Apa Beda Wakil Panglima & Kasum, Ini Penjelasannya

Panglima TNI Jenderal Moeldoko melambaikan tangan usai mengikuti pencarian Black box AirAsia QZ8501 di Pangkalan Bun, Kalteng, 12 Januari 2015. AP/Achmad Ibrahim

CB , Jakarta - Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Moeldoko mengatakan jabatan wakil panglima nanti menggantikan struktur kepala staf umum (Kasum). Selama ini, jabatan di bawah panglima adalah kasum. "Ketika nanti ada wakil panglima, maka kasum tidak akan ada lagi," kata Moeldoko di Kantor Kepresidenan, Rabu 18 Maret 2015.

Jabatan Wakil Panglima TNI sudah ada sejak Orde Baru dan kemudian dibubarkan di era Presiden Abdurrahman Wahid. Menurut Moeldoko, jabatan kasum selama ini hanya berfungsi untuk mengkoordinasikan para asisten TNI. Kasum tak bisa membuat keputusan.

Sedangkan wakil panglima bisa bertindak sebagaimana panglima saat pimpinan lembaga TNI itu berhalangan, seperti berada di luar negeri. "Itulah bedanya," kata Moeldoko sembari menambahkan, wakil panglima diproyeksikan sebagai jenderal bintang empat. "Pengangkatannya melewati fit and proper test di DPR. Yang menunjuk Presiden selaku panglima tertinggi."

Rencana ini disampaikan Moeldoko seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Selasa, 17 Maret 2015. Ini menjadi bagian dari perubahan struktur organisasi di TNI. Di antaranya bakal ada penambahan jabatan pimpinan.Panglima Komando Operasi Angkatan Udara, nantinya, kata Moeldoko, akan menjadi Pangkoops I, II, dan III. Sedangkan, Komando Armada akan menjadi Komando Armada Barat, Timur, dan Tengah. "Wilayah tengah laut bisa di Makassar, udaranya bisa di Sorong," ujarnya.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan perubahan ini harus dilakukan bertahap karena berkaitan dengan rekrutmen dan penganggaran. "Bayangkan angkat satu bintang tiga itu kan bawahannya akan ikut sekian banyak. Ini butuh tambahan infrastruktur, personel, dan sebagainya," ujar Tedjo.

Credit  TEMPO.CO

Oposisi Malaysia Ingin Terapkan Hukum Hudud

 

Parti Islam se-Malaysia terus mengupayakan penerapan hukum hudud di Kelantan. Sementara,Partai Keadilan Rakyat dan Partai Aksi Demokrasi yang bersekutu dengan etnis Tionghoa di Malaysia menolak penerapan hukum tersebut. (Ilustrasi/CNN Indonesia/Fajrian)

 

Kuala Lumpur, CB -- Partai oposisi Islam Malaysia tengah mengupayakan penerapan hukum hudud yang merupakan bagian dari hukum Syariah Islam. Namun, hukum hudud yang mencakup amputasi dan pelemparan batu ini dinilai dapat meregangkan hubungan multi-etnis di negara ini.

Dilaporkan Reuters pada Rabu (18/3), Parti Islam se-Malaysia (PAS) mengajukan amandemen untuk memperkenalkan hudud hukum di wilayah yang mereka kuasai, Kelantan. Langkah ini dinilai akan mengancam aliansi oposisi Malaysia, Pakatan Rakyat, yang saat ini tengah rapuh akibat sang pemimpin aliansi, Anwar Ibrahim, kembali mendekam dalam tahanan.

Media setempat melaporkan amandemen yang diajukan PAS meliputi penyaliban untuk berbagai kejahatan, termasuk mereka yang dianggap murtad dan melecehkan agama Islam.

Pakatan Rakyat terdiri dari tiga partai oposisi. Selain PAS, Partai Keadilan Rakyat (PKR) dan Partai Aksi Demokrasi (DAP) dan bergabung dengan aliansi ini sejak 2008.

Pakatan Rakyat menjadi populer dan memenangkan suara untuk pertama kalinya dalam sejarah Malaysia pada pemilihan umum tahun 2013.

Namun, kursi parlemen terbanyak masih diraih oleh partai yang berkuasa, United Malays National Organisation (Barisan Nasional) dan mitra-mitranya, yang berkuasa sejak Malaysia merdeka pada 1957 silam.

PAS terus mengupayakan penerapan hukum hudud di Kelantan. Sementara, PKR dan DAP yang bersekutu dengan etnis Tionghoa di Malaysia menolak penerapan hukum tersebut. Aliansi oposisi ini pun terancam goyah.

"Pakatan akan mengalami masa-masa kritis," kata pemimpin DAP, Lim Kit Siang kepada Reuters, Selasa (17/3).

Saat ini, sebagian besar negara bagian di Malaysia telah menerapkan hukum Syariah Islam, meskipun penerapannya dibatasi oleh hukum federal. Sementara hukum hudud memperbolehkan sejumlah sistem hukuman Islam untuk diterapkan bagi mereka yang melakukan tindak kriminal.

"Hudud adalah bagian dari agama. Sebagai Muslim, ketika kita diberi mandat pemerintah, merupakan tanggung jawab kita untuk melaksanakan hukum ini," kata pemimpin PAS, Nik Amar Abdullah, yang merupakan Wakil Menteri Besar Kelantan.

Barisan Nasional dan sekutunya diperkirakan kalah karena suara warga etnis Tionghoa mengarah ke Pakatan Rakyat. Meskipun demikian, banyak pula warga etnis Melayu beragama Islam menolak penerapan hukum hudud.

"Sebagian orang memandang Islam sebagai hak Melayu dan menyamakannya dengan ke-Malaysia-an. Ini berbahaya," kata Ibrahim Suffian, direktur Merdeka Center, sebuah lembaga jajak pendapat independen.

Jamil Khir Baharom, menteri yang bertugas melindungi nilai-nilai Islam, mengatakan bahwa pemerintah sedang memperluas ruang lingkup syariah atas peradilan. Rencana ini dikonfirmasi oleh laporan kantor berita Bernama belakangan ini.

"Mereka takut bahwa posisi Islam dalam konstitusi saat ini sedang terancam," kata Wan Saiful Wan Jan, kepala Institut untuk Demokrasi dan Urusan Ekonomi.

"Ini adalah reaksi terhadap masyarakat menjadi lebih plural, lebih progresif, lebih modern," kata Wan Saiful melanjutkan.

Penerapan hukum Islam yang lebih ketat mempengaruhi kehidupan sejumlah warga Malaysia. Kaum transgender misalnya, secara mengejutkan memenangkan kasus atas pelarangan pakaian wanita bagi transgender di depan umum.

Dalam kasus lainnya, upacara pemakaman wanita etnis Tionghoa terpaksa dihentikan karena dia diduga telah menganut agama Islam, dan harus dimakamkan dengan cara Islam.

Kasus serupa juga terjadi ketika sebuah upacara pernikahan ala Hindu dihentikan ketika sang pengantin wanita disinyalir beragama Islam.

