Jakarta, CB -- Serangkaian serangan di Kabul, Afganistan,
telah menewaskan sepuluh wartawan dan 21 orang lainnya. Penembakan dan
meledaknya dua bom berturutan dan menewaskan 10 wartawan dan 21 lainnya.
Ledakan pertama terjadi pada 8 pagi waktu setempat di wilayah
Shashdarak. Tempat ini dekat dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat dan
kantor pemerintahan Afganistan. Peristiwa itu memancing para wartawan
untuk mendekat ke lokasi kejadian.
Bom kedua meledak tak jauh
dari lokasi bom pertama terjadi. Bom kedua ini meledak setelah wartawan
berkumpul di tempat kejadian. Bom ini merupakan bom bunuh diri yang
dilakukan oleh seseorang yang menyamar sebagai kamerawan televisi,
seperti disebutkan Juru Bicara Kepolisian Kabul, Hashmat Stanikzai
kepada CNN.
Dalam percakapan yang didapat dari layanan perpesanan Telegram, ISIS
menyebut bahwa "saudara martir" mereka meledakan rompi bom mereka
diantara para murtad dan berhasil menewaskan beberapa diantara mereka
dan melukai sejumlah lainnya. Ledakan bom ini menewaskan sembilan wartawan, seorang diantaranya wartawan perempuan dan wartawan AFP (Agence France Presse). Kelompok militan yang menamakan diri Negara Islam atau ISIS mengaku sebagai yang bertanggung jawab atas peristiwa ini.
"Ini
adalah pengeboman yang sangat menghancurkan staf biro kami di Kabul
kami yang sangat berani dan seluruh agensi. Shah Marai adalah kolega
yang sangat berharga dan telah menghabiskan 15 tahun mendokumentasikan
konflik tragis di Afganistan untuk AFP," tulis AFP Global News Director, Michele Leridon.
Marai
meninggalkan enam anak, termasuk anak yang baru dilahirkan. Dalam salah
satu tulisannya, Marai sempat menyebut bahwa kota Kabul sangat tak aman
untuk keluarga muda.
Sementara itu di tempat terpisah, wartawan
BBC Afganistan, Ahmad Shah, dilaporkan ditembak mati oleh penembak tak
dikenal. Penembakan terjadi di provinsi Khost. Penembakan ini terjadi
saat Shah tengah berjalan ke rumahnya, seperti disebutkan Komite
Keselamatan Jurnalis. Total wartawan yang menjadi korban dalam serangan
ISIS di Afganistan menjadi 10 orang.
Grup ini menamai pembom pertama
sebagai Qaqaa al-Kurdi dan pengebom kedua sebagai Khalil al-Qurshi.
Namun, ISIS tak memberikan bukti apapun atas klaim tersebut.
Afganistan
telah mengalami beberapa serangan dalam beberapa minggu belakangan.
Beberapa hari lalu bom mobil meledak dan menewaskan setidaknya enam
orang termasuk dua orang tentara Afganistan.
Serangan sebelumnya juga menewaskan 57, orang termasuk lima anak-anak, dan melukai setidaknya 100 orang.
Jakarta, CB -- Panglima Myanmar menyangkal anggotanya melakukan pemerkosaan dan penganiayaan seksual lainnya saat operasi militer terhadap Rohingya.
Pernyataan itu disampaikan Jenderal Senior Min Aung Hlaing saat bertemu
delegasi utusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB) di
Naypyidaw, Myanmar, Senin (1/5).
PBB menuduh militer Myanmar
telah melakukan 'pembersihan etnis', termasuk pemerkosaan dan pembunuhan
yang membidik warga Rohingya pasca serangan terhadap beberapa pos
keamanan pada Agustus lalu.
Akibat operasi militer tersebut lebih
dari 700 ribu etnis Rohingya mengungsi ke perbatasan Bangladesh,
menyelamatkan diri dari desa-desa yang terbakar dan kekerasan yang
dilakukan tentara.
"Tatmadaw (tentara) selalu disiplin, dan
bertindak terhadap siapa pun yang melanggar hukum," kata Jenderal Min
Aung Hlaing kepada delegasi DK PBB, seperti diposting di laman Facebook
resminya.
Setelah berkali-kali tidak mendapat akses ke Myanmar,
delegasi DK PBB akhirnya melakukan kunjungan pertamanya sejak pekan
lalu. Mereka sempat mengunjungi kamp pengungsi Rohingya di Cox's Bazar,
Bangladesh.
Saat dikunjungi delegasi DK PBB, pengungsi Rohingya
melaporkan kekerasan seksual yang mereka alami. Tapi Min Augn Hlaing
menegaskan bahwa pasukannya tidak memiliki sejarah pelecehan seksual.
"Itu tidak dapat diterima menurut budaya dan agama di negara kami," kata
dia sambil menegaskan bahwa siapapun yang bersalah akan dihukum.
Dia
menegaskan kembali bahwa Myanmar siap mengambil kembali para pengungsi
Rohingya yang kini berada di perbatasan Bangladesh. Namun sejak
kesepakatan pemulangan Rohingya diteken, tidak seorang pun pengungsi
yang kembali ke kampung halamannya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Sebelumnya,
delegasi DK PBB juga bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San
Suu Kyi. Dalam pertemuan itu Suu Kyi meminta pemahaman mereka tentang
rumitnya konflik yang telah berlangsung lama, serta berjanji untuk
memulangkan para pengungsi Rohingya.
Seusai pertemuan dengan para pejabat Myanmar, delegasi DK PBB akan pergi ke negara bagian Rakhine dengan menggunakan helikopter.
Myanmar
menyangkal Rohingya sebagai warganya dan menyebut mereka sebagai
'Bengali' atau orang-orang asal Teluk Bengal. Mereka tidak diberi akses
ke kesehatan dan pendidikan yang layak. Kekerasan juga menyebabkan dua
per tiga dari sekitar 1,5 juta warga Rohingya mengungsi sejak 2012.
Presiden Palestina Mahmoud Abbas . (REUTERS/Mohamed Torokman)
Ramallah, Tepi Barat (CB) - Presiden Palestina Mahmoud
Abbas, yang juga ketua komite eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina
(PLO), pada Senin malam (30/4) mengatakan bahwa tidak akan ada negara
Palestina tanpa Gaza.
Abbas menyampaikan pernyataan itu dalam pidato upacara pembukaan Dewan Nasional Palestina (PNC), Parlemen PLO di pengasingan.
Pertemuan tersebut, yang pertama kali diadakan sejak 2009, berlangsung
di Kota Ramallah, Tepi Barat Sungai Jordan, selama empat hari guna
membahas hubungan Palestina dengan Israel dan Amerika Serikat, serta
kondisi internal Palestina.
Abbas memulai pidatonya dengan mengatakan "tidak akan ada perdamaian
tanpa Yerusalem, ibu kota negara Palestina", merujuk pada pernyataan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 6 Desember 2017 yang mengakui
Yerusalem sebagai adalah ibu kota negara Israel.
Ketua Parlemen Palestina Salim Zanoun membuka sidang pertama dengan
melantunkan lagu nasional Palestina dan memuji semangat rakyat Palestina
yang tewas dalam konflik dengan Israel.
Menurut siaran kantor berita Xinhua, Zanoun menyatakan Dewan Nasional
antara lain mengusulkan penyelenggaraan pemilihan umum anggota parlemen
dan Presiden Negara Palestina.
Pada Jumat (27/4), utusan Palestina di PBB mendesak komisi internasional
melakukan penyelidikan yang independen dan transparan mengenai konflik
baru-baru ini yang berlangsung di sepanjang perbatasan Jalur
Gaza-Israel.
