipun faktanya hanya 67 persen dari pengeluaran total NATO.

Credit tempo.co

Meski Dikecam Trump, Prancis Lanjutkan Seruan Pembentukan Tentara Erop

PARIS - Presiden Prancis, Emanuel Macron menyatakan, Paris akan tetap melanjutkan seruannya untuk pembentukan Tentara Eropa, meski adanya kecaman dari Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.

Macron menyatakan, sangat tidak baik untuk terus bergantung pada AS, khususnya bila berurusan dengan masalah keamanan. Macron menyebut, Tentara Eropa dibutuhkan untuk membela diri terhadap Rusia dan bahkan AS.

"Tidak adil hanya bergantung pada AS untuk masalah keamanan Eropa," kata Macron dalam sebuah pernyataan kepada awak media jelang bertemu Trump di Paris, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (11/11).

Sebelumnya, Trump mengecam ide Prancis untuk membentuk sebuah pasukan gabungan Eropa. Melalui akun Twitternya, Trump sebut ide yang disampaikan Macron itu adalah sebuah penghinaan. Dia lalu menyebut, Eropa sebaiknya meningkatkan kontribusinya terhadap NATO, sebelum memutuskan membuat tentara gabungan.

"Presiden Macron dari Pprancis baru saja menyarankan agar Eropa membangun militernya sendiri untuk melindungi dirinya dari AS, China dan Rusia. Sangat menghina, tapi mungkin Eropa pertama-tama harus membayar bagian yang adil dari NATO, yang sangat disubsidi oleh AS!" kicau Trump

Credit sindonews.com

Trump Kecam Ide Prancis Bentuk Tentara Eropa

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump mengecam ide Prancis untuk membentuk sebuah pasukan gabungan Eropa. Presiden Prancis, Emanuel Macron menyebut Tentara Eropa dibutuhkan untuk membela diri terhadap Rusia dan bahkan AS.Melalui akun Twitternya, Trump sebut ide yang disampaikan Macron itu adalah sebuah penghinaan. Dia lalu menyebut, Eropa sebaiknya meningkatkan kontribusinya terhadap NATO, sebelum memutuskan membuat tentara gabungan."Presiden Macron dari Pprancis baru saja menyarankan agar Eropa membangun militernya sendiri untuk melindungi dirinya dari AS, China dan Rusia. Sangat menghina, tapi mungkin Eropa pertama-tama harus membayar bagian yang adil dari NATO, yang sangat disubsidi oleh AS!" kicau Trump, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (11/11).Pernyataan Macron mengenai pembentukan tentara Eropa sendiri disampaikan saat melakukan wawancara dengan media Prancis pada pekan lalu.Macron mengatakan, Eropa perlu mengurangi ketergantungannya pada kekuatan Amerika, paling tidak setelah Trump mengumumkan ia menarik diri dari perjanjian nuklir era Perang Dingin. "Kami harus melindungi diri kami sendiri dengan menghormati China, Rusia dan bahkan AS. Ketika saya melihat Presiden Trump mengumumkan bahwa dia keluar dari perjanjian perlucutan senjata nuklir yang dibentuk setelah krisis rudal euro tahun 1980-an yang melanda Eropa, yang menjadi korban utama? Eropa dan keamanannya," terangnya."Kami tidak akan melindungi orang Eropa kecuali kami memutuskan untuk memiliki tentara Eropa sejati," sambung pemimpin Prancis tersebut.

Credit sindonews.com

Pemimpin Negara Peringati Seabad Perang Dunia I

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjabat tangan Presiden Prancis Emmanuel Macron dalam acara peringatan 1 abad berakhirnya Perang Dunia I. (Foto: ludovic MARIN / AFP)

Jakarta, CB -- Para pemimpin dunia berkumpul di Paris, Prancis, pada Minggu (11/11), untuk memperingati satu abad berakhirnya Perang Dunia I.

Sekitar 70 pemimpin dunia, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, akan menandai 100 tahun usia gencatan senjata 1918 (Armistice 1918).

