Kampanyekan Isu Antipemerintah, Raih Dukungan dari Multietnis

Kampanyekan Isu Antipemerintah, Raih Dukungan dari Multietnis. (Reuters).

AMERIKA - Para pemilih di Minnesota dan Michigan memberikan suaranya kepada dua perempuan Muslim Amerika Serikat (AS) untuk menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ilhan Omar dari Minnesota merupakan mantan pengungsi yang melarikan diri dari perang sipil di Somalia. Sedangkan Rashida Tlaib merupakan keturunan Palestina-AS. Mereka berdua merupakan perwakilan kelompok minoritas yang mendapatkan kesempatan untuk unjuk diri di DPR AS.

Keduanya berasal dari Partai Demokrat yang memang sejak awal mendukung tampilnya para politikus muda dari kalangan minoritas. Itu juga sebagai representasi bagaimana generasi dari warga keturunan migran menunjukkan perlawanan terhadap pemerintahan AS saat ini.

Di Minnesota, Ilhan, 36, warga naturalisasi AS, akan menggantikan anggota Kongres AS Keith Ellison pada 2006 merupakan Muslim pertama yang menjadi anggota DPR.

Ilhan mengampanyekan kebijakan Partai Demokrat, seperti bebas biaya kuliah, asuransi kesehatan universal, dan peningkatan anggaran perumahan. Dua tahun lalu, lIhan menjadi warga AS keturunan Somalia yang memenangkan kursi di DPRD Minnesota.

Dia juga akan menjadi anggota DPR AS pertama yang mengenakan hijab. ”Saya akan membawa nilai-nilai progresif ke Washington,” kata Ilhan kepada MinnPost. Kemudian Rashida, 42, juga memecahkan rekor sebagai perempuan Muslim yang menjadi anggota DPR AS. Sebelumnya, dia menjadi anggota parlemen di Michigan.

Anak tertua dari 14 saudara itu merupakan keturunan imigran Palestina di Detroit tempat ayahnya bekerja di Ford Motor. Rashida memang memperjuangkan nilai liberal dan ingin membatalkan kebijakan Trump yang melarang warga dari negara Muslim masuk ke AS. ”Kita pernah berdemonstrasi di Capitol, tapi kini kita akan masuk ke Capitol,” ujarnya. Bukan Rashida dan Ilhan saja yang menggebrak perpolitikan AS.

Dua perempuan keturunan asli penduduk AS juga sukses menjadi anggota DPR AS. Mereka adalah Deb Haaland dari New Mexico dan Sharice Davids berasal dari Kansas. Diharapkan terwujudnya representasi perempuan dari kalangan minoritas, pelayanan terhadap mereka juga akan semakin meningkat. 

”Sejarah mencatat kita membuat kebijakan dan hukum ditulis oleh sebagian kecil populasi dan pengalaman mereka tidak sama,” kata Brenda Choresi Carter, Direktur Reflective Democracy Campaign.

Namun, perjuangan perempuan minoritas di parlemen tidaklah mudah. A’shanti Gholar, direktur politik Emerge America, perempuan kulit berwarna harus berjuang dengan politikus tradisional dan donor serta pemimpin partai. ”Lawan mereka adalah lelaki kulit putih,” ujarnya.

Credit  sindonews.com

Dua Muslimah Menang Pemilihan Kongres AS

Ilustrasi pemilihan sela Amerika Serikat. (REUTERS/Jeff Kowalsky)

Jakarta, CB -- Sebanyak dua muslimah lolos menjadi anggota Kongres setelah menang dalam pemilihan sela 2018 Amerika Serikat, Selasa (6/11). Kedua perempuan yang mencetak sejarah di negeri Abang Sam itu adalah Ilhan Omar yang merupakan mantan pengungsi Somalia, dan Rashida Tlaib, imigran asal Palestina.

Kedua perempuan itu merupakan politikus Demokrat yang berasal dari wilayah Midwest Amerika, dan tokoh yang cukup vokal dalam advokasi kelompok minoritas.

Omar (37), berhasil memenangkan kursi Dewan Perwakilan mewakili distrik Minneapolis dan Minnesota, menggantikan Keith Ellison yang merupakan muslim pertama yang terpilih menjadi anggota Kongres.


"Saya seorang muslim dan orang kulit hitam," ucap Omar dalam wawancaranya bersama salah satu majalah.


"Saya memutuskan mencalonkan diri karena banyak orang yang saya tahu benar-benar ingin menunjukan bagaimana perwakilan demokrasi seharusnya berjalan," lanjut Omar.

Omar lari ke Negeri Paman Sam saat berusia delapan tahun bersama kedua orang tuanya akibat perang sipil yang melanda Somalia saat itu. Sebelum tiba di AS, Omar dan keluargnya sempat menghabiskan waktu empat tahun tinggal di kamp pengungsian di Kenya.

Setelah itu dia dan keluarganya hijrah ke AS dan menetap di Minnesota pada 1997. Wilayah itu memiliki populasi warga Somalia yang cukup besar.

Dikutip AFP, dia memenangkan kursi legislatif negara bagian pada 2016 lalu. Sebelum itu, dia sempat bekerja sebagai pengurus komunitas di Minneapolis dan menjadi ketua organisasi pemerhati hak warga sipil Amerika-Afrika (NAACP).

Omar memutuskan mencalonkan diri dalam pemilihan Kongres setelah Ellison memutuskan menyerahkan kursinya setelah 12 tahun menjabat. Sebab dia mencalonkan diri sebagai jaksa agung negara bagian Minnesota.

Sementara itu, kemenangan Tlaib dianggap tidak mengejutkan karena perempuan 42 tahun itu bertarung dalam pemilihan Dewan Perwakilan untuk wilayah Detroit hingga Dearborn, Michigan, tanpa ada lawan.


Di sisi lain, dua perempuan suku asli AS juga terpilih menjadi anggota Kongres dalam pemilu sela. Mereka adalah Sharice Davids (38) dan Deb Haaland (57) yang merupakan kandidat dari Partai Demokrat.

Davids berasal dari Kansas yang bekerja sebagai advokat dan mahir bela diri campuran. Perempuan yang mengaku penyuka sesama jenis (lesbian) itu mengalahkan pesaingnya dari Partai Republik, Kevin Yoder.

Sedangkan Haaland berasal dari New Mexico dan berhasil menumbangkan rivalnya dari Partai Republik, Janice Arnold-Jones serta kandidat Partai Libertarian, Lloyd Princeton.

Haaland berasal dari suku Pueblo of Laguna yang berusaha keras menggugah anggota sukunya supaya menggunakan hak pilih. Dia sempat menjadi tim sukses John Kerry saat maju pilpres dan relawan Barack Obama.


"Kami butuh orang yang mau membahas permasalahan kami. Kami punya perwakilan di Kongres dan akan memperjuangkan ketersediaan makanan dan jaminan kesehatan yang layak," kata Haaland.





Credit  cnnindonesia.com

Anak Imigran Palestina Jadi Wanita Muslim Pertama Kongres AS

Lahir dari rahim seorang imigran Palestina, Rashida Tlaib, mendapatkan satu kursi di Kongres AS setelah memenangkan pemilu sela di Michigan, Selasa (6/11). (Reuters/Rebecca Cook)

Jakarta, CB -- Lahir dari rahim seorang imigran Palestina, kader Partai Demokrat, Rashida Tlaib, mendapatkan satu kursi di Kongres Amerika Serikat setelah memenangkan pemilihan umum sela di Michigan, Selasa (6/11).

CNN melaporkan bahwa Tlaib menang telak di pemilu parlemen di distrik 13 Michigan dan langsung dipastikan mendapatkan satu kursi di Dewan Perwakilan.

