Kamis, 26 Januari 2017

Setahun Utang Pemerintah RI Naik Rp 301 T Jadi Rp 3.466,96 T

Foto: Rachman Haryanto

Jakarta - Hingga akhir 2016, total utang pemerintah pusat tercatat mencapai Rp 3.466,96 triliun. Dalam setahun jumlah utang ini naik Rp 301,83 triliun, dibandingkan jumlah di 2015 yang sebesar Rp 3.165,13 triiun.

Dalam denominasi dolar AS, jumlah utang pemerintah pusat di akhir 2016 adalah US$ 258,04 miliar, naik dari posisi akhir 2015 yang sebesar US$ 229,44 miliar.

Sebagian besar utang pemerintah adalah dalam bentuk surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Sampai akhir 2016, nilai penerbitan SBN mencapai Rp 2.733,83 triliun, naik dari akhir 2015 yang sebesar Rp 2.410,01 triliun. Sementara itu, pinjaman (baik bilateral maupun multilateral) tercatat Rp 733,13 triliun, turun dari tahun sebelumnya Rp 755,04 triliun.

Demikian dikutip dari data Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Kamis (26/1/2017).

Berikut perkembangan utang pemerintah pusat dan rasionya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sejak tahun 2000:

2000: Rp 1.234,28 triliun (89%)
2001: Rp 1.273,18 triliun (77%)
2002: Rp 1.225,15 triliun (67%)
2003: Rp 1.232,5 triliun (61%)
2004: Rp 1.299,5 triliun (57%)
2005: Rp 1.313,5 triliun (47%)
2006: Rp 1.302,16 triliun (39%)
2007: Rp 1.389,41 triliun (35%)
2008: Rp 1.636,74 triliun (33%)
2009: Rp 1.590,66 triliun (28%)
2010: Rp 1.676,15 triliun (26%)
2011: Rp 1.803,49 triliun (25%)
2012: Rp 1.975,42 triliun (27,3%)
2013: Rp 2.371,39 triliun (28,7%)
2014: Rp 2.604,93 triliun (25,9%)
2015: Rp 3.098,64 triliun (26,8%)
2016: Rp 3.466,96 triliun (persentase menunggu data PDB terbaru 2016)

Credit finance.detik.com

Pegang Kode, Trump Bisa Luncurkan 900 Bom Nuklir dalam 10 Menit

WASHINGTON - Para senator dari Partai Demokrat dan Partai Republik memperkenalkan rancangan undang-undang (RUU) untuk mengekang kemampuan Presiden Donald Trump untuk meluncurkan serangan nuklir. Sebagai Komandan Tertinggi AS, Trump diberi kode untuk bisa meluncurkan 900 bom nuklir dalam 10 menit.

RUU diperkenalkan Ted W. Lieu (senator Republik) dan Edward J. Markey (senator Demokrat) pada hari Selasa waktu AS. RUU itu akan melarang presiden untuk meluncurkan serangan nuklir tanpa didahului keputusan Kongres yang menyatakan perang.

RUU itu dianggap penting dan mendesak, karena Presiden Donald Trump saat ini memiliki kekuatan untuk memulai perang nuklir.

”Ini adalah kenyataan menakutkan bahwa AS sekarang memiliki Komandan Tertinggi yang telah menunjukkan ketidaktahuan dari triad nuklir, yang menyatakan keinginannya untuk menjadi 'tak terduga' dengan senjata nuklir,” bunyi pernyataan Senat AS.

“Dan sebagai Presiden terpilih yang membuat pernyataan kebijakan nuklir di Twitter,” lanjut pernyataan itu mengacu pada ketidaktahuan Trump perihal triad nuklir AS.

Tanpa RUU itu, Presiden AS selama ini berhak meluncurkan senjata nuklir pada waktu tertentu tanpa persetujuan Kongres. Sementara itu, Kongres AS belum menyatakan perang sejak Perang Dunia II.

“Perang nuklir menimbulkan risiko paling parah untuk kelangsungan hidup manusia. Namun, Presiden Trump telah menyarankan bahwa dia akan mempertimbangkan melancarkan serangan nuklir terhadap teroris,” kata Senator Markey dalam sebuah pernyataan.

“Sayangnya, dengan mempertahankan pilihan untuk menggunakan senjata nuklir pertama dalam konflik, kebijakan AS memberikan dia dengan kekuatan itu. Dalam krisis dengan negara bersenjata nuklir lain, kebijakan ini secara drastis meningkatkan risiko eskalasi nuklir yang tidak diinginkan,” lanjut Markey.

Sementara itu, Daryl Kimball, Direktur Eksekutif Arms Control Association, mengeluarkan pernyataan yang memuji senator Lieu dan Markey atas usulan RUU itu.

”Ini adalah pesan draft. Ini dimaksudkan untuk mengungkapkan keprihatinan tentang fakta bahwa Donald Trump memiliki akses ke kode senjata nuklir yang bisa meluncurkan sampai dengan 900 senjata nuklir dalam 10 menit tanpa peninjauan dan persetujuan resmi lainnya,” katanya kepada Business Insider, Rabu (25/1/2017).

Credit sindonews.com

Trump Larang Imigran 7 Negara Muslim Berbahaya Masuk AS

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) memutuskan melarang imigran asal tujuh negara Muslim Timur Tengah dan Afrika yang dianggap berbahaya untuk memasuki wilayah AS. Trump pada Rabu (25/1/2017) dilaporkan akan menandatangani beberapa perintah eksekutif soal pelarangan bagi imigran asal tujuh negara itu.

Ketujuh negara Muslim yang dianggap berbahaya antara lain, Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan dan Yaman. Keputusan presiden baru AS ini diungkap beberapa staf Kongres dan ahli imigrasi yang mengetahui tentang masalah tersebut kepada Reuters.

Salah satu perintah eksekutif yang akan diteken Trump adalah memblokir visa dari yang dikeluarkan untuk para imigaran asal tujuh negara itu. Larangan maupun pembatasan bagi imigran asal Timur Tengah dan Afrika untuk masuk wilayah AS akan berlaku sampai Departemen Luar Negeri dan Departemen Keamanan Dalam Negeri dapat membuat proses pemeriksaan yang lebih ketat.

Stephen Legomsky, mantan penasihat utama Layanan Imigrasi dan Kewarganegaraan AS di pemerintahan Barack Obama mengatakan bahwa presiden memang memiliki kewenangan untuk membatasi penerimaan pengungsi dan penerbitan visa ke negara-negara tertentu terkait kepentingan publik AS.

”Dari sudut pandang hukum, itu akan menjadi hak hukumnya," kata Legomsky, yang kini adalah seorang profesor di Washington University School of Law di St Louis. ”Tapi dari sudut pandang kebijakan, itu akan menjadi ide yang buruk karena ada kebutuhan kemanusiaan yang mendesak sekarang bagi pengungsi,” lanjut dia.

Perintah eksekutif rencananya akan diteken Presiden Trump di markas Departemen Keamanan Dalam Negeri AS.

Pada kampanye pemilu, Trump pernah mengusulkan larangan warga Muslim asing memasuki AS untuk sementara. Alasannya, kata Trump pada saat itu, untuk melindungi AS dari serangan jihadis.

Usulan Trump saat itu dipuji banyak pendukungnya yang mencela keputusan mantan Presiden Barack Obama untuk meningkatkan jumlah penerimaan pengungsi Suriah. Para pendukung Trump khawatir para pengungsi asal Suriah akan melakukan serangan di AS.

Credit sindonews.com

Dua Bomber Nuklir Rusia Dekati Jepang, Jet-jet NORAD Bereaksi

TOKYO - Sepasang pesawat pengebom (bomber) nuklir Tu-95 Rusia terbang mendekati wilayah Jepang pada hari Selasa. Jet-jet tempur North American Aerospace Defense Command (NORAD) pun melakukan scramble atau reaksi cepat.

Manuver sepasang pesawat bomber nuklir Tu-95 Rusia di dekat wilayah Jepang itu diungkap dua pejabat Amerika Serikat (AS) kepada Fox News, semalam (25/1/2017). Meski demikian, manuver dua pesawat Tu-95 itu masih di wilayah udara internasional.

Laporan manuver pesawat pengebom nuklir Rusia yang dianggap NORAD sebagai provokasi tersebut muncul setelah Pentagon mengumumkan bahwa Menteri Pertahanan baru AS James Mattis akan melakukan kunjungan luar negeri pertamanya ke Jepang dan Korea Selatan awal bulan depan.

Menurut salah satu pejabat AS yang berbicara dalam kondisi anonim, tiga pesawat bomber Tu-95 Rusia lepas landas dari sebuah pangkalan di Rusia timur dekat Samudra Pasifik, tapi tidak langsung terbang di sekitar wilayah Jepang.

Sebaliknya, pesawat-pesawat itu melakukan “communications relay” untuk menghindari pantauan radio lalu lintas pendeteksi pesawat pengebom yang terbang di sekitar wilayah Jepang.

Dalam sebuah pernyataan, NORAD mengatakan ada perubahan postur ancaman yang "tidak biasa" dalam menanggapi latihan atau peristiwa di dunia nyata. Tapi, NORAD menolak untuk mengungkapkan informasi lebih lanjut terkait ancaman itu.

