Selasa, 10 Januari 2017

Pakistan Uji Tembak Rudal Berkemampuan Nuklir di Samudra Hindia

ISLAMABAD - Pakistan berhasil menguji tembak rudal berkemampuan nuklir dari kapal selam di Samudra Hindia. Uji coba rudal berbahaya pada hari Senin itu merupakan yang pertama kali dilakukan Pakistan.

“Diluncurkan di suatu tempat di Samudra Hindia, rudal jelajah Babur-3 ditembakkan dari bawah laut, platform mobile dan mencapai target dengan akurasi yang tepat,” bunyi keterangan tertulis yang dirilis Inter-Services Public Relations (ISPR), media angkatan bersenjata Pakistan, yang dikutip Selasa (10/1/2017).

”SLCM Babur-3 dalam mode serangan darat mampu memberikan berbagai jenis muatan dan akan memberikan Pakistan dengan kedua kemampuan menyerang yang kredibel,” lanjut pernyataan militer Pakistan di situs media tersebut. Militer Pakistan mengklaim rudal Babur-3 memiliki kemampuan untuk menanggapi serangan nuklir.

Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif berada di antara pejabat yang mengucapkan selamat kepada militer atas keberhasilan uji tembak rudal SLCM Babur-3. Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Informasi, PM Sharif mengatakan,”Babur-3 adalah manifestasi dari kemajuan teknologi dan kemandirian Pakistan”.

Rudal Babur-3 rudal adalah versi baru dari rudal Babur-2 yang berbasis laut, di mana rudal Babur-2 pernah diuji tembak pada bulan Desember 2016.

Rudal Babur-3 dikendalikan oleh sistem navigasi canggih. Fitur dari rudal ini diklaim mampu menggelapkan kemampuan pesawat dan teknologinya dirancang untuk menghindari radar dan pertahanan udara musuh.

Pesaing terdekat Pakistan adalah India yang pada 26 Desember 2016 juga berhasil menguji tembak rudal balistik antarbenua (ICBM) Agni-V. Rudal Agni-V memiliki kapasitas muatan lebih dari satu ton dan dapat membawa hulu ledak nuklir pada jarak lebih dari 5.000 kilometer. Peluncuran rudal ini telah dipuji oleh Perdana Menteri Narendra Modi.

Pakistan dan India sampai saat ini masih berseteru terkait klaim wilayah Kashmir. Kedua negara sudah terlibat empat kali perang, dua di antaranya di Kashmir sejak 1947.

Insiden terbaru terjadi pada September 2016 lalu, di mana India meluncurkan “surgical strikes” atau “serangan bedah” terhadap para terduga teroris yang beroperasi dari wilayah Pakistan.

Credit sindonews.com

Pentagon: AS Lawan ISIS Sendirian, Aksi Rusia "Hampir Nol" di Suriah

WASHINGTON - Menteri Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Kepala Pentagon Ashton Carter meremehkan peran Rusia dalam perang melawan kelompok ISIS di Suriah. Carter mengklaim AS dan koalisinya beperang melawan ISIS sendirian, sedangkan Rusia bertindak “hampir nol” di Suriah.

”Mereka (Rusia) tidak melakukan apa-apa,” ucap Carter dalam wawancara di program “Meet the Press” stasiun televisi NBC. ”Mereka datang, mereka mengatakan bahwa mereka akan melawan ISIS, dan mereka mengatakan mereka akan membantu dalam perang saudara di Suriah,” lanjut Carter.

”Mereka (Rusia) tidak melakukan salah satu dari hal-hal tersebut. Sebagai konsekuensi, tentu saja kami melawan ISIS sendiri,” ujarnya, yang dikutip Senin (9/1/2017). ”Moskow mencapai ‘hampir nol’ di Suriah.”

Carter lantas untuk memuji peran koalisi yang dipimpin AS dalam upaya membebaskan Kota Mosul, Irak, sejak pertengahan Oktober 2016. Menurutnya kampanye serangan AS akan sesuai dengan rencana.

Tapi, faktanya kontras dengan proyeksi awal dan laporan media-media AS bahwa kota terbesar kedua Irak itu akan dibebaskan dalam waktu yang bersamaan dengan pemilu AS, yaitu November 2016.

Tak hanya meremehkan peran Rusia dalam perang melawan ISIS di Suriah, Carter juga mengkritik keterlibatan Rusia dalam perang sipil di Suriah yang menjadi “lebih keras”.

Menurutnya, Rusia intervensi dalam perang sipil Suriah karena Moskow gagal untuk menyelaraskan tujuannya dengan Washington untuk menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan beralih “meminggirkan” Assad secara halus dan memediasi oposisi dengan rezim pemerintah Suriah.

Rusia sendiri selama ini mengklaim tidak pernah berniat menggulingkan Assad, terlebih presiden Suriah itu merupakan sekutu utama Kremlin. Moskow selalu menegaskan bahwa masa depan Suriah harus terserah rakyat Suriah tanpa intervensi negara asing, termasuk AS.

Credit sindonews.com

Cegah Agresi Rusia, Total Ratusan Tank AS Tiba di Jerman

BERLIN - Lebih dari 100 tank tempur Abrams Amerika Serikat (AS) tiba di pelabuhan Bremerhaven, Jerman dengan kapal. AS klaim pengerahan ratusan tank tempur itu untuk melindungi sekutu-sekutunya di Eropa dari agresi Rusia.

Selain ratusan tank tempur Abrams, AS juga mengerahkan artileri Paladin dan kendaraan tempur Bradley. Semua akan terlibat dalam “Operation Atlantic Resolve”. Beberapa hari sebelumnya, AS mengonfirmasi ada sekitar 87 tank tempurnya yang tiba di Jerman.

Sesuai rencana, AS akan telah mengerahkan 2.800 unit perangkat keras militer dan 4 ribu tentara ke Eropa.

”Ini adalah upaya metodis pada bagian dari sekutu untuk bergerak dan mengatakan kepada semua orang, tentang siapa yang akan mengancam perdamaian dan keamanan di Eropa, untuk mengatakan bahwa itu tidak akan pernah ada, kami tidak akan membiarkan itu,” kata pejabat Angkatan Udara AS Letnan Jenderal Timothy M . Ray, seperti dikutip Russia Today, Senin (9/1/2017).

“Biarkan saya memperjalas; Ini adalah salah satu bagian dari upaya kami untuk menghalangi agresi Rusia, menjamin integritas wilayah sekutu kami dan mempertahankan Eropa yang utuh, bebas, makmur, dan damai,” ujar Ray.

”Apa yang penting tentang penyebaran ini adalah tim brigade tempur yang membawa semua peralatan mereka dari Amerika,” imbuh Wakil Komandan Angkatan Darat AS di Eropa, Mayor Jenderal Tim McGuire.

