CUPUMA

Selasa, 05 Juni 2018

AS Pertimbangkan Kirim Kapal Perang Melintasi Selat Taiwan

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sedang mempertimbangkan mengirim kapal perangnya melintasi Selat Taiwan. Gagasan ini muncul di saat ketegangan antara Beijing dan Washington sedang memanas.

Kehadiran kapal perang AS, jika itu terjadi, bisa dilihat di pihak Taiwan sebagai tanda dukungan baru dari Presiden Donald Trump. Ide AS untuk mengirim kapal perangnya melintasi Selat Taiwan muncul setelah China gencar melakukan latihan perang di sekitar wilayah kepulauan tersebut.

China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya. Beijing telah mengancam mengambil langkah militer jika Taipei nekat mendeklarasikan kemerdekaan secara resmi.

Washington sejatinya pernah mengirim kapal induk ke Selat Taiwan pada tahun 2007, yakni di era pemerintahan George W Bush.

Trump, yang melanggar protokol sebagai presiden terpilih dengan menerima telepon dari presiden Taiwan pada tahun 2016, telah melunakkan retorikanya tentang Taiwan dalam beberapa bulan terakhir. Langkah Trump itu dilakukan karena dia sedang mencari bantuan China untuk menyelesaikan krisis nuklir Korea Utara.

AS dan China juga berusaha mencari jalan keluar dari sengketa perdagangan besar, di mana dua kekuatan ekonomi dunia tersebut telah saling ancam menaikkan tarif impor.

Para pejabat AS mengatakan kepada Reuters bahwa Washington telah memeriksa rencana untuk mengirim sebuah kapal induk yang melintas Selat Taiwan satu kali pada tahun ini. Tapi, rencana itu tidak dijalankan, diduga karena khawatir akan mengganggu China.

China sendiri telah mengkhawatirkan Taiwan yang ingin memerdekakan diri secara resmi. Beijing telah meningkatkan latihan militer sepanjang tahun ini, termasuk menerbangkan pesawat pembom dan pesawat militer lainnya di sekitar Taiwan serta mengirim kapal induknya melalui Selat Taiwan.

"Mereka menyalakan panas," kata seorang pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim untuk menggambarkan pandangan AS tentang kegiatan China di sekitar Taiwan, yang dilansir Selasa (5/6/2018).

Penjualan Senjata
Sejak menjabat, Trump telah menyetujui penjualan senjata senilai USD1,4 miliar ke Taiwan. Kebijakan Washington ini tentu membuat Beijing marah.

Trump juga menunjuk John Bolton, yang dikenal sebagai pendukung kuat Taiwan, sebagai penasihat keamanan nasionalnya.

Rupert Hammond-Chambers di asosiasi perdagangan Dewan Bisnis Taiwan-AS mengatakan akan lebih baik untuk memperlakukan Taiwan seperti mitra keamanan reguler.

"Kami mendapat kesulitan ketika kami memperlakukan Taiwan secara berbeda, ketika membuka pintu bagi proses politisasi (penjualan senjata)," kata Hammond-Chambers.

Credit sindonews.com

Jet Tempur F-16 Taiwan Jatuh, Pilot Tewas

Ilustrasi jet tempur F-16. (Stocktrek Images/Thinkstock)

Jakarta, CB -- Angkatan Udara Taiwan menyatakan seorang pilot tewas dalam kecelakaan jet tempur F-16 di pegunungan jelang latihan militer tahunan, Senin (4/6).

Jet awak tunggal itu menghilang dari radar di pegunungan timur laut Keelung, 13.43 waktu setempat atau 12.43 WIB, 34 menit setelah lepas landas.

Kementerian pertahanan, kepolisian setempat dan pemadam kebakaran melakukan operasi pencarian selama berjam-jam sebelum menemukan bangkai pesawat dan jenazah Mayor Wu Yen-ting (31).

"Terkonfirmasi bahwa pilot meninggal dalam tugas ... sebuah komisi akan dibentuk untuk menyelidiki dan mengklarifikasi penyebab kecelakaan," kata angkatan udara dalam pernyataan yang dikutip AFP.

Presiden Tsai Ing-wen dan Menteri Perthaanan Yen De-fa mengungkapkan rasa belasungkawa dan menjanjikan kompensasi untuk keluarga pilot.

Wu juga terlibat dalam kecelakaan F-16 terakhir di Taiwan, 2013 lalu, ketika di a lompat dari pesawat karena mencurigai ada kesalahan mesin.

Latihan militer "Han Guang" akan digelar lima hari sejak Senin, disertai latihan melawan "invasi" China dengan mensimulasikan serangan pesisir, sesuai dengan ancaman dari Beijing yang terus meningkat.

Meski Taiwan mempunyai pemerintahan demokrasi yang independen, negara tersebut tak pernah secara resmi menyatakan kemerdekaan dari China dan Beijing masih memandang pulau itu sebagai provinsi pembelot yang mesti dikembalikan.

Kementerian pertahanan Taiwan menyatakan tujuan utama latihan adalah untuk menangkal misi militer China di masa yang akan datang.

Sementara hubungan memburuk antara Beijing dan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen, China terus memamerkan kekuatan militernya.

Negara itu menggelar latihan di Selat Taiwan pada April. Aktivitas di perairan sempit pemisah kedua negara itu menyusul manuver angkatan laut yang sempat berlangsung beberapa pekan.

Pada November, angkatan udara Taiwan untuk sementara melarang penerbangan jet tempur Mirage karena ada seorang pilot yang hilang dalam misi latihan menggunakan pesawat buatan Perancis itu. Baik pilot dan pesawat itu hingga kini masih belum ditemukan.

Credit cnnindonesia.com

Gedung Putih: Sanksi Keras Masih Diterapkan pada Korut

Juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan kebijakan sanksi keras untuk Korea Utara masih berlangsung. (Reuters/Leah Millis)

Jakarta, CB -- Gedung Putih menyatakan kebijakan sanksi kerasnya terhadap Korea Utara masih belum berubah, Senin (4/6), beberapa hari setelah Presiden Donald Trump menyatakan tak ingin lagi menggunakan frasa "tekanan maksimum" untuk mendeskripsikan upayanya menekan Korut agar menghentikan program nuklir.

Setelah bertemu pejabat senior dari Pyongyang di Gedung Putih, Jumat, Trump mengatakan Korea Utara lebih kooperatif dan, meski sanksi lama masih diterapkan, dia tidak akan mengeluarkan hukuman baru untuk saat ini.

Trump mengatakan dirinya tak mau menggunakan istilah "tekanan maksimum" lagi, karena kedua pihak sudah "berhubungan dengan baik."