"Konstitusi menempatkan Islam sebagai agama federal. Akibatnya, syariah harus ditegakkan dan pada kenyataannya, itu harus diperkuat," kata Mohamad Shukri Mohamad, akademisi Islam yang berbasis di Kelantan.


Credit  CNN Indonesia

PM Jepang Didesak Hapus Kebingungan Sejarah Perang

 

Yohei Kono mendesak Abe untuk menjelaskan maksudnya untuk mengubah permohonan maaf atas kejahatan perang selama PD II karena akan berdampak pada hubungan Jepang dengan Korsel dan Tiongkok. (Reuters/Toru Hanai)

 

Jakarta, CB -- Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, menebar kebingungan ketika mengumumkan rencana perubahan permintaan maaf kepada Korea Selatan dan Tiongkok pada 1995 atas sistem perbudakan prostitusi di masa penjajahan Perang Dunia II. Mantan kepala sekretaris kabinet Jepang saat permintaan maaf tersebut dilontarkan, Yohei Kono, mendesak Abe untuk menjelaskan maksudnya.

Seperti dilansir Reuters (27/1), Abe mengaku akan tetap mengingat permohonan maaf bersejarah Jepang yang dilontarkan oleh mantan PM Jepang, Tomiichi Murayama, dua dekade lalu itu. Namun, Abe tidak akan merujuk pada kata-kata aslinya.

"Saya ingin menyampaikan pernyataan dengan fokus yang tidak sama dengan sebelumnya, tapi dengan apa yang dipikirkan oleh pemerintahan Abe sekarang," ujar Abe dalam siaran di kantor berita NHK.

Menurut beberapa pihak, pernyataan tersebut bisa jadi merupakan cara Abe untuk melepaskan militer dari belenggu konstitusi pasifis. Anggapan ini merujuk pada kebijakan keamanan Abe untuk menghentikan pelarangan pejuang militer ke luar negeri, memungkinkan ekspor senjata, dan merevisi draf konstitusi pasca-perang AS.

"Abe membicarakan 'kontribusi proaktif dalam perdamaian,' tapi apa maksudnya? Secara sederhana, ini adalah cara gegabah dengan berpikir bahwa itu akan menciptakan perdamaian, meskipun dengan kekuatan militer. Saya memiliki keraguan besar mengenai hal itu, begitu pula warga Jepang," kata Kono.

Permohonan maaf tersebut akan dilontarkan oleh Abe dalam acara peringatan berakhirnya Perang Dunia yang biasa dirayakan pada 15 Agustus. Hingga kini, belum diketahui perubahan apa yang akan dilakukan Abe terhadap pernyataan permohonan maaf itu. Tak ayal, kebingungan melanda warga Jepang.

Menanggapi situasi ini, Kono berkata, "Mengapa Anda harus mengubah kata-katanya? Itu sebabnya orang bingung. Ia harus menghapus kebingungan tersebut dan cara termudah melakukannya adalah dengan tidak mengubah pernyataan maaf Murayama."

Menebar masalah

Jika Abe tetap mengubah permohonan maaf tersebut, kata Kono, hubungan Jepang dengan Korea Selatan terganggu dan berpengaruh kepada Amerika Serikat.

Hubungan Jepang dengan Korsel sempat membeku lantaran adanya perseteruan mengenai "wanita penghibur" yang dirujuk dalam permohonan maaf tersebut, sebagian besar merupakan warga Korsel. Seoul mengatakan bahwa Tokyo tidak melakukan upaya keras untuk mencegah terjadinya hal tersebut.

Menampik anggapan itu, Jepang berargumen bahwa tidak ada bukti langsung yang menunjukkan campur tangan militer atau pemerintah dalam perdagangan manusia ini.

Sementara itu, hubungan dingin Jepang dengan Tiongkok akibat perebutan wilayah dan persaingan geopolitik sebenarnya sudah mulai hangat sejak KTT November lalu. Namun, luka masa lalu belum pulih.

Kono juga sangat menentang rencana Abe untuk merevisi Pasal 9 konstitusi pasifis.

"Jepang telah memulai awal yang segar pada 70 tahun lalu berdasarkan penyesalan atas perang tragis itu, di mana banyak nyawa melayang dan imbasnya terhadap negara tetangga. Sekarang, warga Jepang khawatir bahwa kita akan mengenyampingkan permintaan maaf dan sejarah tersebut dan menjalani koridor yang sama seperti masa lalu," pungkas Kono.

Credit  CNN Indonesia

Senjata Donasi AS Senilai Rp6,6 Triliun Hilang di Yaman

 

Pasukan pemberontak Syiah al-Houthi mulai menguasai ibu kota Sanaa sejak akhir tahun lalu. (Reuters/Khaled Abdullah)

 

Jakarta, CB -- Pejabat militer Amerika Serikat kelimpungan mencari jejak senjata yang mereka donasikan bagi pemerintah Yaman. Sumbangan tersebut di antaranya berupa senjata tangan, amunisi, kacamata malam, perahu patroli, dan kendaraan perang yang nilainya ditengarai mencapai triliunan Rupiah.

Diberitakan Washington Post, Selasa (17/3), AS telah menggelontorkan dana lebih dari US$500 juta atau setara Rp6,6 triliun untuk memasok keperluan militer bagi Yaman sejak 2008 melalui program yang diatur oleh Departemen Pertahanan dan Departemen Dalam Negeri.

Namun, pada Januari lalu pemerintahan Yaman dikudeta oleh kelompok pemberontak Houthi. Sejak saat itu, Departemen Pertahanan tak dapat memonitor keberadaan senjata dan perlengkapan perang tersebut.

Pelacakan semakin mustahil dilakukan setelah pemerintah AS memutuskan untuk menutup kedutaan besar dan menarik mundur tentara militer mereka di ibu kota Yaman, Sanaa, pada Februari lalu.

"Kami harus berasumsi bahwa senjata tersebut benar-benar hilang," ujar seorang ajudan legislatif Kongres AS yang enggan diungkap identitasnya kepada Washington Post.

Pihak militer AS bungkam mengenai masalah ini, tapi seorang pejabat pertahanan mengatakan bahwa tidak perlu bukti kuat untuk membuktikan bahwa senjata tersebut disita atau dijarah. Apapun yang terjadi, Pentagon tak dapat melacak keberadaan senjata itu.

"Bahkan dalam skenario terbaik di dalam sebuah negara yang tidak stabil, kami tidak pernah memiliki kepercayaan 100 persen," katanya.

Pejabat Pentagon sendiri mengaku hanya mengantongi sedikit informasi sehingga tak dapat berbuat banyak untuk mencegah senjata itu jatuh ke tangan yang salah. Sebagai upaya pencegahan, pejabat pertahanan mengatakan bahwa mereka telah menghentikan pasokan senjata ke Yaman senilai US$125 juta dan mendonasikannya ke negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika.

Selain pasokan senjata, Obama juga membantu Yaman memerangi terorisme dari kelompok afiliasi al-Qaidah dengan melakukan pelatihan tanpa mengirim pasukan militer AS.