Gelombang pertama pasukan baru AS akan dipindahkan ke Polandia untuk berpartisipasi dalam latihan militer pada akhir bulan nanti, sebelum dikerahkan di tujuh negara, termasuk di negara-negara Baltik, Bulgaria, Rumania dan Jerman. Sebuah unit kantor pusat juga akan disiagakan di Jerman.

Credit sindonews.com

Cegah Invasi Rusia, 87 Tank AS Tiba di Jerman

A+ A-

BERLIN - Sedikitnya 87 tank dan 144 kendaraan militer Amerika Serikat (AS) sedang dibongkat di pelabuhan Bremerhaven, Jerman. Ini adalah pengiriman terbesar dari brigade AS sejak jatuhnya Uni Soviet.

Seperti dikutip dari BBC, Sabtu (7/1/2017), peralatan militer dan 3.500 tentara AS akan ditempatkan di sepanjang perbatasan timur NATO. Penyebaran ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran potensi agresi Rusia di Eropa Timur.

Meski begitu, sejumlah pihak menilai jumlah tentara dan peralatan militer yang begitu besar ditakutkan malah akan memperburuk ketegangan dengan Moskow. Para pemimpin sayap kiri daerah Brandenburg telah menyerukan pembicaraan lebih lanjut dengan Rusia. Bradenburg adalah salah satu wilayah Jerman yang akan ditempati oleh tentara AS dalam dua minggu ke depan.

Kedatangan peralatan dan pasukan ini menandai awal dari sebuah fase baru Operasi Atlantic Resolve AS, sebagai awalan dari kehadiran terus menerus tim brigade lapis baja AS di Eropa secara rotasi selama sembilan bulan.

Pasukan baru akan berkumpul pertama kali di Polandia, kemudian menyebar di tujuh negara mulai dari Estonia hingga ke Bulgaria. Sementara unit kantor pusat akan ditempatkan di Jerman.

Anggota NATO lainnya juga akan meningkatkan kehadiran mereka di Eropa Timur. Inggris akan mengirimkan jet tempur ke wilayah Laut Hitam. Sementara satu batalion tentara, tank dan kendaraan militer lainnya akan menyebar ke Estonia di musim semi, yang didukung oleh pasukan Prancis dan Denmark. Jerman juga berencana untuk mengirim pasukan dan tank untuk Lithuania.

Credit sindonews.com

Kelompok Garis Keras Buddha Bubarkan Maulid Nabi SAW di Myanmar

YANGON - Kelompok garis keras Buddha membubarkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar komunitas Muslim di Yangon pada hari Minggu. Para saksi dan penyelenggara mengatakan ketegangan Islamofobia mulai meningkat di tengah aksi berdarah militer terhadap komunitas Rohingya di negara bagian Rakhine utara.

Puluhan orang yang dipimpin oleh segelintir biksu Buddha berjubah merah marun berbaris ke YMCA di ibu kota komersial Myanmar. Mereka menghentikan dan membubarkan perayaan untuk menandai ulang tahun Nabi Muhammad.

”Kami telah merayakan festival ini sepanjang hidup saya. Sekarang ini tampaknya seperti serangan terhadap kebebasan beragama,” kecam Kyaw Nyein, sekretaris Majelis Ulama Islam di Myanmar, kepada AFP.

”Para biarawan mencoba untuk menghentikan upacara tanpa mengatakan apa yang telah kami lakukan itu salah. Mengapa pihak berwenang tidak mengambil tindakan?,” katanya.

Saksi, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, mengatakan para biksu menerobos ke lokasi perayaan dan menuntut kegiatan dihentikan.

Polisi telah dihubungi, namun tidak melakukan tindakan untuk menghentikan aksi kelompok garis keras itu.

Tin Maung Win, wakil presiden komite festival pengorganisasian dalam kegiatan itu mengatakan bahwa kelompok nasionalis Buddha berusaha untuk membangkitkan pembangkangan politik terhadap pemerintah NLD yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi.

Dia mengatakan, kelompok ekstremis didukung partai USDP dan militer setelah melihat pemerintah terpilih yang baru bersikap lunak terhadap komunitas Muslim.

”Kami mengadakan festival di sini selama tujuh tahun tanpa kekerasan apapun, tapi hari ini terjadi. Hal ini karena kepentingan politik,” ujarnya kepada AFP, semalam (8/1/2017).

Credit sindonews.com

Massa Garis Keras Buddha Ganggu Maulid Nabi SAW, Polisi Myanmar Dikerahkan

YANGON - Puluhan polisi Myanmar dikerahkan di wilayah Yangon setelah kelompok garis keras Buddha memaksa membubarkan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar komunitas Muslim setempat. Para polisi tiba untuk menjaga perayaan Maulid Nabi Muhammad tetap berjalan.

Gangguan dari kelompok garis Buddha itu muncul pada hari Minggu di Botataung Township, Yangon. Massa garis keras tersebut menuduh komunitas Muslim tidak memiliki izin dari pemerintah untuk menggelar perayaan untuk menandai kelahiran Nabi Muhammad.

Polisi Myanmar kepada kantor berita Anadolu menegaskan bahwa izin untuk festival Maulid Nabi Muhammad sudah diberikan. Penegasan dari polisi itu telah disampaikan kepada kelompok garis keras Buddha.

“Kami menjelaskan kepada mereka bahwa pihak berwenang sudah memberikan izin untuk acara keagamaan ini,” kata seorang perwira polisi, Tun Tin, melalui telepon, pada Senin (9/1/2017).

”Kemudian, mereka menuntut untuk memantau acara, dan kita memperbolehkan lima dari mereka untuk melakukannya setelah bernegosiasi dengan para tetua Muslim,” ujarnya.

Sementara itu, warga Muslim di Botataung mengeluhkan tindakan massa garis keras Buddha yang mencoba mengganggu doa warga.

Thein Nyunt, warga Muslim dari Botataung, mengatakan bahwa setelah polisi mengizinkan para biksu dari kelompok garis keras Buddha untuk memantau festival Maulid Nabi, beberapa biksu beralih menyerang dan menuduh jemaah Muslim melakukan pertemuan untuk merencanakan kekerasan.

”Kami hanya merayakan acara keagamaan. Ini konyol. Mereka membuat kami merasa sangat tidak bahagia,” katanya kepada Anadolu. ”Kami mencintai negeri kami, dan kami tidak akan pernah melakukan hal bodoh,” ujarnya.

Para biksu dari kelompok garis keras itu di antaranya berasal dari Organisasi untuk Perlindungan Ras dan Agama (Ma Ba Tha). Kelompok ini terlibat dalam kekerasan komunal antara massa Buddha Rakhine dengan massa Muslim Rohingya di wilayah barat negara bagian Rakhine pada pertengahan 2012.

