Senin, 18 Desember 2017

Aksi Nekat Pilot Rusia Bikin Pentagon Khawatir

WASHINGTON - Pentagon menyuarakan kekhawatirannya terkait aksi terbang berbahaya pilot Rusia di Suriah. Pentagon khawatir aksi itu dapat menyebabkan kecelakaan atau bahkan skenario mimpi buruk jet Amerika Serikat (AS) menembaki sebuah pesawat tempur Rusia.

Pejabat pertahanan AS minggu ini menyoroti beberapa panggilan tertutup baru-baru ini dengan pesawat Rusia, termasuk pada Rabu lalu, ketika sepasang pesawat tempur F-22 AS mencegat dua jet Rusia di bagian Suriah dimana Pentagon mengatakan bahwa pesawat tersebut tidak dimaksudkan untuk beroperasi.

Serangan dalam insiden terjadi karena operasi yang tersisa oleh koalisi pimpinan AS yang memerangi kelompok ISIS di Suriah telah menyusut sampai ke daerah yang hanya berjarak sekitar 15 mil persegi (sekitar 39 kilometer persegi) di sekitar Albu Kamal di Suriah timur, perbatasan Irak.

Pasukan koalisi memberi dukungan udara kepada pasukan Kurdi dan Arab Suriah di lapangan karena mereka membasmi pejuang ISIS yang tersisa di sebelah timur Sungai Efrat. Berdasarkan kesepakatan verbal, Rusia, yang mendukung Presiden Bashar al-Assad, seharusnya berada di barat.

Letnan Kolonel Damien Pickart, juru bicara Angkatan Udara di Timur Tengah, menggariskan serangkaian kejadian di mana jet tempur Rusia terbang ke timur sungai Efrat tanpa memberi tahu koalisi tersebut.

Pada tanggal 15 November, dua pesawat tempur darat AS-10 Warthog hampir bertabrakan dengan pesawat tempur Su-24 Rusia yang hanya berjarak 300 kaki (90 meter) dari pesawat Amerika - "hanya kumis" dalam istilah penerbangan.

"Seorang pilot A-10 harus secara agresif melakukan manuver defensif untuk menghindari tabrakan di udara," kata Pickart dalam sebuah email ke AFP yang dikutip Telegraph, Sabtu (16/12/2017).

Kemudian pada tanggal 17 November, dua F-22 mencegat Su-24 bersenjata Rusia yang terbang di atas pasukan koalisi dan pasukan sekutu tiga kali dan gagal menanggapi panggilan radio.

"F-22 mencegat pilot ini dan berada dalam posisi untuk menembak," kata Pickart.

"Untungnya pilot kami menahan diri, namun mengingat tindakan pesawat Su-24 bisa ditafsirkan sebagai ancaman bagi pasukan AS, pilot kami pasti akan benar dalam hak kami untuk terlibat," tegasnya.

Sejak Moskow memasuki perang Suriah pada akhir 2015, Rusia dan AS telah menggunakan hotline "dekonfliksi" khusus untuk mengkomunikasikan operasi yang terjadi di lokasi yang sama. Pejabat menggunakan garis terus-menerus.

Penembakan sebuah jet Rusia, atau tabrakan di udara, tiba-tiba dan secara dramatis mengubah haluan dalam konflik Suriah yang kusut dan membuka pintu bagi tindakan pembalasan oleh orang-orang Rusia.

"Kekhawatiran terbesar koalisi adalah bahwa kita bisa menembak jatuh sebuah pesawat Rusia karena tindakannya dipandang sebagai ancaman bagi kekuatan udara atau darat kita," kata Pickart.

"Kami tidak berada di sini untuk melawan orang-orang Rusia dan Suriah - fokus kami tetap pada mengalahkan ISIS. Konon, jika ada yang mengancam koalisi atau pasukan mitra ramah di udara atau di lapangan, kami akan membela mereka."

Menteri Pertahanan Jim Mattis mengatakan bahwa tidak jelas apakah insiden tersebut merupakan kesalahan karena tidak berpengalaman, atau hasil uji keberanian dari seorang pilot muda.

"Saya tidak mengharapkan kesempurnaan, tapi saya juga tidak mengharapkan manuver yang berbahaya, jadi kami akan menyelesaikan masalah ini," kata Mattis kepada wartawan di Pentagon.

"Saat ini, saya tidak bisa memberi tahu Anda apakah itu kecerobohan penerbang, pilot yang liar atau orang-orang yang mencoba melakukan sesuatu yang sangat tidak bijaksana," imbuhnya.

Pada satu titik dalam insiden Rabu, pesawat tempur siluman F-22 Raptor AS mengerahkan chaff dan suar untuk meyakinkan Su-25 Rusia untuk meninggalkan daerah tersebut, dan satu pilot AS harus melakukan manuver secara agresif untuk menghindari tabrakan di udara, juru bicara Pentagon Eric Pahon mengatakan .

"Selama dan setelah pertemuan tersebut, para pemimpin koalisi menghubungi pejabat Rusia di sebuah hotline khusus untuk mencoba menenangkan situasi dan mencegah salah perhitungan strategis," kata Pahon.

Credit sindonews.com

Kerangka mammoth terjual sekitar 550.000 euro di sebuah lelang

Mammoth adalah spesies dari genus Mammuthus yang sudah punah, umumnya punya gading panjang dan melengkung serta badannya tertutup rambut panjang. (www.wikipedia.org)

Lyon (CB) - Kerangka yang hampir utuh dari seekor mammoth wolly yang hidup setidaknya 10.000 tahun lalu terjual lebih dari setengah juta euro di sebuah pelelangan di Kota Lyon, Prancis tenggara.

Kerangka raksasa itu -- dipasang dalam posisi berjalan ke depan dengan gading melengkungnya yang sangat besar berwarna karamel serta menghadap sedikit ke bawah -- dibeli oleh kepala eksekutif sebuah perusahaan produk anti-air Prancis yang memiliki logo mamalia prasejarah itu.

"Kami akan memamerkannya di lobi perusahaan kami," kata Pierre-Etienne Bindschedler, CEO Soprema.

"Saya pikir kita punya cukup ruang".

Bindchedler membeli kerangka tersebut seharga 548.250 euro (sekitar Rp10,2 miliar) di rumah lelang Aguttes.

Salah satu spesimen terbesar yang pernah ditemukan, kerangka mammoth itu memiliki tinggi lebih dari tiga meter dan diperkirakan terjual sedikitnya 450.000 euro (sekitar Rp7,18 miliar) karena "kondisinya yang baiknya".

Para ahli percaya hewan itu memiliki berat sekitar 1.400 kilogram.

Kerangka itu, yang ditemukan sekitar 10 tahun lalu di barat laut Siberia, milik seorang pemburu yang menyimpannya di rumah miliknya, demikian laporan AFP.

Credit antaranews.com

Rusia dan Arab Saudi Tanda Tangani Perjanjian Tenaga Nuklir

Nuklir

CB, MOSKOW -- Moskow dan Riyadh menandatangani sebuah perjanjian kerjasama untuk penggunaan tenaga nuklir. Dilansir di Middle East Monitor, Sabtu (16/12), kepala perusahaan tenaga nuklir milik negara Rusia, Rosatom, menandatangani kesepakatan dengan kepala Raja Abdullah untuk Tenaga Nuklir Maher Al-Awdan.

Sebagai bagian dari dorongan untuk mengurangi ketergantungannya pada bensin, Arab Saudi berencana memproduksi 17,6 gigawatt listrik melalui pembangkit listrik tenaga nuklir pada 2032.

"Kami akan membangun pembangkit listrik tenaga nuklir dan kami berharap dapat segera mulai bekerja untuk memenuhi kebutuhan dasar kami," ujar Gubernur Otoritas Regulasi Listrik & Kogenerasi Saudi (ECRA), Abdullah Al-Shehri.

Dia mencatat bahwa ada beberapa tantangan di Kerajaan mengenai produksi listrik, khususnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya permintaan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Prototipe Kedua Jet C919 Cina Lakukan Uji Terbang

Kabin Pesawat Jet Penumpang (ilustrasi)

CB, BEIJING -- Prototipe kedua jet penumpang C919 buatan Cina diluncurkan untuk melakukan ujo coba penerbangan di Shanghai, Ahad (17/12). Ini menjadi satu langkah maju dalam ambisi negara tersebut untuk masuk ke pasar jet global.

Sebanyak enam prototip akhirnya akan melakukan uji terbang. Pada tahap ini, pengujian mesin menjadi fokus khusus.