Kerusuhan meletus pada Jumat di dekat perbatasan Israel; menewaskan tiga
orang Palestina tewas dan menyebabkan lebih dari 880 orang lagi cedera
menurut Kementerian Kesehatan Palestina.
Dalam aksi yang merupakan bagian dari gerakan yang dinamai "Pawai Akbar
Kepulangan", yang digelar setiap Jumat dalam enam pekan terakhir,
puluhan warga Palestina tewas dan ribuan orang lagi cedera.
Penyelenggara protes telah mengatakan demonstrasi tersebut akan
berlanjut sampai pertengah Mei.
Para saksi mata mengatakan demonstran Palestina melempar batu ke arah
pasukan Israel, dan tentara Israel membalasnya dengan menembakkan gas
air mata serta peluru karet dan bahkan peluru aktif.
Utusan PBB mengutuk kekejaman dan kejahatan terhadap warga sipil
Palestina, mengatakan perbuatan pasukan Israel mesti dihentikan dan para
pelanggar hak asasi manusia harus diseret ke pengadilan.
Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in.. (REUTERS/Kim Min Hee)
Seoul (CB) - Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in
meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membantu memastikan rencana
Korea Utara (Korut) menutup tempat uji nuklirnya, demikian laporan
kantor berita Yonhap, Selasa.
Moon menyampaikan permintaan itu dalam pembicaraan telepon pada Selasa dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.
Beberapa hari menjelang pertemuan puncak bersejarah Moon dengan pemimpin
Korea Utara Kim Jong-un pada Jumat (27/4), pemerintah di Pyongyang
mengutarakan janji menutup tempat uji nuklir Punggye-ri sebagai bagian
dari "jaminan keterbukaan" tekad kuat mereka untuk menghentikan semua
uji nuklir dan peluru kendali.
Alunan angklung untuk pertama kali
terdengar di dalam gedung PBB New York, Senin, lewat kolaborasi sekitar
30 seniman dari Saung Angklung Udjo dan House of Angklung. (PTRI New
York)
Jakarta (CB) - Alunan angklung untuk pertama kali terdengar
di dalam gedung PBB New York, Senin, lewat kolaborasi sekitar 30
seniman dari Saung Angklung Udjo dan House of Angklung.
Mereka bersama para penari dari Padepokan Jugala Taya memukau tak kurang
dari 500 diplomat dari 193 negara dan pejabat tinggi PBB yang memenuhi
ruangan ECOSOC di Markas PBB, New York, lewat pagelaran budaya bertajuk
"Bamboo for Peace: Enchanting Sounds and Rhythms of Indonesia,"
keterangan pers dari Perutusan Tetap RI untuk PBB, Selasa.
"Alunan angklung untuk pertama kali terdengar di dalam gedung PBB New
York dan ratusan diplomat asing terkesima karena langsung dapat belajar
dan berpartisipasi dalam orkestra musik tradisional Indonesia," demikian
disampaikan oleh Duta Besar Dian Triansyah Djani, Wakil Tetap (Watap)
Indonesia untuk PBB, di New York.
Para seniman angklung dan penari memukau penoton dengan lagu klasik
tradisional seperti Blue Danube hingga lagu tradisional Indonesia
seperti Bungong Jeumpa dari Aceh hingga Yamko Rambe Yamko dari Papua.
Alunan angklung untuk pertama kali terdengar di dalam gedung PBB New York, Senin, lewat kolaborasi sekitar 30 seniman dari Saung Angklung Udjo dan House of Angklung. (PTRI New York)
Indonesia ingin menunjukkan bahwa seni budaya unik seperti angklung
dapat menjadi sarana untuk perdamaian, kestabilan dan pembangunan, kata
Triansyah.
"Kita juga tegaskan komitmen Indonesia untuk selalu mengedepankan harmoni dan kemitraan dalam hubungan antar-bangsa," kata dia.
Acara yang diselenggarakan oleh PTRI New York dan didukung oleh KBRI
Washington DC dan Kementerian Pariwisata itu juga diselenggarakan dalam
rangka perayaan Hari Keanekaragaman Budaya untuk Dialog dan Pembangunan
Dunia.
Alunan angklung untuk pertama kali terdengar di dalam gedung PBB New York, Senin, lewat kolaborasi sekitar 30 seniman dari Saung Angklung Udjo dan House of Angklung. (PTRI New York)
Angklung dipilih bukan hanya karena memiliki filosofi harmoni dan
perdamaian namun juga karena alat musik tersebut sejak 2010 telah
ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia.
Pertunjukan seni tari dan angklung tersebut juga menjadi salah satu
upaya kampanye Indonesia dalam pencalonannya sebagai anggota tidak tetap
Dewan Keamanan PBB 2019-2020.
Pada bagian akhir pertunjukan, ratusan penonton bergabung dalam orkestra
angklung dan bersama-sama memainkan lantunan lagu "We are the World",
yang dipopulerkan oleh Michael Jackson, untuk menggaungkan pesan agar
negara-negara anggota PBB bersatu dan kompak dalam menciptakan
perdamaian dunia.
Beberapa rudal Brahmos yang dikembangkan India dan Rusia. Foto/REUTERS
MUMBAI
- Brahmos, salah satu rudal tercepat di dunia yang dikembangkan India
dan Rusia, sedangkan dikembangkan menjadi rudal hipersonik yang
kecepatannya akan mencapai Mach 7 atau 7 kali kecepatan suara.
Pengembangnya optimistis tujuannya akan tercapai dalam satu dekade.
"Kami
akan membutuhkan tujuh hingga sepuluh tahun dari sekarang untuk menjadi
sistem rudal hipersonik," kata Sudhir Mishra, kepala eksekutif dan
direktur pelaksana perusahaan patungan Brahmos Aerospace, mengatakan
kepada PTI, yang dikutip Senin (30/4/2018).
Dia
mengatakan rudal Brahmos saat ini berkecepatan Mach 2,8 atau 2,8 kali
kecepatan suara, dan akan menyentuh Mach 3,5 segera dan Mach 5 dalam
tiga tahun ke depan.
Untuk mencapai kecepatan hipersonik, ujar Mishra, mesin peluru kendali itu harus diganti.
Tujuan dikembangkannya Brahmos menjadi rudal hipersonik adalah untuk diandalkan dalam peperangan generasi berikutnya.
Mishra
mengatakan lembaga-lembaga India termasuk DRDO (Defence Research and
Development Organisation), IIT (Indian Institutes of Technology ) dan
Indian Institute of Science sedang mengerjakan teknologi yang akan
membantu mencapai tujuan tersebut. Lembaga-lembaga Rusia juga melakukan
pekerjaan serupa.
Dia melanjutkan bahwa perusahaan pengembang rudal Brahmos 55 persennya dimiliki oleh DRDO dan sisanya dimiliki Rusia.
Menurut
Mishra, mesin, teknologi dan pencari propulsi dari sistem rudal di
perusahaan itu dikembangkan oleh Rusia. Sedangkan India mengerjakan
sistem kontrol, panduan, perangkat lunak, airframes dan sistem kontrol
kebakaran.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un saat menyaksikan uji coba rudal Hwasong-12 tahun lalu. Foto/KCNA/REUTERS
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) akan membuat denuklirisasi Korea Utara (Korut)
seperti yang terjadi di Libya pada tahun 2003. Hal itu disampaikan
Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo.
Pompeo mengatakan Korut
harus mengambil langkah-langkah yang tidak dapat diubah untuk menghapus
program senjata nuklirnya, dalam sebuah kesepakatan yang mirip dengan
yang terjadi di Libya.
