CUPUMA

Selasa, 25 September 2018

China Batalkan Pembicaraan Militer dengan AS

Ilustrasi. (AFP Photo/STR)

Jakarta, CB -- Komandan Angkatan Laut China, Shen Jinlong, membatalkan pembicaraan militer dengan Amerika Serikat pada akhir pekan lalu, di tengah peningkatan ketegangan kedua negara akibat isu pembelian alat pertahanan dari Rusia.

"Kami diberi tahu bahwa Shen Jinlong dipanggil kembali ke China dan tidak akan melakukan pertemuan dengan Kepala Operasi Nasional Amerika, John Richardson," ujar juru bicara Kementerian Pertahanan AS, Dave Eastburn, kepada CNN.

Shen dan Richardson seharusnya bertemu di sela Simposium Kekuatan Laut Internasional di Naval War College di Newport pada akhir pekan lalu.

Eastburn mengatakan bahwa pihaknya belum memiliki informasi lebih lanjut mengenai pembatalan ini.

Namun, seorang pejabat AS menduga pembatalan mendadak ini diyakini karena peningkatan ketegangan antara Washington dan Beijing setelah China membeli alat pertahanan dari Rusia.

Akibat pembelian tersebut, AS menjatuhkan sanksi atas militer China berdasarkan undang-undang CAATSA yang disahkan pada 2017 lalu untuk menekan Rusia, Korea Utara, dan Iran.

Undang-undang itu mengatur pemberian sanksi jika ada kegiatan transaksi dengan sektor intelijen atau pertahanan Rusia.

Menanggapi perkembangan terbaru ini, Menteri Pertahanan AS, Jim Mattis, mengatakan bahwa jajarannya akan mencari langkah ke depan untuk membicarakan kerja sama militer dengan China.

"Kami percaya bahwa kami memiliki hubungan dengan China. (Menteri Luar Negeri, Mike) Pompeo dan saya sepakat soal ini. Sekarang, kami mencari jalan ke depannya," ucap Mattis, sebagaimana dikutip Reuters.

Credit cnnindonesia.com

RI Donasikan Patung GWK untuk IAEA

Pemrakarsa Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) Nyoman Nuarta berfoto dengan latar belakang Patung GWK. Miniatur patung ini banyak dijadikan suvenir termasuk untuk Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA)

Foto: Antara

Filosofi patung GWK sebagai pemelihara keseimbangan alam semesta sejalan dengan IAEA

CB, LONDON -- Duta Besar atau Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dr Darmansjah Djumala, mendonasikan patung Garuda Wishnu Kencana (GWK) yang terbuat dari kayu jati setinggi 160 cm hasil karya pemahat Bali, I Made Ada kepada Badan Tenaga Atom Internasional IAEA. Pemberian Patung GWK dari Indonesia menandai berakhirnya posisi ketua Indonesia di Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) setelah menjabat selama satu tahun dari September 2017 hingga September 2018.

Indonesia menyerahkan posisi ketua kepada Dubes Leena Al-Hadid dari Yordania yang akan menjabat untuk periode 2018-2019, demikian Pensosbud KBRI Danurdoro KM Parnohadiningrat kepada Antara London, Selasa (25/9).

Penyerahan patung dilakukan Dubes/Wakil Tetap RI untuk PBB di Wina, Dr Darmansjah Djumala, kepada Acting Direktur Jenderal IAEA, Mr Dazhu Yang, sebagai simbol dukungan Indonesia kepada IAEA. "Filosofi patung Garuda Wishnu Kencana sebagai pemelihara keseimbangan alam semesta sejalan dengan motto IAEA, yaitu Atom for Peace and Development," kata Dubes Djumala.

Selain sebagai bentuk dukungan kepada IAEA, pemberian patung ini sekaligus sebagai bentuk promosi produk seni budaya Indonesia. Hal ini mengingat Markas PBB di Wina setiap tahun dikunjungi ribuan orang dari seluruh dunia, sehingga karya seni budaya Indonesia akan semakin dikenal luas oleh masyarakat internasional.

Pemberian patung disambut pihak IAEA. Mr Yang selaku Acting Dirjen IAEA menyampaikan terima kasih atas pemberian patung seraya mengapresiasi kontribusi Indonesia sebagai Ketua Dewan Gubernur. "Kami menyampaikan penghargaan atas kualitas kepemimpinan, obyektifitas, dan keterbukaan yang ditunjukkan selama memimpin Dewan Gubernur dua belas bulan terakhir. Kami juga mengagumi ketenangan dan kelihaian Anda dalam menangani isu-isu yang sensitif di Dewan Gubernur," demikian Mr Yang mewakili Dirjen IAEA.

Indonesia menjabat sebagai Ketua Dewan Gubernur IAEA periode 2017-2018 mewakili kelompok Asia Tenggara dan Pasifik (SEAP). Ini adalah kali kedua Indonesia menduduki jabatan tersebut setelah tahun 1985-1986. Patung tersebut akan dipasang di tempat strategis, di lobi utama markas PBB di Wina, sehingga dapat disaksikan setiap pengunjung.

Credit republika.co.id

KTT Perdamaian Dunia, JK Serukan Dialog dan Rekonsiliasi

Wakil Presiden RI Jusuf kalla memberikan kata sambutan pada Upacara Penutupan Asian Games ke-18 Tahun 2018 di Stadion Utama GBK, Senayan, Jakarta, Minggu (2/9).

Foto: Antara/Inasgoc/Wahyudin

Wapres Jusuf Kalla berada di New York menghadiri KTT Perdamaian Dunia.

CB, NEW YORK -- Wakil Presiden M Jusuf Kalla menyerukan dialog, rekonsiliasi dan keadilan kepada seluruh masyarakat dunia guna membangun perdamaian dunia. Seruan itu dikemukakannya dalam sidang KTT Perdamaian Dunia untuk memperingati ulang tahun ke-100 Nelson Mandela di Markas PBB New York, Amerika Serikat, Senin (24/9) siang waktu setempat.

Jusuf Kalla mengatakan, rekonsiliasi dan keadilan merupakan nilai-nilai yang diajarkan pejuang kemanusiaan Nelson Mandela dalam membebaskan masyarakatnya dari sistem apartheid yang diskriminatif. Perjuangan Mandela tersebut, kata dia, telah menginspirasi dunia, bukan hanya masyarakat Afrika Selatan.

"Saya percaya pada nilai rekonsiliasi. Salah satu contohnya adalah bagaimana proses rekonsiliasi berjalan dengan baik di Aceh," katanya.

Jusuf Kalla mengatakan, perdamaian di Aceh memungkinkan pembangunan ekonomi terus berlangsung dan mantan pemberontak sekarang memegang posisi pemerintahan yang penting. Dalam sidang KTT tersebut, Wapres mengatakan kebiasaan dialog memupuk budaya perdamaian. Selain itu mendukung hubungan yang baik di antara negara-negara, toleransi di antara kepercayaan dan agama, dan menjadikan aliansi peradaban.

"Kami juga percaya bahwa dialog dapat membantu mengatasi pidato kebencian, radikalisme dan ekstremisme kekerasan," katanya.

Wapres mengatakan perdamaian merupakan prasyarat pembangunan. Pembangunan tidak akan mungkin berkelanjutan tanpa perdamaian. Pembangunan dapat bertahan bila dilaksanakan secara adil di dalam dan di antara masyarakat.