Ketiga pesawat bomber strategis Rusia lepas landas dari kota pesisir Anadyr di Rusia timur. Mereka kembali ke pangkalan udara Ukrainka, Rusia, sekitar 1.000 mil dari Jepang.

Tiga kapal tanker pengisi bahan bakar IL-78 Rusia juga ikut dalam manuver pesawat pengebom nuklir Tu-95. Namun, menurut pejabat AS hanya dua pesawat Tu-95 yang melakukan penerbangan di dekat pulau-pulau utama Jepang.

Setelah sepasang pesawat pengebom nuklir Rusia itu bermanuver di dekat wilayah Jepang, angkatan udara AS berencana menempatkan kru tanker tambahan dalam posisi siaga. Tujuannya, untuk mengisi bahan bakar jet tempur Jepang jika diperlukan.

Credit Sindonews

Kuwait Gantung Pangeran karena Membunuh, Kelompok HAM Mengecam

AL KUWAIT - Pelaksanaan eksekusi mati terhadap tujuh terpidana mati termasuk seorang pangeran kerajaan oleh otoritas Kuwait kemarin dikecam kelomopok HAM, Amnesty International. Pangeran Sheikh Faisal Abdullah Al-Jaber Al-Sabah dieksekusi gantung karena membunuh keponakannya pada tahun 2010.

Eksekusi mati itu merupakan yang pertama kali dijalankan Kuwait sejak 2013. Kantor berita resmi Kuwait, KUNA, semalam melaporkan bahwa kejahatan sang pangeran adalah "pembunuhan berencana dan kepemilikan senjata api dan amunisi tanpa izin”.

Al-Sabah dinyatakan bersalah menembak dan membunuh keponakannya, Sheikh Basel Salem Sabah Al Salem Al Sabah, pada tahun 2010.

Saksi mengatakan bahwa Basel, yang duduk di kursi roda dan Faisal junior yang berusia 20-an tahun, ditembak lima hingga tujuh kali oleh Al-Sabah. Basel adalah cucu dari Sabah III, Emir Kuwait era 1960-an hingga 1970-an. Dia adalah sepupu dari Sabah IV, Emir Kuwait saat ini.

Orang-orang yang mengenal Basel menggambarkannya sebagai sosok patriotik dan pecinta demokrasi. jandanya, Sheikha Intisar, kepada The Khaleej Times, menyebut korban adalah “suami yang sempurna”. ”Dan ayah, serta orang yang sangat demokratis,” katanya.

Basel juga dikenal sebagai seorang pecinta olahraga, khususnya balap mobil.

Selama invasi Irak ke Kuwait tahun 1990, Basel ikut membantu perjuangan negaranya. Dia bahkan masuk daftar buron paling dicari oleh pemerintah Irak saat itu.

Sebelum penangkapannya, Pangeran Faisal tercatat bekerja di dinas intelijen militer dengan pangkat kapten. Pihak berwenang Kuwait mengesampingkan motif politik di balik pembunuhan itu. Motif Faisal karena kejahatan yang tidak diketahui.

Selain Pangeran Faisal, enam terpidana mati yang dieksekusi antara lain dua warga Mesir, satu warga Ethiopia, satu warga Bangladesh, dan satu warga Filipina. Sisanya, perempuan lokal yang dihukum mati karena kasus pembunuhan.

Selain Pangeran Faisal, terpidana mati terkenal yang dieksekusi adalah Nusra al-Enezi, seorang wanita yang dinyatakan bersalah menyebabkan kebakaran di sebuah pernikahan yang menewaskan 58 orang. Dia dilaporkan melakukan hal itu sebagai balas dendam terhadap suaminya karena menikah lagi untuk kedua kalinya.

Amnesty International mengecam eksekusi massal oleh otoritas Kuwait.”(Eksekusi adalah) langkah mundur mengejutkan dan sangat disesalkan untuk Kuwait,” kata pejabat Amnesty, Samah Hadid.

”Dengan memilih untuk melanjutkan eksekusi sekarang ini, pihak berwenang Kuwait telah ditampilkan mengabaikan hak orang untuk hidup dan mengisyaratkan kesediaan untuk melemahkan standar hak asasi manusia,” lanjut kecaman Hadid.

Kelompok anti-hukuman mati, Reprieve, menyebut eksekusi mati menjadi kebangkitan bencana di negara-negara Teluk. Kelompok ini mencatat Arab Saudi sebagai negara yang secara siginifikan menjalankan eksekusi massal.

”Kita menyaksikan kebangkitan bencana eksekusi di seluruh Teluk,” kata Wakil Direktur Reprieve Harriet McCulloch kepada Sky News, yang dikutip Kamis (26/1/2017). ”Mereka yang dieksekusi termasuk anak muda yang masih anak-anak ketika mereka ditangkap, demonstran politik, dan orang-orang yang disiksa dalam pengakuan palsu.”

Credit sindonews.com

Kuwait Eksekusi 7 Tahanan, Termasuk Anggota Keluarga Kerajaan

KUWAIT CITY - Kuwait telah mengeksekusi tujuh tahanan untuk pertama kalinya sejak 2013. Dari tujuh tahanan yang dieksekusi, salah satunya adalah anggota keluarga kerajaan yang berkuasa.

"Mereka digantung di penjara pusat," menurut sebuah pernyataan yang disiarkn oleh kantor berita negara Kuna seperti dinukil dari BBC, Rabu (25/1/2017).

Anggota kerajaan yang dieksekusi bernama Faisal Abudallah Al Jaber Al Sabah. Ia dihukum karena pembunuhan berencana dan kepemilikan ilegal senjata api. Al Sabah dinyatakan bersalah membunuh pangeran Kuwait lainnya pada tahun 2010.

Para tahanan dieksekusi lainnya termasuk warga negara dari Filipina, Mesir, Ethiopia dan Bangladesh. Mereka dihukum karena berbagai pelanggaran termasuk pembunuhan, percobaan pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan.

Di antara tahanan yang dieksekusi juga terdapat warga Kuwait bernama Nusra al-Enezi. Ia dihukum karena membakar tenda selama pesta pernikahan untuk suaminya yang menikahi istri kedua. Kebakaran itu menewaskan lebih dari 50 orang.

Dieksekusinya salah satu anggota kerajaan adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi. Namun tidak diketahui, berapa anggota keluarga kerajaan di negara-negara Teluk yang dipenjara atau dieksekusi. Kasus tersebut memberika bukti bahwa tidak ada orang yang kebal hukum.

Credit sindonews.com

Jika Terancam, Jong-un Akan Nuklir Los Angeles

SEOUL - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un akan meluncurkan nuklir ke Los Angeles jika pemerintahannya terancam. Demikian dikatakan seorang bekas diplomat senior Korut yang telah membelot.

"Diktator akan menekan tombol untuk menghancurkan kota California meskipun menimbulkan konsekuensi yang tak terelakkan," kata Thae Yong-ho, mantan Wakil Dubes Korut di London.

Dalam acara Victoria Derbyshire Show yang ditayangkan di BBC, Yong-ho mengatakan Jong-un akan menekan tombol pada senjata-senjata berbahaya ketika ia berpikir bahwa pemerintahan dan dinastinya terancam seperti dikutip dari Independent, Rabu (25/1/2017).

Ketika ditanya apakah Jong-un akan tetap bertindak meski mengetahui serangan nuklir di daratan AS akan berarti kehancuran, Yong-ho menjawab: "Ya."

Yong-ho sebelumnya mengatakan rezim Jong-un bertujuan untuk menyelesaikan pembangunan senjata nuklir pada akhir 2017. Pyongyang tidak akan berhenti bahkan jika ditawarkan triliunan dolar untuk melakukannya.

Pyongyang telah menegaskan akan melakukan uji coba rudal nuklir berikutnya kapan saja dan di mana saja.

"Kim Jong-un tahu cukup baik bahwa senjata nuklir adalah satu-satunya jaminan untuk pemerintahannya. Jika ia kehilangan kekuasaan maka itu adalah hari terakhirnya. Dia mungkin akan melakukan apapun," katanya.

Tetapi Thae Yong-ho yakin rezim Kim Jong-un satu hari akan runtuh oleh pemberontakan rakyat.

Credit sindonews.com

Korut: Jika Latihan Nuklir untuk Serang AS, Apa Respons Orang AS....

PYONGYANG - Seorang pejabat senior Korea Utara (Korut) mengumumkan bahwa militer Pyongyang siap menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) yang bisa membawa hulu ledak nuklir setiap saat dan di setiap tempat. Pejabat itu ingin tahu respons orang-orang Amerika Serikat (AS) jika pasukan latihan nuklir ke Kanada untuk menyerang AS.

Choe Kang Il, Wakil Direktur Umum untuk Urusan Amerika Utara di Kementerian Luar Negeri Korut mengumumkan kesiapan uji tembak ICBM, pada hari Rabu. Pengumuman itu menyusul klaim pemimpin Korut Kim Jong-un pada Tahun Baru bahwa uji tembak ICBM sudah dekat waktunya.