Ketika ditanya pada Senin soal kelanjutan kampanye "tekanan maksimum", juru bicara Gedung Putih, Sarah Sanders, mengatakan "kami masih menerapkan sanksi, dan itu sangat keras dan kami tidak akan mengangkat sanksi itu kecuali Korea Utara mendenuklirisasi."

Pemerintahan Trump mengklaim kampanye "tekanan maksimum" yang didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa dan negara-negara besar dunia itu membantu membawa Korea Utara ke meja negosiasi untuk menyerahkan senjata nuklirnya.

Dikutip Reuters, Sanders mengatakan persiapan pertemuan Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un berjalan dengan baik. Keduanya secara tentatif direncanakan bertemu pada 9.00 waktu Singapura, 12 Juni.

Trump mengatakan pertemuan yang sempat ia batalkan itu kembali dipersiapkan setelah ia bertemu delegasi Korut membawa surat dari Kim.

Ditanya soal isi surat itu, Sanders menolak membahas secara spesifik, tapi mengatakan "kami rasa situasi terus berkembang dan perkembangan baik telah dicapai."

"Presiden selama ini menerima penjelasan harian soal Korea Utara dari tim keamanan nasionalnya."

Credit cnnindonesia.com

Pasukan Sekutu Saudi Dekati Pelabuhan Utama Yaman

Konflik Yaman

Foto: Youtube

Tidak ada rencana pihak sekutu untuk merebut pelabuhan di Laut Merah tersebut

CB, JENEWA -- Saat pasukan sekutu pimpinan Saudi mendekati kota pelabuhan utama Yaman, Hodeidah, badan bantuan mengkhawatirkan pertempuran besar, yang juga akan menutup jalur penting bagi kehidupan jutaan penduduk lapar.
Pejabat tinggi bantuan mendesak kekuatan Barat pemasok senjata dan sandi kepada sekutu itu mendorong kelompok sebagian besar Muslim Sunni Teluk Arab tersebut mengadakan kembali pembicaraan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan Gerakan Houthi sekutu Iran untuk menghindari pertumpahan darah dan mengakhiri perang tiga tahun itu.

Juru bicara sekutu pada Selasa menyatakan pasukan dukungan sekutu berada 20 kilometer dari kota kekuasaan Houthi, Hodeidah. Tapi tidak menentukan apakah ada rencana serangan untuk merebut pelabuhan Laut Merah itu, yang sejak lama menjadi sasaran.

"Pasukan darat sekutu sekarang berada di ambang pintu kota pelabuhan terjaga ketat dan penuh ranjau itu," kata Jan Egeland, sekretaris jenderal Dewan Pengungsi Norwegia, kepada Reuters.

"Ribuan warga lari dari pinggiran Hodeidah, yang sekarang menjadi daerah pertempuran," katanya. "Kita tidak bisa berperang di Hodeidah. Itu seperti perang di Rotterdam atau Antwerpen, yang sebanding di Eropa," katanya.

Pasukan dari Keamiran Arab Bersatu dan pemerintah Yaman diyakini memimpin pasukan sekutu berkumpul di selatan kota berpenduduk 400.000 orang itu, kata pejabat bantuan lain, yang menolak disebutkan namanya.

Pada pekan lalu, kepala bantuan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mark Lowcock mendesak sekutu pimpinan Saudi, yang menguasai pelabuhan Yaman, menyalurkan kiriman makanan dan bahan bakar.

Ia memperingatkan bahwa lebih dari 10 juta orang Yaman menghadapi kelaparan pada akhir tahun ini, di samping 8,4 juta sudah sangat kekurangan makanan dalam bencana kemanusiaan terburuk di dunia.

"Hodeidah, yang disebut pertempuran besar, selama 18 bulan ini mengalami pasang surut," kata Robert Mardini, direktur kawasan Timur Tengah Palang Merah Dunia (ICRC), kepada Reuters.

"Itu daerah padat penduduk, tempat gerakan tentara mengancam merenggut sangat banyak nyawa manusia," katanya.

Sekutu itu melancarkan serangan udara di Yaman untuk memulihkan pemerintah, yang diakui internasional, sementara Houthi meluncurkan peluru kendali ke Arab Saudi. Sekitar 10.000 orang tewas dan tiga juta orang mengungsi akibat perang tersebut.

Yaman biasanya mengimpor 90 persen dari makanannya, terutama melalui Hodeidah, tempat pemeriksa Perserikatan bangsa-Bangsa memeriksa kapal untuk memastikan mereka tidak membawa senjata.

"Itu tetap menjadi garis hidup bagi dataran tinggi, tempat sekitar 70 persen orang Yaman tinggal. Itu tentang perlunya memiliki impor," kata Mardini.

"Meskipun semua langkah dilakukan oleh Koalisi untuk meningkatkan impor, yang mencapai Hodeidah sangat kurang dari kebutuhan," katanya.

Egeland menyeru kekuatan Barat -yang dipimpin Inggris, Amerika Serikat dan Prancis- dan Iran, yang bersekutu dengan Syiah Houthi, membantu mencegah bencana. "Keadaannya memaksa untuk diplomasi lebih kuat di kedua pihak," katanya.

"Kami sekarang berpacu melawan waktu untuk betul-betul mendapatkan cukup perbekalan melalui Hodeidah, yang sangat sulit mengingat masih berlanjut pembatasan bahan bakar dan impor lain oleh sekutu," katanya.

"Perang tidak akan berarti apa-apa," demikian Egeland.

Credit republika.co.id

NGO Palestina Sayangkan Sikap Diam Dunia Soal Pembunuhan Perawat Gaza

RAMALLAH - Sebuah organisasi non-pemerintah atau LSM Palestina menyayangkan sikap diam dunia internasional mengenai kematian Razan al-Najjar. Najjar ditembak di dada oleh penembak jitu Israel pada hari Jumat ketika dia sedang menolong seorang demonstran yang terluka di kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan.

Aid Yagi, koordinator kesehatan jaringan LSM Palestina menyerukan dunia internasional untuk bergerak dan mulai menyelidiki kematian Najjar dan warga Palestina lain yang tewas di tangan tentara Israel.

"Kami ingin masyarakat internasional dan LSM terkait untuk menyelidiki kematia Najjar dan rakyat Palestina lainnya," kata Yagi dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/6).

Yagi menyatakan bahwa pembunuhan paramedis muda itu tertangkap kamera. Namun, sampai saat ini tidak ada satupun tentara Israel yang diperiksa, terlebih diadili. Hal ini, lanjut Yagi menunjukan seoalah-olah Israel adalah negara yang tidak bisa disentuh.