Upaya ini serupa dengan yang dilakukan AS kepada Irak setelah invansi pada 2003. AS mengucurkan dana sebesar US$25 triliun untuk membangun kembali pasukan keamanan Irak yang akhirnya dihancurkan pula oleh ISIS. Yaman seharusnya dapat menjadi program sukses AS jika Houthi tidak mengacaukannya.

"Pemerintah sangat ingin bertahan dengan narasi bahwa Yaman berbeda dengan Irak. Kami tadinya akan melakukannya dengan pasukan lebih sedikit sehingga biayanya lebih murah. Mereka mencoba untuk melakukannya dengan pendekatan minimalis demi menyesuaikan dengan narasi itu, kami tidak ingin mengulangi apa yang terjadi dengan Irak," tutur Kepala Komite Persediaan Senjata AS, Mac Thornberry.


Credit  CNN Indonesia

Pengepungan Museum Nasional Tunisia Berakhir, 17 Turis Tewas

 

FETHI BELAID / AFP Aparat keamanan Tunisia tengah mengamankan area di dekat Museum Bardo, Tunis yang diserang orang-orang bersenjata. Polisi akhirnya sukses menewaskan dua orang penyerang namun 19 orang tewas dalam insiden itu.

TUNIS, CB — Aparat keamanan Tunisia menewaskan dua orang bersenjata yang menyerang Museum Bardo di Tunis. Penyerangan itu menewaskan 17 turis dan seorang petugas polisi.

Perdana Menteri Tunisia Habib Essid, Rabu (18/3/2015), mengatakan, 19 orang tewas dalam insiden itu, termasuk 17 turis asal Italia, Jerman, Polandia, dan Spanyol. Sementara itu, 22 turis lain, ditambah dua warga Tunisia, terluka akibat serangan tersebut.

"Aksi pengecut ini dilakukan untuk merusak perekonomian Tunisia, khususnya sektor pariwisata yang memberikan kontribusi besar untuk ekonomi," kata PM Habib Essid.

"Masih banyak pertempuran harus dijalani. Kami minta semua warga Tunisia bekerja sama melawan aksi terorisme seperti ini," tambah Essid.

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Tunisia mengatakan, satu polisi tewas saat aparat keamanan negeri itu mencoba untuk menyelamatkan sandera yang berada di dalam museum.

Juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Ali Aroui, kepada stasiun radio Mosaique mengatakan bahwa penyanderaan di Museum Bardo sudah berakhir, dan semua sandera dalam kondisi selamat.

Serangan dengan target lokasi tujuan wisata utama seperti ini menjadi pukulan berat bagi Tunisia yang mengandalkan kedatangan wisatawan Eropa untuk menunjang perekonomian negeri itu.

Sebenarnya, situasi politik Tunisia jauh lebih stabil ketimbang negara-negara tetangganya di kawasan Maghribi. Namun, beberapa tahun terakhir, Tunisia harus berjuang keras menghadapi kelompok-kelompok ekstremis yang berafiliasi dengan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Selain itu, terdapat kelompok ekstremis yang terkait dengan Al Qaeda di Afrika Utara (AQIM), yang kerap menyerang pasukan keamanan Tunisia. Serangan yang terjadi di Museum Bardo itu adalah yang terburuk sejak bom Al Qaeda menghancurkan sebuah sinagoge di pulau wisata Djerba, dan menewaskan 21 orang.

Credit  KOMPAS.com

Kalla: Indonesia Tinjau Ulang Semua Kontrak Militer dengan Brazil

 

Icha Rastika Wakil Presiden Jusuf Kalla

JAKARTA, CB - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, Indonesia meninjau ulang semua kontrak kerja sama militer dengan Brazil. Kalla menganggap sikap Brazil terlalu berlebihan dalam memprotes eksekusi warga negaranya yang merupakan terpidana mati di Indonesia, sehingga merusak hubungan Indonesia-Brazil.
"Kami tidak meninjau ulang kontrak dengan negara lain karena (sikap) Australia dan Belanda. Mereka tidak merusak situasi diplomatik kita seperti Brazil," kata Kalla dalam wawancara kepada Reuters, Rabu (18/3/2015).

Dalam upaya memprotes hukuman mati terhadap warga negaranya, Brazil dan Belanda telah memanggil duta besarnya untuk pulang ke negerinya. Tapi protes Brazil tak berhenti di situ. Presiden Brasil Dilma Rousseff bahkan menolak surat kepercayaan Duta Besar Indonesia atau credential.
Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan protes keras terhadap Pemerintah Brasil yang menolak menerima Duta Besar Indonesia untuk Brasil, Toto Riyanto. Kemenlu pun kemudian menarik Toto dari Brasil.

Dalam wawancara kepada Reuters itu, Kalla mengatakan bahwa Indonesia memberi kesempatan kepada para terpidana mati untuk melakukan upaya hukum. Hal ini, diakui Kalla, menjadikan eksekusi mati bisa tertunda berminggu-minggu hingga berbulan-bulan.
"Kami mendengar berbagai masukan, bukan hanya dari Australia, tapi juga dari Perancis dan Brasil. Ini sangat kami perhatikan, proses hukum ini," kata Kalla.
Salah satu warga negara Brazil, Rodrigo Gularte, merupakan salah satu dari 11 terpidana mati yang akan dihukum mati dalam eksekusi tahap kedua. Keluarga Rodrigo Gularte sudah meminta pengampunan karena terpidana kasus narkoba itu dianggap mengalami gangguan kejiwaan.

Credit  KOMPAS.com

Menko Kemaritiman pastikan tujuh smelter beroperasi 2015

Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Sudah siap beroperasi tujuh smelter baru, terdiri dari satu smelter alumunium dan enam smelter nikel,"

Jakarta (CB) - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Susilo memastikan tujuh pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) senilai 1,4 miliar dolar AS sebagai bagian dari upaya hilirisasi siap beroperasi tahun 2015.

"Sudah siap beroperasi tujuh smelter baru, terdiri dari satu smelter alumunium dan enam smelter nikel," ujarnya seusai rapat koordinasi membahas sektor minerba di Jakarta, Rabu malam.

Indroyono mengatakan dengan adanya smelter ini berarti Indonesia bisa memperoleh nilai tambah dari proses hilirisasi, yang dalam jangka panjang bermanfaat untuk mendorong peningkatan sektor ekspor nasional.

"Dengan membangun smelter, bisa mengolah bijih di dalam negeri. Itu nilai tambah tinggi sekali. Bijih nikel kalau kita jual mentah 50 juta ton harganya 2 miliar dolar AS, tetapi kalau kita olah didalam negeri itu 4 juta ton menghasilkan 1 miliar dolar AS," ujarnya.

Indroyono menambahkan pemerintah akan mempercepat investasi proyek smelter lainnya, yang masih tertunda, melalui berbagai kerjasama dengan perusahaan swasta maupun lembaga non profit serta lembaga pendidikan.

Lembaga-lembaga tersebut antara lain Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan ITS Surabaya yang bisa membantu percepatan pembangunan smelter berkapasitas kecil.

