Kamis, 01 Oktober 2015

Hiu Langka Bertampang Aneh Tertangkap di Skotlandia

Hiu Kucing Palsu yang langka dan aneh (Foto: Dailymail)
Hiu Kucing Palsu yang langka dan aneh (Foto: Dailymail)
EDINBURGH (CB) – Seekor hiu sepanjang dua meter tertangkap di Perairan Skotlandia. Hiu jenis ini kerap dibanding-bandingkan dengan ikan blobfish yang jelek atau bahkan dengan sofa butut, namun spesies hiu langka ini telah menghuni perairan dalam di lepas pantai Skotlandia.
Hiu Kucing Palsu, juga dikenal sebagai Psuedotrakias microdon, ditangkap oleh para ahli biologi kelautan sebagai bagian dalam survei penandaan makhluk-makhluk laut dekat kepulauan Isle of Barra di Outer Hebrides.
Ini adalah kedua kalinya, ikan yang bisa tumbuh hingga mencapai tiga meter ini ditemukan di perairan sekitar Skotlandia.
Hidup di kedalaman hingga 1.400 meter, hiu ini bisa ditemukan di seluruh dunia, termasuk di lepas pantai Kanada, Brasil, Portugal, Islandia, Selandia Baru, Hawaii dan Jepang.
Dengan mata yang panjang dan sempit serta bentuk tubuh besar, hiu ini biasa berenang perlahan-lahan di sepanjang dasar laut, memangsa ikan-ikan, invertebrata, dan sisa-sisa bangkai.
Seorang juru bicara untuk Scottish Shark Tagging Programme mengatakan ikan hiu dengan panjang dua meter, berbobot 60 kilogram, dan berpenampilan aneh ini mendapat julukan “hiu sofa”.
Dr Francis Neat, anggota tim Marinir Skotlandia yang mengambil bagian dalam survei ini, mengatakan, “Saya cukup terkejut ketika ikan ini mendarat di perahu kami. Kami tidak pernah melihatnya dalam sepuluh tahun ini.”
Seperti diberitakan Daily Mail, para peneliti dengan cepat mengukur dan menimbang hewan tersebut sebelum kembali dilepaskan ke air.


Credit  Okezone

Pemerintah Yakin "Dwell Time" Terpangkas Signifikan Usai Deregulasi


JAKARTA, CB - Pemerintah mengklaim keputusan deregulasi yang juga mencakup perizinan impor bisa memangkas waktu inap barang (dwell time) di Pelabuhan Tanjung Priok. Bahkan, dampaknya diyakini sangat signifikan bagi setiap tahap dwell time. "Dengan ada deregulasi dan debirokrasi di pre custom clearence itu akan jauh hilang hambatan. Deregulasi sudah gunting semua izin persyaratan sudah habis, ditambah sekarang sistem melalui INSW (Indonesian Nasional Single Window). Sekarang siginfikan itu akan jauh menurun, juga di tahap custom clearence," kata Deputi Menteri Koordinator Perekonomian Bidang Koordinasi Perniagaan dan Industri Edy Putra Irawady di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Dia menuturkan, di dalam dwell time, tahapan pre custom clearence berkontribusi sebesar 68 persen, tahap custom clearence sebesar 12 persen, dan post custom clearance 20 persen. Dengan deregulasi dan debirokrasi, diperkirakan 27 persen pengurusan pelarangan terbatas (lartas) akan terpangkas.

Sementara untuk mengurangi waktu di tahapan post custom clearence, pemerintah kata Eddy sudah menyiapkan sistem tentang kargo. Dia mengatakan dengan sistem itu,  barang yang perizinannya telah selesai bisa langsung dikeluarkan dari pelabuhan. "Artinya semua pre custom dan post sudah terhubung secara elektronik. Bisa saya bayangkan ini (dwell time) akan menurun jauh, target 3,5 sampai 4 hari itu yakin tercapai. karena deregulasi sudah menggunting semuanya," ujar dia.


Credit  KOMPAS.com

Darmin: Jadi Sangat Gamblang bahwa Tidak Bisa Dimain-mainkan Lagi!


TRIBUN JATENG / WAHYU SULISTIYAWAN Ilustrasi: kegiatan bongkar muat di pelabuhan

JAKARTA, CB - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution yakin, penyempurnaan sistem dalam Indonesia Single Window (INSW) akan membuat segala proses ekspor impor lebih transparan. Menurut dia tak akan ada lagi ada permainan dalam pengurusan izin tersebut.

"Kalau ada yang hambat, bisa melapor. Bisa ditegur dengan atasannya dan seterusnya. Jadi sangat gamblang bahwa tidak bisa dimain-mainkan lagi," ujar Darmin diacara peluncuran Portal baru INSW di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/9/2015).

Darmin mengakui, selama ini banyak terjadi pungutan-pungutan tidak resmi yang ditarik oleh oknum pejabat negara yang memiliki kewenangan meberikan izin barang di pelabuhan kepada para pengusaha. Modusnya kata dia yaitu dengan memperlambat pengeluaran perizinan.

"Mengenai biaya tidak resmi sangat jelas. Bagaimana biasanya petugas, pejabat, minta biaya tidak resmi itu. Biasanya dilembar-lembarkan kan. Apalah alasannya. Tapi lama-lama ngerti ini pengusaha. Dia (pejabat ini) ingin sesuatu," kata Darmin.

"Dengan INSW dimana pun posisi surat itu, tahu Anda. Tidak bisa disembunyikan. Kuota mau habis atau tidak, tahu dia. Gak bisa lagi begini-begini. Tidak bisa menyembunyikan lagi. Elektronik itu kalahnya cuma satu, disabotase orang," lanjut dia.

Oleh karena itu dia berpesan kepada tim yang mengelola INSW untuk menjaga independensi dan integrritasnya. "Menjaga independensi dan penguatan kelembagaan INSW yang berkelanjutan. Bagaimana pun juga INSW arahnya adalah menjadi andalanan pelayanan publik kita. Mari kita pikirkan perbaikan penyempurnaan ke depan," ucap Darmin.


Credit  KOMPAS.com


Darmin Klaim INSW Kini Lebih "Realtime"


Icha Rastika Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution (tengah).

JAKARTA, CB - Pemerintah melakukan berbagai penyempurnaan sistem dalam portal Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan sistem terpadu perizinan ekspor impor nasional.

Perubahan ini dilakukan dalam rangka integrasi ke dalam ASEAN Single Window (ASW) untuk meningkatkan daya saing perekonomian nasional. Selain itu, pemerintah juga membentuk Satuan Kerja Pengelola Portal INSW (PP INSW) yang diklaim independen.

Dengan begitu, maka segala macam proses perizinan di pelabuhan bisa lebih transparan. "Dulu tuh terus terang sistem nya setengah otomatis setengah manual. Sekarang dia lebih otomatis sebagai sistem lebih realtime, aktual," ujar Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam acara peresmian portal baru INSW di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (29/9/2015).

Sementara itu, Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa Satuan Kerja tersebut akan melaksanaan pengelolaan Poral INSW dalam penanganan dokumen kepabeanan, perizinan, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan kegiatan ekspor impor secara elektronik.

Satuan Kerja PP INSW dipimpin oleh seorang Kepala, dengan dibantu oleh seorang Sekretaris dan tiga Deputi. Tim tersebut dibentuk oleh tim persiapan NSW yang bersifat ad hoc dan lintas sektoral di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian.

Tim Persiapan tersebut terdiri dari semua kementerian dan lembaga terkait dan dipimpin oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. "Presiden amanatkan kepada Menkeu untuk bentuk lembaga permanen. Amanat perpres 76/2014 itu sudah terlaksana melalui PMK 138/2015 kami tetapkan susunan orgnaisasi dan tata kerja pengelola portal INSW. Demikian pula melaui PMK 850/2015 kami tetapkan para pimpinan terdiri dari kepala, sekretaris dan 3 deputi," kata dia.


Credit  KOMPAS.com


PT PAL Siap Bangun Ribuan Kapal untuk Nelayan


 
KOMPAS.com/Wahyu Adityo Prodjo Kapal-kapal nelayan merapat di tepi Pantai Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (26/6/2015). Nelayan di tepi pantai akan menawarkan jasa untuk berkeliling dengan tarif Rp5.000-Rp10.000.

