Senin, 09 Oktober 2017

Mirip Jamur Nuklir, Ledakan Dahsyat di Ghana Picu Ketakutan Publik

ACCRA - Sebuah kendaraan tanker yang terbakar di sebuah pompa bensin di Ibu Kota Ghana, Accra, memicu dua ledakan dahsyat yang membentuk gumpalan api mirip jamur nuklir. Insiden yang menewaskan sejumlah orang itu membuat publik ketakutan hingga memilih melarikan diri dari area sekitar.

Pihak kepolisian Ghana mengatakan ledakan tersebut terjadi di daerah bundaran Atomic Junction di Legon, timur laut Accra, sekitar pukul 19.30 waktu setempat pada hari Sabtu.

"Sayangnya ada beberapa korban jiwa dan kami bekerja untuk mendapatkan jumlahnya,” kata Deputi Menteri Informasi Kojo Oppong Nkrumah, seperti dikutip Reuters, Minggu (8/10/2017).

“Ada cukup banyak juga yang terluka,” katanya lagi. Ledakan dimulai di sebuah stasiun gas alam cair milik pemerintah, GOIL, dan merembet ke sebuah stasiun pompa bensin Total di seberang jalan. Dua ledakan mebentuk bola api raksasa ke langit malam dan memaksa penduduk yang ketakutan melarikan diri.

“Masih terlalu dini bagi kita untuk mengetahui penyebab kebakaran tersebut. Kami akan menyelidiki,” kata juru bicara Dinas Pemadam Kebakaran Nasional Ghana, Billy Anaglate kepada kantor berita AFP. ”Ada beberapa kendaraan yang juga terbakar akibat ledakan tersebut.”

Sedikitnya enam truk pemadam kebakaran dan lebih dari 200 personel polisi dikerahkan untuk membantu mengatasi dampak ledakan tersebut. Banyak ambulans juga tiba untuk mengirim para korban luka ke rumah sakit.

Otoritas Kota Accra memperingatkan orang untuk menghindari daerah tersebut. Kobby Boateng, seorang pemrogram komputer, mengatakan bahwa dirinya telah kembali ke kampus universitas bersama kekasihnya saat ledakan terjadi.

”Tiba-tiba, kami mendengar suara ledakan dan (melihat) kilat sebuah ledakan, yang membuat bangunan itu goyah dan lampu padam,” katanya kepada AFP.

”Orang-orang bergegas keluar dari kamar mereka, beberapa di antaranya telanjang, kepanasan, yang datang dari (lokasi) ledakan itu. Ya Tuhanku, itu tak tertahankan.”

Credit sindonews.com/read

Saudi Serukan Dunia Internasional Lawan Hizbullah

RIYADH - Menteri Luar Negeri Saudi untuk Urusan Teluk, Thamer al-Sabhan menyampaikan pujian terhadap langkah terbaru Amerika Serikat (AS) terkait dengan Hizbullah. Sebelumnya, AS telah menjatuhkan sanksi baru terhadap Hizbullah.

Namun, Sabhan menyatakan, langkah yang diambil oleh AS tidaklah cukup. Dia mengajak dunia internasional untuk bersatu dalam melawan Hizbullah, baik itu melawan secara langsung, atau melawan pengaruhnya.

"Sanksi AS terhadap milisi di Libanon bagus, tapi solusi untuk mencapai perdamaian dan keamanan regional adalah tugas aliansi internasional untuk menghadapi mereka dan sekutu mereka," kata Sabhan merujuk pada Hizbullah, seperti dilansir Al Arabiya pada Minggu (5/10).

Seperti diketahui, Komite Hubungan Luar Negeri AS menyerahkan dua dokumen baru pada Kamis yang memperketat sanksi terhadap organisasi Hizbullah.

Dokumen sanksi pertama menargetkan orang asing yang memberikan dukungan kepada sejumlah organisasi kunci Hizbullah, baik dalam bidang keamanan, hubungan luar negeri, dan media Hizbullah.

Sedangkan dokumen kedua menjatuhkan sanksi pada siapa saja yang menggunakan perisai manusia dalam Perang Israel-Libanon pada 2006, atau sesudahnya dan dalam dokumen tersebut disebutkan sejumlah nama pemimpin senior Hizbullah.

Credit sindonews.com

AS Setuju Jual Paket Sistem Rudal THAAD ke Saudi Rp202,5 Triliun

WASHINGTON - Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) telah menyetujui penjualan paket sistem pertahanan rudal Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) ke Arab Saudi. Harga penjualannya mencapai sekitar USD15 miliar atau Rp202,5 triliun.

“Penjualan yang diusulkan akan mendukung kebijakan luar negeri dan keamanan nasional Amerika Serikat dengan memperbaiki keamanan sebuah negara yang bersahabat dan tidak akan mengubah keseimbangan militer dasar di wilayah tersebut,” kata Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon dalam sebuah pernyataan yang dilansir Reuters, Sabtu (7/10/2017).

Kontraktor utama sistem senjata THAAD AS adalah Lockheed Martin Co (LMT.N) dan Raytheon Co (RTN.N).

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri AS mengatakan, penjualan tersebut merupakan bagian dari megakesepakatan penjualan senjata senilai USD110 miliar dengan Arab Saudi yang diumumkan Presiden Trump ketika lawatan perdananya ke Riyadh pada bulan Mei lalu.

“Penjualan THAAD akan melanjutkan keamanan nasional dan kepentingan kebijakan luar negeri AS dan mendukung keamanan jangka panjang Arab Saudi dan kawasan Teluk dalam menghadapi ancaman regional, Iran dan lainnya,” kata pejabat tersebut yang berbicara dalam kondisi anonim.

Pengumuman dari Pentagon itu disampaikan hari Jumat waktu AS. Paket alat pertahanan yang dijual ini mencakup 44 peluncur, 360 rudal pencegat, 16 kelompok kontrol kebakaran dan komunikasi mobile dan tujuh radar.

”Kemampuan exo-atmospheric, hit-to-kill milik THAAD akan menambahkan lapis atas arsitektur pertahanan rudal berlapis Arab Saudi dan akan mendukung modernisasi Angkatan Udara Kerajaan Arab Saudi (RSADF),” imbuh Badan Kerjasama Keamanan Pertahanan Pentagon.

Bruce Riedel, seorang kritikus ternama AS pernah mengatakan bahwa kesepakatan penjualan paket senjata senilai USD110 miliar itu sejatinya bukan hasil kerja Trump, tapi sudah terjadi di era Presiden Barack Obama.

Kritik Riedel ditulis di situs Brookings Institution. ”Itu berita palsu,” tulis Riedel terkait klaim pemerintah Trump yang berhasil mencapai kesepakatan dengan Saudi soal paket penjualan alat pertahanan AS.

”Tidak ada kesepakatan senilai USD110 miliar, melainkan ada banyak surat berharga atau niat, tapi bukan kontrak,” tulis Reidel, Direktur Brookings Intelligence Project. “Banyak yang menyatakan bahwa industri pertahanan menganggap Saudi akan tertarik pada suatu hari nanti.”