Sepekan sebelum pemilu, Tlaib pernah berkata kepada CBS bahwa ia siap menjadi bagian dari sejarah perubahan di AS, di mana untuk pertama kalinya seorang perempuan Muslim bisa masuk Kongres.


"Hal pertama yang saya pikirkan ketika orang berkata saya akan menjadi 'Muslim pertama' adalah merayakan momen ini," katanya.


Melanjutkan pernyataannya, Tlaib berkata, "Kita mengubah sejarah tepat di waktu saat kita anggap itu mustahil terjadi. Dan jika kalian percaya, percayalah akan kemungkinan dari seseorang seperti saya."

Selama berkampanye, Tlaib menggaungkan tiga usulan andalannya, yaitu perawatan medis bagi semua orang, upah minimum US$15, dan reformasi regulasi imigrasi.

Pemilu sela ini mendapatkan sorotan luas karena dianggap dapat menentukan nasib kebijakan pemerintahan Presiden Donald Trump selanjutnya.


Dalam pemilu kali ini, partai tempat Trump bernaung, Partai Republik, dibayangi kekalahan dari Partai Demokrat sehingga tak dapat menempati kursi mayoritas di parlemen.

Berdasarkan hasil hitung cepat CNN, perebutan kursi antara Partai Republik dan Partai Demokrat saat ini masih sangat ketat.

Jika Demokrat menguasai parlemen, Trump diperkirakan bakal sulit menjalankan agenda politik dan kebijakannya di sisa masa jabatannya.

"Pemilu sela ini biasanya membosankan. Namun, sekarang pemilu ini jadi hal penting," ujar Trump sehari menjelang pemilu sela.




Credit  cnnindonesia.com

Partai Republik pertahankan kendali di Senat AS

Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump memberikan sambutan kepada pendukungnya dalam malam pemilihan di Manhattan, New York, Amerika Serikat, Rabu (9/11/2016). (REUTERS/Mike Segar)

Washington (CB) - Partai Republik Amerika Serikat pada Selasa (6/11)mempertahankan mayoritas kursi di Senat melalui pemilihan paruh waktu 2018, kata perkiraan hasil, yang dikeluarkan media massa AS.

Saat dimulai dengan 42 kursi, yang diraihnya, Partai Republik dinyatakan sebagai pemenang dalam perebutan kursi di Senat, setidak-tidaknya delapan kali.

Sementara penghitungan suara terus berlangsung dalam perebutan kursi Senat, Partai Republik kemungkinan meraih lebih banyak kursi di lembaga tinggi Kongres itu.

Partai Demokrat gagal mencapai target untuk meraih mayoritas kursi di Senat.

Kegagalan itu sebagian disebabkan oleh demikian banyak jumlah kursi, yang harus mereka pertahankan, yang beberapa di antaranya ada di negara bagian di bawah penguasaan Partai Republik. Negara bagian berwarna "merah" itu tanpa terkendali memenangi suara pada pemilihan 2016, yang membuat Donald Trump terpilih sebagai presiden Amerika Serikat.

Dengan mayoritas baru di Senat, Partai Republik terus memiliki kekuatan untuk meneguhkan calon pejabat penting pemerintahan, termasuk Ketua Mahkamah Agung dan anggota kabinet.

Credit  antaranews.com

Demokrat rebut kendali dari Partai Republik di DPR Amerika Serikat

Ketua kampanye calon presiden Amerika Serikat dari partai Demokrat Hillary Clinton, John Podesta berjalan turun dari panggung setelah memberikan sambutan kepada pendukung di malam pemilihan di New York, Amerika Serikat, Rabu (9/11/2016). (REUTERS/Rick Wilking)

Washington (CB) - Partai Demokrat pada Selasa (6/11) merebut kendali di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat sehingga membuka peluang bagi partai tersebut untuk menghadang agenda dan mengawasi secara ketat pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sementara itu, dalam pemilihan paruh waktu dua tahun setelah ia meraih jabatan tertinggi di Gedung Putih, Trump dan rekan-rekannya di Partai Republik memperluas kendali di Senat AS setelah berlangsungnya kampanye, yang membuat masyarakat terpecah. Kampanye seperti itu ditandai dengan percekcokan tajam menyangkut ras, imigrasi dan berbagai masalah lain terkait budaya.

Namun, hasil pemilihan paruh waktu pada Selasa merupakan kenyataan pahit bagi Trump.

NBC News memperkirakan bahwa Partai Demokrat akan menduduki mayoritas kursi, yaitu 229 berbanding 206, di DPR. Dengan demikian, Demokrat mengambil alih kendali dari Partai Republik untuk pertama kalinya dalam delapan tahun.

Media-media lainnya juga memperkirakan bahwa Partai Demokrat akan menggaet setidaknya 23 kursi, yang diduduki Republik, yang mereka perlukan untuk menjadi pemenang mayoritas.

Dengan mendapatkan mayoritas kursi di DPR, Demokrat akan memiliki kekuatan untuk menyelidiki pengembalian pajak Donald Trump, kemungkinan konflik-konflik kepentingan bisnisnya serta tuduhan bahwa kampanye Trump pada 2016 mempunyai kaitan dengan Rusia.

Demokrat juta bisa memaksa Trump menurunkan ambisi-ambisi legislatifnya, yang kemungkinan akan menghancurkan tekadnya untuk mendanai pembuatan dinding perbatasan dengan Meksiko, serta mengeluarkan paket pemotongan pajak atau menjalankan kebijakan-kebijakan garis kerasnya dalam bidang perdagangan.

DPR yang dikuasai Demokrat juga akan bisa memakzulkan Trump jika ada bukti-bukti bahwa presiden AS itu menghalangi hukum atau bahwa tim kampanyenya pada pemilihan presiden 2016 bersekongkol dengan Rusia.

Namun, Kongres tidak bisa mendepak Trump dari jabatannya tanpa ada keputusan penghukuman dari dua pertiga anggota Senat, yang dikuasai Partai Republik.

"Terima kasih semuanya, besok akan menjadi hari baru di Amerika," kata pemimpin Partai Demokrat di DPR, Nancy Pelosi kepada kalangan Demokrat yang bersorak sorai dalam pesta kemenangan di Washington.

Pelosi menyatakan Demokrat di DPR akan mengawasi Trump.

Walaupun partainya, Republik, kalah dalam perebutan mayoritas kursi di DPR, Trump menulis di Twitter, "Keberhasilan luas biasa malam ini."

Melalui pemilihan paruh waktu, kandidat-kandidat Partai Demokrat juga meraih jabatan gubernur untuk negara bagian Michigan, Illinois dan Kansas. 

Credit  antaranews.com

Pejabat Kepolisian Filipina Tewas Terjaring Operasi Antinarkoba

Seorang anggota Badan Penindakan Narkoba Filipina, PDEA, mengatur paket Methamphetamine Hydrochloride yang juga dikenal sebagai "Sabu-sabu" yang mereka temukan tersembunyi di dalam sebuah silinder baja di salah satu obat terlarang terbesar di Manila, Filipina, pada Selasa, 7 Agustus 2018. [AP Photo / Aaron Favila]

CB, Jakarta - Seorang pejabat di Kepolisian Filipina berpangkat kolonel, tewas terbunuh dalam baku tembak operasi pemberantasan narkoba dengan aparat kepolisian. Sebelum ditemukan tewas, pejabat itu sudah masuk dalam daftar buronan narkoba yang diburu oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.
Menurut Kepolisian Filipina, kolonel polisi itu bernama Santiago Rapiz yang bertugas di wilayah selatan kota Dipolong, Filipina. Dia masuk dalam daftar enam ribu terduga penjual narkoba yang diperangi oleh pemerintahan Duterte. Presiden Duterte memberlakukan operasi perang melawan narkoba setelah dia memenangkan pemilu 2016.

