CUPUMA

Minggu, 29 April 2018

Kampanye Pemilu Malaysia Dimulai, Jet Milik Mahathir Disabotase

Mantan PM Malaysia, dan pemimpin Partai Pribumi Bersatu Malaysia, Mahathir Mohamad, saat konferensi pers di Petaling Jaya, Malaysia, 5 April 2018. AP

CB, Jakarta - Mantan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengklaim ada oknum yang ingin menyingkirkannya demi menang dalam Pemilihan Umum Raya Malaysia Ke-14.
Mahathir mengatakan, pada Jumat, 27 April 2018, ada pihak yang berusaha menyabotase jet pribadinya saat akan terbang dari Kuala Lumpur ke Langkawi.

Upaya mencelakakan Mahathir terungkap setelah pilotnya menemukan beberapa kerusakan yang tampaknya disengaja sebelum lepas landas.

"Saya telah memperingatkan sebelumnya akan ada upaya jahat untuk memaksa beberapa kandidat berhenti ikut PRU 14, tapi saya tidak berpikir itu akan terjadi pada saya," ucapnya, seperti dilansir Reuters pada 28 April 2018.
Menanggapi klaim itu, pemerintah Malaysia berjanji akan melakukan penyelidikan kasus yang sudah dilaporkan Mahathir ke polisi.

Mahathir kembali ke dunia politik setelah pensiun 15 tahun lalu. Ia menjadi kandidat dari oposisi Aliansi Harapan. Politikus veteran berusia 92 tahun itu akan mencalonkan diri dari daerah pemilihan Langkawi untuk pemilihan 9 Mei mendatang.
Perdana menteri selama 22 tahun sebelum mengundurkan diri pada 2003 ini kembali menantang Perdana Menteri Najib Razak dalam pemilihan umum. Mahathir menuding Najib terlibat dalam berbagai skandal yang dinilai telah membawa Malaysia dalam kehancuran.

Credit TEMPO.CO

Milisi Diduga Habisi 40 Etnis Tuareg di Mali Utara

BAMAKO - Milisi diduga telah membunuh 40 etnis Tuareg, kebanyakan pria muda, dalam dua serangan di wilayah Manaka, Mali Utara. Menurut gubernur setempat peristiwa itu tampaknya memicu konflik etnis antara Tuareg dan Fulani.

Gubernur Menaka, Daouda Maiga, mengatakan melalui telepon bahwa serangan itu terjadi di desa-desa terpencil gurun Awakassa pada hari Jumat dan di Anderanboucane, sehari sebelumnya.

"Yang tewas kebanyakan adalah pemuda, tidak ada wanita atau anak-anak, sebagian besar dari usia di mana mereka dapat membawa senjata," kata Maiga seperti dikutip dari Reuters, Minggu (29/1/2018).

Korban termasuk banyak anggota Gerakan Nasional milisi Tuareg untuk Keselamatan Azawad (MSA). "MSA memerangi kelompok-kelompok Islam, yang sebagian besar terdiri atas Fulani," terang Maiga.

“Jadi dua serangan ini adalah pembalasan terhadap mereka. Mereka ingin mengubah konflik menjadi sesuatu yang bersifat antar-komunal,” jelasnya.

Milisi Islam dipandang sebagai ancaman terbesar bagi keamanan di seluruh wilayah Sahel Afrika. Mereka telah terbukti mahir mengeksploitasi ketegangan lokal antara kelompok etnis untuk menabur perselisihan - seperti antara Tuareg yang kebanyakan berkulit lebih terang dan Fulani di atas konflik yang langka di Sahara.

Bajan Ag Hamatou, seorang legislator lokal, membenarkan serangan itu, seperti yang dilakukan walikota Kota Menaka, Nanout Kotia.

Kekerasan yang meningkat di Mali telah menimbulkan keraguan atas kelayakan pemilu yang dijadwalkan pada akhir Juli, di mana Presiden Ibrahim Boubacar Keita akan mencari masa jabatan kedua.

Milisi Sahara yang berafiliasi dengan ISIS aktif di wilayah Menaka yang berbatasan dengan Niger. Kelompok ini dipimpin oleh seorang Afrika utara berbahasa Arab yang disebut Adnan Abu Walid al-Sahrawi, tetapi sebagian besar pejuangnya adalah etnis Fulani.

Mali telah berada dalam kekacauan sejak pemberontak Tuareg dan Islamis menyapu padang pasirnya pada tahun 2012, meskipun ada intervensi Perancis untuk mendorong mereka kembali pada tahun berikutnya, dan kehadiran militer Perancis dan penjaga perdamaian PBB.

Credit sindonews.com

Jalankan Program Rudal Balistik, AS Serukan Sanksi Baru untuk Iran

RIYADH - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo menyerukan sanksi baru terhadap Iran atas program rudalnya. Ini adalah sebuah langkah yang dapat mengakhiri kesepakatan nuklir.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah tiba di Arab Saudi sebagai bagian kunjungannya ke Timur Tengah. AS tengah mengumpulkan dukungan untuk sanksi baru terhadap Iran.

Kunjungan ke Riyadh, Yerusalem dan Amman hanya dua hari setelah Pompeo dilantik dilakukan ketika Presiden Donald Trump tengah mempertimbangkan untuk memutuskan apakah akan menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran yang masih didukung oleh kekuatan Eropa.

"Kami mendesak negara-negara di seluruh dunia untuk memberikan sanksi kepada individu dan entitas yang terkait dengan program rudal Iran, dan itu juga telah menjadi bagian besar dari diskusi dengan orang Eropa," ujar Brian Hook, penasihat kebijakan senior yang ikut bepergian dengan Pompeo, seperti dikutip dari News.com.au, Minggu (29/4/2018).

Lebih jauh Hook menuding Iran telah menyuplai rudal balistik kepada kelompok pemberontak Yaman, Houthi. Rudal-rudal tersebut ditembakkan secara serentak ke Arab Saudi dan sebelumnya menewaskan seorang pria.

"Rudal-rudal Iran memperpanjang perang dan penderitaan di Timur Tengah, mereka mengancam keamanan dan kepentingan ekonomi kami serta mereka terutama mengancam Arab Saudi dan Israel," ujarnya.

Kesepakatan 2015 yang membatasi program nuklir Iran dengan imbalan bantuan sanksi tidak mencakup program rudal.

Trump menyebutnya sebagai "kesepakatan terburuk" dan mengancam akan memberlakukan kembali sanksi kecuali Inggris, Prancis dan Jerman setuju untuk memperbaikinya. Melanjutkan sanksi kemungkinan akan membunuh kesepakatan.

Rusia, Cina, Jerman, Inggris dan Perancis, yang semuanya mencapai kesepakatan dengan Iran dan AS, melihat kesepakatan itu sebagai cara terbaik untuk menghentikan Iran mengembangkan bom nuklir.

Berbicara setelah pertemuan menteri luar negeri NATO di Brussels pada hari Jumat, Pompeo mengatakan Trump belum mengambil keputusan apakah akan membatalkan kesepakatan itu tetapi tidak mungkin untuk tetap melakukannya tanpa perubahan substansial.