Credit sindonews.com

Kurdi Irak Kembali Serukan Dialog dengan Baghdad Terkait Referendum

BAGHDAD - Presiden Daerah Kurdi Irak (KRG), Masoud Barzani, kembali menyerukan dialog kepada pemerintah pusat Irak untuk menyelesaikan masalah yang belum terselesaikan dengan pemerintah pusat. Sebelumnya, KRG dan Baghdad terlibat ketegangan, setelah Erbil memutuskan untuk menggelar referendum kemerdekaan.

"Kami akan berupaya memecahkan masalah dan perbedaan dengan Baghdad melalui dialog," kata Barzani kepada wartawan, setelah dia meletakkan selimut bunga di makam mantan Presiden Irak Jalal Talabani.

"Kami berharap kematian Talabani akan menjadi kesempatan untuk menemukan kembali hubungan antara semua partai politik di wilayah Kurdi," sambungnya, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (8/10).

Seperti diketahui, pada 25 September, warga Irak di daerah yang dikuasai KRG dan di beberapa daerah yang disengketakan antara Baghdad dan Erbil, memilih apakah akan mengumumkan kemerdekaan dari Irak atau tetap bergabung dengan Baghdad.

Menurut hasil yang diumumkan oleh KRG, hampir 93 persen pemilih terdaftar memberikan suara untuk kemerdekaan. Namun, Pemerintah Irak menilai referendum tersebut tidak sah.

Referendum tersebut banyak dikritik oleh sebagian besar aktor regional dan internasional, banyak yang memperingatkan bahwa hal itu akan mengalihkan perhatian dari perang melawan terorisme Irak, dan merusak stabilitas kawasan.

Credit sindonews.com

Bangladesh Buru Warganya yang Nikahi Pengungsi Rohingya

Bangladesh melarang warganya menikahi pengungsi Rohingya sejak 2014 lalu. (Reuters/Mohammad Ponir Hossain)

Jakarta, CB -- Kepolisian Bangladesh memburu warganya, Shoaib Hossain Jewel, yang diduga menikahi seorang pengungsi Rohingya bernama Rafiza pada bulan lalu.

"Kami mendengar, dia menikahi perempuan Rohingya. Kami ke rumahnya di Desa Charigram. Namun, kami tak menemukannya dan orang tuanya juga tidak tahu keberadaannya," ujar Kepala Kepolisian daerah Singair, Khandaker Imam Hossain, kepada AFP.

Bangladesh memang melarang warganya menikahi pengungsi Rohingya sejak 2014 lalu. Saat itu, gelombang pengungsi Rohingya sedang meningkat karena aksi kekerasan di Rakhine.

Pelarangan itu diterapkan karena sejumlah klaim yang mengatakan bahwa Rohingya kerap menggunakan modus pernikahan dengan warga lokal agar mendapatkan kewarganegaraan.

Namun, ayah dari Jewel, Babul Hossain, mengatakan bahwa pernikahan anaknya dengan pengungsi Rohingya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan modus tersebut.

"Jika seorang warga Bangladesh bisa menikahi orang Kristen dan dari agama lain, apa yang salah jika anak saya menikahi Rohingya? Dia menikahi seorang Muslim yang ditampung di Bangladesh," katanya.

Surat kabar Dhaka Tribune melaporkan, Jewel yang berprofesi sebagai guru di madrasah, bertemu dengan Rafiza saat perempuan itu dan keluarganya mengungsi di rumah seorang imam di Singair.

Mereka kemudian menjalin kasih hingga Jewel rela pergi ke Cox's Bazar, di mana kamp pengungsi untuk Rohingya berdiri. Ia ke sana untuk meminta restu dari orang tua Rafiza.

Pasangan itu kemudian mengikat janji dalam prosesi yang menjadi pernikahan antara warga Bangladesh dan pengungsi Rohingya pertama sejak eksodus pada Agustus lalu.

Eksodus ini terjadi karena bentrokan kembali pecah di Rakhine pada 25 Agustus, menewaskan 1.000 orang dan membuat lebih dari 500 ribu orang Rohingya kabur ke Bangladesh.

credit cnnindonesia.com

PBB khawatir eksodus Muslim Rohingya berlanjut

Pengungsi Rohingya yang datang dari Myanmar menjemput anak-anak mereka dan barang-barang mereka menuju pusat bantuan di Teknaf, dekat Cox's Bazar di Bangladesh, Selasa (3/10/2017). (REUTERS/Damir Sagolj)

Aliran orang Myanmar ini belum berhenti."

Jenewa & Yangon (CB) - Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) bersiap untuk kemungkinan "eksodus lebih lanjut" pengungsi Muslim Rohingya dari Myanmar ke Bangladesh dalam enam minggu setelah darurat pengungsi itu dimulai, kata Kepala Bantuan Kemanusiaan PBB Mark Lowcock.

Sekira 515.000 orang Rohingya tiba di Bangladesh dari Rakhine bagian barat, Myanmar, dalam sebuah gerakan pengungisan yang tiada henti-hentinya setelah pasukan keamanan Myanmar menanggapi serangan militan Rohingya dengan tindakan keras.

PBB telah mengecam serangan militer Myanmar sebagai pembersihan etnis, namun Myanmar menegaskan pasukannya sedang memerangi teroris yang telah membunuh warga sipil, pemimpin agama dan membakar pedesaan.

Kelompok hak asasi manusia (HAM) mengatakan lebih dari 400 desa Rohingya di Rakhine Utara dibakar oleh pasukan keamanan dan warga Budha untuk mengusir umat Islam.

Mark Lowcock, yang posisinya di bawah Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengulangi seruan untuk mengakses penduduk di Rakhine utara, dan mengatakan bahwa situasinya "tidak dapat diterima".

Myanmar yang mayoritas penduduknya beragama Budha telah memblokir sebagian besar akses ke wilayah tersebut, walaupun beberapa agen kemanusiaan memiliki kantor terbuka di sana dan Komite Palang Merah Internasional membantu Palang Merah Myanmar untuk memberikan bantuan.

"Aliran orang Myanmar ini belum berhenti. Jelas ada ratusan ribu Rohingya yang masih tinggal di Myanmar, dan kami ingin siap seandainya ada eksodus lebih jauh,” kata Lowcock kepada Reuters di Jenewa.

Lowcock mengatakan seorang pejabat senior PBB diperkirakan akan berkunjung ke Myanmar dalam beberapa hari ke depan.

Diperkirakan 2.000 orang Rohingya tiba di Bangladesh setiap hari, Joel Millman dari Organisasi Migrasi Internasional (IMO).

Pejabat Myanmar mengatakan bahwa mereka berusaha meyakinkan kelompok yang mencoba melarikan diri ke Bangladesh, namun tidak dapat menghentikan orang-orang yang bukan warga negara untuk pergi.

Kantor Berita resmi Myanmar mengatakan bahwa sejumlah besar umat Islam bersiap untuk melintasi perbatasan karena mereka kesulitan mata pencaharian, masalah kesehatan, ketidakamanan kepercayaan dan ketakutan untuk menjadi minoritas.