"Pembangunan smelter untuk mineral kita coba untuk dipercepat. Termasuk pembangunan yang baru. Nanti banyak sekali mulai 2015-2019 yang selesai dibangun dan beroperasi baik nikel, bijih besi, pasir besi dan alumunium," katanya.


Credit  ANTARA News

Menhan akui seleksi ketat penambahan alutsista

Menhan Ryamizard Ryacudu (ANTARA FOTO/Andika Wahyu)

 

Medan (CB) - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengakui Pemerintah menyeleksi ketat penambahan-penambahan alutsista atau alat utama sistem persenjataan untuk mengefektifkan fungsi /kegunaan alat tersebut.

"Alutsista yang dibeli adalah alat-alat yang memang berguna dan sudah sangat penting atau diperlukan," katanya usai ramah tamah dengan Gubernur Sumut H Gatot Pujo Nugroho dan pemangku kepentingan lainnya di rumah dinas Gubernur Sumut di Medan, Rabu malam.

Dia memberi contoh, peralatan yang penting adalah pesawat berbadan besar yang bisa mengangkat alat berat dan kemudian radar.

Kapal besar pengangkut alat berat itu sangat penting untuk menangani bencana alam di berbagai daerah.

Penanganan bencana alam adalah hal penting karena hal itu menjadi salah satu ancaman nyata bagi keamanan dan ketahanan Indonesia.

Sementara radar di laut juga bisa mendeteksi berbagai bencana seperti kasus Air Asia dan termasuk aksi perompakan atau pencurian hasil laut.

Dia mengakui, penyediaan dan tambahan alutsista itu tidak boleh timpang antar kesatuan/angkatan..

Tetapi harus yang memang berguna sehingga selain tidak menjadi pemborosan, tetapi benar-benar bermanfaat.

"Walau tidak salah, tapi saya kira pembelian pesawat untuk dipertunjukan dalam acara-acara tertentu tidak begitu penting," katanya.

Menhan menegaskan, membeli alat persenjataan jangan hanya karena bagus atau faktor lainnya.

Tetapi, soal kegunaannya untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang bisa mengancam kesatuan dan persatuan Indonesia.

Apalagi, katanya, ancaman perang terbuka hingga dewasa ini belum nyata dan kemungkinan kecil terjadi di Indonesia.

Tetapi yang nyata sekarang adalah teroris, pelanggaran batas wilayah, pencurian sumber daya alam, penyakit menular dan termasuk narkoba.

"Makanya alutsista untuk kepentingan hal-hal itu yang dinilai tepat untuk dibeli,"katanya.

Selain alutsista, kata Menhan, yang perlu dibenahi dalam kepentingan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia adalah sumber daya manusia.

Alasannya, selain aparat yang sudah pasti atau wajib menjadi petugas memelihara keamanan dan ketahanan negara, warga juga dibutuhkan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia.

"Kalau tidak ada rasa cinta negara di tengah masyarakat, bagaimana peran masyarakat bisa diharapkan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," katanya.

Untuk menjaga peran besar masyarakat terhadap penjagaan negara, maka ancaman bagi kehancuran SDM harus juga diatasi.

Salah satu ancaman kehancuran SDM adalah narkoba sehingga kasus itu perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak.

Selain menjaga ancaman narkoba, akhlak, moral dan perilaku masyarakat juga harus ditingkatkan.

Terkait perilaku masyarakat itu, kata dia, pihaknya sudah membicarakan serius masalah itu dengan Kementerian Pendidikan dan Agama.

Soal perilaku yang baik misalnya bisa dijadikan penentu penting kelulusan.

Langkah itu dinilai penting karena dewasa ini, moral masyarakat Indonesia dinilai sudah sangat jelek atau buruk.
Credit  ANTARA News

Soal hukuman mati, komentar Uni Eropa lebih sopan

Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk Asia Tenggara Werner Langen (ANTARA/Andika Wahyu)

Kami menerima konstitusi Anda (Indonesia) demikian adanya, tetapi secara prinsip, kami menentang hukuman mati di semua negara di dunia"

Jakarta (CB) - Ketua Delegasi Parlemen Uni Eropa untuk negara-negara Asia Tenggara Werner Langen mengatakan rencana eksekusi hukuman mati kepada terpidana kasus narkoba tidak memengaruhi hubungan bilateral kawasan itu dengan Indonesia.

Langen menjelaskan dalam konferensi pers di kantor Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam di Jakarta, Rabu, bahwa Uni Eropa menghormati penegakan hukum yang sesuai dengan konstitusi Indonesia dan meyakinkan hal itu tidak akan memengaruhi hubungan bilateral UE-Indonesia.

"Namun, citra Indonesia di dunia internasional akan semakin baik jika hukuman mati dihapuskan," kata dia.

"Kami menerima konstitusi Anda (Indonesia) demikian adanya, tetapi secara prinsip, kami menentang hukuman mati di semua negara di dunia," lanjut Langen.

Delegasi Parlemen Uni Eropa juga membahas peningkatan kerja sama pada bidang perdagangan dan pendidikan.

"Kami mencatat Indonesia memerlukan investasi di bidang infrastruktur dan pendidikan," kata dia.

Pada sektor perdagangan, Delegasi Parelemen UE telah bertemu Menteri Perdagangan Rahmat Gobel untuk membahas kemungkinan pengurangan tarif dan hambatan ekspor serta perjanjian perdagangan bebas (FTA).

"Untuk FTA, pihak Anda (Indonesia) mengatakan saat ini sedang fokus dengan pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)," kata Langen.

Kepada Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo. Delegasi Parlemen UE juga mendukung visi poros maritim pemerintahan Presiden Jokowi.

Delegasi Parlemen UE yang beranggotakan Werner Langen (Jerman), Marc Tarabella (Belgia), Jeroen Lenaers (Belanda), Richard Ashworth (Inggris), David Martin (Inggris), dan Burkhard Balz (Inggris) mengunjungi Indonesia pada 16-18 Maret.

Selain bertemu dengan Menteri Perdagangan dan Menteri Koordinator Kemaritiman, mereka juga bertemu dengan perwakilan anggota DPR, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.



Credit  ANTARA News

Warga Australia Lelah Kasus Duo "Bali Nine" Tak Kunjung Usai

 

Reuters/Murdani Usman Anggota Parlemen Australia dari Partai Liberal, Luke Simpkins, mengatakan, para pemilih sudah lelah mendengar tentang Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

  CB - Anggota Parlemen Australia dari Partai Liberal (partainya Tony Abbott), Lukas Simpkins, mengatakan, para pemilih lelah mendengar pemerintah berbicara tentang terpidana mati kasus "Bali Nine" di Indonesia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.

Menurut informasi yang diterima ABC, Lukas mengatakan ia menerima masukan dari masyarakat bahwa para pemilih tak senang dengan laporan Menteri Luar Negeri Julie Bishop yang menyebut Australia siap membayar biaya tinggal dua terpidana di Indonesia untuk hukuman penjara seumur hidup, jika Jakarta memutuskan mereka terhindar dari eksekusi.