"Belum ada keputusan, jadi tim itu bekerja dan saya yakin kami akan memiliki banyak percakapan untuk menyampaikan apa yang telah diperjelas oleh presiden," kata Pompeo dalam konferensi pers.

Awal pekan ini, Presiden Prancis Emmanuel Macron meminta Trump untuk tidak meninggalkan kesepakatan, meskipun dia kemudian mengakui bahwa Trump kemungkinan akan mundur dari kesepakatan tersebut.

Pemerintahan Trump juga sedang mengkaji peran AS dalam memerangi ISIS pada konflik Suriah selama tujuh tahun. Trump telah meminta negara-negara Teluk untuk menyediakan dana dan pasukan untuk menstabilkan wilayah yang pernah dikuasai oleh kelompok di Suriah.

Di Riyadh, Pompeo disambut oleh Menteri Luar Negeri Saudi Adel al-Jubeir. Dia berharap bisa bertemu dengan Putra Mahkota Saudi, Mohammed bin Salman dan Raja Salman selama kunjungan itu.

Credit sindonews.com

Arab Saudi Tembak Jatuh Empat Rudal Houthi

RIYADH - Arab Saudi menembak jatuh empat rudal yang ditembakkan dari Yaman selatan yang ditujukan ke kota Jizan, Sabtu (28/4/2018). Rudal-rudal tersebut ditembakkan beberapa jam setelah serangan di Sanaa menewaskan puluhan pemberontak Houthi

Meskipun koalisi Arab melaporkan tidak ada korban, seorang pejabat lokal mengatakan satu orang tewas dalam serangan itu. Juru bicara pertahanan sipil Jizan, Kolonel Yahya Abdullah al-Qahtani mengatakan, seorang warga Arab Saudi telah terbunuh oleh pecahan rudal seperti dikutip dari laman Al Araby, Minggu (29/4/2018).

Televisi Houthi, al-Masirah, membenarkan serangan tersebut. Dalam laporannya al-Masirah menyebut mereka telah menembakkan delapan rudal ke Jizan.

Sehari sebelumnya, pasukan pertahanan Saudi mengatakan mereka telah menjatuhkan rudal di wilayah yang sama.

Serangan itu terjadi ketika pemakaman umum diadakan di Sanaa untuk seorang pejabat terkemuka Houthi. Saleh al-Sammad adalah salah satu kepala politik Houthi dan seorang tokoh senior dalam kelompok tersebut.

Dia telah menyebut tahun 2018 "tahun keunggulan balistik" dan membela kebijakan Houthis menembakkan rudal ke Sapai Arabia. Dia tewas dalam serangan udara oleh Arab Saudi dan sekutunya minggu lalu.

Kelompok Houthi menjadi semakin berani dalam serangan mereka terhadap Arab Saudi, termasuk upaya menyerang Ibu Kota Riyadh.

Pada bulan Maret, seorang buruh Mesir menjadi korban tewas pertama yang diketahui akibat serangan rudal pemberontak di Ibu Kota Saudi.

Arab Saudi menuduh saingannya Iran menyelundupkan rudal ke Houthi, tuduhan yang dibantah oleh Teheran.

Arab Saudi sejak Maret 2015 memimpin koalisi negara-negara Arab yang berjuang untuk menggulingkan kelompok Houthis di Yaman dan mengembalikan pemerintahan Yaman yang diakui internasional.

Hampir 10.000 orang telah tewas dalam konflik itu, dalam apa yang disebut PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Credit sindonews.com

Palestina Kecam Niat Trump Hadiri Pembukaan Kedubes AS di Yerusalem

RAMALLAH - Palestina mengecam keinginan Presiden Donald Trump untuk menghadiri upacara pembukaan gedung kedutaan AS di Yerusalem bulan depan. Palestina menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran mencolok.

"Trump telah melakukan kesalahan besar selama masa jabatannya terkait Palestina dalam masalah Yerusalem, pengungsi, negara Palestina dan hak-hak rakyat Palestina," ujar Penasehat Menteri Luar Negeri Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Shaath.

Dia mengatakan kepada stasiun radio resmi Palestina Voice of Palestine bahwa kesalahan-kesalahan itu telah didiskualifikasi dan mengakhiri peran AS secara sepihak dalam proses perdamaian dengan Israel sejak 1991.

Dia menegaskan kembali bahwa AS harus bertindak sesuai dengan kerangka multilateral internasional yang berkomitmen terhadap Piagam PBB dan hukum internasional.

"Jika tidak, tidak akan ada peran nyata bagi Amerika Serikat dalam proses perdamaian mendatang," tegasnya seperti dikutip dari Xinhua, Minggu (29/4/2018).

Shaath juga mengatakan perubahan keseimbangan kekuatan dunia telah menyebabkan berakhirnya peran AS, karena Washington bukan lagi penguasa dunia dan bahwa ada kekuatan Eropa, Rusia, Cina, India dan Brasil yang membentuk kerangka multilateral kerangka.

Sebelumnya, Trump mengatakan bahwa ia "boleh pergi" ke kedutaan AS di Yerusalem yang dijadwalkan dibuka 14 Mei, menandai peringatan ulang tahun kemerdekaan Israel yang ke-70.

Palestina sendiri telah menunjuk tanggal 15 Mei, sehari setelah kemerdekaan Israel, sebagai Hari Nakba atau Hari Malapetaka.

Credit sindonews.com

Pindahkan Kedutaan ke Yerusalem, Presiden Rumania Minta PM Mundur

CB, Jakarta - Presiden Rumania, Kalus Iohannis minta Perdana Menteri Viorica Dancila mengundurkan diri setelah dia merencanakan memindahkan kantor kedutaan besarnya dari Tel Aviv ke Yerusalem.
"Dancila tidak bisa mengendalikan kantor Perdana Menteri dan membuat pemerintah Rumania bermasalah," kata Iohannis dalam sebuah pernyataan yang diterima Al Jazeera, Jumat, 27 April 2018. "Saya meminta Dancila mengundurkan diri dari kantor Perdana Menteri," lanjutnya.