Badan bantuan internasional telah memperingatkan adanya krisis gizi buruk pada sekitar 281.000 orang di Bangladesh yang membutuhkan makanan mendesak, termasuk 145.000 anak balita dan lebih dari 50.000 wanita hamil dan menyusui.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan bahwa kolera adalah sebuah risiko di tengah kekhawatiran penyebaran penyakit di kamp-kamp yang basah kuyup, di mana relawan mencoba memasang sistem sanitasi.

Sekira 900.000 dosis vaksin kolera akan tiba akhir pekan ini dan kampanye vaksinasi harus dimulai pada pekan depan.

Badan bantuan yang dipimpin PBB telah mengajukan bantuan senilai 434 juta dolar Amerika Serikat (AS) selama enam bulan untuk membantu hingga 1,2 juta orang, termasuk 300.000 Rohingya yang sudah berada di Bangladesh sebelum krisis terakhir, dan 300.000 penduduk desa Banglades.

Rohingya dianggap sebagai imigran gelap di Myanmar dan sebagian besar orang tanpa kewarganegaraan.

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menghadapi kritik karena tidak berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan tersebut, walaupun sebuah konstitusi rancangan militer tidak memberinya kekuatan atas pasukan keamanan.

Dia dikecam atas pelanggaran HAM, dan mengatakan bahwa Myanmar siap untuk memulai sebuah proses yang disetujui oleh Bangladesh pada 1993, di mana siapapun yang diverifikasi sebagai pengungsi akan diterima kembali.

Lowcock mengatakan bahwa pembicaraan antara Myanmar dan Bangladesh mengenai rencana repatriasi merupakan langkah awal yang berguna.

"Tapi, jelas jalannya panjang," katanya.

Baik Amerika Serikat (AS) maupun Inggris telah memperingatkan Myanmar bahwa krisis tersebut membahayakan kemajuan yang telah diraihnya sejak militer mulai melonggarkan cengkeramannya pada kekuasaan.

Namun, sejauh ini kekuasaan militer Myanmar masih cukup dominan. Bahkan, undang-undang dasar Myanmar yang disusun militer menetapkan seseorang yang menikah dengan orang asing tidak bisa menjadi pemimpin negara dan pemerintahan. Hal ini dialami Aung San Suu-Kyi yang bersuami warga negara Inggris, Michael Aris (1946--1999).

China, yang membangun hubungan dekat dengan Myanmar saat berada di bawah kekuasaan militer dan sanksi Barat, mendukung kebijakan Pemerintah Myanmar.

Di Washington, pejabat AS mengatakan bahwa sanksi dan pemotongan bantuan termasuk di antara pilihan yang tersedia untuk menekan Myanmar menghentikan kekerasan tersebut tetapi mereka harus berhati-hati untuk mencegah terjadinya krisis.

"Kami tidak ingin mengambil tindakan yang memperburuk penderitaan mereka. Ada risiko di lingkungan yang rumit ini, "Patrick Murphy, seorang wakil asisten sekretaris negara, mengatakan kepada audiensi Komite Urusan Luar Negeri Perwakilan AS.

Murphy mengatakan bahwa upaya dilakukan untuk mengidentifikasi mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

Credit antaranews.com

Pengungsi Rohingya terus mengalir, dua tewas akibat perahu terbalik

Arus Pengungsi Masih Terus Terjadi Pengungsi rohingya menaiki perahu usai melintasi perbatasan Myanmar-Bangladesh di Teknaf, Cox Bazar, Bangladesh, Jumat (29/9/2017). Setiap hari ribuan pengungsi Rohingya terus berdatangan ke Bangladesh. (ANTARA/Akbar Nugroho Gumay) ()

Jakarta (CB) - Paling sedikit dua orang meninggal dunia setelah perahu yang dipenuhi para pengungsi Rohingya terbalik dekat pantai Bangladesh, kata pejabat Bangladesh seperti dikutip BBC.

Sejumlah orang dinyatakan hilang setelah insiden yang terjadi Minggu malam di Sungai Naf itu. Perahu ini disebut-sebut mengangkut 100 orang yang di dalamnya termasuk anak-anak.

Misi penyelamatan tengah dilakukan oleh pemerintah Bangladesh.

Sebelum ini lusinan pengungsi Rohingya meninggal dunia selagi menyeberangi sungai yang berbatasan dengan Bangladesh menyusul operasi militer Myanmar di negara bagian Rakhine.

Kekerasan memuncak di Rakhine akhir Agustus silam setelah militan Rohingya menyerang berbagai pos keamanan yang memicu operasi militer dari Myanmar.

Setelah itu setengah juta orang Rohingya yang kebanyakan muslim dan tidak diakui kewarganegaraannya oleh Myanmar, lari menyelamatkan diri ke Bangladesh.

Para pengungsi Rohingya menyebut militer Myanmar yang dibantu oleh gerombolan ekstremis Budha telah menggunakan metode pembunuhan dan pembakaran desa untuk mengusir Rohingya dari Mynamar.

Credit antaranews.com

China Bantah Tudingan Serangan Siber di AS

Pemerintah China membantah mensasar kantor pengacara New York dalam serangan siber. Foto: (Ilustrasi/Thinkstock/g-stockstudio)

Jakarta, CB -- China membantah bertanggung jawab atas dugaan serangan siber di Amerika Serikat yang mensasar seorang konglomerat yang mengasingkan diri dan meminta suaka politik.

Dalam pernyataan tertulis, Kementerian Keamanan Publik mengatakan penyelidikan yang dilakukan “tidak menemukan bukti” keterlibatan pemerintah China dalam dugaan sarangan siber itu.

Badan penegakan hukum ini mengatakan bahwa China telah memberi bukti kepada pemerintah AS bahwa Guo Wengui memalsukan dokumen untuk mendukung klaim permintaan suaka politik.

Disebutkan bahwa pemerintah China akan mengajukan permintaan resmi agar pihak berwenang menyelidiki masalah ini.

“Dokumen resmi yang dipalsukan dan informasu palsu yang dia buat sangat sensasional dan berlebihan,” bunyi pernyataan tertulis dalam bahsa Inggris yang diterima oleh kantor berita Reuters.

Guo Wengui mengajukan tuduhan korupsi terhadap sejumlah pejabat senior Partai Komunis China.

Konglomerat ini belum menjawab permintaan komentar atas pernyataan pemerintah China itu.

Institut Hudson, satu lembaga penelitian di Washington, pada Rabu (4/10) sedianya akan mendatangkan Guo namun dibatalkan tanpa penjelasan.

Acara ini dilaksanakan bersamaan dengan kunjungan satu delegasi pejabat China ke Washington untuk menghadiri dialog tingkat tinggi tentang penegakan hukum dan keamanan siber antara kedua negara.

Dugaan serangan siber ini mendorong Jaksa Agung AS Jeff Session mengajukan keluhan dalam pertemuan dengan Menteri Keamanan Publik China Gue Shengkun pada Rabu itu.

Guo Wengui yang berdomisili di New York mengajukan permintaan suaka politik September lalu, namun minggu ini mengatakan bahwa kantor pengacaranya mundur karena menjadi korban peretas asal China.

Thomas Ragland dari kantor pengacara itu membenarkan pihaknya tidak lagi mewakili Gue Wengui.