Anggota Parlemen lainnya mengatakan, Lukas menyebut Pemerintah Australia telah "kehabisan semua jalan," dan perlu untuk mengalihkan fokus ke hal lain.

Menurutnya, anggota parlemen asal Negara Bagian Victoria, Russell Broadbent, juga menyatakan pendapat yang senada. "Russell mengatakan, sangat menyedihkan dan sangat tragis mendengar dua pemuda itu berada dalam situasi tersebut, tetapi semua upaya telah dilakukan," kata anggota parlemen itu.

Ia juga menyebut bahwa, baru-baru ini, halaman ‘Surat ke Editor’ di harian ‘The West Australian’ memuat masukan yang serupa setelah harian ini menerbitkan surat Menlu Bishop ke Menlu Indonesia, Retno Marsudi. Harian itu menyebut, dalam suratnya, Menlu Bishop meminta dua terpidana itu ditransfer ke Australia untuk ditukar dengan tahanan Indonesia di penjara Australia, "Seperti yang telah dibahas, Pemerintah Australia siap untuk menanggung biaya dari hukuman penjara seumur hidup bagi Chan dan Sukumaran, jika pertukaran tahanan tak memungkinkan."

Sang Menteri Luar Negeri Australia belum memverifikasi laporan itu.

Dari sumber ABC, Menlu Bishop mengatakan di pertemuan Partai Liberal Selasa (17/3/2015) kemarin bahwa ia memperlakukan masalah konsuler seolah-olah mereka sedang dihadapkan dengan saudara laki-laki, putra atau suami dari sesorang.

Sumber lain mengatakan, maksud dari diskusi itu adalah untuk mengakui bahwa Menlu Bishop telah ‘melakukan pekerjaan yang besar’, berjuang untuk menyelamatkan nyawa dua pria itu dan sementara anggota parlemen dari Partai Liberal tak mendukung hukuman mati, "Masyarakat tak ingin lagi mendengar tentang hal itu .. . mereka pikir hanya itu semua yang jadi fokus kami,” terangnya.

Hari Rabu ini, Menlu Bishop mengatakan, ia tidak dapat mengonfirmasi laporan yang menyebut bahwa eksekusi Chan dan Sukamaran bisa tertunda selama beberapa bulan.

Jaksa Agung Indonesia, Muhammad Prasetyo, menyatakan berkali-kali bahwa ia "akan menunggu sampai semuanya selesai" terkait dengan upaya banding beberapa terpidana mati asing.

Salah satu dari mereka adalah kurir narkoba asal Filipina, Mary Jane Fiesta.

Menlu Bishop mengatakan, Pemerintah Australia terus berupaya untuk mendapatkan pengampunan bagi pasangan terpidana itu. "Saya belum menerima kabar itu dari otoritas di Indonesia. Saya belajar banyak tentang kasus ini melalui media di Indonesia, jadi saya tidak tahu apakah laporan tersebut benar atau tidak," ungkapnya.
Credit  KOMPAS.com

Prancis dan Jerman anggota bank pembangunan Asia Cina

Presiden Cina Xi Jinping bertemu para tamu pada peluncuran AIIB, Oktober 2014.

CB - Prancis dan Jerman akan bergabung dengan Inggris menjadi anggota bank pembangunan Asia yang dipimpin Cina.

Menteri keuangan kedua negara hari Selasa (17/03) memastikan mereka akan mendaftar menjadi anggota Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB).
Minggu lalu, Amerika Serikat mengirim teguran yang jarang terjadi terhadap Inggris karena memutuskan menjadi anggota AIIB.
AS memandang AIIB sebagai saingan World Bank atau Bank Dunia yang didominasi kelompok Barat.
Inggris adalah ekonomi Barat pertama yang mendaftar menjadi anggota.
Tetapi Menteri Keuangan Jerman Wolfgang Schaeuble hari Selasa memastikan negaranya juga akan mendaftar menjadi anggota.
Kementerian Keuangan Prancis memastikan negaranya akan bergabung. Italia diperkirakan juga bermaksud untuk bergabung.
AS mempertanyatakan standar kepemerintahan lembaga baru tersebut, yang dipandang sedang memperluas "kekuatan halus" Cina.
AIIB dibentuk pada bulan Oktober oleh 21 negara di bawah pimpinan Cina.
Bank ini akan mendanai proyek energi, perhubungan dan prasarana umum Asia.


Credit BBC

Indonesia Negara Trilingual Terbesar di Dunia

Pengajian berbahasa Indonesia di Masjid Nabawi dihadiri ribuan jamaah.

CB, JAKARTA -- Indonesia menjadi negara terbesar di dunia yang masyarakatnya menguasai tiga bahasa sekaligus (trilingual). Survey dilakukan oleh situs Swiftkey, yang melakukan tes terhadap bagaimana masyarakat mengetik dengan tiga bahasa.

Hasil survey menunjukkan produksi infografik yang luar biasa, Indonesia ternyata menjadi negara yang masyarakatnya terbiasa mengetik dengan tiga bahasa sekaligus. Survey dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bahasa Ibu Internasional yang jatuh pada 21 Februari lalu.

Indonesia berada di peringkat pertama negara trilingual karena penguasaan tiga bahasa masyarakatnya, yaitu Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu, Jawa sebagai bahasa daerah, dan bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Peringkat itu diikuti dengan Israel (Inggris, Ibrani dan Rusia) dan Spanyol (Catalan, Inggris, dan Spanyol).

Data survey dianalisis dari bahasa yang digunakan secara global dalam aplikasi keyboard Swiftkey. Swiftkey sendiri mengaku dengan senang hati mengklaim Indonesia berada dalam urutan teratas.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

TNI Tempatkan 6 Meriam Howitzer di Perbatasan Malaysia

Pasukan Marinir Angkatan Laut mengisi ulang Meriam Howitzer ketika melakukan Bantuan Tembakan Artileri dalam Latihan Puncak Armada Jaya di Pantai Sekerat, Sangatta, Kalimantan Timur, Kamis (10/11). Latihan bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya konflik di daerah Alur Laut Kepulauan Indonesia yang merupakan perbatasan dengan negara tetangga, melibatkan 4000 ribu personil AL, 23 kapal Perang, 3 pesawat cassa, 3 Helikopter, 1600 pasukan Pendarat Marinir, dan 93 kendaraan Tempur. TEMPO/Seto Wardhana

CB, Lumajang - Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista) baru berupa meriam Howitzer 155 mm KH-179 sebanyak 18 unit.

"Meriam ini buatan Korea tahun 2011. Termasuk baru, kami belum pernah memakai," kata Komandan Pusat Persenjataan Artileri Medan Brigadir Jenderal Sonhaji, Selasa siang, 17 Maret 2015.

Meriam-meriam buatan Korea ini akan ditempatkan di tiga daerah untuk memperkuat pertahanan Indonesia. "Enam unit meriam kami tempatkan di Berau, Kalimantan Timur; enam di Ngabang, Kalimantan Barat; dan enam di Aceh," kata Sonhaji.

