Kapal-kapal nelayan merapat di tepi Pantai Kejawanan, Cirebon, Jawa
Barat, Jumat (26/6/2015). Nelayan di tepi pantai akan menawarkan jasa
untuk berkeliling dengan tarif Rp5.000-Rp10.000.
"PT PAL siap melaksanakan penugasan sebagai lead coordinator (koordinator utama), khususnya dalam aspek pembangunan dan pengawasan kapal," kata Direktur Utama PT PAL Indonesia, M Firmansyah Arifin dalam acara pertemuan dan dialog Menteri Kelautan dan Perikanan dengan pengusaha galangan kapal di Jakarta, Rabu (30/9).
Firmansyah Arifin memaparkan, sekarang ini jumlah kapal yang akan dibangun masih belum pasti, berada pada kisaran 3.000-4.000 kapal.
PT PAL Indonesia di Surabaya, ujar dia, telah memiliki standar kualitas serta manajemen perencanaan untuk pembangunan proyek, baik domestik maupun internasional secara serial atau berantai. Selain itu, PT PAL telah dipercaya menerima penugasan sebagai integrator utama pembangunan alutsista.
"PT PAL punya pengalaman membangun kapal penangkap ikan yang beroperasi di kawasan laut internasional," ujarnya.
Ia mengemukakan, PT PAL sebagai koordinator utama menggandeng berbagai pihak serta menetapkan rancangan yang telah terbukti guna mendukung pembangunan kapal, menyiapkan dokumen tender dan pelaksanaan tender untuk pengadaan material, serta peralatan dan pembangunan kapal.
Program tersebut kurang lebih melibatkan sekitar 200 galangan kapal. PT PAL juga mengingatkan kepada KKP guna memenuhi aspek kelaikan operasi dalam proses penyusunan konsep desain kapal nelayan tersebut, perlu dilibatkan para pengguna atau nelayan.
"Perbedaan minor kalau kita abaikan, maka user tidak terima. Kapal di Lamongan tidak akan sama (spesifikasinya) dengan kapal di Sibolga. Bisa saja GT (gross tonnage) sama tetapi bisa terjadi perbedaan karena wilayah yang berbeda," tutur Firmansyah.
Pada saat ini, lanjutnya, diharapkan pada bulan Oktober-November menghasilkan prototipe yang dijadikan input atau masukan untuk mekanisme e-catalog.
Ia juga menginginkan agar proyek itu memberikan dampak kepada peningkatan perekonomian nasional, maka penggunaan produk-produk dalam negeri menjadi prioritas utama dengan melibatkan industri swasta nasional dan BUMN.
Terkait dengan skema pendanaan, ujar dia, pihaknya telah menyiapkan skema pendanaan antara KKP dan lembaga keuangan perbankan yang ada, sehingga aliran dana tidak melewati PT PAL. "Dukungan perbankan nasional sangat diperlukan agar tidak terjadi gap antara pembayaran dan modal kerja," ucapnya.
Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, dengan keterbukaan dan transparansi dalam program pengadaan kapal selaras dengan misi untuk menjadi poros maritim dunia dan sudah seharusnya program ini menjadi program nasional.
"Mark down kualitas tidak boleh, mark up yang tidak patut juga tidak boleh," ujar Susi Pudjiastuti.
Menteri Kelautan dan Perikanan menginginkan pada bulan Januari 2016 proses tender sudah selesai sehingga PT PAL juga sudah siap untuk membangun.
Credit KOMPAS.com