Choe mengatakan pengembangan senjata Korut sejatinya untuk menanggapi kebijakan bermusuhan dari AS. ”Langkah-langkah kami untuk meningkatkan arsenal nuklir kami semuanya (untuk tujuan) defensif,” katanya dalam wawancara dengan NBC, yang dikutip Kamis (26/1/2017).

“Untuk mempertahankan kedaulatan kami dan untuk mengatasi pemerasan nuklir yang gigih dan ancaman oleh AS terhadap negara kami,” ujar Choe.

Dia menambahkan bahwa Pyongyang akan terus mengembangkan senjata nuklirnya selama AS menjalankan latihan militer bersama dengan Korea Selatan.

“Bayangkan jika pasukan kami pergi ke Kanada dan Meksiko untuk melaksanakan latihan nuklir yang bertujuan untuk menyerang AS, apa respons yang Anda harapkan dari orang-orang Amerika?,” tanya Choe.

”Selama AS melakukan latihan militer bersama, kami akan meningkatkan kekuatan penangkal nuklir kami dan kekuatan serangan pendahuluan kami,” imbuh Choe.

Korur telah melakukan lima kali uji coba senjata nuklir, termasuk dua kali pada tahun lalu. Pada 2016, Korut juga menembakkan beberapa rudal balistik.

Manuver-manuver Korut itu membuat PBB menjatuhkan sanksi terhadap rezim Kim Jong-un. Namun, Pyongyang mengabaikan sanksi dan akan terus mengembangkan senjata nuklir selama AS masih menjadi ancaman.

Meskipun komentar Choe tersebut keras, namun dia menyatakan bahwa Korut masih membuka pintu untuk berdamai dengan AS.”Pemimpin tertinggi kami, Kim Jong-un, mengatakan meskipun telah bermusuhan dengan kita di masa lalu, jika AS menjadi ramah kepada kami, kami akan mengembangkan hubungan itu,” katanya.

Credit sindonews.com

Pertemuan Suriah di Astana Hasilkan Komunike Bersama

ASTANA - Pertemuan Suriah yang dihelat di Ibu Kota Kazakhstan, Astana, menghasilkan komunike bersama tiga negara yang menginisiasi pertemuan tersebut; Rusia, Turki, Iran. Komunike bersama itu memuat sejumlah poin untuk mewujudkan perdamaian di Suriah.

Seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (25/1/2017), salah satu poin dalam komunike bersama itu adalah baik Rusia, Turki, dan Iran akan memperkuat gencatan senjata yang rapuh di Suriah.

"Memutuskan untuk membentuk mekanisme trilateral untuk mengamati dan memastikan semua pihak patuh dengan gencatan senjata, mencegah provokasi apapun dan menentukan dengan tepat bagaimana gencatan senjata berjalan," begitu bunyi komunike bersama itu.

Poin lain dari komunike bersama itu juga menegaskan tekad mereka untuk memerangi bersama-sama kelompok ISIS/Daesh dan Front Al-Nusra. Mereka juga meminta kelompok oposisi memisahkan diri dari kelompok teroris tersebut.

Dalam komunike bersama itu ketiga negara tersebut juga mendukung kehadiran perwakilan kelompok oposisi bersenjata dalam perundingan putaran berikutnya di Jenewa, Swiss. Perundingan yang dinaungi oleh PBB itu rencananya akan dihelat pada 8 Februari 2017.

Komunike itu juga menegaskan jika pertemuan di Astana adalah sebuah platform yang efektif untuk dialog langsung antara pemerintah dan oposisi seperti yang dipersyaratkan oleh resolusi Dewan Keamanan PBB 2254.

Credit sindonews.com

Menhan Austria: Semua yang Pulang dari Suriah Pakai Gelang Elektronik

WINA - Austria ingin mengenakan gelang kaki elektronik untuk semua orang yang pulang dari Suriah. Semua orang yang mudik dari Suriah, baik tersangka teroris maupun yang belum pernah melakukan kejahatan apa pun akan diwajibkan memakai gelang itu.

Aturan yang akan diterapkan di Austria itu disampaikan Menteri Pertahanan Hans Peter Doskozil. Gelang kaki elektronik tersebut akan terhubung dengan CCTV yang memudahkan pengawasan petugas keamanan.

”Ada beberapa kemungkinan di atas meja. Penanda gelang elektronik untuk orang-orang yang berpotensi menimbulkan ancaman, menjadi sesuatu yang harus dipertimbangkan,” ujar Doskozil kepada stasiun radio pemerintah, O1, semalam (24/1/2017).

“Saya pasti berpikir bahwa itu akan sesuai bagi mereka yang dimonitor, pihak berwenang tahu apa yang mereka lakukan, yang mereka temukan,” ujarnya.

Aturan baru itu sejatinya usulan dari Menteri Dalam Negeri Wolfgang Sobotka. Namun, Doskozil mempertimbangkan proposal rekannya itu yang telah disetujui beberapa politisi senior lainnya.

Menurut surat kabar Krone, saat ini ada kurang dari 300 tersangka teroris ada di Austria. Sepertiga dari mereka adalah orang-orang yang kembali dari Suriah dan Irak, di mana mereka diduga telah berperang bersama milisi radikal seperti ISIS.

Ide pengawasan elektronik ini melanggar kebebasan fundamental yang diabadikan dalam undang-undang hak asasi manusia. Ide ini kemungkinan besar ditantang di pengadilan Eropa.

Tapi, Doskozil justru menyerukan penggunaan video surveillance secara luas. Ada sekitar 1 juta kamera CCTV yang dioperasikan di Austria. Jumlah itu lebih kecil ketimbang di Inggris yang mencapai 6 juta kamera CCTV.

Credit sindonews.com

Trump Resmi Perintahkan Pembangunan Tembok Meksiko

Presiden Donald Trump resmi memerintahkan pembangunan tembok di perbatasan Meksiko. (REUTERS/Joshua Roberts)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat Donald Trump Resmi memerintahkan pembangunan tembok pembatas antara negaranya dan Meksiko. Langkah ini dilakukan memenuhi janjinya semasa kampanye, untuk mencegah imigran ilegal masuk dari tetangganya itu.

Dia mengunjungi Departemen Keamanan Negara untuk menandatangani perintah untuk mulai kerja “membangun pembatas fisik besar di perbatasan selatan,” kata pernyataan Gedung Putih yang dikutip AFP, Rabu waktu setempat (25/1).

Gedung Putih tidak merinci perintah yang ditandatangani Trump. Namun, Sang Presiden, sebagaimana diberitakan laporan langsung CNN, menandatangani dua dokumen dalam kesempatan kali ini.

Dia mengangkat dokumen pertama dan mengatakan “ini soal keamanan perbatasan. Kita sudah berbicara soal ini dari awal."
Sementara itu, setelah menandatangani dokumen kedua, Trump bilang, “meningkatkan keamanan publik di dalam negeri AS.”

Trump sebelumnya juga mengancam akan menghapus kesepakatan perdagangan internasional untuk melindungi lapangan pekerjaan Amerika Serikat.

Dia telah menandatangani memo untuk menarik diri dari kesepakatan dagang Kemitraan Trans-Pacific (TPP). Kesepakatan ini adalah unggulan presiden sebelumnya, Barack Obama.

Presiden Meksiko Pena Nieto belum lama ini mengatakan dirinya akan mencoba menegosiasikan kespekatan bilateral baru dengan anggota TPP lain untuk melindungi kepentingan dagang Meksiko.

“Walaupun Meksiko mengakui hak kedaulatan negara untuk menjamin keamanan, Meksiko tidak percaya pada tembok. Negara kami mempercayai jembatan,” ujarnya menanggapi rencana Trump memperkuat perbatasan.

Dia mengatakan negaranya bersedia untuk menegosiasi hubungan dengan Amerika. Namun, dia meyakinkan, Meksiko tidak akan tunduk pada Trump.

Credit CNN Indonesia

Hubungan Membaik, Rusia-Turki Serang ISIS di Aleppo

Serangan gabungan berlangsung di kota Al-Bab, Provinsi Aleppo, Suriah, menandakan pertama kalinya Ankara dan Moskow bekerja sama sama secara militer. (Reuters/Shawn Nickel)

Jakarta, CB -- Rusia dan Turki bekerja sama melakukan operasi serangan udara gabungan terhadap ISIS, setelah selama ini keduanya saling bertolak belakang dalam perang sipil Suriah.

Serangan gabungan ini berlangsung di kota Al-Bab, Provinsi Aleppo, wilayah di mana tentara Turki dan pemberontak Suriah mencoba memberangus ISIS.

"Sekitar sembilan pesawat tempur Rusia dan delapan pesawat tempur Turki menyerang dan menghancurkan setidaknya 36 target," ungkap seorang pejabat senior Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Sergei Rudskoi, seperti dikutip The Telegraph, Rabu (25/1).

Menurut Rudskoi, ini pertama kalinya Ankara dan Moskow bekerja sama sama secara militer yang menandakan "menghangatnya" hubungan kedua negara.