"Tujuannya adalah untuk melakukan uji coba penerbangan jarak jauh lainnya pada akhir Januari," kata Chief Engineer Wang Wei dilansir Reuters. Ia menambahkan, lebih dari 1.000 tes akan dilakukan.

Pesawat berbadan sempit itu akan bersaing dengan Boeing 737 dan Airbus As20 merupakan simbol ambisi Cina untuk menembus pasar jet penumpang gllobal. Diperkirakan pasar ini bernilai 2 triliun dolar AS 20 tahun ke depan.

C919 melakukan penerbangan perdananya pada 5 Mei setelah banyak penundaan. Analis telah mempertanyakan periode yang panjang antara uji penerbangan sebelumnya.

Pesawat ini menyelesaikan penerbangan jarak jauh pertamanya pada 10 November, terbang selama hampir 2,5 jam dari Shanghai ke Xian. Jarak kedua kota tersebut mencapai lebih dari 1.300 kilometer (km) dan mencapai ketinggian 7.800 meter.

Commercial Aircraft Crop of China Ltd (COMAC) menyebut penerbangan perdana sebagai tonggak sejarah yang menandai perpindahan pesawat ke fase sertifikasi kelaikan udara. COMAC bertujuan mendapatkan sertifikasi pesawat dari regulator Cina serta regulator keselamatan penerbangan Eropa yang disepakati pada April untuk memulai proses sertifikasi.

Pesawat tersebut memiliki puluhan pelanggan yang telah memesan dan melakukan komitmen untuk 785 jet.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Sinta Gus Dur Masuk Daftar 11 Perempuan Berpengaruh Dunia

Istri mantan Presiden keempat (alm) KH Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah masuk ke dalam daftar 11 perempuan berpengaruh di dunia versi New York Times. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta, CB -- Istri mantan Presiden keempat (alm) KH Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah masuk ke dalam daftar 11 perempuan berpengaruh di dunia versi New York Times.

Dia dianggap konsisten menyerukan Islam yang toleran sekaligus seorang feminis dalam ajaran tersebut. Semangat ini pula yang ditunjukkan Gus Dur saat masih menjabat sebagai presiden.

Seakan tak kehilangan 'jiwa dan semangat' Gus Dur, Sinta pun masih diperhitungkan di kalangan kelompok minoritas.

Mengutip Times, Sinta sempat didatangi satu kelompok transgender yang ingin membuka kembali pesantren karena ditutup organisasi Islam garis keras.

Organisasi menutup pesantren itu di tengah memburuknya perlakuan terhadap kaum LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender).

"Semua orang punya hak untuk menyembah Tuhan, tak hanya segelintir orang. Itu adalah ajaran Islam," kata Sinta dikutip dari Times pada April lalu.

Sinta juga bersikap ketika sebagian warga ramai-ramai ‘membenci’ Ahok dalam kasus dugaan penistaan agama oleh bekas gubernur DKI Jakarta itu terkait dengan pengutipan Al Maidah.

Di tengah situasi panas tersebut, Sinta justru menyatakan Ahok berani mengambil posisi di antara kelompok dominan.

Tak hanya itu, selama 16 tahun terakhir ia bersafari tiap Ramadan tiba. Sinta mengadakan buka puasa bersama di berbagai kota di Indonesia untuk menumbuhkan rasa toleransi.

Perjuangan untuk Perempuan

Di sisi lain, Sinta juga memperjuangkan hak-hak kaum perempuan. Dalam satu talkshow ia menyatakan bahwa dirinya menolak poligami. Hal tersebut diungkapkan, setelah dirinya mendengar soal seorang pria yang dikabarkan bisa adil terhadap 12 istrinya.

"Siapa yang bisa adil pada banyak istri? Tidak ada!" tegasnya.

Selain Sinta, terdapat perempuan lain yang punya kisah perjuangan yang berbeda, namun memiliki pengaruhnya masing-masing kepada sekitar.

Para perempuan itu antara lain adalah Manal al-Sharif seorang aktivis hak perempuan di Arab Saudi; Emma Morano, orang tertua di dunia yang hidup selama 117 tahun; Margot Wallstrom, Menteri Luar Negeri Swedia; Henda Ayari, aktivis sekaligus penggiat kampanye #MeToo, dan Asli Erdogan, seorang novelis.

Credit cnnindonesia.com

Cina Anggap Australia Ganggu Stabilitas Laut Cina Selatan

Pertemuan antara Wakil Laksamana Tim Barrett (kiri) dan Shen Jinlong terjadi pada saat ketegangan yang memuncak antara Cina dan Australia muncul.

CB, MELBOURNE -- Menurut pemberitaan media milik pemerintah di Cina, Kepala Angkatan Laut Cina mengatakan kepada rekan Australianya bahwa tindakan Australia pada tahun lalu bertentangan dengan kecenderungan umum perdamaian dan stabilitas di Laut Cina Selatan yang disengketakan.

Kepala Angkatan Laut Shen Jinlong mengatakan kepada Wakil Laksamana Tim Barrett pada Kamis (14/12) di Beijing bahwa hubungan angkatan laut Australia dan Cina telah mengalami perkembangan yang stabil, namun juga mengemukakan kekhawatiran tentang serangkaian tindakan Angkatan Laut Australia.
Menurut laporan media Cina, aksi utama Australia yang membuat Cina keberatan adalah pengiriman 6 kapal angkatan laut yang membawa 1.200 personel untuk ikut serta dalam latihan Endeavour Indo-Pasifik selama tiga bulan.
Sebuah laporan dari Global Times Online mengatakan, beberapa latihan tersebut terjadi di Laut Cina Selatan pada akhir September. "Cina sangat prihatin mengapa Australia bergabung dengan 10 negara lain untuk memilih Laut Cina Selatan dalam melakukan latihan ini, dan niat di baliknya," tulis artikel tersebut.
Laporan tersebut mengutip Wakil Laksamana Barrett yang mengatakan latihan tersebut normal dan sudah lama ada, namun ia mengatakan bahwa ia tidak menjelaskan mengapa wilayah Laut Cina Selatan dipilih. Angkatan Laut Australia belum mengeluarkan komentar mengenai dialog tersebut, yang terjadi pada saat ketegangan antara Australia dan Cina meningkat.
Kementerian Luar Negeri Cina mengonfirmasikannya pekan lalu, memanggil Duta Besar Australia untuk Beijing, Jan Adams, untuk memperjelas kekhawatiran Cina atas retorika politik seputar undang-undang spionase baru yang diusulkan Pemerintan Malcolm Turnbull.
Media yang dikendalikan pemerintah Cina juga menuliskan pemberitaan yang keras, dan kadang-kadang menampilkan kebijakan editorial yang sensasional, mengklaim Pemerintah Australia dan media menggoyangkan sentimen anti-Cina.

Terumbu karang Mischief adalah bagian dari Kepulauan Spratly yang diperebutkan di Laut China Selatan.

Supplied: Asia Maritime Transparency Initiative

Angkatan Laut Australia sebelumnya telah melakukan patroli udara di Laut Cina Selatan, namun belum bergabung dengan Amerika Serikat dalam patroli kebebasan navigasi di atas air.
Pada November, pejabat Luar Negeri dari Australia, India, Jepang dan AS juga bertemu untuk dialog keamanan 4 tahunan pertama dalam satu dekade, sebuah pengelompokan yang dilihat oleh Beijing berusaha untuk melibatkan Cina.

Cina terus bangun Laut Cina Selatan

Kritik dari Angkatan Laut Cina bertepatan dengan peluncuran sebuah laporan tahunan dari sebuah lembaga think tank yang berbasis di AS, yang merinci struktur baru yang dibangun Cina di pulau-pulau Laut Cina Selatan yang disengketakan.
Menurut Asia Maritime Transparency Initiative (AMTI) yang berbasis di Washington, tahun ini Cina menambahkan 290.000 meter persegi fasilitas untuk terumbu karang yang dipersengketakan.
"Ini termasuk bangunan mulai dari area penyimpanan bawah tanah dan bangunan administratif hingga radar dan sensor yang besar," kata laporan AMTI.
Laporan, yang didasarkan citra satelit, tersebut menemukan Cina -sebagian besar -menyelesaikan pengerukan dan pekerjaan penimbunan limbah di tujuh pulau buatan manusia tahun lalu, namun tahun ini terus membangun "infrastruktur yang diperlukan untuk pangkalan udara dan angkatan laut yang berfungsi penuh".
Konstruksi yang paling banyak dilakukan di terumbu Fiery Cross, yang juga diklaim oleh Filipina, Vietnam dan Taiwan.

Grup think-tank menunjukkan bahwa struktur yang dibangun bisa menampung peluncur rudal.