"Oleh karena itu, PBB dan semua organ dan badannya harus terus mempromosikan dan menjamin perdamaian global dan pembangunan yang adil dan berkelanjutan untuk semua anggota. Tidak ada yang tertinggal," kata Wapres.

Dalam kesempatan tersebut, Wapres juga menyampaikan kenangannya terhadap Presiden Afrika Selatan pertama pasca-rezim Apartheid tersebut.

"Saya beruntung bertemu dengannya pada 2003. Saya ingat dia sebagai pribadi dengan karakter yang tenang. Seorang tokoh sederhana, tetapi kuat dalam keyakinan. Saya juga sangat menyukai kaos batik kesayangannya yang berwarna-warni, yang mencerminkan semangatnya yang semarak," katanya.

Credit republika.co.id

Indonesia desak PBB segera akhiri impunitas Israel

Hasan Kleib (ANTARA FOTOOIC-ES2016/M Agung )

Jakarta (CB) - Pemerintah Indonesia pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa mendesak PBB untuk segera mengakhiri impunitas Israel, seperti disampaikan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa.

Pada Sidang Dewan HAM PBB di Jenewa yang membahas situasi hak asasi manusia (HAM) di wilayah pendudukan Palestina, pemerintah Indonesia kembali menegaskan posisinya yang lugas dan tegas dalam membela hak-hak sah dan fundamental rakyat Palestina.

"Sudah lebih dari 60 tahun Israel membuat kawasan sebagai teater ketegangan dan kekerasan. Rakyat Palestina mengalami kesulitan hidup setiap hari, dan Israel dengan keras kepala terus mengabaikan desakan internasional untuk mengakhiri pendudukan ilegal nya di tanah milik Palestina," ujar Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional lainnya di Jenewa, Duta Besar Hasan Kleib.

Dubes Hasan Kleib selanjutnya menyampaikan bahwa Indonesia mendesak agar Dewan HAM PBB segera mengambil aksi nyata untuk mengakhiri impunitas yang terus dinikmati Israel, dan secara serius mengejar akuntabilitas atas berbagai pelanggaran HAM oleh Israel yang terus berlanjut di wilayah pendudukan Palestina.

Dia menekankan bahwa Israel dengan terang-terangan telah melanggar berbagai hukum internasional melalui pembangunan pemukiman ilegal, pendirian tembok pemisah, dan pembatasan mobilitas warga Palestina.

Wakil Tetap RI di Jenewa itu juga mengingatkan bahwa penggunaan kekerasan bersenjata terhadap rakyat sipil Palestina di Gaza baru-baru ini harus menjadi tanda pengingat bagi PBB untuk segera mengambil langkah-langkah konkret guna memastikan bahwa Israel mengakhiri kebijakan-kebijakannya yang tidak manusiawi, dan menarik diri dari seluruh wilayah pendudukan.

Pada saat yang sama, pemerintah Indonesia juga menyambut baik terbentuknya Commission of Inquiry (CoI) baru-baru ini yang sejalan dengan desakan Indonesia sebelumnya.

Pemerintah Indonesia berharap agar CoI yang akan melakukan investigasi atas pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Israel terhadap rakyat sipil Palestina dalam protes damai di Gaza, yang dimulai sejak Maret 2018, dapat menjalankan mandatnya dengan efektif.

Dubes Hasan pun meminta agar CoI dapat mengeluarkan rekomendasi terkait mekanisme akuntabilitas yang sesuai bagi para pelaku kekerasan bersenjata oleh Israel terhadap rakyat sipil Palestina.

Credit antaranews.com

Liga Arab Sambut Rencana Spanyol Akui Negara Palestina

Seorang pengunjuk rasa Palestina berlari melewati ban yang terbakar sambil memegang bendera Palestina.

Foto: Arabnews

Spanyol menunggu resolusi Uni Eropa dengan suara bulat terkait hal ini.

CB, KAIRO -- Liga Arab menyambut kesediaan dan rencana Spanyol mengakui Palestina sebagai negara merdeka. Hal dinilai dapat mendorong negara-negara Eropa lainnya untuk melakukan hal serupa.

"Langkah Spanyol mencerminkan keterikatan gang mendalam antara rakyat dan Pemerintah Spanyol terhadap perjuangan Palestina," kata Sekretaris Jenderal Liga Arab Aboul Gheit pada Senin (24/9), dikutip laman Anadolu Agency.

Ia menilai, keputusan Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017, kemudian dikuti dengan pemindahan kedutaan besarnya ke kota suci tersebut, telah menyingkap agenda Negara Zionis. "Kebijakan-kebijakan itu mengharuskan semua kekuatan cinta damai untuk berdiri di samping Palestina dalam perjuangan damai mereka yang sah," ujar Gheit.

Pada Rabu pekan lalu, Menteri Luar Negeri Spanyol Josep Borrell mengumumkan niat negaranya untuk secara resmi mengakui negara Palestina. Ia mengatakan Spanyol tengah menunggu resolusi Uni Eropa dengan suara bulat terkait hal ini.

Jika batas waktu berlalu tanpa konsensus tercapai, Spanyol, kata Borrell akan secara sepihak mengakui negara Palestina. Pengakuan itu tentu akan sangat bermakna bagi rakyat dan pemerintah Palestina.

Palestina telah mendeklarasikan kemerdekaannya pada 1988. Sejak saat itu, Palestina berjuang mencari pengakuan dari berbagai negara di dunia.

Perjuangan tersebut memang tak mudah. Sebab di satu sisi, Palestina tetap harus menghadapi aneksasi dan okupasi Israel melalui proyek pembangunan permukiman ilegal. Pada 2012, Majelis Umum PBB memberikan suara untuk meningkatkan status Palestina menjadi “negara pengamat non-anggota”.

Credit republika.co.id

Palestina galang dukungan internasional untuk kemerdekaan

Presiden Palestina Mahmoud Abbas bertemu dengan remaja Palestina Ahed Tamimi setelah dibebaskan dari penjara Israel, di Ramallah, Tepi Barat, Minggu (29/7/2018). (PPO/Handout via REUTERS)

Jakarta (CB) - Presiden Palestina Mahmoud Abbas akan menyampaikan pidato dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York pada 27 September 2018 untuk menggalang dukungan internasional bagi kemerdekaan Palestina.

"Kami menunggu pidato presiden kami pada Sidang Majelis Umum PBB. Isinya tentu akan berdasarkan prinsip kami. Ini tuntutan kami, kita perlu mengakhiri pendudukan di Palestina," kata Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Alshun di Jakarta, Senin.

Pernyataan tersebut disampaikan Dubes Zuhair Alshun dalam acara bertema "Solidaritas dan Dukungan untuk Presiden Mahmoud Abbas" yang diadakan di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta.

"Kami membutuhkan masyarakat internasional berdiri bersama Palestina, berdiri bersama dalam solidaritas," ujar Dubes Alshun.

Saat ditanya mengenai kemungkinan adanya pertemuan antara Presiden Palestina Mahmoud Abbas dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, Dubes Alshun mengatakan bahwa sangat kecil kemungkinan untuk pertemuan antara kedua pemimpin.