Setelah acara di lembaga Hudson dibatalkan, Guo mengadakan jumpa pers pada Kamis dan memperlihatkan dokumen yang diklaim sebagai dokumen resmi “rahasia”.

Dokumen itu berisi keterangan bahwa pemerintah China telah mengirim agen rahasia ke Amerika Serikat.

Kementerian Keamanan Publik China mengatakan dokumen yang diperlihatkan oleh Guo itu “dipalsukan dengan tidak rapi” dan “penuh dengan kesalahan kecil”.

Guo menuduh sejumlah pemimpin senior Partai Komunis melakukan korupsi yang disebar melalui Twitter dan YouTube sejak awal tahun ini.

Dia mengatakan langkah itu diambil untuk menganggu kongres lima tahunan Partai Komunis yang akan dimulai minggu depan.

Pemerintah China berusaha mendiskreditkan Guo sebagai terduga pelaku kejahatan yang tidak bisa dipercaya.

China sendiri telah memasukkan nama Guo ke dalam surat pencarian orang Interpol.

Credit cnnindonesia.com

Jutaan Pejabat China Dihukum karena Korupsi

Gerakan antikorupsi Presiden Xi Jinping telah menjerat jutaan pejabat China sejak 2013. (Reuters/Damir Sagolj)

Jakarta, CB -- Badan anti korupsi China mengatakan sejak 2013 sekitar 1,34 juta pejabat tingkat rendah dihukum dalam program antikorupsi yang dicanangkan Presiden Xi Jinping.

Komisi Pusat Inspeksi Disiplin (CCDI) mengatakan, pejabat yang dihukum itu meliputi 648 ribu pejabat desa, dan sebagian besar terkait dengan korupsi dalam jumlah kecil.

Sementara sebagian besar gerakan antikorupsi di China mensasar pejabat desa dan kota, sejumlah tokoh terkenal juga terjaring.

Pada Agustus lalu, ketua komite antikorupsi Kementerian Keuangan China diselidiki karena diduga melakukan korupsi.

Pada September seorang perwira senior militer yang menduduki jabatan di Komisi Pusat Militer pimpinan Presiden Xi Jinping, ditahan terkait kasus dugaan korupsi.

CCDI mengatakan, 155 ribu atau 94,8 persen, kantor cabang partai tingkat propinsi telah membuat mekanisme kebijakan korupsi.

Badan ini sebelumnya mengatakan bahwa dalam menjalankan kampanye antikorupsi, China dibantu oleh 48 negara yang memiliki perjanjian ekstradisi dengan Beijing, seperti Spanyol, Italia, dan Perancis.

Data badan tersebut menunjukkan hampir 2.600 orang buronan korupsi yang melarikan diri ke luar negeri berhasil diekstradisi atau direpatriasi berkat kerja sama tersebut.

Meski demikian masih banyak buronan kasus korupsi China di negara lain yang belum terjamah.

Korupsi di kalangan pejabat pemerintahan China menjadi masalah besar dan sejak menjabat pada 2012, Xi diapresiasi oleh banyak pihak karena mencanangkan gerakan antikorupsi di pemerintah.

CCDI awal tahun ini menyatakan akan membuat komisi pengawasan dan hukum nasional yang akan menggabungkan fungsi badan pencegahan korupsi, otoritas supervisi dan departemen yang menangani penyuapan serta kasus kelalaian tugas.

Program percontohan telah dibentuk di Beijing dan di pusat provinsi Shanxi serta Zhejiang timur, tetapi belakangan CCDI menilai upaya reformasi tersebut tidak akan bisa menempatkan kekuatan di luar partai.

Presiden Xi Jinping yang tengah mempersiapkan konferensi pemimpin Partai Komunis bulan ini membuat gerakan antikorupsi mensasar “macan dan lalat” yaitu pejabat tingkat tinggi dan tingkat rendah sebagai prioritas program di masa jabatan lima tahunnya.

China akan mengadakan Kongres Partai Komunis ke-19 bulan Oktober ini. Kongres ini adalah pertemuan dua kali dalam satu dekade dan Presiden Xi Jinping akan mengkonsolidasikan kekuasaan dan mendorong kebijakan-kebijakannya.

Credit cnnindonesia.com

AS Bantah Gunakan Pengungsi Suriah sebagai Perisai Hidup

WASHINGTON - Kementerian Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon membantah tudingan yang menyebut tentara pangkalan militer AS di Suriah menggunakan pengungsi sebagai perisai hidup. Tudingan tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia.

Juru bicara kemhan Rusia, Igor Konashenkov pada Jumat mengatakan, pengungsi yang tinggal di kamp Rukban di Suriah tenggara, secara efektif digunakan oleh AS untuk menjadi tameng bagi pangkalan militernya yang ada di dekat kota al-Tanf.

Kamp Rukban di dekat perbatasan Yordania adalah rumah bagi setidaknya 60 ribu wanita dan anak-anak yang melarikan diri dari Raqqa dan Deir ez-Zor. Dalam pernyataannya, Konashenkov juga menyalahkan militer AS karena menghentikan konvoi kemanusiaan Suriah, PBB dan Yordania untuk mencapai penduduk kamp yang terjebak.

Merepon hal ini, Kantor Urusan Publik CJTF-Operation Inherent Resolve, yang merupakan bagian dari CENTCOM, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (8/10), menegaskan, tudingan tersebut adalah salah besar dan sangat tidak berdasar.

"Bukan hanya tuduhan palsu, pernyataan Mayor Jenderal Konashenkov mengenai orang-orang Suriah yang terlantar di Rukban sangat disayangkan, mengingat dia tahu kedua negara kita memiliki tujuan yang sama untuk mengalahkan ISIS di Suriah dan mengembalikan kehidupan di negara tersebut kembali normal," bunyi pernyataan tersebut.

Credit sindonews.com

Libanon Tangkap 3 Agen Mata-mata Mossad Israel

BEIRUT - Dinas Keamanan Libanon dalam beberapa hari terakhir menangkap tiga orang yang dituduh sebagai agen mata-mata Mossad, Israel. Ketiganya diduga kuat memata-matai akivitas faksi Hizbullah yang selama ini jadi musuh bebuyutan Tel Aviv.

Surat kabar Libanon, Al-Akhbar yang dilansir Times of Israel pada hari Minggu (8/109/2017) melaporkan bahwa tiga warga lokal yang jadi agen mata-mata untuk Mossad itu bekerja mengumpulkan informasi terkait Hizbullah. Mereka melaporkan hasil kerjanya kepada agen mata-mata negara Yahudi tersebut.

Libanon kerap mengklaim menangkap mata-mata yang bekerja untuk Israel di dalam negeri. Sedangkan pemerintah Tel Aviv belum mengomentari tuduhan tersebut.

Para pejabat Israel selama ini menyatakan keprihatinannya atas sepak terjang pasukan Hizbullah dan sekutunya, pasukan Iran, yang bermunculan di sepanjang perbatasan Israel-Libanon-Suriah.

Penyelidikan militer Israel pada bulan lalu mengatakan bahwa Teheran bekerja tanpa kenal lelah untuk melindungi kelompok Hizbullah dengan rudal yang lebih akurat untuk perang masa depan dengan Tel Aviv.