Credit sindonews.com

Trump Disebut Tunjuk Menantu Jadi Penasihat Presiden

Pilihan tersebut berpotensi menghadapi hukum hukum federal anti-nepotisme yang melarang seorang presiden mempekerjakan anggota keluarga dalam pemerintahannya. (REUTERS/Andrew Kelly)

Jakarta, CB -- Presiden terpilih AS Donald Trump disebut akan menunjuk menantunya, Jared Kushner, untuk posisi penasihat senior presiden. Pilihan tersebut berpotensi menghadapi hukum anti-nepotisme.

Seperti dlansir dari Reuters, penunjukan Kushner, pertama kali dilaporkan oleh NBC, yang telah diantisipasi tapi belum jelas apa peran resminya. The New York Times dan ABC juga melaporkan penunjukan itu. New York Times melaporkan bahwa jabatannya dapat disesuaikan.

Seperti Trump, Kushner adalah seorang pengusaha properti berbasis di New York dengan jaringan yang luas. Hal tersebut dinilai dapat menimbulkan potensi konflik kepentingan.

Kushner, yang menikah dengan putri sulung Trump, Ivanka, pada tahun 2009, membantu Trump atas kemenangan terhadap calon dari Partai Demokrat Hillary Clinton dalam pemilihan presiden 8 November 2016.

Pria berusia 35 tahun itu muncul sebagai suara yang penting di awal kampanye Trump dan terlibat dalam hampir setiap aspek, mulai dari keputusan kunci personil untuk strategi dan penggalangan dana.

Ia juga merupakan ujung tombak perusahaan pengembangan real estate keluarganya, Kushner Companies yang juga merupakan penerbit New York Observer, surat kabar mingguan yang diakuisisi pada saat ia berusia 25.

Belum jelas bagaimana penunjukan Kushner akan mempengaruhi hukum federal anti-nepotisme yang melarang seorang presiden mempekerjakan anggota keluarga dalam pemerintahannya.

Kushner disebut tengah bekerja dengan tim pengacara tentang bagaimana ia harus menjauhkan diri dari bisnis keluarganya jika mengambil peran dalam pemerintahan Trump.

Credit cnnindonesia.com

AS Tingkatkan Latihan Militer di Eropa

Usai kesimpulan intelijen AS soal peretasan Rusia dalam pemilu, AS perkuat latihan militernya di kawasan Eropa guna membendung agresi militer Moskow. (Reuters/Ints Kalnins)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat akan meningkatkan latihan militer di kawasan Eropa guna membendung agresi militer dari Rusia. Salah satunya dengan mengerahkan sejumlah truk, tank, dan peralatan militer lain di Jerman sebagai penguatan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di timur Eropa.

"Kami meningkatkan cakupan dan kompleksitas latihan militer yang berfokus pada interoperabilitas bersama, pertahanan rudal, dan operasi tanggap krisis," ujar Letnan Angkatan Udara AS Jenderal Tim Ray, wakil komandan dari komando militer AS di Eropa seperti dikutip Reuters, Minggu (8/1).

Ray menegaskan, hampir 70 ribu pasukan militer AS berada di Eropa. Mereka dilatih untuk beradaptasi secara cepat guna menghadapi tantangan strategis di kawasan seperti operasi militer Rusia di Ukraina, gelombang imigran dari Suriah, dan khususnya radikalisme.

Militer AS dan NATO memang tengah gencar-gencarnya meningkatkan kemampuan merespons ancaman secara cepat dengan menyiagakan sejumlah peralatan tempur di seluruh Eropa.

"[Pengerahan militer] adalah salah satu upaya kami menghalangi agresi Rusia dengan menjamin integritas teritori wilayah sekutu kami dan mempertahankan keutuhan dan perdamaian di wilayah Eropa," tutur Ray.

Sejumlah tank dan truk militer yang datang, menurut dia, hanya bagian kecil dari peningkatkan kompleksitas militer Eropa yang juga mencakup peningkatan pertahanan siber, udara, dan laut. Militer AS dan Polandia juga tengah bersiap menggelar latihan militer besar-besaran pada akhir Januari mendatang.

Latihan militer tahun ini juga disebut akan berfokus kepada integrasi komponen-komponen militer yang ada, tidak lagi mengandalkan superioritas salah satu armada seperti angkatan udara yang selama ini kerap mereka lakukan.

Upaya peningkatan militer AS dan NATO ini muncul menyusul temuan intelijen AS yang menunjukkan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan peretasan untuk memengaruhi hasil pemilihan umum demi memenangkan Donald Trump.

Laporan itu menyebutkan tujuan Rusia adalah untuk melemahkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di AS, membuat citra Hillary Clinton buruk hingga mengurangi elektabilitasnya sebagai pesaing Trump.

Intelijen juga melaporkan, Putin memerintahkan kampanye ini untuk membalas dendam kepada AS setelah dipermalukan karena namanya tercantum dalam Panama Papers. Putin juga menuding Clinton memicu aksi protes untuk menentang rezimnya pada 2011-2012.

Credit CNN Indonesia

China bersumpah akan balas kelakuan Donald Trump

Presiden Taiwan Tsai Ing-wen. (REUTERS/Pichi Chuang)

Jika Trump memberontak terhadap kebijakan Satu China setelah dilantik, rakyat China akan menuntut pemerintahnya untuk membalasnya. Tidak ada ruang untuk tawar menawar

Shanghai/Taipei (CB) - Koran pemerintah China, Global Times, memperingatkan Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump bahwa China akan membalas jika sang presiden melanggar kebijakan Satu China. Cercaan media China ini keluar hanya beberapa jam setelah Presiden Taiwan Tsai Ing-wen singgah di Houston, Texas, AS.

Di Houston, dalam persinggahannya untuk lawatan ke Honduras, Nikaragu, Guatemala dan El Salvador, Tsai Ing-wen bertemu dengan para wakil rakyat senior AS. Tsai juga akan singgah di San Francisco pada 13 Januari ketika dalam perjalanan pulang ke Taiwan.

China telah meminta AS untuk tidak membiarkan Tsai masuk atau menggelar pertemuan dengan para pejabat pemerintahan AS, karena AS terikat kepada kebijakan Satu China.

Beijing menganggap Taiwan provinsi yang memberontak yang tidak layak menyelenggarakan hubungan negara ke negara. Isu Taiwan selalu sensitif untuk China.

Sebuah foto dicuit oleh Gubernur Texas Greg Abbott yang menunjukkan dia tengah bertemu dengan Tsai, duduk satu meja yang di atasnya ditaruh bendera AS dan Taiwan.

Kantor presiden Tsai mengatakan bahwa sang presiden juga berbicara lewat telepon dengan Senator John McCain, ketua Komisi Angkatan Bersenjata. Tsai juga bertemu dengan Senator Ted Cruz.

"Berpegang teguh kepada prinsip (Satu China) bukanlah permintaan China kepada presiden AS, melainkan kewajiban para presiden AS untuk mempertahankan hubungan China-AS dan menghormati tatanan Asia Pasifik," tulis Global Times dalam editorialnya. Tabloid berpengaruh ini diterbitkan oleh Harian Rakyat milik Partai Komunis.

