NEW DELHI
- India telah membuka jalan bagi kesepakatan terbesarnya dengan Rusia.
India dilaporkan akan menandatangani kesepakatan untuk membeli kapal
fregat Rusia senilai Rp32,8 triliun. Itu terjadi meski ada sanksi
Amerika Serikat (AS) yang ditujukan untuk menghalangi bisnis dengan
Moskow.
"Setelah merevitalisasi hubungan pertahanan dengan AS
awal bulan ini, India kini telah beralih ke Rusia untuk mendapatkan
empat kapal perang baru untuk Angkatan Lautnya," seperti dikutip Russia Today dari Economic Times yang menyitir sebuah sumber, Selasa (18/9/2018).
Kesepakatan
itu diharapkan akan ditandatangani oleh Perdana Menteri India Narendra
Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin pada pertemuan di Delhi pada 5
Oktober mendatang.
Kesepakatan itu akan membuat India memperoleh frigat kelas Talwar terbaru, juga dikenal sebagai frigat Project 11356.
Dua dari mereka dilaporkan akan dibangun dari awal di galangan kapal Goa, sementara dua sisanya akan dikirim dari Rusia.
Menurut
Economic Times, hingga kini sulit bagi India untuk memperoleh senjata
dari Rusia karena sanksi keuangan AS mempersulit proses tersebut.
Sanksi-sanksi AS tersebut diimplementasikan di bawah undang-undang
CAATSA setelah reunifikasi Crimea dengan Rusia pasca referendum, sebuah
langkah yang AS dan sekutu Baratnya juluki sebagai "aneksasi."
Menteri
Pertahanan India Nirmala Sitharaman mengindikasikan pada hari Senin
bahwa negaranya tidak akan membiarkan hubungannya dengan Rusia akan
terkena sanksi AS. Ia menambahkan bahwa negosiasi atas kesepakatan
sistem rudal S-400 dengan Rusia hampir selesai, mengisyaratkan bahwa
India sedang dalam proses untuk segera menyelesaikannya.
Berita
tentang kesepakatan frigate yang dilaporkan terjadi setelah India
menandatangani perjanjian "penting" dengan AS. Kesepakatan itu, yang
ditandatangani di Delhi pada awal September, konon akan membuat India
mendapatkan akses ke sistem pertahanan modern.
Laporan itu muncul
hanya beberapa hari setelah menteri luar negeri India, Sushma Swaraj,
mengatakan bahwa kedua negara menikmati kemitraan strategis khusus dan
istimewa.
"India sangat mementingkan hubungannya dengan Rusia," ujarnya.
MOSKOW
- Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan bahwa kontrol wilayah udara
mendeteksi peluncuran rudal dari kapal frigat Prancis di Laut
Mediterania pada Senin malam. Rudal-rudal tersebut dilincurkan
berbarengan dengan serangan udara yang dilancarkan oleh Israel terhadap
sebuah target di provinsi Latakia.
Kementerian pertahanan Rusia
juga mengatakan bahwa pesawat Il-20 dengan 14 orang di dalamnya hilang
dari radar kontrol penerbangan selama serangan empat pesawat F-16 Israel
pada target Suriah di provinsi Latakia seperti dikutip dari Sputnik, Selasa (18/9/2018).
Sebelumnya,
media Suriah melaporkan serangan rudal menghantam kota pesisir Latakia
pada Senin malam. Banyak dari rudal-rudal tersebut ditembak jatuh oleh
sistem pertahanan udara Suriah.
Seorang sumber mengatakan kepada
Sputnik bahwa ada drone dan rudal yang terlibat dalam serangan di
Latakia. Namun sumber lain dari militer Suriah mengatakan bahwa serangan
rudal terhadap Latakia dilakukan dari laut. Meski begitu, tidak
diketahui siapa yang melakukan serangan rudal tersebut.
"Pertahanan
udara telah menghadapi rudal musuh yang datang dari laut ke arah kota
Latakia, dan mencegat beberapa dari mereka," tulis SANA mengutip sumber
militer.
CB, Jakarta - Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyambut Presiden Korea Selatan, Moon Jae-in, dengan pelukan ketika rombongan tiba di Pyongyang untuk pertemuan ketiga kedua pemimpin.
Pertemuan
ketiga pemimpin Korea Utara dan Korea Selatan akan menjadi pembuka
pertemuan lain, terutama pertemuan Kim Jong Un dengan Donald Trump, yang
diusulkan Kim untuk mengisyaratkan komitmen tentang denuklirisasi.
Dilansir
dari Reuters, 18 September 2018, Donald Trump telah meminta Moon Jae-in
untuk menjadi negosiator utama antara dirinya dan Kim Jong Un, setelah
Trump membatalkan lawatan menteri luar negeri Mike Pompeo ke Pyongyang
bulan lalu. Berikut agenda kunjungan perdana Moon Jae-in ke Pyongyang.
1. Denuklirisasi Korea Utara
Seorang
tentara Korea Utara sedang menjelaskan kepada para jurnalis proses
penghancuran situs uji coba nuklir Punggye-ri di Gunung Mantap, Kamis,
24 Mei 2018. Yonhap via Korea Herald
Presiden
Korea Selatan, Moon Jae-in, sebelum menuju Pyongyang mengatakan bahwa ia
akan mendorong perdamaian permanen dan untuk dialog yang lebih baik
antara Korea Utara dan Amerika Serikat, selama pertemuan dengan Kim Jong
Un.
Pertemuan
ini membahas agenda utama untuk menghapus program nuklir Korea Utara
dan mengharapkan komitmen Kim Jong Un untuk menindaklanjuti proses
denuklirisasi.
"Saya bertujuan untuk melakukan banyak
pembicaraan dari 'hati ke hati' dengan Kim Jong Un," kata Moon, dikutip
dari Financial Express.
"Yang ingin saya capai adalah
perdamaian. Yang saya maksud adalah perdamaian permanen yang tidak
terguncang oleh politik internasional," tegas Moon.
Untuk
mencapai perdamaian itu, Moon Jae-in akan fokus untuk mengurangi
kebuntuan militer selama puluhan tahun antara Korea dan mempromosikan
dialog Korea Utara-AS tentang masalah denuklirisasi selama pertemuan.
2. Mengakhiri Perang Korea
Presiden
Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un
meresmikan sebuah Prasasti di desa genting Panmunjom di dalam zona
demiliterisasi yang memisahkan kedua Korea, Korea Selatan, 27 April
2018. Prasasti bertulsikan, `Menanam perdamaian dan kesejahteraan`, ini
diletakkan di dekat pohon pinus yang ditanam oleh Kim Jong Un dan Moon
Jae-In. Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters
Selain denuklirisasi yang menjadi agenda prioritas, Moon Jae-in juga membuat proposal bersama untuk mengakhiri Perang Korea.
Perang
berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai, meninggalkan
pasukan PBB yang dipimpin AS termasuk Korea Selatan secara teknis masih
berperang dengan Korea Utara.
Namun para pejabat AS tetap
tidak antusias untuk mengakhiri perang tanpa tindakan substansial
terhadap denuklirisasi Korea Utara.
Korea Selatan menaruh
harapan besar pada pernyataan Kim Jong Un awal bulan ini bahwa ia ingin
mencapai denuklirisasi selama masa jabatan pertama Donald Trump yang
akan berakhir pada 2021.
Amerika Serikat ingin melihat tindakan nyata denuklirisasi Korea Utara sebelum menyetujui mengakhiri Perang Korea 1950-1953.
"Jika
dialog Korea Utara-AS dimulai kembali setelah kunjungan ini, itu akan
memiliki banyak arti tersendiri," kata Moon sebelum berangkat, seperti
dilaporkan Channel News Asia.
Moon Jae-in sendiri merupakan keturunan dari keluarga yang terpisah akibat perang Korea.
Dijadwakjan
pada Rabu 19 September, Moon Jae-in dan Kim Jon Un berencana mengadakan
pembicaraan yang akan menyepakati pernyataan bersama dan pakta militer
terpisah yang dirancang untuk meredakan ketegangan dan mencegah
bentrokan bersenjata.
3. Menuju Unifikasi Korea
Pemimpin
Korea Utara, Kim Jong Un, dan istrinya, Ri Sol Ju, menyambut kedatangan
Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan istrinya, Kim Jung-sook, saat
tiba di Bandara Internasional Pyongyang Sunan di Korea Utara, 18
September 2018. Kunjungan Moon ke Korea Utara akan berlangsung selama
tiga hari, yang juga membawa rombongan bintang K-pop, pelaku bisnis,
termasuk pimpinan Samsung Jay Y Lee. KBS/via REUTERS TV
Sebelum
lawatan Moon Jae-in ke Pyongyang, Korea Utara dan Korea Selatan membuka
kantor penghubung pertama mereka di dekat perbatasan utama mereka pada
Jumat 14 September, dalam upaya untuk memfasilitasi komunikasi yang
lebih baik.