Supplied: Asia Maritime Transparency Initiative

Menurut AMTI, hanggar yang lebih besar di sepanjang landasan terbang, penyimpanan bawah tanah yang baru, instalasi radar dan sensor dan tempat penampungan yang mengeras untuk platform peluncuran rudal dibangun di daratan itu selama 12 bulan terakhir.
Awal tahun ini, Cina dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) menyetujui sebuah kerangka negosiasi untuk kode etik di jalur strategis yang sangat penting. Pemerintah Cina belum mengatakan apakah ada kode, jika itu disepakati, yang akan mengikat secara hukum.
Para kritikus melihat perundingan diplomatik sebagai taktik menunda untuk mengizinkan Cina menyelesaikan program militerisasi. Tahun lalu, sebuah pengadilan internasional di Den Haag membatalkan dasar hukum untuk sebagian besar pekerjaan reklamasi pulau di Cina, tanpa membuat keputusan mengenai sengketa teritorial itu sendiri.
Pemerintah Filipina sebelumnya mengajukan kasus hukum yang telah lama berjalan, yang hasilnya sebagian besar telah dikesampingkan oleh pemerintahan Rodrigo Duterte saat ini yang mendukung hubungan ekonomi dan diplomatik yang lebih baik dengan Beijing.
Pada Oktober tahun ini, Presiden Cina Xi Jinping secara terbuka memuji kemajuan pembangunan pulau dan terumbu karang di Laut Cina Selatan saat menguraikan prestasi terbesar negara tersebut dalam lima tahun terakhir.
Cina mengklaim hampir seluruh Laut Cina Selatan, dan mengatakan bahwa pulau tersebut memiliki penggunaan sipil dan "fasilitas pertahanan normal".

Credit REPUBLIKA.CO.ID/australiaplus.com

Saat Dunia Sibuk dengan Korut, China Lanjut Militerisasi LCS

Ilustrasi patroli AS di Laut China Selatan. Meski Amerika rajin patroli, Beijing terus melakukan militerisasi di perairan sengketa tersebut. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Sementara perhatian di Asia teralihkan oleh krisis nuklir Korea Utara setahun terakhir, China terus membangun radar frekuensi tinggi dan sejumlah fasilitas lain yang bisa digunakan secara militer di pulau buatannya di Laut China Selatan.

Aktivitas China melibatkan pekerjaan di beberapa fasilitas meliputi lahan 29 hektar di kepulauan Spratly dan Paracel, wilayah yang diperebutkan dengan negara-negara Asia lainnya. Hal ini terungkap dalam laporan Center for Strategi and International Studies (CSIS) Washington.

Amerika Serikat dan para sekutunya menentang pembangunan dan militerisasi pulau buatann China di Laut China Selatan karena khawatir Beijing menggunakannya untuk mencegah akses ke perariran dengan rute strategis tersebut.

Laporan yang menyertakan citra satelit itu menyatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir China telah membangun fasilitas yang tampak seperti radar frekuensi tinggi baru di bagian utara Terumbu Fiery Cross di Kepulauan Spratly.

Sementara di Terumbu Subi terdapat terowongan yang kemungkinan besar digunakan untuk menyimpan amunisi berikut serangkaian antena dan kubah radar.

Konstruksi di Terumbu Mischief termasuk penyimpanan amunisi bawah tanah dan sejumlah hangar, tudung peluru kendali dan radar.

Pekerjaan dengan skala lebih kecil juga terus dilakukan di Kepulauan Paracel, termasuk sebuah helipad baru dan turbin angin di Pulau Tree dan dua menara radar besar di Pulau Triton.

Laporan mengatakan dua radar itu sangat penting karena perairan di sekitar Triton sempat jadi lokasi sejumlah insiden antara China dan Vietnam serta beberapa operasi kebebasan bernavigasi Amerika Serikat. AS menggunakan kegiatan itu untuk menegaskan hak untuk melintasi perairan internasional dengan bebas.

China terus melakukan militerisasi Laut China Selatan. (Reuters/CSIS Asia Maritime Transparency Initiative/Digital Globe/Handout)

Pulau Woody, markas utama administrasi dan militer China di Laut China Selatan, untuk pertama kalinya digunakan untuk mengerahkan dua penerbangan "yang menunjukkan apa yang akan dilakukan di tiga pangkalan udara lain di Spratly lebih jauh ke arah selatan."

Di akhir Oktober, militer China merilis sejumlah gambar yang menunjukkan jet tempur J-11B di Pulau Woody untuk latihan, sementara pada 15 November, AMTI mendeteksi objek yang diduga pesawat transportasi Y-8. tipe pesawat yang juga bisa diatur untuk digunakan sebagai pengintai elektronik.

Pentagon telah melakukan sejumlah patroli di sekitar wilayah Laut china Selatan yang dikuasai China tahun ini, walaupun AS meminta bantuan China untuk menekan Korea Utara agar menghentikan program senjata nuklirnya.

Pada Selasa, Menteri Luar Negeri Rex Tillerson menegaskan tuntutannya agar China "membekukan" pembangunan pulau di China dan menyebut tindakan militerisasi itu tidak bisa diterima.

Credit cnnindonesia.com

Australia Tangkap Agen Korea Utara Diduga Broker Rudal

Polisi Australia menangkap seorang warga keturunan Korea yang diduga menjadi mata-mata Korea Utara. (Reuters/David Gray)

Jakarta, CB -- Polisi Federal Australia (AFP) menangkap seorang pria warga negara Australia berusia 59 tahun yang diduga menjadi agen Korea Utara. Chan Han Choi diduga bertugas mengumpulkan dana bagi pemerintah Pyongyang.

Polisi mengatakan pria keturunan Korea itu diduga menjadi perantara penjualan rudal, komponen rudal dan teknologinya dari Korea Utara ke entitas internasional dan membahas pasokan senjata pemusnah massal.

Pria warga Sydney itu diduga juga berencana mengirim batu bara dari Korea Utara ke beberapa entitas di Vietnam dan Indonesia. Menurut polisi Australia, tak ada bukti para pemerintah kedua negara mengetahui rencana tersebut.

Segala tindakan itu melanggar sanksi yang dijatuhkan Perserikatan Bangsa-bangsa dan Australia.

“Kasus seperti ini tidak pernah terlihat di Australia,” kata Asisten Polisi Federal Australia, Neil Gaughan, seperti dilaporkan CNN.

“Ini untuk pertama kalinya, tuduhan didasarkan di bawah Undang-undang Senjata Pemusnah Massal Persemakmuran di Australia, dan untuk pertama kalinya kami mendakwa terkait pelanggaran sanksi PBB terhadap Korea Utara.”

Pria tersebut disidangkan, Minggu, (17/12). Menurut polisi Australia, pria itu telah dibidik selama berbulan-bulan. AFP menggeledah rumah pria itu di Eastwood, pinggiran Sydney, Sabtu (16/12). Dia terancam hukuman 10 tahun penjara.

Credit cnnindonesia.com

Erdogan: Jika Kehilangan Yerusalem, Muslim akan Kehilangan Makkah

ISTANBUL - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengatakan, umat Muslim bisa kehilangan Makkah dan tempat-tempat suci lainnya jika gagal mempertahankan Yerusalem.

Dia menyerukan dunia Muslim untuk melawan keputusan Amerika Serikat (AS) agar membatalkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

”Jika kita kehilangan Yerusalem, maka kita tidak akan bisa melindungi Madinah. Jika kita kehilangan Madinah, kita akan kehilangan Makkah dan Kakbah,” kata Erdogan dalam sebuah pidato di sebuah upacara penghargaan di Istanbul, hari Sabtu.

Erdogan telah menjadi salah satu kritikus yang vokal terhadap keputusan kontroversial Presiden Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Presiden Turki itu telah mengecam negara-negara lain karena lemah dalam menanggapi langkah AS tersebut.

Presiden Erdogan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membatalkan keputusan Trump. Jika DK PBB gagal bertindak atas masalah ini, kata dia, Turki akan melakukan segala sesuatu yang diperlukan dalam kerangka hukum untuk melawan pengakuan AS.

”Jika (Dewan Keamanan PBB) tidak mau, kami akan mendekati otoritas terkait dalam kerangka hukum,” kata Erdogan. ”Turki tidak akan berhenti membela Palestina atau Yerusalem hanya karena Israel menginginkannya,” ujar Erdogan, yang dikutip dari Anadolu, Minggu (17/12/2017).

”Seperti seabad yang lalu, dunia Islam menghadapi upaya untuk membentuknya kembali melalui darah, air mata, dan perselisihan antar-saudara laki-laki,” kata Erdogan.