"Meskipun semuanya jelas dan terdokumentasi dengan baik, komunitas internasional tetap diam. Keheningan ini berarti lampu hijau untuk administrasi Israel," ucapnya.

"Selain itu, masyarakat internasional tetap diam pada masalah ini dan Amerika Serikat (AS) yang berpihak pada Israel menyebabkan pasukan Israel meningkatkan jumlah kejahatan yang dilakukan terhadap Palestina," tukasnya.

Credit sindonews.com

Pengamat: Veto AS Sama dengan Izin Membantai Warga Palestina

ANKARA - Analis politik Palestina, Akram Attalah menuturkan, veto Amerika Serikat (AS) terhadap resolusi perlindungan internasional bagi warga Palestina sama dengan izin bagi Israel untuk melanjutkan pembantaian terhadap warga Palestina.

Attalah mengatakan, satu-satunya negara yang bisa menghentikan kekejaman Israel terhadap warga Palestina adalah AS. Jika AS menarik sedikit saja dukungan pada Israel, maka kemungkinan besar Tel Aviv akan menghentikan kejahatanya.

"Israel akan menghentikan kejahatannya terhadap Palestina jika Washington menghentikan dukungannya yang tak tergoyahkan terhadapnya. Israel akan membatasi perilaku kriminalnya melawan Palestina jika AS tidak menggunakan veto," ucap Attalah, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/6).

Dia mengatakan, veto AS memberi Israel lampu hijau untuk melanjutkan agresinya terhadap Palestina.

"Israel tahu bahwa mereka tidak akan dihukum oleh masyarakat internasional dan bahwa Dewan Keamanan (DK) PBB tidak akan mengeluarkan kecaman apapun selama pemerintahan Donald Trump menggunakan hak veto itu," ucapnya.

Seperti diketahui, pada 18 Mei, Kuwait menyerahkan rancangan resolusi kepada DK PBB yang mengutuk kekerasan Israel dan menyerukan perlindungan terhadap rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Tetapi AS pada hari Jumat memveto resolusi tersebut. Sepuluh negara memberikan suara mendukung, sementara Inggris, Polandia, Belanda dan Ethiopia memilih abstain.

Resolusi, yang direvisi tiga kali dan dikatakan telah "diperas", sebelumnya menyerukan perlunya perlindungan internasional untuk rakyat Palestina.

Draf akhir menyerukan pertimbangan langkah-langkah untuk menjamin keselamatan dan perlindungan penduduk sipil Palestina di Wilayah Pendudukan Palestina, termasuk di Jalur Gaza.

Credit sindonews.com

Untuk Pertama Kali, Israel Terlibat Dalam Latihan Gabungan NATO

TEL AVIV - Israel dilaporkan akan terlibat dalam "Saber Strike 18" yang merupakan latihan gabungan negara-negara anggota NATO. Ini adalah kali pertama Israel, yang merupakan mitra NATO, ikut dalam latihan gabungan aliansi militer itu.

"Saber Strike 18" tahap pertama akan digelar di Polandia dan tahap kedua akan digelar di Lithuania, Latvia, dan Estonia. Diperkirakan 18 ribu tentara dari 19 negara akan terlibat dalam latihan gabungan terbesar yang pernah digelar di kawasan Baltik tersebut.

Menurut laporan Haretz, sepeti dilansir Sputnik pada Senin (4/6), Israel akan turut tergabung dalam lalihan militer itu. Israel dikabarkan akan mengirimkan puluhan tentara, dalam tahap dua latihan gabungan itu.

Kabar bergabungnya Israel dalam latihan NATO itu muncul tidak lama setelah Sekretaris Jenderal NATO, Jens Stoltenberg menyatakan pihaknya tidak akan membantu Tel Aviv jika mereka beperang dengan Iran.

Stoltenberg mengatakan, NATO tidak berkewajiban membela mitranya. “Israel adalah mitra kami, tetapi bukan anggota NATO. Jaminan keamanan Pasal 5 tidak berlaku untuk Israel,” terang Stoltenberg.

Pasal 5 dari perjanjian NATO yang dimaksud Stoltenberg menyatakan bahwa serangan terhadap satu sekutu dianggap sebagai serangan terhadap semua sekutu, tetapi itu tidak berlaku bagi mereka yang ditunjuk hanya sebagai "mitra" aliansi.

Stoltenberg menambahkan bahwa aliansi tidak terlibat dalam upaya perdamaian Timur Tengah, atau dalam konflik di wilayah tersebut. "Ini bukan tugas kami," ia menekankan.

Credit sindonews.com

Raja Abdullah II Terima Pengunduran Diri PM Yordania

Perdana Menteri Yordania Hani Mulki.

Foto: REUTERS/Muhammad Hamed

Ribuan orang sebelumnya turun ke jalan memprotes rencana kenaikan pajak dan tarif BBM

CB, AMMAN - Istana Kerajaan Yordania mengatakan Raja Abdullah II telah menerima pengunduran diri Perdana Menteri Yordania Hani Mulki. Mulki mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Abdullah II pada Senin (4/6), setelah terjadi aksi protes anti-pemerintah besar-besaran.

Ribuan orang telah turun ke jalan dalam beberapa hari terakhir untuk memprotes rencana kenaikan pajak dan rencana kenaikan tarif dasar bahan bakar dan listrik. Aksi protes ini merupakan yang terbesar di Yordania Sejak 2011.

Surat kabar Al-Rai yang dijalani pemerintah melaporkan, Omar Razzaz, seorang reformis terkemuka yang saat ini menjabat sebagai menteri pendidikan, telah dipersiapkan untuk menjadi perdana menteri Yordania berikutnya. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi resmi bahwa Razzaz yang merupakan lulusan Harvard, telah ditunjuk sebagai pengganti Mulki.

Dilansir di Arab News, Mulki menjabat selama dua tahun sebagai kepala pemerintahan yang tidak populer di Yordania. Ia bertugas untuk menerapkan reformasi ekonomi yang diajukan oleh Dana Moneter Internasional (IMF).

Keputusan Mulki untuk mengundurkan diri dianggap sebagai langkah untuk meredakan kemarahan publik atas kebijakan ekonomi pemerintah yang telah memicu protes besar. Pengunduran dirinya terjadi setelah kepala polisi Yordania Mayor Jenderal Fadel al-Hamoud mengatakan pasukan keamanan telah menahan 60 orang karena memicu kerusuhan dalam unjuk rasa.

Al-Hamoud menambahkan, 42 anggota pasukan keamanan terluka, beberapa di antaranya oleh kembang api. Namun menurutnya aksi protes masih tetap terkendali.