Pembukaan kantor komunikasi di kota
perbatasan Korea Utara, Kaesong, adalah langkah terbaru dalam
serangkaian proses rekonsiliasi yang dilakukan dua Korea tahun ini.
Kantor komunikasi ini merupakan kantor penghubung pertama sejak kedua
negara pecah pada akhir Perang Dunia II pada 1945.
Kedua
tetangga sebelumnya menggunakan saluran komunikasi telepon dan faks
untuk bertukar pesan, yang sering dihentikan ketika ketegangan meningkat
karena program senjata nuklir Utara.
Menteri Unifikasi
Korea Selatan Cho Myoung-gyon mengatakan selama upacara pembukaan bahwa
kantor baru akan menjadi "pelopor kemakmuran bersama antar-Korea".
"Kantor
penghubung bersama inter-Korea merupakan saluran komunikasi 24 jam
dalam era perdamaian," kata Menteri Unifikasi Korea Selatan, Cho
Myoung-gyon dalam pidatonya yang dikutip dari kantor berita Yonhap.
"Mulai
dari hari ini, Selatan dan Korea Utara dapat berkonsultasi secara
langsung 24 jam sehari dan 365 hari setahun mengenai isu-isu yang
berhubungan untuk meningkatkan hubungan inter-Korea, perdamaian dan
kemakmuran di Semenanjung Korea," kata Myoung-gyon seperti dilansir dari
Newsweek.
Kantor pusat penghubung bersama ini, juga
telah memulihkan jalur komunikasi militer. Bahkan presiden Korea
Selatan, Moon Jae-in mengatakan dirinya sedang fokus untuk proses
unifikasi Korea Utara dan Korea Selatan dengan membangun infrastruktur
dan proyek-proyek energi.
4. Memulai Kerjasama Ekonomi Antar-Korea
Pemimpin
Korea Utara, Kim Jong Un, menyambut kedatangan Presiden Korea Selatan
Moon Jae-in saat tiba di Bandara Internasional Pyongyang Sunan di Korea
Utara, 18 September 2018. KBS/via REUTERS TV
Moon
Jae-in tidak sekadar membawa delegasi resminya ke Korea Utara, namun ia
bersama puluhan pebisnis perusahaan-perusahaan raksasa Korea Selatan.
Japan
Times melaporkan Moon Jae-in membawa para konglomerat pemimpin
perusahaan besar seperti SK Group, LG, Hyundai, dan Samsung.
Selain
mengadvokasi denuklirisasi, Moon Jae-in juga menginginkan hubungan
ekonomi dengan Korea Utara meskipun ada beberapa sanksi masih menjerat
Korea Utara.
Rombongan Korea Selatan berjumlah sekitar
200 orang yang terdiri dari pejabat tinggi dari Seoul, termasuk kepala
mata-mata, menteri luar negeri dan kepala pertahanan serta tokoh-tokoh
terkemuka di bidang ekonomi, agama, budaya dan olahraga.
Para pemimpin bisnis Korea Selatan akan melakukan tur fasilitas industri utama di Korea Utara, seperti dilaporkan The Investor.
Karena
sanksi internasional di Utara, konglomerat Korea Selatan menarik
operasi mereka di Utara pada 2010, kemudian kompleks industri Kaesong
ditutup pada 2016.
Samsung sebelumnya mengoperasikan
pabrik televisi, telepon dan tekstil di Pyongyang, dari 1999 hingga
2010. LG juga pernah mengoperasikan pabrik perakitan televisi pada 1996
hingga 2009.
Delegasi bisnis lainnya yang ikut Moon
Jae-in, yakni Choi Jeong-woo (ketua Posco), Lee Jae-woong CEO SoCar),
Shin Han-yong (ketua Asosiasi Perusahaan Kompleks Industri Kaesong), Oh
Young-sik (presiden Korea Railroad Corporation), Ahn Young-bae (presiden
Organisasi Pariwisata Korea) Kim Jong-gap (presiden Korea Electric
Power Corporation) dan Lee Dong-geol (ketua Bank Pembangunan Korea).
Delegasi bisnis Korea Selatan yang ikut Moon Jae-in dijadwalkan bertemu dengan Ri Yong-nam, wakil menteri untuk ekonomi Korea Utara.
CB, Jakarta - Konflik Suriah telah beralih ke arah wilayah barat laut Idlib,
di mana persiapan pemerintah Bashar Al Assad untuk serangan yang
didukung Rusia telah memicu tekanan diplomatik Turki agar serangan
dibatalkan.
Serangan besar di Idlib, rumah bagi sekitar
tiga juta orang, diyakini akan menjadi pertempuran mematikan dan lebih
besar daripada pertempuran sebelumnya, yang kini telah menewaskan
ratusan ribu orang sejak 2011.
Serangan
ke Idlib juga merupakan hambatan terbesar kampanye militer Assad, sebab
Turki memiliki pengaruh terhadap milisi di Idlib, di mana pemberontak
bersenjata berat dan termasuk jihadis yang memiliki semangat tempur
tinggi. Berikut sejumlah fakta yang perlu diketahui tentang Idlib,
mengapa Idlib sangat penting bagi rezim Bashar Al Assad, seperti
dilansir dari Reuters, 18 September 2018.
1. Siapa yang Menguasai Idlib?
Kelompok
Jabhat al-Nusra beroperasi di Idlib, Suriah, dan terafiliasi dengan
kelompok al-Qaeda. Keduanya disebut sebagai teroris oleh Rusia dan
Amerika Serikat. Syriahr.com
Idlib diduduki oleh
berbagai faksi pemberontak. Yang paling kuat adalah Tahrir al-Sham,
sebua kelompok-kelompok Islam yang bergabung dan didominasi oleh mantan
milisi Front Al Nusra, yang berafiliasi dengan al-Qaeda hingga 2016.
Ada
kelompok Islamis dan kelompok lain yang berjuang di bawah bendera
Tentara Pembebasan Suriah, yang didukung Turki, dan kini mereka
bertemupur dengan panji "Front Nasional untuk Pembebasan".
Idlib
juga merupakan surga utama terakhir bagi para jihadis asing yang datang
untuk berperang melawan pemerintah Assad yang dipimpin Alawit.
Perkiraan
jumlah gerilyawan bervariasi. Utusan PBB untuk Suriah mengatakan ada
sekitar 10.000 pejuang Al Nusra. Sumber pemberontak mengatakan jumlah
keseluruhan pemberontak mencapai puluhan ribu.
2. Mengapa Assad Berambisi Kuasai Idlib?
Presiden
Rusia Vladimir Putin menyambut Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam
kunjungannya ke Laut Hitam, Sochi, Rusia, 17 Mei 2018.[Sputnik/Mikhail
Klimentyev/Kremlin via REUTERS]
Bashar Al Assad ingin merebut setiap jengkal tanah Suriah, yang secara militer sudah berada di atas angin.
Menghancurkan
pemberontak Idlib akan membawanya lebih dekat ke kemenangan total,
membantu mengamankan Aleppo dari serangan dan membuka jalan ke wilayah
pesisir dan Damaskus.
Untuk Rusia, yang telah mendukung Assad sejak 2015, pejuang asing di Idlib menjadi perhatian besarnya.
Presiden
Vladimir Putin mengatakan setidaknya 9.000 orang dari bekas Uni Soviet
telah pergi ke Suriah untuk bertempur di bawah bendera ISIS atau
kelompok ekstremis lainnya. Merebut Idlib akan mengamankan pangkalan
udara Rusia di provinsi Latakia dari serangan pesawat drone.
3. Kenapa Idlib Penting Bagi Oposisi?
Personel
Tentara Pembebasan Suriah keluar dari markas bawah tanah dengan membawa
senjata di pinggiran Kota Jisr al-Shughur, Idlib, Suriah, Ahad, 9
September 2018. Ugur Can/DHA via AP
Bersama dengan wilayah yang berdampingan di utara Aleppo, Idlib menjadi kantung terakhir bagi oposisi di Suriah.
Para
aktivis pemberontak dan aktivis anti-Assad telah mundur ke Idlib
setelah sebelumnya menyerahkan bekas wilayah mereka ke pasukan Assad. Di
luar barat laut, oposisi Assad tidak punya tempat lain untuk pergi
selain diasingkan.
Setengah dari tiga juta orang di Idlib
mengungsi dari bagian lain Suriah. AS telah menggambarkannya sebagai
tempat pembuangan bagi orang-orang dari tempat lain di negara tersebut.
4. Kenapa Situasi di Idlib Rumit?
Hudhayfa
al-Shaha memakaikan topeng gas yang terbuat dari gelas plastik, arang,
dan kapas pada anak-anak di Idlib, Suriah, 3 September 2018.