President Rumania Kalus Iohannis (kanan) dan Perdana Menteri Viorica Dancila (kiri) [File: AP]

Sebelum membuat pernyataan, Iohannis memanggil Dancila untuk sebuah pertemuan di kediaman resmi kepresidenan di Istana Cotroceni. "Namun, dia menolak bertemu presiden," tulis Romania Journal.
Pemanggilan tersebut terkait dengan komplain Iohannis yang menganggap Dancila tidak berkonsultasi dengan dia untuk membicarakan masalah memorandum rahasia mengenai kebijakan luar negeri. Hal itu dianggap sebagai sebuah pelanggaran konstitusi.
"Dalam konstitusi negara disebutkan bahwa seluruh kepentingan Rumania harus dibicarakan antara Perdana Menteri dan Presiden," ucapnya melalui pernyataan.
Menurut berbagai laporan, yang dimaksud memorandum rahasai itu adalah masalah rencana pemindahan kantor Kedutaan Besar Rumania dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Seorang pejalan kaki berjalan melewati kedutaan besar Amerika Serikat di Tel Aviv, Israel, Senin (5/8). Penutupan kantor kedutaan AS di Timur Tengah dan Afrika diperpanjang seminggu sebagai tindakan pencegahan setelah al Qaeda mengeluarkan ancaman pada hari Minggu (4/6). REUTERS/ Nir Elias
Kekecewaan Iohannis lainnya adalah ketika dia minta penjelasan dari Dancila mengenai kunjungannya ke Israel karena tidak ada mandat dari kantor kepresidenan, tak mendapatkan respon. "Saya tidak pernah mendengar Perdana Menteri Rumania berkunjung ke luar negeri, bahkan saya tidak mengetahui apa yang dia lakukan di sana," ungkapnya.
Rumania melalui salah seorang anggota partai berkuasa, Livieu Dragnea, mengatakan kepada televisi ANTENA 3 bahwa Rumania akan memindahkan kantor Kedutaan Besar ke Yerusalem mengikuti jejak Amerika Serikat, Guatemala dan Honduras.

Keputusan Rumania ini disambut gembira oleh Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan kepada sejumlah diplomat internasional di kediamanya di Yerusalem, Kamis, 19 April 2018, banyak negara yang akan memindahkan Kedutaan Besarnya ke Yerusalem. "Israel akan memberikan hadiah khusus kepada 10 negara pertama yang memindahkan kedutaannya," kata Netanyahu.

Credit tempo.co

Parlemen Jerman Dukung Israel sebagai Negara Yahudi

Pemimpin partai CDU Partai Demokrat Kristen dan Kanselir Jerman, Angela Merkel saat melihat hasil pemilihan umum di Berlin, Jerman, 24 September 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

CB, Jakarta - Parlemen Jerman, Kamis, 26 April 2018, menyiapkan Rancangan Undang-Undang pengakuan terhadap Israel sebagai Negara Yahudi. Dalam RUU tersebut dinyatakan, solusi dua negara satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri konflik Palestina-Israel.
"Keamanan dan kedaulatan Israel adalah kunci bagi kebijakan luar negeri serta keamanan Jerman," bunyi salah satu butir isi RUU sebagaimana dikutip Middle East Monitor, Jumat, 27 April 2018.

Kanselir Jerman dan pemimpin Partai Demokratis Kristen (CDU) Angela Merkel, saat memasukan surat suara dalam pemilu di Berlin, Jerman, 24 September 2017. REUTERS/Kai Pfaffenbach

Tiga penguasa parlemen Jerman terdiri dari Partai Kristen dan Uni Demokratik pimpinan Kanselir Angela Merkel, Partai Sosialis dan Partai Demokratik Bebas mengajukan RUU tersebut bersamaan dengan ulang tahun ke-70 berdirinya negara Israel.
RUU tersebut juga menetapkan bahwa pemerintah Jerman bersama masyarakat internasional harus bekerja sama mendukung solusi dua negara. "Satu-satunya solusi menyelesaikan konflik Timur Tengah adalah ditekankan pada msalah Israel, Yahudi, demokrasi dan kemerdekaan berdirinya Palestina sebagai sebuah negara."

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menghadiri pertemuan partai Likud di Knesset, Parlemen Israel, Jerusalem, Israel, Senin (13/2). REUTERS/Baz Ratner
Sebelumnya, dalam sebuah sidang kontroversial pada 2014, parlemen Israel menyetujui RUU Negara Yahudi karena dapat meningkatkan diskiriminasi terhadap warga Arab di daerah pendudukan Palestina. RUU tersebut sempat ditentang sejumlah menteri.

Times of Israel, mengambarkan bahwa RUU Negara Yahudi tersebut merupakan sesuatu yang sangat kontroversial. "Para anggota kabinet berdebat membahas RUU di ruang tertutup, namun teriakan mereka cukup keras sehingga dapat didengar wartawan yang berada di lorong masuk."
Berpidato di depan anggota kabinetnya, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan "Israel adalah Yahudi, negara nasionalis rakyat Yahudi yang memiliki kesamaan hak bagi seluruh warga negara. Menurutnya, "Israel adalah rumah bagi warga Yahudi."

Credit TEMPO.CO

ASEAN Minta Indonesia Pimpin Penyelesaian Negosiasi RCEP

ASEAN

RCEP merupakan kemitraan ASEAN dengan enam negara

CB, SINGAPURA -- Negara-negara anggota ASEAN telah meminta Indonesia sebagai negara koordinator Kemitraan Komprehensif Ekonomi Kawasan (RCEP) dapat segera menyelesaikan negosiasi dengan enam negara mitra, yakni Australia, Cina, India, Jepang, Korea Selatan, dan Selandia Baru.
"Kita sebagai country coordinator, semua meminta kita bisa menyelesaikan pembahasan RCEP di masa kepemimpinan Singapura, jadi kita mau mengupayakan semaksimal mungkin untuk finalize RCEP," kata Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita di Hotel Shangrila, Singapura, Sabtu (28/4).

Mendag hadir sebagai ketua delegasi Pertemuan Dewan Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) ke-16 sekaligus mendampingi Presiden Joko Widodo dalam berbagai pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di Singapura.
Menanggapi permintaan negara-negara anggota ASEAN tersebut, Enggar mengatakan Indonesia akan bekerja semaksimal mungkin untuk menyelesaikan negosiasi, namun semua anggota harus sepakat terlebih dulu agar perhimpunan tersebut memiliki nilai tawar yang bulat dalam negosiasi dengan enam negara mitra.
"Saya push lagi, sekali kita ASEAN sepakat maka jangan pernah dalam pembicaraan itu kita kembali lagi bicara di antara ASEAN, jadi kita harus ada ASEAN paper dulu, ada kesepakatan ASEAN, karena ASEAN adalah inisiator dari RCEP itu," tuturnya.
Sebagai tindak lanjut, ASEAN plus enam negara akan melakukan pertemuan di Jepang pada Juli 2018 untuk segera membuat finalisasi RCEP. RCEP mulai diadopsi sepuluh anggota ASEAN secara bertahap sejak KTT Ke-21 ASEAN di Pnom Penh, Kamboja, pada 2012, dan negosiasinya dimulai pada awal 2013.
Kemitraan regional tersebut bertujuan mencapai hubungan ekonomi yang saling menguntungkan di antara negara anggota ASEAN dan mitra dagang ASEAN.

Credit republika.co.id

KTT ASEAN hasilkan tiga dokumen tanpa isu Rohingya

Para pemimpin di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN di Singapura 2018 (Biro Pers Istana Kepresidenan)

Singapura (CB) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-32 ASEAN menghasilkan tiga dokumen tanpa ada satu pun yang menyebutkan kesepakatan untuk mengatasi isu kemanusiaan Rohingya.

Ketiga dokumen tersebut disampaikan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong sebagai ketua ASEAN 2018 di Hotel Shangri-La, Singapura, Sabtu.

Ketiga dokumen hasil tersebut adalah Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Keamanan Siber, Nota Konsep Jaringan Kota Pintar ASEAN (ASCN) dan Visi Pemimpin untuk ASEAN yang Berketahanan dan Inovatif.