Credit republika.co.id

PM Yordania Akhirnya Mengundurkan Diri

Perdana Menteri Yordania Hani Mulki.

Foto: REUTERS/Muhammad Hamed

Dalam beberapa hari terakhir, ribuan demonstran tuntut Mulki mundur

CB, AMMAN -- Perdana Menteri Yordania, Hani Mulki dilaporkan telah mengajukan pengunduran dirinya kepada Raja Abdullah II, pada Senin (4/6). Pengajuan ini diberikan di tengah meluasnya protes atas rencana kenaikan pajak dan langkah-langkah penghematan oleh pemerintah.

Protes anti-pemerintah kali ini merupakan protes terbesar di Yordania sejak 2011. Dalam beberapa hari terakhir, ribuan demonstran memenuhi jalan-jalan menuju ke kantor perdana menteri dan menuntut pengunduran diri Mulki.

Mulki telah menjabat selama dua tahun dan memimpin pemerintahan yang tidak populer. Ia mencoba menerapkan reformasi ekonomi yang diminta oleh Dana Moneter Internasional (IMF) untuk mengendalikan meningkatnya utang publik.

Perekonomian Yordania telah mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir, sementara pengangguran semakin meningkat. Kondisi ini sebagian besar diakibatkan dari konflik di negara tetangga, Suriah dan Irak.

Pengunduran diri Mulki dilaporkan dua situs berita pemerintah, Hala Akhbar dan Al-Rai, pada Senin (4/6). Namun belum ada pengumuman resmi dari Pemerintah Yordania, meskipun pengunduran dirinya telah diantisipasi secara luas.

Raja Yordania, Raja Abdullah II, merupakan pembuat keputusan utama yang mendesak Mulki untuk mengundurkan diri. Akan tetapi ia juga memposisikan dirinya sebagai pemersatu di dalam pertarungan politik tersebut.

Selama bertahun-tahun, ia sering mengubah atau membubarkan pemerintahan sebagai cara untuk meredakan kemarahan publik. Belum jelas apakah laporan mengenai pengunduran diri Mulki akan menghentikan aksi protes.

Credit republika.co.id

Ini Alasan Raja Desak PM Yordania Mundur dari Jabatannya

Raja Yordania Abdullah II.

Foto: Reuters/Jonathan Ernst

Penghapusan subsidi roti, makanan pokok bagi rakyat miskin, semakin memicu kemarahan

CB, AMMAN -- Raja Yordania Abdullah diperkirakan akan meminta Perdana Menteri, Hani Mulki mengundurkan diri pada Senin (4/6). Itu sebagai upaya untuk meredam kemarahan yang meluas atas kebijakan ekonomi yang memicu protes terbesar dalam beberapa tahun terakhir.

Pemecatan Mulki dituntut dalam serangkaian protes terhadap kenaikan pajak yang didukung IMF yang telah mengguncang kerajaan. Sumber-sumber mengatakan Raja Abdullah telah memerintahkan Mulki untuk hadir di istananya pada Senin (4/6).

Mulki, seorang politisi yang ramah bisnis, diangkat pada Mei 2016. Ia diberi tanggung jawab menghidupkan kembali ekonomi yang lesu dan sentimen bisnis yang dilanda gejolak regional.

Kemarahan publik terhadap kebijakan pemerintah yang didorong oleh IMF telah tumbuh sejak kenaikan pajak penjualan umum yang curam pada awal tahun ini. Selain itu penghapusan subsidi roti, barang pokok bagi orang miskin juga semakin memicu kemarahan publik. Kenaikan itu telah menyebabkan popularitas Mulki menurun.

Ribuan warga Yordania turun ke jalan-jalan ibu kota, Amman, dan di kota-kota provinsi utama pada hari Ahad (3/6) dalam perpanjangan protes yang dimulai Rabu (25/5) lalu. Protes melebar pada hari Sabtu (2/6) setelah Mulki menolak untuk membuat memo tagihan yang meningkatkan pajak pribadi dan perusahaan. Ia mengatakan itu tergantung kepada parlemen untuk memutuskan.

Para saksi mengatakan para demonstran yang berkumpul di dekat kantor kabinet mengatakan mereka akan bubar hanya jika pemerintah membatalkan tagihan pajak yang dikirim ke parlemen bulan lalu. Menurut para pengkritik, tagihan pajak itu akan memperburuk standar hidup.

"Pemerintah telah membuat kita tidak punya uang. Mereka telah meninggalkan kita dengan tidak ada lagi uang di kantong kita," teriak pengunjuk rasa.

Serikat pekerja yang mewakili puluhan ribu karyawan baik di sektor publik dan swasta juga telah menyerukan pemogokan umum pada hari Rabu, setelah tuntutan mereka untuk membatalkan tagihan ditolak oleh pemerintah. Pemerintah mengatakan perlu lebih banyak dana untuk layanan publik.

Pihaknya berargumen bahwa perubahan pajak mengurangi kesenjangan sosial dengan menempatkan beban yang lebih berat pada orang yang berpenghasilan tinggi dan meninggalkan pekerja negara dengan bayaran yang lebih rendah relatif tanpa cedera. Perekonomian Yordania telah berjuang untuk tumbuh dalam beberapa tahun terakhir dalam menghadapi defisit kronis ketika modal asing swasta dan aliran bantuan menurun.

Para politisi dan ekonom mengatakan bahwa rencana konsolidasi fiskal yang dipaksakan IMF telah memperparah penderitaan orang-orang Yordania yang miskin dan meremas kelas menengah. Para pengunjuk rasa juga mengecam politisi karena menghambur-hamburkan dana publik dan korupsi.

"Tuntutan kami sah. Tidak, tidak untuk korupsi," kata para demonstran mendesak Raja Abdullah, yang dipandang sebagai kekuatan pemersatu, untuk campur tangan dan menindak korupsi secara resmi.

Credit republika.co.id

Raja Yordania Desak Perdana Menteri Mundur, Harga Barang Naik

Raja Abdullah II dari Yordania. Mark Wilson/Getty Images

CB, Jakarta - Raja Yordania Abdullah II mendesak Perdana Menteri Hani al-Mulki mengundurkan diri menyusul kemarahan massa akibat harga kebutuhan pokok naik dan RUU Reformasi Pajak.
Menurut sumber yang tak bersedia disebutkan namanya kepada Al Jazeera, hingga hari keeempat, ratusan warga Yordania berkumpul di Ibu Kota Amman pada Ahad malam, 3 Juni 2018, waktu setempat, untuk menolak IMF.
"Mereka memprotes harga barang meroket dan RUU Pajak yang dikirimkan pemerintah ke parlemen bulan lalu."