JAKARTA, CB - PT PAL Indonesia (Persero) siap mendukung program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) guna membangun ribuan kapal tangkap ikan untuk nelayan di berbagai daerah di Tanah Air.
"PT PAL siap melaksanakan penugasan sebagai lead coordinator (koordinator utama), khususnya dalam aspek pembangunan dan pengawasan kapal," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin dalam acara pertemuan dan dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pengusaha galangan kapal di Jakarta, Rabu (30/9).
Firmansyah Arifin memaparkan, sekarang ini jumlah kapal yang akan dibangun masih belum pasti, berada pada kisaran 3.000-4.000 kapal.
PT PAL Indonesia di Surabaya, ujar dia, telah memiliki standar kualitas serta manajemen perencanaan untuk pembangunan proyek, baik domestik maupun internasional secara serial atau berantai. Selain itu, PT PAL telah dipercaya menerima penugasan sebagai integrator utama pembangunan alutsista.
"PT PAL punya pengalaman membangun kapal penangkap ikan yang beroperasi di kawasan laut internasional," ujarnya.
Ia mengemukakan, PT PAL sebagai koordinator utama menggandeng berbagai pihak serta menetapkan rancangan yang telah terbukti guna mendukung pembangunan kapal, menyiapkan dokumen tender dan pelaksanaan tender untuk pengadaan material, serta peralatan dan pembangunan kapal.
Program tersebut kurang lebih melibatkan sekitar 200 galangan kapal. PT PAL juga mengingatkan kepada KKP guna memenuhi aspek kelaikan operasi dalam proses penyusunan konsep desain kapal nelayan tersebut, perlu dilibatkan para pengguna atau nelayan.
"Perbedaan minor kalau kita abaikan, maka user tidak terima. Kapal di Lamongan tidak akan sama (spesifikasinya) dengan kapal di Sibolga. Bisa saja GT (gross tonnage) sama tetapi bisa terjadi perbedaan karena wilayah yang berbeda," tutur Firmansyah.
Pada saat ini, lanjutnya, diharapkan pada bulan Oktober-November menghasilkan prototipe yang dijadikan input atau masukan untuk mekanisme e-catalog.
Ia juga menginginkan agar proyek itu memberikan dampak kepada peningkatan perekonomian nasional, maka penggunaan produk-produk dalam negeri menjadi prioritas utama dengan melibatkan industri swasta nasional dan BUMN.
Terkait dengan skema pendanaan, ujar dia, pihaknya telah menyiapkan skema pendanaan antara KKP dan lembaga keuangan perbankan yang ada, sehingga aliran dana tidak melewati PT PAL. "Dukungan perbankan nasional sangat diperlukan agar tidak terjadi gap antara pembayaran dan modal kerja," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dengan keterbukaan dan transparansi dalam program pengadaan kapal selaras dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia dan sudah seharusnya program ini menjadi program nasional.
"Mark down kualitas tidak boleh, mark up yang tidak patut juga tidak boleh," ujar Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan menginginkan pada bulan Januari 2016 proses tender sudah selesai sehingga PT PAL juga sudah siap untuk membangun.
Credit  KOMPAS.com


China Dipastikan Garap Kereta Cepat Jakarta-Bandung


 
ED Jones / AFP Sebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei.

JAKARTA, CB - Pemerintah memastikan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bakal digarap investor asal China.
Pelaksanaan proyek yang ditaksir membutuhkan duit sekitar Rp 60 triliun tersebut akan digelar dengan model kerjasama business to business (B to B) antara investor China dengan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah telah memutuskan mengubah model kerja sama proyek dari goverment to goverment (G to G) menjadi B to B.
"Kami merasa model kerja sama B to B ini yang bisa menawarkan hanya China," kata dia di kantornya, Rabu (30/9/2015).
Asal tahu saja, Pemerintah Jepang dan China sebelumnya saling bersaing untuk dapat menjalin hubungan dengan Indonesia dalam menggarap proyek kereta cepat dengan model kerja sama G to G.
Kedua negara tersebut sama-sama telah mengajukan proposal studi kelayakan atawa feasibility study (FS) proyek agar bisa dipilih pemerintah.
Namun, kondisi anggaran negara serta pertimbangan ketepatan pembangunan infrastruktur nasional membuat Indonesia berubah pikiran, dan memutuskan tidak akan merogoh uang pemerintah untuk proyek kereta cepat.
Sehingga, nantinya proyek tersebut seluruh investasinya akan disiapkan oleh swasta.
Nah dengan skema baru ini, rencana kerja sama dengan Jepang pun dipastikan berakhir. Sebab, BUMN Jepang maupun kalangan swastanya kesulitan masuk ke Indonesia karena terbentur regulasinya. "Praktis tidak bisa," ujar Sofyan.
Di sisi lain, pemerintah China justru paling siap dengan skema B to B.
Meskipun pemerintah memastikan tidak akan berinvestasi baik lewat APBN langsung, penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, ataupun melalui jaminan pinjaman.
Sofyan bilang, untuk pelaksanan proyek tersebut Bappenas menyerahkan mekanismenya kepada Kementerian BUMN mengingat nantinya akan melibatkan konsorsium perusahaan pelat merah.
"BUMN juga yang punya inisiatif pengerjaan proyek kereta cepat ini bisa lewat model B to B, nantinya tentu bersama investor China," ujarnya.
Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.
Terkait PMN kepada BUMN, Sofyan bilang, usulan penambahan modal dari PT Wijaya Karya senilai Rp 3 triliun dalam rancangan APBN 2016 nantinya harus dialihkan ke proyek lain dan tidak boleh dialokasikan untuk proyek kereta cepat.
"Sehingga, nanti kontribusi BUMN ke pemerintah hanya berupa hasil pendapatan saja," kata dia.




Credit  KOMPAS.com 



Jepang Dipastikan Tak Garap Proyek Kereta Cepat


SANDRO GATRA/KOMPAS.com Kereta cepat China
 
JAKARTA, CB - Setelah pertarungan sengit antara dua negara selama berbulan-bulan, Jepang akhirnya dipastikan tidak akan ikut andil dalam pembangunan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Absennya Jepang dalam pengembangan megaproyek itu dikarenakan Jepang tidak bisa memenuhi syarat yang dimintakan pemerintah agar bentuk kerja sama diarahkan pada business to business, bukan antar pemerintahan.
"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya G to G tapi jadinya B to B, di situ Jepang nggak bisa ikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9/2015).
Meski Jepang dipastikan tidak akan menggarap proyek itu, namun Teten enggan berkomentar soal keputusan Indonesia yang akhirnya menyerahkan proyek itu kepada China. Dia hanya menjelaskan saat ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk menjelaskan keputusan pemerintah Indonesia.
Keputusan yang dimaksud itu adalah pernyataan Jokowi bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negada (APBN), tidak ada jaminan yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia, dan juga dikembalikan kepada kerja sama bisnis. Selain itu, Sofyan juga memberikan pengertian kepada Jepang bahwa program infrastruktur yang bisa dimasuki tak hanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Selain Jakarta-Bandung, kan ada Jakarta-Surabaya, Kalimanta, Sulawesi. Dan ke depan saya kira akan ada di pulau-pulau lainnya, termasuk juga Palembang LRT, lalu pembanguan infrastruktur pelabuhan, jalan tol. Banyak opportunity pemerintah Jepang untuk ikut membangun infrastruktur di Indonesia," imbuh Teten.
Menurut Teten, saat ini pemerintah Indonesia justru sangat terbuka terhadap keran investasi. Investasi dari luar negeri ini diharapkan bisa mendatangkan valuta asing lebih banyak untuk kembali menggairahkan perekonomian di tanah air.


Credit  KOMPAS.com


Ini 10 Negara dengan Daya Saing Tertinggi di Dunia


THINKSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, CB — Swiss, Singapura, dan Amerika Serikat masih menjadi penghuni tiga besar negara paling berdaya saing di dunia pada tahun 2015. Demikian The Global Competitiveness Report 2015-2016 yang dikeluarkan Forum Ekonomi Dunia (WEF), seperti dilansir Bloomberg, Rabu (30/9/2015).

Laporan yang dilakukan terhadap 140 negara ini disusun berdasarkan 113 indikator yang memengaruhi produktivitas suatu negara. Indikator tersebut antara lain infrastruktur, inovasi, dan lingkungan makroekonomi.

Berdasarkan laporan ini, Indonesia berada di posisi 37 dengan nilai 4,52. Posisi ini turun tiga peringkat dibandingkan tahun lalu.

Dibandingkan dengan negara-negara jiran, Indonesia masih kalah dengan Singapura, Malaysia yang berada di posisi 18, dan Thailand (32). Sementara negara ASEAN lainnya seperti Filipina berada di posisi 47 dan Vietnam berada di peringkat 56.