REUTERS/Khalil Ashawi
Turki keberatan karena sudah menampung 3,5 juta pengungsi Suriah dan ingin mencegah masuk pengungsi lain ke wilayanya.
Turki,
yang memiliki kekuatan militer terbesar kedua NATO, baru-baru ini
memperkuat 12 pos militer yang dibentuk di Idlib berdasarkan perjanjian
dengan Rusia dan Iran. Pasukan Assad jarang bertempur atau terlibat
konflik senjata dengan tentara negara lain dalam perang Suriah.
Pemberontak
mengatakan Turki baru-baru ini meningkatkan pasokan senjata untuk
pemberontak di Idlib. Sebaliknya, negara asing yang memusuhi Assad tidak
melakukan apa pun untuk menghalangi kampanye militer untuk merebut
wilayah barat daya dekat Yordania dan Israel.
Jumlah dan
kekuatan pemberontak di Idlib terlihat dari mahalnya operasi militer
yang dilancarkan Assad. Gerilyawan diduga memiliki rudal anti-tank dan
anti-pesawat.
Tidak seperti banyak daerah lain yang
direbut oleh Assad, wilayah barat laut ini tidak melemah karena tidak
dikepung pemerintah selama bertahun-tahun.
5. Pandangan Iran Terkait Idlib
Iran menyampaikan kekhawatiran tentang resiko bencana kemanusiaan dan berusaha untuk mencegahnya.
Para
diplomat Barat mengatakan Rusia dan Iran, yang menyediakan sumber daya
militer bagi Assad, menduga tidak memiliki pandangan yang sama terkait
bencana kemanusiaan.
"Iran mengatakan mereka tidak ingin
tergesa-gesa dalam masalah ini, yang bertentangan dengan keinginan
Rusia. Jadi kami melihat beberapa perbedaan, yang hingga kini belum kita
saksikan karena mereka cukup erat," kata seorang diplomat Eropa.
"Ini sangat penting terutama karena rezim sangat ingin maju terus, tetapi kita akan melihat berapa lama serangan ini ditunda."
Para
diplomat Barat memperingatkan bahwa tidak jelas apakah Garda Revolusi
Iran, yang telah menjalankan misi perang Iran di Suriah, memiliki
pendapat lain dengan pemerintah Iran terkait serangan di Idlib.
6. Apa Kata Negara Barat terkait Serangan Idlib?
Negara Barat tidak secara langsung mendukung pemberontak Idlib, namun mereka menentang serangan pemerintah Assad ke Idlib.
Amerika Serikat mengatakan ada bukti pasukan pemerintah sedang mempersiapkan senjata kimia menjelang serangan.
Gedung
Putih telah memperingatkan bahwa Amerika Serikat dan sekutunya akan
menanggapi dengan cepat dan penuh perhatian jika pasukan pemerintah
menggunakan senjata kimia di Idlib. Damaskus menyangkal memiliki atau
menggunakan senjata kimia.
Duta Besar Inggris mengatakan
para jenderal Suriah akan dimintai pertanggungjawaban oleh komunitas
internasional untuk serangan besar yang menyebabkan korban sipil massal.
Status
Idlib sebagai tempat berlindung bagi militan yang terkait dengan Al
Qaeda juga menjadi perhatian bagi Amerika Serikat, yang sebelumnya telah
meningkatkan serangan pesawat drone di wilayah Idlib.
7. Dampak Pengaruh Turki di Idlib Bagi Assad
Presiden
Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan berjabat
tangan selama konferensi pers menyusul pembicaraan mereka di Sochi,
Rusia 17 September 2018. [Alexander Zemlianichenko / Pool via REUTERS]
Erdogan
telah menyerukan operasi kontraterorisme internasional di Idlib, di
mana pemberontak yang dianggap moderat oleh Turki akan ambil bagian.
Rusia menyebut gerilyawan di sana seperti sebuah "bisul bernanah" yang
harus dimusnahkan.
Setiap kesepakatan yang memberikan sebagian atau seluruh Idlib di bawah kendali Turki akan menjadi ancaman bagi Assad.
"Saya tidak melihat solusi yang praktis. Pihak Suriah sangat tidak sabar," kata seorang diplomat.
8. Jika Assad Rebut Idlib, Apa Perang Berakhir?
Pejuang
Kurdi dari Unit Perlindungan Rakyat (YPG) berlari saat melintasi sebuah
jalan ketika bertempur dengan militan ISIS di Raqqa, Suriah, 3 Juli
2017. REUTERS/ Goran Tomasevic/File Photo
Perang
di Idlib tidak akan mengakhiri perang Suriah karena banyak wilayah akan
tetap di luar jangkauan Assad. Di luar Idlib, para pemberontak masih
bisa menemukan tempat perlindungan di utara Aleppo. Kelompok anti-Assad
juga memiliki basis di daerah di perbatasan Irak, beroperasi di samping
koalisi pimpinan AS.
Sebagian
besar Suriah utara dan timur tetap di luar kendalinya. Wilayah ini,
kaya minyak, air dan lahan pertanian, dikuasai oleh pejuang yang
didominasi Kurdi yang didukung oleh pasukan AS. Namun Kurdi tidak
bermusuhan dengan Bashar Al Assad dan mereka menginginkan otonomi di
Suriah, yang ditolak oleh Assad dan perang diragukan surut meskipun Idlib direbut rezim Assad.
Jakarta, CB -- Pasukan Suriahtidak sengaja menembak jatuh sebuah pesawat patroli Rusiadengan 14 personel di dalamnya pada Senin (17/9).
Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan kepada CNN bahwa insiden itu terjadi ketika Israel sedang menembakkan rudal ke Latakia, pangkalan udara tempat pasukan Rusia bermarkas.
"Dalam
upaya untuk menyerang balik Israel, Suriah melancarkan tembakan
anti-pesawat yang ekstensif, dan pesawat Rusia itu yang terkena," ujar
pejabat anonim tersebut.
Pejabat AS mengetahui insiden itu
karena pasukan Suriah menyerukan pencarian darurat dan melakukan
panggilan radio pada frekuensi internasional.
Menurut pejabat tersebut, pesawat itu bahkan ditembak menggunakan sistem
anti-pesawat yang dijual oleh Rusia ke Suriah beberapa tahun lalu.
Seorang juru bicara Pentagon mengatakan kepada CNN bahwa rudal itu tidak ditembakkan oleh militer AS. Namun, mereka menolak mengungkap pihak di balik insiden tersebut.
Juru bicara Kementerian Pertahanan Israel juga menolak untuk memberikan komentar atas laporan ini.
Sebelumnya,
Kementerian Pertahanan Rusia mengelurkan pengumuman pencarian darurat
pesawat tempur Il-20 Rusia yang hilang pukul 23.00 waktu setempat di
atas Laut Mediterania ketika akan kembali ke pangkalan udara Hmeimim.
Daerah pertahanan udara di barat Suriah memang kerap dilalui rudal dan sistem radar sehingga sering terjadi insiden.
Pada
Februari lalu, dua orang awak F-16 Israel melontarkan diri dari pesawat
ketika sebuah rudal meledak di dekat mereka, membuat pesawat rusak.
Seorang pejabat pertahanan Israel mengatakan kepada CNN,
bahwa mereka telah menyerang Suriah sebanyak 200 kali dalam 18 bulan
terakhir untuk mencegah penyebaran senjata-senjata Iran di wilayah
tersebut.
TOKYO
- Sebuah kapal selam Jepang untuk pertama kalinya akan bergabung dalam
latihan angkatan laut di Laut China Selatan, kawasan yang jadi sengketa
antara China dan beberapa negara Asia lainnya. Kementerian Pertahanan
Jepang pada Senin (17/9/2018) mengonfirmasi persiapan manuver militer
tersebut.
Menurut kementerian itu, kapal selam Kuroshio akan
ambil bagian dalam latihan militer pada hari Kamis mendatang dengan
beberapa kapal militer Jepang lainnya, termasuk kapal induk Kaga, yang
melakukan tur dua bulan ke Asia Tenggara dan Samudra Hindia.
Latihan,
yang melibatkan kapal selam penghindar deteksi, dilakukan jauh dari
pangkalan di pulau buatan China. Pangkalan itu untuk mendukung klaim
Beijing di laut strategis tersebut.
Manuver militer Jepang itu
berpotensi membuat marah China karena kapal selam mewakili ancaman
potensial yang lebih besar daripada kapal permukaan.
Juru
bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, mempertanyakan
tujuan latihan militer Jepang di kawasan sengketa."China mendesak negara
eksternal yang relevan untuk menghormati upaya yang dilakukan oleh
negara-negara regional guna menyelesaikan masalah Laut China Selatan
lewat pembicaraan," katanya.