Menurut Sonhaji, TNI AD memiliki meriam dengan keunggulan masing-masing. Howitzer 155 mm, misalnya, mempunyai daya jangkau hingga 30 kilometer karena kalibernya besar. TNI, kata dia, juga punya beberapa jenis meriam yang dapat dipakai di segala medan.

"Tergantung lapangannya. Kalau untuk medan seperti ini (pantai berbukit) bagusnya meriam tarik," katanya. Howitzer sendiri, kata dia, sangat berguna digunakan untuk latihan bersama atau latihan gabungan. "Meriamnya di atas kendaraan, dipakai di medan yang lebih sulit, butuh kecepatan."

TNI Angkatan Darat menggelar uji coba meriam Howitzer siang ini di Pantai Watu Godek, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Uji coba meriam ini dilakukan dengan menembakkan amunisi ke tiga sasaran dengan jarak jangkau yang berbeda.

Ada dua jenis amunisi yang ditembakkan, yakni high explosive dan rocket assisted projectile. Sasaran penembakan meriam adalah Dampar, yang berjarak 11 kilometer dari lokasi penembakan; Pandan Arum (18 kilometer); serta Pandan Wangi (30 kilometer).


Credit TEMPO.CO

TNI AD Uji Coba Meriam Howitzer 155 mm Buatan Korsel

CB - TNI AD kembali melakukan uji coba alat utama sistem pertahanan (alutsista) di wilayah pesisir Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Setelah sebelumnya mengujicobakan peluru Munisi Kaliber Besar (MKB) 105 mm, kini diujicobakan lagi Meriam Howitzer 155 mm KH-179 buatan Korea Selatan.

Ujicoba yang dilaksanakan dalam bentuk demo alutsista ini, digelar Dirpalad TNI AD di areal pesisir Pantai Watu Godek, Kecamatan Tempursari. Brigjend Sonhaji Komandan Pusat Artileri Medan TNI AD hadir langsung di acara ini bersama Brigjend Basuki Abdullah Dirpalad TNI AD.

Uji coba meriam keliber besar ini pun membuat sepanjang areal pesisir pantai selatan menjadi gegap gempita. Meriam ini berulang kali menembakkan amunisinya menuju target sasaran, dengan suara yang memekakkan telinga.

Brigjend Sonhaji Komandan Pusat Artileri Medan TNI AD kepada Sentral FM mengatakan, demo uji-coba alutsista ini merupakan kegiatan dari Dirpalad TNI AD. Dan, meriam yang diuji-cobakan merupakan alutsista terbaru yang diberi dari Korea Selatan.

"Kalau kita (TNI AD) membeli alutsista, pasti akan diuji prima untuk menguji presisisnya, jarak capainya. Komponen yang ada di meriam itu sendiri, bagaimana mekaniknya, ada perubahan nggak atau ada kerusakan tidak," katanya.

Uji coba ini, masih kata Jenderal berbintang satu ini, dilakukan dengan tahap pertama berjarak 11 kilometer. Dalam jarak ini, meriam tersebut dinilai lulus uji presisi.

"Kita memberikan satu toleransi 1 persen maksimal presisinya. Setelah diujicoba, ternyata kurang dari 1 persen sehingga lulus," paparnya.

Sedangkan untuk uji coba tahap kedua dan ketiga, akan dilaksanakan uji jarak dengan jarak tembak 18 kilometer dan 30 kilometer. Dengan jarak sejauh ini, apakah amunisi yang ditembakkan dari meriam Howitser baru ini sampai ke sasaran atau tidak.

"Dalam uji jarak ini, nyampai apa nggak dengan jarak sejauh itu. Kalau kemudian di jarak itu amunisi melebihi dari jarak tembak yang telah ditentukan, maka lebih bagus. Akan tetapi kalau jangkauan tembaknya kurang dari target jarak yang telah ditentukan, maka belum lulus," terangnya.

Meriam Howitzer 155 mm KH-179 Buatan Korsel yang diuji-cobakan hari ini, masih menurut Brigjend TNI Sonhaji, merupakan alutsista baru buatan Tahun 2011. Dan sebelumnya TNI AD belum pernah mempergunakan meriam tersebut dalam sistem persenjataannya. Meriam ini masih baru dan TNI belum pernah mempergunakannya, ujarnya.

Kelebihan dari meriam ini, ungkap Perwira Tinggi TNI AD dengan satu bintang ini, dari sisi jarak lebih jauh dibandingkan meriam yang sudah dimiliki. Selain itu, karena kalibernya lebih besar, maka jarak tembaknya akan lebih jauh. Kemudian, TNI memiliki beberapa jenis meriam yang menjadi alutsista andalannya.

"Sehingga, TNI punya banyak pilihan. Kalau meriam Howitzer 155 mm KH-179 ini bagus untuk medan seperti di pesisir selatan Lumajang ini. Karena meriam ini bisa ditarik. Kita juga punya meriam kaliber 155 mm lainnya. Namun, operasionalnya gerak sendiri. Jadi, meriamnya diatas kendaraan dan dipakai di medan yang lebih sulit dan membutuhkan kecepatan," paparnya.

Credit  suarasurabaya.net

Bapak Bangsa Singapura Lee Kuan Yew dalam Kondisi Kritis

Foto: AFP

  Singapura  (CB), - Bapak bangsa Singapura, Lee Kuan Yew saat ini dalam kondisi kritis. Kondisi kesehatan mantan perdana menteri (PM) pertama negeri Singa itu terus memburuk dikarenakan infeksi. Ini terjadi setelah hampir enam pekan figur berpengaruh Singapura itu dirawat di rumah sakit.

Lee telah dirawat di rumah sakit Singapore General Hospital sejak 5 Februari lalu. Saat ini, pria berumur 91 tahun itu masih berada di ruang ICU dan harus dibantu alat penunjang hidup, serta menerima pengobatan atas penyakit pneumonia parah yang dideritanya. Demikian seperti diberitakan News.com.au, Rabu (18/3/2015).

Meskipun Lee telah mundur dari panggung politik dan publik, namun kondisi kesehatan pendiri Singapura itu tak pernah luput dari perhatian publik. Hingga kini dia masih dipandang sebagai figur berpengaruh bagi pemerintahan PM Lee Hsien Loong, putra sulungnya.

Lee Kuan Yew memimpin Singapura sebagai PM selama 31 tahun sejak negeri itu memisahkan diri dari Malaysia pda 1965 hingga lengser pada 1990. Di bawah kepemimpinannya Singapura menjelma menjadi salah satu negara terkaya di dunia.

Meski banyak dipuji, sosok bapak bangsa Singapura itu tak lepas dari kontroversi. Banyak yang mengkritik gaya kepemimpinan Lee yang otoriter. Sahabat dekat mantan presiden Indonesia Suharto itu, mempertahankan pengaruh di balik layar dengan menjabat sebagai menteri senior dan menteri mentor hingga mundur dari kabinet seusai pemilu 2011.

Saat ini Lee tercatat sebagai salah satu anggota parlemen terlama di dunia, mewakili konstituensi Tanjong Pagar sejak 1955.