"Saya pikir tidak akan ada pertemuan, karena Trump telah membuat keputusan tetap mengenai Yerusalem dan isu-isu Palestina lainnya. Saya pikir tidak akan ada pertemuan antarkedua presiden, kecuali Trump membuat beberapa perubahan dalam kebijakannya (terkait isu Israel-Palestina)," ujar dia.

Dubes Alshun menambahkan bahwa Presiden Abbas dalam Sidang Majelis Umum PBB di New York, AS juga akan mendesak seluruh negara anggota PBB untuk mengakui kemerdekaan Palestina.

"Kami membutuhkan dukungan masyarakat internasional untuk mengakui negara Palestina. Hal ini merupakan isu utama Palestina ketika kami berjuang melalui diplomasi untuk mendapatkan keadilan," ucap Dubes Alshun.

Pada kesempatan itu, Ketua Prakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina Din Syamsuddin saat hadir di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta bersama perwakilan dari organisasi keagamaan dan lembaga swadaya masyarakat Indonesia menyampaikan dukungan bagi Presiden Mahmoud Abbas yang akan menyampaikan aspirasi rakyat Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada 27 September 2018.

Dukungan dari Indonesia untuk Palestina juga disampaikan oleh Direktur Kawasan Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Sunarko sebagai perwakilan dari pemerintah Indonesia dalam acara di Kedubes Palestina itu.

"Saat ini momennya penting buat kita menguatkan hubungan kita dengan Palestina dan menguatkan dorongan kita untuk kemerdekaan Palestina," tutur Sunarko.

Credit antaranews.com

Rusia Putuskan Pasok S-300 ke Suriah, Israel dan AS Gusar

TEL AVIV - Pemerintah Israel dan Amerika Serikat (AS) gusar dengan keputusan Rusia yang memilih untuk memasok sistem rudal pertahanan S-300 kepada Suriah. Keputusan Moskow itu sebagai respons setelah pesawat mata-matanya ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Tel Aviv.

Tel Aviv dan Washington pada Senin malam mengeluarkan peringatan kepada Moskow untuk membatalkan keputusannya. Mereka menilai langkah Moskow akan semakin mengguncang kawasan dan meningkatkan ketegangan yang sudah memanas.

Keputusan militer Moskow itu juga membuat kabinet keamanan Israel menggelar rapat pada Selasa (25/9/2018) pagi. Pertemuan itu untuk membahas perkembangan terbaru yang melibatkan hubungan Tel Aviv dengan Moskow setelah retak akibat insiden jatuhnya pesawat mata-mata Il-20 yang menewaskan 15 tentara Moskow.

Presiden Rusia Vladimir Putin melalui telepon sudah memberitahu Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tentang keputusan militernya untuk menyediakan sistem S-300 kepada Suriah.

Netanyahu melalui kantornya telah memberikan tanggapan. "Perdana menteri mengatakan menyediakan sistem persenjataan canggih kepada aktor yang tidak bertanggung jawab akan memperbesar bahaya di wilayah tersebut, dan bahwa Israel akan terus mempertahankan diri dan kepentingannya," bunyi pernyataan kantor Netanyahu, seperti dikutip Times of Israel.

Secara bersamaan, Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan keputusan Rusia adalah "kesalahan besar" yang akan menyebabkan eskalasi signifikan. Bolton mendesak Moskow untuk mempertimbangkan kembali keputusannya.

Channel 10 News mengutip seorang pejabat senior Amerika menyatakan bahwa sistem rudal S-300 dapat membahayakan jet-jet tempur Angkatan Udara AS yang beroperasi melawan kelompok Islamic State atau ISIS di Suriah.

"Membawa lebih banyak rudal anti-pesawat ke Suriah tidak akan menyelesaikan penembakan misil yang tidak profesional dan sembarangan dan tidak akan mengurangi bahaya bagi pesawat yang terbang di daerah itu," kata pejabat yang tidak disebutkan namanya tersebut.

Rusia sebelumnya membuat pengumuman soal paparan data menit demi menit jatuhnya pesawat Ilyushin Il-20 oleh sistem S-200 Suriah pada 17 September lalu. Insiden friendly fire itu menewaskan 15 tentara Rusia. Moskow menyalahkan Tel Aviv dengan menuduhnya menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai jet-jet tempur F-16 Israel dari respons S-200 Damaskus.

Dalam panggilan telepon dengan Netanyahu, Putin mengatakan dia tidak setuju dengan penjelasan versi Israel yang menyalahkan militer Suriah dalam insiden mematikan itu.

"Informasi yang diberikan oleh militer Israel bertentangan dengan kesimpulan dari kementerian pertahanan Rusia," kata Kremlin mengutip pernyataan Putin dalam panggilan telepon dengan Netanyahu. Menurut Putin, tindakan pilot Israel telah menyebabkan pesawat Rusia ditargetkan oleh sistem pertahanan udara Suriah.

"Pihak Rusia melanjutkan dari fakta bahwa tindakan oleh angkatan udara Israel adalah alasan utama untuk tragedi itu," lanjut Kremlin.

Credit sindonews.com

Pesawatnya Ditembak Jatuh, Rusia Pasok Sistem Rudal S-300 ke Suriah

MOSKOW - Rusia memutuskan akan memasok sistem rudal S-300 kepada rezim Suriah dalam dua minggu ke depan. Keputusan yang pernah ditentang Israel ini diambil Moskow setelah pesawat mata-matanya, Il-20, ditembak jatuh sistem rudal S-200 Damaskus ketika merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel.

Menteri Pertahanan Sergei Shoigu pada hari Senin (24/9/2018) mengumumkan keputusan Moskow tersebut. Senjata terbaru bagi rezim Suriah itu akan meningkatkan kemampuan tempur pasukan pertahanan Presiden Bashar al-Assad terhadap setiap serangan musuh.

Shoigu mengungkapkan Moskow pernah menghentikan pengiriman S-300 ke Damaskus pada tahun 2013 atas permintaan Israel."Tetapi situasi di seputar pasokan itu telah berubah bukan karena kesalahan Rusia," katanya, seperti dikutip Sputnik.

Sistem, yang memiliki jangkauan 250 kilometer dan dapat melibatkan beberapa target udara, akan dikerahkan untuk meningkatkan keamanan tentara Rusia yang ditugaskan di Suriah. Selain itu, peralatan otomatis yang disediakan oleh Moskow itu akan memastikan identifikasi pesawat Rusia oleh pasukan pertahanan udara Suriah.

"Jika tindakan yang diambil oleh Rusia setelah insiden Il-20 di Mediterania gagal mendinginkan 'pemarah', kita harus merespons sesuai dengan situasi," ujar Shoigu.

Pada hari Minggu Kementerian Pertahanan Rusia menyajikan data menit-demi-menit dari tragedi jatuhnya pesawat Il-20 di Suriah pada 17 September 2018. "Kesalahan atas insiden itu, di mana 15 tentara Rusia terbunuh, terletak sepenuhnya pada Angkatan Udara Israel," kata Kementerian itu.

Data radar dan komunikasi yang sebelumnya dirahasiakan menunjukkan bahwa pesawat Moskow itu ditembak jatuh oleh sistem rudal pertahanan udara Suriah ketika jet F-16 Israel secara efektif menggunakan pesawat Il-20 sebagai perisai selama serangan berlangsung.

