Putin: Rusia Tidak Ingin Perang Dunia Ketiga

Presiden Rusia, Vladimir Putin (kanan) merangkul Presiden Amerika Serikat, Barack Obama (kiri) di sela-sela pertemuan KTT APEC 2014 di International Convention Center, Beijing, Tiongkok, Selasa (11/11). (sumber: AFP/Alexey Druzhinin)

 

 

Rusia (CB) - Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Sabtu mengatakan bahwa Rusia tidak menginginkan perang dunia ketiga. Putin juga mengatakan bahwa Rusia tidak menginginkan adanya negara adidaya yang mengatur-atur tindakan negara lain.

Komentar tersebut disampaikan setelah Putin bertemu dengan Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande membahas krisis Ukraina Jumat lalu.

"Jelas-jelas ada upaya untuk mengekang pembangunan Rusia. Ada satu pemimpin dunia yang mencoba mengatur semuanya sementara di sisi lain, dia membatasi apa yang boleh dilakukan oleh negara lain selama sesuai dengan kepentingannya," kata Putin.

"Tatanan semacam ini tidak sesuai dengan Rusia. Tapi, Rusia juga tidak akan berperang dengan siapapun. Kami siap bekerja sama," kata dia.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Petro Poroshenko menginginkan adanya gencatan senjata, sementara Rusia menginginkan agar sanksi ekonomi segera dicabut.

Wakil Presiden AS Joe Biden mengatakan AS akan tetap mengirimkan "bantuan keamanan" kepada Ukraina untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia.

Credit  Beritasatu.com

Pemerintah Belgia Akui Kedaulatan Negara Palestina

 

Menurut Belgia, pengakuan ini penting bagi upaya perdamaian Israel dan Palestina. Sejauh ini sudah 135 negara yang mengakui kedaulatan wilayah Palestina. (Reuters/Ammar Awad) 

 

 

Brussels, CB -- Parlemen Belgia menyetujui permintaan pemerintah untuk mengakui kedaulatan negara Palestina, yang disebut sebagai upaya mendorong perundingan damai dengan Israel. Sebelum Belgia, beberapa negara di Eropa secara simbolis juga telah mengakui Palestina sebagai sebuah negara.

Pengakuan ini diajukan oleh Perdana Menteri Belgia Charles Michel dengan tiga partai lainnya di koalisi berkuasa pada parlemen. Pemerintah menyerukan negara tersebut untuk mengakui Palestina sebagai negara di waktu yang paling tepat, seperti diberitakan dari Palestinian News Network akhir pekan lalu.

Dalam teks dukungan yang ditolak oleh oposisi sayap kiri dan partai hijau, disebutkan bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa pengakuan ini penting. Pertama pengakuan berdampak positif terhadap upaya dimulainya kembali proses perundingan damai antara Israel dan Palestina.

Selain itu, pengakuan ini diharapkan akan mempererat hubungan di dalam Uni Eropa dan mewujudkan keberadaan pemerintah Palestina yang memiliki otoritas penuh dalam menjalankan pemerintahan di wilayah mereka sendiri.

Sebelumnya pengakuan secara simbol terhadap kedaulatan Palestina dilakukan oleh parlemen di Inggris, Spanyol, Perancis, Irlandia dan Portugal. Sementara Desember lalu, Swedia secara resmi mengakui Palestina, menjadikan pemerintah negara ini sebagai pertama di Uni Eropa yang menganggap Palestina sebagai sebuah negara.

Sejauh ini sudah 135 negara yang mengakui kedaulatan wilayah Palestina. Upaya mendapatkan pengakuan ini telah menjadi tujuan utama Organisasi Pembebasan Palestina, PLO, sejak Deklarasi Kemerdekaan Palestina diproklamasikan pada 15 November 1988 di Algiers dalam sesi Dewan Nasional Palestina.

Credit  CNN Indonesia

PM Australia Selamat dari Pemecatan Partai

PM Australia Tony Abbott (Foto: Guardian)

 

 

CB, Canberra: Perdana Menteri Australia Tony Abbott bisa mempertahankan kekuasaannya, setelah Partai Liberal akhirnya memberikan suara mendukung pemerintahannya.

Abbott yang merupakan pemimpin dari Partai Liberal, dihadapkan pada voting atas kepemimpinannya di partai yang berkuasa itu. Voting ini sendiri berlangsung dalam sebuah pertemuan partai.

Pada akhirnya 61 suara memberikan dukungan kepada Abbott. Sementara 39 lainnya memutuskan untuk tidak mempercayai memberikan kepemimpinan kepada Abbott. Demikian diberitakan Guardian, Senin (9/2/2015).

39 anggota dari Partai Liberal yang memilih melawan Abbott, memiliki penilaian terhadap kepimimpinannya. Menurut mereka, kritikan publik yang deras ditujukkan kepada Abbott membuat Partai Buruh memimpin dalam poling.

Sebagai lawan politik, Partai Buruh memimpin suara poling hingga 57 persen. Sementara Partai Liberal hanya mendapatkan 43 persen. Angka tersebut dianggap  berpengaruh dalam sistem politik Australia yang hanya memiliki dua partai itu.

Kepada lawan politiknya di partainya sendiri, Abbott meminta untuk diberikan waktu selama enam bulan ke depan demi mendongkrak popularitas partai. Dirinya juga bersikeras akan memenangkan Pemilu Australia pada 2016 melawan Bill Shorten dari Partai Buruh.




Credit   Metrotvnews.com

Komputer Bersejarah Nyaris Berakhir Jadi Rak Buku

University of Cambridge

Salah satu "rak" komputer EDSAC hampir berakhir jadi rak buku

 

 

CB - Siapa sangka, barang rongsok yang teronggok di rumah warga AS bernama Robert Little selama puluhan tahun ternyata merupakan bagian penting dari sebuah komputer bersejarah.

Sebagaimana dikutip KompasTekno dari The Register, Senin (9/2/2015), komputer yang dimaksud adalah Electronic Delay Storage Automatic Calculator (EDSAC), buatan Universitas Cambridge, Inggris, pada dekade 40-an, di mana ia dipakai untuk menganalisa data eksperimen.

Entah bagaimana ceritanya, komponen EDSAC berupa sebuah casis serupa rak panjang yang ditanami beberapa tabung hampa itu sampai ke tangan seorang bandar barang rongsokan, lalu dijual ke warga Cambridge bernama Dr. Robert E Clark, beberapa dekade yang lalu.

Si pembeli rupanya tertarik dengan tampang unik si  casis EDSAC dan berniat mengubahnya jadi rak buku. Untung, niatnya tidak terwujud. Dari Clarke, casis EDSAC kemudian diberikan kepada Little pada tahun 1969.

Belakangan, Museum Komputer Nasional di Inggris menggelar proyek rekonstruksi EDSAC. Little yang membaca soal proyek tersebut kemudian memeriksa komponen yang dimilikinya, lalu menghubungi pihak museum.

Nantinya, komponen yang ternyata bernama "Chassis 1" itu bakal disertakan dalam rekonstruksi EDSAC.

Dengan tinggi 2 meter dan luas 20 meter persegi, komputer EDSAC utuh besarnya memenuhi satu ruangan. Ia adalah salah satu komputer pertama yang benar-benar bisa digunakan, sekaligus nenek moyang dari komputer bisnis pertama.