Dari ketiga dokumen hasil tersebut hanya pada Visi Pemimpin ASEAN sedikit disebutkan ada poin ke sepuluh tentang pentingnya penghormatan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar.

Poin tersebut menyebutkan "ASEAN menekankan kembali komitmen untuk memajukan dan melindungi HAM dan kebebasan dasar yang sejalan dengan Deklarasi HAM ASEAN (AHRD) dan Pernyataan Phnom Penh tentang Adopsi AHRD dan juga instrumen internasional tentang HAM yag diikuti negara-negara anggota ASEAN.

Padahal, berbagai pihak, termasuk dari Komisi Antarpemerintahan ASEAN untuk HAM (AICHR) dan Parlemen ASEAN untuk HAM(APHR), telah menyampaikan seruan kepada para pemimpin ASEAN agar dapat menghasilkan pernyataan yang kuat agar ASEAN dapat segera bertindak mengatasi masalah kemanusiaan Rohingya.

Kepala Pusat Studi ASEAN The Habibie Center Ibrahim Almuttaqi menyayangkan para pemimpin ASEAN membatasi diri dengan hanya menghasilkan tiga dokumen hasil, padahal ada isu krisis kemanusiaan Rohingya yang mendesak untuk diatasi di kawasan Asia Tenggara.

Ibrahim berpendapat bahwa ketidakhadiran Aung San Suu-Kyi di KTT ASEAN seharusnya dapat dimanfaakan para pemimpin ASEAN lainnya untuk mengeluarkan pernyataan yang lebih kuat terkait penyelesaian krisis kemanusiaan Rohingya.

"Sayangnya, di bawah keketuaan Singapura keinginan kita untuk mendapatkan penyampaian yang jelas tentang perlindungan hak asasi manusia terlalu terpecah-pecah dan pada akhirnya terlewatkan," kata dia.

Sementara itu, dua dokumen lainnya, yakni Pernyataan Pemimpin ASEAN tentang Kerja Sama Kemananan Siber dan ASCN bersifat lebih praktis sebagai panduan bagi kerja sama internal negara-negara anggota di bidang keamanan siber dan pembangunan jaringan kota pintar melalui berbagai program.

Credit antaranews.com

Ribuan Etnis Kachin Myanmar Mengungsi

Warga etnik Kachin mengantre untuk memberikan suaranya dalam pemilu Myanmar di Kota Kachin, utara Myanmar beberapa waktu lalu.

Foto: EPA/Seng Mai

PBB melaporkan sejak awal April, ada sekitar 4.000 warga etnis Kachin yang mengungsi

CB, YANGON -- Ribuan warga etnis Kachin di Myanmar utara terpaksa meninggalkan kampungnya dan mengungsi. Ini merupakan dampak dari pertempuran terbaru antara Kachin Independent Army (KIA) dengan militer Myanmar.
Pertempuran antara gerilyawan KIA dengan militer Myanmar kembali memanas. Militer Myanmar dilaporkan membombardir basis-basis para gerilyawan dengan serangan udara dan artileri. Hal ini menyebabkan warga sipil di negara bagian Kachin mengungsi.

PBB melaporkan sejak awal April hingga saat ini, terdapat sekitar 4.000 warga etnis Kachin yang telah meninggalkan rumahnya dan mengungsi. Selain itu, muncul pula kekhawatiran tentang terperangkapnya warga sipil di daerah-daerah yang berkecamuk dekat perbatasan Cina. Hal ini menjadi perhatian PBB.
"Perhatian terbesar kami adalah keselamatan warga sipil, termasuk wanita hamil, orang tua, anak-anak, dan orang-orang difabel. Kami harus memastikan orang-orang ini dilindungi," ujar Kepala Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), dikutip laman BBC, Sabtu (28/4).
Etnis Kachin, yang mayoritas beragama Kristen, telah berjuang untuk mendapatkan otonomi yang lebih besar di Myanmar sejak 1961. Militer Myanmar sendiri sempat menyepakati gencatan senjata dengan KIO. Namun kesepakatan tersebut hancur pada 2011. Pertempuran yang sempat mereda selama 17 tahun akhirnya meletup kembali.
Pada Rabu (25/4), sebanyak 32 kelompok masyarakat sipil Kachin di Myanmar dan luar negeri membuat sebuah surat bersama dan dikirim ke Dewan Keamanan PBB. Mereka mendesak Dewan Keamanan agar mengambil tindakan terhadap militer Myanmar yang dianggap berupaya melenyapkan identitas mereka.
Di surat tersebut dijelaskan bahwa masyarakat Kachin telah mengalami berbagai pelanggaran hak asasi manusia, mencakup pemindahan paksa, pemerkosaan, penangkapan serta penahanan sewenang-wenang, dan eksekusi. Hal ini telah berlangsung selama konflik bersenjata berlangsung di Kachin.
"Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia ini bukan hal baru bagi masyarakat Kachin atau kelompok etnis lain di Myanmar," kata kelompok masyarakat Kachin dalam suratnya.
"Militer Myanmar telah menggunakan taktik ini untuk menanamkan rasa takut dan kontrol dalam upayanya menghancurkan identitas etnis kita, menghancurkan agama kita, menjajah tanah kita, dan mencuri sumber daya alam kita," kata kelompok tersebut menambahkan.
Kelompok masyarakat sipil Kachin mendesak PBB agar segera menyeret Myanmar ke Pengadilan Pidana Internasional. Sebab mereka menilai Pemerintah Myanmar telah gagal melindungi komunitas etnis minoritas dari ancaman dan serangan militernya.

Credit republika.co.id

AS Kemungkinan akan Keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran

Menteri Luar Negeri Amerika Serika Mike Pompeo.

Foto: AP Photo/Manuel Balce Ceneta

AS menilai tidak ada perbaikan substansial pada Kesepakatan Nuklir Iran.

CB, BRUSSELS -- Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo menyatakan, Presiden Donald Trump belum membuat keputusan terkait apakah AS akan keluar dari Kesepakatan Nuklir Iran. Namun, Trump tidak akan mempertahankan kesepakatan tersebut kecuali bila ada perubahan yang signifikan di dalamnya.
"Tidak ada perbaikan yang substansial. Tidak ada yang mengatasi kekurangan dari kesepakatan itu, dia (Trump) sepertinya tidak akan tetap berada dalam kesepakatan itu setelah bulan Mei nanti," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Sabtu (28/4).