”Orang-orang di dunia Islam harus bersiap menghadapi serangan yang mencoba menjatuhkan umat Islam dari dalam,” imbuh dia.

Turki menjadi tuan rumah para pemimpin Muslim pada hari Rabu untuk pertemuan darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa (KTT-LB) OKI di Istanbul itu untuk menyatakan sikap soal status Yerusalem.

Erdogan telah memuji keputusan KTT-LB OKI tersebut, di mana 57 negara anggota OKI, termasuk Indonesia, mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota negara Palestina dalam menanggapi langkah AS.

Credit sindonews.com

Turki akan buka kedubes Palestina di Yerusalem Timur

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan (REUTERS/Kacper Pempel)

Istanbul (CB) - Turki akan membuka kedutaan besarnya untuk Palestina di Yerusalem Timur, kata Presiden Recep Tayyip Erdogan seperti dikutip Reuters, Minggu.

Janji Erdogan ini disampaikan beberapa hari setelah KTT OKI yang menyerukan dunia untuk mengakui Yerusalem Timur ibu kota Palestina.

"Insya Allah, hari sudah dekat ketika secara resmi, atas izin Allah, kita akan membuka kedutaan besar kita di sana," kata Erdogan dalam sebuah pidato.

Pernyataannya ini merupakan kritik terkerasnya terhadap keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem ibu kota Israel.

Credit antaranews.com

Erdogan Sebut Turki Akan Buka Kedutaan di Yerusalem Timur

ANKARA - Presiden Turki Tayyip Erdogan menuturkan, Turki akan membuka Kedutaan Besar di Yerusalem Timur. Kedutaan itu bukanlah Kedutaan Besar Turki untuk Israel, tapi untuk Palestina.

Dalam sebuah pidato di depan pendukungnya di Istanbul, Erdogan menyatakan, pembukaan kedutaan tersebut akan dilakukan pihaknya secepat mungkin.

"Insya Allah, hari itu sudah dekat. Ketika kita resmi, dengan izin Tuhan, kita akan membuka kedutaan kita di sana (Yerusalem Timur)," kata Erdogan dalam pidatonya, seperti dilansir Reuters pada Minggu (17/12).

Hal ini seperti penegasan dari pernyataan yang dilontarkan oleh Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, yang menyatakan Turki akan membuka kantor kedutaan mereka untuk Palestina di Yerusalem Timur.

Berbeda dengan Erdogan, yang tidak menyebutkan kapan pastinya pembukaan kedutaan itu dilakukan, Cavusoglu menyebut pihaknya akan membuka kedutaan jika negara Palestina yang merdeka sudah diakui secara internasional.

Cavusoglu mengatakan, ada tekad serius di antara masyarakat internasional untuk mengakui Palestina. Dia yakin, begitu dunia mengakui kemerdekaan Palestina, kedutaan dan layanan diplomatik lainnya akan beraktivitas di ibu kota negara baru tersebut.

Credit sindonews.com

Prancis Tolak Ikuti Jejak AS Pindahkan Kedubes ke Yerusalem

PARIS - Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Yves Le Drian mengatakan negaranya tidak memiliki rencana untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem. Langkah Prancis ini sama seperti Inggris yang sebelumnya juga menolak untuk memindahkan kedutaannya ke Yerusalem mengikuti Amerika Serikat (AS).

"Prancis tidak berniat memindahkan kedutaannya ke kota selain Tel Aviv untuk saat ini," kata Le Drian kepada Radio RTL dalam sebuah wawancara seperti disitat Anadolu, Sabtu (16/12/2017).

Ia mengatakan Palestina membutuhkan harapan sementara pihak Israel harus bertanggung jawab. "Prancis akan mendukung proses perdamaian di kawasan ini," tegas menteri Prancis tersebut.

Menurut Menteri Luar Negeri Prancis, Le Drian akan berada di Washington pada 18 Desember untuk bertemu dengan rekannya dari AS, Rex Tillerson, untuk menangani masalah-masalah seperti keputuan pengakuan Yerusalem oleh Trump, Suriah, dan Korea Utara (Korut).

Meskipun mendapat tentangan internasional yang meluas, presiden AS minggu lalu mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Israel-Palestina, dengan orang-orang Palestina berharap bahwa Yerusalem Timur - yang sekarang diduduki oleh Israel - pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibukota negara Palestina masa depan.

Setelah Trump mengumumkan pengakuan Yerusalem, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi Paris pada 10 Desember, bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang juga menolak keputusan tersebut.

Selama konferensi pers, Macron mengatakan bahwa dia mengatakan kepada Netanyahu bahwa keputusan Trump tentang Yerusalem adalah "ancaman bagi perdamaian" dan "kita menentangnya".

Credit sindonews.com

Rahul Gandhi Resmi Jadi Presiden Partai Kongres India

Rahul Gandhi, anak, cucu, sekaligus buyut para perdana menteri India resmi dilantik menjadi Presiden Partai Kongres, partai oposisi India. (AFP PHOTO / Prakash SINGH)

Jakarta, CB -- Partai oposisi India, Partai Kongres, resmi menempatkan Rahul Gandhi, 47 tahun, sebagai pemimpin, Sabtu (16/12). Gandhi menjadi Presiden Partai Kongres menggantikan ibunya, Sonia Gandhi, yang telah memimpin partai itu sejak 1998.

Menyusul kekalahan Partai Kongres pada pemilu 2014, Gandhi berjuang untuk meyakinkan pemilihnya, juga kalangan partainya sendiri tentang kemampuannya memimpin. Namun seorang pemimpin senior Partai Kongres, Ghulam Nabi Azad menyatakan saat ini Gandhi siap menghadapi tantangan selanjutnya.

"Seluruh negara berharap banyak dari Rahul Gandhi," kata Azad seperti dilaporkan Reuters.

Gandhi akan menghadapi tantangan dari partai berkuasa, Partai Bharatiya Janata Party (BJP), partai Perdana Menteri Narendra Modi saat ini dalam pemilu 2019.

Sebagai putra, cucu dan buyut para perdana menteri India, Rahul Gandhi mengemban harapan sejak ayahnya, Rajiv Gandhi terbunuh pada 1991.

Surat kabar Financial Times dalam tajuknya bulan lalu menyebut Rahul sebagai "orang yang ramah dan menyenangkan, namun tak memiliki kemauan untuk merebut kekuasaan atau naluri pembunuh yang diperlukan untuk memenangkan pertarungan politik di India."

Menurut jajak yang digelar Pew Research Center awal tahun ini, hanya 58 persen warga India menganggapnya secara positif. Soal popularitas, Perdana Menteri Narendra Modi berada 30 poin di atas Rahul Gandhi.

Kehidupan Istimewa

Kalangan pengamat menyatakan Rahul Gandhi akan selalu dilihat sebagai penerus dinasti. "Tapi akan tergantung pada bagaimana dia memimpin partai," kata Gurpreet Mahajan, dosen ilmu politik di Universitas Jawaharlal Nehru, New Delhi.

PM Modi, putra penjualteh berulangkali mengejek Rahul sebagai 'shehzada' atau pangeran.

Rahul terlahir dalam kehidupan penuh keistimewaan. Namun masa mudanya penuh dengan tragedi.

Dia baru berusia 14 tahun saat neneknya, Indira Gandhi dibunuh oleh pengawalnya sendiri, yang berasal dari kaum Sikh pada 1984. Pembunuhan itu dilakukan sebagai balas dendam atas penyerbuan Kuil Emas di Amritsar.

Enam tahun kemudian ayahnya, Rajiv tewas akibat ledakan bom bunuh diri saat berkampanye.

"Saya melihat bagaimana nenek saya meninggal, ayah saya meninggal. Saya juga melihat bagaimana nenek saya dijebloskan ke penjara. Sesungguhnya saya melalui penderitaan yang luar biasa saat masih kecil," kata Rahul dalam sebuah wawancara di televisi.

"Ketika hal-hal seperti ini terjadi pada Anda, apa yang harus saya takutkan telah hilang. Tak ada lagi yang saya takutkan," kata dia.

Rahul mengenyam pendidikan di India, Harvard dan Cambridge. Dia pertama kali bekerja dalam manajemen bisnis di London sebelum menenangkan kursi keluarga Amethi di Uttar Pradesh pada 2004.

Setelah menjabat sebagai ketua organisasi pemuda partai, profilnya meningkat saat dilantik menjadi Wakil Presiden Partai Kongres pada Januari 2013.