Namun, Israel tetap menolak disalahkan. "IAF (Angkatan Udara Israel) tidak bersembunyi di balik pesawat apapun dan ... pesawat Israel berada di wilayah udara Israel pada saat jatuhnya pesawat Rusia," kata Pasukan Pertahanan Israel (IDF) melalui Twitter yang dikutip dari akun resminya, @IDFSpokesperson, semalam.

"Mekanisme deconfliction (dengan pasukan Rusia) beroperasi dalam jangka waktu yang relevan," lanjut IDF.

Credit sindonews.com

Rusia Bisa Tutup Wilayah Udara Suriah untuk Jet Tempur Israel

MOSKOW - Rusia bisa mengambil langkah-langkah untuk mencegah tragedi penembakan pesawat mata-mata Il-20 Moskow di Latakia dengan menutup wilayah udara Suriah untuk jet-jet tempur Israel. Saran ini disampaikan anggota senior parlemen Rusia, Frants Klintsevich.

Pesawat Il-20 ditembak jatuh sistem rudal pertahanan S-200 Damaskus saat merespons serangan empat jet tempur F-16 Israel di Latakia pada 17 September 2018. Moskow menyimpulkan pesawat Il-20 dijadikan tameng jet tempur Tel Aviv sehingga terkena tembakan sistem pertahanan Damaskus yang menewaskan 15 tentara Moskow.

"Esensi dan makna dari tanggapan kami adalah untuk sepenuhnya menghilangkan kemungkinan insiden seperti itu di masa depan. Kami, misalnya, memiliki semua sumber daya yang diperlukan untuk benar-benar menutup wilayah udara Suriah bagi Israel, dan ini hanya salah satu opsi," Kata Klintsevich kepada Sputnik, yang dikutip Senin (24/9/2018).

Menurutnya, bukti-bukti yang dirilis Kementerian Pertahanan Rusia terkait tragedi Il-20 tidak diragukan lagi bahwa Angkatan Udara Israel harus disalahkan atas tragedi itu.

"Tidak mungkin untuk menentang kesimpulan ini berdasarkan pada (posisi) yang tidak memihak. analisis menit-demi-menit dari fakta-fakta," paparnya.

Menurut Klintsevich, daftar pelanggaran berat kesepakatan bersama yang dilakukan oleh pilot Israel menempati lebih dari satu halaman dan kementerian menunjuk masing-masing daftar tersebut.

"Bagaimana tragedi ini memengaruhi hubungan Rusia dengan Israel? Jelas bahwa terserah kepada pimpinan (Rusia) bagaimana mengatasi masalah ini, dan saya hanya bisa membuat asumsi. Saya pikir keputusan itu akan dibuat dengan mempertimbangkan hubungan baik yang telah berlangsung lama antara Rusia dan Israel, dan oleh karena itu perubahan tajam seperti penghapusan rezim bebas visa, belum lagi sesuatu yang lebih serius, hampir tidak mungkin di sini," katanya.

Secara umum, Klintsevich percaya bahwa banyak hal akan bergantung pada reaksi Israel terhadap kesimpulan dari Kementerian Pertahanan Rusia.

"Sehubungan dengan ini, saya mempertimbangkan pernyataan Menteri Pertahanan Israel (Avigdor Lieberman), yang mengatakan hari ini bahwa serangan terhadap Suriah akan terus berlanjut, menjadi kontra-produktif. Retorika ini hanya dapat memperburuk situasi, saya tidak berpikir bahwa ini perkembangan peristiwa yang memenuhi kepentingan Israel," imbuh politisi Moskow tersebut.

Credit sindonews.com

AS Sebut Tuduhan Iran soal Insiden Parade Militer Menggelikan

Menteri Pertahanan Jim Mattis menyebut tudingan Iran bahwa Amerika Serikat mendalangi serangan dalam parade militer di Kota Ahvaz sangat menggelikan. (Reuters/Mary F. Calvert)

Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Jim Mattis menyebut tudingan Iran bahwa Amerika Serikat mendalangi serangan dalam parade militer di Kota Ahvaz sangat menggelikan.

"Jelas mereka tidak tahu apa yang terjadi dan sangat menggelikan untuk mengatakan bahwa kami mendalangi itu," ujar Mattis, Senin (24/9).

Ia pun menanggapi ancaman balas dendam dari Iran dengan santai. Mattis mengatakan tak ada yang perlu dikhawatirkan.

"Kami sudah sangat jelas menyatakan bahwa mereka tak seharusnya memperlakukan kami seperti itu. Saya berharap kepala yang lebih dingin dan bijak bisa dipakai," ucap Mattis, sebagaimana dikutip Reuters.

Mattis kemudian mengatakan bahwa hingga saat ini Iran sudah menuding tiga negara dan satu kelompok teror sebagai otak di balik serangn ini.

"Kita lihat seberapa panjang daftar ini nantinya. Namun, mereka lebih baik mengetahui terlebih dulu yang mereka katakan sebelum berbicara," tutur Mattis.

Hingga saat ini, Iran masih melakukan penyelidikan dan belum diketahui jelas pelaku yang menewaskan setidaknya 25 orang pada akhir pekan lalu tersebut.

Insiden ini bermula ketika empat pelaku melepaskan tembakan membati buta di tengah parade militer yang digelar untuk memperingati perang Iran dengan Irak pada 1980-1988 silam.

Suasana seketika kacau balau. Para tentara merangkak sembari mencari sumber tembakan, sementara perempuan dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri mereka.

Tak lama setelah itu, kelompok militan ISIS mengklaim serangan tersebut. Namun, gerakan oposisi Arab, Avhaz National Resistence, juga mengklaim bertanggung jawab atas insiden itu.

Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa, Nikki Haley, pun langsung membantah tuduhan Iran.

"Ada banyak orang Iran yang melakukan protes. Setiap dana yang masuk ke Iran masuk ke militer mereka. Dia menekan rakyat sejak lama dan dia harus melihat ke dalam untuk mengetahui dari mana semua berasal," ucapnya.

Relasi AS dengan Iran memang sedang memanas karena kesepakatan nuklir yang kacau di tangan pemerintahan Presiden Donald Trump.

Sejak awal, tentara Garda Revolusi Iran memang tak sepakat dengan keputusan Presiden Hassan Rouhani untuk menyetujui perjanjian tersebut.

Sejumlah analis mengatakan kepada Reuters bahwa serangan dalam parade militer ini dapat memberikan amunisi politik bagi Garda Revolusi Iran.

Credit cnnindonesia.com

Berduka Pasca Penembakan, Iran Buat Hari Berkabung Nasional

Serangan tembakan terjadi ketika parade dilakukan untuk memperingati perang Iran-Irak (AFP PHOTO / ISNA / MORTEZA JABERIAN)

Jakarta, CB -- Peringati penembakan yang tewaskan 25 orang, Iran menyatakan hari ini menjadi hari berkabung nasional, Senin (24/9). Untuk itu, seluruh kantor layanan publik, bank, dan sekolah akan ditutup di provinsi Khuzestan.

Ribuan orang pun memadati berbagai jalan raya untuk menyampaikan suasana berduka bagi para korban serangan terhadap parade militer yang menewaskan 25 orang termasuk 12 anggota Garda Revolusi Elit di kota Ahvaz, wilayah barat daya Iran, pada Senin (24/9).