"Jika Trump memberontak terhadap kebijakan Satu China setelah dilantik, rakyat China akan menuntut pemerintahnya untuk membalasnya. Tidak ada ruang untuk tawar menawar," kata Global Times lagi.

Senator Ted Cruz mengaku bahwa beberapa anggota Kongres disurati oleh konsulat China yang meminta mereka tidak bertemu dengan Tsai.

"Republik Rakyat China mesti paham bahwa di Amerika kami menentukan sendiri keputusan bertemu dengan para tamu atas keinginan kami sendiri," kata Cruz. "Ini bukan menyangkut RRC. Ini menyangkut hubungan AS dengan Taiwan, sekutu yang secara legal kita terikat untuk membelanya."

Credit antaranews.com

Polisi China tembak mati tiga tersangka "teroris" di Xinjiang

Beijing (CB) - Polisi China menembak mati tiga tersangka "teroris" di Xinjiang Barat, kata pemerintah, Senin, dalam kejadian terkini gerakan pegaris keras, yang pemerintah katakan ingin "memisahkan diri" dari China.

Pemerintah mengatakan, pemberontak di Xinjiang berupaya membentuk negara bernama Turkestan Timur. Kelompok itu terhubung dengan pegaris keras di Asia dan Timur Tengah, tambahnya.

Xinjiang banyak dihuni muslim Uighur, yang minoritas di China.

Polisi kota Hotan, Xinjiang Selatan, dikabarkan mengatasi kerusuhan pada Minggu malam itu setelah mengejar tiga anggota "kelompok teror", kata pemerintah Xinjiang dalam laman berita resminya, Tianshan Net.

"Kami menembak pelaku hingga tewas di tempat. Tak ada korban jiwa dari pihak kami," kata pemerintah.

Korban merupakan tersangka aksi kerusuhan April 2015, tambahnya tanpa memberi keterangan lebih lanjut.

Ratusan warga di Xinjiang tewas terbunuh dalam beberapa tahun terakhir akibat bentrok antara suku Uighur yang minoritas dan warga etnis Han.

Pemerintah menyalahkan pegaris keras atas kerusuhan tersebut. Namun, pegiat hak dan para pelarian politik mengatakan, konflik terjadi karena pemerintah China menekan masyarakat Uighur.

China menyangkal telah merepresi warga Xinjiang.

Xinjiang cukup tenang dalam beberapa bulan terakhir, mengingat tak ada kerusuhan skala besar terjadi.

Walau demikian, sejumlah oknum sempat menabrak bangunan pemerintah dan meledakkan bom mobil, Desember lalu kata media pemerintah.

Pelaku sempat menusuk dua warga, walau akhirnya petugas menembak mati ketiga oknum tersebut.

Pemerintah tampak menahan pemberitaan sejumlah insiden di Xinjiang dan membatasi wartawan asing yang bekerja di sana.

Alhasil banyak wartawan kesulitan membuat penilaian independen terkait keamanan di Xinjiang.

Serangan di tambang batu bara pada September 2015, yang menewaskan 16 orang, tidak diumumkan pemerintah hingga dua bulan.

Pemerintah kemudian memberitakan, petugas membunuh 28 "teroris", yang terlibat dalam kejadian itu.

Credit antaranews.com

Pangeran Saudi antisipasi penolakan ulama atas rencana pembaruan

Bendera Arab Saudi (commons.wikimedia.org)

Riyadh (CB) - Keinginan pangeran muda Arab Saudi memperbarui sistem perekonomian telah disertai antisipasi untuk mengatasi penolakan sejumlah ulama konservatif terhadap rencananya itu, demikian tulis majalah Foreign Affairs, Sabtu.

Wakil Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman (31) diberitakan telah diberi tanggung jawab mengurusi negara dan masyarakat Arab Saudi.

Ia sempat berbicara ke para peneliti bahwa sanksi tertentu akan dijatuhkan ke ulama yang memicu kerusuhan menentang rencana pembaruannya itu, tulis salah satu periset.

Pangeran Mohammed meyakini, hanya sedikit ulama kerajaan yang terlalu dogmatis, kata majalah itu.

Selebihnya dapat dibujuk untuk mendukung rencana pembaruannya itu melalui dialog dan keterlibatan langsung, tambahnya.

Ada kelompok lain yang belum mengambil sikap, atau tidak berkepentingan dalam masalah tersebut, kata Pangeran sebagaimana dikutip majalah itu.

Meski demikian pihak kerajaan belum memberi keterangan atas pemberitaan tersebut.

Pangeran Mohammed telah menyusun strategi reformasi ekonomi, disebut "Visi 2030". Rencana itu berupaya mengurangi fokus Arab Saudi ke sektor minyak dan mengedepankan sektor lain.

Namun program itu dianggap kurang mempertimbangkan perubahan sosial di kerajaan yang cukup konservatif.

Rencana itu dianggap akan memberdayakan perempuan, mempromosikan tim olahraga, dan meningkatkan investasi di bidang hiburan.

Akan tetapi, strategi itu dinilai cukup kontroversial, mengingat Arab Saudi adalah negara mayoritas muslim Wahabi-Sunni yang mewajibkan pemisahan gender dalam ruang publik, bahkan melarang konser dan bioskop.

Ulama di Arab Saudi dianggap penting karena memberi legitimasi dan dukungan rakyat ke raja. Mereka menempatkan diri sebagai penjaga kawasan suci umat Islam di Arab.

Kelompok itu cukup berpengaruh dalam sistem hukum Arab Saudi, tetapi urusan pemerintahan lainnya diserahkan ke raja asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pemerintah berupaya mengambil kendali setelah sejumlah pegaris keras menyerang negara itu pada 2003.

Otoritas terkait mulai mengamankan sejumlah ulama yang diduga menyebarkan pandangan radikal.

Sejumlah ulama yang sempat menentang kebijakan pemerintah secara terbuka, khususnya saat diperintah Raja Abdullah dikabarkan kehilangan jabatan dan pekerjaannya.

Credit antaranews.com

Ban Ki-moon prihatin Iran mungkin langgar embargo senjata

Sekretaris Jenderal PBB (saat itu), Ban Ki-moon. (un.org)

Markas Besar PBB, New York (CB) - Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, menyatakan keprihatinan kepada Dewan Keamanan PBB mengenai kemungkinan Iran telah melanggar embargo senjata dengan memasok senjata dan rudal untuk kelompok Syiah Lebanon, Hizbullah, menurut laporan rahasia yang dilihat Reuters, Senin.

Laporan dua-tahunan kedua, yang akan dibahas 15 anggota DK PBB pada 18 Januari, juga mengutip tuduhan Prancis, pengiriman senjata yang disita di Samudra Hindia bagian utara pada Maret adalah dari Iran dan kemungkinan menuju Somalia atau Yaman.