Rahul berjuang mengukir reputasinya sendiri sebagai politisi. Dia menolak tawaran untuk menjabat saat Partai Kongres memerintah. Rahul memilih tetap berada di Parlemen dan mendorong Undang-undang Hak Informasi yang dianggap sebagai kunci guna mencegah korupsi yang merajalela. Juga Undang-undang Ketahanan Pangan yang dikritik tak akan mampu dilakukan India.

Rahul tampak paling bersemangat mempertahankan tradisi sekular yang diturunkan sang kakek buyutnya, Jawaharlal Nehru, perdana menteri pertama India, yang model sosialisnya membingkai ekonomi pasca kemerdekaan.

Credit cnnindonesia.com

Rombongan Nato Diserang di Afghanistan, Satu Tewas

Tiga warga Pakistan, dari kejauhan melihat truk-truk NATO yang meledak

CB, KANDAHAR, AFGHANISTAN -- Satu bom mobil bunuh diri menyerang rombongan pasukan koalisi pimpinan NATO di Kota Kandahar, Ibu Kota Provinsi Kandahar, Afghanistan Selatan, Ahad. Dalam kejadian itu seorang perempuan Afghanistan tewas dan empat warga sipil cedera.

"Ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 14.00 waktu setempat di Distrik Kepolisian 5 di Kota Kandahar, di sepanjang jalan yang menghubungkan kota itu dengan bandar udara internasional," kata seorang pejabat lokal yang tak ingin disebutkan jatidirinya kepada Xinhua.

Keterangan awal diketahui seorang perempuan tewas dan empat warga sipil cedera akibat ledakan tersebut. Tapi tak ada orang asing di dalam rombongan itu yang cedera sebab mereka duduk di kendaraan yang tahan bom.

Seorang saksi mata, Ahmad mengatakan, ia mendengar suara ledakan keras ketika rombongan pasukan internasional melewati permukiman.

"Seluruh tempat itu sekarang telah ditutup, dan tak seorang pun mengetahui apa yang terjadi pada warga di dekat tempat ledakan," kata Ahmad.

Beberapa kendaraan setempat dan rumah di dekat lokasi ledakan juga rusak akibat ledakan itu.

Belum ada kelompok yang mengakut bertanggung-jawab atas serangan tersebut, tapi kelompok gerilyawan Taliban secara rutin mengaku bertanggung-jawab atas serangan semacam itu.

Lebih dari 2.640 warga sipil tewas dan lebih dari 5.370 orang lagi cedera dalam peristiwa yang terkait dengan konflik selama sembilan bulan pertama tahun ini di Afghanistan, demikian jumlah yang disiarkan oleh misi PBB di negeri tersebut.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ribuan Orang Penuhi Jalan Washington, Protes Soal Yerusalem

WASHINGTON - Ribuan orang dilaporkan memenuhi jalanan di sekitaran Gedung Putih untuk memprotes keputusan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Aksi ini digelar oleh organisasi hak-hak sipil, dan advokasi Muslim terbesar di negara AS seperti Council on American-Islamic Relations (CAIR), Muslim Amerika untuk Palestina (AMP), Lingkaran Islam Amerika Utara (ICNA), Masyarakat Amarican Muslim (MAS), Dewan Organisasi Muslim AS, Komite Pengarah Nasional Amerika Turki (TASC).

Selain organisasi Muslim, sejumlah organisasi kemanusiaan berbasis agama lain juga ikut dalam aksi ini, salah satunya adalah Yahudi Amerika Melawan Zionisme.

"Yerusalem adalah Ibu Kota abadi Palestina. Apakah Trump atau temannya, penjahat perang, Benjamin Netanyahu suka atau tidak," Direktur AMP Osama Abu Irshaid mengatakan dalam aksi itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (17/12).

"Jika Presiden ingin memberikan properti kepada negara Israel, dia harus memberikan salah satu propertinya jika dia benar-benar memilikinya. Tapi kita tidak benar-benar tahu berapa banyak yang dimilikinya karena dia tidak pernah mengumumkan pajaknya," sambungnya.

Dia mengatakan bahwa Yerusalem bukan milik Trump, atau Israel, dan Trump tidak memiliki hak untuk menyerahkan tanah Palestina kepada Israel.

Sementara itu, Direktur TASC, Halil Mutlu, dalam demonstrasi tersebut menekankan pentingnya kota Yerusalem untuk tiga agama besar seperti Islam, Kristenisme, dan Yudaisme.

"Seperti yang kami katakan sebelumnya, Al-Quds (Yerusalem) adalah garis merah kami. 80 juta orang Turki dan jutaan orang Kristen, Yahudi dan Muslim di seluruh dunia menentang keputusan Trump," kata Mutlu.

Rabbi Yisroel Dovid Weiss, dan banyak orang Yahudi dari New York dan Washington yang tergabung Yahudi Amerika Melawan Zionisme, juga termasuk di antara mereka yang berpartisipasi dalam demonstrasi tersebut.

Credit sindonews.com

Protes Trump soal Yerusalem, Kota Nazareth Tak Rayakan Natal

Wali Kota Nazareth, Ali Salam, membatalkan seluruh rangkaian Perayaan Natal 2017 sebagai protes atas keputusan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (AFP PHOTO/JACK GUEZ / AFP PHOTO / JACK GUEZ)

Jakarta, CB -- Nazareth, kota tempat Yesus atau Nabi Isa Almasih menghabiskan masa kanak-kanak, tahun ini tidak merayakan Natal. Wali Kota Nazareth Ali Salam, membatalkan seluruh rangkaian Perayaan Natal, sebagai protes atas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Identitas dan iman kami tidak untuk diperdebatkan," kata Salam yang beragama Islam, seperti dilaporkan The Times of Israel, Jumat (15/12).

"Keputusan (Donald Trump soal Yerusalem) telah melenyapkan kegembiraan karena itu kami membatalkan festival tahun ini," kata Salam.

Dewan Kota mengumumkan pembatalan seluruh rangkaian acara, termasuk festival dan pasar Natal, Kamis (14/12). Kota itu akan menyalakan Pohon Natal, tapi tidak menggelar perayaan apapun.

Nazareth adalah salah satu dari kota suci bagi umat Kristen, Di sanalah Malaikat Gabriel atau Jibril dalam ajaran Islam memberitahukan kepada Bunda Maria bahwa dirinya sedang mengandung bayi Yesus.

Menurut Kitab Perjanjian Baru, Yesus juga dibesarkan di kota itu.

Nazareth juga dikenal sebagai ibu kota warga Arab di Israel. Dua pertiga penduduknya beragama Islam, dan sepertiganya beragama Kristen.

Perayaan Natal di kota itu bukan sekadar peringatan keagamaan, melainkan acara yang mendatangkan pendapatan yang cukup besar bagi kota tersebut. Perayaan Natal di Nazareth mengundang banyak turis mancanegara setiap tahunnya. Tiadanya perayaan Natal tahun ini, yang diputuskan sebagai protes terhadap langkah Presiden AS Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, tampaknya bakal berdampak pada kota tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Aksi 1712: Bela Palestina, Kecam dan Tuntut Donald Trump

Jakarta, CNN Indonesia -- Ribuan orang melakukan Aksi Bela Palestina di kawasan Monas dan depan Kedubes AS. Aksi 1712 ini diikuti berbagai elemen dan ormas untuk mendukung Palestina.

<p>Massa Aksi Bela Palestina atau aksi 1712 melakukan aksi di Monas, Jakarta Pusat. Sejak pagi sampai siang, para peserta terus berdatangan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).</p>

<p>Massa Aksi Bela Palestina atau aksi 1712 melakukan aksi di Monas, Jakarta Pusat. Sejak pagi sampai siang, para peserta terus berdatangan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).</p>

Massa Aksi Bela Palestina atau aksi 1712 melakukan aksi di Monas, Jakarta Pusat. Sejak pagi sampai siang, para peserta terus berdatangan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).

<p>Dari kejauhan, terlihat massa Aksi Bela Palestina tampak memenuhi pelataran Monas. Aksi ini ditujukan untuk mendukung Palestina usai pernyataan Donald Trump bahwa Yerusalem ibu kota Israel. (CNN Indonesia/Andry Novelino).</p>

<p>Dari kejauhan, terlihat massa Aksi Bela Palestina tampak memenuhi pelataran Monas. Aksi ini ditujukan untuk mendukung Palestina usai pernyataan Donald Trump bahwa Yerusalem ibu kota Israel. (CNN Indonesia/Andry Novelino).</p>

Dari kejauhan, terlihat massa Aksi Bela Palestina tampak memenuhi pelataran Monas. Aksi ini ditujukan untuk mendukung Palestina usai pernyataan Donald Trump bahwa Yerusalem ibu kota Israel. (CNN Indonesia/Andry Novelino

Credit cnnindonesia.com

Umat Bersatu untuk Palestina

Kendaraan petugas kebersihan membawa sampah bekas aksi solidaritas palestina di Monumen Nasional, Jakarta, Ahad (17/12).