Trump menganggap kesepakatan nuklir Iran 2015 itu "gila" dan menjadi kesepakatan terburuk yang pernah dibuat. Dia juga memberikan ancaman bahwa AS akan menarik diri dari kesepakatan tersebut.
Trump menuturkan akan tetap dalam kesepakatan itu bila Washington dan sekutu Eropanya menyinggung sisi kesepakatan yang tidak terkait dengan perjanjian aslinya meliputi kegiatan regional Iran dan program rudal balistiknya.
Trump memiliki tenggat waktu sampai 12 Mei nanti untuk memutuskan apakah dia akan terus memperpanjang sanksi terhadap Iran. Beberapa negara, seperti Inggris, Prancis, Jerman, Uni Eropa, Cina, dan Rusia melihat kesepakatan itu sebagai cara terbaik untuk mencegah Iran memperoleh senjata nuklir. Iran pun dengan tegas membantah programnya dimaksudkan untuk mengembangkan senjata nuklir.
Trump mengkritik kesepakatan nuklir 2015 yang secara efektif mencabut beberapa sanksi Barat terhadap Iran sebagai imbalan atas pembatasan program nuklirnya. Meski begitu, Inggris dan sekutu Eropanya, Perancis dan Jerman berpendapat bahwa apa yang disebut Rencana Aksi Bersama Komprehensif sedang berlangsung dan mencari cara untuk mengatasi kekhawatiran Trump tentang aktivitas Iran yang lebih luas tanpa keluar dari kesepakatan nuklir.
Berdasarkan usulan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, AS dan Eropa akan setuju memblokir kegiatan nuklir Iran hingga 2025 dan seterusnya, untuk mengatasi program peluru kendali balistik Iran dan menghasilkan persyaratan untuk penyelesaian politik demi mengekang Iran di Yaman, Suriah, Irak dan Lebanon.

Credit republika.co.id

Hamas Salahkan Pemerintahan Abbas Atas Upaya Pembunuhan PM Palestina

GAZA - Kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza menyalahkan pejabat Otoritas Palestina atas percobaan pembunuhan Perdana Menteri Palestina Rami Hamdallah pada 13 Maret lalu.

Melempar tuduhan atas serangan bom pinggir jalan yang dilewati konvoi Hamdallah tampaknya akan memperdalam perpecahan politik antara kelompok Hamas dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas yang didukung Barat.

Abbas menyalahkan serangan itu kepada Hamas sesaat setelah insiden di Gaza, di mana Hamdallah, yang telah memelopori upaya Otoritas untuk berdamai dengan Hamas, tidak terluka.

Namun Eyad al-Bozom, juru bicara kementerian dalam negeri Hamas di Gaza, mengatakan pada konferensi pers hari Sabtu bahwa tiga perwira senior Otoritas Palestina yang bermarkas di Tepi Barat telah mendalangi ledakan itu.

Al-Bozom mengatakan bahwa para pejabat Otoritas Palestina yang dicurigai juga berada di belakang upaya untuk membunuh kepala keamanan Hamas Tawfeeq Abu Naeem pada bulan Oktober di Gaza.

Tiga orang yang diidentifikasi oleh Hamas sebagai tersangka yang terlibat dalam pemboman itu tewas dalam baku tembak dengan pasukannya di Gaza pada 22 Maret.

Kementerian Dalam Negeri Gaza mempresentasikan video pengakuan oleh empat orang yang ditahan, yang dikatakan merupakan bagian dari sel yang diarahkan oleh petugas Otoritas Palestina, yang berbasis di Tepi Barat. Namun Hamas tidak memberikan bukti lebih lanjut.

Khalil al-Hayya, wakil kepala Hamas di Gaza, mengatakan pada konferensi pers terpisah bahwa para tersangka ingin membunuh rekonsiliasi.

Tudingan Hamas itu pun di bantah oleh Otoritas Palestina. Seorang juru bicara untuk layanan keamanan Otoritas menyalahkan Hamas atas ledakan 13 Maret.

"Semakin banyak Hamas mencoba untuk menghindari tanggung jawab, semakin tenggelam," kata Adnan al-Dmairi seperti dikutip dari Reuters, Minggu (29/4/2018).

Upaya pembunuhan itu telah menggagalkan upaya untuk mengakhiri perbedaan yang mendalam antara dua faksi utama Palestina; Hamas, yang mendominasi Gaza, dan Fatah yang dipimpin oleh Abbas, kekuatan utama dalam Otoritas Palestina di Tepi Barat yang diduduki Israel.

Credit sindonews.com

Menhan Israel: Kami Tidak Ingin Perang di Gaza dan Lebanon

WASHINGTON - Menteri Pertahanan (Menhan) Israel Avigdor Lieberman mengatakan bahwa Israel tidak ingin bertempur di Gaza atau Lebanon lagi, juga tidak akan terlibat dalam perang Suriah. Ia menekankan bahwa ini adalah pendekatan Israel pada saat ini.

Namun, Lieberman memperingatkan bahwa negaranya tidak akan mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir atau membangun pangkalan militer di Suriah yang akan mengancam stabilitas Israel.

Berbicara selama seminar politik tentang situasi regional di Timur Tengah yang diselenggarakan oleh Institut Washington untuk Kebijakan Timur Dekat, Lieberman mengatakan bahwa Israel mencari solusi komprehensif dengan dunia Arab untuk menyelesaikan masalah Palestina.

Dia menekankan, di sisi lain, bahwa tidak ada perdamaian, dan tidak ada proses perdamaian. Lieberman ingin menunjukkan bahwa konflik sesungguhnya bukan antara Israel dan Palestina, tetapi antara Israel dan dunia Arab.

“Orang-orang Palestina tidak memiliki kemampuan untuk menandatangani perjanjian saja. Tidak ada Otoritas Palestina saat ini, tetapi faksi yang berbeda di lapangan di tempat yang berbeda,” katanya seperti dikutip dari Asharq Al-Awsat, Minggu (29/4/2018).

Lieberman melanjutkan dengan mengatakan bahwa perdamaian di Timur Tengah tidak realistis, tetapi ilusi. "Masalah terbesar di Timur Tengah bukan Israel, tetapi masyarakat Arabnya," cetusnya.

Lieberman menekankan bahwa negaranya tidak ingin berperang di Gaza atau Lebanon, atau terlibat dalam perang Suriah, tetapi ingin hidup dalam damai. Ia menambahkan bahwa tujuan Israel pada saat ini adalah untuk mengembangkan keamanan, ekonomi dan masyarakat.

Mengenai masalah Iran, Lieberman mengatakan bahwa Israel tidak akan mengizinkan Teheran dan rezim Iran untuk memiliki senjata nuklir. Israel juga tidak mengizinkan Iran membangun pangkalan militer atau pesawat tempur di Suriah yang mengancam keamanan Israel.

Ia berharap bahwa Iran memiliki intelijen yang diperlukan untuk tidak memprovokasi Israel dan menciptakan konflik baru.

"Kami tidak punya ambisi untuk menyakiti Iran," tukasnya.

Credit sindonews.com

Israel Tegaskan Larang Iran Dirikan Pos Militer di Suriah

Mantan Menlu Israel Avigdor Lieberman.

Foto: Reuters

Israel tidak ingin terlibat dalam persoalan krisis Suriah.

CB, WASHINGTON -- Menteri Pertahanan Israel, Avigdor Lieberman menegaskan kembali pihaknya tidak akan mengizinkan Iran mendirikan pos militer di Suriah karena akan mengancam negaranya. Ia juga mengatakan Israel tidak ingin terlibat dalam persoalan krisis Suriah.
"Apa masalah kita, dan apa yang kami tidak izinkan bagi Iran aalah mendirikan pos militer di Suriah untuk melawan Israel," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Ahad (29/4).