Militer pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu itu juga percaya bahwa Iran akan melanjutkan usahanya untuk membangun kehadiran pasukannya di Suriah melalui “proxy”.

Pada bulan Agustus lalu, PBB memperpanjang mandat misi penjaga perdamaiannya di Libanon selatan (UNIFIL) dan memberi kewenangan pasukannya untuk menangani serangan senjata Hizbullah di daerah tersebut.

Perubahan yang disetujui oleh Dewan Keamanan PBB akan melihat UNIFIL meningkatkan kegiatan pengawasannya di LIbanon selatan, termasuk dengan memasuki desa-desa di mana kelompok militan beroperasi.

Resolusi tersebut menyoroti bahwa UNIFIL memiliki wewenang untuk ”mengambil semua tindakan yang diperlukan” di wilayah di mana pasukannya ditempatkan dan harus memastikan bahwa wilayah operasinya ”tidak digunakan untuk kegiatan bermusuhan dalam bentuk apapun.”

Namun, Israel menuduh badan internasional tersebut gagal mencegah senjata diselundupkan ke Hizbullah.

Credit sindonews.com

Hamas Akan Ambil Bagian dalam Pemerintahan Palestina

RAMALLAH - Gerakan Hamas mengumumkan bahwa mereka akan menjadi bagian dari pemerintah persatuan nasional Palestina. Pembentukan pemerintahan ini merupakan bagian dari rekonsiliasi baru-baru ini dengan kelompok pesaingnya, Fatah.

Rencana ini akan membantu membuka jalan untuk menyelenggarakan pemilihan umum.

Kedua faksi Palestina akan menangani rincian pemerintahan ini saat mereka bertemu di Kairo dalam serangkaian pertemuan yang akan dimulai pada hari Selasa.

Pejabat Hamas yang bertanggung jawab atas hubungan nasional, Hussam Badran, mengatakan bahwa pemerintah persatuan nasional berarti partisipasi sebenarnya dari semua faksi Palestina yang aktif, dimulai dengan Hamas.

"Ini semua benar. Sebenarnya, ini adalah tugas pada tahap ini. Orang-orang kita pantas memilih siapa yang harus memimpin mereka di jalan keselamatan dari pendudukan," tegasnya.

"Mekanisme untuk melawan dan menghadapi pendudukan juga harus dilakukan selama fase ini," tambahnya seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Minggu (8/10/2017).

Masih harus dilihat apakah Hamas akan berpartisipasi secara langsung atau tidak langsung di pemerintahan. Tokoh-tokoh independen bisa dipilih. Partisipasi Hamas adalah salah satu masalah yang dapat menghambat rekonsiliasi karena permintaan Israel-Amerika bahwa pemerintah yang akan datang harus mengakui Israel.

Sumber mengatakan kepada Asharq al-Awsat bahwa tokoh-tokoh yang tidak diketahui dapat dipilih untuk menduduki jabatan menteri karena mereka mungkin tidak memiliki hubungan langsung yang jelas dengan Hamas dan faksi lainnya. Ini akan memungkinkan pemerintah untuk berkomitmen pada program Organisasi Pembebasan Palestina dan menghindari Hamas mengakui Israel.

Anggota politbiro Hamas Khalil al-Hayyah mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menghalangi rekonsiliasi jika keyakinan untuk mencapai kemitraan dan kerja sama tersedia.

"Kami menuju rekonsiliasi Palestina dengan pikiran terbuka yang akan membantu pertemuan Kairo yang diantisipasi dengan sukses," tambahnya.

"Ada kesempatan nyata untuk mengakhiri divisi Palestina salah jika menempatkan hambatan sebelum dialog dimulai," lanjutnya.

Dia mengatakan bahwa Hamas percaya bahwa seharusnya ada satu otoritas, dewan pemerintah dan legislatif yang akan mewakili setiap orang Palestina.

"Pemerintahan ini harus bisa mengatur hidup mereka berdasarkan melayani dan mendukung warga negara dan tidak dengan mengorbankan kepentingan Palestina," Hayya menyatakan.

Dia juga berbicara tentang satu pemerintahan yang akan memerintah Tepi Barat dan Jalur Gaza. Ini juga akan mencakup pasukan keamanan.

Pejabat Hamas tersebut berjanji bahwa senjata perlawanan tersebut akan ditinggalkan dalam diskusi. "Senjata tidak terbuka untuk diskusi. Kesepakatan sebelumnya telah dibuat selama ini," katanya.

Perundingan Kairo akan mencakup isu mantan pegawai pemerintah Hamas. Mereka juga akan menangani masalah perbatasan, keamanan dan penyeberangan.

Credit sindonews.com

Israel-Palestina Berdamai, Trump Pindahkan Kedubes AS ke Yerusalem

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) kemungkinan akan tetap memindahkan kedutaan besarnya di Tel Aviv ke Yerusalem. Namun hal itu akan dilakukan jika Palestina dan Israel telah berdamai.

Hal tersebut dikatakan oleh Presiden AS Donald Trump dalam sebuah wawancara dengan mantan Gubernur Arkansas Mike Huckabee dalam program TBN "Huckabee."

Trump mengungkapkan bahwa pemerintahannya sedang mengerjakan sebuah rencana untuk perdamaian di antara Palestina dan Israel.

"Saya ingin memberikan tembaka itu sebelum saya berpikir untuk memindahkan kedutaan ke Yerusalem," katanya seperti dilansir dari Reuters, Minggu (8/10/2017).

"Jika kita bisa membuat perdamaian antara Palestina dan Israel, saya pikir pada akhirnya ini akan mengarah pada perdamaian di Timur Tengah, yang harus terjadi," katanya.

Ketika ditanya apakah ada jangka waktu untuk langkah kedutaan tersebut, Trump berkata: "Kami akan membuat keputusan di masa depan yang tidak terlalu jauh."

Bulan Juni lalu, Trump telah menandatangani sebuah perintah sementara untuk mempertahankan kedubes AS di Tel Aviv. Saat kampanye presiden lalu, Trump berjanji akan memindahkannya ke Yerusalem.

Rencana pemindahan kedubes AS ini di mendapat penolakan dari Palestina. Palestina menilai jika AS memindahkan kedubesnya ke Yerusalem maka hal itu akan mengakhiri solusi dua negara. Palestina telah menetapkan Yerusalem sebagai ibu kota negaranya di masa depan.

Credit sindonews.com

Hubungan Memanas, AS-Turki Kurangi Pemberian Visa

Ilustrasi. (morgueFile/click)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat dan Turki saling mengurangi pemberian visa di tengah meningkatnya ketegangan kedua negara pasca penangkapan seorang personel konsulat Washington di Istanbul.

"Kejadian belakangan ini membuat pemerintah AS harus mempertimbangkan kembali komitmen pemerintah Turki terhadap keamanan personel misi AS," demikian bunyi pernyataan misi AS di Ankara, sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (8/10).

Melanjutkan pernyataan tersebut, misi AS menulis, "Untuk meminimalkan jumlah pengunjung ke kedutaan dan konsulat kami sementara peninjauan ini berlangsung, kami menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS di Turki."