Selama wawancara dengan ABC News
pada hari Minggu, Pompeo, yang diam-diam bertemu dengan Kim Jong-un di
Pyongyang sebagai direktur CIA awal bulan ini, mengatakan ada kesempatan
nyata untuk kesepakatan denuklirisasi antara Presiden Trump dan
pemimpin Korea Utara Kim Jong-un ketika mereka bertemu bulan depan.
Dia
mengakui bertemu dengan Kim di bawah instruksi yang jelas dari Trump.
Pertemuan itu untuk membahas cara guna memverifikasi soal denuklirisasi
di semenanjung Korea. Menurutnya, pemerintah AS memiliki "mata yang
terbuka lebar" untuk memantaunya.
"Kami menggunakan kata 'irreversible'
dengan maksud yang kuat," kata Pompeo. "Kami akan membutuhkan
langkah-langkah yang menunjukkan bahwa denuklirisasi akan tercapai,"
ujarnya, yang dilansir Senin (30/4/2018).
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton mengatakan dalam sebuah wawancara terpisah dengan Fox News
bahwa perjanjian tahun 2003 untuk menghapus program senjata pemusnah
massal Libya dapat berfungsi sebagai model untuk negosiasi dengan Korea
Utara.
Pemimpin Libya Muammar Gaddafi setuju untuk membongkar
program senjata itu dengan imbalan pencabutan sanksi yang oleh
negara-negara Barat. Pada saat itu, pengawas internasional dari AS dan
Inggris memverifikasi bahwa Gaddafi menindaklanjuti perjanjian tersebut.
"Kami
sangat ingat model Libya dari 2003, 2004. Jelas ada perbedaan. Program
Libya jauh lebih kecil, tapi itu pada dasarnya perjanjian yang kami
buat," kata Bolton.
Korea Utara berencana untuk menutup situs uji
coba senjata nuklirnya pada Mei. Pyongyang juga akan mengundang para
ahli Korea Selatan dan AS serta media untuk melihat proses itu.
Undangan
itu dikonfirmasi pemerintah Korea Selatan dalam sebuah pernyataan,
menyusul pertemuan antara Kim Jong-un dan Presiden Korea Selatan Moon
Jae-in pada hari Jumat pekan lalu.
Menteri Luar Negeri Mike Pompeo menegaskan
rencana pemindahan kedutaan AS di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem
pada 14 Mei mendatang. (Reuters/Carlos Barria)
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo menegaskan rencana pemindahan kedutaannya di Israel, dari Tel Aviv ke Yerusalem
pada 14 Mei mendatang. Pernyataan itu disampaikan Pompeo seusai bertemu
Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Tel Aviv, Minggu (29/4).
Menurut
Pompeo, relokasi kedutaan AS ke Yerusalem, langkah yang akan dilakukan
pada 14 Mei adalah "pengakuan pada realitas Yerusalem seabgai Ibu Kota
Israel, dan pusat pemerintahan."
Dunia internasional menyatakan
status Yerusalem harus ditentukan berdasarkan perundingan damai antara
Palestina dan Israel. Palestina mendambakan Yerusalem Timur sebagai ibu
kotanya saat merdeka dari Israel nanti. Keputusan Amerika Serikat yang
diumumkan Presiden Donald Trump pada Desember lalu melanggar kesepakatan
dan hukum internasional, serta dikecam Majelis Umum Perserikatan
Bangsa-bangsa (PBB).
Lawatan Pompeo ke Timur Tengah
merupakan kunjungan ke luar negeri pertamanya sejak disahkan sebagai
Menteri Luar Negeri AS oleh Kongres, menggantikan Rex Tillerson. Tujuan
utama lawatan itu tampak sebagai upaya AS menggalang dukungan untuk
menjatuhkan sanksi baru terhadap Iran terkait program rudalnya.
Dalam
konferensi pers bersama tersebut, Pompeo juga menegaskan keprihatinan
AS soal aktivitas Iran yang dianggap menyebabkan kawasan Timur Tengah
tidak stabil.
Sebelumnya, saat bertemu dengan Raja Arab Saudi,
Salman bin Abdulaziz, Pompeo menyerukan agar negara-negara Teluk bersatu
agar kuat melawan Iran.
"Kami tetap sangat prihatin tentang
eskalasi berbahaya dari Iran yang mengancam Israel dan kawasan," kata
Pompeo dalam konferensi pers bersama Netanyahu di Tel Aviv, Israel
seperti dilansir Reuters.
"Menurut saya ancaman terbesar bagi dunia dan kedua negara, seluruh
negara adalah militan Islam dengan senjata nuklir, khususnya upaya Iran
untuk memperoleh senjata nuklir," kata Pompeo.
Netanyahu,
menyebut Pompeo sebagai 'teman sejati Israel' menegaskan kedekatan kedua
negara dalam isu Iran. Bertolak belakang dengan kegarangannya saat
pemerintah Presiden Barack Obama meneken kesepakatan nuklir dengan Iran
pada 2015, yang disebutnya 'kesalahan bersejarah', Netanyahu menegaskan
bahwa Israel bersedia mendukung upaya Presiden Trump memperkuat
kesepakatan 2015.
"Iran harus dihentikan. Keinginannay untuk
mendapat bom nuklir harus dihentikan. Agresinya harus dihentikan dan
kami berkomitmen untuk melakukannya bersama-sama," kata Netanyahu.
Dalam
pertemuan dengan Raja Salman di Arab Saudi, Pompeo menegaskan bahwa AS
akan membatalkan kesepakatan nuklir dengan Iran pada 2015. Kecuali jika
pembicaraan dengan Uni Eropa memastikan Republik Islam itu tidak bakal
memiliki nuklir.
Pompeo menyerukan negara-negara Teluk untuk
bersatu bahkan menyerukan agar Arab Saudi menghentikan perseteruannya
dengan Qatar. "Kami berharap mereka, dengan caranya, menemukan cara
menyelesaikan sengketa antar mereka," kata Pompeo.
Arab Saudi
bersama Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir memutuskan hubungan baik
transportasi maupun perdagangan dengan Qatar sejak Juni lalu, karena
menuduh negara itu mendukung terorisme dan Iran. Doha membantah segala
tuduhan dan menyatakan tiga negara tetangga Teluk-nya itu campur tangan
dalam kedaulatannya. Iran membantah mendukung terorisme atau berusaha
mengembangkan nuklir.
Tentara Israel di dekat perbatasan Israel-Lebanon.
Foto: AP/Ariel Schalit
Lebanon telah membahas isu penangkapan dengan PBB.
CB,
JAKARTA -- Tentara Lebanon, Sabtu malam, mengatakan bahwa patroli
perbatasan Israel menangkap seorang perempuan Lebanon di daerah Shebaa
dan membawanya melintasi perbatasan.
"Pada 28 April
pukul 08.30 malam, patroli musuh Israel melakukan penculikan Nohad Dali
dari Kota Shebaa dan membawanya ke wilayah Palestina, yang didudukinya,"
kata pernyataan komando militer Lebanon sebagaimana dikutip kantor
berita negara Lebanon, NNA
Shebaa termasuk wilayah sengketa kecil, yang diklaim Israel
sebagai bagian dari Dataran Tinggi Golan, yang diduduki sejak direbut
dari Suriah pada 1967. Namun, Lebanon mengklaim daerah itu adalah bagian
dari wilayahnya.Pasukan penjaga perdamaian PBB bermarkas di perbatasan
Lebanon-Israel.