Credit  Detiknews

Militer Suriah Tembak Jatuh Pesawat Tak Berawak AS

 

 

Damaskus (CB), - Militer Suriah mengklaim telah menembak jatuh sebuah pesawat tak berawak milik Amerika Serikat di provinsi Latakia, Suriah. Wilayah tersebut merupakan basis kuat pasukan pendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Pasukan pertahanan udara Suriah menembak jatuh sebuah pesawat pengintai AS di atas Latakia utara," demikian diberitakan kantor berita resmi Suriah, SANA tanpa menjelaskan lebih detail, seperti diberitakan AFP, Rabu (18/3/2015).

Militer AS mengkonfirmasi bahwa pihaknya telah kehilangan komunikasi dengan pesawat tanpa awak Predator di atas wilayah Suriah barat laut pada Selasa, 17 Maret waktu setempat. Militer AS mengaku tengah menyelidiki klaim bahwa pesawat tak berawak itu telah ditembak jatuh.

Jika terkonfirmasi, ini akan menjadi yang pertama kalinya pasukan Suriah menggempur pesawat AS, sejak koalisi internasional memulai serangan-serangan udara terhadap kelompok ISIS di Suriah pada September 2014 lalu.

Klaim militer Suriah ini muncul setelah para aktivis menyatakan, pasukan rezim Suriah telah melancarkan serangan yang menggunakan gas klorin. Serangan gas beracun itu menewaskan enam orang, termasuk tiga anak-anak.

Namun militer Suriah membantah telah menggunakan gas beracun dalam serangannya terhadap para pemberontak antirezim Assad. Hingga saat ini, konflik Suriah telah berlangsung empat tahun.

Menurut kelompok pemantau HAM Suriah, Syrian Observatory for Human Rights, sebanyak 215.518 korban tewas dalam konflik Suriah sejak Maret 2011 lalu. Dari jumlah tersebut, lebih dari 66 ribu orang merupakan warga sipil.

Sedangkan sebanyak 10.808 orang merupakan anak-anak dan 7 ribu orang lainnya merupakan wanita. Jumlah tersebut juga termasuk 5 ribu orang, yang tewas dalam serangkaian kekerasan di Suriah dalam kurun waktu 5 minggu terakhir.


Credit  Detiknews

Presiden Lakukan Reorganisasi TNI

Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kanan) memimpin rapat terbatas bidang pertahanan dan keamanan di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin. Rapat membahas organisasi dan modernisasi TNI-Polri serta anggaran pertahanan dan peningkatan

JAKARTA  (CB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reorganisasi di tubuh TNI dengan mengangkat wakil panglima TNI.

Selain itu dalam penyegaran organisasi itu TNI juga akan membuat tiga komando operasi baru di bawah tiap matra TNI. Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengungkapkan untuk TNI Angkatan Laut, armada yang akan dikembangkan antara lain untuk wilayah Armada Timur, Tengah, dan Barat. Begitu juga Panglima Komando Operasi (Pangko Ops) 1, 2, dan 3 di bawah TNI Angkatan Udara.

Selain itu dilakukan pula pengembangan organisasi di Divisi Kostrad menjadi Divisi 1, 2, dan 3. Menurut Moeldoko, pertimbangan dilakukannya reorganisasi di tubuh TNI sangat penting mengingat organisasi itu harus bersifat dinamis. “Pasti diharapkan dengan perkembangan lingkungan strategik yang kedua dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan tindakan,” ujar Moeldoko seusai mengikuti rapat terbatas di Kantor Kepresidenan Jakarta.

Alasan ketiga, lanjut Moeldoko, adalah menyadari aspek manajemen dan kendali. Faktor kontrol dan kendali menurutnya juga menjadi hal utama. “Keempat, bagaimana dengan anggaran. Kalau anggaran sudah bagus ya kita sesuaikan,” jelasnya.

Dia mencontohkan penyesuaian anggaran dilakukan seperti dibentuknya Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan). Presiden Jokowi menurut Moeldoko telah menyetujui adanya Kogabwilhan secara internal. “Mungkin Kogabwilhan satu dulu kita bentuk, baru berikutnya dilanjutkan dengan Kogabwilhan dua dan tiga,” tandasnya.

Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla siang kemarin menggelar rapat terbatas yang membahas organisasi dan organisasi TNI-Polri. Hadir dalam rapat tersebut antara lain Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Kepala Badan Intelijen Negara Marciano Norman, Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko, dan Wakapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti.

Sebelum dilangsungkannya rapat terbatas, Presiden terlebih dahulu mengundang Panglima TNI bersama jajaran panglima tinggi (pati) Mabes TNI makan siang bersama di Istana Negara. Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengungkapkan, dalam acara makan siang tersebut Presiden dan pati TNI membicarakan masalah anggaran pertahanan yang akan meningkat di tahun 2017.

“Anggaran pertahanan akan meningkat dari Rp102 triliun mungkin (bisa) mencapai Rp200 triliun di tahun 2017. Itu kalau pertumbuhan ekonomi mencapai 7% atau persiapan ke arah sana,” ujarnya.

Terkait dengan rencana pembentukan wakil panglima TNI, Moeldoko menjelaskan bahwa wakil panglima sebelumnya pernah dilaksanakan di tubuh TNI. Menurutnya TNI merupakan organisasi yang bersifat pembinaan sehingga diharapkan wakil panglima TNI bisa menggantikan panglima TNI dalam kegiatan tertentu. “Jadi kalau panglima tidak ada, wakil panglima bisa act sebagai panglima TNI. Kalau kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf,” tambahnya.

Sementara itu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan, rencana reorganisasi TNI ini sudah ada sejak masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden Jokowi menurut Andi meminta Panglima TNI untuk segera membuat kajian dan mempersiapkan regulasi tentang usulan wakil panglima TNI. Andi menjelaskan fungsi dari wakil panglima TNI adalah untuk melengkapi fungsi komando.

“Yang sekarang ada hanyalah Kepala Staf Umum (Kasum), tidak ada fungsi komando yang menggantikan panglima TNI. Presiden memberikan arahan (reorganisasi TNI) harus selesai, tuntas, pemantapan organisasinya lima tahun sampai 2019,” tambahnya.


Credit  SINDOnews

Reorganisasi TNI Sudah Direncanakan Sejak Zaman SBY

 

SERAMBI INDONESIA / M ANSHAR Pasukan TNI Kodam Iskandar Muda saat defile pasukan pada upacara peringatan HUT Ke-69 TNI di Lapangan Blangpadang, Banda Aceh, Selasa (7/10/2014).