Anak-anak sekolah mencoba menerbangkan layangan biru di sebuah sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amman, Yordania, 12 Maret 2018. REUTERS
Unjuk rasa yang juga berlangsung di beberapa kota provinsi lainnya ini tergolong terbesar di Kerajaan dalam kurun waktu tujuh tahun. Dalam aksinya, para pengunjuk rasa menggelar demonstrasi di dekat kantor kabinet. Mereka meneriakkan yel-yel dan mendesak Perdana Menteri Yordania Hani al-Mulki diganti.
"Dalam RUU Pajak yang diajukan pemerintah ke Parlemen, pemerintah menaikkan pajak hingga sedikitnya lima persen," tulis Al Jazeera.
Mulki diangkat menjadi Perdana Menteri Yordania pada 2016 sekaligus diminta bertanggung jawab meningkatkan ekonomi negara di tengah kerusuhan regional dan krisis pengungsi. "Dia bertemu dengan Raja Abdullah II pada Senin ini di Istana kerajaan."

Anak-anak sekolah mencoba menerbangkan layangan biru di sebuah sekolah yang dikelola Perserikatan Bangsa-Bangsa di Amman, Yordania, 12 Maret 2018. REUTERS
Hiba Quntar, salah seorang anggota Presss Syndictae Yordania, mengatakan kepada Al Jazeera, warga yang turun ke jalan itu menyuarakan isi hatinya. Menurut Quntar, pengganti Mulki telah disiapkan. Kemunngkinan dia bakal diganti oleh Menteri Pendidikan Omar al-Razzaz. "Dia lebih disukai dan diterima oleh rakyat Yordania."

Yordania telah lama menderita masalah ekonomi dan tergantung kepada bantuan asing. Awal tahun ini, Yordania mencabut subsidi roti bagi rakyat dan menghadapi protes atas kenaikan pajak penjualan barang.

Credit tempo.co

Menhan Attiyah: Qatar Tak Akan Kobarkan Perang dengan Iran

SINGAPURA - Menteri Pertahanan(Menhan) Qatar Khalid bin Mohaammad al-Attiyah mengatakan bahwa negaranya tidak akan terseret ke dalam konflik dengan Iran. Dia menegaskan bahwa Doha tidak akan mengobarkan perang dengan Teheran.

Penegasan Attiyah itu disampaikan dalam konferensi keamanan internasional di Singapura.

"Qatar memiliki banyak perbedaan dengan Iran, tetapi itu tidak berarti kita pergi dan mengobarkan perang di kawasan itu," ujar Attiyah yang juga menjawab sebagai Wakil Perdana Menteri Qatar tersebut.

"Apakah bijaksana untuk menyerukan Amerika Serikat dan menyerukan Israel untuk pergi dan memerangi Iran?," ujar dia.

"Apakah ada pihak ketiga yang mencoba untuk mendorong wilayah atau beberapa negara di wilayah tersebut untuk memulai perang di Iran, ini akan sangat berbahaya," imbuh Attiyah, yang dikutip Al Jazeera, semalam (3/6/2018).

Dalam pidatonya di konferensi itu, dia tidak menyebut negara atau pihak manapun. Namun, spekulasi mengarah pada Arab Saudi sebagai rival Iran.

Saudi merupakan satu dari empat negara Arab yang memblokade dan memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar sejak Juni tahun lalu. Negara kecil yang kaya rayak di Teluk itu dimusuhi Saudi dan para sekutunya atas tuduhan Doha mendukung terorisme dan menolak untuk memutus hubungannya dengan Teheran. Qatar telah menolak tudingan telah mendukung terorisme.

"Iran adalah tetangga. Kita harus memanggil Iran, meletakkan semua file di atas meja dan mulai membahas untuk membawa kedamaian daripada perang," kata Attiyah dalam pidatonya.

Menanggapi pertanyaan apakah pangkalan udara Qatar dapat digunakan untuk meluncurkan serangan terhadap Iran, Attiyah mengatakan bahwa negaranya bukan penggemar perang dan mendukung dialog.

Sekadar diketahui, Qatar menampung 10.000 tentara AS yang ditempatkan di pangkalan udara Al-Udeid sebagai bagian dari kampanye melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) dan perang di Afghanistan.

Credit sindonews.com

India-Pakistan Baku Tembak di Kashmir, 2 Tewas dan 8 Terluka

SRINAGAR - Dua tentara paramiliter tewas dan delapan warga sipil terluka ketika tentara Pakistan menyerang puluhan pos terdepan di sepanjang perbatasan yang militeris di Kashmir yang disengketakan. Demikian pernyataan pejabat India.

Pertempuran itu terjadi hampir satu minggu setelah dua pesaing bersenjata nuklir sepakat untuk menghentikan kontak senjata di sepanjang perbatasan yang bergejolak dan menegakkan perjanjian gencatan senjata yang sudah ada sejak 15 tahun lalu. Kedua pihak pada Selasa lalu sepakat untuk meredakan ketegangan di Kashmir dan menggunakan mekanisme kontak hotline dan pertemuan perbatasan yang ada di tingkat komandan lokal untuk menyelesaikan masalah.

Penjaga perbatasan India mengatakan Pakistan lagi-lagi terang-terangan melanggar perjanjian gencatan senjata tahun 2003 dan mereka pun membalasnya. Mereka mengatakan Pakistan melepaskan tembakan yang tidak pandang bulu dan tidak beralasan serta tidak hanya menargetkan pos-pos paramiliter tetapi juga desa-desa.

"Pihak berwenang India pertama kali mencoba untuk mengevakuasi warga desa yang sakit dan terluka yang tinggal di dekat perbatasan dalam kendaraan antipeluru di tengah hujan tembakan yang intens dan tembakan otomatis," kata pejabat polisi S.D. Singh seperti dikutip dari AP, Minggu (3/6/2018).

Singh mengatakan mereka telah membuat penampungan sementara yang siap menerima penduduk perbatasan.

Pakistan tidak segera berkomentar terkait hal ini.

Ketegangan telah meningkat dalam beberapa bulan terakhir, karena kedua belah pihak telah menembaki pos perbatasan dan desa-desa. Masing-masing pihak telah menuduh yang lain memulai permusuhan yang melanggar perjanjian tahun 2003.

India mengatakan 25 warga sipil dan 18 tentara tewas tahun ini di lebih dari 800 pelanggaran gencatan senjata diprakarsai oleh Pakistan.