Kedutaan Besar Turki di Washington pun mengeluarkan pengumuman serupa, mencontoh isi pernyataan dari AS dan hanya mengganti nama negaranya.

Keputusan ini diambil setelah seorang warga Turki yang merupakan karyawan misi AS di Turki ditahan di Istanbul karena dianggap berkaitan dengan Fethullah Gulen, tokoh agama yang dituding sebagai dalang upaya kudeta tahun lalu.

Kantor berita Turki, Anadolu, melaporkan bahwa pria itu ditahan atas alasan "spionase dan upaya untuk menghancurkan perintah konstitusi dan pemerintah."

Sementara itu, Gulen terus berlindung di AS dan menekankan bahwa ia sama sekali tak terlibat dalam upaya kudeta yang gagal pada tahun lalu.

Selama ini, relasi kedua negara ini sendiri sudah tegang karena AS mendukung pasukan Kurdi bernama YPG dalam perang Suriah.

Turki menganggap YPG sebagai perpanjangan tangan kelompok PKK, pasukan Kurdi yang melakukan upaya pemberontakan di Ankara selama tiga dekade belakangan.

Credit cnnindonesia.com

Seteru Memanas, Turki dan AS Saling Tangguhkan Layanan Visa

WASHINGTON - Perseteruan antara Turki dan Amerika Serikat (AS) kembali memanas. Kedua negara ini saling menangguhkan layanan visa non-imigran di masing-masing kedutaannya.

Penangguhan layanan visa dimulai oleh AS melalui kedutaannya di Ankara dalam pengumumannya pada Minggu (8/10/2017). “Menangguhkan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik AS, dengan alasan keamanan,” bunyi pengumuman Washington melalui akun Twitter @USEmbassyTurkey, Senin (9/10/2017).

Dalam pengumumannya, Washington menyatakan keputusan itu didasarkan pada kebutuhan untuk menilai kembali komitmen pemerintah Turki terhadap keamanan misi dan personel AS di negara Timue Tengah tersebut.

Seperti diketahui, pada awal pekan lalu, warga Turki Metin Topuz, yang bekerja di Konsulat Jenderal AS di Istanbul, ditangkap oleh penegak hukum setempat atas tuduhan terorisme. Pengadilan memutuskan bahwa dia akan tetap ditahan karena diduga memiliki dengan ulama Turki yang diasingkan, Fethullah Gulen, yang oleh pemerintah dianggap sebagai dalang kudeta yang gagal tahun lalu.

Washington mengecam penangkapan tersebut, dengan mengatakan bahwa langkah tersebut merongrong hubungan kedua negara. Selain itu, tuduhan Ankara dianggap tidak berdasar.

Beberapa jam setelah pengumuman dari Kedutaan AS itu muncul, Turki membalasnya dengan pengumuman yang hampir sama.

”Untuk meminimalkan jumlah pengunjung Kedutaan Besar dan Konsulat kami saat penilaian ini berjalan efektif, (kami) menghentikan semua layanan visa non-imigran di semua fasilitas diplomatik Turki di AS,” bunyi pengumuman Kedutaan Turki di Washington, DC, seperti dikutip Al Jazeera.

Perseteruan dua negara di antara sesama anggota NATO ini sudah terjadi beberapa kali. Selain tuduhan AS melindungi Gulen yang dituduh dalang kudeta yang gagal, dukungan militer Washington untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah juga jadi pemicunya.

Pemerintah Presiden Tayyip Erdogan sudah berulang kali mendesak Pemerintah Presiden Donald Trump agar mengekstradisi Gulen. Namun, desakan itu diabaikan. Terlebih Gulen juga membantah tuduhan sebagai dalang kudeta.

Sedangkan dukungan militer AS untuk pasukan YPG Kurdi di Suriah membuat Ankara marah, karena kelompok itu dianggap perpanjangan dari PKK, faksi Kurdi yang oleh pemerintah Erdogan dianggap sebagai kelompok teroris. Sudah tiga dekade terakhir, PKK dan pasukan Ankara terlibat bentrok senjata di wilayah Turki tenggara.

Credit sindonews.com

Turki dan Milisi Tahrir al-Sham Saling Lepaskan Tembakan di Perbatasan Suriah

ANKARA - Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia menuturkan, pasukan Turki dan milisi Tahrir al-Sham, atau yang dahulu dikenal sebagai al-Nusra terlibat pertempuran di perbatasan Suriah. Keduanya berbalas tembakan dari wilayah masing-masing.

Kelompok pemantau perang yang berbasis di Inggris itu mengatakan, tentara Turki dan anggota Tahrir al-Sham terlibat baku tembak di desa Kafr Lusin, yang berada di dekat perbatasan Suriah dan Turki.

Kepala Observatorium Suriah untuk Hak Asasi Manusia Rami Abdulrahman, seperti dilansir Al Jazeera pada Minggu (8/10), mengatakan, kelompok milisi tersebut terus mengirim bala bantuan ke daerah perbatasan.

"Pasukan Turki belum berada di tanah Suriah. Tentara menembakkan peluru artileri ke seberang perbatasan, sementara Tahrir al-Sham menyerang sebuah pangkalan militer Turki," ungkapnya.

Sementara itu, Musa Khaled, komandan divisi ke 13 dari Tentara Suriah Bebas, membenarkan adanya baku tembak tersebut. Dia mengatakan, baku tembak terjadi saat kelompok milisi itu mencoba melakukan serangan terhadap basis militer Turki yang berada di perbatasan.

"Ada baku tembak yang intens, Tahrir al-Sham menembak sebuah buldoser Turki di perbatasan, sehingga tentara Turki membalas dengan tembakan, namun semuanya telah tenang sekarang," kata Khaled.

Credit sindonews.com

Turki Dukung Pemberontak Suriah Lawan Jihadis

Turki dan Rusia bekerja sama untuk menghancurkan kelompok ISIS di wilayah perbatasan dengan Suriah. (Reuters/Ammar Abdullah)

Jakarta, CB -- Kelompok pemberontak Suriah melancarkan satu operasi militer besar-besaran yang didukung pasukan Turki ke wilayah Suriah yang dikuasai oleh kelompok jihadis.

“Sekarang ada operasi serius di Idlib Suriah dan akan terus berlangsung,” kata Presiden Turki Tayyip Erdogan dalam pidato di depan partai AK, Sabtu (7/8).

Erdogan menambahkan bahwa Turki tidak akan membiarkan satu “koridor terorisme di wilayah perbatasan dengan Suriah.

“Saat ini Tentara Pembebasan Suriah melakukan operasi di sana,” kata Erdogan. “Rusia mendukung operasi itu dari udara, dan pasukan kita dari dalam wilayah negara ini di perbatasan.

Seorang saksi mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa Turki mengerahkan tank dan kendaraan militer ke wilayah perbatasan dengan Suriah pada Sabtu malam.

Saksi ini juga mengatakan pihak berwenang Turki telah membongkar tembok perbatasan di beberapa titik.