Proyek rekonstruksi EDSAC dimulai pada 2011 dan dijadwalkan rampung pada akhir tahun ini.


Credit  KOMPAS.com

Angkatan Laut AS Jajal Robot Pemadam Kebakaran

Robot pemadam kebakaran. (Foto: Sky News)

VIRGINIA (CB) – Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) meluncurkan sebuah prototipe robot pemadam kebakaran. Robot yang memiliki berat 64 kilogram itu bisa berjalan layaknya manusia, namun pergerakannya lambat.
Meski demikian, pihak Angkatan Laut AS menyatakan, dalam pengujian pada November 2014 di USS Shadwell, robot tersebut menunjukkan hasil memuaskan. Robot diuji dengan mencari sebuah kapal di laut.
Kapal Otonomi Pemadam Kebakaran Robot (SAFFiR) dapat berjalan di lantai yang tidak rata. Ia mendeteksi objek memanfaatkan teknik deteksi panas yang dilepaskan oleh objek tersebut.
Sementara itu untuk memadamkan api, SAFFiR membawa sebuah selang kecil. Pengelihatan robot tersebut juga dapat menembus asap tebal.
"Tujuan jangka panjang program ini adalah untuk menjaga pelaut dari bahaya yang berhubungan dengan api,” kata Thomas McKenna, manajer program di Office of Naval Research seperti diberitakan Sky News, Senin (9/2/2015).
Robot ini terus dikembangkan oleh ilmuwan Teknologi di Virginia, AS. SAFFiR juga bisa bekerja dengan melalui remote kontrol.

Credit Okezone.com

Salinan Asli Piagam HAM Ditemukan di Desa Terpencil

Diprediksi ada 24 salinan lainnya yang tersebar.

Piagam Magna Carta di Gedung Parlemen, London (REUTERS/Matt Dunham/pool)

 

  CB - Sebuah perkamen sejarah yang selama ini terlupakan akhirnya ditemukan. Salinan Magna Carta merupakan cikal bakal dari tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia.

Perkamen itu ditemukan teronggok di salah satu tumpukan buku di Gedung Parlemen Kent, Maidstone, Inggris. Disinyalir harga surat bersejarah itu mencapai 10 juta euro.

"Ini merupakan penemuan yang luar biasa, seminggu setelah empat versi magna carta lainnya dibawa ke majelis rakyat. Di dalamnya tertera jika salinan ini ditujukan untuk rakyat di kota Sandwich, dekat dengan wilayah Kent. Ini merupakan sejarah yang cukup berharga buat Sandwich, sebuah kota kecil yang memiliki 1300 permasalahan," ujar Profesor Nicholas Vincent dari University of East Anglia, seperti dikutip dari Telegraph, Senin 9 Februari 2015.

Menurut Vincent, Sandwich memang memiliki Magna Carta sendiri. Dia yakin, salinan perkamen lainnya akan ditemukan. Jumlahnya diprediksi ada sekitar 24 edisi yang tersebar di seluruh dunia.

"Pastinya jalur distribusi perkamen ini sangat luas karena Sandwich, kota kecil, saja bisa mendapatkannya. Jadi bukan hal yang mustahil jika beberapa kota lainnya juga memilikinya," kata Vincent.

Penemuan perkamen ini terjadi secara tidak sengaja, 800 tahun sebelum perayaan konsesi Raja John. Ceritanya, beberapa waktu lalu, Dr. Mark Bateson diperintahkan oleh Vincent untuk mencari salinan asli Charte of the Forest. Saat sedang mencari, di sebelah bagian buku-buku jaman Victoria, ditemukanlah perkamen itu.

Dipastikan, Sandwich tidak berniat untuk menjual Magna Carta itu meski harganya cukup mahal. Mereka akan merawat dan meletakkannya di museum sebagai daya tarik untuk turis.

Ada empat salinan Magna Carta yang telah ditemukan sebelumnya. Keempatnya disimpan di tempat berbeda yakni Katedral Salisbury, Katedral Lincoln, dan dua diletakkan di perpustakaan Inggris. Dokumen tersebut merupakan perjanjian yang membatasi monarki di Inggris di era Raja John pada 1215 yang absolut.

Piagam itu ditulis pada 15 Juni 1215, hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John dan baron. Magna Carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal, dan untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional.

Magna Carta pertama dirancang oleh Paus Canterbury dan disetujui oleh Raja John untuk membuat kedamaian dan menghalangi pemberontakan yang direncanakan oleh para baron.

"Perjanjian Magna Carta ini merupakan perjalanan panjang menuju hak asasi modern dan mewakili kebebasan manusia. Cikal bakal adanya majelis rendah dan demokrasi di Inggris yang kita jalani hingga saat ini," kata Vincent.


Credit  VIVA.co.id

Mobil Nasional Rasa Proton

Indonesia pernah gagal menggarap mobil nasional di era Soeharto.

Jokowi kunjungi pabrik Proton (REUTERS/Olivia Harris)

 

CB - Presiden Joko Widodo membuat kejutan bagi industri otomotif di dalam negeri. Tanpa woro-woro, di sela kunjungannya ke Malaysia, ia menjadi saksi penandatanganan kerjasama antara PT Adiperkasa Citra Lestari milik AM Hendropriyono, mantan kepala BIN, dengan Proton Holdings yang diwakili Mahathir Muhammad.
Proton Holdings merupakan perusahaan negeri jiran yang memproduksi mobil nasional di negeri itu dengan merek Proton. Pertanyaan besar muncul di benak publik, akankah Jokowi menelurkan kembali Mobnas Jilid II, setelah proyek serupa gagal di era Soeharto lebih dari satu dekade lalu?
MoU yang ditandatangani Jumat 6 Februari 2015 itu berisi studi kelayakan untuk menjajaki bidang-bidang kerjasama spesifik, termasuk potensi pembangunan dan proyek manufakturnya di Indonesia. Meski tidak menyebut secara resmi bahwa Proton akan membantu Indonesia membuat mobil nasional, namun berita ini sontak menjadi perhatian masyarakat, baik dalam negeri maupun internasional.
Pemicunya, Proton tidak memiliki catatan penjualan yang gemilang di Indonesia. Menurut berita yang dilansir dari Paultan.org, Proton saat ini tengah dirudung masalah keuangan. Bahkan, pangsa pasar Proton di negara mereka sendiri harus turun drastis, dari 53 persen di 2001, menjadi 17 persen di 2014.
Selain itu, perjanjian kerjasama ini juga akan berdampak kepada para pemain otomotif lokal, seperti PT SMK.
"Kenapa harus Proton? Bukan menggandeng perusahaan otomotif yang memang sudah settle (mapan), seperti perusahaan otomotif dari Jerman atau Amerika, " ungkap Humas PT SMK, Sabar Budi, pada VIVA.co.id, Minggu 8 Februari 2015.
Murni bisnis
Sentimen negatif yang muncul di masyarakat langsung dijernihkan Menteri Perindustrian Saleh Husin. Ia menegaskan, kerja sama antara Proton dengan PT Adiperkasa Citra Lestari, murni urusan bisnis. Proton sedang menjajaki investasi baru di Indonesia.