"Bertindaklah dengan hati-hati dan
jangan melakukan tindakan apa pun yang dapat merusak perdamaian dan
stabilitas di kawasan ini," lanjut Geng Shuang seperti dikutip Reuters.
China
mengklaim hampir seluruh Laut China Selatan. Namun, Brunei, Malaysia,
Filipina, Vietnam dan Taiwan juga memiliki klaim yang saling tumpang
tindih.
Kapal-kapal Angkatan Laut China dan stasiun-stasiun
pemantauan di pulau-pulau buatannya secara rutin menentang kehadiran
pesawat dan kapal asing di kawasan itu.
China bersikeras niatnya
di Laut China Selatan adalah untuk tujuan damai, tetapi sikapnya yang
lebih tegas telah menimbulkan kekhawatiran tentang konfrontasi di
kawasan itu.
Amerika Serikat, yang tidak memiliki klaim, juga
rutin mengirim kapal perang ke kawasan Laut China Selatan. Washington
berdalih bahwa patroli kapal perangnya untuk menjamin kebebasan
bernavigasi di kawasan internasional.
MOSKOW
- Pemerintah Rusia pada Senin (17/9/2018) mengklaim Ukraina yang
menembak jatuh pesawat Malaysia Airlines MH17 pada Juli 2014. Pesawat
itu dijatuhkan dengan rudal Buk, di mana 298 orang di dalam pesawat
tewas, termasuk 12 penumpang asal Indonesia.
Dalam konferensi
pers, militer Rusia mengatakan misil Buk dibangun di sebuah pabrik dekat
Moskow selama Perang Dingin dan dikirim ke Ukraina pada 1986 yang
ketika itu masih menjadi bagian dari Republik Soviet.
Selama ini
tim penyelidik internasional menyimpulkan Rusia sebagai pihak yang
disalahkan dalam tragedi penembakan pesawat sipil di wilayah udara
Donetsk, Ukraina timur.
Para penyelidik yang dipimpin Belanda mengklaim rudal Buk buatan dan milik militer Rusia.
Militer
Rusia, dalam konferensi pers, memberikan rekaman audio yang diklaim
sebagai bukti bahwa Ukraina terlibat dalam tragedi penerbangan tersebut.
Mereka mengklaim nomor seri ditemukan di fragmen rudal yang menunjukkan
misil itu dibangun pada tahun 1986 dan itu dimiliki oleh Ukraina.
"Gambar-gambar traktor, trailer,
dan (misil) Buk disusun ke bagian gambar yang sesuai dari jalan motor
selama produksi video ini. Banyak tanda-tanda pemalsuan rekaman video
juga terungkap dalam sebuah episode yang menunjukkan pergerakan (misil)
Buk di Lugansk," kata militer Rusia, seperti dikutip Sputnik.
"Pada tanggal 24 Mei 2018, briefing
diadakan oleh perwakilan dari Tim Investigasi Gabungan, di mana
serpihan mesin dan nosel rudal sistem rudal Buk telah ditunjukkan.
Menurut para peneliti, pesawat MH17 Malaysia Boeing jatuh pada 17 Juli
2014. Pada saat yang sama, perhatian tertarik pada jumlah komponen ini
dari rudal 9M38, yang dapat Anda lihat pada slide," kata Kepala Direktorat Rudal dan Artileri Utama Militer Rusia, Letnan Jenderal Nikolai Parshin.
Kementerian
Pertahanan Rusia memperingatkan bahwa Ukraina dapat menghancurkan
dokumentasi untuk rudal yang menjatuhkan pesawat MH17 dengan tujuan
untuk menyembunyikan kebenaran.
"Saya ingin memberitahu Anda
siapa penerima dan yang menggunakan roket ini. Jadi rudal pada 29
Desember 1986, dikirim dengan kereta api ke unit militer 20152. Sudah
diketahui bahwa rudal itu diterima oleh unit militer," ujar Parshin
mengacu pada unit militer Ukraina yang saat itu masih menjadi bagian
dari Soviet.
Menurut Kementerian Pertahanan Rusia misil Buk
berulang kali digunakan militer Ukraina dalam apa yang Kiev sebut
sebagai operasi anti-teroris di Donetsk dan Lugansk.
Tim
Investigasi Gabungan Internasional belum berkomentar atas klaim Rusia.
Pemerintah Ukraina dan Malaysia juga belum berkomentar.
CB, Jakarta - Pencarian puing pesawat Malaysia Airlines penerbangan MH370,
yang diklaim telah ditemukan dengan aplikasi peta Google Earth oleh
detektif bidang teknologi asal Inggris, Ian Wilson, akan dilakukan ke
hutan Kamboja, pada Oktober mendatang.
Dilansir dari
Sputniknews, 17 September 2018, Wilson yakin akan temuannya, bahwa
pesawat MH370 jatuh di daerah pegunungan barat ibukota Kamboja, Phnom
Penh yang telah bekerjasama dengan perusahaan penyewa helikopter Kamboja
untuk menerbangkannya ke lokasi.
Wilson
menjelaskan perusahaan helikopter kamboja yang telah memiliki keahlian
memasuki medan yang benar-benar sulit akan bekerjasama mencari tujuan
dengan koordinat yang ada.
"Perusahaan benar-benar dapat membawa saya ke lokasi tersebut dengan harga US$ 4.000 atau Rp 59 juta," kata wilson.
Puing pesawat MH370 yang ditemukan oleh Ian Wilson di hutan Kamboja [www.dailystar.co.uk]
Kepala
perusahaan helikopter Kamboja, mengatakan dengan keadaan hutan hujan
tropis yang lebat dan belum terjamah oleh manusia sehingga Wilson
nantinya akan ada pemandu berpengalaman untuk memulai pencariannya.
"Kita
akan menerbangkannya sekitar tiga mil jauhnya (4,8 kilometer) dari
titik koordinat yang ditentukan. Kita bisa menurunkan atau mendarat di
mana saja, tetapi resiko tersesat akan berkemungkinan jika berada di
hutan dan pohon-pohon yang tinggi," dikutip dari Sputniknews.
Awal
pekan ini, kelompok pakar penerbangan telah melakukan pencarian udara
di daerah yang diduga puing pesawat berada, tetapi para ahli tersebut
tidak menemukan tanda-tanda adanya keberadaan pesawat MH370.
Ian Wilson [fonow.com]
Detekif
Swasta, Andre Milne, mengatakan bahwa misi yang dilakukan merupakan hal
yang tidak berguna, karena fakta para ahli tidak melakukannya dengan
berjalan kaki. Sebab pada masa lalunya, Milne pernah menyelidiki lokasi
kecelakaan pesawat terbang dan helikopter di kawasan hutan tropis.
"Terbang
di atas hutan rimba yang dalam, untuk mencari pesawat yang telah berada
di tanah selama lebih dari empat tahun, hampir tidak berguna, karena
vegetasi hutan hujan tropis yang lebat, sehingga tidak mungkin untuk
melihat dari udara," ujarnya.Malaysia Airlines
penerbangan MH 370 dengan 239 penumpang dan awak pesawat hilang dari
radar, tak lama setelah lepas landas dari Kuala Lumpur menuju Beijing
pada, 8 Maret 2014. Sejauh ini, hanya beberapa puing yang telah
ditemukan dalam pencarian pesawat MH370.
CB, Jakarta - Utusan khusus PBB
untuk proses perdamaian Timur Tengah, Nickolay Mladenov, mengatakan
pada Ahad 16 September 2018, pembongkaran rumah warga Badui Palestina di
Desa Khan al-Ahmar adalah sebuah pelanggaran hukum internasional.
"Saya
menaruh perhatian terhadap sikap otoritas Israel yang membongkar Desa
Khan Al-Ahmar/Abu Al-Helu," ucapnya melalui sebuah pernyataan yang
dikirimkan ke Middle East Monitor.
Seorang
pria Palestina berteriak kepada pasukan Israel saat mereka memprotes
rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di
Tepi Barat, 14 September 2018. Warga Palestina menganggap penggusuran
ini sebagai bagian dari rencana Israel
menciptakan permukiman yang bakal
memisahkan Yerusalem Timur dari Tepi Barat. REUTERS/Mussa Qawasma
Mladenov juga mengatakan, "Saya mendesak otoritas Israel tidak
melanjutkan pembongkaran desa dan menghentikan relokasi warga Palestina
di daerah pendudukan Tepi Barat."
Pejabat PBB ini menegaskan, "Apa
yang dilakukan Israel jelas melanggar hukum internasional dan dapat
merusak berdirinya negara Palestina yang ingin hidup berdampingan."