Markas militer yang dimaksud seperti pusat angkatan laut, atau beberapa pangkalan untuk melakukan operasi darat. Semua jenis pangkalan militer, tidak diizinkan oleh Israel untuk didirikan di Suriah.
"Saya kira ini menjadi posisi kami yang sudah dijelaskan kepada semua orang di dunia, kami punya kemauan politik dan tekad untuk melindungi diri kami sendiri," ucap dia.
Bila pangkalan militer Iran di Suriah menjadi ancaman bagi Israel, kata Lieberman, pihaknya tidak akan segan-segan menghancurkannya. Ia juga menegaskan bahwa Israel sama sekali tidak ingin berperang dengan Iran.
"Namun jika Iran menyerang Tel Aviv, Israel juga akan menghantam Teheran," ujarnya. Menurut Lieberman, tentu Iran sudah cukup pintar untuk tidak memprovokasi Israel dan memincu konflik baru.
Lieberman mengungkapkan, sejauh ini Iran telah menghabiskan dana sebesar 13 miliar dolar AS untuk kepentingan pengaruhnya di Suriah. "Iran menyalurkan dana sebesar 2 miliar dolar AS kepada Hizbullah Lebanon, Hamas, Gerakan Jihad Islam, dan kelompok teror lainnya setiap tahun," papar dia.
Sebelumnya, Lieberman juga mengancam akan menyerang sistem pertahanan anti-pesawat Rusia di Suriah. "Yang terpenting, sistem pertahanan yang dipasok Rusia ke Suriah tidak digunakan untuk melawan kami. Satu hal yang harus jelas, jika seseorang menembak ke pesawat kami, kami akan menghancurkannya," ungkap Lieberman.

Credit republika.co.id

Hamas: Israel Sedang Kalut Hadapi Demonstran Palestina

[ilustrasi] Warga Palestina berlarian saat tentara Israel menembak dengan gas air mata di Jalur Gaza, Selasa (3/4).

Foto: AP Photo/Adel Hana

Serangan Israel terjadi pada Sabtu (28/4) waktu setempat.

CB, GAZA -- Kelompok Hamas Palestina menyalahkan Israel atas serangan pesawat tempur dari pasukan militer Israel terhadap beberapa target militer Hamas dan dua kapal milik polisi maritim di Gaza. Serangan Israel ini terjadi pada Sabtu (28/4) waktu setempat.
Juru Bicara Hamas, Fawzi Barhoum mengatakan, serangan Israel tersebut terjadi mulai dari Jumat (27/4) malam. Menurutnya, itu juga mencerminkan militer Israel sedang kalut dalam menghadapi aksi demonstrasi yang terjadi saat ini.

"Pemboman Israel mencerminkan kebingungan di pihak Israel atas kegagalannya menghadapi aksi-aksi demonstrasi yang menentang pendudukan Israel di Palestina," kata dia seperti dilansir Anadolu Agency, Sabtu (28/4).
Barhoum melanjutkan, Hamas akan terus melancarkan berbagai upaya untuk mencapai tujuannya. Adanya serangan Israel, tidak akan melunturkan semangat para demonstran.
"Orang-orang kami akan terus berlanjut sampai tujuannya tercapai. Eskalasi musuh tidak akan membuat apa pun selain membuat demonstran lebih kuat," katanya.

Di sisi lain, militer Israel dalam sebuah keterangannya menyatakan serangan dengan pesawat tempur itu merupakan respons dari adanya upaya penyusupan dari pihak Palestina. Ketegangan di sepanjang perbatasan Gaza makin meningkat seiring adanya aksi-aksi demonstrasi yang menentang pendudukan Israel.
Aksi-aksi tersebut juga menuntut kembalinya para pengungsi ke rumah-rumah mereka di Palestina. Sedikitnya 46 orang Palestina telah tewas dan ratusan lainnya terluka oleh tembakan Israel sejak aksi unjuk rasa dimulai pada akhir Maret lalu.
Unjuk rasa itu merupakan bagian dari protes selama enam pekan yang akan mencapai puncaknya pada 15 Mei mendatang. Hari itu akan menandai ulang tahun ke-70 pendirian Israel, sebuah acara yang oleh orang Palestina disebut sebagai "Nakba" atau "Malapetaka".

Credit republika.co.id

Ribuan Pengungsi Palestina Lari dari Camp Suriah

Seorang warga Suriah melintas di sebuah mobil yang hancur usai pertempuran antara oposisi dan militer Suriah di kawasan kamp pengungsian Palestina di Yarmuk, Suriah.

Foto: Abbas Kecam Serangan Suriah ke Kamp Pengungsi Palestina, Yarmouk

Pengungsi Palestina melarikan diri setelah operasi militer meningkat di Suriah.

CB, DAMASKUS -- Sebanyak 3.500 warga Palestina diperkirakan telah melarikan diri dari camp pengungsian Yarmouk di Suriah. Menurut UNRWA, mereka melarikan diri setelah Pemerintah Suriah meningkatkan operasi militernya di wilayah Damaskus selatan.
Yarmouk telah dikepung oleh Pemerintah Suriah dan kelompok oposisi sejak 2013. Kamp itu pernah menjadi rumah bagi hampir 200 ribu orang pengungsi, di antaranya pengungsi dari Palestina, Suriah, dan negara lain.

"Tokoh-tokoh kejam itu menceritakan kisah tragis mereka sendiri, tentang penghancuran pengungsi yang dulu berkembang, sekarang menderita," kata Chris Gunness, juru bicara UNRWA, badan PBB yang bertanggung jawab atas pengungsi Palestina, kepada Aljazirah.
"Banyak yang tidur di jalanan dan memohon untuk mendapatkan obat. Hampir tidak ada air atau listrik. Penderitaan mereka tidak terbayangkan," kata Gunness.
Pada 19 April lalu, Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok bersenjata yang menjadi sekutunya, termasuk beberapa faksi Palestina, meluncurkan serangan militer yang menargetkan Yarmouk dan daerah-daerah sekitarnya untuk menghancurkan militan. Para militan yang ada di Yarmouk adalah ISIS dan Hay'et Tahrir al-Sham (HTS), yang sebelumnya dikenal sebagai Jabhat al-Nusra.
Pemerintah Suriah dituduh melakukan serangan udara yang intens dengan menggunakan bom barel, rudal, dan granat. Hingga Jumat (27/4), sedikitnya 31 orang telah tewas selama satu pekan, menurut Action Group for Palestinians of Syria yang berbasis di Inggris.
Di dalam kamp Yarmouk saat ini tidak ada rumah sakit atau fasilitas medis yang beroperasi. Dilaporkan 60 persen dari Yarmouk telah dihancurkan. "Kami menyerukan pada semua pihak dalam konflik ini untuk mengambil langkah-langkah guna menyelamatkan warga sipil dan infrastruktur sipil," kata Gunness.
"Dan kami meminta warga sipil yang terluka dan sakit untuk pergi ke tempat yang aman. Kami juga sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk didistribusikan," ujarnya.
Gunness mengatakan, kelompok-kelompok bersenjata dan pasukan pemerintah harus menghormati hukum internasional setiap saat. Sebelum perang di Suriah pecah pada Maret 2011, sekitar 560 ribu pengungsi Palestina telah tinggal di kamp-kamp di seluruh Suriah. "Dengan adanya pertempuran babak terbaru, jumlah pengungsi Palestina yang tersisa di kamp Yarmouk bisa jadi hanya tinggal beberapa ratus," ujar Gunness.
Dalam laporan bersama yang diterbitkan pekan lalu, Action Group for Palestinians of Syria mengatakan kamp Yarmouk telah ditargetkan dengan dua serangan udara setiap 90 detik selama pertempuran berlangsung. Pada Jumat (27/4), media pemerintah Suriah SANA mengatakan operasi itu bertujuan untuk menghancurkan teroris di Yarmouk dan daerah sekitarnya, termasuk al-Hajar al-Aswad dan Yelda.
Yarmouk bukan satu-satunya kamp pengungsi Palestina yang menderita kekerasan selama perang. Awal bulan ini, bentrokan antara pasukan Pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok oposisi bersenjata juga menyebabkan banyak korban jatuh di kamp Deraa.
Penduduk kamp tersebut selain menjadi korban bentrokan, juga menderita kekurangan layanan kemanusiaan dasar dan mendapatkan pemotongan pasokan air secara berkala hingga 1.475 hari.