Saleh juga mengatakan, MoU yang dilakukan kedua perusahaan merupakan bentuk komitmen investasi. MoU tersebut bakal ditindaklanjuti dengan pembuatan studi kelayakan (feasibility study/FS)
"Siapa yang bilang buat mobil nasional (mobnas)? Setiap orang yang mau usaha termasuk mau investasi tentu pasti membuat FS, apakah usahanya layak atau tidak, termasuk dalam hal Proton," ujar Saleh pada VIVA.co.id.

Studi kelayakan itu ditargetkan selesai enam bulan ke depan dan tidak menggunakan dana APBN, namun bekerja sama dengan perusahaan Badan Usaha Milik Negara. "Jadi sekali lagi itu murni privat to privat," tambahnya.
Saleh juga menambahkan, Presiden Jokowi hingga saat ini belum menyinggung sedikit pun mengenai wacana mengkaji kembali kebijakan mobil nasional.
Fokus pemerintah saat ini adalah meningkatkan porsi komponen lokal. Khususnya komponen yang digunakan perusahaan otomotif internasional yang memiliki basis produksi di Indonesia. Sehingga dapat menambah penciptaan lapangan kerja dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Terlepas dari apakah Proton akan menjadi partner pembuatan mobil nasional Indonesia atau tidak, satu hal yang saat ini masih belum terjawab adalah kemampuan produk lokal untuk bisa bersaing dengan buatan asing.
Proyek mobil nasional dinilai perlu menjawab sejumlah tantangan dan memiliki strategi pengembangan, mengingat pasar otomotif sudah dikuasai para produsen asing.
"Tidak mudah untuk bersaing," ujar pengamat otomotif, Suhari Sargo, kepada VIVA.co.id, Minggu 8 Februari 2015.
Menurut Suhari, minat pasar sudah terbentuk dari produk-produk mobil keluaran raksasa produsen otomotif. Untuk itu, pengembangan mobil nasional perlu terobosan agar eksistensinya dilirik konsumen di pasar.
Bagaimana caranya? Dia pun mengatakan, ada dua cara supaya mobil itu bisa bersaing dengan merek-merek lainnya. Yang pertama, bersaing dalam teknologi.
Mobil nasional yang diproduksi setidaknya sudah mengantongi teknologi yang modern dan tidak tertinggal oleh produsen-produsen mobil lainnya.

"Yang kedua, bersaing dalam pemasaran bagaimana dia merebut segmen pasar," kata dia.
Soal teknologi, penasihat Proton Club Indonesia, Iwan Eka Nugraha memastikan, Proton sudah memiliki kemampuan memproduksi kendaraan dengan standar yang tinggi, bahkan hingga level Eropa sekalipun.
"Harga mobil Proton cukup murah. Bahkan mereka sudah melengkapi produknya dengan kantong udara dan Anti-lock Braking System (ABS), karena memang dua fitur ini sudah menjadi standar di Eropa," ujar Iwan.
Pernah Gagal
Untuk diketahui, Indonesia pernah menjadi saksi hancurnya para pemain lokal yang memiliki impian besar, yakni mengharumkan nama bangsa dengan memproduksi mobil buatan dalam negeri.
Mazda, KIA dan Hyundai, adalah tiga merek mobil yang sempat menjadi basis pembuatan mobil nasional. Namun, gara-gara krisis moneter dan gempuran dari produsen besar, nama Timor, Cakra, Nenggala, dan Mobil Rakyat (MR) 90, kini hanya menjadi penghias bursa mobil bekas saja.
Saat Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Walikota Solo, industri otomotif lokal sempat diisukan akan bangkit. Proyek mobil nasional Esemka yang dibuat putra putri bangsa menjadi sorotan banyak media.
Munculnya isu ini dikarenakan Jokowi terang-terangan memberikan dukungan pengembangan mobil yang dibuat PT Solo Manufaktur Kreasi ini. Bahkan ia sempat mengganti mobil dinasnya dengan Esemka.
Namun belum juga melaju, para pemain lokal kini harus berhenti sebelum terjun ke medan perang akibat ketatnya birokrasi dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait.
Mobil yang dibanggakan Jokowi sempat gagal lolos uji emisi yang dilakukan  pemerintah. Meski kemudian mobil tersebut berhasil lolos, namun tidak ada tindak lanjut dari presiden untuk mengarahkan Esemka ke jalur produksi berskala besar.
Padahal, menurut Ketua I Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), Jongkie D Sugiarto, sama seperti negara lain, Indonesia dinilai memiliki potensi memiliki mobil nasional.
Caranya, kata Jongkie, ada dua opsi yang harus dilaksanakan, yaitu membuat mobil nasional dengan melakukan produksi dari nol, sehingga sesuai kriteria, atau membeli teknologi yang lebih instan.

"Kita coba lihat beberapa negara seperti merek Proton dan Hyundai, mereka beli teknologi dari Mitsubishi juga. Jadi, harus ada pembicaraan, dan harus membeli tipe mobil mana, produksi dan komponen dalam negeri," ujar Jongkie.
Pasar Potensial
Sekadar catatan, menurut data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan mobil di Tanah Air selama 2014 lalu tercatat sebanyak sekitar 1,2 juta unit. Sementara itu, produksi kendaraan penumpang roda empat mencapai hampir 1,3 juta unit. Dari 1,3 juta unit yang diproduksi, ada sekitar 300 ribu unit yang diekspor ke luar negeri. Artinya, suplai dan permintaan mobil di dalam negeri saat ini bisa dikatakan berimbang.
Tidak mengherankan apabila Indonesia dianggap sebagai pasar potensial penjualan kendaraan bermotor. Dengan harga bahan bakar minyak yang saat ini turun, dan mulai stabilnya perekonomian dalam negeri, ini menjadi kesempatan emas para produsen otomotif untuk menawarkan produk terbaru mereka pada masyarakat Indonesia.
Sayang, moncernya penjualan kendaraan bermotor tidak dirasakan para pemain lokal. Industri otomotif Indonesia memang masih dikuasai pihak asing, sementara produsen lokal hanya bisa menyaksikan sambil gigit jari.
Hal ini dikarenakan sampai sekarang, belum ada langkah nyata dari pemerintah agar perusahaan lokal bisa bersaing dengan para pemain besar seperti Toyota dan Honda. Pemerintah justru makin 'memberi angin' kepada para pemain besar, dengan menyetujui proyek mobil murah ramah lingkungan (low cost green car, LCGC).
Kini, masyarakat hanya bisa menunggu, apakah dalam waktu tidak lama lagi, Indonesia bisa kembali memiliki mobil nasional, yang kali ini semoga bisa bertahan selamanya.

Credit  VIVA.co.id

Kisah Telegram Proklamator dan "Mesra"-nya RI dengan Rusia

Wakil Menlu Rusia, Igor Margulov, saat lawatan ke Indonesia. Foto Sindonews-Victor Maulana.

JAKARTA (CB) - Indonesia dan Rusia sudah menjalin persahabatan selama kurang lebih 65 tahun. Tapi, tidak semua tahu awal persabahatan kedua negara itu justru dimulai dari telegram yang dikirim salah satu proklamator Indonesia, Mohammad Hatta.