Seorang
pria Palestina berdebat dengan pasukan Israel saat mereka memprotes
rencana Israel menghancurkan desa Badui Palestina, Khan al-Ahmar, di
Tepi Barat, 14 September 2018. Tentara Israel tiba sebelum matahari
terbit pada Kamis, 13 September, dan menghancurkan gubuk-gubuk yang
dibangun para demonstran, tapi tak menyentuh tempat berkemah penduduk
Bedouin. REUTERS/Mussa Qawasma
Sementara
itu, Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengancam akan menyeret Israel ke
Pengadilan Internasional jika melanjutkan pembongkaran Desa Khan
Al-Ahmar.
Sebagaimana diberitakan oleh situs I24 International, Abbas
membahas masalah pembongkaran Desa Al-Ahmar oleh Israel dengan sejumlah
petinggi PLO pada Sabtu, 15 September 2018. "Pertemuan itu
mendiskusikan mengenai rencana Palestina mengajukan Israel ke Pengadilan
Internasional."
DAMASKUS
- Sebuah pesawat militer Il-20 Rusia hilang dari pantauan radar saat
terjadi serangan oleh empat jet tempur Israel di Provinsi Latakia, Rabu
malam. Pesawat yang hilang kontak itu membawa 14 awak di dalamnya.
"Pada
tanggal 17 September, sekitar pukul 23.00 malam waktu Moskow (20.00
GMT), komunikasi dengan awak pesawat Il-20 Rusia hilang ketika melintasi
Laut Tengah, sekitar 35 kilometer dari pantai Suriah, saat jalan pulang
ke Pangkalan Udara Khmeimim," kata Kementerian Pertahanan Rusia,
seperti dilansir Sputnik, Kamis (18/9/2018).
Belum jelas
nasib pesawat militer Rusia yang hilang kontak tersebut. Menurut
kementerian itu, empat jet tempur F-16 Israel terlibat dalam serangan
rudal di Latakia.
Radar Rusia juga mencatat adanya peluncuran
rudal dari kapal frigat Prancis di Laut Mediterania pada 17 September
2018 malam. Baik militer Israel maupun Prancis belum berkomentar atas
laporan tersebut.
Latakia
merupakan wilayah di mana Pangkalan Udara Khemimim Rusia beroperasi.
Sistem pertahanan udara Suriah diaktifkan selama serangan rudal jet-jet
tempur Israel semalam.
Tujuh orang dilaporkan terluka dalam serangan itu. Menurut kantor berita negara Suriah, SANA,
serangan itu menargetkan markas Agensi Industri Teknis di Latakia, yang
dimiliki oleh militer Suriah. Ledakan kuat terdengar di kota itu saat
serangan terjadi.
Menurut sumber militer Suriah, serangan itu juga menargetkan pembangkit listrik dan pabrik aluminium.
Serangan
itu dimulai sekitar pukul 22.00 malam waktu setempat. Foto-foto yang
menyebar di media sosial menunjukkan misil-misil melesat wilayah udara
Latakia pada malam hari disertai beberapa ledakan keras.
Sistem pertahanan udara juga dilaporkan aktif di Provinsi Homs dan Tartous, tempat Rusia mempertahankan pangkalan angkatan laut.
Media
Suriah melaporkan bahwa sejumlah rudal telah ditembak jatuh. Laporan
lain dari beberapa media lokal menyatakan serangan rudal diluncurkan
dari drone.
Beberapa laporan tersebut menuduh Israel
sebagai pelaku serangan. Namun, belum ada konfirmasi independen mengenai
hal itu. Kemungkinan lain serangan pesawat tak berawak berasal dari
para jihadis di Idlib.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. (Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via Reuters)
Jakarta, CB -- Presiden Rusia dan Turki telah bersepakat menciptakan zona demiliterisasi di sekitar Idlib, Suriah. Kesepakatan ini ditujukan untuk mencegah serangan militer di provinsi yang dikuasai para pemberontak.
"Kami telah memutuskan untuk membuat zona demiliterisasi sekitar 15
hingga 20 kilometer jauh di sepanjang garis kontak antara oposisi
bersenjata dan pasukan rezim pada 15 Oktober tahun ini," kata Presiden
Rusia Vladimir Putin dikutip dari AFP, Senin (17/9).
Putin telah berbicara dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan selama
lebih dari empat jam. Menurut Putin, kesepakatan ini perlu diikuti
dengan penarikan semua kombatan radikal dari Idlib termasuk Front
Al-Nusra.
Kedua pemimpin itu juga setuju menarik persenjataan berat dari zona
demiliterisasi, termasuk tank, beberapa sistem roket peluncuran, dan
peluncur roket milik semua kelompok bersenjata.
"Pengendalian di zona demiliterisasi akan diatur bersama dengan kelompok
patroli dari kontingen Turki dan kontingen polisi militer Rusia,"
katanya.
Putin menambahkan pada akhir tahun, rute transportasi antara Latakia dan Aleppo serta Latakia dan Hama harus dipulihkan.
Erdogan mengatakan tindakan itu akan "mencegah krisis kemanusiaan."
Tentara Turki Menuju Idlib. (Anadolu/Cem Genco)
Kantor berita Rusia melaporkan, Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu
mengatakan perjanjian antara Putin dan Erdogan dengan demikian tidak ada
lagi tindakan militer yang akan diambil di Idlib.
Pasukan yang didukung Rusia dari rezim Suriah telah berkumpul di sekitar provinsi Idlib dalam beberapa pekan terakhir.
Hal itu memicu kekhawatiran akan serangan udara dan darat yang akan
segera terjadi untuk merebut kembali benteng oposisi besar terakhir.
Sebelumnya, militer Turki mengirim pasukan tambahan dalam jumlah
terbesar ke Idlib. Hal itu untuk mencegah serangan pasukan Presiden
Bashar al-Assad yang dibantu Rusia.
Pasukan ini dikirim menuju titik observasi Turki di Idlib bernama Jisr al-Shugur pada Minggu (16/9).
IDLIB
- NATO sedang menumpuk kekuatan angkatan lautnya di Mediterania Timur
di saat Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis bersiap untuk
melakukan serangan terbaru terhadap Suriah. Rezim Suriah akan diserang
karena dicurigai akan melakukan serangan senjata kimia di Provinsi
Idlib.
Kapal perang dari Standing Maritime Group 2 NATO sedang
berpatroli di perairan Mediterania Timur dan bergerak lebih dekat ke
pantai Suriah. Situs-situs Barat yang memantau aktivitas angkatan laut
NATO di Laut Mediterania mengonfirmasi pergerakan kapal-kapal perang
tersebut.
Armada NATO yang berlayar di lepas pantai Suriah
dilaporkan terdiri dari fregat Belanda; De Ruyter, fregat Kanada; Ville
de Quebec, dan kapal penjelajah Yunani; Elli. Menurut laporan Sputnik, Senin (17/9/2018), informasi itu telah dikonfirmasi oleh kapten kapal fregat Belanda di microblog-nya.
Menurut
laporan sebelumnya, kapal selam AS kelas Los Angeles; USS Newport News,
yang dipersenjatai dengan rudal jelajah Tomahawk, telah memasuki Laut
Mediterania untuk bergabung dengan gugus tugas Angkatan Laut AS yang
terdiri dari dua kapal selam nuklir dengan rudal jelajah dan dua kapal
kelas Arleigh Burke; USS Carney dan USS Ross.
Baru-baru ini,
militer Rusia mengatakan bahwa para militan sedang mempersiapkan untuk
menggunakan senjata kimia di Idlib yang kemudian dituduhkan kepada rezim
Suriah dengan tujuan dijadikan alasan bagi AS dan sekutunya untuk
menggempur rezim Suriah yang dipimpin Presiden Bashar al-Assad.
AS,
Inggris, dan Prancis pernah melakukan serangan udara besar-besaran dan
terkoordinasi di Suriah pada bulan April 2018. Serangan kala itu atas
tuduhan bahwa rezim Assad melakukan serangan senjata kimia di Douma
seperti dilaporkan kelompok relawan White Helmets.
Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis
menuding Rusia berusaha memengaruhi hasil referendum di Makedonia
terkait perubahan nama negara itu. (AFP Photo/Roslan Ramlan)
Jakarta, CB -- Menteri Pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis menuding Rusia berusaha memengaruhi hasil referendum di Makedonia terkait perubahan nama negara itu. Ia memperingatkan Rusia agar tidak mencampuri referendum di Makedonia.
Perubahan nama itu akan membuka jalan bagi Makedonia bergabung dengan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dan Uni Eropa.
Ketika melakukan pembicaraan di Skopje dengan pemimpin Makedonia,
Mattis mengatakan AS berupaya memperluas kerja sama bidang keamanan
dunia maya dengan negara kecil di Balkan tersebut.
Makedonia pada 30 September mendatang akan melangsungkan pemungutan
suara soal kesepakatan yang dicapai pada Juni lalu dengan negara
tetangganya, Yunani.
Hasil referendum itu akan mengubah nama negara tersebut menjadi Republik Makedonia Utara.