Berikut 10 negara dengan daya saing paling tinggi di dunia:
1. Swiss
2. Singapura
3. Amerika Serikat
4. Jerman
5. Belanda
6. Jepang
7. Hongkong
8. Finlandia
9. Swedia
10. Inggris
18. Malaysia
32. Thailand
37. Indonesia
47. Filipina
56. Vietnam


Credit  KOMPAS.com

5 Tahun Perang Paten, Microsoft dan Google Akhirnya Damai


 
Wicak Hidayat/KompasTekno Logo Microsoft di depan salah satu bangunan di Kantor Pusat Microsoft, Redmond, Washington, Amerika Serikat.
 
CB - Setelah hampir lima tahun saling gugat hak paten, Google dan Microsoft memutuskan berdamai.  "Microsoft dan Google telah menyepakati isu paten yang selama ini dipermasalahkan. Dalam kesepakatan tersebut, keduanya akan menyetop tuntutan satu sama lain, termasuk yang berhubungan dengan Motorola Mobility," begitu tertulis pada pernyataan resmi kedua perusahaan.

Setidaknya ada 20 perkara hukum yang telah dicabut kedua pihak dari pengadilan Amerika Serikat dan Jerman, sebagaimana dilaporkan TheVerge dan dihimpun KompasTekno, Kamis (1/10/2015).
Sejak 2010, ketegangan antara raksasa mesin pencari dan raksasa software tersebut memang alot. Keduanya saling tuntut royalti untuk teknologi yang berkaitan dengan Xbox dan lini smartphone Motorola Mobility.
Diketahui, hingga 2014, Motorola Mobility masih di bawah naungan Google. Setelahnya produsen ponsel tersebut dijual ke Lenovo. Pun begitu, Google masih memegang banyak paten smartphone hasil pengembangan Motorola Mobility.
Terkait aksi damai Google dan Microsoft yang terkesan tiba-tiba, kedua perusahaan belum mau membeberkan kesepakatan keuangan yang mereka setujui. Keduanya lebih fokus pada kolaborasi yang akan mereka lakukan untuk pengembangan teknologi masa depan.

"Google dan Microsoft telah setuju untuk berkolaborasi dalam beberapa paten ke depannya untuk memberi manfaat bagi para pengguna," begitu bunyi pernyataan resmi keduanya.
Kerja sama tersebut sudah berjalan saat ini. Keduanya telah sepakat untuk membantu mengembangkan standar terbaru pembuatan sandi (encoding) dan pembacaan sandi (decoding) untuk layanan video-streaming.
Pengembangan standar tersebut diklaim sebagai aksi sosial tanpa royalti, untuk memudahkan generasi mendatang.
Tak hanya kedua perusahaan yang baru berteman, adapula Amazon, Cisco, Intel, Mozilla, dan Netflix yang bergabung dalam inisiasi tersebut. Mereka menyebut diri sebagai "Alliance for Open Media" atau "Aliansi untuk Media Terbuka".



Credit  KOMPAS.com

Australia ajukan diri jadi anggota Dewan Keamanan PBB


Australia ajukan diri jadi anggota Dewan Keamanan PBB
Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop. (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)
 
Sydney (CB) - Australia telah mengajukan permintaan baru untuk dipilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dengan Menteri Luar Negeri Julie Bishop mengatakan negaranya berharap dapat mempertahankan fokus pada keamanan internasional.

Bishop pada Rabu menyatakan bahwa Australia akan menjadi salah satu kandidat pengisi kursi di Dewan Keamanan PBB pada 2029-2030 dan mengisyaratkan niat Australia untuk mencari tempat di Dewan Hak Asasi Manusia PBB periode 2018-2020.

Menteri Luar Negeri, yang sedang berada di New York untuk menghadiri pertemuan PBB, mengatakan bahwa Australia menjalankan peran dengan sangat baik ketika terakhir memegang status anggota tidak tetap di Dewan Keamanan PBB tahun 2013-2014.

"Yang paling nyata lewat advokasi kami saat jatuhnya (pesawat Malaysia Airlines) MH17," kata Bishop.

Pesawat Malaysia Airlines MH17 diduga jatuh setelah kena tembakan misil udara di wilayah udara Ukraina Juli tahun lalu, dan kejadian itu menewaskan semua penumpangnya yang berjumlah 298 orang, termasuk 38 warga negara dan penduduk Australia.

Australia telah berjanji terus mendorong penuntutan terhadap para pelaku yang menembak jatuh pesawat tersebut.

Bishop menambahkan bahwa keputusan untuk mengajukan diri sebagai anggota Dewan Keamanan PBB diambil oleh Perdana Menteri baru Malcolm Turnbull, yang melengserkan Tony Abbott dalam kudeta partai politik dua pekan lalu.

Periode 2029-2030 adalah kesempatan pertama yang tersedia untuk mencalonkan diri guna mendapatkan kursi, yang memberi Australia kesempatan terbesar untuk berhasil dan meminimalkan biaya, kata Menteri Luar Australia itu.

Juru bicara Partai Buruh Tanya Plibersek mendukung langkah itu, dan mengatakan, "ketika kita berpartisipasi dalam organisasi-organisasi multilateral, kita meningkatkan reputasi Australia sebagai warga global yang baik".

Namun dia menyatakan keprihatinan mengenai perlakuan Australia terhadap pencari suaka yang ditahan di kamp lepas pantai di pulau-pulau Pasifik, seperti Papua Nugini dan Nauru, yang bisa membuat pengajuan untuk mengisi kursi di Dewan Hak Asasi Manusia PBB "sangat sulit".

Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi migran Francois Crepeau pekan lalu mengatakan dia menunda kunjungan ke Australia karena adanya pembatasan akses ke pusat-pusat penahanan dan ketakutan bahwa orang-orang yang melapor kepadanya bisa menghadapi pembalasan hukum.

Bishop mengatakan ia telah berbicara dengan Crepeau dan menjelaskan kebijakan negara terhadap pencari suaka yang tiba dengan perahu. Dia menambahkan bahwa pendekatan yang gigih tidak akan merusak penawaran "sama sekali".

Australia telah duduk di kursi Dewan Keamanan PBB lima kali, dengan mantan pemimpin Partai Buruh dan Perdana Menteri Kevin Rudd memimpin pengajuan terakhir, demikian seperti dilansir kantor berita AFP.


Credit  ANTARA News


Taktik Obama di Wilayah Konflik Gagal


Taktik Obama di Wilayah Konflik Gagal  
Pasukan keamanan Afghanistan bersiap-siap merebut kembali Kunduz dari Taliban. (Reuters/Stringer)
 
Washington, CB -- Di Suriah, para pemberontak yang dilatih AS meyerahkan pasokan dan amunisi kepada kelompok perlawanan yang memiliki hubungan dengan al-Qaidah.

Di Irak, pertempuran antara pasukan pemerintah yang didukung AS dan ISIS menemui jalan buntu.

Di Afghanistan, untuk kali pertama sejak disingkirkan pada 2001 Taliban berhasil merebut satu ibukota provinsi.

Kurang dari satu setengah tahun setelah dalam pidato di sekolah Militer West Point Presiden Barack Obama menguraikan strategi untuk lebih bergantung pada mitra setempat daripada pengerahan militer AS secara besar-besaran di Luar negeri, muncul bukti bahwa taktik yang disebut sebagai “Doktrin Obama” itu kemungkinan gagal.

Meski AS diperkirakan berinvestasi setidaknya US$90 miliar dalam upaya kontra-terorisme ini, Obama belum berhasil menemukan sekutu yang dapat diandalkan untuk memikul tugas di medan perang. Dan dia pun tampaknya tidak punya banyak opsi untuk memperbaiki situasi ini.

Obama juga tampaknya terkungkung dengan keengganan melihat Amerika kembali terlibat dalam perang di Timur Tengah yang tidak populer setelah menarik mundur pasukan AS dari Irak pada 2011.

Gerakan tiba-tiba Rusia untuk mengambil inisiatif dalam krisis di Suriah dan Irak beberapa minggu ini mengejutkan para pejabat AS, dan menelanjangi kenyataan bahwa pengaruh Washington di wilayah itu semakin terkikis.


Sejumlah pejabat dan mantan pejabat AS mengatakan, karena ada kemunduran yang bertubi-tubi ini Obama kemungkinan hanya akan melakukan perubahan kecil strategi.

Hal ini mengisyaratkan bahwa Obama akan meninggalkan sebagian konflik paling pelik di dunia ini pada penggantinya yang akan menduduki Gedung Putih pada Januari 2017.

“Situasi di tempat-tempat ini tidak bagus dan tidak akan membaik dalam waktu cepat,” ujar Douglas Ollivant, mantan pejabat senior Dewan Keamanan Nasional AS untu Irak.