Credit republika.co.id

PM Rusia Dukung Kriminalisasi Entitas yang Patuhi Sanksi AS

MOSKOW - Perdana Menteri Rusia Dmitry Medvedev mendukung gagasan mengkriminalisasi warga atau entitas Rusia yang mematuhi sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS). Hal itu dikatakan Medvedev dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi Rusia.

Washington memberlakukan sanksi terhadap beberapa perusahaan dan pengusaha terbesar Rusia pada tanggal 6 April. Sanksi yang menyerang sekutu Presiden Vladimir Putin itu untuk menghukum Moskow karena dugaan ikut campur dalam pemilihan presiden AS 2016 dan kegiatan lain yang disebut jahat.

Ditanya tentang proposal yang disusun oleh majelis rendah parlemen Rusia untuk mengkriminalisasi mereka yang mematuhi sanksi AS, Medvedev mengatakan sanksi itu ditujukan untuk menghancurkan sistem sosio-politik Rusia dan merugikan ekonomi dan individu.

“Jika memang demikian, maka penerapan sanksi ini oleh warga negara kita harus menjadi suatu pelanggaran. Tidak ada yang mempunyai hak untuk menaati sanksi Amerika ini karena takut harus mengambil tanggung jawab administratif atau pidana,” katanya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (29/4/2018).

Medvedev juga mengatakan bahwa pemerintah harus mendukung perusahaan-perusahaan Rusia yang dijatuhi sanksi untuk memastikan bahwa pekerjaan mereka tidak hilang.

Berbicara tentang masalah lain, dia mengatakan bahwa Rusia berada di ambang pembuatan keputusan untuk menaikkan usia pensiun.

Mengomentari rencananya sendiri untuk masa depan, ia mengatakan ingin terus bekerja dalam peran yang membawa manfaat maksimal bagi negaranya.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut AS Ingin Membagi Suriah

MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, Amerika Serikat (AS) berusaha untuk membagi Suriah. Ia juga menyebut serangan rudal AS dan sekutunya baru-baru ini memperburuk situasi.

"Pernyataan AS tentang mendukung integritas teritorial Suriah hanyalah kata-kata yang, tampaknya, mencakup rencana untuk memformat Timur Tengah dan rencana untuk membagi Suriah menjadi beberapa bagian," ujar Lavrov seperti dikutip dari ABC News, Sabtu (28/4/2018).

Hal itu diungkapkan Lavrov selama pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif dan Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu. Rusia, Iran, dan Turki adalah negara penjamin dalam apa yang disebut "proses Astana" yang bertujuan mengakhiri perang di Suriah.

Ketiganya sepakat untuk mengintensifkan upaya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan di Suriah.

"Kami akan memastikan bahwa bantuan ini diberikan dengan cara yang paling efektif. Kami akan bekerja sama dengan pemerintah, oposisi dan tentu saja dengan rekan-rekan kami di PBB, Palang Merah Internasional, Bulan Sabit Merah Suriah dan organisasi internasional lainnya," tutur Lavrov.

Kelompok bantuan internasional berulang kali menuduh pemerintah Suriah, yang bersekutu dengan Rusia dan Iran, mencegah pengiriman bantuan ke daerah-daerah yang dikepung dan dikuasai pemberontak.

Lavrov juga mengulangi pernyataan Rusia bahwa dugaan serangan senjata kimia di kota Douma awal bulan ini adalah "dalih yang dibuat-buat" untuk serangan rudal oleh AS, Inggris dan Prancis.

Para menteri ketiga negara mengeluarkan pernyataan bersama yang mengutuk serangan kimia dan mengatakan setiap laporan tentang penggunaannya harus diselidiki secara cepat dan profesional oleh Organisasi untuk Larangan Senjata Kimia. Tim OPCW sendiri berulang kali tertunda dalam upaya untuk mencapai Douma guna menyelidiki dugaan serangan yang dilaporkan.

Sementara itu, Cavusoglu mengkritik AS karena mendukung milisi utama Kurdi Suriah, yang memainkan peran kunci dalam menggulingkan kelompok ISIS dan sekarang menguasai sebagian besar Suriah utara dan timur. Turki memandang pejuang Kurdi sebagai perpanjangan tangan dari pemberontak Kurdi yang mengamuk di tenggara negara itu.

"Hari ini, AS mendukung organisasi teroris, dan ini harus dihentikan," kata Cavusoglu.

Credit sindonews.com

Kim Jong-un Undang Pejabat dan Wartawan ke Tempat Uji Nuklir

Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un saat melakukan lawatan ke China. (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB -- Pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong-un berjanji mengundang pejabat terkait dan wartawan di Amerika Serikat untuk melihat lebih dekat tempat ujicoba nuklir di negaranya, seperti yang dikatakan oleh juru bicara pemerintahan Korea Selatan pada Minggu (29/4)

"Kim mengatakan bahwa ia akan segera menutup tempat ujicoba nuklir pada Mei, sehingga ia mengundang pihak terkait dari Korea Selatan dan AS untuk menjadi saksi mata terkait transparasi yang akan dilakukan," kata Yoon Young-chan.

Hal tersebut, lanjut dikatakan Yoon, disebut Kim dalam pertemuannya dengan Presiden Korsel Moon Jae-in pada Jumat (27/4).

Mengenai pertemuan bersejarah tersebut, pejabat intelijen Korsel Suh-hoon tak kuasa menahan air matanya setelah Kim dan Presiden Korsel, Moon Jae-in mengumumkan kesepakatan bersejarah yang bakal mengakhiri Perang Korea, Deklarasi Panmunjom, Jumat (27/4).