Pemerintah Yunani bersikeras bahwa perubahan itu perlu dilakukan
sebagai imbalan bagi langkah Yunani mencabut penentangannya terhadap
Skopje untuk bergabung dengan NATO dan Uni Eropa.
"Kami tidak
ingin melihat Rusia melakukan (di Makedonia) apa yang telah mereka coba
di begitu banyak negara," kata Mattis kepada wartawan yang mengikuti
kunjungannya ke Skopje, seperti dikutip Reuters, Senin (17/9).
Pernyataan Mattis itu tampaknya mengacu pada kekhawatiran
Washington soal kemungkinan Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden
AS 2016 dan pemilihan-pemilihan lainnya.
"Tidak ada keraguan bahwa mereka sudah mengirim uang dan juga melancarkan gerakan lebih luas untuk memengaruhi," kata Mattis.
Protes warga di Skopje, Republik Makedonia. (REUTERS/Ognen Teofilovski)
Ia menambahkan tidak ada kejelasan soal seberapa efektif upaya yang telah dijalankan Moskow.
Rusia telah membantah tuduhan ikut campur tangan. Mereka menentang keras rencana Makedonia untuk bergabung dengan NATO.
Duta besar Rusia di Skopje mengatakan negara itu bisa menjadi "target sah" jika hubungan antara Rusia dan NATO terus memburuk.
Pada Juli, Yunani mengusir dua diplomat Rusia dan melarang dua orang
lain masuk ke negaranya. Tindakan itu diambil karena mereka dianggap
berusaha menyuap para pejabat serta memicu demonstrasi untuk
menggagalkan kesepakatan dengan Makedonia.
Rusia membantah tuduhan Athena itu dan melakukan tindakan balasan berupa pengusiran terhadap sejumlah diplomat Yunani.
Pembangunan rumah ilegal Israel berlangsung masif.
CB,
RAMALLAH –- Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan, Israel dan
Amerika Serikat telah melawan upaya penciptaan perdamaian. Menurut
Abbas, kebijakan Israel, dengan dukungan dari AS, justru membuat usaha
perdamaian mandek.
“Pembunuhan, perluasan permukiman, penghancuran, dan pencabutan
penduduk Palestina tidak akan membawa perdamaian atau keamanan,” kata
Abbas dalam sebuah pertemuan dengan mantan anggota parlemen sayap kiri
Israel pada Ahad (16/9), seperti dilaporkan kantor berita Palestina
WAFA.
“Kebijakan (Israel) ini dan keputusan AS yang bias
bertentangan dengan resolusi internasional dan merusak peluang membuat
perdamaian berdasarkan solusi dua negara sepanjang perbatasan 1967,”
kata Abbas menambahkan.
Sejak
1967, Israel telah membangun lebih dari 230 permukiman ilegal di
wilayah Palestina yang diduduki, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem
Timur. Pada September 2016, Dewan Keamanan PBB menerbitkan resolusi yang
mengecam permukiman Israel dan menyebutnya sebagai pelanggaran mencolok
terhadap hukum internasional.
Namun resolusi Dewan
Keamanan PBB tak menghentikan Israel dalam memperluas permukiman Yahudi
di wilayah Palestina yang diduduki. Pada Agustus lalu, misalnya, Israel
mengumumkan akan membangun 2.100 rumah di Tepi Barat.
Pengumuman
itu segera menuai kecaman dan penentangan dari Palestina. Saat ini
terdapat lebih dari 700 ribu pemukim Yahudi yang tinggal di 196
permukiman di Tepi Barat.
Masifnya pembangunan permukiman
Yahudi ilegal di wilayah Palestina yang diduduki dinilai sebagai
hambatan utama perundingan perdamaian kedua negara. Perundingan tersebut
telah terhenti sejak 2014 lalu.
Prospek perdamaian
berdasarkan solusi dua negara kian menciut ketika AS mengakui Yerusalem
sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017. Pengakuan itu tidak hanya
dikutuk Palestina, tapi juga negara-negara Arab dan Muslim. Keputusan AS
mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel dianggap telah melanggar
berbagai kesepakatan dan resolusi internasional.
Pengakuan
itu pun kian menyulitkan proses negosiasi antara Israel dan Palestina.
Sebab Palestina telah mendambakan Yerusalem Timur menjadi ibu kota
negara masa depan mereka.
AS dinilai secara sengaja mengincar Zomlot dan keluarganya.
CB,
RAMALLAH -- Anggota Komite Eksekutif Palestina Hanan Ashrawi mengecam
keputusan Amerika Serikat (AS) mencabut izin tinggal atau visa Kepala
Delegasi PLO untuk AS Husam Zomlot. Menurutnya hal itu merupakan upaya
terbaru AS untuk menekan Palestina.
Ashrawi mengatakan, langkah AS untuk menutup kantor PLO di Washington
tampaknya belum cukup untuk menekan negaranya. "AS telah mengambil
upaya-upayanya untuk menekan dan memeras warga Palestina ke tingkat yang
baru,” ujarnya, dikutip laman kantor berita Palestina WAFA, Ahad
(16/9).
Menurut Ashrawi, AS secara sengaja mengincar Zomlot
dan keluarganya. Ia menilai keputusan AS mencabut izin tinggal bagi
Zomlot merupakan tindakan balas dendam terhadap Palestina dan
kepemimpinannya.
“Bahkan
sampai menimbulkan kesulitan bagi anak-anak dan keluarga mereka yang
tidak bersalah,” ucapnya. “Langkah yang tidak beralasan ini (pencabutan
izin tinggal Zomlot) bertentangan dengan semua protokol diplomatik dan
merupakan eskalasi tidak manusiawi dari pemerintahan (Donald) Trump
untuk bertahan dalam kebijakan tekanan dan pemerasan,” ujar Ashrawi.
Ia
mengatakan, langkah terbaru AS itu kian memperburuk prospek perdamaian.
“Alih-alih bekerja untuk perdamaian sejati, pemerintahan AS
menghancurkan peluang perdamaian dan merusak kredibilitas dan posisinya
sendiri di semua tingkatan,” katanya.
Pada Senin pekan lalu
AS memutuskan menutup kantor perwakilan PLO di Washington. Langkah itu
dilakukan karena AS khawatir Palestina mendorong Mahkamah Pidana
Internasional (ICC) melakukan penyelidikan terhadap Israel. Di sisi
lain, penutupan kantor PLO juga diduga sebagai upaya AS untuk menarik
kembali Palestina ke perundingan damai dengan Israel.
Para
staf PLO di Washington telah diperintahkan untuk menghentikan semua
kegiatan dan menutup rekening bank mereka. Otoritas AS memberi tenggat
waktu hingga 13 Oktober untuk para staf PLO mengosongkan kantornya.
Upaya
AS untuk menarik kembali Palestina ke perundingan damai tidak hanya
dilakukan dengan menutup kantor perwakilan PLO di Washington. AS juga
memutuskan menghentikan pendanaan terhadap Kantor PBB untuk Pengungsi
Palestina (UNRWA).
Keputusan AS menghentikan pendanaan
terhadap UNRWA akan secara langsung mengancam eksistensi lembaga
tersebut. Sebab AS merupakan negara penyandang dana terbesar untuk
UNRWA, dengan kontribusi rata-rata mencapai 300 juta dolar AS per tahun.
Pada
Desember tahun lalu, AS telah mengakui Yerusalem sebagai ibu kota
Israel. Langkah itu membuat Palestina menarik diri dari perundingan
perdamaian dengan Israel yang dimediasi AS. Palestina menilai AS tak
lagi menjadi mediator yang netral karena terbukti membela kepentingan
politik Israel.
Pengunjuk rasa pro-Palestina mengibarkan bendera Palestina (REUTERS/Osman Orsal)
Washington (CB) - Amerika Serikat mencabut visa untuk
keluarga duta besar Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), kata utusan
itu pada Minggu dalam perkembangan terkini hubungan memburuk pemerintah
Trump dengan kepemimpinan Palestina.
Duta Besar Husam Zomlot, kepala Perutusan Umum PLO untuk Amerika
Serikat, menyatakan keluarganya, termasuk dua anak kecilnya,
meninggalkan Amerika Serikat sesudah diberi tahu bahwa visa mereka
berakhir ketika kantor diplomatik itu ditutup pada bulan depan. Visa itu
pada awalnya akan berakhir pada 2020.
Pemerintahan Trump pada Senin lalu menyatakan kantor PLO di Washington
itu akan tutup. Departemen Luar Negeri tidak menjawab permintaan untuk
tanggapan.
Hanan Ashrawi, anggota komite eksekutif PLO, mengkritik pemerintah Trump dengan tuduhan mendendam.
"Seakan pengumuman bahwa AS akan menutup kantor kami di Washington, DC
tidak cukup, balas dendam pemerintah Trump itu adalah kedengkian," kata
pernyataan Ashrawi.