Anggota Philippine Drug Enforcement Agency (PDEA) berjaga saat menggelar aksi penggeledahan pada sejumlah rumah yang di duga menyimpan narkoba di kawasan kumuh, dalam operasi anti-narkoba di kota Quezon, metro Manila, Filipina 16 Maret 2017. REUTERS

Dikutip dari Reuters, Selasa, 6 November 2018, Rapiz menjual narkoba senilai  US$ 940 atau Rp 13,9 juta ke polisi yang sedang menyamar di kota Dipolong pada Senin malam, 4 November 2018. Dia lalu tewas dalam sebuah baku tembak. “Ada sebuah kasus dan ketika dia sudah terpojok, dia dipecat dari kepolisian,” kata Romeo Caramat, Kepala Polisi Filipina bidang Intelijen.

Caramat menjelaskan Rapiz diduga telah melindungi sejumlah gembong narkoba dan berurusan dengan kesepakatan terkait narkoba. Keluarga Rapiz menolak berkomentar atas tuduhan ini.
Sejak Juli 2016, hampir lima ribu orang tewas dalam kebijakan tembak ditempat yang diberlakukan dalam operasi perang melawan narkoba. Kelompok-kelompok HAM menyebut ribuan orang telah dieksekusi mati dalam sebuah pemusnahan sistemik para pengguna narkoba yang ada di komunitas-komunitas miskin Filipina. Namun Kepolisian Filipina menolak tuduhan itu dan mengatakan mereka yang tewas adalah para pengedar narkoba yang menolak untuk ditahan.

Credit  tempo.co

Latih Pilot Arab Saudi di Perang Yaman, Parlemen Kecam AU Inggris

Pilot Angkatan Udara Arab Saudi di kokpit pesawat tempur F-15 di pangkalan militer Khamis Mushayt.[PressTV]

CB, Jakarta - Parlemen Inggris menuduh Angkatan Udara Inggris atau Royal Air Force (RAF) ikut bertanggung jawab atas korban Perang Yaman setelah RAF mengakui telah melatih 100 lebih pilot Arab Saudi di Inggris.
Kepala Angkatan Udara Kerajaan Saudi menikmati pelatihan dari RAF meski ada dugaan bahwa rezim Saudi melanggar hak asasi manusia dalam perang di Yaman.

Menteri Luar Negeri Jeremy Hunt menuntut tindakan dari Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri pertumpahan darah di Yaman.
Dilansir dari Mirror.co.uk, 6 November 2018, Hunt mengecam koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi dan pemberontak Houthi yang didukung Iran, dan mengatakan aksi militer kedua belah pihak menyebabkan bencana bagi rakyat Yaman.

Warga memeriksa bangunan yang rusak akibat serangan udara koalisi Arab Saudi di Amran, Yaman, 25 Juni 2018. Selain menewaskan delapan orang, serangan koalisi Arab Saudi melukai 20 orang lain. REUTERS/Khaled Abdullah
Menlu Jeremy Hunt juga menghadapi tekanan untuk mengambil tindakan yang lebih kuat setelah pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul.
Namun kini pemerintah telah mengkonfirmasi militer Inggris telah melatih 102 pilot Saudi di pangkalan RAF selama puluhan tahun terakhir.

Angka tersebut diungkapkan oleh Menteri Pertahanan Mark Lancaster kepada Anggota Parlemen Jonathan Edwards, yang memaksa Inggris menghentikan penjualan senjata dan bantuan militer ke Arab Saudi.

Korban serangan udara Arab Saudi di Yaman. [Abna24]
Pakar senjata Amnesty International Inggris Oliver Sprague mengatakan ribuan warga sipil Yaman telah terbunuh oleh pengeboman koalisi Arab.

"Jadi, Anda harus bertanya apa yang sudah dicapai oleh pelatihan ini? Dengan pilot pembom Saudi berkali-kali menyerang rumah sakit, rumah dan bahkan bus sekolah di Yaman, Departemen Pertahanan harus sepenuhnya meninjau program pelatihan ini untuk menentukan apakah mereka sesuai dengan tujuan," kata Oliver Sprague.

"Ketika mereka (pemerintah Inggris) tidak hanya menjual Arab Saudi pesawat dan bom yang digunakan untuk membunuh warga sipil di Yaman, tetapi melatih pilot yang menerbangkan pesawat-pesawat itu dan menjatuhkan bom-bom itu, pemerintah perlu ditanya: Apakah ada darah anak-anak Yaman di tangan kalian?," kata Anggota Parlemen dari Partai Buruh Emily Thornberry
Foto yang diambil pada 16 November 2015 menunjukkan seorang pilot Arab Saudi bersiap untuk menaiki jet tempur F-15 di pangkalan militer Khamis Mushayt. [PressTV]
Salah satu tempat pelatihan pilot Arab Saudi ada di pangkalan RAF Valley di Anglesey, tempat Pangeran William bermarkas sebagai pilot SAR.
Pangkalan itu telah digunakan untuk melatih 30 pilot Arab Saudi selama puluhan tahun terakhir.

Sumber dari kementerian pertahanan bersikeras menampik isu tanggung jawab dalam perang Yaman dan mengatakan Angkatan Udara Inggris tidak hanya melatih pilot Arab Saudi, tetapi juga pilot dari 14 negara lain termasuk 97 pilot dari Kuwait selama periode yang sama.

Credit  tempo.co

AS Tawarkan Rp73,9 M untuk Informasi soal Pemimpin Kurdi

Ilustrasi bendera PKK. (Reuters/Kadir Baris)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat menawarkan imbalan US$5 juta atau setara Rp73,9 miliar bagi pemberi informasi terkait tiga pemimpin Partai Pekerja Kurdistan (PKK) yang diburu Turki.

Wakil Asisten Menteri Luar Negeri AS, Matthew Palmer, mengatakan bahwa imbalan tersebut akan diberikan bagi pemberi informasi mengenai keberadaan Murat Karayilan, Cemil Bayik, dan Duran Kalkan.

Ketiga orang ini dianggap sebagai pemimpin defacto PKK setelah aparat Turki menanggap pendiri gerakan separatis di negaranya tersebut, Abdullah Ocallan, pada 1999.


Untuk informasi mengenai Karayilan, AS menyiapkan imbalan US$5 juta, sementara untuk Bayik mencapai US$4 juga, sementara Kalkan US$ juta.


Tawaran imbalan ini dianggap dapat memperbaiki hubungan AS dan Turki yang selama tegang karena isu Kurdi.

Selama ini, Turki menganggap PKK sebagai kelompok teror yang ingin mendirikan negara sendiri.


Meski menganggap PKK kelompok teror sejak 1997, AS melatih sayap angkatan bersenjata dari kelompok tersebut, YPG, untuk memberantas teroris di Suriah.

Di tengah perselisihan ini, Turki menahan salah satu pastor AS, Andrew Brunson, atas tuduhan terorisme karena keterkaitannya dengan Fethulah Gullen, orang yang dituding sebagai dalang di balik upaya kudeta terhadap Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Namun, setelah didesak AS, Turki akhirnya membebaskan Brunson pada Oktober lalu, langkah yang membuat hubungan Erdogan dengan NATO semakin pulih.


"Amerika Serikat menghargai kerja sama kontraterorisme dengan sekutu NATO kami, Turki," kata Palmer.

Meski demikian, juru bicara Erdogan, Ibrahim Kalin, mengatakan bahwa Turki menanggapi dengan hati-hati keputusan AS ini.

"Mereka tidak bisa membodohi kami dengan mengatakan bahwa YPG berbeda dengan PKK. Akan segera terungkap bahwa mereka adalah pelindung YPG," katanya.