Operasi penyusupan ke provinsi Idlib dan sekitarnya ini dilakukan setelah bulan lalu Iran dan Rusia, yang mendukung Presiden Bashar al-Assad, dan Turki yang mendukung pemberontak, sepakat untuk mengurangi pertempuran antara kelompok perlawanan dan pemerintah di wilayah barat daya.

Kesepakatan ini tampaknya bertujuan mengendalikan aliansi Tahrir al-Sham, kelompok jihadis terbesar di Suriah selain ISIS. Kesepakatan itu juga bertujuan mengamankan wilayah perbatasan Turki.

Mustafa Sejari, pejabat senior kelompok perlawanan Liwa al-Mutasem yang ikut dalam operasi ini, mengatakan Rusia tidak akan mendukung para pemberontak.

“Rusia tidak akan terlibat sama sekali di wilayah yang kami kuasai. Peran Rusia hanya terbatas di wilayah yang dikuasai oleh pemerintah,” ujarnya.

Ankara, Moskow dan Tehran mengumumkan satu kesepakatan untuk membentuk dan menjaga zona “de-eskalasi di wilayah Idlib pada bulan lalu.

Menteri luar negeri Turki mengatakan bahwa pemerintahnya bertujuan mencegah pertempuran di Idlib.

“Para pengamat Rusia dan Iran akan ditempatkan di sejumlah wilayah di sini, dan pengamat kami akan berada di wilayah Idlib. Tentu saja mereka ada di tempat aman, jadi tidak ada risiko sama sekali,” kata Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, Sabtu (7/10).

Aliansi Jihadis

Tahris al-Sham dimotori oleh mantan Front Nusra, yang hingga tahun lalu adalah cabang al-Qaida di Suriah. Front Nusra kemudian berganti nama dan memutus hubungan dengan gerakan global yang didirikan oleh Osama bin Laden itu.

Kelompok ini merupakan kekuatan militer yang kuat sejak perang di Suriah pecah. Mereka berganti taktik dari serangan bom di perkotaan menjadi perang gerilya dengan tentara Suriah bersama dengan sejumlah faksi lain.

Sejak awal tahun ini, kelompok itu bertempur dengan kelompok-kelompok pemberontak lain di Idlib dan wilayah lain Suriah, sementara pemerintah memusatkan perhatian pada upaya menghancurkan ISIS di wilayah timur.

Turki Dukung Pemberontak Suriah Usir ISIS

Rusia dan Turki pada awalnya bertentangan dalam konflik di Suriah, Turki berusaha menjatuhkan Presiden Bashar Assad yang didukung oleh Rusia. (Reuters/Khalil Ashawi)

Pada Juli Tahrir al-Sham merebut wilayah di sekitar pintu perbatasan antara Suriah dan Turki bernama Bab al-Hawa. Langkah ini membuat wilayah garis depan di suriah sebagian besar dikuasainya.

Turki merupakan salah satu pendukung kuat perjuangan para pembrontak yang memerangi Presiden Assad dalam konflik yang sudah berjalan selama lebih dari enam tahun ini.

Namun, pusat perhatian Turki kemudian berubah dari upaya menjatuhkan Assad menjadi taktik melindungi wilayah perbatasannya.

Setahun lalu, Turki mendukung pemberontak Suria di Idlib Timur dalam operasi penyusupan yang dikenal dengan nama “Perlindungan Efrat” yang bertujuan mengusir ISIS dan kelompok Kurdi dari wilayah perbatasan.

Credit cnnindonesia.com

Pendukung Nasionalis Kulit Putih AS Kembali Berkumpul, Charlottesville Siaga

WASHINGTON - Pemerintah kota Charlottesville, Amerika Serikat (AS) dilaporkan meningkatkan kewaspadaan setelah anggota nasionalis kulit putih Richard Spencer dan pendukungnya kembali ke kota itu. Puluhan kaum nasionalis kulit putih tersebut berkumpul di dekat patung Robert E. Lee dan meneriakkan "Anda tidak akan menggantikan kita!".

Jenderal Lee adalah jenderal utama pasukan konfederasi dalam perang sipil Amerika dan telah muncul seruan penghapusan simbol-simbol supremasi kulit putih dari ruang publik setelah serangkaian serangan kekerasan yang telah dikaitkan dengan supremasi kulit putih.

"Kami hadir untuk mewakili kepentingan Amerika kulit putih. Rusia adalah teman kami. Selatan akan bangkit kembali," teriak kaum nasionalis kulit putih, seperti dilansir Anadolu Agency pada Minggu (8/10).

Walikota Charlottesville, Mike Signer menegaskan, ia akan mengambil tindakan hukum untuk mencegah kembali terjadinya demontrasi berbasis kebencian di wilayahnya.

"Kunjungan tercela lainnya oleh pengecut neo-Nazi. Anda tidak diterima di sini! Pulang ke rumah! Sementara itu kita melihat semua pilihan hukum kita. Tunggu saja," ungkap Signer melalui akun twitternya.

Seperti diketahui, Juni lalu terjadi sebuah demonstrasi yang dianggap sebagai demonstrasi terbesar kaum nasionalis kulit putin dalam satu dekade ini. Kala itu, ratusan nasionalis kulit putih dan neo-Nazi berkumpul di Charlottesville. Satu orang tewas, dan lebih dari 30 luka-luka akibat bentrokan akibat demonstrasi itu.

Credit sindonews.com

Trump: Iran Adalah Penyandang Dana Korut

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump meyakini kalau Iran adalah salah satu negara yang memberikan dana kepada Korea Utara (Korut). Dia menyebut, Iran merupakan mitra dagang inti Korut, selain China.

"Saya percaya mereka (Iran) mendanai Korut. Saya percaya mereka melakukan hubungan dagang dengan Korut. Saya percaya mereka melakukan sesuatu dengan Korut, yang sama sekali tidak pantas," kata Trump dalam sebuah wawancara dengan media setempat, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (8/10).

Ini bukan pertama kalinya pemimpin AS tersebut membuat klaim semacam itu. Secara khusus, setelah sebuah uji coba rudal balistik Iran pada tanggal 23 September, Trump melalui akun twitternya mengatakan bahwa Teheran bekerja sama dengan Pyongyang.

Semetara itu, dalam wawancara tersebut Trump kembali mengulangi ketidakpuasannya dengan kesepakatan nuklir Iran, menuduh Teheran membuat situasi tidak stabil di Timur Tengah.

"Saya sangat tidak senang dengan kesepakatan ini, saya sangat tidak senang dengan sikap mereka. Semangat kesepakatan tentu tidak ada karena mereka berada di tempat yang menyebabkan masalah, terutama di Timur Tengah," ungkap Trump.

"Iran adalah pemain yang buruk dan mereka akan dijaga sebagai pemain yang buruk," katanya, menambahkan bahwa dia akan mengambil sebuah tindakan dalam waktu dekat terhadap Iran.

Credit sindonews.com

Iran: Dunia Akan Mengutuk AS Jika Keluar dari Kesepakatan Nuklir

TEHERAN - Presiden Iran, Hassan Rouhani, akan tetap mempertahankan perjanjian nuklir internasional yang ditandatangani oleh enam negara kekuatan dunia. Ia pun mengatakan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, tidak dapat melemahkannya.