Kedua negara resmi menjalin kerjasama bilateral sejak tahun 1950 atau lima tahun setelah Indonesia merdeka.

Ketua DPD RI, Irman Gusman sedikit bernostalgia mengenai kisah awal "mesra"-nya kedua neagra tersebut. Bertempat di rumah Duta Besar Rusia di Jakarta, Irman menyatakan persahabatan Indonesia dan Rusia dimulai dari sebuah pesan telegram.

"Pada tanggal 3 Februari 1950 Wakil Presiden yang sekaligus menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Mohamad Hatta mengirimkan telegram kepada Uni Soviet. Ini merupakan balasan telegram Soviet, yang berisi pengakuan Soviet terhadap kemerdekaan Indonesia," ucap Irman semalam.

Dalam surat yang dikirim Hatta disebutkan bahwa Indonesia telah menerima informasi tersebut, dan menyatakan siap untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Soviet yang saat uni menjadi Rusia.

"Tanggal saat Hatta mengirimkan telegram itulah yang ditetapkan menjadi awal hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia," imbuh Irman.

Empat tahun setelah pembukaan hubungan diplomatik itu, Indonesia langsung membangun kedutaan di Moskow dengan Subandrio sebagai Duta Besar. Dua tahun kemudian giliran Rusia yang membangun kedutaan di Jakarta.

Credit SINDOnews

Dubes Prancis : "Marine Techno Park" dibahas minggu ini

Duta Besar Prancis untuk Indonesia Corinne Breuze. (ANTARA FOTO/NOVI ABDI)

Proyek maritim tersebut akan dibahas minggu ini bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Indroyono Soesilo dalam pertemuan dengan Menlu Fabius dan para pengusaha Prancis,"

Jakarta (CB) - Duta Besar Prancis untuk Indonesia dan Timor Leste Corinne Breuze mengatakan pembahasan proyek pembangunan "Marine Techno Park" di Kalimantan Timur akan dilakukan minggu ini saat kunjungan Menteri Luar Negeri dan Pembangunan Prancis Laurent Fabius ke Jakarta.

"Proyek maritim tersebut akan dibahas minggu ini bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia Indroyono Soesilo dalam pertemuan dengan Menlu Fabius dan para pengusaha Prancis," ujar Corinne Breuze kepada Antara di Jakarta, Sabtu.

Kunjungan resmi Menlu Laurent Fabius beserta belasan pengusaha tersebut diadakan atas undangan Menlu Indonesia Retno Marsudi dan dilaksanakan pada tanggal 10-11 Februari 2015.

Breuze melanjutkan pihak Prancis dan Indonesia sama-sama tertarik akan proyek yang dilaksanakan di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur itu.

"Indonesia telah memberitahukan kepada kami rencana pembangunan ini dan Prancis sangat tertarik untuk bergabung dan merealisasikannya," kata Corinne.

"Marine Techno-Park" ini sendiri merupakan pusat penelitian dan pengembangan ilmu dan teknologi bidang kelautan.

Nantinya direncanakan area ini difungsikan sebagai pusat teknologi kelautan, pangkalan kapal-kapal riset Indonesia serta kawasan industri pertambangan minyak dan gas lepas pantai.

Selain itu "Marine Techno-Park" akan menjadi pusat kegiatan riset biota-biota laut seperti mangrove, terumbu karang dan-lain-lain, serta pengembangan sumber daya kemaritiman yang bekerja sama dengan beberapa universitas Prancis.

Sementara dalam kunjungan resminya pada 10-11 Februari 2015, Menlu Prancis Laurent Fabius bersama pengusaha Prancis akan menandatangani sejumlah nota kesepahaman (MoU) dengan pihak Indonesia.

Beberapa penandatanganan nota kesepahaman tersebut seperti antara Pertamina dan perusahaan Akuo Energy serta peresmian kerja sama beberapa agen pariwisata Indonesia dengan pihak Prancis.

Menlu Fabius juga akan meresmikan gedung baru Kedutaan Besar Prancis dan memberikan kampanye awal Konferensi Tingkat Tinggi Iklim 2015 yang akan dihelat di Paris.



Credit  ANTARA News

Presiden Jokowi terima bintang kehormatan dari Sultan Brunei

Presiden Joko Widodo (kanan) dan Ibu Negara Ny. Iriana Joko Widodo (kiri) (ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf)

Saya berdoa Brunei dikaruniai kedamaian, kesejahteraan dan stabilitas di bawah kepemimpinan Yang Mulia

Bandar Seri Begawan (CB) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima penghargaan Bintang Kehormatan Darjah Kerabat Laila Utama La dari Sultan Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah.

"Ini kehormatan bagi saya mendapat kehormatan tertinggi dari Kerajaan Brunei Darussalam," kata Jokowi di Bandar Seri Begawan, Sabtu malam.

Menurut Jokowi, bagi Indonesia, Brunei punya arti penting. "Saya merasa sangat beruntung memiliki mitra seperti Sultan Hasanal Bolkiah yang sangat dicintai rakyat Brunei, dan saya yakin Wawasan Brunei 2035 dapat dicapai di bawah kepemimpinan Yang Mulia," katanya.

Selain itu, peran aktif Brunei yang mulai meningkat patut dihargai dalam menjaga perdamaian di tingkat global dan telah teruji dalam kerangka ASEAN.

Menurut Presiden, keberhasilan menjadi Ketua ASEAN 2013 telah mendapat penghargaan tinggi dari negara-negara anggota.

"Kita berpandangan pula, dua negara berperan konstruktif memperkuat perdamaian di tingkat global," katanya.

Presiden juga menyampaikan harapannya agar Sultan Hassanal Bolkiah dapat menghadiri Konferensi Asia Afrika dan 10 Tahun New Asia-Africa di Bandung 22-24 April 2015.

Dalam kesempatan itu, Presiden pun menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kebangsaan Brunei ke-31 pada 23 Februari.


Credit  ANTARA News

Ini Tanggapan Hendropriyono Mengenai Kerjasama dengan Proton

Bernama.com
Penandatanganan MOU antara Proton dan PT Adiperkasa, disaksikan Presiden Jokowi dan PM Malaysia. Foto dimuat di Bernama.com (5/2/2014).

Jakarta, CB - Bagi kalangan pebisnis otomotif Tanah Air, nama Hendropriyono kini menjadi bahasan hangat dan sorotan. Penandatanganan memorandum of understanding (MoU) yang dilakukan dengan Proton Holdings Bhd (Malaysia), Jumat (6/2/2105), menuai pro dan kontra. Terlebih Presiden Joko Widodo ikut menyaksikan prosesi tersebut bersama Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Najib Tun Razak. Ada pula bos Proton, Tun Dr Mahathir Mohamad, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Datuk Seri Zahrain Mohamed Hashim, dan Duta Besar Indonesia untuk pemerintah Malaysia, Herman Prayitno.

Menanggapi reaksi publik, akhirnya bos PT Adiperkasa Citra Lestari itupun angkat bicara melalui pesan yang dikirimkan ke redaksi Tribunnews, Minggu (8/2/2015).