Pertempuran terakhir adalah perang
singkat pada 2006 antara Israel dan kelompok Hizbullah dari Lebanon,
yang didukung Iran. Ketegangan antara Israel dan Hizbullah semakin
meningkat merujuk pada peran kelompok itu dalam perang sipil Suriah, di
mana mereka telah memperoleh lebih banyak pengalaman dan pertempuran
bersenjata bersama Presiden Bashar al-Assad sebagai bagian dari aliansi
yang didukung Iran.
Lebanon telah membahas isu
penangkapan Dali dengan pasukan pemelihara perdamaian PBB, kata
pernyataan tentara.Juru bicara militer Israel mengatakan, "Saya tahu
tentang laporan itu dan tidak memiliki pernyataan apa pun untuk saat
ini."
Basis militer Suriah di Hama dan Aleppo diserang roket oleh musuh misterius pada Minggu (29/4/2018) malam. Foto/SANA
DAMASKUS
- Beberapa pangkalan militer di Hama dan Aleppo, Suriah, diserang roket
pada Minggu malam. Militer pemerintah Presiden Bashar al-Assad
mengatakan serangan terbaru ini merupakan agresi nyata dari musuh.
Kepada
stasiun televisi pemerintah, militer Suriah mengatakan serangan roket
terjadi pada sekitar pukul 22.30 malam. Namun, pelaku serangan belum
disebutkan.
"Suriah sedang menghadapi agresi baru dengan beberapa
pangkalan militer di Hama dan Aleppo dihantam dengan roket musuh," kata
sumber militer kepada stasiun televisi pemerintah Suriah, yang dilansir
Reuters, Senin (30/4/2018).
Sebelumnya, ledakan besar
secara berturut-turut terdengar di wilayah provinsi Hama dan pihak
berwenang sedang menyelidiki penyebabnya.
Sumber penegak hukum Suriah mengatakan kepada RIA Novosti bahwa depot amunisi milik tentara diserang, yang kemungkinan besar merupakan hasil dari serangan udara.
Sumber
itu mengatakan salah satu situs militer yang ditargetkan adalah depot
mesiu milik Brigade ke-47 Tentara Suriah. Menurutnya, kebakaran melanda
depot tersebut akibat serangan.
Target lainnya yang diserang
adalah depot mesiu di timur Aleppo, Suriah utara, yang terletak di
antara bandara Al-Malikiayh dan Al-Nayrab. Ada laporan tentang korban
jiwa dan cedera akibat serangan, namun laporan tersebut belum bisa
dikonfirmasi.
Sky News Arabia mengutip sumber pemberontak Suriah, bahwa lebih dari 40 orang diduga telah terbunuh.
Belum lama ini, pangkalan militer T-4 Suriah diserang rudal oleh dua pesawat jet tempur. New York Times, mengutip
sumber militer Israel, melaporkan bahwa pasukan negara Yahudi itulah
yang menyerang pangkalan tersebut karena digunakan untuk operasional
militer Iran. Tujuh personel militer Teheran dilaporkan tewas dalam
serangan tersebut.
Pemerintah maupun militer Israel tidak
membantah maupun mengakui serangan di pangkalan militer T-4 Suriah.
Sedangkan Teheran bersumpah akan membalasnya.
PLO
menyatakan kembali bahwa Trump telah mengisolasi dirinya dari proses
perdamaian dengan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian
RAMALLAH
- Palestina tidak akan mengambil bagian dalam kesepakatan damai yang
disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Hal itu
diungkapkan Sekretaris Jenderal Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)
Saeb Erekat.
Erekat membuat pernyataannya di radio resmi Voice of
Palestine, beberapa jam sebelum kedatangan Menteri Luar Negeri AS Mike
Pompeo di Israel.
Pejabat teras PLO itu menyatakan kembali bahwa
Trump telah mengisolasi dirinya dari proses perdamaian dengan mengakui
Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dan usahanya untuk menjatuhkan masalah
pengungsi Palestina dari meja perundingan.
"Amerika Serikat
tidak dapat menjadi mitra atau mediator dalam proses perdamaian kecuali
jika perubahan posisi pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel karena
tidak ada artinya memiliki negara Palestina tanpa Yerusalem Timur
sebagai ibukotanya," tegas Erekat seperti dikutip dari Xinhua, Senin
(30/4/2018).
Media Israel pada Jumat malam melaporkan bahwa Trump
mungkin akan menyampaikan kesepakatan damai Timur Tengah setelah
peresmian Kedutaan Besar AS di Yerusalem pada bulan Mei. Kesepakatan itu
mungkin termasuk kompensasi finansial bagi warga Palestina.
Menanggapi
hal itu, Erekat mengatakan: "Ini secara moral tidak dapat diterima dan
Palestina tidak dijual atau dibeli dengan uang."
Erekat
menegaskan posisi Palestina menyerukan perdamaian berdasarkan solusi dua
negara yang sejalan dengan resolusi legitimasi internasional.
Ketegangan
antara Palestina dan AS telah meningkat sejak Oktober lalu, dan semkain
dalam ketika Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Trump
bahkan memerintahkan relokasi kedutaan AS di Tel Aviv ke Yerusalem pada 6
Desember 2017.
Presiden
Korsel Moon Jae-in dan Pemimpin Korut Kim Jong-un berjalan bersama
setelah menanam pohon di desa gencatan senjata Panmunjom. Foto/Istimewa
MOSKOW
- Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kepada Presiden Korea
Selatan (Korsel) Moon Jae-in jika Moskow siap mendukung kerja sama
antara Korea seiring keinginan Seoul dan Pyongyag melakukan
rekonsiliasi. Hal itu diungkapkan Putin saat berbicara dengan Jae-in
lewat saluran telepon.
"Selama percakapan telepon mereka, Moon
menginformasikan Putin tentang hasil rinci dari pertemuannya dengan
pemimpin puncak Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) Kim Jong-un pada
hari Jumat di desa perbatasan Panmunjom," pernyataan Kremlin.
"Putin
dan Moon menilai secara positif kesepakatan yang dicapai dalam
pertemuan itu," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari Xinhua, Senin (30/4/2018).
Dalam
kesempatan itu, Putin mengkonfirmasi kesiapan Rusia untuk mempromosikan
pembentukan kerja sama praktis antara Korsel dan Korut, khususnya
melalui implementasi proyek infrastruktur dan energi tripartit.
Putin
menekankan pentingnya melanjutkan upaya semua pihak yang terlibat
menuju penyelesaian politik dan diplomatik masalah Semenanjung Korea
menyusul roadmap yang diusulkan oleh China dan Rusia.
Roadmap
menunjukkan bahwa Korut menangguhkan uji coba nuklir dan rudalnya serta
Amerika Serikat (AS) dan Korsel menghentikan latihan militer tahunan
mereka di Semenanjung Korea. Roadmap ini juga mengusulkan pendekatan
dual-track yang melibatkan pembentukan mekanisme perdamaian saat
mencapai denuklirisasi.
Ketegangan di Semenanjung Korea telah
mereda secara dramatis sejak awal 2018, yang mengarah ke pertemuan
bersejarah antara Moon Jae-in dan Kim Jong-un pada hari Jumat lalu.
Kedua
pemimpin menandatangani deklarasi bersama yang mengkonfirmasi tujuan
bersama untuk denuklirisasi menyeluruh Semenanjung. Mereka juga
menyetujui pembicaraan multilateral untuk mengubah perjanjian gencatan
senjata saat ini antara kedua Korea menjadi perjanjian damai.
Pemimpin Korut Kim Jong-un akan menyerahkan senjata nuklirnya jika AS berjanji tidak menyerang Pyongyang. Foto/Istimewa
SEOUL
- Pemimpin Korea Utara (Korut), Kim Jong-un, mengatakan akan
menyerahkan senjata nuklirnya jika Amerika Serikat (AS) setuju secara
resmi mengakhiri perang Korea. Selain itu, AS juga harus berjanji untuk
tidak menyerang Korut.