Empat penyerang melancarkan tembakan di kota Ahvaz dimana tempat para pejabat Iran berkumpul untuk menyaksikan acara tahunan yang menandai dimulainya Perang Irak-Iran pada 1980-1988.

Serangan yang terjadi pada Sabtu (22/9) merupakan serangan terburuk terhadap kekuatan militer Republik Islam Iran ketika AS dan sekutunya bekerja untuk mengisolasi Teheran.

Kantor Berita ISIS (Islamic State of Iraq), Amaq News Agency, memposting video yang memperlihatkan tiga pria berada di sebuah kendaraan sedang dalam perjalanan untuk melakukan serangan itu.

Dalam video tersebut, terlihat seorang pria mengenakan topi bisbol dengan logo Garda Revolusi membahas serangan yang akan datang dalam bahasa Farsi.

"Kami adalah muslim, mereka adalah kafir (tidak beriman)," kata pria itu.

"Kami akan menghancurkan mereka dengan serangan gaya gerilya yang kuat, Insya Allah," kata dia menambahkan.

Ahvaz National Resistance merupakan sebuah gerakan oposisi etnis Arab Iran juga mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.

Komandan Senior Korps Pengawal Revolusi Syi'ah Iran (IRGC) mengatakan serangan Ahvaz dilakukan oleh militan yang dilatih oleh negara-negara teluk dan Israel yang didukung oleh Amerika. Tetapi, IRGC diduga tidak mungkin menyerang musuh-musuh ini secara langsung.

Para pengawal dapat menunjukkan kekuatan dengan menembakkan rudal ke kelompok oposisi yang beroperasi di Irak atau Suriah yang diduga terkait dengan militan yang melancarkan serangan itu.

Mereka juga cenderung memberlakukan kebijakan keamanan yang ketat di provinsi Khuzestan, dimana mereka menangkap berbagai lawan domestik termasuk aktivis hak-hak sipil.

Credit cnnindonesia.com

Enam Tewas dalam Kekerasan di Kashmir, India

Ilustrasi (REUTERS/Amit Dave)

Jakarta, CB -- Sedikitnya enam orang tewas dalam kekerasan di Kashmir, seperti diungkap seorang pejabat militer India, Senin (24/9). Dari enam orang itu, seorang adalah tentara India dan lima lainnya adalah tersangka militan.

Peristiwa ini terjadi beberapa hari setelah India membatalkan pembicaraan tingkat tinggi dengan Pakistan. Pembatalan itu dilakukan karena meningkatkan ketegangan di wilayah yang disengketakan.

Kolonel Rajesh Kalia mengatakan dua orang yang dicurigai sebagai pemberontak tewas hari Minggu. Tentara memergoki satu kelompok yang berusaha menyeberangi perbatasan de facto yang membagi Kashmir menjadi wilayah India dan Pakistan.

Sementara tiga militan dan seorang tentara India lainnya tewas Senin (24/9). Insiden ini terjadi di daerah Tangdhar utara, dekat perbatasan Himalaya.

Pekan lalu India tiba-tiba membatalkan pertemuan dengan Pakistan. Hal ini dilakukan 24 jam setelah menyetujui pertemuan langka di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB di New York.

Perundingan tingkat tinggi antara India dan Pakistan jarang terjadi. Pertemuan antar menteri luar negeri India dan Pakistan itu pun akan jadi yang pertama setelah lebih dari tiga tahun.

New Delhi mengatakan pihaknya membatalkan pembicaraan tiba-tiba setelah oknum yang berbasis di Pakistan melakukan pembunuhan brutal terhadap personel keamanan India.

Minggu lalu tiga polisi diculik dan dibunuh oleh gerilyawan di Kashmir. Sementara itu, seorang penjaga perbatasan juga dibunuh di wilayah yang terbagi itu.

Perdana Menteri Pakistan Imran Khan menyebut tindakan India ini sebagai 'tanggapan arogan dan negatif' atas seruannya untuk memulai kembali perundingan damai.

Namun, Menteri Luar Negeri India Sushma Swaraj membalas Khan dan menulis kepada Perdana Menteri Narendra Modi pekan lalu bahwa pihaknya telah 'siap untuk membahas terorisme" tetapi Pakistan telah menunjukkan 'wajah aslinya'.

Selain itu, India juga keberatan untuk merilis perangko Pakistan Juli lalu. Sebab, perilisan perangko itu disebut sebagai 'memuliakan teroris dan terorisme' dan melancarkan 'agenda jahat' Pakistan.

Sebab, salah satu prangko peringatan yang akan diluncurkan Pakistan itu terdapat Burhan Wani. Ia adalah komandan militan Kashmir karismatik yang dibunuh oleh pasukan India pada bulan Juli 2016. Kematiannya ini sempat memicu gelombang protes kekerasan di bagian Kashmir yang dikelola India.

India telah lama menuduh Pakistan mempersenjatai kelompok pemberontak di Kashmir. Wilayah Kashmir telah terbagi dua antara India dan Pakistan sejak berakhirnya kekuasaan kolonial Inggris pada tahun 1947.

India juga menuduh Pakistan membiayai serangan militan tahun 2008 yang mematikan di Mumbai. Kelompok pemberontak sejak 1989 memerangi polisi India dan tentara yang ditempatkan di Kashmir. Mereka ingin bersatu dengan Pakistan atau menyatakan kemerdekaannya sendiri. Puluhan ribu jiwa telah tewas dalam pertempuran, kebanyakan adalah warga sipil.

Credit cnnindonesia.com

Mengintip 'Modicare' India, Asuransi Kesehatan Terbesar di Dunia

NEW DELHI - Pemerintah India telah meluncurkan Program Ayushman Bharat, sebuah program asuransi kesehatan yang diklaim terbesar di dunia. Program yang dijuluki sebagai "Modicare" ini menjanjikan jaminan kesehatan untuk 500 juta warga miskin di seluruh negeri.

Julukan "Modicare" mengacu pada nama Perdana Menteri Narendra Modi yang telah menjanjikan perlindungan kesehatan senilai 500.000 rupee (USD6.900) kepada setiap keluarga miskin untuk mengobati penyakit serius.

Pada peluncuran resmi di Ranchi, ibu kota negara bagian timur Jharkhand, pada hari Minggu, Modi mengklaim bahwa asuransi berskala besar seperti itu tidak dilakukan di mana pun di dunia.

Menurutnya, asuransi itu akan mengubah India menjadi pusat medis di masa depan."Sebagai langkah besar menuju penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas dan dapat diakses kepada orang miskin di India," katanya.

"Lebih dari 100 juta keluarga akan mendapat manfaat," ujarnya.

Program, yang pertama kali diumumkan sebagai bagian dari anggaran tahunan di bulan Februari, diperkirakan akan membebani pemerintah pusat dan 29 negara bagian total USD 1,6 miliar per tahun.

Pengeluaran akan dibagi oleh pemerintah pusat dan pemerintah negara bagian dengan rasio 60 sampai 40 persen di sebagian besar negara bagian dan pendanaan akan ditingkatkan secara bertahap sesuai dengan permintaan.