"Adapun soal membangun pabrik mobil made in Indonesia, sudah menjadi cita-cita saya sejak kebatalan KIA yang saya pegang, karena prinsipalnya diakuisisi oleh Hyundai. Dengan bersemboyan pada "Old Soldier Never Die", pada senja hidup saya ini saya masih ingin berbakti kepada bangsa kita, yang celakanya termasuk kepada para demagog di antara masyarakat kita," tulis Hendropriyono.

Dijelaskan, bakti yang diinginkan tersebut berdasar karena pemikiran, dulu waktu bangsa Indonesia ada yang bikin pabrik sepeda, anak bangsa negara-negara tetangga belum bisa membuat. Sekarang saat ada yang bikin pabrik mobil, di Indonesia malah belum ada.

"Bangsa kita bisa jadi pecundang, karena ada saja oknum yang tidak merasa malu menjelek-jelekkan orang lain yang dia sendiri tidak berbuat apapun untuk bangsanya. Pabrik mobil nasional (nation=bangsa) yang saya cita-citakan, bukanlah mobil negara," lanjut mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu.

Dituliskan pula kalau pabrik yang akan dibangun disebut mobil nasional hal itu terjadi karena salah kaprah istilah. "Sebaiknya yang bersangkutan belajar dulu istilah-istilah akademik dengan benar," urai punggawa Hendropriyono Corporation Indonesia (HCI).

"Pabrik mobil asli buatan Indonesia perlu dana sangat besar, yang saya dapat pinjam dari sindikasi beberapa Lembaga Keuangan Luar Negeri. Proyek ini merupakan usaha padat karya, Insya Allah bisa menampung sampai dengan 6.000 tenaga kerja. Yang saya tahu jangka waktunya sangat jauh lebih lama daripada usaha properti dan lain-lain yang saya geluti, dalam mendatangkan keuntungan perusahaan. Saya cs menggandeng Proton, untuk kerjasama dalam R&D dan teknik. Atas dasar itu akan lebih efisien bagi kita dalam membangun infrastruktur beserta gelar after sale dan networking-nya. Kerjasama ini sifatnya B to B. Kami swasta, Proton juga kini swasta," papar Hendropriyono.

"Kita harus berterimakasih kepada Presiden Jokowi yang mau diajak PM Najib dan Tun Mahathir, menyaksikan anak-anak bangsa dari ke dua negaranya membangun kerjasama menghadapi tantangan negara-negara maju. Seyogyanya sebagai pemerintah memacu semangat rakyatnya, untuk bersama-sama membangun negaranya sendiri. Obama pun di Bali menyaksikan kawan kita swasta bertransaksi dengan Boeing Amerika. Itu karena kita beli, apalagi ini yang karena kita mau membangun pabrik sendiri!" tutup Hendropriyono.

Credit  KompasOtomotif

Jokowi Berawal dari Esemka, Berlabuh di Malaysia

Bernama.com
Presiden Ri Joko Widodo dan Chairman Proton Mahathir Mohammad di pabrik Proton, Malaysia.


Kuala Lumpur, CB — Nama Joko Widodo mencuat ketika menjabat sebagai Wali Kota Solo dan menggaungkan Esemka sebagai contoh prototipe mobil nasional yang dirakit oleh siswa-siswa SMK di Surakarta. Fenomena itu muncul pada awal 2012, dan langsung melambungkan nama Jokowi sebagai sosok yang dianggap peduli dengan karya-karya anak bangsa.

Kala itu, Jokowi sangat fokus mengawal Esemka untuk bisa jadi salah satu karya yang dibanggakan dari Kota Solo. Esemka diperlakukan bak pengantin dengan ragam prosesi adat Jawa saat diperkenalkan kepada publik.

"Solo pernah membuat sejarah otomotif pertama di Indonesia, dengan Benz Phaeton yang menjadi mobil pertama kali di Indonesia dan dikemudikan Pakubuwono X pada tahun 1894. Esemka akan mengikuti jejaknya menjadi mobil nasional pertama yang mampu diciptakan bangsa sendiri," jelas Jokowi ketika itu di Solo Techno Park, pertengahan Februari 2012.

Jokowi kemudian melaju untuk memperebutkan kursi nomor satu di Ibu Kota Jakarta, didampingi oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), pada 2012. Jelang kampanyenya di Jakarta, pria asli Solo ini kembali membuat gebrakan dengan mengantarkan langsung Esemka ke Ibu Kota untuk menjalani uji emisi. Bahkan, Jokowi sempat sowan ke beberapa media besar nasional untuk memamerkan SUV hasil rakitan siswa SMK tersebut.

Jokowi sukses terpilih sebagai Gubernur ke-16 DKI Jakarta dan dilantik pada 15 Oktober 2012. Menjabat sebagai gubernur, suami dari Iriana ini masih "konsen" pada penggunaan mobil yang sederhana, dengan hanya menggunakan Toyota Kijang Innova sebagai mobil dinas gubernur. Bagaimana nasib Esemka? Sepertinya sudah mulai terlupakan.

Hanya bertahan selama dua tahun sebagai orang nomor satu di Jakarta, Jokowi kemudian bertarung di arena yang lebih besar, yakni maju dalam Pemilihan Presiden 2014. Bedanya, kali ini tidak ada "kendaraan" yang menjadi salah satu alat politik.

Sukses memperebutkan kursi kepresidenan dan dilantik pada 20 Oktober 2014, Jokowi sempat mencuatkan wacana akan menggunakan Innova sebagai kendaraan dinas kepresidenan. Hanya saja, rencana ini mentok dengan regulasi protokoler pengamanan presiden yang mengharuskan Jokowi menggunakan mobil dengan spesifikasi khusus yang sudah disediakan negara.

Jalan beberapa bulan menjabat sebagai presiden, Jokowi kembali "mengusik" soal otomotif dengan menggaungkan kembali proyek mobil nasional. Kejutannya, kali ini Indonesia akan menggandeng Malaysia sebagai guru untuk membuat mobnas.

Dalam kunjungannya ke Malaysia, Jokowi membuka keran kerja sama pengembangan mobnas dengan pabrikan asal Malaysia, Proton. Kerja sama dimulai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Proton dan PT Adiperkasa Citra Lestari (Adiperkasa) untuk membantu Indonesia belajar membangun, mengembangkan, dan memproduksi mobnas.

Adiperkasa sendiri adalah perusahaan yang dipimpin oleh AM Hendropriyono, sebagai salah satu kolega dekat Jokowi. Seusai penandatanganan MoU, Hendropriyono mengatakan, langkah ini akan menjadi kunci pengembangan mobnas di Indonesia yang bisa membantu mendorong industri otomotif dan meningkatkan pengetahuan teknis.

Tentunya masih sangat menarik untuk dinantikan bagaimana hasil kolaborasi antara Proton dan Adiperkasa. Apa produk yang akan dihasilkan, dan tentu saja yang terpenting adalah respons masyarakat mengenai proyek mobnas ini.