Di Paris, peringatan terkonsentrasi di area Tomb of the Unknown Soldier yang berada di bawah monumen Arc de Triomphe. Imbauan tentang bahaya nasionalisme dalam era modern dikemukakan.

"Hari ini bukan hanya tentang mengingat, tetapi juga seharusnya juga tentang panggilan untuk beraksi," kata Kanselir Jerman Angela Markel, pada Sabtu (10/11), setelah mengunjungi lokasi penandatanganan perjanjian gencatan senjata 1918 yang dilakukan di kawasan utara Prancis.

Pertemuan para petinggi dunia ini dirancang oleh Presiden Prancis Emmanuel Macron. Dia mengangkat pentingnya institusi internasional membantu menyelesaikan konflik, mencegah perang, dan menyebarkan kemakmuran.

"Kami mau membuat peringatan ini waktu untuk refleksi saat ini, bukan hanya masa lalu, jadi mereka punya sesuatu yang berarti buat kita hari ini," ujar Macron pada awal pekan ini.

Meski terlihat rukun saat peringatan di Arc de Triomphe, ada ketegangan yang tersembunyi. Sebelumnya Trump yang tiba di Prancis pada Jumat mengkritik Marcos karena dirasa telah 'menghina'.

Trump merasa tersinggung pada ucapan Macron dalam sesi wawancara belakangan ini yang mengatakan diperlukannya tentara Eropa serta mendaftarkan AS, Rusia, dan China sebagai ancaman keamanan nasional.

Sekitar 70 negara terlibat dalam Perang Dunia I. Semuanya tergabung dalam enam kerajaan dan kekuatan kolonial, yaitu Austria-Hungaria, British, Prancis, Jerman, Rusia, dan kekaisaran Ottoman.

Sekitar 10 juta tentara menjadi korban selama perang yang berlangsung 1914 hingga 1918. Korban luka-luka diperkirakan dua kali jumlah itu dan antara 5 - 10 juta penduduk diestimasikan menjadi korban.

Credit cnnindonesia.com

Pemerintah Suriah Protes ke PBB atas Serangan Udara AS

ilustrasi serangan udara. (AFP PHOTO / ARIS MESSINIS)

Jakarta, CB -- Pemerintah Suriah melayangkan protes kepada PBB terkait serangan udara koalisi yang dipimpin Amerika Serikat atas wilayah mereka yang dikuasai ISIS.

Mengutip dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Suriah telah mengirimkan surat kepada Sekretaris Jenderal PBB dan Presiden Dewan Keamanan soal tindakan yang terjadi di Hajin, kawasan timur Deir al-Zor.

Dalam serangan di kawasan timur Deir al-Zor pada Jumat (9/11) lalu sekitar 26 warga sipil turut jadi korban tewas.

Sementara itu lembaga pemantau HAM, SOHR, mengatakan jumlah korban sipil yang tewas 26 orang itu termasuk 14 di antaranya anak-anak. Mereka jadi korban dalam dua gelombang serangan udara koalisi pimpinan AS.

Mereka adalah anggota sipil yang menjadi bagian dari IS di Hajin. Sehari sebelumnya, mengutip dari AFP, Kepala SOHR Rami Abdel Rahman mengatakan sebuah desa lain dekat kota Al-Shafaa pun ada tujuh warga sipil yang menjadi korban serangan udara.

Baik Hajin maupun Al-Shaafa diyakini sebagai kantong terakhir pertahanan ISIS di provinsi Deir al-Zor, yang juga berbatasan dengan Irak.

Berdasarkan data SOHR, sejak ISIS mencoba mengambil alih Suriah dan tetangganya, Irak, pada 2014 orang setidaknya sudah lebih dari 1.100 warga sipil tewas karena serangan koalisi. Konflik di Suriah itu sendiri tercatat telah menewaskan lebih dari 360 ribu jiwa baik dari warga sipil maupun pejuang sejak 2011 silam.

Credit cnnindonesia.com