CB, Aksi Bela Palestina menelurkan petisi ancaman bagi AS.

Lautan massa menyesaki Monumen Nasional, Jakarta Pusat, untuk memprotes pengakuan sepihak Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas Yerusalem sebagai ibu kota Israel, Ahad (17/12). Dalam aksi unjuk rasa terbesar di Jakarta terkait keputusan AS itu, para tokoh agama menyerukan perlunya aksi nyata sebagai bentuk penolakan.

"Hari ini kami bersama pemerintah dan dunia untuk membebaskan Palestina. Melalui jalur diplomatik, politik, ekonomi, dan semua jalur akan kita lakukan demi kemerdekaan Palestina," ujar Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'ruf Amin, sebagai pimpinan aksi di hadapan para pengunjuk rasa.

Dalam kesempatan tersebut, Kiai Ma'ruf yang juga menjabat rais aam PB Nahdlatul Ulama (NU) itu juga menyerukan boikot produk Amerika dan Israel. Warga dari Jakarta dan sekitarnya serta daerah-daerah lain mulai tiba di Ibu Kota sejak dini hari. Mereka sempat mengikuti shalat Subuh berjamah di Masjid Istiqlal sebelum bertolak ke kompleks Monumen Nasional.

Ratusan ribu massa yang kebanyakan berpakaian putih-putih tersebut kemudian menuju Monumen Nasional sembari mengibarkan bendera Palestina, bendera Merah Putih, dan panji tauhid berwarna hijau. Mereka meneriakkan yel-yel mengutuk AS dan Israel serta menyanyikan lagu pembelaan Palestina.

Menjelang siang, lautan massa telah berkumpul di sekitar Monas sembari mendengarkan orasi yang disampaikan para tokoh. Peserta aksi perlahan mulai bubar dengan tertib menjelang tengah hari.

Dalam aksi kemarin, hadir delegasi dari MUI, Muhammadiyah, NU, Persis, Al Washliyah, Mathaul Anwar, FPI, dan organisasi massa Islam lainnya. Hal itu, kata Kiai Ma'ruf, menunjukkan bahwa umat Islam Indonesia tidak terpecah belah. Mereka siap bersatu memperjuangkan kemerdekaan Palestina.

Aksi tersebut diikuti penyampaian petisi kepada AS melalui Kedutaan Besar AS di Indonesia dengan harapan Trump akan mencabut pernyataannya. "Kita minta pengakuan Trump terhadap Yerusalem dicabut," kata Kiai Ma'ruf menegaskan.

Ketua MPR Zulkifli Hasan yang mengikuti aksi kemarin juga meminta rakyat Indonesia satu suara membela Palestina. "Kalau kita bersatu maka kekuatan yang ada bisa kita konversi menjadi kekuatan ekonomi dan politik. Bila umat Islam kuat maka kita tak akan diabaikan," ujar Zulkifli.

Menurut Zulkifli, pembelaan terhadap Palestina merupakan amanat konstitusi. Ia mengutip klausul dalam Pembukaan UUD Tahun 1945, yaitu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. "Untuk itu, siapkah kita melawan Trump?" tanya Ketua Umum DPP PAN itu. Pertanyaan itu dijawab secara serempak oleh peserta aksi, "Siap!"

Ketua Umum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama Ustaz Bachtiar Nasir juga menilai aksi bela Palestina membuat umat Islam memiliki rasa kebersamaan. “Dalam aksi ini, yang tadinya ormas Islam beda pendapat menjadi satu. Keberagamaan bukan hanya tingkat ormas, tetapi peserta aksi ini mulai pemuda milenial hingga selebritas,” ujarnya, kemarin.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, pemerintah telah berupaya memperjuangkan Palestina menjadi negara merdeka. “Kami hadir di sini, seluruh warga bangsa Indonesia melihat konsisten membela Palestina, bahwa apa yang dikatakan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo), setiap tarikan napas Indonesia selalu Palestina,” ujarnya di hadapan peserta aksi.

Ketua PBNU KH Marsudi Syuhud mengajak seluruh bangsa di dunia bersama-sama membantu mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. "Hidup sesuai dan sama hak-haknya dengan bangsa lain, Allahuakbar! Allahuakbar!" teriak Kiai Marsudi dari atas panggung,.

Pengurus PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi juga mengajak seluruh umat Islam mendukung upaya diplomasi Pemerintah Indonesia membebaskan Palestina dari penjajahan. Ia yakin Palestina akan merdeka jika umat Islam juga mendukung upaya pemerintah. "Sebentar lagi Palestina akan merdeka kalau Indonesia tampil maksimal,\" ujar Kiai Muhyiddin dalam orasinya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri itu menegaskan, Indonesia tidak akan berhenti berjuang membebaskan Masjid al-Aqsha. "Oleh karena itu, seluruh Ormas siap mati syahid dengan shalat dan doa," kata Kiai Muhyiddin. (novita intan/fuji ep, Pengolah: fitriyan zamzami).

Tujuh Petisi Aksi 1712
- Keputusan Trump harus dibatalkan dan dicabut secepatnya.
- Mendesak semua negara menolak keputusan Trump.
- Mendesak negara-negara memutus hubungan diplomatik dengan Israel.
- Mendukung OKI mengakui Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina.
- Mendesak PBB menggelar sidang istimewa terkait sanksi AS.
- Mendesak DPR meninjau investasi dan bisnis AS di Indonesia.
- Mengimbau masyarakat memboikot produk perusahaan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Ketua Umum MUI: Umat Islam Wajib Boikot Amerika

Peserta aksi Bela Palestina atau aksi 1712 mulai memadati kawasan Monas, Ahad (17/12).

CB, JAKARTA -- Kegeraman umat Muslim atas pernyataan Presiden Donald Trum yang menyebutkan Yerussalam ibukota Israel, terus mengekupa. Daslam aksi yang dilakukan di Jakarta, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kiai Haji Ma'ruf Amin mengajak, seluruh umat Islam untuk memboikot segala bentuk yang berkaitan dengan Amerika Serikat.

"Hari ini, kita membuat pernyataan sikap boikot Amerika. Membuat petisi terhadap Amerika melalui Kedutaan Besar Amerika di Jakarta," kata Kiai Ma'ruf di Kawasan Monas, Jakarta, Ahad (17/12).

Kiai Ma'ruf menyerukan, penolakan Yerusalem di Palestina sebagai Ibu Kota Israel di hadapan massa aksi bela Palestina yang berkumpul di Monumen Nasional. "Islam bersatu, bela Palestina. Indonesia bersatu, bela Palestina," ucapnya.

Sekira 10 menit, Kiai Ma'ruf Amin menyampaikan orasinya di hadapan massa aksi bela Palestina. Dia menyerukan, agar umat islam terus membela Palestina dalam bentuk apapun. "Membela Palestina saudara kita, dan suarakan seluruh dunia, bangsa Indonesia wajib mendukung upaya itu," ucapnya.

Adapun aksi bela Palestina di Monas untuk memprotes pengakuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Credit republika.co.id

Media Israel Soroti Seruan Ulama Indonesia Boikot Produk AS

Massa memadati kawasan Monumen Nasional (Monas) saat Aksi Bela Palestina di Jakarta, Ahad (17/12).

CB, JAKARTA -- Aksi Bela Palestina yang dilakukan di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Ahad (17/12), mendapat sorotan dari berbagai media luar negeri, termasuk The Times of Israel yang berpusat di Israel. Dalam laporannya, The Times of Israel menyoroti seruan ulama Indonesia memboikot produk Amerika Serikat, pascapengakuan Presiden AS Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel.

Para demonstran mengenakan jubah putih dan membawa spanduk bertuliskan "Indonesia bersatu untuk Palestina." Diperkirakan 80 ribu massa berkumpul pada Ahad (17/12), di ibu kota negara Muslim terbesar di dunia tersebut, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Anwar Abbas, seorang ulama terkemuka, membaca sebuah petisi yang meminta masyarakat Indonesia untuk berhenti membeli produk-produk Amerika, hingga Trump mencabut keputusannya untuk memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Jangan mengandalkan produk mereka," kata Anwar kepada kerumunan massa, termasuk pria, wanita dan anak-anak yang menanggapinya dengan melambaikan bendera Indonesia dan Palestina dan meneriakkan "boikot!"

Protes anti-Amerika sebelumnya tidak berhasil melobi untuk memboikot barang-barang AS, berdasarkan laporan The Times of Israel, Ahad (17/12).