Credit  KompasOtomotif

Kini 11 Pulau Terluar Mulai Dihubungkan Dengan Jaringan Telepon Seluler

CB.JAKARTA. Pulau-pulau terluar yang berada di perbatasan Indonesia dengan negara lain kini mulai dihubungkan dengan jaringan telepon selular. PT Telkom Indonesia melalui anak perusahaannya Patrakom, telah membangun jaringan telekomunikasi di 11 pulau terluar. Tidak hanya layanan telepon selular, Patrakom juga menyediakan VSAT IP dengan Internet Akses (wifi), telepon PSTN, video conference, TVRO termasuk TV, dan Solar Cell sebagai power supply kelistrikannya.
"Patrakom memiliki kemampuan penuh dalam penyediaan fasilitas telekomunikasi berbasis satelit ke seluruh pelosok negeri. Patrakom dipercaya Telkom untuk melaksanakan projek penyediaan fasilitas telekomunikasi di sebelas pulau terluar Indonesia sebagai tindak lanjut kerjasama antara PT Telkom dan TNI-AL," ujar Director of Business Patrakom Endi Fitri Herlianto dalam rilis yang diterima Kompas.com, Kamis (5/2/2015).
Layanan telepon dan internet nirkabel pun menjadi sarana yang bisa dimanfaatkan oleh prajurit TNI dan warga sehingga makin terhubung dengan dunia luar. Namun, fungsi lebih penting lagi yakni untuk mendukung pertahanan negara.
Proses pemasangan layanan selular di pulau-pulau terluar bukan hal mudah. Tidak hanya aparat TNI AL saja yang berjibaku di daerah perbatasan, tetapi kendala terberat juga dilakoni personel Patrakom dalam menyiapkan segala perangkat pendukung telekomunikasi di pulau-pulau terluar.
Menurut Director of Network Patrakom Djoko Wartopo, kondisi yang sangat ekstrim dalam melakukan perjalanan ke pulau-pulau terluar menjadi tantangan tersendiri bagi Patrakom terutama para teknisi-teknisinya.
"Hal ini dikarenakan tidak ada transport regular menuju ke lokasi pulau-pulau terluar melainkan harus menggunakan kapal milik nelayan atau kapal milik TNI AL. Dengan kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat, lama perjalanan menuju ke Pulau Miangas adalah empat hari dan empat malam mengarungi lautan," kata dia.
Pulau-pulau terluar yang telah tersambung jaringan selular yakni:
1. Pulau Berhala di Sumatera Utara
2. Pulau Rondo di Aceh yang berbatasan dengan Thailand, India, Myanmar dan Malaysia
3. Pulau Nipah yang berbatasan dengan Singapura
4. Pulau Sekatung di Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Malaysia, Vietnam, dan Brunai Darusalam
5. Pulau Miangas di Sulawesi Utara
6. Pulau Marore di Sulawesi Utara yang berbatasan dengan Filipina
7. Pulau Bras di Papua
8. Pulau Fani di Papua
9. Pulau Fanildo di Papua yang berseberangan dengan Papua Nugini
10. Pulau Dana di NTT
11. Pulau Batek di NTT yang bersinggungan dengan Australia

Credit  TRIBUNNEWS.COM

Menko Maritim Berangkatkan 88 Kapal Jamah Pulau Terluar Indonesia

Warta Kota/henry lopulalan

Menko Kemaritiman Indroyono 

CB, JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo mengaku siap memberangkatkan 88 kapal untuk menyambangi pulau-pulau terluar Indonesia. Upaya tersebut sebagai penjagaan aset laut Indonesia.
"Kami ingin menjadikan laut berkah dan bukan pemisah di antara kita. NKRI itu satu, jangan ada lagi kesenjangan yang jauh di antaranya. Ekpedisi Nusantara Jaya siap kami galakkan. Sudah ada 88 kapal yang siap menyambangi pulau-pulau terluar dan terpencil," kata Indroyono di Jakarta, Kamis (5/2/2015)
Diungkapkan Indryono, mulanya banyak yang ragu dengan idenya itu. Terutama soal anggaran yang diduga akan membengkak pengeluarannya.
"Pengalaman saya sampai hari ini uang itu ada terus kok, tinggal bagaimana mengoptimalkan semua sumber daya yang ada. Anggaran untuk kapal perintis ekpedisi nusantara jaya sudah dinaikkan," kata Indroyono.
Naiknya anggaran itu kata Indroyono, akhirnya di bawah kementeriannya saat ini bisa mengoperasikan 86 kapal perintis ditambah dua kapal dari TNI Angkatan Laut.
"Sekarang itu ada 88 kapal yang siap keliling dari Sabang-Merauke yang jaraknya 5000 KM. Hadi anggaran untuk bensin, logistik dan lain-lain sudah harga mati," ujarnya.
TNI AL menurut Indroyono pun sudah siap dan bisa fokus membantu ekpedisi Nusantara Jaya lantaran tidak ada operasi di Papua, Aceh atau Timor-Timor lagi.

Credit  TRIBUNNEWS.COM

Indonesia Bakal Bahas 10 Perbatasan Maritim dengan Tetangga

Pekan depan Indonesia mulai geber negoiasi perbatasan. Foto ilutasri-batas negeri

JAKARTA (CB) - Pemerintah Indonesia berencana membahas perjanjian perbatasan mulai pekan depan. Indonesia berencana membahas 10 perbatasan maritim dengan negara tetangga.

"Ada 10 perbatasan laut yang akan segera dibahas," kata Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Darmansjah Djumala, pada Kamis (5/2/2015), di Jakarta.

Menurutnya,  negosiasi perjanjian perbatasan maritim menajdi fokus utama Indonesia. Namun, dia menolak merinci negara tetangga mana saja yang akan terlibat dalam pembahasan perjanjian 10 perbatasan maritim itu. Hanya saja, Indonesia selama ini kerap bersitegang soal perbatasan maritim dengan Malaysia.

Sebelumnya, Menteri Koordinasi Kemaritiman Indonesia...... menyatakan dalam lima tahun ke depan, semua permasalahan perbatasan akan selesai. Saat ini, pihaknya sudah mengumpulkan data terkait perbatasan Indonesia dengan negara-negara tetangga yang masih bermasalah. Untuk urusan negosiasi pebatasan,dia memasrahkan kepada Kemlu.

Credit SINDOnews

Kerja sama Indonesia-Pakistan tidak terkait nuklir

Ryamizard Ryacudu (ANTARA/Reno Esnir)

 

Jakarta (CB) - Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Pakistan tidak terkait dengan persenjataan nuklir.

"Terkait nuklir, tidak ada kerja sama (dengan Pakistan). Biar saja mereka (Pakistan) menggunakan nuklir namun kita tidak," kata Ryamizard di Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Jakarta, Kamis.

Hal itu dikatakan Menhan usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi I DPR RI terkait pembahasan Daftar Inventarisir Masalah RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Pakistan dalam kegiatan kerja sama pertahanan.

Dan RUU tentang pengesahan persetujuan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Timor Leste dalam kegiatan kerja sama pertahanan.

Menhan mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia-Pakistan salah satunya terkait pertukaran siswa untuk belajar teknologi pertahanan.

"Apabila alutsista Pakistan kita beli, maka mereka harus melakukan transfer of technology," ujarnya.

Ketua Komisi I DPR RI Mahfudz Siddiq mengatakan kerja sama pertahanan Indonesia dengan negara lain tidak dibatasi pada negara yang masih mengembangkan nuklir untuk persenjataan.

Dia mencontohkan kerja sama pertahanan Indonesia dengan Rusia dan Amerika Serikat yang sudah berjalan serta saat ini bersama Pakistan.