Credit  cnnindonesia.com

Pemimpin NOI Teriakan Matilah Israel dan Sebut AS Setan Besar

Pemimpin NOI Louis Farrakhan meneriakkan Matilah Israel dan menyebut AS sebagai Setan Besar dihadapan sejumlah mahasiswa di Teheran, Iran. Foto/Istimewa

TEHERAN - Pemimpin kelompok Nation of Islam (NOI), Louis Farrakhan, memimpin teriakan 'Matilah Amerika' dan 'Matilah Israel' ketika ia berbicara kepada para mahasiswa di Teheran. Ia mengunjungi Iran sehari sebelum Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, menjatuhkan gelombang sanksi dalam upaya untuk menekan Iran agar menghentikan program nuklirnya.

Menurut Kantor Berita Tasnim, Louis Farrakhan (85) memberikan pidato di Universitas Teheran pada tanggal 4 November bertepatan dengan perayaan pengambilalihan Kedutaan AS di Teheran tahun 1979, dan satu hari sebelum AS kembali menjatuhkan semua sanksi pada Iran.

"Anda mengatakan 'bad wa Israil,'" ujar pemimpin agama itu. Ia tampaknya berusaha untuk mengucapkan "Marg bar Israel" ("Matilah Israel" dalam bahasa Farsi).

Seorang warga Iran yang duduk di sebelah Farrakhan kemudian membantunya mendapatkan frasa yang tepat. "Marg bar Israel," yang terakhir melantun dengan anggukan, membuat peserta yang ada di ruangan untuk bersorak dan melantunkan kembali: "Marg bar Amrika" ("Matilah Amerika").

Dalam pidatonya di Universitas Teheran, Farrakhan mengecam AS yang memaksakan kembali sanksinya kepada Iran.

"Saya datang kepada Anda dari Amerika Serikat yang sombong atas kenyataan bahwa presiden Amerika Serikat akan menempatkan pada Republik Islam sanksi paling ketat yang pernah ditempatkan pada negara manapun sebelumnya," katanya.

"Bukankah benar jika kalian menyebut Amerika 'Setan Besar'? Yah, jika kamu percaya apa yang kamu katakan, maka tidakkah Setan akan secara aktif terlibat dalam usaha untuk menghancurkan suatu bangsa yang didirikan pada keyakinan dan praktik penyerahan kepada kehendak Tuhan?" ujarnya seperti disitir dari Sputnik, Rabu (7/11/2018).

Pada hari Senin, AS menjatuhkan kembali sanksi terhadap sektor perbankan dan energi Iran, termasuk ekspor minyak yang penting. Mereka ditambahkan ke sanksi yang telah diperkenalkan menyusul langkah Donald Trump untuk mundur dari perjanjian nuklir 2015.

Presiden AS mengklaim bahwa perjanjian, yang membatasi program nuklir Iran, dirundingkan dengan buruk, dan mengumumkan penjatuhan kembali sanksi untuk mendorong Iran menuju kesepakatan nuklir yang "lebih baik".

Presiden Iran, Hassan Rouhani, telah bersumpah bahwa negaranya akan terus menjual minyak meskipun apa yang disebutnya sebagai sanksi "ilegal dan tidak adil" diperlakukan oleh AS.

"Kami berada dalam situasi perang ekonomi, menghadapi kekuatan bullying. Saya tidak berpikir bahwa dalam sejarah Amerika, seseorang telah memasuki Gedung Putih yang sangat bertentangan dengan hukum dan konvensi internasional," tambahnya, mengacu pada arsitek di belakang sanksi, Presiden AS Trump. 

Credit  sindonews.com

Israel Akan Hancurkan S-300 Suriah Jika Pesawat Israel Ditembak

Sistem pertahanan udara S-300 milik Rusia [Sputniknews]

CB, Jakarta - Menteri Israel mengatakan pengiriman sistem antipesawat S-300 Rusia ke Suriah adalah kesalahan besar dan Israel akan menargetkan S-300 jika pesawat Israel ditembak di wilayah udara Israel.
Ze'ev Elkin, Menteri Urusan Yerusalem Israel dan Menteri Perlindungan Lingkungan Hidup, yang juga ketua bersama Komisi Antar-pemerintah Rusia-Israel, mengatakan bahwa Israel siap menyerang sistem pertahanan udara S-300 Suriah jika digunakan untuk menembak jet Israel.

"Kami mempertimbangkan fakta pengiriman S-300 ke Suriah merupakan kesalahan besar," kata Elkin dalam konferensi pers, dilansir dari Sputniknews, 6 November 2018.


Sistem pertahanan udara S-300 meluncurkan rudal selama International Army Games 2016 di Ashuluk, di luar Astrakhan, Rusia, 7 Agustus 2016. [REUTERS / Maxim Shemetov]
"Militer Suriah tidak selalu mampu dengan benar menggunakan peralatan yang dikirim ke mereka. Dalam kasus operasi yang tidak benar, pesawat sipil kemungkinan bisa terkena," kata Elkin.
"Suriah, jika mereka ingin, mungkin menggunakan (S-300) untuk menjatuhkan pesawat militer Israel atau pesawat komersial atas wilayah Israel," katanya.
Dia mengatakan bahwa Israel akan membalas jika terjadi serangan di udara, dan dia menyebut Rusia ikut bertanggung jawab atas insiden tersebut.

"Dengan pengiriman senjata-senjata ini ke Suriah, Rusia memikul tanggung jawab parsial untuk penggunaannya," kata Elkin. "Biasanya, Israel bereaksi terhadap serangan di wilayahnya dan pesawatnya tidak melalui tekanan internasional, tetapi dengan tindakan praktis. Tindakan serangan pasti akan terjadi, terhadap peluncur yang digunakan untuk menyerang wilayah Israel atau pesawat Israel."
"Saya sangat berharap bahwa tidak akan ada spesialis militer Rusia (di situs S-300)," lanjutnya.
"Israel selama bertahun-tahun telah melakukan apa saja untuk memastikan personel militer Rusia tidak dilukai. Iran telah berulang kali menggunakan militer Rusia sebagai perisai hidup dan melakukan operasi relokasi senjata di bawah naungan kehadiran militer Rusia."

Dalam foto yang diambil pada Senin, 6 Juli 2015, pesawat intelijen elektronik Il-20 milik angkatan udara Rusia dengan nomor registrasi RF 93610, yang secara tidak sengaja ditembak jatuh oleh pasukan Suriah lepas landas dari sebuah lapangan terbang dekat Rostov-on-Don, Rusia.(Foto AP)
Elkin mengklaim bahwa, menurut intelijen Israel, militer Iran telah berusaha menggunakan pangkalan militer Rusia untuk operasi pengiriman senjata.
Sistem S-300 telah dikirim ke Suriah sebagai tanggapan atas insiden di mana sistem pertahanan udara S-200 militer Suriah menembak jatuh pesawat militer Il-20 Rusia ketika menargetkan empat jet Israel F-16.

Rusia mengatakan jet Israel telah menggunakan pesawat Rusia sebagai perisain dari rudal anti-udara S-200 Suriah. Menanggapi serangan pesawat Israel, Rusia kemudian mengirimkan sistem pertahanan udara yang lebih canggih S-300 ke Suriah pada 2 Oktober.

Data radar dari sistem pertahanan udara S-400 Rusia yang menunjukkan posisi 4 jet Israel F-16 (kuning), rudal pertahanan udara Suriah (merah), dan pesawat Il-20 Rusia (hijau) saat detik-detik penembakan pesawat Il-20 Rusia pada 17 September 2018. [Kementerian Pertahanan Rusia via Russia Today]
Sehari pasca-pengiriman, pejabat Israel mengatakan sistem pertahanan udara S-300 Rusia dapat dikalahkan oleh pesawat tempur siluman Israel.
"Kemampuan operasional angkatan udara sedemikian rupa sehingga baterai (S-300) itu tidak akan membatasi kemampuan angkatan udara Israel untuk beroperasi," Tzachi Hanegbi, Menteri Kerja Sama Regional Israel, seperti dikutip dari Reuters.