"Amerika Serikat berusaha menekan dan memeras Palestina ke tingkat baru," katanya sebagaimana dikutip Reuters.
Zomlot dalam wawancara menyatakan dua dari karyawan kedutaannya pada
pekan lalu bertemu dengan petugas Departemen Luar Negeri, yang meminta
pertemuan itu.
"Departemen Luar Negeri memberi tahu rekan kami, sebagai bagian dari
pembicaraan tentang penutupan tersebut, bahwa visa istri dan anak-anak
saya bergantung pada perutusan PLO dan dengan demikian tidak berlaku
sesudah kantor itu tutup dan jika ingin tinggal, mereka harus mengubah
kedudukan imigrasi mereka," kata Zomlot.
Ia menambahkan, "Itu bertentangan dengan norma diplomatik. Anak-anak,
pasangan dan keluarga tidak ada hubungannya dengan sengketa politik."
Pada bulan lalu, Amerika Serikat menghentikan semua pendanaan untuk
badan Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang membantu pengungsi Palestina.
Kepemimpinan Palestina membuat marah Gedung Putih dengan memboikot upaya
perdamaian sejak Presiden Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu
kota Israel dan memindahkan kedutaannya ke sana, yang membalikkan
kebijakan berdasawarsa Amerika Serikat.
Kedudukan Yerusalem -rumah bagi tempat suci agama Islam, Yahudi dan
Kristen- adalah salah satu rintangan terbesar untuk perjanjian
perdamaian Israel dengan Palestina.
Palestina mendaku Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara merdeka, yang
mereka perjuangkan. Israel menyatakan Yerusalem adalah ibu kotanya, yang
abadi dan tidak terpisahkan.
Menantu dan penasehat utama Trump, Jared Kushner, memimpin upaya membuat
rencana perdamaian untuk perundingan Israel dengan Palestina guna
mengakhiri perang beberapa dasawarsa. Belum ada keputusan tentang kapan
prakarsa itu diluncurkan.
Islamabad (CB) - Panglima tentara Pakistan Qamar Javed
Bajwa memulai kunjungan tiga hari ke China pada Minggu, kata tentara
Pakistan, beberapa hari sesudah seorang Menteri Pakistan menimbulkan
kegelisahan tentang pembangunan Jalan Sutra China di negara Asia Selatan
itu.
Bajwa adalah tokoh tertinggi Pakistan yang mengunjungi sekutu setia
China sejak pemerintah baru Perdana Menteri Imran Khan berkuasa pada
Agustus dan perjalanannya dilakukan sepekan sesudah diplomat puncak
China mengunjungi Islamabad.
Pakistan memperdalam hubungan dengan China dalam beberapa tahun belakangan saat hubungan dengan Amerika Serikat memudar.
Di Beijing, Bajwa diharapkan memuluskan kegelisahan China akibat
tanggapan Menteri Perdagangan Pakistan, Abdul Razak Dawood, yang
menyarankan penangguhan setahun pembangunan di Jalur Ekonomi
China-Pakistan (CPEC).
CPEC adalah proyek bagian Pakistan dari Prakarsa Sabuk dan Jalan China,
yang termasuk menciptakan kembali jalur perdagangan Jalan Sutra.
Bajwa, Kepala Staf Angkatan Darat (COAS), secara teratur mengadakan
pertemuan dengan para pemimpin dunia karena pengaruh besar angkatan
bersenjata Pakistan di negara bersenjata nuklir itu, tempat tentara
mengendalikan keamanan dan mendikte keputusan-keputusan utama kebijakan
luar negeri.
"Dalam kunjungan itu, COAS akan berhubungan dengan berbagai pemimpin
China, termasuk timpalannya," kata juru bicara militer, Mayor Jenderal
Asif Ghafoir, di Twitter pada Minggu yang dikutip oleh Reuters.
Beijing berjanji menanam modal sekitar 60 miliar dolar Amerika Serikat di Pakistan untuk prasarana Sabuk dan Jalan.
Dawood, dalam wawancara dengan "Financial Times", juga menyatakan
kontrak CPEC dirundingkan secara tidak adil pemerintahan sebelumnya dan
terlalu menguntungkan China.
Kemudian, ia menyatakan tanggapan itu diambil di luar konteks, tapi tidak membantah kebenarannya.
Tanggapan tajam itu diterbitkan tak lama setelah diplomat puncak China,
Penasihat Negara dan Menteri Luar Negeri Wang Yi, mengunjungi Pakistan
dan kedua pihak menegaskan manfaat timbal balik pembangunan yang didanai
Beijing tersebut.
Pada Kamis, pemerintah Pakistan menyatakan menginginkan CPEC mencakup
lebih banyak kegiatan dengan berpusat pada pembangunan sosial ekonomi,
yang akan lebih selaras dengan rencana merakyat pemerintahan baru
pimpinan Khan.
Polisi Afghansitan menuntut persamaan gaji dan
perlengkapan karena selama ini mereka ditugaskan bertempur langsung
dengan Taliban yang merupakan tugas tentara. (Reuters/Mohammad Ismail)
Jakarta, CB -- Polisi Afghanistan yang tidak dipersenjatai dengan baik dan dibayar murah biasanya berada di garis depan melawan militan Taliban dan bulan lalu, sebanyak 90 polisi tewas ketika mempertahankan kota Ghazni yang strategis dari gempuran Taliban.
Jumlah korban ini menggarisbawahi kelemahan kronis penjaga keamanan Taliban yang akan terus diuji di medan tempur.
Pertempuran
selama empat hari di Ghazni ini menggarisbawahi masalah seperti
kebencian terhadap anggota militer, yang terus meningkat sementara
kelompok perlawanan terus meningkatkan tekanan untuk mengganggu pemilu
legislatif Afghanistan bulan depan.
Puluhan polisi tewas
sejak pertempuran di Ghazni setelah Taliban menyerang kota-kota di
Afghanistan utara seperti Sar-e-Pul, Baghlan dan Samangan di provinsi
Kunduz. Sementara 15 polisi tewas dalam satu pertempuran minggu lalu.
"Kami berjuang untuk negara kami tetapi kami tidak mendapatkan
kesejahtaraan dan kehormatan seperti yang dinikmati oleh tentara," kata
polisi Ghazni Mohammad Zaman. Pernyataan ini menggambarkan kebencian
mendalam yang menghalangi koordinasi di antara pasukan keamanan.
Polisi
Afghanistan mengeluhkan perberdaan kesejahteraan, perlangkapan dan
perlatihan dengan tentara meski polisi yang sering kali dikerahkan di
garis depan melawan Taliban. (Reuters/Omar Sobhani)
"Banyak korban tewas di kubu polisi tetapi pemerintah tidak memperhatikan kami. Kami bahkan belum menerima gaji," katanya.
Meski
secara umum polisi Afghanistan dibayar lebih rendah dengan perlengkapan
lebih minim dibanding tentara, polisi dikerahkan di garis depan untuk
melawan kelompok perlawanan. Mereka berjaga-jaga di pos pemeriksaan yang
menjadi sasaran serangan.
Satu laporan dari Pentagon yang
diterbitkan Maret lalu, jumlah polisi Afghanistan adalah 129.156 orang
dari total 313.728 pasukan keamanan. Angka ini 11% di bawah kebutuhan
sebanyak 352 ribu orang.
Satu rencana yang dicanangkan tahun lalu, Polisi Perbatasan Afghanistan
dan Polisi Ketertiban masyarakat Nasional dialihkan ke kementerian
pertahanan. Langkah ini bertujuan membebaskan unit polisi untuk lebih
bsia melakukan tugas-tugas penegakan hukum.
Namun, langkah itu
berjalan dengan lambat. Pentagon melaporkan "belum adap perubahanbesar"
dalam peran polisi setelah langkah pengalihan ini.
Laporan
kementerian dalam negeri Afghanistan yang dibuat setelah Taliban sempat
menguasai Ghazni bulan lalu menemukan bahwa selama lebih dari 28 jam
polisi bertempur sendiri sebelum akhirnya angkatan bersenjata melakukan
operasi kontra-perlawanan.
"Polisi Nasional Afghanistan bergerak
cepat namun mereka kalah karena tidak dilatih untuk melawan Taliban.
Sejumlah polisi ketahukan dan melarikan diri ke desa sekitar," tulis
laporan itu.
Penilaian Ulang
Sementara
Talingan menguasai wilayah pedesaan dan terus melakukan serangan ke
kota-kota, peran polisi akan bertambah karena Taliban diperkirakan akan
meningkatkan serangan dalam upaya mengganggu pemilihan parlemen Oktober
mendatang.
Sekitar 50 ribu polisi saat ini tengah mengikuti
pelatihan melindungi ribuan TPS di berbagai wilayah terpencil
Afghanistan, namun jumlah korban tewas yang tinggi membuat moral polisi
turun.