Juru bicara kepolisian Jakarta Argo Yuwono mengatakan, para pemrotes bergerak dengan damai sekitar 3 kilometer dari Taman Monumen Nasional ke Kedutaan Besar AS. Beberapa media lokal juga melaporkan jumlah demonstran tersebut, dua kali lipat dari perkiraan polisi. Sekitar 20 ribu pasukan keamanan dikerahkan untuk mengamankan demonstrasi tersebut.

Dalam petisi tersebut, para ulama mendesak Trump untuk segera mencabut pengakuannya atas Yerusalem sebagai ibukota Israel. Dengan mengatakan, hal tersebut telah merugikan keadilan internasional, melanggar hak asasi manusia rakyat Palestina dan merusak usaha perdamaian.

Para Ulama juga menuntut, agar negara-negara lain tidak mengikuti langkah AS untuk memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan sidang darurat, guna membahas deklarasi Trump. Ketua dewan ulama, Ma'ruf Amin, mengatakan,

"Mari bersama dengan pemerintah dan dunia untuk kebebasan Palestina melalui cara-cara politik, diplomatik dan ekonomi," kata Ma'ruf.

Presiden Indonesia Joko Widodo juga mengecam keras langkah Trump, yang dia sebut sebagai pelanggaran terhadap resolusi PBB. Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan telah lama menjadi pendukung kuat aspirasi Palestina untuk menjadi sebuah negara bagian.

Dalam sebuah pidato pada awal bulan ini dari Gedung Putih, Trump menentang peringatan di seluruh dunia dan bersikeras bahwa hal tersebut dilakukan untuk mencapai perdamaian,yang ia sebut sebagai sebuah pendekatan baru yang telah lama tidak dilakukan. Dimana hal tersebut menggambarkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel, yang menurutnya berdasarkan kenyataan.

Langkah tersebut dipuji oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan beberapa pemimpin di sebagian besar spektrum politik Israel. Dan, hal tersebut mendapat tanggapan yang sebaliknya dari negara-negara Palestina dan Arab. Namun, The Times of Israel melaporkan, Trump menekankan, ia tidak menentukan batas-batas kedaulatan Israel di kota tersebut, dan meminta agar tidak terjadi perubahan status quo di tempat-tempat suci di kota tersebut.

Credit republika.co.id

Jumat, 15 Desember 2017

MUI Keluarkan Maklumat soal Aksi Bela Palestina, Ini Isinya

Jakarta - Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan maklumat terkait Aksi Bela Palestina. MUI menyerukan seluruh elemen bangsa untuk ikut aksi yang digelar pada Minggu (17/12/2017) nanti.

Maklumat tersebut ditandatangani Ketua Umum MUI KH Ma'ruf Amin dan Sekretaris Jenderal Anwar Abbas. Seruan ini dikeluarkan untuk menyuarakan kepedulian terhadap tertindasnya Palestina oleh Israel dan sekutunya.

Berikut ini bunyi Maklumat MUI:

MAKLUMAT
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Bismillahirahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dengan ini menyerukan kepada seluruh elemen Bangsa untuk hadir pada Aksi Indonesia Bersatu untuk Palestina, yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2017 di Lapangan Monumen Nasional (Monas) pukul 06.00 s/d selesai, demi menyuarakan kepedulian kita atas tertindasnya Bangsa Palestina oleh Israel dan sekutunya.

Mengingat pentingnya agenda tersebut, kami mohon kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semua.

Wassalam,
DEWAN PIMPINAN MAJELIS ULAMA INDONESIA
Ketua Umum,

Prof. Dr. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris Jenderal,

Dr. H. ANWAR ABBAS, M.M., M.Ag.,

Sebelumnya diberitakan, Ketua Komisi Dakwah MUI KH Cholil Nafis mengatakan klaim sepihak Trump tersebut melanggar peraturan internasional. Aksi Bela Palestina ini merupakan wujud sikap umat yang antipenjajahan.

"(Alasan aksi) Donald Trump melanggar peraturan internasional. Kedua, agama Islam itu antipenjajahan, setiap orang dilahirkan merdeka," kata Cholil saat dihubungi, Jumat (15/12).

"Dan ini jadi ilustrasi dalam pembukaan UUD kita, bahwa kemerdekaan adalah hak seluruh anak bangsa, termasuk juga kita ingin menyampaikan kemerdekaan adalah hak semua bangsa (termasuk Palestina)," sambungnya.

Credit detik.com

MUI Serukan Aksi Rakyat Bela Palestina

Panitia Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina menggelar konfrensi pers di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Kamis (14/12). Aksi ini akan dipimpin langsung oleh Ketum MUI, KH Ma'ruf Amin.

CB, Aksi 1712 disebut sebagai momentum persatuan bangsa.

Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, mengajak rakyat Indonesia menyatukan aksi membela Palestina dari keputusan sepihak Amerika Serikat (AS) mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Ahad (17/12) nanti. Menurut Kiai Ma’ruf, menunjukkan sikap pembelaan terhadap Palestina merupakan kewajiban rakyat Indonesia.

"Bahkan, kami juga mengajak agama lain, kelompok lain untuk ikut bersama-sama supaya ini juga menunjukkan adanya kemanusiaan dan persatuan Indonesia untuk bela Palestina," ujar Kiai Ma'ruf seusai rapat koodinasi Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina bersama ormas Islam di Kantor MUI Pusat, Kamis (14/12). Aksi itu akan dipusatkan di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia di Jakarta Pusat.

Kiai Ma’ruf mengingatkan, Palestina juga pernah membantu Indonesia pada masa kemerdekaan. Sejarah mencatat, selepas proklamasi, seorang ulama Palestina bernama Amin al-Husaini menyambangi pimpinan-pimpinan negara Arab mendorong dukungan bagi kemerdekaan Indonesia. Pengakuan Mesir, negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia, yakni hasil kampanye Amin al-Husaini.

Bagi warga yang hendak hadir pada aksi itu, Kiai Ma’ruf mengimbau untuk tetap mengedepankan akhlakul karimah. Walaupun umat Islam Indonesia sangat tersakiti dengan keputusan Presiden AS Donald Trump, menurut Kiai Ma'ruf, mereka harus tetap berkapala dingin.

"Tidak menimbulkan kekacauan provokasi dan juga jangan mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak layak. Tetap menjaga sopan santun yang akhlakul karimah," kata Rais Aam PB Nahdlatul Ulama (NU) tersebut.

Kiai Ma'ruf juga mengajak seluruh rakyat Indonesia membuat petisi kepada Amerika Serikat terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Petisi tersebut perlu dibuat untuk memperkuat dukungan Indonesia terhadap Palestina. Masyarakat juga perlu mendorong pemerintah untuk mengambil langkah-langkah lebih aktif.

Berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya, MUI akan memimpin langsung aksi pada Ahad (17/12). Aksi ini menargetkan massa kurang lebih dua juta orang dari beberapa daerah yang dianjurkan menggunakan pakaian putih.

Aksi tersebut akan dihadiri para tokoh agama dan tokoh lintas agama, serta akan diawali dengan kegiatan shalat subuh bersama. Kiai Ma'ruf menuturkan, ada estimasi aksi nanti akan diikuti secara masif. “Terutama basisnya nanti dari Banten, Jakarta, Jabar, tapi banyak juga luar daerah dari Solo biasanya datang," kata Kiai Ma’ruf.

Panitia Aksi 1712 telah melajukan rapat koordinasi dengan Mabes Polri pada Rabu (13/12) kemarin di ruang rapat Baintelkam Polri. Rapat koordinasi itu dipimpin Wakabaintelkam Polri Brigjen Lucky Hermawan dengan dihadiri panitia aksi. Di antaranya, KH Marsudi Syuhud sebagai wakil PBNU, Ustaz Zaitun Rasmin mewakili MUI, dan Amirsyah Tambunan mewakili PP Muhammadiyah.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin juga menyambut positif aksi tersebut. Demonstrasi, menurut Menag, merupakan tindakan yang positif dalam era demokrasi saat ini. “Ya saya pikir itu(demonstrasi) adalah sebuah ungkapan unjuk rasa menyampaikan aspirasi atas kebijakan yang tidak hanya mengecewakan, tapi merusak upaya kita bersama untuk mewujudkan perdamaian di Palestina, ujar Lukman Hakim, kemarin.

Menag mengingatkan, sebuah perkumpulan dalam jumlah besar akan mudah dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Oleh karana itu, Lukman Hakim berpesan kepada penggagas dan pelaku aksi agar disiplin sehingga aksi tidak mudah disusupi dan tidak menimbulkan citra buruk terhadap umat Islam.