Hanegbi rupanya merujuk pada pesawat tempur F-35 Joint Strike Fighters yang Israel terima dari Amerika Serikat tahun lalu.
Hanegbi mengatakan bahwa Rusia sebelumnya telah menempatkan S-300-nya di Suriah, sehingga kemampuan sistemnya telah lama diperhitungkan dalam perencanaan operasi militer Israel.

Credit  tempo.co

Takut Teknologi Dicuri Cina, Lembaga AS Tolak Kunjungan Ilmuwan

Seorang karyawan melakukan tes bau di Laboratorium Polimer di pusat penelitian dan pengembangan Ford di Nanjing, China, 12 Juli 2017. Kursi untuk mobil Ford di Cina disimpan dalam kantong kain berlubang agar tetap berventilasi sebelum dipasang, sehingga tidak mengeluarkan bau menyengat. REUTERS/Aly Song

CB, Jakarta - Salah satu sekolah kedokteran terkemuka Amerika Serikat menghentikan program kunjungan ilmuwan asing karena khawatir penelitian yang dijalankan universitas akan dibocorkan ke pemerintah asing terutama Cina.
Namun yang lebih ditakutkan AS adalah kemampuan AS untuk menyalurkan ilmuwan berbakat dunia ke dalam institusinya sendiri berada di bawah ancaman.

Atas saran dari Institut Kesehatan Nasional AS (NIH), Fakultas Kedokteran Universitas Johns Hopkins di Baltimore, Maryland, telah menahan semua jadwal kunjungan untuk para ilmuwan yang berkunjung dari luar negeri sampai NIH merasa aman mengizinkan warga negara asing untuk terlibat dengan penelitian yang disponsori pemerintah, menurut email ke fakultas sekolah bulan lalu yang diperoleh oleh South China Morning Post, seperti dilansir dari Sputniknews, 6 November 2018.

Anggota tim New Horizons memantau saat pesawat ruang angkasa mendekat ke Pluto di Johns Hopkins University, Maryland, 14 Juli 2015. Jarak dari planet Bumi ke Pluto membentang sejauh 3 miliar mil dan 9 tahun. Bill Ingalls/NASA via AP
"Akan berlaku efektif segera, Johns Hopkins School of Medicine secara sementara menghentikan pengangkatan para ilmuwan yang berkunjung karena kekhawatiran yang disuarakan oleh National Institutes of Health [NIH] tentang ancaman terhadap penelitian biomedis dan hilangnya kekayaan intelektual," tulis pernyataan dalam email.
Pembatalan program ini dapat mempengaruhi 1.000 ilmuwan yang berkunjung jika berlangsung selama satu tahun, seorang peneliti biomedis Cina yang berbasis di AS mengatakan kepada South China Morning Post.

Meskipun mempengaruhi para ilmuwan dari semua negara, tindakan ini ditujukan terutama pada peneliti Cina, yang diklaim pemerintah AS mencuri penelitian yang didanai pemerintah dan membawanya kembali ke negara asal mereka melalui program yang disebut Thousand Talents Plan, yang bertujuan untuk menarik akademisi Cina ekspatriat kembali ke Cina.
Para pemimpin intelijen AS memperingatkan tentang Thousand Talents Plan pada 2018, ketika Dewan Intelejen Nasional mengeluarkan laporan tentang program tersebut pada April.

Perusahaan biotek berbasis di Shenzhen di Beijing, Cina. Beijing Genomics Institute ini berada di china sebagai pusat penelitian genome termaju di dunia, karena teknologinya tempat ini bisa membahayakan dunia. (scmp.com)
Pertemuan pada Juni 2018 antara Komite Dinas Angkatan Bersenjata dengan Pentagon dan para pejabat intelijen semakin meningkatkan pengawasan terhadap ancaman dari program tersebut, yang disebut Dewan Intelijen Nasional AS untuk memfasilitasi transfer legal dan terlarang teknologi AS, kekayaan intelektual dan pengetahuan.

Program Thousand Talents Plan Cina dimulai pada 2008 sebagai cara untuk menarik sejumlah besar akademisi ekspatriat Cina kembali ke negaranya. Pada Juli 2018, program ini telah membawa sekitar 7.000 ilmuwan pulang ke Cina, sebagian besar dari mereka orang Cina (Tidak perlu menjadi warga negara Cina untuk melamar program tersebut) dan mengharuskan individu telah menjadi akademisi terkemuka di lembaga non-Cina.
Ketakutan akan transfer teknologi ke Cina merupakan faktor yang berkontribusi dalam banyak kebijakan AS akhir-akhir ini, terutama perang tarif yang sedang berlangsung, yang dituduhkan para pejabat Cina untuk membendung transfer teknologi, baik legal maupun ilegal, dari AS ke Cina karena khawatir bahwa teknologi Cina dapat menyalip teknologi Amerika Serikat dalam beberapa tahun mendatang.

Credit  tempo.co

Hadapi AS dan Rusia, Macron Serukan Dibentuknya Tentara Eropa

Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

PARIS - Presiden Prancis Emmanuel Macron menyerukan dibentuknya tentara Eropa saat benua itu akan memperingati satu abad Perang Dunia I. Tentara Eropa dibutuhkan untuk membela diri terhadap Rusia dan bahkan Amerika Serikat (AS).

Macron mengatakan Eropa perlu mengurangi ketergantungannya pada kekuatan Amerika, paling tidak setelah Presiden Donald Trump mengumumkan ia menarik diri dari perjanjian nuklir era Perang Dingin.

Untuk diketahi, presiden berusia 40 tahun itu telah mendorong terbentuknya pasukan militer Uni Eropa seiring dengan dirinya terpilih menjadi orang nomor satu di Prancis.

"Kami harus melindungi diri kami sendiri dengan menghormati China, Rusia dan bahkan Amerika Serikat," kata Macron kepada radio Europe 1.

"Ketika saya melihat Presiden Trump mengumumkan bahwa dia keluar dari perjanjian perlucutan senjata nuklir yang dibentuk setelah krisis rudal euro tahun 1980-an yang melanda Eropa, yang menjadi korban utama? Eropa dan keamanannya," terangnya.

"Kami tidak akan melindungi orang Eropa kecuali kami memutuskan untuk memiliki tentara Eropa sejati," katanya dalam wawancara, yang direkam pada Senin malam di Verdun, timur laut Prancis, ketika Macron melakukan tur ke bekas garis depan wilayah Barat selama peringatan seratus tahun Perang Dunia I.

Dihadapkan dengan Rusia yang berada di perbatasan Eropa dan telah menunjukkan bahwa itu dapat menjadi ancaman, Macron berpendapat: "Kita membutuhkan Eropa yang membela dirinya sendiri dengan lebih baik, tanpa bergantung pada Amerika Serikat, dengan cara yang lebih berdaulat," seperti dikutip dari AFP, Rabu (7/11/2018).

Uni Eropa meluncurkan dana pertahanan gabungan multi-miliar euro tahun lalu yang dirancang untuk mengembangkan kapasitas militer Eropa dan membuat benua itu lebih mandiri secara strategis.

Prancis juga mempelopori pembentukan pasukan sembilan negara yang dirancang untuk mampu dengan cepat meningkatkan operasi militer gabungan, evakuasi dari zona perang, atau memberikan bantuan dalam bencana alam.

"Perdamaian di Eropa genting," Macron mengatakan kepada Europe 1.

"Kami telah terpukul oleh upaya gangguan di ruang siber dan beberapa intervensi di negara demokrasi kami," katanya dalam referensi nyata ke Rusia.