Berdasarkan kesepakatan 2015, Teheran sepakat untuk membatasi program nuklirnya yang disengketakan sebagai pengganti meringankan sanksi ekonomi.

Berbicara pada sebuah upacara di Universitas Teheran yang menandai dimulainya tahun akademik, Rouhani mengatakan bahwa masalah dan manfaat kesepakatan tersebut tidak dapat digantikan.

"Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak Trump atau siapa pun. Bahkan jika 10 Trumps lain diciptakan di dunia ini, ini tidak bisa dibalikkan," katanya, seperti dikutip dari Al Jazeera, Minggu (8/10/2017).

Rouhani mengatakan bahwa jika AS melanggar kesepakatan tersebut maka akan merugikan reputasinya sendiri di masyarakat internasional.

"Jika Amerika melakukan pelanggaran saat ini, seluruh dunia akan mengutuk Amerika, mereka tidak akan mengutuk Iran," kata Rouhani.

"Kalau begitu mereka akan mengatakan mengapa Anda mempercayai Amerika dan menandatangani kesepakatan dengan mereka?" imbuhnya.

Dalam komentar terpisah, Menteri Luar Negeri Iran Javad Zarif juga mengutuk Trump karena ancamannya untuk mencabut kesepakatan tersebut. Zarif mengatakan bahwa ucapan pemimpin AS tersebut tidak akan membantu perdamaian dan keamanan di wilayah Timur Tengah dan akan merugikan kepentingan jangka panjang dari AS.

"Saya pikir ini adalah pernyataan yang tidak tepat, karena tentu saja, kesepakatan apapun tidak akan menjadi kesepakatan sempurna untuk semua pihak, harus kurang sempurna sehingga semua pihak dapat hidup dengan itu," kata Zarif.

Zarif pun memperingatkan bahwa masyarakat internasional tidak pernah bisa mempercayai AS lagi jika melanggar kesepakatan. Setiap pelanggaran kesepakatan oleh AS akan mengakibatkan Iran menarik sebagian atau keseluruhan kesepakatan tersebut. Ia juga mencatat bahwa Teheran tidak akan terpengaruh oleh ancaman sanksi.

"Kesepakatan nuklir adalah hasil dari 10 tahun proses dan negosiasi selama dua tahun. Sayangnya, pemerintahan ini harus mengambil sikap," katanya.

"Mereka (pemimpin AS) telah mengimunisasi kami untuk sanksi AS. Dari perspektif global, tampaknya Amerika Serikat kecanduan sanksi," tukasnya.

Credit sindonews.com

Malaysia Tangkap Delapan Terduga Teroris

Malaysia menangkap warga yang antara lain diduga memiliki hubungan dengan ISIS yang di Asia Tenggara melakukan aksi di Marawi, Filipina. (Reuters/Erik De Castro)

Jakarta, CB -- Malaysia menangkap empat warga asing dan empat warga negara itu karena diduga terlibat dalam kegiatan terorisme kelompok Abu Sayyaf, ISIS dan Jemaah Islamiyah.

Keempat warga asing itu terdiri dari tiga warga Filipina dan seorang warga Albania.

Penangkapan ini dilakukan di negara bagian Sabah, Selangor dan Perak antara 27 September dan 6 Oktober 2017.

Lima orang terduga itu ditangkap di negara bagian Sabah dan mereka dicurigai membantu kelompok militan Abu Sayyaf dari Filipina memasuki Malaysia.

Polisi Malaysia mengatakan di antara warga asing yang ditangkap adalah satu warga Albania yang merupakan pengajar ilmu hukum di salah satu universitas milik pemerintah, dan dia ditengarai membuka hubungan dengan ISIS.

Dua warga negara itu yang ditangkap adalah bekas narapidana yang pada tahun 2016 dinyatakan bersalah karena ikut serta dalam kegiatan terorisme.

Salah satu dari mereka ditangkap karena dicurigai merekrut para narapidana di penjara dan merencanakan satu serangan ke tempat-tempat ibadah Islam, Kristen dan Hindu di Malaysia.

Terduga ini juga disebut menyimpan informasi mengenai seorang anggota Tanzim Al-Qaeda Malaysia yaitu satu kelompok yang terkait dengan Jemaah Islamiyah, yang masih buron.

Sementara satu warga Malaysia lainnya ditangkap karena diduga membantu dalam merekrut dua orang.

Malaysia telah menangkap ratusan orang yang diduga terlibat dengan kelompok-kelompok militan dalam beberapa tahun terakhir ini.

Negara ini dalam keadaan waspada setelah sejumlah pengebom bunuh diri dan penembang yang diduga terkait dengan ISIS melakukan serangan di Jakarta pada Januari 2016.

Satu granat dilempar ke bar di luar wilayah Kuala Lumpur pada Juni tahun lalu. Delapan orang luka-luka akibat serangan ini.

ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan pertama di wilayah Malaysia tersebut.

Credit cnnindonesia.com

Saudi klaim laporan PBB terkait Yaman menyesatkan

Abdallah Al-Mouallimi. (un.org)

Kami menolak keterangan yang tidak tepat dan menyesatkan ..."

New York (CB) - Arab Saudi pada Jumat (6/10) menolak dan menilai menyesatkan atas laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuduh sekutu militer pimpinan Saudi membunuh atau melukai 683 anak di Yaman dan melakukan serangan terhadap puluhan sekolah serta rumah sakit.

"Kami menerapkan tingkat perhatian dan kewaspadaan tinggi untuk menghindari jatuhnya korban sipil," kata Wakil Tetap Arab Saudi di PBB Abdallah Al-Mouallimi kepada wartawan di Markas PBB, New York.

Saudi menganggap bahwa laporan PBB terhadap operasi mereka di Yaman tidak akurat dan menyesatkan.

Dalam sebuah laporan yang disampaikan kepada Dewan Keamanan (DK) PBB pada Kamis (5/10), Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memasukan daftar hitam sekutu pimpinan Saudi atas tindakannya selama 2016, meskipun Arab Saudi mengatakan bahwa mereka telah mengambil tindakan untuk memperbaiki perlindungan terhadap anak-anak.

"Kerajaan Arab Saudi dan sekutu menegaskan kembali bahwa kami telah mengambil tindakan penting untuk melindungi warga sipil dalam operasi militer untuk mengakhiri penderitaan warga Yaman dan meminimalkan jatuhnya korban kemanusiaan," kata Duta Besar Mouallimi.

Ia menimpali, "Kami menolak keterangan yang tidak tepat dan menyesatkan serta jumlah korban yang tercantum dalam laporan tersebut."

Keadaan Yaman porak-poranda akibat dilanda perang lebih dari dua tahun. Pemerintahan Presiden Abd-Rabu Mansour Hadi dukungan pasukan sekutu pimpinan-Saudi berusaha memukul mundur gerakan Houthi keluar dari kota yang mereka rebut pada 2014 dan 2015.

Lebih dari 10.000 orang tewas dan perang telah menghancurkan perekonomian serta mengakibatkan jutaan orang berada dalam jurang kelaparan.

Credit antaranews.com