Hal itu diungkapkan Kim Jong-un kepada Presiden Korsel Moon Jae-in saat keduanya bertemu pada Jumat lalu.
"Saya
tahu orang Amerika secara inheren cederung menentang kami, tetapi
ketika mereka berbicara dengan kami, mereka akan melihat bahwa saya
bukan tipe orang yang akan menembakkan senjata nuklir ke selatan,
melintasi Pasifik atau kepada Amerika Serikat," ujar Kim kepada Moon
Jae-in yang dituturkan juru bicara pemerintah Korsel Yoon Young-chan.
Yoon
juga mengungkapkan secara rinci pembicaraan selama sehari antara Kim
Jong-un dan Moon Jae-in. Menurutnya kedua pemimpin Korea itu telah
menandatangani sebuah deklarasi bersama yang menyatakan Semenanjung
Korea bebas nuklir dan denuklirisasi penuh sebagai tujuan bersama kedua
Korea. Tetapi selama pertemuan, beberapa di antaranya disiarkan langsung
di seluruh dunia, Kim Jong-un tidak pernah secara terbuka akan
melepaskan senjata nuklirnya.
Meski begitu ia memberikan sebuah
gagasan yang tidak jelas tentang apa yang diminta oleh negara miskin itu
sebagai imbalan untuk menyerahkan senjata nuklirnya.
"Jika kita
sering bertemu dan membangun kepercayaan dengan Amerika Serikat dan jika
mengakhiri perang dan non-agresi dijanjikan, mengapa kita hidup dalam
kesulitan dengan senjata nuklir?" kata Yoon mengutip pernyataan Jong-un
seperti disitir dari New York Times, Minggu (29/4/2018),
Presiden
Korsel sendiri sudah memberitahu Trump tentang isi pertemuan, memberi
penjelasan kepadanya melalui saluran telepon. Menurut kantor
kepresidenan Korsel, Moon Jae-in mengatakan kepada Presiden AS bahwa Kim
Jong-un mengatakan ia dan Trump dapat bergaul dengan baik. Trump pun
menanggapinya dengan mengatakan bahwa ia menantikan pertemuan mereka.
Selain
memberi tahu Trump, Moon Jae-in juga berbicara dengan Perdana Menteri
Jepang, Shinzo Abe, untuk menyampaikan keinginan Kim Jong-un untuk
membuka dialog dengan Tokyo, yang juga merasa terancam oleh senjata
nuklir dan pengembangan rudal Korut.
Perdana Menteri Najib Razak yang kembali
mengajukan diri kini tengah menghadapi tantangan berat untuk
mempertahankan posisinya akibat skandal penggunaan dana 1MDB.
(REUTERS/Olivia Harris)
Jakarta, CB - Momen pendaftaran calon Perdana Menteri untuk Pemilu Malaysia pada 9 Mei mendatang sudah dimulai. Para pendukung sudah semarak meramaikan momen jagoan, baik di kubu petahana Najib Razak atau Mahatir Mohamad, ketika mendaftarkan diri, Sabtu (28/4).
Perdana
Menteri Najib Razak yang kembali mengajukan diri kini tengah menghadapi
tantangan berat untuk mempertahankan posisinya akibat skandal
penggunaan dana 1MDB.
Selain itu, ia juga mendapatkan tantangan
dari mantan PM Malaysia, Mahatir Mohamad yang pernah berkuasa pada 1981
hingga 2003 lalu.
Walau dihadapkan banyak tantangan, koalisi
Barisan Nasional (BN) yang mendukung Najib optimis akan memenangkan
pemilu nanti. Alasannya, melemahnya oposisi dugaan
kecurangan-kecurangan.
Mengenakan pakaian Melayu tradisional bernuansa biru, Najib
mendaftarkan diri di daerah pemilihannya, Pahang. Daerah itu menjadi
basis dukungan baginya sejak 1976.
Para pendukung pun berkumpul
dan menyanyikan lagu kebangsaan sambil melambaikan spanduk biru yang
merupakan warna koalisi petahana dengan tulisan 'kami memilih BN'.
"Dia telah mengembangkan negara kami, mengembangkan negara Islam, ras dan negara," kata pendukung Azizah Abdul Aziz kepada AFP.
Di
sisi lain, lawan Najib, Mahatir tiba di Pulau Langkawi, barat laut
Malaysia untuk mendaftarkan dirinya. Ia juga memilih berkostum pakaian
Melayu tradisional dengan nuansa hitam.
Sebelumnya Malaysia menetapkan Pemilihan Umum bakal digelar pada 9
Mei, dengan pendaftaran calon pada 28 April dan periode kampanye 11
hari. Seperti Najib, pendaftaran Mahathir diikuti sekitar lima ribu pendukung koalisi opisi sambil mengibarkan bendera dan bernyanyi.
"Mahathir dapat membantu memperbaiki negara ini," kata pendukung Mahattir, Aziah Mohmad Nasir.
Mahatir
bergabung dengan oposisi sebagai kandidat perdana menteri alternatif
lantaran ada skandal 1MDB yang mewarnai pemerintahan Najib.
Skandal itu berisi kasus korupsi miliaran dollar dari sistem dana 1MDB yang dibangun dan diawasi oleh Najib.
Pemerintah
Amerika Serikat menyebut bahwa dana yang 'lenyap' itu digunakan oleh
oknum untuk membeli sejumlah perumahan mewah dan karya seni mahal di
Negeri Paman Sam.
Ada tiga koalisi besar di Malaysia. Antara lain koalisi
berkuasa, Barisan Nasional yang terdiri atas 13 partai. Lalu koalisi
oposisi Pakatan Harapan, yang terdiri atas Partai Keadilan Rakyat,
Partai Pribumi, Democratic Action Party (DAP), dan Partai Amanah.
Selain
itu ada pula koalisi Gagasan Sejahtera, yang terdiri atas Partai Islam
Pan Malaysia (PAS), Partai Ikatan Bangsa Malaysia (Ikatan), Berjasa dan
Partai Cinta Malaysia (PCM).
Seorang pengeblat membalik halaman Al Quran raksasa di Masjid
Baiturrahman, Banyuwangi, Jawa Timur, 1 Juni 2017. Kitab suci Al Quran
yang memiliki ukuran halaman 142 x 210 centimeter dengan tulisan tangan
tersebut, dibaca setiap bulan Ramadan. ANTARA FOTO
CB-Jakarta - Universitas al-Azhar Kairo, Mesir mengecam seruan oleh beberapa tokoh terkemuka Prancis agar menghapus suatu ayat al-Quran.
Kecaman itu dipicu oleh himbauan tokoh terpandang Prancis termasuk
mantan presiden Prancis Nicolas Sarkozy dan mantan perdana menteri
Manuel Valls, yang kompak menerbitkan sebuah surat terbuka yang
dipublikasi surat kabar Prancis, Le Parisien.
Surat terbuka itu
berisi desakan agar ayat al-Quran yang menyerukan pembunuhan dan
penjatuhan hukuman kepada kaum Yahudi, Kristen dan orang-orang kafir,
dihapuskan. Merespon surat itu, Universitas al-Azhar pada Sabtu, 28
April 2018, mengatakan al-Quran tidak menyerukan pembunuhan, tetapi
menyerukan agar memerangi balik orang yang memusuhi.