“Itu masalah dalam bekerja sama dengan mitra. Tidak semua memiliki kemampuan.”

Opsi-posi yang ada meliputi antara lain meningkatkan dukungan bagi para pejuang Kurdi di Suriah, kerja sama denga Rusia untuk mengakhiri konflik di negara itu dan memperlambat rencana penarikan diri AS dari Afghanistan.

Para pejabat AS mengatakan pemerintah negara itu juga mempertimbangkan usul mengurangi program pelatihan para pemberontak Suriah untuk memerangi ISIS bernilai US$580 juta yang dinilai gagal.

Doktrin Obama gagal sebagian karena lemahnya pemerintahan nasional di Irak dan Afghanistan, dan juga kegagalan kelompok oposisi moderat Suriah untuk mengalahkan para pesaingnya.

Tetapi tetap saja para pengkritik menyalahkan Obama atas hal yang mereka pandang sebagai pendekatan yang terlalu berhati-hati, sehingga muncul pandangan bahwa Gedung Putih terhuyung-huyung akibat krisis yang terus melanda.

Citra Obama sebagai pemimpin dunia yang terkadang bersikap pasif menambah persepsi bahwa dia membiarkan perang saudara di Suriah memburuk, dan tidak bertindak cukup tegas untuk menghentikan laju ISIS di negara itu dan juga Irak.

Kekhawatiran baru terkait kebijakan Obama di Afghanistan juga dipicu oleh kejatuhan kota Kunduz ke tangan para pejuang Taliban minggu ini.

Para pejabat AS mengatakan, kemenangan Taliban secara tiba-tiba atas pasukan Afghanistan menambah dimensi baru pada diskusi perlunya mengubah rencana yang ada saat ini dan mempertahankan sejumlah kecil pasukan di Afghanistan setelah akhir 2016.

Obama dan penasihatnya dengan keras membela pendekatan tersebut, bahkan ketika masalah di beberapa medan peperangan semakin rumit.
 
Kebijakan cepat Presiden Putin di Suriah dan Irak bertolak belakang dengan kebijakan Presiden Obama yang dinilai lamban. (Reuters/Kevin Lamarque)
 
“Kami tidak pernah mengatakan bahwa strategi kemitraan kami adalah upaya yang akan berhasil dalam jangka pendek,” kata seorang pejabat senior pemerintah AS kepada Reuters. “Bahkan, kami selalu menekankan bahwa strategi itu memerlukan komitmen jangka panjang.”

Pejabat ini malah menuduh pengkritik Obama tidak bisa menawarkan alternatif lain yang lebih bagus.

“Apakah solusi setiap masalah di Iran dan Suriah adalah mengerahkan 150 ribu tentara AS? Langkah itu tidak akan dilakukan oleh presiden ini, atau diinginkan oleh warga Amerika,” kata pejabat ini.

“Kepentingan Utama”

Dasar dari strategi besar Obama dijabarkan dalam pidato di depan lulusan sekolah militer West Point pada 28 Mei 2014.

Saat itu, dengan berhati-hati dia membatasi pemikiran penggunaan kekuatan militer AS - hanya “ketika kepentingan utama kita memerlukannya” - dan menegaskan langkah yang dipilih adalah “bermitra dengan negara-negara tempat jaringan teroris mencoba mengakar.”

Namun, kebijakan itu tidak terbukti sebagai metode yang berhasil dalam perang melawan militansi Islam.

Di Suriah, kegagalan upaya AS membangun satu pasukan pemberontak semakin jelas bulan ini ketika Pentagon mengakui bahwa hanya empat atau lima pejuang yang benar-benar terjun di medan perang.

Gedung Putih berkeras hal itu bukan kesalahan Obama karena dia memang ragu dengan program itu, sementara pihak lain, termasuk pengkritik dari partai Republik, menekannya untuk menyetujui program pelatihan itu.

“Program pelatihan dan mempersenjatai itu hanyalah sekadar upaya agar Gedung Putih terlihat ‘melakukan sesuatu’,” kata Frederic Hof, mantan penasehat Departemen Luar Negeri AS untuk Suriah. “‘Setan yang memaksa saya melakukannya’ merupakan jawaban pemerintah atas kegagalan kebijakan itu.”

Kehadiran Rusia yang cepat di Suriah bertolak belakang dengan langkah yang disebut pengkritik Obama sebagai strategi mengerahkan militer AS di Suriah yang lambat dan penuh keraguan.
 
Pasukan anti-terorisme Irak yang dilatih oleh Amerika Serikat belum berhasil mengatasi laju ISIS di negara itu. (Reuters/Pool/Carolyn Kaster)
 
“Ketika tidak ada kepemimpinan Amerika, kekosongan ini akan diisi oleh pihak-pihak yang jahat,” kata Senator John McCain dari Partai Republik yang merupakan pengkritik keras kebijakan luar negeri Obama. Dia merujuk pada kemajuan yang dicapai oleh militan di wilayah konflik.

Di Irak, pemerintah Syiah yang terlibat ketegangan sektarian dengan penduduk minoritas Sunni, kesulitan mengatasi gerak laju ISIS.

Pasukan keamanan masih mencoba untuk dibangun kembali setelah tercerai-berai ketika menghadapi serangan militan di kota Mosul, kota terbesar kedua di Irak.

Secara pribadi, para pejahat AS telah mengutarakan rasa frustrasi atas kelambatan operasi di Irak, seperti persiapan merebut kembali Ramadi ibukota provinsi Anbar yang direbut ISIS Mei lalu.

Para pejabat AS menunjuk pada hasil yang lebih positif dari dukungan militer yang diberikan pada pasukan Kurdi di Irak dan Suriah.

Keberhasilan lain menurut mereka adalah kemajuan yang dicapai oleh mitra setempat untuk memerangi kelompok ekstrimis Boko Haram di Afrika Barat.



Akan tetapi, di Afghanistan lepasnya Kunduz merupakan pukulan terbaru bagi kebijakan Obama dan menimbulkan pertanyaan apakah pasukan Afghanistan bisa menjaga keamanan negara itu sendiri, meski Washington berinvestasi US$65 juta untuk membangunnya.

Para pengkritik mengatakan rencana penarikan diri pada 2016 terlalu terburu-buru.

Sejumlah pengamat mengisyaratkan meski jet tempur AS kemudian mengebom sasaran Taliban untuk merebut kembali Kunduz, militer AS kemungkinan tidak bisa menyediakan bantuan cepat terutama dalam mengirim tentara.

Bahkan jika Kunduz nanti bisa direbut kembali dari Taliban, “kerusakan sudah terjadi,” kata James Dobbins, mantan Utusan Khusus Obama di Afghanistan dan Pakistan. “Semua warga di sana sekarang sadar posisi mereka rentan.”

Credit  CNN Indonesia


China Tingkatkan Keamanan di Xinjiang


China Tingkatkan Keamanan di Xinjiang 
 
Jakarta, CB -- Provinsi Xinjiang yang membentang luas di barat China semakin panas dalam beberapa tahun terakhir, kekerasan terus meningkat dan ratusan nyawa telah melayang. Kini, pemerintah China menyelimuti seluruh wilayah itu dengan pasukan keamanan.

Meski pemerintah China telah mengerahkan jutaan dolar, tensi di jantung populasi suku Uighur itu tetap tinggi, termasuk level waspada pasukan keamanan setempat.

Menurut pemerintah China, mereka tengah menghadapi ancaman serius dari militan Islam dan kelompok separatis di wilayah Otonomi Uighur Xinjiang.

"Dari 100 orang, mungkin salah satu atau duanya adalah teroris, namun kami semua melawan mereka," kata Gulnur Amati, warga etnis Uighur yang tinggal di Aksu, selatan Xinjiang. "Kami juga mengharapkan stabilitas di Xinjiang supaya terus berkembang secara harmonis. Hidup kami hanya dapat meningkat bila keadaannya stabil."


Di Aksu sendiri, jalanan dipenuhi slogan propaganda mengutuk ekstremisme, sementara beberapa restoran melarang masuk orang berkerudung dan berjanggut lebat.

Polisi dan tentara hadir secara terang-terangan, menjadikannya salah satu daerah yang paling dijaga ketat di seluruh kawasan.

"Operasi kemanan memang akan meningkatkan keamanan publik, dan itu adalah hal yang dapat Anda lihat. Kalau bukan karena itu, kami tidak akan berani keluar rumah," seorang warga etnis Han, Zhuo Zexue bertutur, dilansir dari Channel NewsAsia, Rabu (30/9).

Faktanya, situasi ini juga berdampak hingga ke luar selatan Xinjiang. Pendapatan hotel-hotel di ibu kota Urumqi menurun, menyusul diperkenalkannya sebuah kartu kepada warga di selatan wilayah tersebut.