Alasannya, selama ini Rusia mendukung rezim Presiden Bashar Al-Assad melawan pemberontak. Sementara Turki dan Amerika Serikat justru sebaliknya ingin menggulingkan pemerintah.

Walaupun begitu, langkah militer Turki ini dianggap bisa memicu amarah Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Sebabnya, Turki sebagai anggota NATO telah "bekerja sama" dengan Rusia, musuh bebuyutan yang dianggap NATO sebagai ancaman utama keamanan Eropa.

Kerja sama antar kedua negara ini pun tak pernah terpikirkan sebelumnya lantaran hubungan Moskow dan Ankara sempat memanas, bahkan terputus akibat insiden penembakan pesawat tempur angkatan udara Rusia oleh Turki di perbatasan Suriah pada November 2015 silam.

Normalisasi hubungan kedua negara kembali terjalin usai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan meminta maaf secara langsung kepada Presiden Rusia Vladimir Putin atas insiden tersebut, Juni lalu.

Angkara dan Moskow bahkan berhasil membantu tercapainya kesepakatan gencatan senjata di seluruh Suriah.

Bersama Iran, kedua negara juga berhasil menggelar pembicaraan damai Suriah di Astana, ibu kota Kazakhstan pada awal pekan ini.

Meskipun perundingan tidak berjalan cukup lancar, pembicaraan damai ini merupakan langkah awal menggiring rezim Assad dan pemberontak menyudahi konflik sipil berkepanjangan yang telah menelan sektidaknya 300 ribu jiwa.

Credit CNN Indonesia

Menlu Sebut Ada Kejanggalan Kasus Penyelundupan Senjata Sudan

Menlu Retno Marsudi menyebut ada kejanggalan dalam kasus dugaan penyelundupan senjata di Sudan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan dirinya gencar berkomunikasi dengan sejumlah pihak demi mendapatkan akses masuk bantuan hukum dari Indonesia untuk pasukan perdamaian Indonesia yang ditahan di Al-Fashir, Sudan.

Alasannya, ia menemukan sejumlah kejanggalan atas dugaan penyelundupan senjata yang dituduhkan. Namun, ia enggan menyebutkan kejanggalan itu. Menurutnya, informasi itu akan diverifikasi dulu.

"Kami menekankan secepat mungkin agar cepat bertemu dengan kontingen kita karena ada beberapa kejanggalan," kata Retno di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (25/1).

Ia mengatakan, proses normal perizinan masuk daerah Al- Fashir memerlukan waktu sekitar seminggu. Retno menyatakan, ia sudah meminta bantuan pemerintah dan otoritas Sudan untuk memberi izin masuk bantuan hukum Indonesia.

Namun, langkah itu dirasa belum cukup. Sehingga, Retno menuturkan, ia akan berkomunikasi dengan Dubes Sudan di Jakarta dan Menteri Luar Negeri Sudan demi mempercepat keluarnya izin masuk bantuan hukum ke Sudan.

Sebelumnya, Menko Polhukam Wiranto juga menyatakan, tuduhan penyelundupan senjata terhadap pasukan perdamaian Indonesia tidak lazim. Sejumlah kejanggalan dinilai terjadi dalam perkara ini, seperti munculnya peti berisikan senjata dengan tag berbeda dari kepunyaan Indonesia.

Hal serupa disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ia mengatakan, tim investigasi akan dikirimkan ke Sudan malam ini. Tim nantinya berkoordinasi dengan PBB, pemerintah, dan otoritas setempat.

Credit CNN Indonesia

Kompolnas: Polri Tak Terlibat Penyelundupan Senjata di Sudan

Satgas Garuda Bhayangkara II–Formed Police Unit 8 memperagakan yel saat mengikuti upacara pemberangkatan ke Sudan, di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (17/12) tahun lalu. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja)

Jakarta, CB -- Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) meyakini anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tak terlibat dalam upaya penyelundupan sejumlah senjata dan amunisi saat bertugas menjaga perdamaian di Sudan.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti mengatakan, pihaknya baru saja menyelesaikan supervisi terhadap pasukan Polri yang tergabung dalam Garuda Bhayangkara II – Formed Police Unit (FPU) 8 di El Fasher, Darfur, Sudan, bulan lalu.

Menurutnya, Kompolnas menemukan fakta bahwa tidak ada personel Polri yang ditangkap. Poengky mengatakan, yang terjadi hanya penundaan kepulangan dalam rangka membantu Misi Perdamaian PBB di Darfur (United Nations Missions in Darfur-UNAMID), PBB, dan Pemerintah Sudan.

Barang-barang yang berisi senjata ilegal tersebut bukan milik Polri ataupun pasukan FPU 8.

"Senjata itu tidak menggunakan label atau tanda identitas pasukan FPU 8, bahkan tidak ada dalam manifes barang pasukan FPU 8," kata Poengky dalam keterangan tertulis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (24/1).

Poengky menambahkan, Kompolnas mendukung seluruh pihak agar objektif, profesional, bertanggung jawab, akuntabel, dan transparan mengungkap kasus tersebut.

Poengky mengatakan, Kompolnas merekomendasikan pemerintah Indonesia dan Polri agar memberikan pendampingan dan asistensi kepada pasukan FPU 8, baik dalam bentuk pendampingan bahasa, konseling, serta hukum.

Ia juga mengusulkan kepada Polri untuk turut serta membantu kepolisian Sudan dan UNAMID dengan menyediakan bantuan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk melakukan investigasi ilmiah (scientific investigation).

"Kompolnas menunggu hasil investigasi menyeluruh dari permasalahan tersebut, untuk itu Kompolnas mendukung semua investigasi yang dilakukan oleh Government of Sudan, UNAMID dan UN Headquarter," tutur Poengky.

Pasukan Indonesia sebelumnya dikabarkan telah ditahan saat hendak pulang usai menyelesaikan operasi di Sudan. Mereka diduga berupaya menyelundupkan sejumlah senjata dan amunisi yang terdiri dari 29 senapan Kalashnikov, empat buah senjata api, enam buah GM3, dan 61 jenis senjata lain.

Atas kejadian ini, pihak PBB segera melakukan investigasi setelah memperoleh informasi penahanan itu. Tim Polri juga dikabarkan segera bertolak ke Sudan untuk memberikan bantuan hukum dan mencari kejelasan dari permasalahan tersebut.

Di Sudan, terdapat dua misi perdamaian di bawah bendera PBB, yaitu UNAMID dan FPU.

UNAMID mengerahkan pasukan ke Darfur sejak Desember 2007 silam untuk membantu menghentikan kekerasan yang menargetkan warga sipil di Sudan bagian Barat.

UNAMID merupakan salah satu pasukan penjaga perdamaian internasional terbesar. Anggaran tahunan mereka mencapai sekitar US$1,35 miliar. Pada 2012, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menurunkan kekuatan komponen militer dan polisi dengan total personel 23 ribu orang.

Credit CNN Indonesia

Polri Sebut Salah Paham soal Senjata Selundupan di Sudan

Sebanyak 140 personel Kepolisian Negara Republik Indonesja (Polri) yang tergabung dalam pasukan Garuda Bhayangkara II Kontingen Formed Police Unit (FPU) IX resmi diberangkatkan ke Darfur, Sudan. (CNN Indonesia/Martahan Sohuturon)

Jakarta, CB -- Sebanyak 139 anggota Kepolisian RI ditahan di Sudan. Mereka dituding berupaya menyelundupkan senjata ketika hendak pulang ke Indonesia. Mabes Polri menduga ada kesalahpahaman atas kejadian itu dan segera membantah tuduhan tersebut.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul membenarkan anggotanya ditahan otoritas hukum Sudan. Mereka adalah pasukan perdamaian PBB yang tergabung dalam Formed Police Unit (FPU) 8. Tugas mereka selesai sejak akhir Desember 2016.

"Ada tuduhan kepada FPU 8 ingin menyelundupkan senjata. Menurut Komandan Satgas FPU 8, AKBP Jhon Huntalhutajulu, itu bukan milik mereka," kata Martinus di Mabes Polri, Jakarta, Senin (23/1).

Dia mengatakan, Polri akan mengirim personel ke Sudan untuk mendalami kasus ini. Pihaknya akan berkomunikasi dengan otoritas hukum setempat. Kedubes RI di Sudan juga akan membantu memulangkan para personel Polri.

Martinus meluruskan informasi terkait penangkapan sejumlah pasukan Indonesia di Sudan, lantaran diduga menyelundupkan senjata. Dia menyebut ratusan anggota Polri itu bukan ditangkap, melainkan tertahan sementara.

"Saya tegaskan, mereka bukan ditangkap tapi tertahan kepulangannya," kata Martinus.

Saat ini mereka tinggal sementara di Transit Camp. Sedangkan Garuda Camp yang sebelumnya mereka tempati telah diisi oleh pasukan FPU 9 yang baru tiba dari Indonesia.

Kronologi Kejadian

Martinus menjelaskan kronologi kepulangan FPU 8 hingga muncul tudingan penyelundupan senjata. Setelah menyelesaikan misi perdamaian di Sudan, seluruh anggota tim FPU 8 mulai bersiap kembali ke Indonesia pada 15 Januari 2017.