Sedangkan Wasekjen Dewan Pertimbangan MUI, Ustaz Bachtiar Nasir mengatakan, Aksi 1712 menjadi momen bagi umat Islam untuk bersatu kembali. "Allah sayang pada umat Islam dan bangsa Indonesia. Dengan adanya isu Palestina ini, saya kira ini jadi momen penting untuk persatuan, setelah yang terkesan tercabik di Aksi 212," ucapnya.

Sekjen PBNU Helmy Faisal mengatakan, jika Aksi 1712 tidak dilaksanakan dengan cara-cara kekerasan, warga NU sudah semestinya ikut serta. "PBNU mempersilakan kepada warga NU untuk melakukan aksi, sepanjang dilaksanakan dengan cara yang baik dan menjaga agar tidak melakukan cara-cara kekerasan," ujar Helmy, kemarin.

Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Tauhid, KH Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) juga mengajak tokoh agama lain untuk bergabung dalam Aksi Indonesia Bersatu Bela Palestina. "Jadi saya kira urusan ini tidak cukup umat Islam saja, lebih baik lagi kalau undang elemen-eleman lainnya, sehingga lebih menunjukkan sebuah bangsa," ujar Aa Gym, kemarin. Ia mengatakan, akan mengerahkan ribuan santrinya sebagai petugas kebersihan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Universitas Australia Dituduh Berbagi Penelitian dengan Cina

Tentara Pembebasan Rakyat, angkatan bersenjata Cina saat merayakan hari jadinya pada 30 Juli 2017.

CB, MELBOURNE -- Departemen Pertahanan Australia telah dituduh menutup mata soal universitas yang secara ilegal telah berbagi informasi soal teknologi yang berpotensi digunakan militer Cina.

Tuduhan Pada Sejumlah Universitas Australia:

Ratusan proyek penelitian melibatkan ilmuwan Australia dengan pejabat senior militer Cina
Departemen Pertahanan mengandalkan universitas untuk mengatur dirinya sendiri dalam berinteraksi dengan akademisi luar negeri
Kolaborasi bisa berpotensi menggunakan teknologi Australia untuk menyerang Australia sendiri

Mantan pejabat senior pertahanan, Peter Jennings mengatakan kepada Program AM milik ABC Radio bahwa kemungkinan sejumlah universitas melanggar aturan ekspor yang ketat soal teknologi yang dapat digunakan untuk tujuan militer.
Peter mengatakan sudah waktunya bagi Departemen Pertahanan untuk melakukan penyelidikan mendalam dengan segera. "Departemen Pertahanan sekarang harus mulai mengaudit kinerja universitas, karena kita berbicara soal beralih untuk kepentingan Cina yang bukan kepentingan komersial, bahkan kepentingan nasional atau keamanan Australia," ujarnya.
Ada peraturan ketat yang melarang berbagi penelitian yang dapat digunakan untuk tujuan militer oleh musuh potensial Australia, termasuk Cina.
Universitas-universitas Australia melakukan penelitian di bidang-bidang teknologi, seperti kecerdasan buatan, komputer super, dan teknologi mobil tanpa pengemudi, yang dapat disesuaikan untuk keperluan militer.
Departemen Pertahanan mengatakan mereka mengandalkan penilaian dari pihak universitas sendiri untuk mengatur interaksi para akademisi di institusinya dengan akademisi luar negeri.
"Pada akhirnya, tanggung jawab masing-masing institusi untuk memastikan mereka mematuhi undang-undang tersebut," kata departemen kepada ABC saat menanggapi pertanyaan seputar hubungan antara peneliti Australia dan China.
Profesor Clive Hamilton dari Charles Sturt University telah menemukan ratusan proyek penelitian yang menghubungkan ilmuwan Australia dengan tokoh militer senior Cina.
Diantara banyaknya kolaborasi dengan sejumlah universitas Australia yang dipertanyakan, terpusat pada Yang Xuejun, seorang letnan jenderal dari angkatan bersenjata nasional Cina, yang dikenal dengan nama Tentara Pembebasan Rakyat. Letjen Yang memimpin akademi penelitian pertahanan tersebut.
Profesor Hamilton mengatakan banyaknya kolaborasi tersebut berarti teknologi Australia bisa digunakan untuk melawan di medan perang."Tidak diragukan lagi beberapa teknologi yang mereka kembangkan bisa diterapkan untuk meningkatkan kesiapan pertempuran tentara nasional China," kata Profesor Hamilton.
Undang-undang yang mengatur ekspor teknologi pertahanan diperketat pada tahun 2012, untuk memasukkan unsur penelitian universitas setelah penandatanganan perjanjian senjata antara Australia dan Amerika Serikat.
Profesor Hamilton mengatakan mempertanyakan kolaborasi universitas Australia dengan periset militer Cina berpotensi merusak hubungan dengan sekutu strategis terbesar Australia. "Saya tahu bahwa penelitian kami dibaca secara teliti di Washington dan pertanyaan sulit diajukan kepada Pemerintah Australia," katanya.

Credit republika.co.id/australiaplus.com

China Peringatkan Australia Soal Laut China Selatan

BEIJING - China memperingatkan Australia jika tindakannya di Laut China Selatan (LCS) bertentangan dengan perdamaian dan stabilitas di jalur laut yang disengketakan itu. Peringatan itu disampaikan langsung Wakil Kepala Angkatan Laut China kepada rekannya asal Australia.

Saat melakukan pertemuan di Beijing, komandan angkatan laut China Shen Jinlong mengatakan kepada Wakil Laksamana Australia Tim Barrett bahwa saat ini situasi di Laut Cina Selatan "mantap dan baik".

"Tapi di tahun lalu, serangkaian aksi militer Australia di Laut Cina Selatan bertentangan dengan kecenderungan umum perdamaian dan stabilitas," kata Kementerian Pertahanan China dalam sebuah pernyataan mengutip pernyataan Jinlong tanpa menunjuk contoh spesifik seperti dikutip dari Reuters, Jumat (15/12/2017).

"Ini tidak sesuai dengan konsensus yang dicapai oleh para pemimpin kedua negara maupun atmosfer langkah maju yang bekerja sama di semua wilayah antara kedua negara," Jinlong menambahkan.

"Ini juga tidak menguntungkan gambaran keseluruhan perdamaian dan stabilitas regional," tukasnya.

Selama seminggu terakhir ini, China dan Australia juga telah terlibat perang kata-kata terkait tuduhan Canberra bahwa Beijing telah berusaha untuk mencampuri politik Australia. Tudingan ini berujung pada pemanggilan Dubes Australia untuk China pekan lalu.

China terus memasang radar dengan frekuensi tinggi dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk tujuan militer di pulau buatannya di Laut Cina Selatan, kata sebuah think tank AS pada hari Kamis.

Pada bulan Agustus, Australia, Jepang serta AS mendesak Asia Tenggara dan China untuk memastikan bahwa Code of Conduct Laut China Selatan yang telah di susun akan mengikat secara hukum dan mengatakan bahwa mereka menentang keras "tindakan koersif sepihak".

Credit sindonews.com

China Tidak Izinkan Perang Terjadi di Semenanjung Korea

BEIJING - Krisis atas program senjata Korea Utara (Korut) harus diselesaikan melalui perundingan, bukan perang. Hal itu ditegaskan Presiden China Xi Jinping saat bertemu dengan Presiden Korea Selatan (Korsel), Moon Jae-in.

Dalam pertemuan di Great Hall of the People Beijing itu, Jinping mengatakan pada Jae-in tujuan untuk denuklirisasi Semenanjung Korea harus dilakukan, sementara perang dan kekacauan tidak dapat diizinkan.

"Masalah Semenanjung Korea pada akhirnya harus diselesaikan melalui dialog dan konsultasi," kata Jinping seperti dikutip Reuters dari media pemerintah China, Jumat (15/12/2017).

Jinping mengatakan China dan Korsel memiliki kepentingan bersama yang sama dalam menjaga perdamaian. China bersedia bekerja sama dengan Korsel untuk mempromosikan perundingan dan mendukung Korea Utara (Korut) dan Korsel untuk memperbaiki hubungan.

Sementara kantor berita Korsel, Yonhap, melaporkan Jinping dan Jae-in setuju bahwa perang di semenanjung tidak akan ditolerir dan mereka akan bekerja sama dalam menerapkan sanksi serta tekanan pada Korut.

Nada suara pembicaraan mereka yang tampaknya hangat tersebut mengikuti hampir satu tahun hubungan yang menegangkan antara kedua negara.

Credit sindonews.com