Sebagian besar sanksi PBB kepada Iran dicabut tahun lalu di bawah kesepakatan yang dibuat Iran dengan Inggris, Prancis, Jerman, China, Rusia, Amerika Serikat dan Uni Eropa untuk mengekang program nuklirnya. Namun, Iran masih dikenakan embargo senjata dan pembatasan lainnya, yang secara teknis bukan bagian dari kesepakatan nuklir.

Laporan itu disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB pada 30 Desember oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, sebelum dia digantikan Antonio Guterres, pada 1 Januari.

Laporan itu muncul hanya beberapa pekan sebelum Presiden AS terpilih Donald Trump, yang telah mengancam akan membatalkan kesepakatan nuklir tersebut atau mengupayakan kesepakatan yang lebih baik, menjalankan pemerintahan AS.

"Dalam pidato televisi yang disiarkan Al Manar TV pada 24 Juni 2016, Hassan Nasrallah, Sekretaris Jenderal Hizbullah, menyatakan bahwa anggaran Hizbullah, gaji, biaya, senjata dan rudal semua berasal dari Republik Islam Iran," tulis Ban dalam laporan ke DK PBB.

"Saya sangat prihatin dengan pernyataan ini, yang menunjukkan bahwa transfer senjata dan bahan-bahan terkait dari Republik Islam Iran untuk Hizbullah mungkin telah dilakukan dan bertentangan (dengan resolusi Dewan Keamanan)," kata Ban.

Ketika ditanya oleh PBB untuk menjelaskan masalah itu, perwakilan Iran untuk PBB mengatakan "langkah-langkah yang dilakukan oleh Republik Islam Iran dalam memerangi terorisme dan ekstremisme kekerasan di wilayah tersebut telah konsisten dengan kepentingan keamanan nasional dan komitmen internasional".

Di bawah resolusi Dewan Keamanan PBB yang mencatat kesepakatan, yang mulai berlaku tahun lalu, Sekjen PBB wajib melaporkan kepada dewan setiap enam bulan mengenai setiap pelanggaran terhadap sanksi yang masih berlaku.

"Sejak 16 Januari 2016, saya belum menerima laporan apapun mengenai pasokan, penjualan, transfer atau ekspor ke Republik Islam Iran yang terkait produk-produk nuklir yang dilakukan bertentangan dengan (resolusi)," tulis Ban.

Dalam laporan pertama Ban pada Juli, dia mengatakan peluncuran rudal balistik yang dilakukan oleh Iran pada Maret "tidak konsisten dengan semangat konstruktif" dari kesepakatan nuklir, tetapi hal itu terserah kepada DK PBB untuk memutuskan apakah itu melanggar resolusi.

Dalam laporan terbaru, Ban menulis bahwa sejak Juli "tidak ada informasi mengenai aktivitas rudal balistik atau transfer terkait rudal balistik oleh Iran... yang dilaporkan kepada saya atau Dewan Keamanan".

Credit antaranews.com

Korut nyatakan bisa kapan saja luncurkan rudal antar-benua

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un memandu di lokasi percobaan penembakan rudal balistik kapal selam dari bawah air dalam foto tidak bertanggal yang dirilis oleh Pusat Agensi Berita Korea Utara (KCNA) di Pyongyang, Minggu (24/4/2016). (KCNA/via REUTERS )

Seoul (CB) - Korea Utara (Korut) menyatakan bisa melakukan uji tembak rudal balistik antar-benua (Intercontinental Ballistic Missile/ICBM) kapan saja dan di mana saja sesuai keinginan pemimpinnya.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh televisi pemerintah Korea Utara, Korean Central Television, Minggu, seorang juru bicara dari Kementerian Luar Negeri Korea Utara juga mengklaim negaranya sudah membangun hulu ledak nuklir terstandar.

"Amerika Serikat terus mengecam persiapan peluncuran roket sebagai provokasi dan bicara tentang sanksi seperti pencuri memegang tongkat," kata juru bicara itu, yang namanya tak disebutkan, sebagaimana dikutip kantor berita Korea Selatan, Yonhap.

Dalam pidato Tahun Baru, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengatakan negaranya berada dalam tahap akhir persiapan uji tembak ICBM.

Kementerian Luar Negeri tidak memberikan rincian mengenai apa yang disebut pemimpin Korea Utara sebagai peluncuran segera, hanya menyatakan bahwa ICBM akan diluncurkan pada waktu dan tempat yang ditetapkan oleh pemimpin Korea Utara.

Menurut siaran kantor berita Reuters, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Ash Carter mengatakan pada Minggu bahwa kemampuan senjata nuklir Korea Utara dan program pertahanan rudal balistiknya merupakan "ancaman serius" bagi Amerika Serikat.

"Kita hanya akan menembaknya jatuh ... kalau itu mengancam, itu jika menuju wilayah kita atau wilayah teman dan sekutu," kata Carter dalam program "Meet the Press" NBC.

Credit antaranews.com

Mantan Presiden Iran Akbar Hashemi Rafsanjani tutup usia

Akbar Hashemi Rafsanjani dua kali menjabat sebagai presiden Iran antara tahun 1989 dan 1997. (Wikimedia Commons)

Teheran (CB) - Mantan presiden Iran Akbar Hashemi Rafsanjani wafat di rumah sakit, Minggu (8/1), setelah mengalami serangan jantung menurut laporan kantor berita ISNA dan Fars.

Rafsanjani (82) merupakan tokoh penting dalam berdirinya Republik Islam Iran pada 1979.

Ia dibawa ke Rumah Sakit Shohadaa di Teheran utara, kata kerabatnya, Hossein Marashi.

Rafsanjani dua kali menjabat sebagai presiden antara tahun 1989 dan 1997.

Ia kalah telak dari Mahmoud Ahmadinejad dalam pemilihan presiden 2005.

Pada 2013, pencalonannya untuk pemilu presiden ditolak karena usianya yang sudah terlalu tua.

Setahun kemudian, ia memberikan dukungan kepada Hassan Rouhani, yang kemudian terpilih sebagai presiden baru Iran.

Menurut warta kantor berita AFP, Rafsanjani pernah menjadi ketua badan arbitrase politik Iran, Dewan Kebijaksanaan sejak 1990, ketika ia ditunjuk oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei.

Credit antaranews.com

Kamis, 05 Januari 2017

Amankan Jalur Dagang dengan China, Pakistan Bangun Kapal Perang

ISLAMABAD - Pakistan dilaporkan secara resmi telah memulai pembangunan kapal perang baru. Pembangunan kapal perang ini ditujukan untuk memperkuat keamanan di jalur perdagangan antara Pakistan dan China.

Menurut keterangan biro pers Kementerian Pertahanan Pakistan, Koridor Ekonomi China-Pakistan adalah kunci untuk kepentingan keamanan finansial dan nasional kedua negara.