Tanpa kartu itu, warga tidak diperbolehkan bepergian ke luar kota selama lebih dari dua minggu.

Beberapa pengamat politik berpendapat, operasi keamanan ini dibutuhkan untuk menjaga keamanan di Xinjiang, namun juga mengakui perlunya membangun rasa percaya di antara kelompok etnis berbeda.

"Ini tidak hanya melawan orang Uighur," ujar Prof. Wu Chuke dari Universitas China.

"Ada orang Mongolia, misalnya, dan kelompok minoritas besar lainnya di utara China. Mereka punya negara-negara di mana mereka merupakan mayoritas, dan mereka pernah merdeka. Untuk itu, kita harus lebih percaya, mengerti, dan mendukung mereka,” lanjut Wu.

Walau begitu, bisa jadi butuh waktu lama untuk membangun kembali kepercayaan itu, mengingat tak sedikit insiden kekerasan di Xinjiang beberapa tahun belakangan yang membuat kelompok etnis beradu satu sama lain.

Credit  CNN Indonesia


Parlemen Rusia Izinkan Penggunaan Militer di Suriah


Parlemen Rusia Izinkan Penggunaan Militer di Suriah 
 Ilustrasi pesawat tempur Rusia. (Norwegian NATO Q)
 
Jakarta, CB -- Parlemen Rusia akhirnya membulatkan suara, memberikan kewenangan bagi pemerintah Presiden Vladimir Putin untuk mengerahkan kekuatan militer negara ke Suriah.

"Presiden Suriah meminta pimpinan negara kami untuk dukungan militer," ujar kepala pemerintahan Kremlin, Sergei Ivanov.

Namun, kata Ivanov, bukan berarti pasukan angkatan darat Rusia dapat terlibat dalam konflik. Pemungutan suara di parlemen hanya membahas masalah penggunaan angkatan udara.


Rusia memang sudah membangun kekuatan militer di Suriah untuk mendukung pemerintahan Presiden Bashar al-Assad dalam menyelesaikan konflik antara beberapa kelompok militan, seperti ISIS, dan pemberontak yang didukung Barat.

Dalam sistem Rusia, dibutuhkan izin sebelum menggunakan kekuatan militer, terutama di luar negeri. Namun, beberapa media di Timur Tengah memberitakan bahwa pesawat tempur Rusia sudah beroperasi di Suriah.

Kremlin bungkam mengenai pemberitaan ini.

Di Suriah sendiri sudah beroperasi koalisi serangan udara di bawah komando Amerika Serikat untuk menggempur ISIS.

"Jika ada penyatuan koalisi, yang saya ragukan, atau pada akhirnya ada dua koalisi, satu Amerika dan satu Rusia, mereka harus mengoordinasikan aksi mereka," kata ahli militer, Ivan Konovalov.

AS dan Suriah satu visi dalam penggempuran ISIS. Namun, AS tak sependapat dengan dukungan Rusia terhadap pemerintahan Bashar al-Assad. Menurut AS, Assad adalah dalang dari segala masalah di Suriah.

Credit  CNN Indonesia


Rusia Lakukan Serangan Udara Pertama ke ISIS


Rusia Lakukan Serangan Udara Pertama ke ISIS  
Presiden Rusia Vladimir Putin. (REUTERS/Mike Segar)
 
 
Jakarta, CB -- Rusia telah melakukan serangan udara pertamanya ke kelompok ISIS di Suriah, kata juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia pada Rabu (30/9).

Serangan udara ini menargetkan peralatan militer milik ISIS, pusat komunikasi, kendaraan, dan amunisi, di dekat kota Homs, Suriah.

Sebelum melakukan serangan, pemerintah Rusia sempat menginformasikan hal ini kepada pemerintah Amerika Serikat (AS). “Seorang pejabat Rusia di Baghdad pagi ini menginformasikan personel Kedutaan Besar AS bahwa pesawat militer Rusia akan mulai terbang menyerang ISIS ke Suriah,” kata Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, John Kirby, seperti dikutip dari CNN.

“Dia lebih jauh memintar agar pesawat AS menghindari wilayah udara Suriah selama misi ini berlangsung. Kami telah melihat laporan media yang mengatakan misi Rusia telah dimulai.”


Kirby berkata, koalisi pimpinan AS akan terus melakukan serangan ke ISIS di Irak dan Suriah seperti yang telah direncanakan.

Sebelumnya, majelis tinggi parlemen Rusia telah memberi persetujuan kepada Presiden Vladimir Putin untuk menggunakan angkatan udara dalam serangan ke Suriah.

“Federasi Dewan dengan suara bulat mendukung permintaan presiden, 162 orang yang mendukung pemberian izin,” kata Kepala Staf Kepresidenan Rusia, Sergey Ivanov, kepada kantor berita Itar-Tass.

Ivanov mengatakan, pemungutan suara di parlemen Rusia dilakuan setelah ada permintaan dari Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Presiden Putin mengatakan dalam pertemuan pemerintahanya, bahwa langkah ini merupakan operasi militer terbatas dalam waktu tertentu. “Angkata udara Rusia akan membantu tentara Assad sementara ini dalam modus ofensif,” tuturnya.

Setelah beberapa hari melakukan pengumpulan informasi penargetan dengan pesawat tanpa awak, angkatan udara Rusia akhirnya siap melakukan serangan.

Sebanyak empat jet tempur Su-34 Fullback Rusia sekarang berada di pangkalan udara Latakia di Suriah dan lebih dari 600 pasukan Rusia berada di tempat.

Credit  CNN Indonesia

Bendera Palestina Berkibar di PBB untuk Pertama Kali


Bendera Palestina Berkibar di PBB untuk Pertama Kali  
Bendera Palestina untuk pertama kalinya berkibar di markas besar PBB di New York pada Rabu (30/9). (Reuters/Andrew Kelly)
 
New York, CB -- Bendera Palestina untuk pertama kalinya berkibar di markas besar PBB di New York pada Rabu (30/9). Para pejabat Palestina dan pendukung kemerdekaan Palestina bersorak saat bendera naik, meski kritik datang dari Israel dan Amerika Serikat.


Presiden Palestina Mahmoud Abbas menaikkan bendera itu dalam upacara resmi beberapa menit setelah ia menyampaikan pidato di depan Majelis Umum PBB. Dalam pidato, ia menuduh Israel menyabotase upaya AS untuk menengahi pembicaraan damai antara Israel dan Palestina. Israel keberatan atas pernyataan ini.

"Hari untuk menaikkan bendera ini akan segera datang di Yerusalem, ibu kota negara Palestina kami. Hari ini, setiap tahun, 30 September, akan menjadi hari bendera Palestina,” kata Abbas, berdiri di bawah bendera berwarna merah, putih, hijau dan hitam di taman bunga markas PBB.

Sementara, banyak orang menghadiri momen bersejarah itu dan memotret bendera Palestina.

Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi ibu kota dari Palestina yang independen. Wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur diokupasi oleh Israel pada perang 1967.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mencium bendera Palestina sebelum menaikkannya di markas besar PBB di New York, 30 September 2015. (Reuters/Andrew Kelly)
Majelis Umum menyetujui resolusi Palestina bulan ini dan mengatakan bendera negara non-anggota "akan dikibarkan di markas (PBB di New York) dan kantor-kantor PBB di sebelah bendera negara-negara anggota."

AS dan Israel termasuk di antara delapan negara yang memilih menentang draf resolusi bendera Palestina. Keduanya mengatakan pada saat itu bahwa tanda simbolik seperti mengibarkan bendera tak berarti apa-apa bagi proses perdamaian ke depan.

Pada 2012, Majelis Umum menyetujui pengakuan de facto dari negara Palestina yang berdaulat. Namun upaya Palestina untuk menjadi negara anggota penuh PBB gagal.

Palestina dan Vatikan adalah satu-satunya negara pengamat non-anggota di PBB. Bendera Vatikan dikibarkan di PBB pada Jumat, hari ketika Paus Fransiskus berkunjung.

Credit  CNN Indonesia


Pengibaran Bendera Palestina di PBB Menuai Beragam Reaksi

Jakarta, CB -- Momen bersejarah berkibarnya bendera Palestina di markas besar PBB di New York terjadi tepatnya pukul 13.16 waktu setempat.

Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon yang hadir disamping Presiden Mahmoud Abbas saat upacara pengibaran bendera, menyebut peristiwa ini, "hari kebanggaan bagi orang Palestina di seluruh dunia," dan "hari harapan."