JAKARTA, CB- Pemerintah akan melakukan reorganisasi TNI dalam lima tahun untuk memperkuat struktur dan juga peningkatan kemampuan sebagai organisasi pertahanan negara menghadapi tantangan yang semakin meningkat dan kompleks. "Organisasi itu harus bersifat dinamis. Pasti diharapkan dengan perkembangan lingkungan strategis, yang kedua dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan penindakan. Yang ketiga menyadari aspek manajemen, kendali. Faktor kontrol dan kendalinya bagaimana. Keempat, bagaimana dengan anggaran. Kalau anggaran sudah bagus ya kita sesuaikan," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko di Kantor Presiden Jakarta usai mengikuti rapat tentang organisasi dan modernisasi TNI yang dipimpin Presiden Joko Widodo, Selasa (17/3/2015).
Panglima TNI mengatakan dengan reorganisasi itu, diwacanakan ada posisi Wakil Panglima TNI.
"Ya dulu pernah dilaksanakan, begini, organisasi TNI itu adalah organisasi yang bersifat pembinaan sehingga diharapkan wakil Panglima TNI itu kalau tidak ada Panglima TNI dia bisa sebagai (melaksanakan tugas-red) Panglima TNI. Kalau Kasum fungsinya hanya sebagai koordinator staf," katanya.
Reorganisasi sejak zaman SBY
Sementara itu Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengatakan rencana reorganisasi TNI sudah dimulai dibahas sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Dibicarakan rencana yang sebenarnya sudah ada dari masa SBY. Reorganisasi, seperti, terutama adalah pengembangan Divisi Kostrad, Armada (Komando Armada TNI AL-red), Komando Operasi Angkatan Udara," kata Andi.
Dikatakan Andi, Presiden disiapkan telaahnya untuk menyiapkan perpres reorganisasi TNI. Kemudian, lanjut Andi, lalu dibuat tahapan implementasi organisasi sampai 2019, terutama dengan memperhitungkan ketersediaan anggaran sampai 2019.
"Jadi kalau sekarang kan anggarannya 0,96 persen dari PDB, itu kan sudah Rp102 triliun, dibuat proyeksinya. Kalau nanti pertumbuhan ekonomi 6 persen anggarannya berapa, nanti pertumbuhan ekonomi 7 persen anggarannya berapa disesuaikan dengan implementasi organisasi TNI," katanya.
Seskab mengatakan kajian reorganisasi sudah lengkap dan bisa mulai dijalankan untuk kemudian diimpelementasikan dalam lima tahun mendatang.
Selain penambahan Divisi Kostrad, juga akan ada penambahan Pasukan Marinir (Pasmar).
"Secara regulasi, akan ada perpres organisasi TNI 2015, namun implementasinya bertahap sampai 2019," tegas Andi Widjajanto.
Credit  KOMPAS.com

Ini Reorganisasi TNI yang Disepakati Jokowi

Jakarta  (CB) - Presiden Joko Widodo menggelar rapat dengan TNI di Kantor Presiden. Dalam rapat itu, Jokowi menyepakati sejumlah poin reorganisasi.

Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko mengatakan, poin yang disepakati yaitu adanya jabatan Wakil Panglima TNI di tubuh TNI. Diharapkan Wakil Panglima TNI bisa berperan penuh jika Panglima TNI berhalangan.

"Organisasi TNI adalah organisasi yang sifatnya penggunaan, bukan pembinaan sehingga diharapkan Wakil Panglima TNI itu kalau tak ada Panglima, bisa bertindak," kata Moeldoko di Kantor Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (17/3/2015).

Selanjutnya, jelas Moeldoko, Panglima Komando Operasi Angkatan Udara (Pangkoops AU), nantinya akan menjadi Pangkoops I, II, dan III. Sedangkan, Komando Armada akan menjadi Komando Armada Barat, Timur, dan Tengah.

Selain itu, ada juga penambahan divisi Kostrad yang menjadi Divisi Kostrad I, II dan III.

"Wilayah tengah laut bisa di Makassar, udaranya bisa di Sorong," katanya.

Moeldoko menjelaskan, alasan reorganisasi tersebut karena sifat TNI yang dinamis. TNI harus menghadapi perkembangan lingkungan.

"Organisasi itu sifatnya dinamis. Mesti dihadapkan dengan perkembangan lingkungan yang stratejik. Kemudian dihadapkan dengan kebutuhan untuk melakukan tindakan. Ketiga di aspek manajemen, kontrol dan kendalinya bagaimana. Keempat bagaimana dengan anggaran, kalau bagus akan kita sesuaikan," jelas Moeldoko.

"Beliau, Pak Presiden setuju, hanya dilaksanakan secara bertahap. Mungkin satu dulu kita bentuk, selanjutnya dua dan tiga," tambahnya.

Credit  Detiknews

Rusia Kerahkan Jet Bomber Supersonik ke Crimea

Rusia mengerahkan pesawat jet bomber supersonik ke Crimea untuk latihan perang besar-besaran. Foto: Russia Today.

MOSKOW  (CB) - Angkatan Udara Rusia mengerahkan pesawat jet bomber supersonik dalam jumlah yang tak ditentukan ke Crimea. Pesawat-pesawat jet pembom supersonik itu dikerahkan untuk terlibat dalam latihan perang besar-besaran.

Pesawat jet bomber yang dikerahkan Rusia ke Crimea itu adalah pesawat tempur tipe Tu-22M3. ”Dalam perjalanan sekejap untuk bersiap latihan perang, pesawat angkatan bersenjata Tu-22M3 akan dikerahkan ke Crimea,” tulis kantor berita Itar-Tass, semalam (17/3/2015) mengutip sumber di Kementerian Pertahanan Rusia.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, sebelumnya juga menyatakan siap mengerahkan kekuatan nuklir di Crimea. Wilayah Crimea, semula adalah wilayah Ukraina. Namun, setelah referendum, rakyat Crimea memilih pisah dari Ukraina dan bergabung dengan Rusia. 

Sejatinya, satu skuadron pesawat jet pembom supersonik Tu-22M3 pernah dioperasikan dari Veseloe Airfield di Semenanjung Crimea sejak tahun 1985. Namun, setelah Uni Soviet runtuh, operasi pesawat jet pembom canggih itu telah ditinggalkan.

Selain pesawat-pesawat jet tempur pembom supersonik, latihan perang Rusia di Crimea juga akan diramaikan dengan pengerahan rudal balistik Iskander-M. ”Gugus tugas di wilayah Baltik akan diperkuat dengan rudal balistik Iskander-M. Pengiriman akan dilakukan oleh kapal-kapal besar di Armada Baltik,” ujar sumber di kementerian itu.

Rudal Iskander-M oleh NATO dinamakan sebagai rudal SS-26 Stone. Untuk mengoperasikan rudal ini butuh kesiapan yang luar biasa. Rudal ini mampu menghantam target yang berjarak 400 Km dengan ketepatan sekitar 30 Cm.

Senin lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan ribuan tentara Rusia untuk siaga guna menjalani latihan perang besar-besaran di Arktik. Latihan perang ini akan berlangsung sampai 21 Maret 2015.

Kremlin mengkonfirmasi, bahwa latihan perang ini melibatkan hingga 38 ribu tentara, 3.360 unit senjata dan kendaraan, 110 pesawat dan 55 kapal perang. ”Tantangan militer baru dan ancaman yang ada menuntut dorongan lebih lanjut dari kemampuan militer dari angkatan bersenjata,” kata Menteri Pertahanan Rusia, Sergey Shoigu.


Credit  SINDOnews