"Untuk Islamabad, investasi modal Beijing dalam proyek-proyek infrastruktur menawarkan janji untuk memberikan perekonomian negara dorongan yang sangat dibutuhkan. Tapi, Beijing juga bergantung pada Angkatan Laut Pakistan untuk menjamin keamanan pengiriman minyak dari Laut Arab dan sekitarnya," kata Kemhan Pakistan.

"Dalam hal itu, China berbagi teknologi kapal perang kelas Amzat dengan Islamabad, termasuk senjata dan sensor terbaru," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Kamis (5/1).

Gambar konstruksi kapal menunjukkan kapal itu tidak seperti model Azmat standar. Kapal itu dilengkapi dengan beberapa fitur terbaru, seperti rudal yang lebih kuat yang lebih besar, yang diduga adalah rudal C-602, yang versi Pakistan dari Beijing YJ-62.

Kapal perang baru ini mampu membawa hulu ledak seberat 300 kg dengan jarak tembak mencapai 280 km. Pakistan memang berharap untuk mempersenjatai kapal perang mereka dengan bom baru untuk menghadapi ancaman dari udara.

Credit sindonews.com

Aleppo Belum Akan Pulih Dalam Waktu Dekat

DAMASKUS - Koordinator PBB untuk Aleppo, Sajjad Malik mengatakan, kota terbesar kedua di Suriah itu tidak akan pulih dalam waktu dekat. Proses rekonstruksi Aleppo akan memakan waktu yang cukup panjang.

Malik mengatakan, pihaknya saat ini sudah meminta bantuan dari dunia internasional untuk proses rekonstruksi Aleppo. Diharapkan dengan adanya bantuan itu proses rekonstruksi Aleppo akan selesai lebih cepat dari perkiraan.

"Rekonstruksi Aleppo ini akan memakan waktu yang lebih lama dan membutuhkan sumber daya lebih dari yang kita miliki sekarang. Bahkan dalam jangka menengah kita akan membutuhkan lebih banyak sumber daya," ucap Malilk, seperti dilansir VoA pada Kamis (5/1).

Di kesempatan yang sama dia juga mengatakan, PBB saat ini sudah dapat beroperasi hampir di semua wilayah di Aleppo. Hanya tinggal satu distrik dimana PBB belum bisa beroperasi, karena wilayah itu masih belum steril.

"Sekitar 20 rbu orang menerima makanan panas dua kali sehari dan 40 ribu orang mendapatkan roti segar, dan ada juga tujuh klinik dan 12 tim yang mengunjungi timur Aleppo setiap hari," ucapnya.

"Apa yang kami lakukan hanyalah awal. PBB telah meminta bala bantuan internasional untuk mengatasi kebutuhan mendesak," tukasnya.

Credit sindonews.com

Bos CIA: Rusia Gunakan Kebijakan Bumi Hangus di Suriah

WASHINGTON - Kepala Badan Intelijen AS (CIA), John Brennan menyatakan, Rusia menggunakan kebijakan "bumi hangus" di Suriah. Ini berarti Rusia akan menghancurkan apapun di negara tersebut.

Brennan mengatakan, Rusia seperti memiliki dunia sendiri di Suriah. Dimana, mereka memiliki aturan sendiri, dan kebijakan sendiri, yang pada akhirnya akan membuat sebagian besar Suriah menjadi hamparan gurun.

Bos CIA itu menyebut sepanjang keterlibatan AS dalam setiap konflik yang ada di dunia, AS tidak pernah menerapkan kebijakan semacam itu. Dia menegaskan AS selalu mematuhi hukum internasional.

"Apa yang telah dilakukan Rusia dalam hal beberapa hal mereka mengejar kebijakan bumi hangus, yang telah menyebabkan kehancuran dan kematian ribuan manusia tak berdosa," kata Brennan dalam sebuah pernyataan.

"Itu bukan sesuatu yang akan pernah AS lakukan dalam konflik militer, dan Presiden Rusia Vladimir Putin tidak menganggap aturan yang kita pada umumnya pakai, misalnya, dalam hukum konflik bersenjata," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Rabu (4/1).

Credit sindonews.com

Bantah Trump, China Klaim Dorong Penghentian Nuklir Korea

China tegaskan terus berusaha memastikan denuklirisasi Semenanjung Korea tercapai usai dianggap tidak cukup membantu AS kendalikan nuklir Korut. (Reuters/Kim Hong-Ji)

Jakarta, CB -- China menegaskan negaranya terus berupaya keras untuk memastikan upaya penghentian program senjata nuklir di Semenanjung Korea tercapai, mementahkan anggapan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang belakangan ini mengkritik Beijing lantaran tidak cukup membantu Washington mengendalikan nuklir Korea Utara.

"Kami menjunjung tinggi denuklirisasi Semenanjung Korea, memelihara perdamaian dan stabilitas, serta menyelesaikan isu yang bersangkutan memalui dialog dan konsultasi. Usaha China terkait isu ini sangat jelas," tutur juru bicara kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, dikutip Reuters, Selasa (3/1).

"Kami berharap seluruh pihak bisa menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan dan bersama-sama mendorong isu denuklirisasi Semenanjung Korea kembali pada jalur dialog sesegera mungkin," ucapnya lagi.

Pernyataan China ini datang usai pemimpin tertinggi Korut, Kim Jong Un, mengklaim negaranya akan segera menguji coba rudal balistik antarbenua atau ICBM.

Dalam pidatonya, Kim menekankan bahwa negaranya akan terus meningkatkan kekuatan militer untuk mempertahankan diri selama AS dan pendukungnya tidak menghentikan ancaman nuklir dan latihan perang yang dipersiapkan untuk melawan Pyongyang.

Namun, Trump menganggap rudal ICBM yang tengah dikembangkan Korut ini tidak dapat menjangkau wilayah Amerika.

"Korea Utara baru saja menyatakan bahwa mereka sudah memasuki tahap akhir pembuatan senjata nuklir yang dapat mencapai wilayah AS. Itu tidak akan terjadi!" kata Trump melalui akun Twitter pribadinya, Senin (2/1).

Selama ini, Trump dan sejumlah pejabat AS meragukan kemampuan Korut dalam mengembangkan senjata nuklir.

Namun, kepala Komando Pasifik AS, Harry Haris, menganggap ancaman Kim kali ini patut ditanggapi serius. Pasalnya, pada 2016, Korea Utara melakukan dua uji coba senjata nuklir.

Diberitakan AFP, AS akan membutuhkan bantuan China untuk meredam ancaman Korut. China dikenal sebagai negara sekutu terkuat bagi Korut. Trump pun mengkritik China karena tidak menunjukkan gelagat akan membantu AS.

"China sudah mendapatkan sejumlah besar uang dan kekayaan AS dari perdagangan satu pihak, tapi tidak mau membantu masalah dengan Korea Utara ini. Bagus!" kata Trump.

Credit cnnindonesia.com

Ini Materi Pelatihan Militer Australia yang Hina Indonesia

CB, Sydney - Indonesia telah membatalkan kerja sama dan latihan militer dengan Australia menyusul penemuan beberapa materi penghinaan terhadap Indonesia dan Pancasila di pangkalan militer di Perth, Australia.