"Kini waktunya untuk mengembalikan kepercayaan oleh baik Israel dan Palestina untuk perdamaian, dan akhirnya, realisasi dua negara untuk dua bangsa," lanjut Ban.

Sebelumnya, pada pidato di Majelis Umum, Abbas sempat mengkritik Israel yang ia tuduh tak berkomitmen terhadap perjanjian Oslo yang ditandatangani pada 1990-an.


Israel dan Amerika Serikat menentang pengibaran bendera Palestina ini, bersama dengan delapan negara lainnya.

Sementara banyak yang berharap momen ini menjadi penanda simbolis menuju berdirinya negara Palestina, dikutip dari CNN, reaksi warga Palestina terkait pengibaran bendera di PBB beragam.

"Kami senang melihat bendera kami, namun kami tak mau hanya melihat bendera," kata Anwar Basti, seorang pemilik restoran di Kota Tua Yerusalem. "Kami ingin melihat orang-orang mendukung bendera ni. Saya bisa meletakkan sejuta bendera, namun jika bendera itu tidak membuat seseorang menjadi kuat, maka (bendera) itu hanya warna."

"Anda butuh perubahan di sini, bukan di PBB," kata Mohammed Ali, seorang pemilik toko suvenir di Kota Tua.

Mustafa Barghouti, anggota Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), mengatakan Abbas telah membatalkan Perjanjian Oslo dan perjanjian lain yang terkait.

"Ini adalah hal yang sangat penting—yang paling penting," kata Barghouti. "Deklarasi (Abbas) bahwa perjanjian yang ada tidak berlaku untuk warga Palestina lagi."

Akibatnya, menurut Barghouti, segala bentuk koordinasi keamanan antara Palestina dan Israel telah dibatalkan. Palestina akan mulai menggunakan perlawanan tanpa kekerasan sementara menyerukan sanksi terhadap Israel.

Kantor Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pidato Abbas "menipu dan mendorong hasutan dan pelanggaran hukum di Timur Tengah."

Kantor Netanyahu menekankan bahwa "Israel secara ketat mempertahankan status quo di Temple Mount dan berkomitmen untuk terus melakukannya sesuai dengan perjanjian." Pernyataan Netanyahu juga meminta Otoritas Palestina untuk bergabung Israel dalam perundingan langsung tanpa prasyarat.


Credit  CNN Indonesia

Rabu, 30 September 2015

50 Tahun G30SPKI, TNI Gelar Renungan di Lubang Buaya

Foto:  dok Okezone
Foto: dok Okezone
JAKARTA - Pangdam Jaya Mayjen Teddy Laksmana memastikan pihaknya tidak pernah mengintruksikan Kodim serta jajaran Korem setempat untuk memutar film G30SPKI. Bahkan ia mengaku tidak mengetahui adanya rumor arahan KSAD Jenderal TNI Mulyono untuk memutar film tersebut. "Nggak ada, saya baru mengetahui (info) itu dari kamu," ujar Teddy di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur.
Meski demikian, jenderal  bintang dua itu memastikan Kodam Jaya akan menggelar acara renungan dan doa bersama untuk mengenang tujuh pahlawan revolusi di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Renungan tersebut untuk memperingati 50 tahun G30SPKI.
Rencananya, acara renungan itu juga akan dihadiri oleh KSAD Jenderal TNI Mulyono dan sejumlah petinggi TNI lainnya. "Acara renungan, tahlil dan doa bersama mengenang gugurnya pahlawan revolusi,"pungkasnya.

Credit Okezone


TNI AD Tegaskan Tak Ada Instruksi Pemutaran Film G30SPKI

Foto: Okezone
Foto: Okezone
JAKARTA - Peringatan G30SPKI yang jatuh pada hari ini, digelar secara beragam. Bahkan beredar kabar, KSAD Jenderal Mulyono memerintahkan seluruh Kodim dan Korem untuk memutar film G30SPKI dan menggelar nonton bareng untuk mengingatkan bangsa atas kekejaman PKI yang ingin memberontak dan mengganti Pancasila.
Namun, Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad), Brigjen TNI Sabrar Fadhilah membantah adanya intruksi tersebut.
"Arahan khusus tidak ada, itu inisiatif korem/kodim masing-masing," ujar Sabrar saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (30/9/2015).
Jenderal bintang satu itu menampik adanya trauma terhadap PKI. Sebaliknya, pemutaran film tersebut guna menggugah kesadaran sejarah nasional.
"Tujuannya ya untuk mengingatkan, karena itu kan peristiwa nasional. Kita kan generasi yang tidak melihat langsung, jadi perlu mengingatkan," pungkasnya.


Creidt  Okezone

Susi Bingung TNI Cuma Punya 4 Kapal Besar untuk Patroli Pencurian Ikan

Susi Bingung TNI Cuma Punya 4 Kapal Besar untuk Patroli Pencurian Ikan 
 
Jakarta (CB) -Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku bingung laut Indonesia yang begitu luas, hanya dijaga sedikit kapal-kapal patroli TNI-AL dengan ukuran kapal besar. Kondisi ini membuat pelaku illegal fishing masih bebas mencuri ikan di laut Indonesia meski ada ancaman penenggelaman kapal.

"Tolonglah pemerintah belikan TNI-AL 6-8 kapal level LPD (landing platform dock) yang panjangnya 140 meter. Bukti kapal Silver Sea yang melakukan transipment dengan kapal Indonesia di Papua malah dapatnya dari foto patroli udara Australia," kata Susi dalam diskusi "Laut Masa Depan Bangsa" di Gedung Minabahari III, kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Rabu (30/9/2015).

LPD adalah kapal perang amfibi yang mampu meluncurkan, membawa dan mendaratkan elemen kekuatan darat untuk misi-misi perang gerak cepat. Kapal-kapal ini umumnya dirancang untuk membawa pasukan ke zona pertempuran lewat laut dan memiliki kemampuan membawa kekuatan udara terbatas seperti helikopter.

TNI-AL memiliki 4 kapal LPD yaitu KRI Makassar, KRI Surabaya, KRI Banjarmasin, dan KRI Banda Aceh.

Menurut Susi, meski mahal, harga kapal kelas LPD masih sangat kecil nilainya ketimbang kerugian negara akibat pencurian ikan. Menurutnya bila dibanding dengan kerugian 'kebocoran' BBM bersubsidi yang salah sasaran akibat illegal fishing, harga kapal besar TNI-AL tak ada artinya.

"Jangan dilihat harganya. Kalau satu kapal yang canggih kan LPD, itu harganya Rp 2-3 triliun. Belilah 4 dalam setiap dua tahun, nggak sampai Rp 15 triliun. Dari rugi BBM subsidi dari illegal fishing Rp 30 triliun," ujar Susi.

Diungkapkan Susi, dirinya sudah bicara dengan presiden untuk menambah kapal-kapal patroli TNI-AL. Selain kapal laut, dirinya juga mendorong pemerintah membeli lebih banyak pesawat patroli udara.

"TNI-AL juga harus bicara ke pemerintah bahwa dengan hilangnya illegal fishing bisa hemat BBM ratusan triliun. Itu tagihlah ke pemerintah hilang kerugian buat ditukar jadi kapal LPD," jelas Susi.

"Saya kadang bingung. Kapal KRI kita yang besar sekarang hanya 4 buah, yang lain yang kecil dan menengah. Kapal kan juga harus ada maintenance, kalau mau efektif 70% operasi, 30% maintenance. LPD kalau bisa tambah 12 lagi, itu baru aman," tegasnya.

Credit  Detiknews

Pertamina kurangi impor Premium 30 persen


Pertamina kurangi impor Premium 30 persen
Kilang Pertamina Refinery Unit IV Lomanis, Cilacap, Jawa Tengah, Selasa (7/1). (ANTARA FOTO/Idhad Zakaria) 
 
 
Jakarta (CB) - PT Pertamina (Persero) akan mengurangi impor bahan bakar minyak jenis Premium hingga 30 persen atau sekitar 91.000 barel per hari setelah pengoperasian kilang pengolahan Trans Pacific Petrochemical Indotama di Tuban, Jawa Timur, dan unit Residual Fluid Catalytic Cracking di Kilang Cilacap, Jawa Tengah.

"Potensi penghematan devisa dari pengurangan 30 persen impor Premium itu mencapai 1,99 miliar dolar AS per tahun," kata Wakil Presiden Komunikasi Korporat Pertamina Wianda Pusponegoro di Jakarta, Rabu.

Saat ini, konsumsi Premium nasional berada di kisaran 29,5 juta kiloliter per bulan dan 17,1 juta kiloliter atau sembilan juta barel di antaranya dari impor.