Sabtu, 21 Januari 2017, semua barang milik pasukan telah dikemas dan dibawa dalam dua kontainer dari Garuda Camp ke Bandara Al Fashir, Sudan. Dua kontainer itu dikawal 40 personel Polri. Sesuai rencana, pada hari itu ada serah terima pasukan FPU 8 dan 9 di Sudan.

"Pada Sabtu pagi, mereka sudah dilakukan pengecekan oleh Unamid. Barang-barang sudah dicek, diteliti dan dimasukkan ke kontainer, lalu ke Bandara," katanya.

Setelah tiga jam perjalanan, kontainer tiba di bandara. Begitu pun dengan anggota Polri yang tergabung dalam tim FPU 8. Para pengawal kontainer ikut menurunkan barang. Seperti biasa, semua barang bawaan diperiksa dengan mesin x-ray sebelum masuk ke bandara.

"Lewat semua (dari mesin x-ray). Barang-barang disusun jadi satu semuanya. Tapi 10 meter dari tumpukan, ada tumpukan lain," kata Martinus.

Seorang petugas bandara kemudian bertanya kepada personel Polri perihal barang yang letaknya dekat dengan koper-koper milik anggota Polri.

"Ini Indonesia punya? Dijawab bukan. Ditanya lagi, dijawab bukan. Sampai tiga kali bertanya, memang bukan karena kopernya berbeda tidak ada label Indonesia, warnanya berbeda," katanya.

Ilustrasi prajurit wanita dari Trimatra TNI mengikuti misi perdamaian PBB. (Antara Foto/Indrianto Eko Suwarso)

Seorang petugas lainnya kemudian memasukkan koper mencurigakan tersebut ke mesin x-ray. Barulah diketahui koper yang dipertanyakan itu ternyata berisi senjata.

"Kopernya kan sama, kalau berangkat kayak jemaah haji. Dipastikan itu bukan berasal dari pasukan Indonesia menurut komandan satgas FPU 8," kata Martinus.

Sebelumnya, pasukan Indonesia dikabarkan telah ditahan saat hendak pulang usai menyelesaikan operasi di Sudan. Mereka diduga berupaya menyelundupkan sejumlah senjata dan amunisi yang terdiri dari 29 senapan Kalashnikov, empat buah GM3, dan 61 jenis senjata lain.

Atas kejadian ini, pihak PBB segera melakukan investigasi setelah memperoleh informasi penahanan ini. Tim Polri juga dikabarkan segera bertolak ke Sudan untuk memberikan bantuan hukum dan mencari kejelasan dari permasalahan ini.

Di Sudan, terdapat dua misi perdamaian di bawah bendera PBB, yaitu United Nations Missions in Darfur (Unamid) dan Formed Police Unit (FPU).

Unamid mengerahkan pasukan ke Darfur sejak Desember 2007 silam untuk membantu menghentikan kekerasan yang menargetkan warga sipil di Sudan bagian Barat.

Unamid merupakan salah satu pasukan penjaga perdamaian internasional terbesar. Anggaran tahunan mereka mencapai sekitar US$1,35 miliar. Pada 2012, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menurunkan kekuatan komponen militer dan polisi dengan total personel 23 ribu orang.
Credit CNN Indonesia

TNI Bantah Terlibat Penyelundupan Senjata di Sudan

Ilustrasi prajurit TNI ikut misi perdamaian PBB. (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, CB -- Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto membenarkan kabar penangkapan sejumlah pasukan Indonesia yang tergabung dalam Misi Perdamaian PBB di Darfur, Sudan. Namun Wuryanto membantah ada anggota TNI yang ikut ditangkap dalam upaya penyelundupan senjata di Sudan.

"Kejadian tersebut benar, pada saat pemeriksaan ditemukan beberapa senjata dan amunisi, tapi sekali lagi tidak ada keterlibatan anggota satgas United Nations Mission in Darfur (Unamid). Silakan konfirmasi ke pihak terkait dalam penugasan ini," kata Wuryanto saat memberikan keterangan pers di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Senin (23/1).

Dia memastikan kabar tersebut setelah mengecek langsung ke beberapa pejabat yang berwenang dalam penugasan itu. Tiga pejabat yang dikonfirmasi di antaranya adalah Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI Brigadir Jenderal Marzuki yang berada di New York, Komandan Sektor Unamid Brigadir Jenderal Nur Alamsyah di Sudan, serta Komandan Satgas Batalyon Komposit TNI Kontingan Garuda XXXV-B Unamid di Dafur Letnan Kolonel (Inf) Singgih Pambudi Arianto.

Sebelumnya beredar kabar terkait anggota misi perdamaian UNAMID yang ditangkap di Bandara Al Fashir, Sudan, pada 20 Januari lalu. Mereka mencoba menyelundupkan senjata dan amunisi pada saat akan kembali ke Indonesia usai menyelesaikan tugas.

Wuryanto menyampaikan, saat ini satgas UNAMID masih berada di Sudan. Mereka akan kembali ke Indonesia pada Maret mendatang.

"Yang jelas satgas kontingen garuda XXXV-B di Sudan. Saat ini masih melaksanakan penugasan sampai Maret. Peristiwa terjadi saat pemulangan satgas yang lain karena selesai melaksanakan tugas," katanya.

Kementerian Luar Negeri RI juga membenarkan informasi penangkapan sejumlah pasukan Indonesia yang tergabung dalam Unamid di Sudan, lantaran diduga menyelundupkan senjata pada Jumat pekan lalu.

"Kami sudah mendapatkan laporan mengenai ini. Duta Besar RI di Khartoum juga sudah di lokasi memberikan pendampingan kepada pasukan polisi Indonesia tersebut," ujar juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir ketika dikonfirmasi CNNIndonesia.com hari ini.

Diberitakan Sudanese Media Center, pasukan Indonesia itu ditahan saat hendak pulang setelah menyelesaikan operasi di Sudan. Mereka diduga berupaya menyelundupkan sejumlah senjata dan amunisi yang terdiri dari 29 senapan Kalashnikov, empat buah GM3, dan 61 jenis senjata lain.

Arrmanatha mengatakan, pihak PBB segera melakukan investigasi setelah mendapatkan informasi mengenai penangkapan ini. Tim Polri juga dikabarkan segera bertolak ke Sudan untuk memberikan bantuan hukum dan mencari kejelasan dari permasalahan ini.

Unamid mengerahkan pasukan ke Darfur sejak Desember 2007 silam untuk membantu menghentikan kekerasan yang menargetkan warga sipil di Sudan bagian Barat.

Unamid merupakan salah satu pasukan penjaga perdamaian internasional terbesar. Anggaran tahunan mereka mencapai sekitar US$1,35 miliar. Pada 2012, Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk menurunkan kekuatan komponen militer dan polisi dengan total personel 23 ribu orang.

Credit CNN Indonesia

Trump mungkin hidupkan lagi penjara rahasia CIA di luar negeri

Tahanan berpakaian oranye duduk diawasi polisi militer AS di kamp sementara X-Ray di dalam pangkalan udara angkatan laut Teluk Guantanamo. (REUTERS/U.S. Department of Defense/Petty Officer 1st Class Shane T. McCoy)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump diperkirakan akan mengeluarkan perintah untuk membangkitkan program CIA dalam menginterogasi tersangka teroris di penjara-penjara rahasia di luar negeri, kata dua pejabat AS kepada Reuters, Rabu.

Penjara rahasia, yang menerapkan teknik interogasi yang dikecam sebagai penyiksaan, digunakan untuk menahan para tersangka yang ditangkap dalam "perang melawan terorisme". Perang itu dilancarkan oleh mantan Presiden George W. Bush setelah Amerika Serikat mengalami Serangan 11 Septemer 2001.

Program Teknik Peningkatan Interogasi yang sudah dihentikan, termasuk penyiksaan dengan sensasi tenggelam, menurut laporan Komite Intelijen Senat pada 2014 tidak efektif dalam menggali keterangan intelijen.

Pemerintahan Trump meminta peninjauan kembali pada tingkat tinggi guna menentukan "apakah program interogasi terhadap orang asing tersangka teroris di luar Amerika Serikat akan diberlakukan lagi" dan apakah CIA perlu menjalankan fasilitas itu, demikian menurut salinan rancangan perintah yang dimuat Washington Post.

Kedua pejabat yang tidak ingin disebutkan jati dirinya itu mengatakan Trump diperkirakan dalam beberapa hari ke depan akan menandatangani perintah yang bertajuk "Penahanan dan Interogasi terhadap Petempur Musuh".

Rencana ini menuai penentangan luas di Kongres, badan-badan intelijan AS serta militer dalam hal pembuakan kembali penjara rahasia dan penerapan teknik interogasi yang menyiksa.