"Memang tidak ada batasan (melakukan kerja sama pertahanan) namun semua itu dibatasi undang-undang. Kerja sama itu tidak ikut dalam pengembangan senjata nuklir," katanya.

Dia menjelaskan dalam naskah kerja sama pertahanan secara eksplisit lebih pada sektor sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan informasi.

Namun menurut dia klausul kerja sama itu dimungkinkan di bidang lain untuk kepentingan bersama misalnya dalam alat utama sistem senjata (alutsista).

"Misalnya ratifikasi uji coba nuklir yang sudah berjalan dua tahun sehingga kita tidak terlibat dengan negara manapun ketika senjata mengandung nuklir," katanya.

Mahfudz mencontohkan Komisi I DPR RI mendorong kerja sama militer dengan Rusia terkait pengadaan alutsista dengan didorong pada industri pertahanan.

Hal itu menurut dia setiap pengadaan peralatan militer harus masuk dalam skema industri pertahanan.

"Namun yang masih menjadi masalah peraturan perundang-undangan tentang keuangan negara belum memungkinkan kita beli atau membuat kontrak pengadaan yang sifatnya tahun jamak sehingga satu kontrak masuk dalam satu tahun anggaran," katanya.

Credit  ANTARA News

TNI AL Beli Kapal Penyapu Ranjau, Berapa Harganya?

Iringan Kapal Norwegia Valkyrien, Kapal Pemburu Belgia, kapal penyapu ranjau Norwegia Otra, Kapal pemburu Belanda Makkum dan Kapal Estonia berkonvoi saat penyebaran kapal NATO di Laut Baltik (22/4). Grup maritim diaktifkan kembali untuk meningkatkan pertahanan dalam menanggapi krisis di Ukraina. AP/Gero Breloer

CB, Jakarta - Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Ade Supandi mengatakan lembaganya berencana membeli kapal perang baru khusus penyapu ranjau. Kapal baru tersebut akan menggantikan armada penyapu ranjau yang uzur. "Rencananya kami akan cari dua unit kapal penyapu ranjau," kata Ade kepada wartawan di Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Jakarta Selatan, Kamis, 5 Februari 2015.

Menurut Ade, dua kapal penyapu ranjau milik TNI AL, yakni KRI Pulau Rengat dan KRI Pulau Rupat, sudah tergolong uzur. Sebab, kapal jenis Tripartite class yang dibuat oleh galangan GNM (Van der Gessen de Noord Marinebouw BV) di Albasserdam, Belanda, itu sudah dipakai TNI AL sejak Maret 1988.

Meski sudah cukup berumur, KRI Pulau Rengat masih aktif dioperasikan Angkatan Laut. Belum lama ini, kapal tersebut dilibatkan dalam pencarian pesawat AirAsia QZ8501 yang hilang di Selat Karimata pada Desember lalu. Sebab, meski kapal pemburu ranjau, KRI Pulau Rengat bisa digunakan untuk menemukan benda logam di bawah air, termasuk puing pesawat. Laksamana Ade Supandi menilai keberadaan kapal penyapu ranjau sangat berguna bagi misi perang dan nonperang TNI AL.

Sayangnya, Ade Supandi masih merahasiakan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membeli dua kapal baru tersebut. "Yang jelas (anggaran dua kapal penyapu ranjau) sudah kami masukkan dalam rencana strategis 2015-2019," kata Ade.

Angkatan Laut juga belum bisa menentukan pilihan produk kapal penyapu ranjau yang bakal dibeli. Ade sendiri berjanji bakal mengutamakan pembelian kapal penyapu ranjau dari galangan kapal dalam negeri. "Kalau butuh beraneka alat canggih dan dalam negeri belum bisa bikin, kami akan pesan dari produsen luar negeri," kata Ade.

Pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie setuju dengan rencana TNI AL. Menurut Connie, kapal perang jenis penyapu ranjau sangat penting dalam sebuah Angkatan Laut. Musababnya, kapal tersebut bisa digunakan untuk misi SAR seperti kecelakaan transportasi laut. "Sudah bukan saatnya retrofit (peremajaan komponen alutsista), terlebih ini berhubungan dengan poros maritim Presiden Joko Widodo," kata Connie.



Credit  TEMPO.CO

Jika Presiden Meminta, TNI Siap Bantu Jaga Keamanan Terkait Konflik KPK-Polri

TRIBUNNEWS / HERUDIN 

 Panglima TNI, Jenderal Moeldoko, memimpin apel siaga menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih, di Parkir Timur Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (16/10/2014). Apel gabungan ini melibatkan 2.400 personel dari tiga angkatan di TNI dan Polri untuk pengamanan acara pelantikan 20 Oktober mendatang.

JAKARTA, CB - Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, belum ada instruksi dari Presiden Joko Widodo kepada TNI untuk membantu pengamanan terkait polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Negara RI. Ia menyatakan bahwa TNI siap membantu menjaga keamanan negara jika sewaktu-waktu diminta.
"Kami selalu siap bila dibutuhkan untuk menjaga keamanan," kata Panglima TNI Jenderal Moeldoko ketika menghadiri acara olahraga bersama prajurit di Mako Kopassus, Cijantung, Jakarta, Jumat (6/2/2015) pagi.
Moeldoko menyebutkan, tugas TNI adalah menjaga stabilitas negara dan selalu berlatih mempersiapkan kemungkinan apa pun tanpa berpihak, kecuali demi bangsa. TNI tidak memiliki kewenangan untuk turut campur dalam permasalahan terkait dengan politik. Untuk itu, aparat TNI tidak ingin mengomentari lebih jauh tentang perseteruan KPK-Polri.
Ia mengimbau kepada masyarakat luas agar tenang dan tidak perlu khawatir mengenai keamanan negara. Ia juga menjamin bahwa TNI masih ada dan siap membantu apabila dibutuhkan.
"Biar bagaimanapun, kami mematuhi perintah jabatan tertinggi, dalam hal ini instruksi Presiden adalah yang kami laksanakan," katanya.
Moeldoko berharap semua aparat keamanan negara, termasuk unsur TNI, selalu kompak dan terkoordinasi setiap melaksanakan tugas.
Credit  KOMPAS.com

Malaysia, Vietnam, Filipina perluas angkatan laut di Laut Tiongkok Selatan

Angkatan Laut Vietnam: Kapal-kapal berlabuh di sebuah pangkalan angkatan laut di provinsi selatan Phu Quoc pada bulan Maret 2014. [AFP] 