Menurut Wianda, dari pengoperasian kedua kilang tersebut, Pertamina berpotensi mendapatkan tambahan produksi Premium hingga 91.000 barel per hari yakni 61.000 barel dari Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dan 30.000 barel dari Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC).

Ia menjelaskan, pada awal Oktober Kilang TPPI yang selama ini berhenti operasi akan memproduksi 20.000 barel Premium per hari.

Selanjutnya, produksi premium Kilang TPPI Tuban akan mencapai kapasitas optimal 61.000 barel per hari atau sekitar 22,27 juta barel per tahun.

"Jumlah produksi tersebut setara dengan sekitar 20 persen impor Premium selama ini," ujarnya.

Sementara unit RFCC yang berada dalam kompleks Kilang Cilacap, ia menjelaskan, saat ini sudah memasuki tahapan akhir komisioning dan akan siap beroperasi komersial paling lambat pekan kedua Oktober 2015.

"Berdasarkan pengecekan terakhir, RFCC Cilacap sudah siap 100 persen beroperasi komersial dan diharapkan pada pekan kedua Oktober, proyek tersebut akan diresmikan pengoperasiannya," katanya.

Pengoperasian RFCC Cilacap tersebut, menurut dia, akan membuat impor Premium berkurang sekitar 30.000 barel per hari atau 10,95 juta barel per tahun yang setara dengan 10 persen impor.

"Dengan beroperasinya dua unit tersebut, total potensi pengurangan impor Premium Pertamina mencapai 91.000 barel per hari atau sekitar 33,21 juta barel per tahun. Kalau harga indeks pasar gasoline sekitar 60 dolar per barel, maka artinya nilai pengurangan impornya mencapai 1,99 miliar dolar AS dalam setahun," kata Wianda.
Credit ANTARA News

Selasa, 29 September 2015

Galangan Kapal, Kereta Api, Pesawat dan Suku Cadanganya Bebas PPN


 
Indra Akuntono Sekretaris Kabinet Pramono Anung bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menkeu Bambang Brodjonegoro, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya serta Kepala BKPM Franky Sibarani saat menyampaikan paket kebijakan ekonomi di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

JAKARTA, CB - Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengungkapkan pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 2015 tentang impor dan penyerahan alat angkutan tertentu yang tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Isi dari PP itu membebaskan tanggungan PPN bagi industri galangan kapal, kereta api, pesawat terbang dan suku cabangnya.

"Intinya, PP ini beri insentif PPN tidak dipungut untuk beberapa alat transportasi seperti galangan kapal, kereta api, pesawat dan suku cadangnya," kata Bambang dalam jumpa pers soal paket kebijakan tahap dua di kantor presiden, Selasa (29/9/2015).

Pembebasan PPN bagi industri galangan kapal ini telah lama ditunggu para pelaku usaha. Dengan adanya pembebasan PPN itu, sebut Bambang, maka akan menekan biaya produksi kapal di Indonesia.

"Terutama untuk kapal ikan, kapal patroli, kapal cukai, kapal perhubungan, kapal KKP, jadi industri dalam negeri bisa lebih kompetitif," ucap dia.

Selain memberikan insentif pembebasan PPN, Bambang juga menyebutkan pemerintah mempersingkat proses verifikasi tax allowance dan juga tax holiday, serta kebijakan pembangunan kawasan logistik Berikat.

Seluruh paket kebijakan ini diharapkan mampu membantu dunia usaha dalam menghadapi perlambatan ekonomi yang saat ini terjadi.

Credit  KOMPAS.com

Ini Penjelasan Bank BUMN soal Utang 3 Miliar Dollar AS dari China


 
THINKSTOCK Ilustrasi

JAKARTA, CB – Sejumlah direksi bank-bank pelat merah siang ini memberikan penjelasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VI, terkait utang 3 miliar dollar AS dari China Development Bank (CDB).

Tiga Direktur Utama yang hadir dalam RDP tersebut yaitu Direktur Utama Bank Mandiri Budi Gunadi Sadikin, Direktur Utama Bank BRI Asmawi Syam, serta Direktur Utama Bank BNI Ahmad Baiquni.

Direktur Utama Bank Mandiri Budi mengatakan, dalam lima tahun ke depan perbankan butuh menyediakan pembiayaan sekitar Rp 2.750 triliun(130 miliar dollar AS), atau separuh dari kebutuhan anggaran infrastruktur.

Pembiayaan tersebut bisa digunakan oleh pihak swasta atau BUMN yang akan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Di sisi lain, hingga saat ini total dana pihak ketiga dari seluruh perbankan di Indonesia sebesar Rp 4.300 triliun, dengan total kredit sebesar Rp 3.800 triliun. Artinya, kata Budi, sisa likuiditas yang ada hanya sekitar Rp 400 triliun (27 miliar dollar AS).

“Dalam 5 tahun ke depan dibutuhkan 130 miliar dollar AS untuk infrastruktur, uang yang ada sekarang cuma 27 miliar dollar AS, jadi short (kekurangan) 104 miliar dollar AS. Kalau kita pengen mengeksekusi pembangunan infrastruktur sesuai RPJMN, itu kenapa kita harus menarik pinjaman dari CDB,” kata Budi, di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (29/9/2015).

Sementara itu Asmawi menjelaskan, pinjaman dari CDB cukup menarik dari sisi bunga pinjaman. Dalam nota kesepahaman disepakati 70 persen pinjaman dalam bentuk dollar AS (USD), dan 30 persen pinjaman dalam bentuk Renminbi (RMB). Bunga pinjaman dalam USD ekuivalen 3,4 persen.

Menurut Asmawi, bunga pinjaman ini cukup rendah jika dibandingkan dengan pendanaan yang didapat dari pasar finansial dan pasar saham. “Obligasi pemerintah di tenor 10 tahun, bunganya 4,3 persen, sedangkan obligasi korporasi bunganya 50 basis poin (bps) sampai 100 bps. Angka 3,4 persen, menjadi sangat menarik,” kata dia.

Adapun bunga pinjaman dalam bentuk RMB ekuivalen 6,1 persen. Direktur Utama BNI Ahmad Baquni menambahkan, pinjaman dari CDB akan digunakan perseroan untuk melakukan ekspansi bisnis, pembiayaan infrastruktur dan pengelolaan likuiditas jangka panjang.

Pada 2016 dan 2017, BNI juga harus melunasi pinjaman dalam valuta asing (valas) yang akan jatuh tempo.


Credit  KOMPAS.com

Taliban Kuasai Separuh Kota Kunduz di Afganistan


 
Reuters Tentara dikerahkan untuk mempertahankan sebagian wilayah Kunduz.

  CB — Kelompok Taliban dan sekutu-sekutunya di Afganistan menguasai separuh kota terbesar kelima di negara itu, Kunduz, dengan melancarkan serangan dari tiga arah.

Kepastian tersebut disampaikan oleh juru bicara kepolisian Kunduz, Sayed Sarwar Husaini.

Kepada BBC, ia lebih lanjut mengatakan, sebagian besar wilayah kota Kunduz yang dikuasai Taliban termasuk Penjara Kunduz.

Ditambahkannya pula, pemberontak Taliban membebaskan sekitar 500 tahanan.

Serangan dilancarkan pada Senin (28/9/2015) sebelum subuh dari tiga arah yang menjadikannya sebagai perebutan wilayah perkotaan paling besar selama beberapa tahun di Afganistan.

Kelompok Taliban dilaporkan memblokade jalan-jalan ke arah selatan sehingga pasukan pemerintah menemui kesulitan menerjunkan pasukan tambahan dari ibu kota, Kabul.

Mereka juga mengibarkan bendera di sejumlah titik, termasuk alun-alun kota.

Serangan terhadap kota Kunduz, yang berpenduduk lebih dari 300.000 orang, menelan korban jiwa di kedua belah pihak dan warga biasa
Credit  KOMPAS.com

Bahas Konflik Suriah, Obama-Putin Beda Pendapat soal Assad


Bahas Konflik Suriah, Obama-Putin Beda Pendapat soal Assad  
Dalam perbincangan selama 90 menit di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Senin (28/9), Obama dan Putin sepakat untuk mengadakan pertemuan antara kedua angkatan bersenjata untuk mengatasi konflik di Suriah. (Reuters/Kevin Lamarque)
 
Jakarta, CB -- Setelah dua tahun, Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, akhirnya bertemu. Meskipun sepakat untuk membantu menyelesaikan konflik di Suriah, kedua kepala negara tak sependapat ihwal keikutsertaan Presiden Suriah, Bashar al Assad dalam upaya tersebut.