Dia juga memperingatkan kekuatan otoriter yang muncul kembali dan mempersenjatai dirinya kembali dalam batas-batas di Eropa.

Macron telah memperingatkan meningkatnya nasionalisme saat ia mempersiapkan diri untuk menjadi tuan rumah puluhan pemimpin dunia, termasuk Trump dan Presiden Rusia Vladimir Putin, pada hari Minggu untuk menandai 100 tahun sejak gencatan senjata Perang Dunia I.

Ia mengulangi peringatannya pada Selasa bahwa dia dikejutkan oleh kesamaan antara dunia saat ini dan krisis keuangan serta nasionalisme bermain di tengah ketakutan orang pada 1930-an.

"Kedamaian dan kemakmuran yang dinikmati Eropa selama 70 tahun adalah momen emas dalam sejarah kita," katanya, memperingatkan bahwa ini adalah pengecualian daripada aturan.

"Selama ribuan tahun, itu tidak pernah berlangsung lama," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Rusia Akui Sulit Perbaiki Hubungan Bilateral dengan AS

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov

Foto: Reuters

AS dituding menghindari mencari solusi perbaikan hubungan dengan Rusia.

CB, MOSKOW – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan situasi domestik Amerika Serikat (AS) menjadi hambatan utama dalam perbaikan hubungan negaranya dengan Washington. Kendati demikian, ia menyadari Presiden AS Donald Trump memiliki keinginan untuk memulihkan hubungan bilateral Rusia-AS.

“Donald Trump telah berulang kali mengatakan dalam komentar publik dan dalam kontak bilateral bahwa dia ingin menormalkan hubungan AS dan Rusia. Saya pikir dia benar-benar ingin mengubah suasana untuk dialog menjadi lebih baik, menemukan kesamaan pada isu-isu yang berbeda, dan ini bukan karena dia memiliki perasaan khusus untuk negara kita (Rusia),” kata Lavrov dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Spanyol El Pais, dikutip laman kantor berita Rusia TASS, Senin (6/11).

Namun menurut Lavrov, perkembangan situasi domestik di Negeri Paman Sam telah menghambat keinginan Trump. “ ‘Kartu Rusia’ secara aktif digunakan dalam bentrokan politik di Washington, sikap Russophobic secara artifisial mengipasi. Kami berharap elite AS akan menyelesaikannya di antara mereka sendiri pada titik tertentu dan perselisihan mereka akan menghentikan meracuni hubungan Rusia-AS,” katanya.

Ia menilai, perselisihan politik di internal AS juga telah mengancam perjanjian vital yang telah dicapai kedua negara. Misalnya, perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF) yang melarang kedua negara memiliki dan memproduksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer. “Sayangnya, bahkan perjanjian perlucutan senhata antar negara kita, yang penting untuk menjaga stabilitas global, menjadi sandera bagi mereka (masalah domestik AS),” ujar Lavrov.

Lavrov berpendapat, negaranya selalu terbuka untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan bilateral dengan AS. “Kami telah lama menawarkan untuk mulai bekerja menghilangkan beberapa iritasi dalam hubungan bilateral, apakah itu adalah situasi yang tidak dapat diterima dengan penangkapan warga kami atas permintaan AS di negara-negara ketiga atau posisi anak-anak Rusia yang diadopsi AS. Banyak masalah seperti itu dapat diselesaikan jika ada kemauan baik di kedua belah pihak,” ucapnya.

“Namun Washington terus menerus menghindari mencari solusi, mengutip suasana tidak baik dalam hubungan, situasi di Ukraina, di Suriah,” kata Lavrov menambahkan.

Hubungan AS dan Rusia kerap mengalami pasang surut. Selama beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara tak terjalin harmonis. Hal itu disebabkan beberapa isu, seperti konflik di Ukraina, Suriah, dan dugaan kertelibatan Rusia dalam aksi penyerangan agen ganda Rusia Sergei Skripal di Salisbury, Inggris. Situasi kian diperkeruh karena Rusia juga dituduh mengintervensi pemilu presiden AS pada 2016.

Saat ini AS dan Rusia pun sedang berupaya mencari jalan keluar dari permasalahan INF. Trump diketahui telah mengumumkan rencananya menarik AS dari perjanjian tersebut. Hal itu dilakukan karena Washington menuding Moskow telah melanggar poin-poin dalam kesepakatan INF.

Kendati demikian, Rusia masih berusaha membatalkan rencana AS. Hal itu dilakukan dengan membuka diri untuk dialog. Sebab Moskow menilai INF adalah kesepakatan penting yang telah menjaga keamanan dan stabilitas, terutama di Eropa.

Credit  republika.co.id

AS Siapkan Sanksi Rusia terkait Upaya Pembunuhan Eks Agen

Jubir Kemlu AS, Heather Nauert, mengatakan bahwa pihaknya tengah mempersiapkan sanksi baru atas Rusia terkait upaya pembunuhan mantan agen Sergei Skripal. (Alex Wroblewski/Getty Images/AFP)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat tengah mempersiapkan sanksi baru bagi Rusia terkait upaya pembunuhan mantan agen ganda, Sergei Skripal, di Inggris pada awal tahun ini.

"Kami akan memproses semuanya sesuai dengan Undang-Undang (Senjata Kimia ada Biologis), yang mengatur implementasi sanksi tambahan," ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri AS, Heather Nauert, sebagaimana dikutip AFP, Selasa (6/11).

Nauert mengatakan bahwa kini Kemlu sedang berdiskusi dengan Kongres untuk menentukan langkah spesifik selanjutnya.


Pertimbangan ini muncul setelah penyelidik Inggris menyatakan bahwa sejumlah pejabat Rusia mencoba membunuh Skripal dan putrinya, Yulia Skripal, menggunakan racun kimia Novichok.


Keduanya ditemukan tak sadarkan diri di dekat pusat perbelanjaan di Salisbury pada 4 Maret lalu.

Berdasarkan hukum AS, Kemlu dapat menajatuhkan sanksi tambahan setidaknya tiga bulan setelah sanksi pertama.


Sanksi tambahan ini dapat dibatalkan jika negara terkait sudah membuktikan bahwa mereka tidak menggunakan senjata kimia atau biologis, salah satunya dengan mengundang penyelidik internasional.

Namun selama ini, Rusia terus membantah pemerintahan mereka terkait dengan upaya pembunuhan ini.

Perdana Menteri Rusia, Dmitry Medvedev, pun memperingatkan pada Agustus lalu bahwa penjatuhan sanksi tambahan akan memicu "deklarasi perang ekonomi."


Sementara itu, di AS, pembuat kebijakan dari segala kubu, termasuk Partai Republik, mendesak kabinet Presiden Donald trump untuk menunjukkan sikap keras kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin.

"Keraguan hanya akan memicu agresi Rusia lebih jauh. Tak ada yang perlu terkejut melihat Vladimir Putin menolak berjanji akan menghindari penggunaan senjata kimia," tutur seorang anggota dewan dari Partai Republik, Ed Royce.
Pada Agustus, AS sudah menjatuhkan sanksi berupa pelarangan ekspor senjata dan produk keamanan nasional lainnya ke Rusia. Selain itu, jaminan kredit pemerintah AS untuk Rusia juga dibekukan.

Sanksi tersebut membuat nilai saham Rusia anjlok dan nilai tukar ruble terhadap dolar terperosok hingga ke tingkat paling rendah dalam dua tahun belakangan.

Secara keseluruhan, AS juga sudah menjatuhkan sanksi lain atas Rusia karena pencaplokan Krimea pada 2014 lalu.




Credit  cnnindonesia.com

Rencana Donald Trump Dinilai Ancam Keamanan Eropa

Donald Trump dan Emmanuel Macron bertemu di Gedung Putih, Selasa (24/4).