Sementara Pakistan menuduh pasukan India melakukan lebih dari 1.050 pelanggaran gencatan senjata tahun ini, yang mengakibatkan kematian 28 warga sipil dan melukai 117 orang lainnya.

Para prajurit dari kedua negara telah terlibat dalam pertempuran sengit di sepanjang Garis Pengendalian yang berbukit dan bergunung-gunung, serta batas 200 kilometer yang memisahkan Kashmir yang dikontrol India dan provinsi Punjab Pakistan, di mana sebagian besar pertempuran terbaru terjadi.

India dan Pakistan memiliki sejarah panjang hubungan sengit atas Kashmir, yang diklaim oleh keduanya. Mereka telah berjuang dua dari tiga perang mereka sejak 1947 atas klaim mereka atas wilayah tersebut.

Pertempuran itu telah menjadi siklus kekerasan yang dapat diprediksi ketika wilayah itu diguncang oleh permusuhan puluhan tahun antara India dan Pakistan mengenai Kashmir, di mana kelompok-kelompok pemberontak menuntut bahwa wilayah itu disatukan di bawah kekuasaan Pakistan atau sebagai negara merdeka.

India menuduh Pakistan mempersenjatai dan melatih pemberontak anti-India dan juga membantu mereka dengan memberikan tembakan sebagai kedok untuk serangan ke sisi India.

Pakistan membantahnya, dengan mengatakan mereka hanya menawarkan dukungan moral dan diplomatik kepada militan dan Kashmir yang menentang pemerintahan India.

Pemberontak telah memerangi kekuasaan India sejak 1989. Hampir 70.000 orang tewas dalam pemberontakan dan penumpasan oleh militer India.

Credit sindonews.com

Menhan Asean Tanggapi Konsep Keamanan Indo-Pasifik

Perdana Menteri India Narendra Modi saat berbicara dalam pembukaan World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, 23 Januari 2018. REUTERS

CB, Singapura – Pidato Perdana Menteri India, Narendra Modi, dan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Jim Mattis, soal peran sentral Asean dalam keamanan di kawasan Indo-Pasifik mendapat tanggapan.
Pernyataan kedua pejabat tinggi ini disampaikan pada forum Shangri-la Dialogue, yang digelar pada 2 Juni 2018 di Singapura.

Menteri Pertahanan Vietnam, Jenderal Ngo Xuan Lich, mengatakan mendukung konsep ini. “Namun, kita masih harus mempelajari konsep strategi Indo-Pasifik ini secara aktual dan lebih dekat lagi sehingga kami bisa menyesuaikan dengan kebijakan negara kami,” kata Ngo seperti dilansir media Straits Times, Sabtu, 2 Juni 2018.

Sedangkan Menteri Pertahanan Indonesia, Jenderal Purnawirawan Ryamizard Ryacudu, mengatakan Indonesia telah memiliki strategi untuk mengatasi dinamika keamanan di sekitar wilayah yurisdiksinya. “Strategi kami mengenai pertahanan kami tidak banyak berubah,” kata Ryamizard.

Dalam pidatonya di forum ini, PM India Modi mengatakan kawasan Indo-Pasifik sebagai kawasan alamiah yang ditempati sejumlah negara. Modi berpendapat Asia Tenggara sebagai pusat kawasan Asia Pasifik.
Dia juga berbicara soal kepemimpinan India di Laut Hindia, yang sekarang mendapat tantangan dengan kehadiran angkatan laut Cina. Pada Sabtu kemarin, Modi dan Mattis menggelar pertemuan sekitar satu jam untuk membicarakan kerja sama saling menguntungkan.
Pada pekan lalu, Pentagon mengubah nama komando Pasifik AS menjadi Komando Indo-Pasifik AS. Ini dinilai sebagai langkah simbolik untuk menghargai peran India, yang meningkat belakangan ini. Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump, mulai menggunakan istilah Indo Pasifik sejak 2017 untuk menyebut nama kawasan Asia Pasifik. Ini juga langkah strategis AS untuk menghadang sikap agresif Cina di Laut Cina Selatan. Sejumlah negara Asean bermasalah dengan Cina mengenai perbatasan negara di Laut Cina Selatan.

Credit tempo.co

Jepang ajak Indonesia ciptakan kebebasan navigasi Laut China Selatan

Kapal pengawas laut China Haijian No.51 (tengah) berlayar di dekat kapal-kapal Penjaga Pantai Jepang (kanan dan kiri) dan sebuah kapal nelayan Jepang (depan, kedua kiri), di perairan dekat Pulau Uotsuri, salah satu pulau dari kepulauan Senkaku/Diaoyu di Laut China Selatan, Senin (1/7). Jepang menghadapi ancaman serius yang semakin meningkat dari China dan Korea Utara, dalam laporan Kementerian Pertahanan Selasa kemarin, sementara politisi yang berkuasa menyerukan kepada militer untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi ancaman tersebut. (REUTERS/KYODO)

Jakarta (CB) - Komandan Skuadron Latih Pasukan Bela Diri Maritim Jepang Laksamana Muda Hiroyuki Izumi mengajak Indonesia untuk menciptakan kebebasan navigasi di Laut China Selatan.

"Terkait dengan eskalasi di Laut China Selatan, kami ingin meningkatkan kerja sama dengan Indonesia untuk mewujudkan kebebasan navigasi di perairan internasional itu," ujar Izumi di Jakarta, Senin.

Ia juga menginginkan kerja sama dengan negara-negara di sekitar perairan Laut China Selatan dalam menciptakan perdamaian di kawasan itu.

"Konsep Indo Pasifik sangat bagus dan kami mendukung konsep itu," kata dia.

Ratusan personel pasukan maritim Jepang itu tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin.

Mereka berlayar dari Jepang memakai dua kapal yakni JMSDF Makinami (DD-112/4.650 ton), JMSDF Kashima (TV3508/4.050 ton). Semua kapal perang Jepang itu di kelas destroyer.

Unit latihan pelayaran luar negeri ini terdiri atas JS Kashima dan JS Makinami. Sekitar 600 awak kapal termasuk sekitar 191 perwira yang telah lulus dari sekolah calon perwira mengawaki kedua kapal tersebut.

"Hari ini kami datang ke Indonesia sebagai negara terbesar di kawasan Asia tenggara. Kami akan tinggal selama 4 hari dan semua awak kapal sangat menantikan untuk bertemu dengan masyarakat Indonesia dan belajar budaya Indonesia," kata dia.

Sebelumnya, Presiden China Xi Jinping memimpin gelaran alat utama militer terbesar dari yang pernah diperlihatkan sebelumnya oleh armada militernya di Laut China Selatan, April lalu.