Dalam perbincangan selama 90 menit di sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Senin (28/9), tersebut Obama dan Putin sepakat untuk mengadakan pertemuan antara kedua angkatan bersenjata untuk mengatasi konflik di Suriah.


Seperti dilansir Reuters, pasukan koalisi serangan udara di bawah komando AS sudah melancarkan gempuran terhadap ISIS di Suriah sejak tahun lalu.

Di tengah kisruh tersebut, Rusia membangun kekuatan militer di Suriah dengan menerjunkan pesawat tempur dan tank di pangkalan udara.

Takut terjadi insiden tak diinginkan, seperti tabrakan pesawat, AS meminta Rusia menjelaskan maksud pengiriman militer tersebut ke Suriah yang disinyalir untuk membantu pemerintahan Bashar al Assad. Menurut AS, Assad adalah biang kerok terjadinya perang sipil tersebut.

Berbicara kepada awak media setelah bertemu Obama, Putin berkata berkata bahwa Rusia kembali merenungkan apa yang dapat dilakukan untuk mendukung pemerintah Suriah dan pasukan Kurdi guna melawan militan ISIS.

"Kami mempertimbangkan apa yang seharusnya kami harus lakukan lebih untuk mendukung mereka yang berada di medan perang, menolak dan memerangi teroris, terutama ISIS. Ada peluang untuk kami bekerja sama," ucap Putin.

Sementara itu, seorang pejabat AS yang enggan diungkap identitasnya berkata, "Rusia mengerti kepentingan keberadaan mereka untuk menjadi resolusi politik bagi konflik Suriah, sudah ada proses menuju resolusi politik."

Sebelumnya, dalam pidato di mimbar PBB, Obama mengaku siap bekerja sama dengan siapapun, termasuk Iran dan Rusia, untuk menyelesaikan masalah di Suriah. Obama mengatakan bahwa Assad adalah dalang segala masalah, sementara Putin beranggapan, pemberantasan ISIS tak akan tercapai tanpa campur tangan Assad.

"AS siap untuk bekerja dengan bangsa manapun, termasuk Rusia dan Iran, untuk menyelesaikan konflik. Namun, kita harus menyadari bahwa tidak ada, setelah banyak pertumpahan darah dan pembunuhan massal, jalan untuk kembali ke status quo sebelum perang," kata Obama.

Obama memang tidak menyebut penggulingan Assad secara eksplisit, tapi ia menyiratkan adanya kemungkinan transisi dari presiden Suriah tersebut.

Lebih jauh, Obama juga menampik argumen bahwa hanya sistem otoritarian yang dapat melawan kelompok-kelompok seperti ISIS, dengan mengatakan: "Dalam logika ini, kita harus mendukung tirani seperti Bashar al-Assad, yang menjatuhkan bom barel untuk membunuh anak-anak tak bersalah karena cara alternatif lainnya tentu lebih buruk," kata Obama.

Namun, Putin tetap yakin bahwa tak ada pilihan selain bekerja sama dengan Assad, sekutu lama Rusia.

"Kami pikir, adalah sebuah kesalahan besar untuk menolak bekerja sama dengan pemerintah Suriah dan pasukan bersenjatanya yang sangat berani menghadapi terorisme di depan mata," tutur Putin dalam pidatonya.

Melanjutkan pidato, Putin kembali berkata, "Kita harus paham bahwa tak ada pasukan, selain pasukan bersenjata Presiden Assad dan milisi (Kurdi) yang benar-benar memerangi ISIS dan organisasi teroris lain di Suriah."

Credit  CNN Indonesia

RI Tawarkan Saudi Bantuan Identifikasi Korban Tragedi Mina


RI Tawarkan Saudi Bantuan Identifikasi Korban Tragedi Mina  
Tragedi yang menewaskan setidaknya 769 orang ini terjadi ketika jemaah haji berdesakan menuju tempat melempar jumrah di Mina. (Reuters/Ahmad Masood)
 
 
Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno LP Marsudi, bertemu dengan Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir, di sela sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Selasa (28/9).

Dalam pertemuan tersebut, Retno menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu upaya identifikasi korban tragedi Mina yang menewaskan setidaknya 769 orang pada pekan lalu.


"Menlu Retno juga menyampaikan kesiapan Indonesia untuk membantu penanganan korban jika diminta oleh pihak Arab Saudi, termasuk dalam hal identifikasi korban," demikian kutipan siaran pers yang diterima CNN Indonesia, Selasa (29/9).

Menurut Kemlu, Indonesia memiliki kemampuan yang luas dan diakui dunia internasional dalam penanganan korban bencana, termasuk untuk identifikasi dan pendataan.

Tawaran Retno disambut baik oleh Jubeir. Ia pun akan segera meminta arahan dari Raja Salman.

"Peristiwa ini bukan hanya musibah bagi Saudi tapi juga musibah bagi kita semua. Jika Pemerintah Arab Sa udi membutuhkan bantuan dalam penangannya, sudah sepantasnya Indonesia membantu, apalagi Indonesia adalah penyumbang jemaah haji terbesar," kata Kemlu.

Tahun ini, Arab Saudi dibanjiri dua juta jemaah haji dari 180 negara, 154.467 di antaranya berasal dari Indonesia. Dari keseluruhan angka tersebut, setidaknya 46 WNI menjadi korban tragedi Mina.

Sejak insiden terjadi pada Kamis (24/9), sebanyak 90 orang jemaah juga belum kembali ke pemondokan.

Tragedi ini terjadi ketika jemaah haji berdesakan menuju tempat melempar jumrah di Mina. Hingga kini, angka resmi dari pemerintah Saudi menunjukkan korban tewas mencapai 769 jiwa dan lebih dari 900 orang terluka.

Korban paling banyak berasal dari Iran, yaitu 169 tewas dan 100 lainnya terluka, sementara 300 jemaah lain belum ditemukan.

Tragedi ini terjadi sekitar dua pekan setelah crane menghantam Masjidil Haram, menewaskan 111 jemaah haji, termasuk 11 dari Indonesia, dan melukai 331 lainnya.
Credit  CNN Indonesia

Kisah Pengorbanan Seorang Ibu dalam Tragedi Mina


Kisah Pengorbanan Seorang Ibu dalam Tragedi Mina  
Data terbaru, insiden itu menewaskan 769 orang dan melukai lebih dari 900 lainnya. Jumlah WNI yang tewas dalam insiden itu mencapai 46 orang. (Reuters/Ahmad Masood)
 
Mekkah, CB -- Seorang ibu rela melakukan apa pun demi keselamatan anaknya, bahkan siap mengorbankan nyawa. Hal ini tergambarkan dalam peristiwa di Mina yang menewaskan ratusan orang pekan lalu.

Beberapa jemaah asal Mesir yang terlibat dalam peristiwa itu menceritakan pengalamannya kepada Arab News, Selasa (29/9). Mereka mengatakan, saat peristiwa itu terjadi ada seorang ibu yang susah payah menyelamatkan anaknya yang masih kecil keluar dari kerumunan.


Ibu itu, kata mereka, mengerahkan seluruh tenaganya untuk melemparkan bocah itu ke atas tenda, tempat para jemaah menyelamatkan diri.

"Dia sangat jauh dan melemparkan anak itu pada kami. Nama anak itu Ibrahim, dia selamat," kata jemaah yang tidak disebut namanya itu.

"Kami melihat dia berusaha menyelamatkan anaknya. Dia terlihat sudah tidak bisa lagi bernafas. Tapi entah bagaimana, dia bisa melemparkan anak itu ke atas tenda dan meminta kami untuk menjaganya," lanjut jemaah lainnya.

Setelah melemparkan anaknya, ibu itu hilang ditelan lautan manusia di Mina.

Data terbaru, insiden itu menewaskan 769 orang dan melukai lebih dari 900 lainnya. Jumlah WNI yang tewas dalam insiden itu mencapai 46 orang.

Bocah itu lantas diberikan makanan dan pakaian baru. Ibunya masih belum terlihat. "Kemudian, kami mencari ibunya atau kerabatnya yang lain, tapi kami tidak berhasil," kata mereka.

Namun mereka terkejut saat datang seseorang keesokan harinya ke tenda yang mengaku paman dari Ibrahim. "Saat anak itu melihat pamannya, dia memeluknya lalu kami menyerahkan anak itu padanya," kata mereka.

Mereka juga lega mendengar ibu Ibrahim selamat dari tragedi terparah di Mina sejak tahun 1990 itu. Paman anak itu mengatakan mencari keponakannya di situ setelah diberitahu ibu bocah tersebut.

"Ibu Ibrahim sekarang sedang masa pemulihan di rumah sakit," kata pria tersebut.

Credit  CNN Indonesia