Tiga manuskrip Al-Quran kuno yang ditemukan di Masjid Omar bin Khatab di Jerusalem. (www.thenews.com.pk)
Seperti
dikutip dari situs al-arabiya pada Minggu, 29 April 2018, Universitas
al-Azhar memperingatkan ayat-ayat al-Quran tidak pernah memerintahkan
pembunuhan terhadap siapapun tanpa melakukan suatu kejahatan, yang
perbuatan pelaku membutuhkan hukuman mati atas kejahatannya. Contohnya,
kasus pembunuhan berencana. Penjelasan Universitas al-Azhar itu
mengindikasikan Islam tidak bertanggung jawab ketika orang lain salah
mengartikan ayat-ayat al-Quran.
Ayat-ayat al-Quran mengenai
peperangan mengacu pada pertahanan diri atau pembelaan diri dalam kasus
diserang atau tidak menyerang orang lain.
Egypt Independent,
sebuah lembaga di Mesir yang berafiliasi dengan Observatory of
Islamophobia, juga mengecam seruan berbahaya Prancis tersebut mengenai al-Quran,
yang diluncurkan oleh segelintir pihak dari waktu ke waktu sehingga
bisa memicu terjadinya serangan dan antagonisme di negara tersebut serta
menciptakan sebuah konflik di kalangan masyarakat Prancis.
Arsip: Seorang pengunjuk rasa
anti-pemerintah mengibarkan bendera Thailand saat pemblokiran
gerbang-gerbang stadion pemuda Thailand-Jepang di Bangkok.
(REUTERS/Chaiwat Subprasom )
Bangkok (CB)- Lebih dari seribu orang berkumpul di kota
Chiang Mai, Thailand utara, pada Minggu untuk menentang pembangunan
perumahan mewah pemerintah di lahan berhutan, kata polisi, dalam unjuk
rasa terbesar di bawah kekuasaan tentara.
Unjuk rasa itu adalah salah satu yang terbesar sejak tentara Thailand
mengambil alih kekuasaan sesudah kudeta pada 2014. Penguasa itu
memberlakukan larangan pertemuan umum lebih dari lima orang dan sebagian
besar telah mengekang kebebasan berpendpat melalui berbagai perintah
dan menggunakan tentara dan polisi untuk menghalangi pertemuan umum.
Gambar udara pembangunan perumahan untuk hakim, yang beredar di medan
gaul beberapa bulan belakangan, menunjukkan pembangunan merusak kaki
bukit berhutan di pegunungan Doi Suthep, Chiang Mai, yang memicu
kemarahan warga.
Polisi memperkirakan lebih dari seribu orang mengikuti unjuk rasa pada Minggu itu, yang dikatakan berlangsung secara teratur.
"Sekitar 1.250 orang mengambil bagian dalam unjuk rasa itu," kata
Kolonel Polisi Paisan, wakil komandan kepolisian Chiang Mai, kepada
Reuters.
"Pengunjuk rasa memusatkan perhatian pada masalah lingkungan, bukan
politik, dan mereka membersihkan jalan sesudahnya," kata Paisan.
Ia menyatakan panitianya membuat permintaan tepat untuk pertemuan itu
sebelumnya dan unjuk rasa tersebut diizinkan untuk diadakan.
Pengunjuk rasa, banyak yang memakai pita hijau, menuntut pemerintah
menghancurkan bangunan baru itu, yang merambah gunung Doi Suthep, dengan
menyatakan pemerintah harus mematuhinya dalam tujuh hari atau
menghadapi lebih banyak unjuk rasa.
Pejabat umum membela kegiatan itu, dengan menunjukkan bahwa pembangunan
tersebut sah dan berada di tanah milik negara, yang tidak masuk ke taman
nasional, yang mencakup gunung itu.
Pejabat juga menyatakan pengunjuk rasa dapat menghadapi tindakan hukum
jika perumahan itu dihancurkan dan bahwa perumahan tersebut harus dapat
digunakan untuk 10 tahun sebelum warga dapat menilai kembali dampak
lingkungannya.
Pembangunan itu dimulai pada 2015 dan menghadapi penentangan dari
kelompok lingkungan setempat, yang menganggap gunung itu suci bagi
Chiang Mai dan menjadi "paru-paru alam" untuk kota terbesar di utara
tersebut.
Pemerintahan tentara, yang berjanji mengadakan pemilihan umum pada tahun
depan, menghadapi semakin banyak tentangan masyarakat dalam beberapa
bulan belakangan, termasuk unjuk rasa mendukung demokrasi di Bangkok
pada bulan lalu, yang menuntut tentara menarik dukungan kepada penguasa,
demikian Reuters.
Dubes Inggris untuk PBB Karen Pierce, berusaha
menenangkan seorang anak perempuan, pengungsi Rohingya berusia 12 tahun
yang menangis saat menceritakan penderitaanya di Cox’s Bazar,
Bangladesh, April 29, 2018. (REUTERS/Michelle Nichols)
Jakarta, CB - Para pengungsi Rohingya di kamp pengungsi Cox's Bazar, Bangladesh mencurahkan segala keluh kesahnya saat dikunjungi delegasi utusan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa (DK PBB), Minggu (29/4). Mereka minta bantuan agar dapat pulang ke kampung halamannya dengan selamat di Myanmar.
Beberapa
wanita dan anak perempuan menangis dan memeluk Duta Besar Inggris untuk
PBB, Karen Pierce, saat bercerita apa yang terjadi pada mereka. Para
pengungsi tersebut minta keadilan atas pembunuhan, pemerkosaan dan
pembakaran yang menyebabkan mereka terpaksa mengungsi dari kampung
halamannya di negara bagian Rakhine, Myanmar.
"Hal ini
menunjukkan besarnya tantangan, saat kita sebagai DK PBB mencari jalan
bagaimana mereka bisa pulang," kata Pierce. "Hal yang menyedihkan adalah
tidak ada yang bisa kita lakukan saat ini yang mengurangi penderitaan
mereka."
Para utusan DK PBB yang akan bertemu pemimpin de facto
Myanmar, Aung San Suu Kyi, Senin (30/4), mampir ke kamp pengungsi
Kutupalong, Cox's Bazar, Minggu (29/4). Kamp pengungsi yang gersang,
kering, dan berdebu tersebut menampung 700 ribu warga Rohingya yang
menyelamatkan diri dari Rakhine Utara, Myanmar.
"Sangat
mengharukan, saya belum pernah menyaksikan kamp pengungsi seperti ini.
Bencana bakal terjadi jika hujan mengguyur," kata Deputi Duta Besar AS
untuk PBB, Kelley Currie.
Beberapa pejabat PBB dan relawan
kemanusiaan telah menyerukan kekhawatiran akan datangnya musim hujan
yang memperburuk situasi di penampungan pengungsi itu. Ratusan ribu
pengungsi tinggal di gubuk-gubuk yang terbuat dari bambu, plastik dan
terpal yang dibangun ala kadarnya. Banyak yang berada di area perbukitan
yang curam atau sebaliknya, dataran rendah yang rawan dilanda banjir.
Menteri
Kesejahteraan Sosial Myanmar Win Myat Aye, yang mengunjungi kamp
pengungsi tersebut awal bulan ini juga mengaku prihatin atas kondisi
yang sangat buruk tersebut.
Ratusan ribu pengungsi Rohingya
mengalir dari Rakhine Utara, Myanmar, ke perbatasan Bangladesh sejak
Agustus lalu. Saat militer Myanmar menggelar operasi untuk mencari para
penyerang pos-pos keamanannya. AS, Inggris dan PBB menggambarkan operasi
tersebut sebagai pembersihan etnis minoritas. Myanmar membantah tuduhan
tersebut.
Foto: REUTERS/Adnan Abidi Kamp Pengungsi Rohingya di Cox's Bazar, Bangladesh.