Hal tersebut merupakan aksi unjuk kekuatan paling terakhir di Laut China Selatan yang diperselisihkan.

Credit antaranews.com

Pengacara ungkap Trump kemungkinan dapat ampuni dirinya sendiri

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (REUTERS/Carlos Barria)

Washington (CB) - Presiden AS Donald Trump di bawah tekanan penyelidikan penasihat khusus Robert Muller tentang peran Rusia dalam pemilihan umum AS 2016, kemungkinan memiliki kekuatan untuk mengampuni dirinya sendiri tetapi tidak berencana melakukannya, demikian pengacaranya Rudy Giuliani, Minggu.

Ditanya apakah Trump memiliki kekuatan untuk memberi dirinya pengampunan, Giuliani berkata, "Tidak, tapi dia mungkin melakukannya."

Giuliani menambahkan bahwa Trump tidak berniat mengampuni dirinya sendiri, tetapi Konstitusi AS, yang memberi presiden wewenang untuk mengeluarkan pengampunan, tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa.

Berbicara di program ABC "This Week", Giuliani menambahkan, "Ini akan menjadi pertanyaan terbuka. Saya pikir itu mungkin akan dijawab konstitusi."

Giuliani juga mengatakan hal tersebut merupakan "pertanyaan terbuka" apakah Trump akan duduk untuk wawancara dengan Mueller, namun bahwa pengacara presiden itu cenderung menentang bila Trump memberi kesaksian.

Mueller sedang menyelidiki apakah Rusia ikut campur dalam pemilihan presiden dan apakah kampanye Trump bersekongkol dengan Moskow.

Mueller, yang penyelidikannya telah menyebabkan tuduhan kriminal terhadap penasihat kampanye Trump termasuk mantan ketua kampanye Paul Manafort, juga mencari tahu apakah Trump secara tidak sah berusaha menghalangi penyelidikan keterlibatan Rusia.

Baik pihak Rusia maupun Trump menyangkal adanya kolusi, dan Trump telah membantah menghalangi penyelidikan.

Pengacara Trump berdebat dalam sebuah surat kepada pengacara khusus bahwa presiden tidak dapat menghalangi pemeriksaan di mana dia diberikan kekuatan konstitusi, demikian laporan New York Times, Sabtu.

Dalam surat 29 Januari 2018, para pengacara Trump berpendapat bahwa konstitusi memberi presiden kekuasaan untuk mengakhiri penyelidikan, atau bahkan menggunakan kekuasaannya untuk mengampuni, lapor New York Times.

Ketua Mayoritas DPR Kevin McCarthy, seorang Republikan, menjelaskan bahwa dia tidak berpikir Trump atau presiden lainnya harus mengampuni dirinya sendiri.

"Saya tidak berpikir seorang presiden harus mengampuni diri mereka sendiri," ujar McCarthy kepada program CNN "State of the Union".

Presiden Trump pada Kamis mengampuni komentator konservatif dan pembuat film Dinesh D`Souza, yang mengaku bersalah pada 2014 atas pelanggaran hukum dana kampanye AS.

Trump juga mengatakan dia mempertimbangkan untuk mengampuni tokoh gaya hidup Martha Stewart dan meringankan hukuman penjara mantan Gubernur Illinois Rod Blagojevich, yang dihukum karena tuduhan korupsi. Kritikus menuduh Trump merusak aturan hukum. Demikian dilansir Reuters.

Credit antaranews.com

Putin: Rusia Tidak Memiliki Niat untuk Hancurkan UE

MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin menyatakan, Rusia tidak pernah memiliki rencana untuk memecah belah Uni Eropa (UE). Rusia, lanjut Putin, justru menginginkan UE yang kuat dan bersatu.

Dalam sebuah wawancara dengan media Austria, ORF, Putin menyatakan Moskow sangat ingin melihat negara-negara UE bersatu dan makmur. Alasannya, UE adalah salah satu mitra utama Rusia di kawasan.

"Kami tidak memiliki tujuan untuk membagi sesuatu atau seseorang di dalam UE. Sebaliknya, kami tertarik pada UE yang bersatu dan makmur, karena itu adalah mitra perdagangan dan ekonomi kami yang paling penting," ucap Putin dalam wawancara tersebut, seperti dilansir Sputnik pada Senin (4/6).

Pernyataan Putin muncul jelang keberangkatannya ke Wina. Putin akan melakukan kunjungan ke Austria pada esok hari dan kunjungan ini dinilai sangat peniing, karena Austria akan mengambil alih Kepresidenan Dewan UE.

Sebelumnya, Wakil Kanselir Austria Heinz-Kristen Strache telah meminta UE untuk mencabut sanksi anti-Rusia di tengah hubungan yang terus memburuk antara UE dengan Amerika Serikat (AS). Hubungan ini memburuk setelah Washingtin mengenakan tarif baru pada aluminium dan impor baja dari UE.

Credit sindonews.com

Putin Dituduh Bakal Serang Barat dengan Taktik Perang Dingin KGB

LONDON - Presiden Rusia Vladimir Putin dituduh akan menyerang Barat pada tahun-tahun mendatang dengan taktik Perang Dingin yang digunakan oleh badan intelijen Soviet KGB. Tuduhan ini muncul dalam laporan anggota parlemen Inggris.

Dalam makalah komprehensif yang ditulis oleh anggota parlemen Konservatif Bob Seely untuk Henry Jackson Society, Putin dan Kremlin menyiapkan serangan yang akan membuat Barat "ditelanjangi". Henry Jackson Society adalah kelompok think tank yang berbasis di London.

Laporan itu menyoroti perihal propaganda, peretasan, dan pembunuhan politik yang digabungkan dengan aksi militer untuk mengancam musuh-musuh Rusia. "Rusia melancarkan konflik yang sangat modern di Barat, seperti juga pada rakyat Rusia sendiri," kata Seely.

"Taktik Putin sangat bergantung pada 'Active Measures' yang dipraktikkan oleh KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti) selama Perang Dingin, menumbangkan kebenaran untuk melemahkan keyakinan kita di lembaga-lembaga kita," ujar politisi Inggris tersebut.

"Dia berusaha mendemoralisasi dan memecah kita," imbuh Seely, seperti dikutip The Telegraph, Senin (4/6/2018).

Temuan rinci dari Henry Jackson Society sendiri menyimpulkan bahwa Kremlin akan semakin sering meluncurkan perang informasi, manipulasi budaya dan media sosial melalui "hacktivisme" untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya.