Foto: AP Photo/Susan Walsh

Presiden Donald Trump berencana menarik diri dari perjanjian senjata nuklir.

CB, PARIS – Presiden Prancis Emmanuel Macron mengomentari tentang rencana Amerika Serikat mundur dari perjanjian Intermediate-range Nuclear Forces (INF). Menurutnya, hal itu menimbulkan ancaman bagi keamanan Eropa.

“Ketika saya melihat Presiden AS Donald Trump mengatakan beberapa pekan lalu bahwa Washington akan menarik diri dari perjanjian perlucutan senjata yang sangat penting, yang, biarkan saya mengingatkan Anda, ditandatangani setelah krisis rudal yang mendalam di Eropa pada pertengahan 1980-an, jelas bagi saya bahwa Eropa dan keamanannya menjadi korban utama dalam kasus ini,” kata Macron pada Selasa (6/11), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Macron mengatakan dia tidak melihat situasi saat ini secara berpihak. “Kita berada di Eropa, yang telah hidup dalam kondisi perdamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya selama tujuh dekade sekarang, tapi yang terbagi menjadi beberapa bagian sebagai akibat dari pertumbuhan nasionalisme,” ujarnya.

“Kita hidup di dunia di mana tren berbahaya muncul kembali karena kekuatan senjata utama. Itulah mengapa kita membutuhkan Eropa yang lebih kuat,” kata Macron menambahkan.

INF ditandatantani mantan presiden Uni Soviet Mikhail Gorbachev dan mantan presiden AS Ronald Reagan pada 1987. INF melarang kedua belah pihak memiliki dan memproduksi rudal nuklir dengan daya jangkau 500-5.500 kilometer. Perjanjian INF telah berkontribusi memusnahkan 2.700 rudal balistik dan jelajah pada 1991.

Namun Trump telah mengumumkan rencananya menarik AS dari INF. Ia menuding Rusia telah melanggar perjanjian tersebut. Tudingan semacam itu kerap dilayangkan AS sejak 2014. Namun, Moskow selalu membantah.

Setelah mengumumkan rencana menarik AS dari INF, Trump menyatakan negaranya siap membangun dan mengembangkan senjata nuklirnya. Hal itu segera memicu kekhawatiran, terutama Uni Eropa.

Uni Eropa menilai INF telah menjadi salah satu pilar keamanan di wilayahnya. Bila AS hengkang, dapat dipastikan akan terjadi perlombaan senjata baru seperti era Perang Dingin.

"Rusia dan AS perlu terlibat dalam dialog konstruktif untuk mempertahankan perjanjian INF. Dunia tidak membutuhkan perlombaan senjata baru," ujar juru bicara Uni Eropa Maja Kocijancic.

Mikhail Gorbachev sebagai tokoh dan pelaku yang menandatangani perjanjian INF turut mengkritisi rencana Trump menarik AS dari INF. Menurutnya, rencana Trump berpotensi memicu terjadinya perlombaan senjata baru.

Gorbachev berpendapat, INF bukanlah korban pertama dari urusan militerisasi dunia, terutama AS. Pada 2002, AS telah menarik diri dari Antibalistic Missile Treaty. Kemudian tahun ini, Washington pun hengkang dari kesepakatan nuklir Iran. Belanja militer Negeri Paman Sam pun terus meningkat.

Menurut Gorbachev, dengan kemauan politik yang cukup, setiap masalah kepatuhan dengan perjanjian yang ada dapat diselesaikan. "Tapi seperti yang kita lihat selama dua tahun terakhir, presiden AS memiliki tujuan yang sangat berbeda dalam benak. Ini adalah untuk melepaskan AS dari kewajiban apa pun, batasan apa pun, dan bukan hanya tentang rudal nuklir," katanya.

"AS pada dasarnya mengambil inisiatif untuk menghancurkan seluruh sistem perjanjian internasional dan perjanjian yang berfungsi sebagai fondasi dasar untuk perdamaian dan keamanan setelah Perang Dunia II," ujar Gorbachev menambahkan.

Credit  republika.co.id

Dihajar Sanksi Terdahsyat AS, Iran Merasa dalam Situasi Perang

Presiden Iran Hassan Rouhani. Foto/ REUTERS/Brendan Mcdermid/File Photo

TEHERAN - Pemerintah Amerika Serikat (AS) pada Senin (5/11/2018) resmi memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015. Presiden Hassan Rouhani merespons sanksi terdahsyat dari Wasington itu dengan menggambarkan kondisi negaranya seperti berada dalam situsi perang.

Pemberlakukan sanksi Washington ini disambut militer Iran dengan menggelar latihan pertahanan rudal udara yang akan berlangsung hingga Selasa besok. Manuver militer tersebut berpotensi meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Sanksi dari Washington akan merugikan industri minyak Iran, sumber uang terpenting bagi perekonomiannya. Nilai mata uang nasionalnya, Rial, dilaporkan anjlok. Dampak sanksi ini akan membuat harga berbagai barang mulai dari ponsel hingga obat meroket.

"Hari ini, Iran dapat menjual minyaknya dan akan dijual," kata Rouhani pada hari Senin ketika sanksi dari pemerintah Presiden Donald Trump resmi berlaku.

Stasiun televisi pemerintah Iran menyiarkan rekaman latihan militer yang melibatkan sistem pertahanan udara. Pejabat militer Iran, Jenderal Habibillah Sayyari, mengatakan bahwa baik tentara nasional dan Garda Revolusi mengambil bagian dalam latihan militer ini.

Presiden Rouhani berjanji kepada pejabat pemerintah bahwa pemerintahannya akan mengatasi sanksi terdahsyat dari musuh Teheran tersebut.

"Kami berada dalam situasi perang," kata Rouhani. “Kami berada dalam situasi perang ekonomi. Kami menghadapi musuh penindas. Kami harus berdiri untuk menang," ujar Rouhani, seperti dikutip The Guardian.

Tekanan sanksi ini juga berpotensi memicu demo sporadis di Iran. Pada akhir tahun lalu, demo anti-pemerintah terkait krisis ekonomi telah mengakibatkan hampir 5.000 orang ditangkap dan sekitar 25 orang terbunuh.

Sementara itu, Washington mengklaim sanksi tidak ditujukan untuk menggulingkan rezim Iran, tetapi untuk membujuk secara radikal agar mengubah kebijakannya, termasuk dukungannya terhadap kelompok militan regional dan pengembangan rudal balistik jarak jauh.

Tapi, pengacara pribadi Donald Trump, Rudy Giuliani dan Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih John Bolton, telah membuat pernyataan publik yang mendukung penggulingan pemerintah teokratis Iran.

Sekadar diketahui, Iran dan enam kekuatan dunia (AS, Rusia, Prancis, Inggris, Jerman dan China) menandatangani kesepakatan nuklir yang bernama Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada 2015. Saat itu AS dipimpin Presiden Barack Obama.

Dalam perjanjian JCPOA 2015, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi internasional.

Namun, sejak Trump menggantikan Obama kebijakan AS berubah drastis. Trump nekat menarik AS keluar dari JCPOA 2015 dan akan memberlakukan seluruh sanksi terhadap Iran yang telah dicabut. 

Credit  sindonews.com

Jepang Lanjutkan Impor Minyak dari Iran

Kilang minyak Iran.

Foto: Iranian Presidency Office via AP

Jepang dikecualikan dari sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Iran.

CB, TOKYO -- Perusahaan-perusahaan Jepang akan melanjutkan impor minyak mentah dari Iran. Menteri Perdagangan Jepang Hiroshige Seko pada Selasa (6/11) mengatakan Jepang menjadi salah satu negara yang diberi pengecualian dalam sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Iran.
Pengecualian itu diberikan kepada klien minyak terbesar Iran, yaitu Jepang, Cina, India, Korea Selatan (Korsel), Taiwan, Italia, Yunani, dan Turki. Negara-negara tersebut dimungkinkan untuk mengimpor minyak Iran selama 180 hari.