Perintah itu juga akan memberikan wewenang bagi peninjauan kembali teknik interogasi yang bisa digunakan para pejabat AS terhadap para tersangka teroris, membuat pusat penahanan pangkalan Angkatan Laut AS di Teluk Guantanamo tetap buka dan menutup akses bagi para tahanan AS untuk mendapat bantuan dari Komite Palang Merah Internasional (ICRC)

Dengan demikian, keputusan presiden yang baru itu akan membatalkan keputusan yang telah diambil Presiden Barack Obama dalam menutup penjara Guantanamo, mengakhiri program penjara rahasia dan akses seluruh tahanan AS terhadap ICRC, serta membatasi metode interogasi menjadi hanya metode yang biasa digunakan Angkatan Darat AS.

Credit antaranews.com

PM Abadi tanggapi Trump: minyak Irak untuk Irak

Perdana Menteri Irak Haider Al-Abadi (REUTERS/Jonathan Ernst)

Baghdad (CB) - Minyak Irak adalah milik rakyat Irak, kata Perdana Menteri Haider al-Abadi, Selasa, sebagai tanggapan terhadap pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump bahwa AS seharusnya menguasai cadangan minyak mentah negara itu.

Dalam pidato di hadapan pejabat CIA, Sabtu, Trump menyatakan Amerika Serikat seharusnya mengambil minyak Irak untuk mengganti serbuan pada 2003, yang mengakhiri kekuasaan Saddam Hussein.

Trump juga menyebutkan bahwa mengambil minyak Irak akan mencegah ISIS berkembang, dengan menghapus sumber pendanaan kelompok itu, kata laporan pertemuan tersebut, yang dikutip Huffington Post.

"Tidak jelas yang dia maksud," kata Abadi di jumpa pers ketika ditanya tentang tanggapan Trump, "Apakah dia maksud pada 2003 atau untuk mencegah teroris dari merebut minyak Irak?"

"Minyak Irak secara konstitusional milik Irak," katanya.

Presiden baru AS itu juga mengirimkan pesan berisi tawaran meningkatkan jumlah bantuan ke Irak, kata Abadi mengatakan, tanpa merinci tentang sifat bantuan tersebut.

"Saya memiliki jaminan dari Presiden Trump bahwa bantuan kepada Irak akan terus berlanjut dan juga akan ditingkatkan," kata Abadi dalam konferensi pers di Baghdad.

Trump telah membuat perang melawan ISIS, kelompok garis keras yang menyatakan diri ingin membentuk "kekhalifahan" di Suriah dan Irak pada tahun 2014, prioritas bagi pemerintahannya.

Persekutuan pimpinan AS memberikan dukungan penting kepada gerakan pasukan Irak untuk mengambil alih Mosul, kota terbesar di bawah kendali ISIS. Amerika Serikat juga menyediakan bantuan keuangan ke Irak.

Menurut sebuah pernyataan yang dipasang di laman Gedung Putih sesaat setelah pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat, pemerintahan Trump akan menjadikan upaya mengalahkan "kelompok teror Islam radikal" sebagai target utama kebijakan luar negerinya.

Trump, seorang tokoh dari Partai Republik, menggunakan pidato pelantikannya pada pekan lalu berjanji akan "menyatukan dunia melawan terorisme Islam radikal, yang akan kita basmi sepenuhnya dari muka bumi".

Dalam pernyataan itu, yang berjudul "Kebijakan Luar Negeri Amerika yang Pertama", pemerintahan Trump mengatakan, "Mengalahkan IS dan kelompok teror lain akan menjadi prioritas tertinggi kami."

Dalam rangka untuk "mengalahkan dan menghancurkan" ISIS dan kelompok yang sejenis, pemerintahan baru itu mengatakan "akan mencari kerja sama agresif dan koalisi operasi militer bila diperlukan", bekerja memotong dana untuk kelompok teroris, memperluas jaringan berbagi data intelijen dan menggunakan sumber daya siber untuk mengganggu propaganda dan upaya perekrutan.

Pernyataan itu tidak memberikan indikasi tentang bagaimana kebijakan Trump akan berbeda dari pendahulunya, Barack Obama dari Partai Demokrat.

Pemerintahan Obama juga mengejar strategi itu, bekerja sama dengan sekutu Eropa dan Timur Tengah dalam kampanye pengeboman yang menargetkan pemimpin ISIS dan infrastruktur minyak mereka, otorisasi operasi pasukan khusus AS terhadap kelompok itu, dan menggunakan sanksi dan metode lainnya untuk memotong pembiayaan.

Pidato Trump dan pernyataan itu mengulang kampanyenya yang mengritik Obama dan saingannya dari Partai Demokrat, Hillary Clinton, karena tidak menggunakan kalimat "kelompok teror Islam radikal" untuk menggambarkan ISIS dan kelompok garis keras lainnya.

Obama berpendapat bahwa menggunakan istilah itu akan mengacaukan perujukan antara "pembunuh" dengan "miliaran Muslim yang ada di seluruh dunia, termasuk di negeri ini, yang damai."

Hillary mengatakan jika menggunakan frase ini akan membuat mereka melakukan keinginan kelompok militan yang ingin menggambarkan Amerika Serikat seperti sedang berperang dengan Islam.

Pernyataan Gedung Putih itu juga tampak menggarisbawahi hubungan lebih baik dengan Rusia, yang dikatakan Trump akan dicapainya. "Kami selalu senang ketika musuh lama menjadi teman dan ketika teman lama menjadi sekutu," kata pernyataan itu, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Amerika Serikat kerahkan lebih banyak pesawat militer ke Australia

Dokumentasi personel Korps Marinir Amerika Serikat dan Korea Selatan mengikuti latihan operasi pendaratan gabungan AS-Korea Selatan di Pohang, Korea Selatan dalam arsip foto 31 Maret 2014. Pasukan Korea Selatan dan AS memulai latihan militer skala-besar pada Senin (7/3) saat uji tahunan pertahanan mereka terhadap Korea Utara, yang menyebut latihan mereka sebagai "gerakan perang nuklir" dan mengancam akan melawan dengan segala bentuk pertahanan. (REUTERS/Kim Hong-Ji/Files)

... pesawat-pesawat terbang militer Amerika Serikat itu akan meningkatkan keberadaan militernya di dekat Laut China Selatan...

Sydney (CB) - Amerika Serikat akan mengirim lebih banyak pesawat militer ke bagian utara Australia pada tahun ini, sebagaimana dinyatakan juru bicara Korps Marinir Amerika Serikat, Mayor Chris Logan, Rabu.

Kehadiran pesawat-pesawat terbang militer Amerika Serikat itu akan meningkatkan keberadaan militernya di dekat Laut China Selatan yang disengketakan.

Pengerahan marinir di kota Darwin itu disepakati pada 2011 lalu, sebagai bagian penting pergerakan militer Amerika Serikat di bawah pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, di Asia, di tengah meningkatnya klaim China di wilayah itu.

Pergerakan itu juga memperkuat ikatan dengan Australia dan memberikan basis operasi AS di wilayah itu.

Pemerintahan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang baru mengutarakan komentar keras terhadap klaim teritorial China di Laut China Selatan, namun telah meninggalkan pakta perdagangan Kerjasama Trans-Pasifik yang dinegosiasikan oleh Obama.

Logan mengatakan akan ada peningkatan jumlah pesawat tahun ini, termasuk pengiriman empat unit helikopter MV-22 Osprey, yang akan meningkatkan jangkauan pasukan marinir dan lima unit helikopter AH-1W Super Cobra.
Logan menambahkan, jumlah personel yang ada akan tetap berjumlah 1.250 orang. "Ukuran dan susunan tiap rotasi Marinir ke Australia ditentukan oleh kedua pihak, dan diseimbangkan dengan melihat komitmen sumber daya lainnya dan prioritas negara yang bersangkutan," Logan mengatakan.

Jumlah tentara yang dikirimkan ke bagian utara Australia terhambat dari rencana awal sebanyak 2.500 orang pada 2020, sebuah rencana yang diundur dari target 2017 lalu.

Australia dan Amerika Serikat sepakat pada Oktober lalu untuk membagi investasi infrastruktur dan biaya lain yang berhubungan dengan pengembangan 25 tahun senilai 1,5 miliar dolar AS.

Mereka juga membicarakan penempatan pesawat pengebom jarak jauh AS, B-1 Lancer, di Darwin, sebuah langkah yang menuai kritik dari Kementerian Luar Negeri China.

Departemen Pertahanan Australia tidak menanggapi permintaan komentar, namun mengatakan pada Oktober bahwa kedua negara berniat untuk memenuhi target 2.500 pasukan marinit "dalam tahun-tahun ke depan".

Euan Graham, kepala Program Keamanan Internasional dari kelompok penasihat Institut Lowy di Sydney mengatakan penundaan dalam peningkatan jumlah pasukan itu bukan hal yang mengejutkan, dikarenakan megosiasi terkait biayanya sendiri berjalan lambat.

"Infrastruktur yang akan mengakomodasi peningkatan jumlah marinir tidak dapat dilakukan sebelum pembagian biayanya disepakati, dan tidak akan meningkat dalam semalam, itu akan memerlukan proses yang bertahap," kata dia.

Sejumlah latihan pada 2016 lalu salah satunya adalah latihan manuver gabungan dengan para tentara dari Jepang dan China serta sebuah program yang melibatkan para personel dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina, pihak departemen mengatakan.