Malaysia, Vietnam dan Filipina secara dramatis meningkatkan angkatan laut mereka untuk menghadapi tantangan Tiongkok yang semakin besar di Laut Tiongkok Selatan.
"Semua negara pengklaim selain Filipina sekarang memiliki angkatan laut dan penjaga pantai yang kompeten," tutur Charles W. Freeman, salah satu ketua Komisi Kebijakan US Tiongkok dan ahli tentang Asia Timur yang terkemuka, kepada Asia Pacific Defense Forum [APDF]. "Argumen lisan telah dilanjutkan dengan pertikaian di mana kapal-kapal saling mendesak, mendorong, membentur, dan membombardir dengan meriam air sementara jet bersenjata bermanuver di wilayah udara internasional. Apa yang sedang terjadi hanya satu langkah dari pertempuran bersenjata."
Ketiga negara adalah anggota ASEAN, Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan semua telah memulai program ekspansi angkatan laut utama menyusul desakan besar Tiongkok untuk membangun kedaulatannya di Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2014.
Ketiga negara telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam meningkatkan kemampuan maritim mereka," tulis analis Asia Tenggara Carl Thayer dalamThe Diplomat pada tanggal 23 Januari.
"Pada tanggal 17 Desember, Laksamana Caesar Taccad, kepala sistem persenjataanAngkatan Laut Filipina, mengumumkan bahwa sebagai bagian program modernisasi tentara 15-tahun negaranya sebesar P90 miliar [$2 milyar USD] Program, P39 miliar [$884,000,000] akan dialokasikan untuk pengadaan tiga kapal serang cepat berpeluru kendali, dua frigat berpeluru kendali siluman, dan dua helikopter anti-kapal selam. Laksamana ini juga menyatakankan bahwa Filipina berencana untuk mendapatkan tiga kapal selam di masa depan, "tulis Thayer.
"Laksamana Taccad melaporkan bahwa Prancis, Korea Selatan, dan Spanyol telah mengajukan tender untuk frigat. Galangan kapal di Taiwan, India, Spanyol, Prancis, dan Korea Selatan sedang berlomba untuk menyediakan tiga kapal serang berpeluru kendali multi-fungsi, sementara Indonesia dan Italia mengajukan tawaran untuk menyediakan dua helikopter."
Taccad mengatakan peristiwa di Laut Filipina Barat [Laut Tiongkok Selatan] menegaskan mendesaknya kepemilikan peralatan tempur itu.
Pada tanggal 22 Desember "Filipina menguasai dua helikopter maritim [buatan Italia] Agusta A109 Power. Model khusus ini mampu beroperasi dari kapal kecil di laut dan melakukan berbagai misi angkatan laut seperti pengawasan permukaan, SAR, perlindungan zona ekonomi dan keamanan maritim," tulis Thayer.
Pada tanggal 9 Januari Filipina menandatangani kontrak dengan Angkatan Laut AS untuk membeli dua pesawat angkut militer bekas C-130 Hercules, sehingga jumlah C-130 yang siap menjalankan misi menjadi lima. Pesawat-pesawat tersebut diharapkan akan diserahkan tahun depan, yang meningkatkan kemampuan untuk mengerahkan pasukan pertahanan teritorial dan operasi kemanusiaan.
Malaysia tingkatkan anggaran pertahanan
Perdana Menteri Najib Razak mengumumkan pada bulan Oktober 2014 bahwa anggaran pertahanan Malaysia akan meningkat menjadi $5.4 miliar pada tahun 2015, suatu kenaikan sebesar 10 persen.
“Peningkatan anggaran pertahanan Malaysia dirancang untuk memenuhi dua keprihatinan: ancaman keamanan dari Filipina selatan dan ambisi Tiongkok di laut sekitar James Shoal," tulis Thayer. "Dana Pertahanan akan digunakan untuk merelokasi 19 pesawat tempur ringan ke Pulau Labuan. Landasan pacu di Labuan juga akan digunakan sebagai pangkalan pesawat patroli maritim dari kapal P-8 Poseidon Angkatan Laut AS untuk kasus-kasus tertentu."
Vietnam memodernisasi Angkatan Laut
Vietnam selalu menjadi kekuatan daratan, bukan kekuatan angkatan laut, tetapi pada bulan November, Hanoi mengirim dua kapal perang permukaan yang paling kuat, yakni kapal frigat dari kelas Gepard yang berpeluru kendali, yang Dinh Tien Hoang [HQ 011] dan Ly Thai To [HQ 012 ] pada misi muhibah ke Manila, ibukota Filipina. Dua frigat buatan Rusia yang berukuruan panjang 100 meter [330-kaki] itu "dilengkapi dengan teknologi siluman sehingga hanya menampilkan profil minimal pada layar radar musuh. Kapal-kapal itu memiliki rudal anti-kapal dan helikopter anti-kapal selam," kata kantor berita Reuter melaporkan.
Dalam sebuah wawancara dengan Economic Times India yang diterbitkan pada 18 Januari, Wakil Menteri Pertahanan Vietnam Nguyen Chi Letjen Vinh mengatakan ia mengharapkan peningkatan kerja sama dengan India dalam industri perangkat keras pertahanan.
"Ada kemungkinan kerjasama di bidang pembuatan kapal, modernisasi dan penelitian sistem senjata serta penerapan sistem pertahanan hi-tech. Sebuah bidang kerjasama baru adalah kerjasama teknologi hi-tech dan informasi, "kata Vinh.
Pada bulan Desember, NDTV [India] melaporkan bahwa Pembuat dan Insinyur Kapal Garden Reach [GRSE], unit Sektor Publik Pertahanan, akan memasok sedikitnya empat kapal patroli ke Vietnam.
"Di bidang keamanan maritim, kita dapat memiliki kemungkinan penuh dalam hal kerjasama dan keamanan. Benar-benar terserah kepada pemerintah Vietnam untuk memutuskan senjata apa yang paling tepat untuk menghadapi tantangan strategisnya," kata duta besar baru Amerika Serikat untuk Vietnam Ted Osius kepada surat kabar Tuoi Tre pada tanggal 24 Desember.

Credit APDForum

Petroleum Fund akan Dimasukkan ke UU Migas

Ilustrasi (Thinkstock)

 

 

Jakarta, CB -- Pemerintah memastikan akan memasukkan klausul petroleum fund dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Petroleum fund sendiri merupakan dana yang disisihkan dari pendapatan sektor migas untuk mengoptimalkan penguasaan aparatur negara pada kegiatan migas. Nantinya dana tersebut akan masuk dalam pos anggaran Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) selaku regulator penguasaan sektor migas di Indonesia.

"Dana ini penting untuk mempercepat eksplorasi daerah-daerah yang memiliki risk tinggi. Kami harapkan (petroleum fund) bisa diundang-undangkan DPR tahun ini," ujar Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, IGN Wiratmaja di Hotel Le Meredien Jakarta, Jumat (9/2).

Wiratmaja menjelaskan, saat ini dihitung besaran petroleum fund yang rencananya bakal dibahas bersama DPR pada Juli mendatang. Adapun usulan mengenai jumlah petroleum fund sudah mengerucut ke angka 5, 10, dan 20 persen dari total pemasukan migas.

"Kalau tahun ini disetujui (DPR), implementasinya mungkin baru tahun depan. Sekarang klausulnya masih dibahas," tuturnya.

Sebelumnya, anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas, Agung Wicaksono mengatakan tengah dikaji usulan petroleum fund berikut besarannya yang nantinya akan direkomendasikan kepada pemerintah. Agung menilai, petroleum fund akan menjadi solusi untuk mendanai upaya pengumpulan data kandungan migas dan penguasaan teknologi eksplorasi demi meningkatkan cadangan dan produksi migas.

"Kami akan mengusulkan karena selama ini memang tidak ada. Kan selama ini semua pemasukan migas masuk ke Kementerian Keuangan," kata Agung.

Credit  CNN Indonesia