Ekspor minyak Iran telah menurun tajam sejak Presiden AS Donald Trump mengatakan pada pertengahan tahun, dia akan memberlakukan kembali sanksi-sanksi terhadap Teheran atas program nuklirnya. Tetapi dengan adanya keringanan, pembeli utama minyak negara-negara Timur Tengah masih dapat meningkatkan pembelian paling cepat hingga bulan depan.

"Tergantung pada kebijakan perusahaan swasta, tetapi berdasarkan keputusan ini, perusahaan-perusahaan (Jepang) kemungkinan akan mempersiapkan untuk melanjutkan impor minyak mentah Iran," ujar Seko kepada wartawan.

Saat ditanya apakah akan ada pemotongan volume impor, dia berkata, "Saya tidak bisa mengomentari tentang volume impor". Seko juga menolak berkomentar apakah nilai impor Jepang akan jatuh ke nol setelah periode pengecualian berakhir selama 180 hari. Ia mengatakan semua itu akan bergantung pada negosiasi antara Tokyo dan Washington.

Menteri Luar Negeri Jepang Taro Kono kemudian mengatakan Tokyo akan terus berdiskusi dengan AS untuk memastikan pasokan energi yang stabil dan tidak berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan Jepang.

Sebuah sumber di perusahaan penyulingan Jepang mengatakan, perusahaan telah mulai mempertimbangkan untuk melanjutkan pembelian minyak Iran, meskipun rinciannya belum ditetapkan. Menurutnya, dalam pembelian itu penyulingan tidak akan diidentifikasi.

Sementara itu, perusahaan penyulingan terbesar Jepang, JXTG Nippon Oil & Energy, mengatakan pihaknya sedang memeriksa situasi dengan seksama. Jepang telah bergabung dengan Korsel untuk sementara waktu menunda pembelian minyak Iran sekitar pertengahan September.

Jepang mengimpor minyak mentah Iran sekitar 172 ribu barel per hari tahun lalu, turun 24,2 persen dari 2016. Angka itu menyumbang 5,3 persen dari total impor minyak mentah Iran.

Jepang telah memangkas impor Iran secara signifikan dari hampir 315 ribu barel per hari pada 2011, tahun sebelum sanksi internasional sebelumnya diberlakukan terhadap Iran.

Credit  republika.co.id

Lavrov Sebut Sanksi Baru AS pada Iran Tidak Sah

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengutuk keputusan Washington untuk menampar Teheran dengan sanksi baru. Foto/Reuters

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengutuk keputusan Washington untuk menampar Teheran dengan sanksi baru. Dia menyebut sanksi itu benar-benar tidak sah dan sangat mengecewakan, dan mengatakan bahwa itu tidak dapat diterima untuk mengadakan dialog dengan bahasa ultimatum.

"Sejauh tindakan AS terhadap Iran sangat mengkhawatirkan, mereka benar-benar tidak sah," kata Lavrov dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (6/11).

"Sanksi itu pelanggaran mencolok terhadap keputusan Dewan Keamanan (DK) PBB, dan cara di mana langkah-langkah ini diumumkan dan dilaksanakan menyebabkan rasa kekecewaan yang mendalam. Kami melanjutkan dari gagasan bahwa norma-norma tidak hanya hukum internasional. Tetapi dialog internasional, belum dicabut," sambungnya.

Dia lalu menyatakan, kebijakan berdasarkan ultimatum dan tuntutan sepihak tidak lagi berlaku dan tidak lagi diizinkan saat ini.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Turki, Tayyip Erdogan menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mematuhi sanksi baru yang dijatuhkan AS terhadap Iran.

Erdogan menuturkan bahwa Turki melihat penjatuhan sanksi itu adakah sesuatu yang tidak benar dan ilegal. Oleh karena itu, lanjut Erdogan, Turki tidak akan mematuhi sanksi tersebut.

"Kami tidak menganggap sanksi itu benar. Ini adalah langkah yang bertujuan mengganggu keseimbangan global. Ini bertentangan dengan hukum internasional. Kami tidak ingin hidup di dunia yang imperialistik," ucap Erdogan. 

Credit  sindonews.com

Protes Sanksi, Iran Desak PBB Minta Pertanggungjawaban AS

Suasana salah satu taman di Kota Teheran, Iran

Foto: Republika/Maman Sudiaman

Sanksi terhadap Iran dinilai melanggar kesepakatan internasional.

CB, WASHINGTON— Iran mendesak PBB meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat untuk menerapkan kembali sanksi-sanksi terhadap Tehran, merupakan tindakan-tindakan ilegal dan melanggar resolusi Dewan Keamanan.


Seperti dilansir dari laman English Islam Times, Duta Besar Iran Gholamali Khoshroo mengatakan tindakan tidak bertanggung jawab Amerika Serikat memerlukan tanggapan kolektif untuk menegakkan supremasi hukum.
"Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara anggotanya, sesuai dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan hukum internasional, harus melawan tindakan-tindakan salah ini dan membuat Amerika Serikat bertanggung jawab atas tindakan-tindakan semacam itu," ujarnya dalam sebuah surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.


 Pemerintahan Presiden Donald Trump kembali memberlakukan sanksi yang dicabut di bawah kesepakatan nuklir 2015 setelah menarik diri dari perjanjian internasional yang dicapai antara Iran, Amerika Serikat dan lima negara lainnya: Inggris, Perancis, Jerman, Cina dan Rusia. 

Credit  republika.co.id

Iran Yakin Tetap Bisa Ekspor Minyak Meski Disanksi AS

Ilustrasi kilang minyak Iran. (REUTERS/Raheb Homavandi)

Jakarta, CB -- Pemerintah Iran menyatakan tidak gentar dengan sanksi ekonomi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat. Mereka yakin tetap bisa mencari cara menjual minyak mereka kepada negara lain.

"AS terus-terusan menyatakan mereka akan menekan penjualan minyak Iran hingga nol, tetapi sejauh ini kami tetap bisa menjual minyak kami. AS dengan propagandanya tidak melihat kenyataan," kata Wakil Presiden Iran, Eshaq Jahangiri, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa (6/11).

Jahangiri menyatakan dia sudah berbicara dengan sejumlah petinggi perusahaan minyak yang masuk dalam daftar larangan bertransaksi oleh AS. Dia menyatakan seluruhnya sudah membuat rencana supaya proses jual beli minyak tetap berjalan.


Sedangkan Gubernur Bank Sentral Iran, Abdolnasser Hemmati menyatakan akan menggunakan seluruh kemampuan dan pengalaman mereka berkelit dari sanksi AS, dengan memperbesar volume perdagangan luar negeri dan transfer keuangan.


Keputusan AS juga tidak didukung oleh Uni Eropa. Negara-negara anggota seperti Prancis dan Jerman menolak kebijakan AS dan akan melindungi perusahaan-perusahaan mereka dalam berdagang dengan Iran.

Uni Eropa bahkan menyatakan sudah menyiapkan taktik khusus guna menghindari sanksi AS. Hanya sebagian korporasi besar seperti perusahaan minyak Total dan Grup PSA asal Prancis, kemudian Allianz dan Siemens asal Jerman, perusahaan ekspedisi A.P. Moller-Maersk dari Denmark terpaksa menghentikan sementara transaksi mereka dengan Iran.


Menurut Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Mohammed Kazem strategi khusus Uni Eropa kurang manjur menghindari sanksi AS. Dia menekankan supaya negara-negara Eropa menjaga kelangsungan transaksi para perusahaan skala kecil dan menengah.




Credit  cnnindonesia.com