Credit antaranews.com

Kisah di balik foto pelantikan Donald Trump yang kontroversial itu

Pengunjung National Mall pada dua masa berbeda, yaitu pada 20 Januari 2017 saat Donald Trump dilantik (kiri), dan pada 20 Januari 2009 saat Barack Obama dilantik (kanan). (Reuters)

Jakarta (CB) - Foto yang mengguncang media soal dan membuat tidak nyaman Gedung Putih itu berawal dari sebuah menara pengamatan nyaris setinggi Monumen Washington, ketika Reuters ingin memotret Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat dari sudut bird eye view Jumat 20 Januari itu.

Bird-eye view adalah teknik pengambilan gambar yang dilakukan dengan ketinggian kamera berada di atas ketinggian objek.

Reuters telah meminta izin National Park Service (yang mengelola National Mall atau alun-alun kota Washington DC yang salah satu ujungnya menghadap Gedung Capitol) lewat sebuah email pada 13 Januari. Isi email itu adalah apakah fotografer boleh mengambil gambar dari level pengamatan setinggi Monumen Washington yang adalah titik pandang paling tinggi yang menghadap National Mall.

Keesokan harinya National Park Service memberikan izin kepada Reuters untuk mengambil gambar dari ketinggian itu, dengan syarat Reuters harus membagi foto itu ke media lain yang memintanya.

Mengingat lift tengah diperbaiki, fotografer Lucas Jackson harus menaikki 897 anak tangga untuk mencapai ketinggian 152 meter, sambil membawa peralatan foto dan ransel berisi alat foto, ditambah tangga kecil yang biasa digunakan fotografer atau kamerawan.

"Pendakian yang sungguh berat," kata Jackson.

Kamerawan CBS News dan seorang fotografer Park Service adalah dua orang dari total tiga orang yang dibolehkan mengambil gambar dari menara pengamatan itu. Reuters kemudian menyiarkan dua foto bersandingan dari dua momen bersejarah.

Foto pertama adalah saat pelantikan Trump yang diambil Jackson ketika Trump disumpah. Foto kedua adalah yang diambil fotografer Reuters lainnya Stelios Varias dari tempat yang sama ketika Barack Obama dilantik sekitar pukul 13:27 waktu setempat, tanggal 20 Januari 2009, begitu Obama akan selesai berpidato.

Reuters menyiarkan foto kombo itu pukul 14:02 waktu setempat (02.02 WIB).

Caption pada foto kombo itu berbunyi, "Kombinasi foto yang diambil di National Mall menunjukkan jumlah pengunjung acara pelantikan untuk sumpah jabatan Presiden AS Donald Trump pada pukul 12.01 waktu setempat (kiri) pada 20 Januari 2017 dan Presiden Barack Obama pada 20 Januari 2009 di Washington, DC."

Caption itu tidak menyatakan jumlah pengunjung pelantikan mana yang lebih banyak.

Foto kombo itu kemudian menjadi viral di media sosial seperti Twitter di mana orang-orang membandingkan jumlah pengunjung pelantikan dalam dua peristiwa berbeda itu. Kontroversi pun mendominasi pekan pertama Trump berkuasa.

Dari sudut pandang Trump, sang presiden baru mengaku menyaksikan lautan manusia yang ditaksirnya berjumlah 1 juta sampai 1,5 juta orang. Itu yang dia katakan sehari kemudian di markas besar CIA. Trump kemudian menuding media tidak jujur karena menampilkan foto ruang kosong di National Mall itu.

Pada hari itu juga Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer menuduh sejumlah media massa sengaja melaporkan kabar bohong, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Senin, 23 Januari 2017

Netanyahu Sebut Masyarakat Iran Teman Israel

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut masyarakat Iran sebagai teman Israel. Namun, menurut Netanyahu, hal itu tidak berlaku bagi pemerintah Iran, yang menurutnya adalah sebuah rezim yang kejam.

Dalam sebuah video yang dirilis pemerintah Israel, Netanyahu mengatakan, Israel bukanlah musuh masyarakat Iran, tapi merupakan teman. Kemudian, ia langsung melemparkan kritikan keras terhadap pemerintah Iran.

"Kami adalah teman Anda (masyarkat Iran), bukan musuh Anda," kata Netanyahu dalam Inggris dengan terjemahan bahasa Inggris di dalam videonya, seperti dilansir Al Jazeera pada Minggu (22/1).

"Rezim Iran sangat kejam, tapi tidak masyarakatnya. Rezim Iran sangat agresif, tapi masyarakatnya sangat hangat. Anda memiliki sejarah yang membanggakan, Anda memiliki budaya yang kaya. Tragisnya, Anda terbelenggu oleh tirani teokratis," sambungnya.

Iran sendiri merupakan salah satu rival abadi Israel di kawasan Timur Tengah. Perseteruan keduanya terutama karena sikap keras Iran terhadap isu Palestina-Israel, dimana diketahui Iran adalah salah satu pendukung Hamas, kelompok yang dianggap teroris oleh Israel.

Credit sindonews.com

Harian China klaim tiada dapat hentikan pelatihan militer China

Laporan multimedia China mengenai latihan rutin angkatan laut negerinya. (chinamil.com.cn/)

Beijing (CB) - Militer China akan melaksanakan serangkaian latihan meskipun ada provokasi dan tekanan dari pihak asing, kata surat kabar Partai Komunis, Senin, dengan menambahkan, latihan dengan kapal induk satu-satunya milik mereka itu akan menjadi kerutinan.

China menimbulkan keresahan pada beberapa negara di wilayah sekitarnya pada bulan lalu saat Liaoning, kapal induk mereka, bersama sejumlah kapal perang lain berlayar di sekitar Taiwan dan memasuki Samudera Pasifik, dengan China menyebutnya pelatihan rutin.

Pada awal bulan ini, Taiwan mengerahkan pesawat jet tempur dan kapal angkatan laut saat Liaoning melewati perairan, yang memisahkan kedua wilayah itu.

China mendapatkan peringatan dari orang yang ditunjuk sebagai menteri luar negeri kabinet Trump di AS, Rex Tillerson, bahwa China sebaiknya tidak diberi akses terhadap pulau yang mereka bangun di wilayah sengketa Laut China Selatan.

Surat kabar "Harian Rakyat" mengatakan bahwa komentar peringatan semacam itu tidak akan dapat menyurutkan niat China untuk melakukan latihan militer.

"Provokasi, tekanan, keinginan dan pembesar-besaran yang demikian tidak akan mencegah dilakukannya latihan rutin kemiliteran China," kata surat kabar itu dalam tulisan.

"Campur tangan dan halangan dari negara lain di luar wilayah hanya akan merusak kepentingan bersama yang disepakati secara konsensus di wilayah ini dan di dunia," tambahnya.

"Demikian, latihan kelautan militer China akan menjadi kegiatan rutin," katanya.

China telah menginvestasikan miliaran dolar dalam program modernisasi militer mereka, terutama untuk angkatan laut mereka.

Angkatan laut China semakin sering melakukan latihan di perairan yang jauh dari wilayah mereka seolah ingin memperkuat kemampuan operasionalnya, dan mereka bergabung dengan patroli anti pembajakan di lepas pantai Somalia.

Pada 2015, lima kapal China melaksanakan pelatihan di perairan internasional di Laut Bering di lepas pantai negara bagian AS, Alaska.

China mengatakan mereka memerlukan pengembangan kemampuan angkatan laut mereka untuk melindungi jalur perdagangan yang diandalkan oleh perekonomian negara itu untuk mempertahankan kewajiban global dan warga negara mereka.

Pada 2015, kapal pengawal China mengungsikan warga asing dari Yaman, pertama kali militer China membantu negara lain mengungsikan warganya di tengah krisis internasional.

Credit antaranews.com

Trump nekad ingin pindahkan kedubes di Israel ke Yerusalem

Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan topi bertuliskan semboyan selama kampanyenya, "Make America Great Again". Topi yang sama dikenakan banyak pendukungnya saat dia dilantik di Washington Jumat 20 Januari 2017. (Reuters)

Washington (CB) - Pemerintahan baru Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump tampaknya serius memindahkan kedutaan besarnya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem, kendati Gedung Putih Minggu waktu AS menyatakan wacana itu barulah pada tingkat awal sekali.

Gedung Putih menyatakan baru pada tahap awal sekali untuk membicarakan upaya memenuhi janji Donald Trump memindahkan kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Jika ini benar dilakukan Trump, maka dunia Arab, bahkan dunia Islam, akan marah besar.

"Kami bahkan baru pada tingkat yang awal sekali dalam membahas subyek ini," kata Juru Bicara Gedung Putih Sean Spicer seperti dikutip Reuters.

Gedung Putih memastikan tidak akan tergesa-gesa memindahkan lokasi kedubes AS di Israel itu. Selama ini, seperti kebanyakan kedubes asing lainnya, kedubes AS terletak di Tel Aviv.

Israel menyebut Yerusalem ibu kota abadinya, namun Palestina juga mengklaim kota itu bagian tak terpisahkan dari Negara Palestina. Kedua pihak mendasarkan klaim mereka dari alasan keagaman, sejarah dan politik.

