Sebuah kereta api cepat China memasuki stasiun Provinsi Hebei.
Pelaksanaan proyek yang ditaksir membutuhkan duit sekitar Rp 60 triliun tersebut akan digelar dengan model kerjasama business to business (B to B) antara investor China dengan konsorsium badan usaha milik negara (BUMN).
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah telah memutuskan mengubah model kerja sama proyek dari goverment to goverment (G to G) menjadi B to B.
"Kami merasa model kerja sama B to B ini yang bisa menawarkan hanya China," kata dia di kantornya, Rabu (30/9/2015).
Asal tahu saja, Pemerintah Jepang dan China sebelumnya saling bersaing untuk dapat menjalin hubungan dengan Indonesia dalam menggarap proyek kereta cepat dengan model kerja sama G to G.
Kedua negara tersebut sama-sama telah mengajukan proposal studi kelayakan atawa feasibility study (FS) proyek agar bisa dipilih pemerintah.
Namun, kondisi anggaran negara serta pertimbangan ketepatan pembangunan infrastruktur nasional membuat Indonesia berubah pikiran, dan memutuskan tidak akan merogoh uang pemerintah untuk proyek kereta cepat.
Sehingga, nantinya proyek tersebut seluruh investasinya akan disiapkan oleh swasta.
Nah dengan skema baru ini, rencana kerja sama dengan Jepang pun dipastikan berakhir. Sebab, BUMN Jepang maupun kalangan swastanya kesulitan masuk ke Indonesia karena terbentur regulasinya. "Praktis tidak bisa," ujar Sofyan.
Di sisi lain, pemerintah China justru paling siap dengan skema B to B.
Meskipun pemerintah memastikan tidak akan berinvestasi baik lewat APBN langsung, penyertaan modal negara (PMN) ke BUMN, ataupun melalui jaminan pinjaman.
Sofyan bilang, untuk pelaksanan proyek tersebut Bappenas menyerahkan mekanismenya kepada Kementerian BUMN mengingat nantinya akan melibatkan konsorsium perusahaan pelat merah.
"BUMN juga yang punya inisiatif pengerjaan proyek kereta cepat ini bisa lewat model B to B, nantinya tentu bersama investor China," ujarnya.
Adapun BUMN yang akan terlibat dalam konsorsium proyek kereta cepat meliputi PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga, PT Kereta Api Indonesia, serta PT Perkebunan Nusantara VIII.
Terkait PMN kepada BUMN, Sofyan bilang, usulan penambahan modal dari PT Wijaya Karya senilai Rp 3 triliun dalam rancangan APBN 2016 nantinya harus dialihkan ke proyek lain dan tidak boleh dialokasikan untuk proyek kereta cepat.
"Sehingga, nanti kontribusi BUMN ke pemerintah hanya berupa hasil pendapatan saja," kata dia.
Credit KOMPAS.com
Jepang Dipastikan Tak Garap Proyek Kereta Cepat
Kereta cepat China
JAKARTA, CB - Setelah pertarungan
sengit antara dua negara selama berbulan-bulan, Jepang akhirnya
dipastikan tidak akan ikut andil dalam pembangunan proyek kereta cepat
Jakarta-Bandung. Absennya Jepang dalam pengembangan megaproyek itu
dikarenakan Jepang tidak bisa memenuhi syarat yang dimintakan pemerintah
agar bentuk kerja sama diarahkan pada business to business, bukan antar
pemerintahan.
"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya G to G tapi jadinya B to B, di situ Jepang nggak bisa ikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9/2015).
Meski Jepang dipastikan tidak akan menggarap proyek itu, namun Teten enggan berkomentar soal keputusan Indonesia yang akhirnya menyerahkan proyek itu kepada China. Dia hanya menjelaskan saat ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk menjelaskan keputusan pemerintah Indonesia.
Keputusan yang dimaksud itu adalah pernyataan Jokowi bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negada (APBN), tidak ada jaminan yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia, dan juga dikembalikan kepada kerja sama bisnis. Selain itu, Sofyan juga memberikan pengertian kepada Jepang bahwa program infrastruktur yang bisa dimasuki tak hanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Selain Jakarta-Bandung, kan ada Jakarta-Surabaya, Kalimanta, Sulawesi. Dan ke depan saya kira akan ada di pulau-pulau lainnya, termasuk juga Palembang LRT, lalu pembanguan infrastruktur pelabuhan, jalan tol. Banyak opportunity pemerintah Jepang untuk ikut membangun infrastruktur di Indonesia," imbuh Teten.
Menurut Teten, saat ini pemerintah Indonesia justru sangat terbuka terhadap keran investasi. Investasi dari luar negeri ini diharapkan bisa mendatangkan valuta asing lebih banyak untuk kembali menggairahkan perekonomian di tanah air.
"Kalau Jepang kan memang dari awal maunya G to G tapi jadinya B to B, di situ Jepang nggak bisa ikut dalam pengadaan kereta Jakarta-Bandung," ujar Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki di Istana Kepresidenan, Selasa (29/9/2015).
Meski Jepang dipastikan tidak akan menggarap proyek itu, namun Teten enggan berkomentar soal keputusan Indonesia yang akhirnya menyerahkan proyek itu kepada China. Dia hanya menjelaskan saat ini Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Sofyan Djalil diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe untuk menjelaskan keputusan pemerintah Indonesia.
Keputusan yang dimaksud itu adalah pernyataan Jokowi bahwa proyek kereta cepat tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negada (APBN), tidak ada jaminan yang harus dikeluarkan pemerintah Indonesia, dan juga dikembalikan kepada kerja sama bisnis. Selain itu, Sofyan juga memberikan pengertian kepada Jepang bahwa program infrastruktur yang bisa dimasuki tak hanya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
"Selain Jakarta-Bandung, kan ada Jakarta-Surabaya, Kalimanta, Sulawesi. Dan ke depan saya kira akan ada di pulau-pulau lainnya, termasuk juga Palembang LRT, lalu pembanguan infrastruktur pelabuhan, jalan tol. Banyak opportunity pemerintah Jepang untuk ikut membangun infrastruktur di Indonesia," imbuh Teten.
Menurut Teten, saat ini pemerintah Indonesia justru sangat terbuka terhadap keran investasi. Investasi dari luar negeri ini diharapkan bisa mendatangkan valuta asing lebih banyak untuk kembali menggairahkan perekonomian di tanah air.
Credit KOMPAS.com