Pada hari Minggu, Modi menyerahkan kartu medis pada peluncuran di Ranchi. Dia menyebut hari peluncuran itu sebagai "hari bersejarah" bagi negara India.

Dia mengatakan pemerintah memiliki tujuan untuk mendirikan 50.000 pusat kesehatan di seluruh negeri selama empat tahun ke depan.

"Skema ini tidak akan memiliki rencana yang jelas atas dasar sekte atau kasta. Tidak akan ada diskriminasi berdasarkan ras atau persaudaraan apa pun," kata Modi.

India selama ini hanya menghabiskan 1,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) untuk perawatan kesehatan dibandingkan dengan rata-rata global sebesar enam persen.

Sistem kesehatan masyarakat yang terbebani di negara itu diliputi oleh kekurangan rumah sakit dan dokter dan kebanyakan orang menggunakan klinik dan rumah sakit swasta jika mereka mampu.

Tetapi konsultasi pribadi dapat menghabiskan biaya 1.000 rupee (USD15), jumlah yang sangat besar untuk jutaan orang yang hidup dengan penghasilan kurang dari dua dolar per hari.

Menurut angka perkiraan pemerintah, lebih dari 60 persen pengeluaran keluarga rata-rata digunakan untuk obat-obatan dan perawatan kesehatan.

"Telah ada banyak kekhawatiran mengenai sumber daya manusia, tetapi saya kira dalam 10 hingga 15 tahun, sektor kesehatan kita akan menjadi sektor kesehatan kelas dunia," kata Ilias Ali, seorang dokter yang bermarkas di kota Guwahati, kepada Al Jazeera, yang dilansir Senin (24/9/2018).

Para ahli memuji program terbaru pemerintah India tersebut, tetapi menurut mereka program itu seharusnya termasuk perawatan kesehatan sehari-hari, bukan hanya perawatan sekunder dan tersier yang lebih serius dan jangka panjang.

"Modicare tidak mencakup perawatan kesehatan primer, yang kami percaya, adalah mata rantai terlemah dalam penyediaan kesehatan masyarakat di India," kata Rajiv Lall dan Vivek Dehejia dari kelompok think-tank IDFC Institute dalam kolom untuk surat kabar Mint.

"Poin krusialnya adalah perawatan primer yang tidak terawat dengan baik akan meningkatkan beban kesehatan dan keuangan di tingkat sekunder dan tersier," kata kelompok itu.

Credit sindonews.com

Hong Kong Larang Partai yang Serukan Merdeka dari China

HONG KONG - Otoritas Hong Kong pada hari Senin (24/9/2018) secara resmi melarang partai politik yang mempromosikan kemerdekaan wilayah itu dari China. Larangan ini merupakan yang pertama kali sejak wilayah tersebut diserahkan oleh Inggris kepada China pada tahun 1997.

Sekretaris Keamanan Hong Kong John Lee mengumumkan pelarangan terhadap Partai Nasional Hong Kong dalam pernyataan singkat yang diterbitkan dalam dokumen pemerintah. Pengumuman muncul sepuluh hari setelah partai mengajukan argumen yang menentang langkah otoritas setempat.

Pengumuman Lee tidak memberikan rincian lebih lanjut. Namun biro keamanan Hong Kong sebelumnya telah mengatakan dalam sebuah surat kepada pemimpin Partai Nasional Hong Kong, Andy Chan, 27, bahwa partai itu harus dibubarkan.

Lee menyatakan larangan berlaku di bawah Ordonansi Perkumpulan Hong Kong, sebuah undang-undang era kolonial yang mengharuskan semua kelompok dan organisasi sosial untuk mendaftar ke polisi.

Undang-undang itu memberi mandat bagi pemerintah untuk melarang kelompok atau pun partai demi kepentingan keamanan nasional, ketertiban umum atau perlindungan hak dan kebebasan orang lain.

Lee mengatakan kepada wartawan bahwa partai partai berumur dua tahun itu siap menggunakan semua metode untuk membentuk kemerdekaan, yang menjadi ancaman bagi keamanan nasional dan melanggar Basic Law (Undang-Undang Dasar), konstitusi mini yang mengatur hubungan Hong Kong dengan China.

"(Partai) ini memiliki agenda yang jelas dalam membuat Hong Kong sebagai republik," kata Lee, seperti dikutip Reuters.

Lee juga mengatakan partai itu telah menyebarkan kebencian dan diskriminasi terhadap China daratan.

Pihak berwenang tidak bisa mengesampingkan tindakan terhadap kelompok atau partai lain, termasuk yang mempromosikan "penentuan nasib sendiri" serta kemerdekaan penuh.

Gerakan kemerdekaan Hong Kong baru muncul beberapa tahun ini yang mendapat reaksi keras dari otoritas setempat. Reaksi keras itu membuat Partai Nasional Hong Kong dan pemimpinnya, Andy Chan, menjadi terkenal.

Hong Kong sudah diatur berdasarkan prinsip "satu negara, dua sistem". Prinsip itu memungkinkan Hong Kong menjadi pusat keuangan global yang tingkat otonomi dan kebebasan tinggi yang tidak dinikmati di China, termasuk sistem hukum independen serta kebebasan berbicara dan berkumpul.

Chan kerap dikutip media lokal dan internasional dalam beberapa pekan terakhir. Pada bulan Agustus, dia berbicara di Hong Kong's Foreign Correspondent's Club, sebuah tindakan yang dikutuk oleh Kementerian Luar Negeri China dan pejabat China yang berbasis di Hong Kong.

"Saya tidak akan pernah berhenti dalam mengejar kebebasan, hak asasi manusia, kesetaraan dan martabat," kata Chan kepada Reuters sebelumnya.

Chan menolak berkomentar ketika dihubungi oleh Reuters terkait larangan partainya. Beberapa laporan media mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengajukan banding.

Credit sindonews.com

Pertama Dalam Sejarah, Vietnam Miliki Presiden Perempuan

HANOI - Dang Thi Ngoc Thinh mencatatkan sejarah di Vietnam sebagai Presiden wanita pertama negara tersebut. Dang Thi, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Presiden ditunjuk untuk menggantikan Tran Dai Quang, yang meninggal dunia pada pekan lalu.

Wanita yang lahir pada tahun 1959 dan memiliki gelar sarjana hukum dan gelar master dalam pembangunan partai ini disumpah pada hari Minggu kemarin sebagai Presiden sementara Vietnam.

Namun, penunjukan Dang Thi ternyata tidak mendapat sambutan positif dari kelompok pemantau dan juga aktivis perempuan dah HAM di negara komunis tersebut.

"Saya pikir penunjukan Dang Thi menjadi Presiden sementara secara simbolis penting, arti yang lebih luas terbatas pada beberapa wanita yang adalah anggota Partai Komunis," kata aktivis terkemukan Vietnam, Do Nguyen Mai Khoi.

"Namun harus diingat, bahwa sebagai pemimpin terpilih yang tidak bertanggung jawab kepada publik, penunjukan ini tidak mungkin memperbaiki kondisi bagi sebagian besar wanita di Vietnam," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Senin (24/9).

Sementara itu, Federasi HAM Internasional menyatakan, penunjukan Dang Thi tidak ada kaitannya dengan gender dan tidak berpengaruh pada posisi perempuan dalam politik di Vietnam. Menurut badan yang berbasis di Paris itu, penunjukan Dang Thi hanyalah urusan internal partai.