Selama berkampanye, Trump berjanji memindahkan kedubes AS di Israel ke Yerusalem. Namun jika itu dilakukan pasti mengundang protes keras dari sekutu-sekutu AS di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Yordania dan Mesir. Ketiga negara ini sangat diandalkan AS dalam memerangi ISIS yang dianggap Trump sebagai prioritas kebijakannya.

Pada 1995 Kongres AS meloloskan undang-udang bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel dan tidak boleh dibagi dua. Namun para presiden AS baik dari Demokrat maupun Republik, sebelum Trump, mempertahankan kedubes AS tetap di Tel Aviv.

Mereka juga menyokong setiap negosiasi antara Israel dan Palestina menyangkut status Yerusalem, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

AS Bersiap Pindahkan Kedubes di Israel ke Yerusalem, Situasi Memanas

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) sesuai janji Presiden Donald Trump bersiap-siap untuk memindahkan kedutaan besar (Kedubes)-nya di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem. Langkah AS ini membuat situasi memanas, di mana Palestina dan Yordania siap untuk melawan.

Gedung Putih mengatakan rencana pemindahan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem sudah dalam tahap awal pembicaraan. ”Kami berada di tahap yang sangat awal untuk membahas hal ini,” kata juru bicara Gedung Putih Sean Spicer.

Trump sebelumnya dilaporkan telah berbicara dengan kubu garis keras pro-Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu soal rencana pemindahan Kedubes AS itu.

Yerusalem menjadi wilayah yang diperebutkan Israel dan Palestina. Palestina sudah menyiapkan Yerusalem timur sebagai ibu kota masa depan negara mereka. Tapi, Israel ingin Yerusalem sepenuhnya jadi ibu kota negara Yahudi itu.

AS sejatinya tidak mengakui wilayah Yerusalem sebagai wilayah Israel dan menyatakan wilayah itu status-quo. Namun, Presiden Trump membuat perubahan yang pro-Israel dengan menjanjikan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

Ratusan warga Palestina di berbagai kota, termasuk di Yerusalem Timur memprotes rencana pemindahan Kedubs AS tersebut.

Wali Kota Yerusalem Nir Barkat menyambut baik pengumuman pemerintahan Trump. Pengumuman malam ini telah mengirimkan pesan yang jelas kepada dunia bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota tak terpisahkan dari Negara Israel,” kata Barkat dalam sebuah pernyataan, yang dikutip Al Jazeera, Senin (23/1/2017).

”Kami akan memberikan setiap dan semua bantuan yang diperlukan kepada pemerintah AS untuk memastikan bahwa kedutaan pemindahan dilakukan mulus dan efisien,” lanjut Barkat.

Sementara itu, Raja Yordania Abdullah II dan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas bertemu pada hari Minggu di Amman. Mereka berkoordinasi untuk melawan rencana pemindahan Kedubes AS di Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

"Kedua pemimpin membahas konsekuensi yang mungkin soal pemindahan Kedutaan Amerika dan setuju untuk mengambil sejumlah langkah jika kedutaan direlokasi,” tulis kantor berita Otoritas Palestina, WAFA.

”Kami telah mencapai kesepakatan dengan Yordania pada serangkaian langkah-langkah yang akan diambil jika AS memindahkan kedutaannya ke Yerusalem,” kata Abbas usai pertemuan dengan Raja Abdullah II.

Presiden Trump sendiri telah berbicara kepada wartawan Israel pekan lalu, soal janji kampanyenya untuk memindahkan Kedubes AS di Israel ke Yerusalem.

”Tentu saja saya ingat apa yang saya katakan tentang Yerusalem,” katanya kepada wartawan dari surat kabar Israel, Hayom. "Tentu saja saya tidak lupa. Dan saya tahu saya bukan orang yang melanggar janji.”

Credit http://international.sindonews.com/read/1173234/42/as-bersiap-pindahkan-kedubes-di-israel-ke-yerusalem-situasi-memanas-1485131752

Lihat foto pengunjung dua pelantikan ini, media atau Trump yang bohong?

Pengunjung National Mall pada dua masa berbeda, yaitu pada 20 Januari 2017 saat Donald Trump dilantik (kiri), dan pada 20 Januari 2009 saat Barack Obama dilantik (kanan). (Reuters)

Jakarta (CB) - Pemerintahan baru Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump geram luar biasa setelah media massa membandingkan jumlah pengunjung pelantikan Trump dengan saat Barack Obama dilantik pada 2009 yang disimpulkan media massa kalah banyak.

Sekretaris Pers Gedung Putih Sean Spicer menuduh foto dan video, termasuk dari udara, yang disampaikan media massa, sebagai kabar bohong.

Spicer juga menyebut bohong, kabar yang menyatakan jumlah pengguna transportasi umum di Wasington DC saat Trump dilantik, kalah banyak dengan pengguna serupa saat terjadi demonstrasi kaum wanita menentang Trump sehari setelah dia dilantik, serta kalah banyak dari pengguna transportasi umum saat Obama dilantik.

Namun dari bukti foto berbagai media massa justru mengindikasikan Spicer yang justru berbohong, karena berdasarkan dua foto berbeda yang kemudian digabungkan, memang terlihat jelas sekali jumlah pengunjung pelantikan Trump kalah banyak sekali dari jumlah pengunjung pelantikan Barack Obama pada 2009.

Menyebut kabar media sebagai kabar palsu, Spicer dengan penuh kemarahan balik mengklaim bahwa Donald Trump telah mengundang "audiens paling banyak yang pernah terlihat dalam sejarah pelantikan presiden, baik dalam jumlah orang maupun di seluruh dunia."

Spicer menuduh wartawan tidak akurat memberitakan jumlah pengunjung pelantikan Trump dan telah menggunakan foto-foto tidak sepantasnya untuk "menyepelekan dukungan sangat besar" rakyat kepada Trump.

"Tak ada yang bisa menghitung, karena National Park Service, yang mengelola National Mall, tidak menghitung satu pun yang keluar kerumunan," kata Spicer sebelum menyatakan jumlah pengunjung pelantikan Trump yang paling besar dalam sejarah pelantikan presiden AS.

"Upaya media untuk mengecilkan antusiasme kepada pelantikan adalah memalukan dan salah," sambung dia seperti dikutip The Guardian.

Berikut video yang ditayangkan salah satu media yang terkenal netral di AS, PBS, yang menunjukkan National Mall di mana Trump dilantik Jumat pekan lalu, memang tidak penuh oleh pengunjung, berbeda dengan saat Barack Obama dilantik delapan tahun silam.

Credit antaranews.com

Trump Memulai 'Perang' dengan Media

Donald Trump resmi menjadi Presiden ke-45 Amerika Serikat setelah Inaugurasi, Jumat (20/1). (REUTERS/Evan Vucci/Pool)

Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump memulai dan mengakhiri pidato di kantor pusat CIA pada Sabtu (21/1) sore soal kritik media yang "tidak jujur". Beberapa hal ia sebut tidak akurat diberitakan oleh media.

Beberapa media memperlihatkan kekecewaannya atas nada pidato yang disampaikan Trump.

"Tuan presiden mencoba menggiring CIA untuk memusuhi media. Mari lawan," tulis Mark Mazzeti, editor investigasi Washington untuk New York Times, beberapa saat setelah pidato Trump.

Trump sendiri menyebut hal ini adalah 'perang', termasuk reaksi berlebihan atas retorika anti-media selama kampanye.

"Seperti anda ketahui, saya sudah mulai berperang dengan media. Mereka salah satu yang paling banyak melakukan ketidak jujuran yang dilakukan manusia di muka bumi," kata Trump.

Beberapa staff CIA di dalam ruangan bertepuk tangan, namun pimpinan senior di barisan depan tidak melakukannya, seperti dilaporkan oleh produser CNN yang hadri di dalam ruangan tersebut.

"Hal itu terdengar seperti sebuah kesepakatan dengan komunitas intelijen, namun apa yang terjadi malah sebaliknya."

Trump secara berulang mengeluarkan pertanyaan kepada publik terkait dengan layanan intelijen atas campur tangan Rusia dalam pemilu presiden. Trump menyayangkan pemberitaan media terkait dengan inaugurasi dirinya pada Jumat, kemarin, yang ia anggap sangat tidak adil ia terima.

Trump mengatakan, inaugurasi tersebut dihadiri oleh satu juta, satu juta setengah orang, namun apa yang ditayangkan televisi memperlihatkan tidak ada sejumlah orang seperti yang ia sebut berdiri untuk merayakan inaugurasi.

"Semua bergerak menujuk monumen Washington," kata Trump, namun hal itu tidak terjadi.

Sekretaris bidang Media Doland Trump, Sean Spicer mencuitkan hal nada menyerang terhadap media yang ia sebut, "mengingatkan atas bahaya media, twitt dulu cek fakta belakangan."

Trump menilai media telah menghilangkan "cerita besar", dengan mengemas fakta sebuah cerita besar tidak dikemas sebagai berita besar. "Saya cinta kejujuran. Saya suka pemberitaan yang jujur."

Credit CNN Indonesia