"Angkatan Bersenjata mengambil peran sekunder di sebagian besar fase Konflik Rusia Kontemporer," bunyi salah satu kutipan laporan yang disusun Seely.

Politisi Inggris itu berpendapat, taktik KGB lebih efektif bagi Rusia ketimbang perang dengan senjata konvensional termasuk pesawat.

"Dalam konteks ini, peretas, troll, pembunuh, eksekutif bisnis yang terhubung secara politik, spin doctor, pendemo bayaran dan preman jalanan sering lebih berguna dan lebih bermanfaat daripada alat perang konvensional, seperti pesawat, tank dan artileri," katanya.

"Namun demikian, semua memiliki tempatnya dalam bentuk konflik spektrum penuh Rusia."

Laporan tersebut menyatakan, total setidaknya 50 alat kekuasaan negara digunakan oleh Kremlin. Kondisi itu mirip taktik rahasia dan curang yang digunakan oleh KGB selama Perang Dingin.

"Dalam menekankan informasi dan bentuk perang non-militer, Konflik Rusia Kontemporer dibangun di atas seperangkat alat dan teknik yang dikembangkan selama masa Soviet oleh KGB dan dikenal sebagai 'Active Measures'," klaim Seely.

Media Moskow yang didanai negara juga dituding dalam laporan Seely terlibat dalam upaya Putin tersebut. Media tersebut secara sengaja memanipulasi pendapat orang-orang di Barat untuk mengubah mereka melawan negaranya sendiri dan membujuk mereka untuk percaya pada sudut pandang Moskow.

Namun, penyiar stasiun televisi Russia Today (RT) telah beberapa kali membantah menjadi mesin propaganda Kremlin. Pemerintah Putin belum berkomentar atas tuduhan dari politisi Inggris tersebut. Pemimpin Kremlin itu sebelumnya mengklaim tak pernah memiliki niat untuk menyerang Barat.

Credit sindonews.com

Kata Putin, Rusia Sangat Benci Gagasan Perang Nuklir AS vs Korut

MOSKOW - Rusia sangat membenci jika perang nuklir yang melibatkan Korea Utara dan Amerika Serikat (AS) berkecamuk di dekat perbatasannya. Demikian disampaikan Presiden Vladimir Putin kepada stasiun televisi Austria.

Moskow, kata dia, akan menguras segala upaya untuk menyelesaikan ketegangan di wilayah tersebut dengan damai.

"Saya bahkan tidak ingin memikirkannya," kata Putin kepada penyiar ORF ketika ditanya tentang potensi konfrontasi nuklir antara AS dan Korea Utara, yang dikutip Selasa (5/6/2018). Putin menggambarkan gagasan perang nuklir seperti itu sebagai hal yang mengerikan.

"Rusia, dari semua negara, tidak tertarik karena Korea Utara adalah tetangga kami," ujar presiden yang juga mantan mata-mata KGB tersebut.

Dia menjelaskan bahwa beberapa situs uji nuklir Korea Utara terletak kurang dari beberapa ratus kilometer dari perbatasan Rusia. "Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar nyata bagi kami," katanya.

Dia menegaskan krisis di semenanjung Korea harus diselesaikan secara eksklusif melalui sarana diplomatik. "Rusia menaruh harapan besar pada pertemuan pribadi antara Presiden (Donald) Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un," ujarnya.

Pada saat yang bersamaan, sambung Putin, jalan menuju denuklirisasi Korea Utara harus menjadi jalan dua arah, di mana Washington harus membuat beberapa konsesi, bukan hanya menempatkan tuntutan pada Pyongyang.

"Jika pemimpin Korea Utara mendukung niatnya dengan tindakan praktis, misalnya, menyerahkan tes rudal balistik terbaru, uji coba nuklir terbaru, pihak lain harus membalasnya dengan cara yang nyata," kata Putin.

Dia lantas mengkritik latihan militer lanjutan AS dan Korea Selatan di Semenanjung Korea sebagai langkah kontraproduktif.

"Rusia akan melakukan segalanya dalam kekuatannya untuk meredakan ketegangan di Semenanjung Korea," katanya. "Pada bagian kami, kami siap untuk menguras segala upaya menuju tujuan itu."

Putin juga memuji Beijing atas upayanya yang bertujuan menyelesaikan krisis di Semenanjung Korea. "China telah melakukan banyak hal untuk mengarahkan situasi ke arah détente dan denuklirisasi," katanya.

Pada September 2017 ketika ketegangan memanas di Semenanjung Korea, Rusia dan China mempresentasikan sebuah inisiatif "pembekuan ganda", yakni merekomendasikan agar Korea Utara menangguhkan program nuklir dan rudalnya dengan imbalan AS dan Korea Selatan berhenti melakukan latihan militer di semenanjung tersebut.

Tapi, proposal itu ditolak oleh Washington. Trump dan Kim Jong-un pada saat itu justru saling melontarkan hinaan dan ancaman serangan nuklir.

Credit sindonews.com

Putin Undang Kim Jong-un Kunjungi Rusia

MOSKOW - Kremlin menyatakan Presiden Rusia, Vladimir Putin telah menyampaikan undangan resmi kepada pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un untuk melakukan kunjungan ke Rusia. Putin mengundang Jong-un untuk datang ke Rusia pada bulan September mendatang.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menyatakan, undangan itu disampaikan dalam sebuah surat pribadi yang telah diberikan kepada Jong-un oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov. Pekan lalu, Lavrov berkunjung ke Pyongyang dan bertemu dengan Jong-un.

"Salah satu kesempatan yang mungkin untuk kunjungan itu adalah Forum Ekonomi Timur ke-4 di Vladivostok, sebuah kota di timur Rusia yang berada di dekat perbatasan dengan Korut," kata Peskov.

"Forum itu akan berlangsung pada 11-13 September. Namun, kunjungan itu tergantung pada Pyongyang, tergantung pada nyamannya mereka untuk melakukan kunjungan," sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/6).

Peskov kemudian menambahkan, masalah ini harus dikerjakan melalui saluran diplomatik dan tidak ada rincian spesifik tentang pertemuan itu sejauh ini.

Jong-un sejauh ini diketahui hanya pernah melakukan kunjungan ke dua negara, yakni Korea Selatan (Korsel) dan China. Dia dijadwalkan untuk mengunjungi negara ketiga, yakni Singapura pada pekan depan untuk melakukan pertemuan dengan Donald Trump.

Jika pertemuan dengan Trump benar-benar terlaksana, maka ini akan menjadi perjalanan luar negeri terjauh yang pernah dilakukan Jong-un sejak dia menjabat sebagai pemimpin Korut.

Credit sindonews.com