"Penunjukan seorang wanita sebagai Presiden Vietnam mungkin bersejarah, tetapi itu lebih berkaitan dengan politik partai internal daripada gender," kata Andrea Giorgetta, direktur Asia untuk Federasi HAM Internasional.

"Kenyataannya adalah, jumlah perempuan dalam posisi pengambilan keputusan di semua tingkat politik di Vietnam masih rendah dan mencerminkan stereotip gender yang mengakar kuat tentang peran perempuan dalam masyarakat negara itu," ungkapnya.

Vietnam sendiri sejatinya tidak memiliki penguasa penting dan secara resmi dipimpin oleh empat pilar, yakni Presiden, Perdana Menteri, kepala Partai Komunis dan ketua Dewan Nasional. Presiden di Vietnam dianggap memiliki peran yang lebih seremonial.

Credit sindonews.com

Kisah Aldi, Remaja yang 49 Hari Terdampar di Samudera Pasifik

Ilustrasi (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Aldi Novel Adilang, asal Manado, Sulawesi, tak menyangka akhirnya bisa selamat setelah 49 hari terapung di perairan Samudra Pasifik, tepatnya dekat perairan Guam.

Sehari-hari, remaja berusia 19 tahun ini bekerja sebagai penjaga lampu di Rompong. Ini adalah tempat penangkaran ikan di laut yang terletak sekitar 125 kilometer dari pesisir utara Manado. Menurut sang ayah, Aldi telah melakukan pekerjaan itu sejak berusia 16 tahun.

Setiap minggu, seorang dari daratan akan memanen ikan dari penangkarannya. Orang-orang juga akan memberi Aldi pasokan makanan, air, dan bahan bakar untuk dia bertahan hidup selama sepekan di penangkaran tersebut.

Penangkaran itu terbuat dari triplek dan kayu seadanya yang ditambatkan dengan sebuah tali tambang ke pelampung.

Namun, pada 14 Juli angin kencang telah memutus tali jangkar dan membuat kapal Aldi terhempas angin, tertiup hingga ke lautan lepas di Samudra Pasifik.

Terombang-ambing di lautan selama berhari-hari sempat membuat Aldi putus asa dan ingin bunuh diri. Sebab, tak kunjung ada seorang pun yang menyelamatkannya.

Padahal, setidaknya sempat ada 10 kapal yang berlayar di dekat perahunya yang rapuh itu. Sayang, kapal-kapal itu tak melihat Aldi.

"Saya merasa seperti akan mati di sana (selama terdampar)," katanya seperti dikutip The Guardian.

Demi bertahan hidup, Aldi hanya bermodal pasokan makanan yang tersisa untuk beberapa hari di perahunya. Selebihnya, dia mengandalkan hidupnya dengan menangkap ikan dan membakar kayu dari perahunya.

Aldi berhasil diselamatkan pada 31 Agustus lalu pukul 09.45 waktu setempat. Sebuah kapal kargo berbendera Panama, MV Arpeggio, akhirnya melihat perahu Aldi dan membawanya merapat ke Pelabuhan Tokuyama, Yamaguchi, Jepang pada 6 September lalu.

"Pasca ketibaan di Pelabuhan Tokuyama, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Japan Coast Guard, yang bersangkutan dinyatakan sehat serta dapat dipulangkan ke negara asal," kata Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, melalui pernyataan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (24/9).

Iqbal mengatakan Aldi berhasil dipulangkan ke Tanah Air dengan fasilitas Konsulat Jenderal RI di Osaka.

"Aldi dipulangkan pada 8 September 2018 menggunakan maskapai Garuda dan tiba di Manado pada 9 September 2018 pukul 10.20 WITA," tuturnya.

Credit cnnindonesia.com

Terombang-ambing Selama 49 Hari, Remaja Manado Diselamatkan di Guam

JAKARTA - Seorang remaja asal Manado, Sulawasei Utara bernama Novel Adilang dilaporkan hanyut dari wilayah perairan Manado hingga perairan Guam. Aldi terombang-ambing di lautan selama setidaknya 49 hari, sebelum akhirnya diselamatkan kapal kargo di Guam.

Direktur Perlindungan Warga Negara dan Badan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri Indonesia, Lalu Muhammad Iqbal, menyatakan, Aldi hanyut saat dia tengah bekerja di Rompong atau penangkaran ikan di laut pada pertengahan Juli lalu.

"Aldi hanyut ke perairan Guam sejak tgl 14 Juli 2018 karena rakitnya lepas akibat derasnya arus saat itu. Dia bekerja sebagai penjaga lampu di Rompong yang terletak sekitar 125 km dari pesisir utara Manado," kata Iqbal.

Iqbal, dalam sebuah pernyataan tertulis kepada awak media pada Senin (24/9), kemudian menuturkan, pada tanggal 31 Agustus dia diselamatkan oleh kapal Kargo Panama MV Arpeggio dan dibawa merapat ke Pelabuhan Tokuyama, Yamaguchi, Jepang pada tanggal 6 September 2018.

"Pasca ketibaan di Pelabuhan Tokuyama, telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh Japan Coast Guard, dia dinyatakan sehat serta dapat dipulangkan ke negara asal," sambung pria asal Lombok itu.

Dirinya menambahkan, saat ini Aldi sudah kembali ke rumahnya di Manado. "Pada tanggal 8 September 2018, KJRI Osaka telah memfasilitasi kepulangannya ke tanah air menggunakan GA 0889 dan tiba di Manado pada tanggal 9 September 2018 pukul 10.20 Wita," tukasnya.

Credit sindonews.com

Senin, 24 September 2018

Diusir Israel, Warga Palestina Tolak Tinggalkan Khan al-Ahmar

Orang-orang Palestina berkumpul di depan sebuah buldoser Israel ketika mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. REUTERS/Mussa Qawasma

CB, Jakarta - Penduduk Palestina yang tinggal di desa Badui di Tepi Barat telah diultimatum oleh pemerintah Israel untuk membongkar dan meninggalkan rumah mereka dalam delapan hari ke depan.
Ultimatum diberikan pada hari Minggu, 23 September 2018 atau beberapa minggu setelah Mahkamah Agung Israel menolak banding terhadap pembongkaran tersebut.

Menurut unit di Kementrian Pertahanan Israel yang mengawasi urusan sipil di Tepi Barat dengan landasan keputusan Mahkamah Agung, penduduk Khan al-Ahmar telah menerima pemberitahuan hari ini yang mengharuskan mereka untuk membongkar seluruh bangunan di situs tersebut pada 1 Oktober 2018. Apabila mereka menolak, pihak berwenang akan memerintahkan pembongkaran secara paksa sesuai dengan keputusan pengadilan dan hukum.

Kecaman masyarakat internasional dan kritik sebelumnya telah diberikan sehubungan dengan rencana Israel untuk menghancurkan desa yang dihuni 180 orang itu.
Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol pada awal bulan ini bahkan memperbaharui seruannya untuk Israel agar tidak menghancurkan desa tersebut. Serta mengingatkan tentang konsekuensi bagi penduduk dan prospek solusi dua negara, yaitu Israel dan Palestina.
“Tidak ada satupun yang pergi. Kami harus diusir secara paksa,” ucap Eid Abus Khamis selaku juru bicara desa badui kepada Aljazeera. Menurutnya, pertemuan warga akan diadakan untuk membahas masalah ini.