"Tugas angkatan bersenjata memerangi Taliban dan kami (polisi) punya
tugas sendiri, tetapi kami berjuang menyelamatkan Ghazni, kami melakukan
tugas angkatan bersenjata," kata Ahmad Khan, juru bicara kepolisian
Ghazni.
"Kami ingin mengetahui alasan keterlambatan angkatan
bersenjata ketika kami diserang dari berbagai sisi. Kami terpaksa
bertemper sendiri dan menjalankan tugas badan lain."
Negara donor
asing, seperti Amerika Serikat, yang akan mengalokasikan dana sebesar
US$766 juta untuk Polisi Nasional Afghanistan sudah meminta reformasi
yang meliputi kenaikan gaji, mengganti pimpinan yang korup dan
menghilangkan nama polisi "hantu" yang ada dalam daftar pegawai.
Pengalaman
di Ghazni dan keluhan dari kepolisian mendorong pemerintah mengeluarkan
janji untuk melakukan reformasi dan juga memberi persenjataan baru
untuk mengganti AK-47 dan mobil Humvee tua yang sekarang dipakai oleh
polisi.
"Polisi tidak lagi menjaga pos pemeriksaan, kami akan
mengerahkan tentara di pos-pos pemeriksaan penting dalam 30 hari," ujar
seorang pejabat senior kementerian dalam negeri.
Pertempuran
di Ghazni, Afghanistan, menyebakan puluhan polisi tewas dan tentara
dikerahkan sangat terlambat. (Reuters/Mustafa Andaleb)
"Gaji mereka juga akan dinaikkan dalam anggaran pertahanan dan keamanan yang baru," tambahnya.
Akan
tetapi, rencana itu belum disetujui oleh Penasihan Keamanan Nasional
Hamdullah Mohib yang ditunjuk bulan lalu setelah pendahulunya Hanif
Atmar mengundurkan diri karena berbeda pendapat dengan Presiden Ashraf
Ghani terkait pengepungan kota Ghazni.
Filipina memerangi perlawanan kelompok komunis
selama 49 tahun dan merupakan salah satu konlik terlama di Asia.
(AFP/Noel Celis)
Jakarta, CB -- Seorang pensiunan jenderal Filipina dijatuhi hukuman penjara 20 tahun karena terbukti bersalah terlibat dalam penculikan dua pegiatyang dituduh terlihat kelompok perlawanan komunis pada 2006.
Jovito
Palparan, atau dikenal dengan nama "Penjagal" di kalangan kelompok
sayap kiri karena taktik brutal terhadap gerilyawan komunis, dinyatakan
bersalah menculik oleh pengadilan provinsi Bulacan.
Palparan dan
tiga mantan perwira dituduh menculik dua mahasiswa pada 2006 karena
diduga terlibat dengan kelompok-kelompok komunis. Nasib kedua mahasiswi
ini masih belum diketahui hingga kini.
Pengadilan
memutuskan keterangan saksi bahwa kedua mahasiswa itu terlihat di satu
kamp militer sedang disiksa merupakan kesaksian yang "kredibel". Salah
seorang saksi mengatakan bahwa kedua mahasiswi itu mengaku diperkosa.
Kelompok-kelompok hak asasi manusia menuduh Palparan menjadi dalang
pembunuhan anggota sayap kiri ketika dia menjadi perwira tertinggi yang
menangani perang melawan gerilyawan komunis di wilayah pedesaan
Filipina. Saat itu Filpina diperintah oleh Presiden Gloria Arroyo.
"Dia
memiliki pandangan sama dengan anak buahnya untuk mengusir musuh
negara...yang mereka pandang pantas dihilangkan dari muka bumi dengan
segala cara," bunyi putusan pengadilan yang dibacakan Senin (17/9).
Palparan menyangkal dakwaan itu dan menyebut hakim "bodoh" ketika keputusan tersebut dibacakan.
Satu
komisi pemerintah yan gmenyelidiki pembunuhan politik mengatakan pada
2007 bahwa Palparan menjadi tersangka utama dalam kasus pembunuhan
"musuh negara".
Dia bersembunyi pada 2011 setelah didakwa kasus pembunuhan kedua mahasiswi itu namun berhasil ditangkap pada 2014.
Militer Filpina dituduh melakukan pembunuhan lawan-lawan politik di luar jalur hukum.
Pemberontakan
kubu komunis di Filipina sudah berlangsung 49 tahun dan merupakan salah
satu pemberontakan paling lama di Asia. Pemerintah negara itu
menyebutkan 30 ribu warga tewas akibat konflik dengan pemberontak
komunis.
Jenderal
Palparan dinyatakan bersalah menculik dua mahasiswa yang diduga terkait
dengan kelompok komunis dan nasih keduanya hingga kini tidak diketahui.
(AFP/Noel Celis)
Human Rights Watch mengatakan keputusan pengadilan terhadap Palparan
merupakan "pukulan keras" terhadap "budaya mengampuni" negara itu yang
menyebabkan tokoh-tokoh bisa melakukan kejahatan tanpa takut dihukum.
Christina
Palabay, sekjen kelompok HAM Karapatan, mengatakan hukuman itu menjadi
peringatan bagi tentara terkait dengan kebijakan Presiden Rodrigo
Duterte dalam memerangi narkoba yang telah menewaskan ribuan orang.
"Keputusan ini mengirim pesan kuat bagi tentara bahwa mereka tidak bisa
bertindak semena-mena. Jadi dengan Duterte melaksanakan strategi
Palparan 2.0, saya khawatir dia akan mengampuni (Palparan)," kata
Palabay,
Namun, juru bicara Duterte mengatakan pemerintah menghormati keputusan hakim itu dan ingin keadilan bagi korban.
Presiden Korsel Moon Jae-in dan pemimpin Korut Kim Jong Un berupaya membuat terobosan dalam pembicaraan nuklir. (AFP TV)
Jakarta, CB -- Presiden Korea Selatan Moon Jae-in akan kembali melakukan pertemuan ketiga kalinya dengan pemimpin Korea utara Kim Jong Un pada Selasa (18/9). Mereka bakal membahas denuklirisasi.
Kedua pemimpin itu berupaya membuat terobosan dalam pembicaraan nuklir yang mulai goyah antara Pyongyang dan Washington.
Pertemuan puncak antar-Korea itu akan menjadi uji coba bagi pertemuan
berikutnya, yang baru-baru ini diusulkan Kim kepada Presiden Amerika
Serikat Donald Trump.
Pertemuan pemimpin dua Korea itu akan memberikan tanda apakah Kim serius soal penghapusan senjata nuklir.
Kim membuat komitmen terkait denuklirisasi pada pertemuan pertamanya
dengan Trump Juni lalu. Menurut para pembantu Moon, Trump telah meminta
Moon menjadi "ketua juru runding" antara dirinya dan Kim.
Permintaan itu muncul setelah Trump membatalkan kunjungan menteri luar negeri AS ke Pyongyang, bulan lalu.
"Saya ingin melakukan dialog yang jujur dengan Ketua Kim soal bagaimana
menemukan titik kontak antara tuntutan-tuntutan untuk denuklirisasi
serta tuntutan Korea Utara agar hubungan penuh permusuhan dihentikan dan
keamanan dijamin," kata Moon dalam acara jumpa pers, Senin (17/9)
dikutip Reuters.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. (Video CNN Indonesia)
Kepala Staf Presiden Im Jong-seok mengatakan Moon akan terbang ke ibu
kota Korea Utara, Pyongyang, dan dijadwalkan mendarat pada pukul 10.00
waktu setempat.
Moon akan disambut oleh Kim sebelum upacara penyambutan resmi dilangsungkan.
Kedua pemimpin akan duduk bersama untuk melakukan pembicaraan resmi
setelah makan siang. Pertemuan itu akan dilanjutkan dengan penampilan
musik dan jamuan makan malam.
Para pemimpin perusahaan yang ikut dalam rombongan, termasuk Wakil
Pemimpin Samsung Electronics Jay Y. Lee dan para kepala SK Group serta
LG Geroup, akan bertemu dengan Wakil Perdana Menteri Korea Utara Ri
Ryong Nam, yang mengurusi masalah perekonomian.
Pada Rabu, Moon
dan Kim diperkirakan akan menyampaikan suatu pernyataan bersama dan
perjanjian militer terpisah dirancang untuk meredakan ketegangan
hubungan serta mencegah perselisihan.
Moon akan kembali ke tanah air pada Kamis pagi.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Korea Utara mengkritik pemerintah AS yang mendesak agar sanksi teradap Pyongyang dilanjutkan.
Menlu Ri Yong Ho mengatakan pemerintahnya tetap berkomitmen untuk
menerapkan kesepakatan bersama AS secara bertanggung jawab dan dengan
niat baik.