Seperti yang dilansir Stuff.nz pada 4 Januari 2017, sebuah sumber mengungkapkan tentang isi materi pelatihan militer Australia memuat kritik terhadap perilaku masa lalu militer Indonesia pada 1965 atau invasi Timor Timur.

Penemuan materi pelatihan militer Australia oleh pasukan khusus Indonesia atau Kopassus itu saat melakukan latihan bersama beberapa waktu lalu.

Selain tuduhan pelanggaran hak asasi manusia oleh TNI di Timor Timur, beberapa materi lainnya, termasuk tuduhan bahwa mantan pemimpin militer Indonesia, mendiang Sarwo Edhie Wibowo adalah seorang pembunuh massal. Selain itu, materi itu memuat informasi tentang seorang perwira polisi TNI membunuh temannya sambil mabuk.

Selain itu, terdapat materi yang terpampang pada dinding pangkalan militer tersebut yang menghina dasar negara Indonesia, Pancasila. Oleh militer Australia, Pancasila diplesetkan menjadi PANCAGILA, dengan membuat "lima prinsip gila".

Selain materi ofensif dalam tubuh militer Australia, sebelumnya juga pernah ada laporkan dari seorang dosen bahasa Indonesia program kerja sama yang dikirim ke Negeri Kanguru tersebut, yang berakhir dengan permintaan maaf dari Australia.

Guru bahasa Indonesia itu dilaporkan telah diminta untuk memberikan tugas kepada para mahasiswanya termasuk propaganda Papua Merdeka.

Menanggapi keberatan Indonesia tersebut, Menteri Pertahanan Australia Marise Payne mengatakan pemerintahannya akan melakukan penyelidikan terkait dengan laporan dari TNI dan berupaya untuk memulihkan kerja sama yang ditangguhkan tersebut sesegera mungkin.

Saat ini ada beberapa kerja sama antara Australia dan Indonesia, termasuk latihan militer bilateral dan multilateral, pertukaran pendidikan di Australia dan di Indonesia, dialog dan diskusi, serta kerja sama operasional dalam bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, termasuk mencari MH370.

Credit tempo.co

Panglima Australia Janji Selidiki Materi yang Hina Pancasila

Presiden Jokowi merayakan Hari Pahlawan bersama Prajurit Kopassus di Cijantung, Jakarta, 10 November 2016. Istman/Tempo

CB, Canberra - Panglima Tentara Australia Marsekal Mark Binskin dalam suratnya yang dilayangkan ke Panglima TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, dia segera menyelidiki materi latihan militer Australia yang dinilai menghina Indonesia dan dasar negara Pancasila.

"Angkatan bersenjata Australia mencermati secara serius isu yang berkembang dan investigasi atas peristiwa ini dalam proses rampung," kata Binskin seperti dikutip dari Guardian, 4 Januari 2017.

Pemerintah Indonesia menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia setelah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berlatih bersama pasukan komando Australia di salah satu tempat pelatihan militer di Perth. Seorang instruktur Kopassus merasa ada materi dalam pelatihan itu yang menghina Indonesia. Menurut instruktur itu, materi itu merendahkan lima dasar negara Indonesia, Pancasila.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne berharap untuk segera memulihkan kerja sama militer dengan Indonesia sesegera mungkin.

Payne membenarkan tentang isu adanya materi pelatihan militer di bagian fasilitas latihan bahasa angkatan bersenjata Australia yang dipersoalkan militer Indonesia.

Meski Indonesia menghentikan sementara latihan militer dengan Australia, menurut Payne, kerja sama militer di bidang yang lain tetap berjalan.

"Australia berkomitmen untuk membangun kerja sama pertahanan yang kuat dengan Indonesia, termasuk kerja sama di bidang pelatihan. Kami akan bekerja sama dengan Indonesia untuk memulihkan kerja sama penuh sesegera mungkin," ujar Payne.

Sebagai dua negara bertetangga, Indonesia dan Australia telah meningkatkan kerja samanya beberapa tahun terakhir setelah melewati tahun-tahun yang berat dalam sejarah keduanya.

Kesepakatan Lombok yang mendasari kerja sama pertahanan Indonesia-Australia dianggap menjadi perekat keduanya untuk bekerja sama memerangi kejahatan transnasional, terorisme, dan berbagi informasi intelijen. Australia juga menjual peralatan militer kepada Indonesia.

Credit tempo.co

Indonesia Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia

CB, Jakarta - Indonesia menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto mengatakan penghentian sementara kerja sama itu disebabkan oleh faktor-faktor teknis.

"Terkait hubungan kedua angkatan bersenjata ini perlu adanya penyempurnaan, perlu ada perbaikan-perbaikan supaya lebih bagus," kata Wuryanto saat dihubungi Tempo, Rabu, 4 Januari 2017.

Wuryanto menuturkan kerja sama militer kedua negara mestinya saling menguntungkan, memberikan manfaat, saling menghormati, serta menghargai. Namun, setelah dievaluasi, kesetaraan yang diharapkan masih kurang tercapai. "Hal-hal itu ada yang kurang dan perlu diperbaiki," ujarnya.

Wuryanto tak menjelaskan detail kerugian yang dirasakan oleh militer dalam kerja sama tersebut. Ia mengatakan hal teknis yang perlu diperbaiki itu terlalu banyak dan bukan untuk konsumsi publik.

Surat pemberitahuan penghentian kerja sama militer dilayangkan ke pemerintah Australia pada 9 Desember 2016.

"Tapi ini sudah direspons oleh angkatan bersenjata Australia dan mereka akan segera memperbaiki hal tersebut," kata Wuryanto. Menurut dia, kerja sama bisa kembali dilakukan sampai hal-hal teknis yang ia sebutkan sebelumnya diperbaiki oleh otoritas Australia. "Nanti kami akan berbicara lagi untuk melanjutkan kerja sama itu."

Dilansir dari ABC, kerja sama militer Indonesia dan Australia ini dihentikan sementara setelah Komando Pasukan Khusus (Kopassus) berlatih bersama pasukan komando Australia di salah satu tempat pelatihan militer di Perth. Seorang instruktur Kopassus merasa ada materi dalam pelatihan itu yang menghina Indonesia. Menurut instruktur itu, materi itu merendahkan lima dasar negara Indonesia, Pancasila.

Kepala Angkatan Darat Australia Letnan Jenderal Angus Campbell meyakinkan bahwa Australia tidak merekomendasikan adanya materi tersebut. Dalam sebuah pernyataan, Senator Payne mengatakan Angkatan Darat telah menganggap ini hal serius. Penyelidikan pun tengah dilakukan.

Menteri Pertahanan Australia Marise Payne mengatakan Australia berkomitmen untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dengan Indonesia. Sehingga pihaknya segera memulihkan hubungan kerja sama dengan Indonesia.