“Apabila kami ingin mengambil insentif ini, kami akan mengambilnya sejak 30 tahun yang lalu, insentif terus berdatangan tetapi kami selalu menolak,” ujar Khamis, “Kami akan tetap tinggal di tanah kami dan kami tidak akan pergi hanya dengan paksaan.”
Seorang ayah dari empat anak berusia 37 tahun bernama Yousef Abu Dahouk mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukan Israel telah memasuki desa dan mengayunkan senjata tajam di depan anak-anak dekat sekolah yang juga diperkirakan akan dihancurkan.
“Pasukan Israel mencoba untuk masuk ke dalam sekolah tetapi para aktivis mencegahnya. Setelah itu, mereka mengelilingi desa, di antara rumah-rumah dan menjelajahi tempat itu dengan tujuan untuk mencari tahu berapa banyak aktivis yang ada. Kemudian mereka pergi,” ujarnya.

Credit tempo.co

Israel Ultimatum Warga Palestina, Harus Tinggalkan Desa

Seorang pria Palestina diamankan oleh pasukan Israel saat mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. Rencana Israel menggusur desa dan memindahkan 180 penduduk Bedouin dikecam warga Palestina dan beberapa negara Eropa, yang mengkhawatirkan dampak terhadap penduduk dan harapan perdamaian. REUTERS/Mussa Qawasma

CB, Jakarta - Pemerintah Israel mengultimatum warga Palestina yang tinggal di desa Badui, Khan al-Ahmar, agar segera meninggalkan kampung itu dalam waktu delapan hari.
"Peringatan itu datang pada Ahad 23 September 2018 atau hanya beberapa pekan setelah Mahkamah Agung Israel menolak banding atas pembongkaran desa tersebut," Al Jazeera melaporkan, Ahad.

Seorang pria Palestina berteriak kepada pasukan Israel saat mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. Warga Palestina menganggap penggusuran ini sebagai bagian dari rencana Israel menciptakan permukiman yang bakal memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat. REUTERS/Mussa Qawasma

Sementara itu, unit Kementerian Pertahanan Israel urusan sipil di Tepi Barat mengatakan melalui sebuah pernyataan, "Menurut keputusan Mahkamah Agung, warga Khan al-Ahmar menerima surat peringatan atas pembongkaran seluruh bangunan di desa mereka pada 1 Oktober 2018."
Kementerian Pertahanan Israel menambahkan, "Jika kalian menolak, pihak berwenang akan menjalankan perintah pembongkaran sesuai dengan keputusan pengadilan dan hukum."

Orang-orang Palestina berkumpul di depan sebuah buldoser Israel ketika mereka memprotes rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di Tepi Barat, 14 September 2018. REUTERS/Mussa Qawasma

Rencana Israel membongkar desa Badui yang dihuni 180 orang dan merelokasi mereka mendapatkan kritik dari Palestina dan komunitas internasional.

Sebelumnya, pada awal bulan ini, Inggris, Prancis, Jerman, Italia dan Spanyol memperingatkan Israel agar tidak membongkar desa Palestina. Pembongkaran tersebut dapat merusak prospek solusi dua negara.

Credit tempo.co

China Didesak Jelaskan Penahanan 1 Juta Minoritas Muslim

Amnesty Internasional mendesak China menjelaskan mengenai dugaan penahanan satu juta orang minoritas Muslim di wilayah otonomi Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)

Jakarta, CB -- Amnesty Internasional mendesak China menjelaskan mengenai dugaan penahanan satu juta orang minoritas Muslim di wilayah otonomi Xinjiang.

"Ratusan ribu keluarga hancur akibat tindakan keras ini," kata Nicholas Beqelin, Direktur Asia Timur Amnesty Internasional, dalam sebuah pernyataan yang dikutip AFP, Senin (24/9).

"Mereka putus asa untuk mengetahui apa yang terjadi pada orang-orang yang mereka cintai dan sudah saatnya pihak berwenang China memberikan mereka jawaban."

Beijing dilaporkan meningkatkan pembatasan terhadap minoritas Muslim untuk memerangi kelompok ekstremis Islam dan separatis di provinsi tersebut.

Namun, para pengamat mengatakan dorongan itu berisiko menimbulkan kebencian terhadap Beijing dan justru semakin menyulut kelompok separatis.

Dalam sebuah laporan berisi kesaksian dari orang-orang yang ditahan di berbagai kamp penampungan, Amnesty menyatakan bahwa Beijing telah meluncurkan kampanye yang "mengintensifkan pengintaian yang menganggu, indoktrinasi politik, dan asimilasi budaya secara paksa."

Orang-orang Uighur dan minoritas Muslim lainnya dihukum karena melanggar peraturan yang melarang memelihara jenggot, mengenakan cadar, dan memiliki Al-Quran yang tidak sah.

Panel Perserikatan Bangsa-Bangsa pada bulan lalu melaporkan bahwa sebanyak satu juta orang Muslim Uighur ditahan di kamp-kamp pendidikan.

China dilaporkan menahan lebih dari satu juta orang dari kelompok minoritas Muslim di Xinjiang. (Reuters/Thomas Peter)

Kebanyakan dari mereka ditahan karena melakukan pelanggaran seperti melakukan kontak dengan anggota keluarga di luar negeri dan mengucapkan selamat liburan Islam di media sosial.

Beijing membantah berbagai laporan mengenai kamp tersebut, tetapi banyak bukti-bukti dalam bentuk dokumen pemerintah dan berbagai kesaksian orang-orang yang melarikan diri.

Laporan ini juga mengindikasikan bahwa pihak berwenang China menahan banyak orang di kamp-kamp tanpa proses hukum yang jelas untuk indoktrinasi politik dan budaya.

Berdasarkan dari laporan Amnesty, beberapa mantan tahanan mengaku diikat dengan rantai, disiksa, dipaksa untuk menyanyikan lagu-lagu politik dan belajar mengenai Partai Komunis.

Amnesty pun menyerukan kepada pemerintah di seluruh dunia untuk meminta pertanggungjawaban kasus ini di Xinjiang.

Pekan lalu, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengecam pelanggaran berat kepada kaum Muslim Uighur yang ditahan di kamp-kamp pendidikan.

Para pejabat China sendiri menyerukan agar praktik keagamaan sejalan dengan nilai-nilai dan budaya tradisional China, seruang yang memicu kekhawatiran pegiat HAM.

Awal bulan ini, beberapa draf regulasi menunjukkan China mempertimbangkan pengetatan konten keagamaan di internet, seperti gambar orang sedang berdoa.

Pengawasan ketat ini dilakukan untuk membendung kelompok ekstremis. Pihak berwenang juga telah menghapus simbol-simbol Islam dari tempat umum di berbagai daerah dengan populasi Muslim yang signifikan.

Orang-orang Kristen juga menjadi target kekerasan ini, seperti sebuah gereja "bawah tanah" di Beijing yang ditutup oleh pihak berwenang pada awal bulan ini. Salib gereja-gereja di provinsi Henan juga dibongkar dan umat Kristen menjadi target kekerasan.

Credit cnnindonesia.com