Ratusan pengungsi menyambut para utusan DK PBB dengan berbaris membawa
spanduk bertuliskan "kami menuntut keadilan." "Kami berdiri di sini
untuk menuntut keadilan karena mereka (militer Myanmar) telah memburuh
para pria kami dan menyiksa perempuan, kami mendesak untuk mencari
keadilan atas pelanggaran itu," kata seorang pengungsi, Sajida Begum,
seperti dilaporkan Reuters.
Kepada para utusan DK PBB,
beberapa pengungsi perempuan mengaku pasukan Myanmar memperkosa mereka,
menyerang anak-anak mereka, dan membunuh suami mereka. Myanmar
menyatakan operasi militer di Rakhine adalah tindakan sah untuk
merespons serangan dari gerilyawan Rohingya.
"Ini masalah yang
sangat rumit. Berkaitan dengan sejarha, etnis dan agama," kata Deputi
Duta besar China Wu Haitao kepada wartawan menjawab pertanyaan soal
apakah China dan Rusia akan menghalangi DK PBB meloloskan resolusi
tentang Myanmar. "Tidak ada penyelesaian yang mudah, tapi jika kita
semua bekerja sama menurut saya kita akan menemuka caranya," kata dia.
"Kita
tidak punya solusi ajaib di DK PBB," kata Wakil Duta Besar Rusia,
Dmitry Polyanskiy kepada wartawan. "Kami masih mengedepankan cara
bilateral untuk menyelesaikan masalah ini. Kami mendorong kedua
pemerintah (Bangladesh dan Myannmar) melakukan negosiasi konstruktif,"
kata dia.
DK PBB mengadopsi sebuah pernyataan resmi pada November lalu, yang
mendesak Myanmar untuk memastikan tidak ada penggunaan kekuatan militer
yang berlebihan dan memungkinkan kebebsan bergerak, akses yang setara ke
layanan dasar serta kewarganegaraan bagi semua rakyatnya. Selama ini
Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai warganya. Karena itu dan
menyebut mereka sebagai Bengali, atau orang-orang yang datang dari Teluk
Bengal.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte permanenkan larangan warga Filipina bekerja di Kuwait. Foto/Istimewa
MANILA
- Presiden Filipina Rodrigo mengatakan larangan sementara bagi warga
Filipina yang akan bekerja di Kuwait kini berlaku permanen. Langkah ini
semakin memperdalam kebuntuan diplomatik atas perlakukan terhadap
pekerja migran di negara Teluk itu.
Duterte sebelumnya pada bulan
Februari memberlakukan larangan terhadap pekerja yang menuju Kuwait.
Kebijakan itu diberlakukan setelah seorang pembantu asal Filipina
dibunuh dan mayatnya dimasukkan ke dalam freezer.
Krisis semakin
dalam setelah otoritas Kuwait pekan lalu memerintahkan Dubes Manila
untuk meninggalkan negara itu atas video-video staf kedutaan Filipina
yang membantu para pekerja di Kuwait melarikan diri dari para majikan
yang diduga melakukan kekerasan.
Kedua
negara telah merundingkan sebuah perjanjian kerja yang menurut para
pejabat Filipina dapat mengakibatkan pencabutan larangan tersebut.
Tetapi eskalasi ketegangan baru-baru ini telah membuat kesepakatan
menjadi tanda tanya.
"Larangan tetap itu secara permanen. Tidak
akan ada lagi perekrutan untuk pembantu rumah tangga. Tidak lebih," kata
Duterte seperti dikutip dari The Telegraph, Senin (30/4/2018).
Tidak
ada tanggapan segera dari Kuwait, di mana sekitar 262 ribu orang
Filipina dipekerjakan - hampir 60 persen dari mereka sebagai pekerja
rumah tangga, menurut departemen luar negeri Filipina.
Pekan lalu
Filipina meminta maaf atas video penyelamatan tetapi pejabat Kuwait
mengumumkan mereka mengusir duta besar Manila dan memanggil Dubes mereka
dari negara Asia Tenggara itu.
Manila mengatakan Kuwait juga
menahan empat orang Filipina yang disewa oleh kedutaan Filipina dan
mengeluarkan surat perintah penahanan terhadap tiga personel diplomatik.
Duterte
menggambarkan perlakuan terhadap pekerja di Kuwait sebagai malapetaka.
Ia mengatakan akan membawa pulang pembantu rumah tangga asal Filipina
yang mengalami pelecehan saat ia mengajukan banding kepada pekerja yang
ingin tinggal di negara kaya minyak itu.
"Saya ingin menyampaikan
pesan kepada patriotisme mereka: pulang ke rumah. Tidak peduli betapa
miskinnya kami, kami akan bertahan. Perekonomian berjalan baik dan kami
kekurangan pekerja kami," ujarnya.
Sekitar 10 juta orang Filipina
bekerja di luar negeri, mencari pekerjaan bergaji tinggi yang tidak
dapat mereka temukan di negaranya, dan pengiriman uang mereka merupakan
pilar utama ekonomi Filipina.
Pemerintah Filipina selama beberapa
dekade memuji para pekerja asing sebagai pahlawan modern tetapi
kelompok advokasi telah menyoroti biaya sosial migrasi, menghancurkan
keluarga dan membuat orang Filipina rentan terhadap pelecehan.
Duterte pada bulan Februari mengecam Kuwait, menuduh majikan nagara Arab
itu secara rutin memperkosa pekerja Filipina, memaksa mereka untuk
bekerja 21 jam sehari dan memberi mereka makanan sisa.
Namun setelah perselisihan terakhir, Duterte menggunakan nada damai ketika ia berbicara tentang "keributan diplomatik".
"Tampaknya
seolah-olah mereka memiliki kemarahan terhadap orang Filipina. Saya
tidak ingin mengirim (pekerja) karena tampaknya Anda tidak suka orang
Filipina," katanya dalam pidato dihadapan orang-orang Filipina di
Singapura.
"Hanya jangan sakiti mereka. Saya memohon bahwa mereka akan diberi perlakuan yang layak seperti manusia," imbuhnya.
Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud meresmikan
pembangunan 'kompleks hiburan' di dekat Ibu kota Riyadh, Sabtu (28/4)
malam. (Foto: REUTERS/Tomohiro Ohsumi/Pool)
Jakarta, CB - Raja Salman bin Abdulaziz
Al Saud meresmikan pembangunan 'kompleks hiburan' di dekat Ibu kota
Riyadh, Sabtu (28/4) malam.
Pembangunan taman hiburan dilakukan
di atas lahan seluas 334 kilometer persegi di Qiddiya, barat daya
Riyadh. Sejumlah pejabat menyebut proyek itu sebagai Disneyland milik
Saudi, bahkan lebih megah dari yang dimiliki Amerika Serikat.
Pembangunan
dilaporkan akan berlangsung dalam dua tahap. Tahap pertama meliputi
pembangunan wahana bermain mewah, sirkuit balap motor, hingga taman
safari.
Pembangunan ditargetkan rampung pada 2022 mendatang.
Pejabat
mengatakan proyek bernilai miliaran dolar AS itu dibangun sebagai salah
satu upaya Saudi menggenjot sektor pariwisata negara. Riyadh berharap
proyek ini bisa menarik investor dan setidaknya 17 juta turis asing pada
2030.
Selain itu, taman hiburan itu juga dibangun sebagai upaya
Saudi mendiversifikasi ekonominya agar tak bergantung lagi pada minyak.
Hal itu juga tertuang dalam reformasi yang digaungkan Putra Mahkota
Mohammed bin Salman pada 2016 yang dikenal dengan Visi Saudi 2030.