"Australia berkomitmen untuk membangun hubungan pertahanan yang kuat dengan Indonesia, termasuk melalui kerja sama dalam pelatihan. Kami akan bekerja untuk mengembalikan kerja sama dengan Indonesia sesegera mungkin," kata Payne.

Credit tempo.co

TNI Hentikan Kerja Sama dengan Australia, Begini Reaksi DPR

Ilustrasi TNI AD. Tempo/Suryo Wibowo

CB, Jakarta - Komisi Pertahanan Dewan Perwakilan Rakyat akan mendalami keputusan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australian Defence Force. Menurut Ketua Komisi Pertahanan DPR Abdul Kharis Almasyhari, pihaknya akan melihat penyebab utama yang mendasari keputusan tersebut.

"Saya kira kita setuju dengan keputusan penghentian sementara, akan tetapi harus dilihat penyebabnya sehingga tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara," kata Abdul Kharis di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Dia mengaku belum mengetahui secara rinci dan teknis penyebabnya. Namun, menurut dia, sebagai negara tetangga, Indonesia dan Australia harus saling menghormati.

Abdul Kharis menilai langkah penghentian sementara kerja sama itu sudah tepat. Hal itu bisa mendinginkan suasana dan diharapkan tidak mengganggu hubungan bilateral kedua negara. "Saya katakan harus saling menghormati, jika tidak ya begini, kita tersinggung berat juga kalo benar mereka menghina lambang negara kita," ujarnya.

Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi mendukung penuh keputusan TNI untuk menghentikan sementara kerja sama latihan militer dengan Australia. Menurut dia, sudah seharusnya negara itu menghargai Indonesia sebagai mitra yang sejajar bukan melecehkan.

Bobby menduga militer Austraia iri dengan kemampuan prajurit TNI. Misalnya, kata dia, menjuarai lomba menembak di Australia. Dia menambahkan, seharusnya Australia berterima kasih kepada Indonesia karena TNI mau berbagi ilmu.

"Militer Australia kali ini menunjukan itikad tidak baik yang cenderung provokatif," ujarnya. "Rapat kerja masa sidang berikut, akan kami konfirmasikan secara rinci bagaimana bentuk pelecehan tersebut."

Menurut dia, masyarakat Indonesia berhak tahu siapa sahabat Indonesia yang benar-benar menghormati bangsa Indonesia.

Namun, Bobby masih berharap kejadian itu adalah kesalahpahaman. Apabila benar ada pelecehan, kata dia, bukan hanya penghentian kerja sama, kalau perlu langkah-langkah diplomatik harus dilakukan.

Sebelumnya, Markas Besar TNI memutuskan untuk menghentikan sementara kerja sama militer dengan Australia. Selama ini kerja sama bidang pertahanan antarkedua negara dinilai tidak menguntungkan Indonesia.

"Iya betul menghentikan sementara, bukan memutuskan kerja sama," kata Kepala Pusat Penerangan Mabes TNI Mayor Jenderal Wuryanto, di Jakarta, Rabu, 4 Januari 2017.

Wuryanto mengatakan TNI memutuskan penundaan kerja sama militer dengan Australian Defence Force (ADF) setelah melakukan evaluasi yaitu ada hal teknis yang dianggap tidak menguntungkan TNI.

Dia menjelaskan ada masalah teknis yang harus diperbaiki dan disempurnakan untuk meningkatkan hubungan kerja sama. Semuanya masih dalam evaluasi dan perlu adanya penyempurnaan, serta perlu ada peningkatan agar hal-hal teknis bisa diperbaiki.

"Intinya kerja sama ini mestinya harus saling menguntungkan, saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling menghargai," tuturnya.

Dia mengatakan penghentian kerja sama sementara itu meliputi berbagai aspek, di antaranya latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar-pejabat.

Credit tempo.co

Rabu, 04 Januari 2017

Dibombardir Saudi, 2 Komandan Houthi Tewas

SANAA - Koalisi pimpinan Arab Saudi dilaporkan telah berhasil menewaskan dua orang komadan pemberontak Houthi dalam serangan terbaru yang mereka luncurkan di Yaman. Keduanya tewas saat koalisi Saudi melakukan serangan di kota Hajjah.

Melansir Al Arabiya pada Selasa (3/1), kedua komandan Houthi yang diidentifikasi sebagai Abu Marwan dan Abu Ayman diketahui merupakan pemimpin pasukan Harad dan Midi. yang beroperasi di wilayah Hajjah.

Dalam serangan itu, koalisi Saudi juga dilaporkan berhasil menghancurkan dua tank T72, peluncur roket Katyusha, serta gudang senjata, amunisi dan rudal yang dimiliki oleh kelompok pemberontak di Yaman itu.

Sementara itu, ditempat terpisah pasukan pemerintah Yaman berhasil menggagalkan serangan yang dilancarakan Houthi di kota al-Alam, al-Salim, al-akda dan al-Soueida yang berada di distrik Bayhan, yang berada di dekat Saada.

Tentara dan milisi pro-pemerintah dengan cepat maju menuju Saada setelah mendapatkan kontrol dari beberapa daerah strategis di dekatnya. Saada adalah salah sayu kota inti di Yaman yang dikuasai Houthi, dan kota ini tempat diluncurkan roket yang diduga menargektkan kota suci Makkah Oktober lalu.

Credit sindonews.com

Rusia Nyatakan Siap Bantu Filipina Berangus Terorisme dan Pembajakan

MANILA - Rusia menyatakan siap membantu Filipina untuk memberangus terorisme dan pembajakan di negara mereka. Hal itu disampaikan oleh Komandan pasukan Pasifik Rusia, Laksamana Eduard Mikhailov.

"Dari kami, di sisi kami, kami dapat membantu Anda dalam setiap cara yang Anda butuhkan," ucap Mikhailov saat melakukan kunjungan ke Manila, seperti dilansir Bernama pada Selasa (3/1).

"Salah satu masalah utama adalah teroris dan pembajakan, dan kami (Rusia) memiliki pengalaman yang sangat baik untuk melawan itu. Di masa depan, mungkin latihan di masa depan akan terjadi, dimana kami bisa membagikan pengalaman kami untuk bisa mengtasi masalah ini. Bagaimana mengatasi pembajakan dan terorisme," sambungnya.

Mikhailov juga mengatakan Angkatan Laut Rusia memiliki berbagai peralatan yang akan ditunjukan kepada Filipina, dan perwira Angkatan Laut dari kedua belah pihak akan bertemu untuk membahas hal ini.

"Kunjungan kami akan berakhir dengan latihan maritim yang mana kami memiliki manuver di laut dengan kapal Angkatan Laut Anda," tukasnya. Mikhailov sendiri datang ke Filipina bersama dengan dua kapal perang Rusia yang berasal dari pasukan Pasifik.

Credit sindonews.com