Hasil kerja kerasnya selama dua dekade telah berbuah nyata. Setidaknya untuk langkah pertama.

Hampir 18 tahun lalu Suh Hoon melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk pertama kalinya.

Kala itu, misinya adalah membujuk Kim Jong-il pemimpin Korut kala itu agar mau bertemu Presiden Kim Dae-jung.

Ayah Kim Jong-un itu akhirnya setuju, Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Inter-Korea untuk pertama kalinya sejak Perang Korea itu pun digelar di Pyongyang, 13 Juni 15 Juni 2000.

Kini, dia menyaksikan putra Kim Jong-il, menjanjikan perdamaian di Semenanjung Korea. Pertemuan Kim dan Moon di Desa Gencatan Senjata atau Desa Perdamaian, Pamunjom menggoreskan sejarah lainnya.

Untuk pertama kalinya, pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di Korsel, sejak Perang Korea yang membelah wilayah itu dan membiarkannya dalam kondisi konflik selama lebih dari 70 tahun terakhir.

Bahkan, Kim pun berkomentar, "ternyata mudah ya, mengapa perlu waktu 11 tahun untuk melakukannya.' lalu mengajak Moon melakukan hal yang sama, menjejakkan kaki pertama kali di tanah Korea Utara.

Credit cnnindonesia.com

Mengenal sutradara di belakang pertemuan dua Korea

Presiden Korea Selatan dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjalan bersama di desa gencatan senjata Panmunjom di dalam zona demiliterisasi yang memisahkan dua Korea, Korea Selatan, Jumat (27/4/2018). (Korea Summit Press Pool/Pool via Reuters)

Seoul (CB) - Air mata menetas dari seorang pria ketika Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengumumkan perjanjian bersejarah Jumat ini. Pria ini adalah orang selama dua puluh tahun tanpa lelah mengupayakan dialog antara dua negara bersaudara tapi bermusuhan itu.

Hampir 18 tahun setelah Suh Hoon, seorang pejabat intelijen Korea Selatan, mengunjungi Pyongyang untuk membujuk pemimpin Korea Utara saat itu Kim Jong Il untuk menghadairi KTT pertama yang tak pernah terjadi sebelumnya di ibu kota Korea Utara pada 2000, dia menyaksikan putra Kim mengikrarkan janji perdamaian di Semenanjung Korea, Jumat, yang kali ini disampaikan di sebelah selatan daerah perbatasan yang dijaga ketat militer.

Jumat itu adalah pertama kalinya seorang pemimpin Korea Utara menginjakkan kaki di bumi Korea Selatan sejak Perang Korea 1950-1953 yang telah membagi Korea menjadi dua negara yang secara teknis masih berstatus perang.

Tonggak bersejarah itu terjadi sejak kurang dari satu tahun setelah Presiden Korea Selatan Moon yang liberal mulai berkuasa dan langsung memilih Suh sebagai kepala Dinas Intelijen Nasional dengan alasan orang ini adalah orang yang tepat untuk menghidupkan lagi hubungan dua Korea yang menegang akibat ambisi peluru kendali nuklir Korea Utara.

"Adalah terlalu prematur membahas pertemuan antar Korea berikutnya," kata Suh kepada wartawan tahun lalu setelah ditunjuk sebagai kepala intelijen negaranya. Dia sudah mundur dari badan intelijen itu pada 2008 ketika pemerintahan konservatif yang berkuasa di Korsela. "Tapi kita membutuhkan pertemuan itu."

Suh, yang secara pribadi membantu pertemuan dua pemimpin Korea sebelumnya pada 2000 dan 2007, dianggap sebagai pakar utama Korea Utara. Dia dikenal sebagai orang Korea Selatan yang paling seri bertemu dengan mendiang pemimpin Korea Utara Kim Jong Il.

Lee Jong-seok, mantan menteri unfikasi yang mengunjungi Pyongyang bersama Suh pada 2003 sebagai utusan khusus presiden Korsel saat itu Roh Moo-hyun, menyebut Suh the "Negosiator Nomor Satu dengan Korea Utara" dalam memoarnya pada 2014.

Suh (64) yang pernah tinggal di Korea Utara selama dua tahun pada akhir 1990-an, terlibat dalam rencana membangun reaktor nuklir sebagai bagian dari kesepakatan internasional 1994 guna membekukan program nuklir Pyongyang. Kesepakatan itu akhirnya ambruk.

"Dia datang dengan sudah terlebih dahulu tahu bagaimana negosiasi bekerja dan apa yang harus dilakukan, dan Moon memberi dia tuntunan politik yang tegas," kata John Delury, pakar Korea Utara pada Universitas Yonsei di Seoul.

Istana Kepresidenan Korsel menolak mengomentari peran Suh ini, sedangkan dinas intelijen tidak bisa dihubungi untuk dimintai komentar soal Suh.

Pada Maret, dia menjadi bagian dari delegasi beranggotan 10 orang yang mengunjungi Kim Jong Un di Pyongyang, sehingga menjadi salah seorang dari para pejabat Korea Selaran yang bertemu Kim sejak berkuasa akhir 2011 menyusul kematian ayahandanya.

Pada pertemuan itu, Kim tidak hanya setuju bertemu dengan Moon namun juga mengagetkan Suh dan anggota delegasi Korea Selatan lainnya bahwa dia bersedia membahas denuklirisasi dengan Presiden AS Donald Trump. Pernyataan ini menjadi pengawal untuk rencana mempertemukan kedua pemimpin dua negara yang tidak pernah terjadi sebelumnya yang kemungkinan diadakan pada akhir Mei atau awal Juni nanti.

Suh kemudian yang mengatur lawatan bos intelijen Amerika Serikat Mike Pompeo ke Pyongyang guna bertemu dengan Kim Jong Un dari 31 Maret sampai 2 April, dan membentangkan kerangka kerja untuk rencana KTT AS dan Korea Utara, kata pejabat AS.

Pompeo, yang kini menteri luar negeri AS, telah menciptakan hubungan yang baik dengan Koim dan pertemuan mereka berjalan sangat lembut, kata Trump.

"Saya kira jejaring kemanusiaan terlibat sangat dalam dalam menyelenggarakan pertemuan-pertemuan ini," kata Moon Hong-sik, peneliti pada Institut Strategi Keamanan Nasional di Seoul.

Moon menegaskan bahwa Suh tidak hanya berbungan dengan Pompeo, namun juga dengan Kim Yong Chol yang mantan kepala dinas intelijen Korea Utara dan sekarang mengetua hubungan antar-Korea.

Suh adalah salah satu dari dua pejabat yang dipilih Moon untuk ikut berdialog dengan Kim Jong Un yang saat itu ditemani adiknya Kim Yo Jong dan Kim Yong Chol.

Seo Yu-suk, peneliti pada Institut Studi Korea Utara di Seoul punya kalimat penting untuk Suh bahwa tokoh utama intelijen Korea Utara menjadi tergambar sangat jelas dalam pertemuan itu sebagai aktor yang ounya peran sangat penting dalam pertemuan dua Korea, demikian Reuters.

Credit antaranews.com