Menemani sang ayah, Pangeran Mohammed juga hadir dalam peluncuran tahap pertama pembangunan taman hiburan itu.
Dikutip AFP, selain reformasi ekonomi, Pangeran Mohammed juga bersumpah
akan semakin memoderatkan Saudi, salah satunya dengan mereformasi budaya
dan sosial negara.
Merespons tren positif industri hiburan
dunia, tahun lalu Saudi juga mencabut larangan pembangunan gedung
bioskop. Riyadh baru-baru ini bahkan kembali membuka dan menayangkan
film pertamanya di bioskop sejak 35 tahun terakhir.
Februari
lalu, Otoritas Hiburan Umum Saudi mengatakan pemerintah akan menggelar
lebih dari 5.000 festival dan konser selama tahun ini, dua kali lipat
dari 2017 lalu.
Pejabat Saudi juga menargetkan industri hiburan negara bisa meraup pemasukan hingga US$64 miliar dalam 10 tahun ke depan.
Selain
"kota hiburan", Riyadh juga telah mempublikasikan cetak biru
pembangunan kota teknologi NEOM yang disebut-sebut sebagai "Silicon
Valley" di kawasan tersebut.
Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi Mohammed bin Salman. Foto/REUTERS/Stringer
TEL AVIV
- Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman dalam lawatan panjang di
Amerika Serikat (AS) bulan lalu ternyata juga melakukan pertemuan
dengan para pemimpin Yahudi AS. Dalam pertemuan itu, dia menegaskan
bahwa Palestina harus bersedia berdamai dengan Israel atau diam dan tak
mengeluh lagi.
Pertemuan yang baru diungkap beberapa media AS dan
Israel ini berlangsung di New York. Pangeran Mohammed mengkritik
Palestina lantaran menolak peluang untuk berdamai dengan Israel selama
beberapa dekade.
Channel 10 News dan Axios
dengan mengutip sumber pada Minggu (29/4/2018) malam melaporkan bahwa
ada pernyataan yang dibuat oleh Putra Mahkota Saudi dalam pertemuan yang
membuat para tokoh yang hadir "terhuyung-huyung" oleh keganasan
kritiknya terhadap Palestina.
"Selama 40 tahun terakhir,
kepemimpinan Palestina telah kehilangan kesempatan lagi dan lagi, dan
menolak semua tawaran yang diberikan," kata calon raja Saudi tersebut.
"Sudah
waktunya rakyat Palestina menerima tawaran itu, dan setuju untuk datang
ke meja perundingan—atau mereka harus diam dan berhenti mengeluh,"
lanjut Pangeran Mohammed.
Putra Raja Salman bin Abdulaziz
al-Saud ini juga mengatakan kepada para pemimpin Yahudi AS bahwa masalah
Palestina tidak dalam prioritas atas agenda pemerintah Saudi. "Ada
masalah yang lebih mendesak dan lebih penting untuk dihadapi—seperti
Iran," katanya.
Meskipun demikian, Putra Mahkota menekankan bahwa
harus ada kemajuan substantif menuju perjanjian damai Israel-Palestina
sebelum Saudi dan negara-negara Arab lainnya akan memperdalam hubungan
mereka dengan Israel. "Diperlukan kemajuan yang signifikan menuju
kesepakatan dengan Palestina sebelum itu akan mungkin untuk memajukan
negosiasi antara Arab Saudi, dunia Arab dan Israel," paparnya.
Pertemuan
Pangeran Mohammed dengan para pemimpin Yahudi AS berlangsung 28 Maret
lalu. Media AS dan Israel tidak merinci siapa yang hadir dalam pertemuan
itu. Namun, Kedutaan Saudi di Amerika mengatakan sehari sebelum
pertemuan bahwa Pangeran Mohammed akan bertemu para pemimpin Yahudi,
termasuk Rabi Rick Jacobs yang merupakan presiden Union for Reform
Judaism, Rabbi Steven Wernick, United Synagogue of Conservative Judaism;
dan Allen Fagin, wakil presiden eksekutif dari Orthodox Union.
Bocoran
kabel diplomatik dari Kementerian Luar Negeri Israel, yang bersumber
dari seorang diplomat Israel yang bertugas di konsulat New York,
mengonfirmasi pertemuan itu. Diplomat itu ikut hadir dan pengarahan pada
pertemuan. Tiga sumber lain juga mengaku hadir dalam pertemuan itu.
Salah satu dari mereka yang hadir mengatakan kepada Channel 10 News bahwa orang-orang yang hadir dari pertemuan itu "terhuyung-huyung" dengan apa yang dikatakan Pangeran Mohammed.
Sejumlah laporan berita, termasuk dari The New York Times dan Reuters,
telah mengklaim dalam beberapa bulan terakhir bahwa Putra Mahkota Saudi
telah menekan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas untuk menerima
proposal perdamaian dari administrasi Trump. Kata Kedubes Saudi
Sementara
itu, Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington mengatakan, Pangeran
Mohammed memang bertemu dengan para pemimpin Yahudi dan Kristen AS pada
28 Maret 2018. "Pertemuan itu menekankan ikatan bersama di antara semua
orang, terutama orang-orang beriman, yang menekankan pentingnya
toleransi, koeksistensi, dan bekerja sama untuk masa depan yang lebih
baik untuk semua umat manusia," katanya.
"Kerajaan Arab Saudi
selalu, dan akan terus memperjuangkan perluasan dialog, membangun
pemahaman yang lebih baik di antara keyakinan, dan berfokus pada
kemanusiaan bersama semua orang."
Dalam wawancara dengan Jeffrey
Goldberg dari The Atlantic, yang diterbitkan beberapa hari kemudian,
Pangeran Mohammed mengakui hak Israel untuk hidup damai di tanahnya
sendiri. Dia juga tidak menutup kemungkinan negaranya akan menjalin
hubungan diplomatik dengan Israel di masa mendatang.
Ditanya apakah dia percaya orang-orang Yahudi memiliki hak untuk tinggal
di negara, bangsa, setidaknya di bagian dari tanah air leluhur mereka.
Mohammed menjawab; "Saya percaya bahwa setiap orang, di mana saja,
memiliki hak untuk hidup di negara mereka yang damai. Saya percaya
orang-orang Palestina dan Israel memiliki hak untuk memiliki tanah
mereka sendiri."
Sedangkan hubungan formal Saudi dan Israel, dia
menekankan persyaratan yang harus dipenuhi. Yakni, perdamaian Israel dan
Palestina. "Tetapi kita harus memiliki perjanjian damai untuk menjamin
stabilitas bagi semua orang dan untuk memiliki hubungan normal,"
katanya.
Ditanya lagi, apakah dia tidak ada keberatan bahwa
negaranya yang berbasis agama Islam terhadap eksistensi Israel?. Untuk
hal ini, Putra Mahkota Saudi menjawab; "Kami memiliki keprihatinan agama
tentang nasib masjid suci di Yerusalem dan tentang hak-hak rakyat
Palestina. Ini yang kami miliki. Kami tidak memiliki keberatan terhadap
orang lain."
Selanjutnya, dia ditanya tentang anti-Semitisme di
Arab Saudi. "Negara kami tidak memiliki masalah dengan orang Yahudi.
Nabi kita, Muhammad, menikahi seorang wanita Yahudi. Bukan hanya
teman—dia menikahinya. Nabi kita, tetangganya adalah orang Yahudi. Anda
akan menemukan banyak orang Yahudi di Arab Saudi yang berasal dari
Amerika, berasal dari Eropa. Tidak ada masalah antara Kristen dan Muslim
dan Yahudi. Kami memiliki masalah seperti yang Anda temukan di mana pun
di dunia, di antara beberapa orang," paparnya.
