Senin, 28 Januari 2019

Israel Ikuti AS, Akui Juan Guaido Sebagai Presiden Venezuela


Israel Ikuti AS, Akui Juan Guaido Sebagai Presiden Venezuela
Benjamin Netanyahu. (REUTERS/Carlos Barria).


Jakarta, CB -- Israel secara resmi mengakui ketua Majelis Nasional Venezuela Juan Guaido sebagai presiden. Langkah ini mengikuti keputusan Amerika Serikat dan beberapa negara lain yang juga mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela.

Pengakuan ini disampaikan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dikutip Reuters, Minggu (27/1).

Netanyahu mengumumkan pengakuan tersebut dalam sebuah video online bahwa Israel bergabung dengan Amerika Serikat, Kanada, dan sejumlah negara Amerika Selatan dalam mengakui kepemimpinan baru di Venezuela.



Sebelumnya negara-negara besar Eropa Inggris, Jerman, Prancis dan Spanyol juga bakal mendukung Guaido. Mereka bakal mendukung Guaido dengan catatan jika Presiden Nicholas Maduro tak segera mengambil langkah mengadakan pemilihan umum darurat dalam waktu delapan hari ke depan.

Sementara Rusia sebaliknya, yakni mendukung Maduro. Langkah Rusia ini sejalan dengan sekutu sosialis Amerika Selatan lain seperti Meksiko dan Bolivia.


Maduro kembali terpilih sebagai Presiden pada Mei tahun lalu di tengah tingkat partisipasi pemilu yang rendah dan tuduhan pembelian suara oleh pemerintah. Oposisi domestik, Amerika Serikat, dan pemerintah Amerika Latin yang condong ke kelompok kanan menolak kemudian mengakui hasil pemungutan suara.

Sejak itu Venezuela mulai memanas. Imbasnya ketika Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada hari Rabu lalu. Deklarasi 'kudeta' ini dilakukan meskipun Maduro-yang telah memimpin negara kaya minyak itu sejak 2013 dan mendapat dukungan dari angkatan bersenjata-telah menolak untuk mundur.





Credit  cnnindonesia.com




Diancam Hizbullah, Ini Respon Netanyahu


Diancam Hizbullah, Ini Respon Netanyahu
Netanyahu sebut ancaman itu tanda kegelisahan Hizbullah atas keberhasilan operasi Israel di Suriah dan atas sanksi terhadap Iran, yang mempengaruhi Hizbullah. Foto/Reuters

TEL AVIV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu merespon dengan keras ancaman yang dilontarkan pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah. Nasrallah mendesak Israel untuk menghentikan serangan terhadap Suriah, atau Tel Aviv akan menanggung akibatnya.

Berbicara di depan Parlemen Israel, Netanyahu menegaskan ancaman itu adalah tanda kegelisahan Hizbullah atas keberhasilan operasi Israel di Suriah dan juga atas sanksi terhadap Iran, yang berpengaruh terhadap kelompok asal Lebanon itu.

"Dia malu atas keberhasilan kami dalam Operasi Perisai Utara. Sanksi terhadap Iran sangat merusak pendanaan Iran dan satelitnya, Hizbollah yang pertama dan terutama," ucap Netanyahu, seperti dilansir Jerusalem Post pada Minggu (27/1).



Sebelumnya, dalam wawancara dengan stasiun TV Al-Mayadeen yang berbasis di Beirut, Nasrallah mengatakan bahwa Iran, Suriah dan Hizbullah dapat kapan saja memutuskan untuk berurusan secara berbeda dengan tindakan Israel di Suriah. Ia pun mengisyaratkan bahwa Tel Aviv mungkin menjadi target.

"Hati-hati. Jangan melanjutkan apa yang Anda lakukan di Suriah. Jangan salah perhitungan dan jangan menyeret kawasan itu ke dalam perang atau konfrontasi besar," ujarnya.

Dalam wawancara selama tiga jam itu, Nasrallah mengatakan keadaan di kawasan itu telah berubah ketika Iran dan sekutunya, termasuk kelompoknya, memperluas pengaruh mereka di kawasan itu. 



Credit sindonews.com




Pemimpin Hizbullah Klaim Pasukannya Bisa Masuki Wilayah Israel



Tentara Israel membuka pintu terowongan lintas batas dari Lebanon ke Israel di sisi perbatasan Israel, dekat Metula, Rabu, 19 Desember 2018. Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Jonathan Conricus mengatakan militer telah melacak terowongan yang membentang dari Lebanon ke Israel utara.  REUTERS/Ronen Zvulun
Tentara Israel membuka pintu terowongan lintas batas dari Lebanon ke Israel di sisi perbatasan Israel, dekat Metula, Rabu, 19 Desember 2018. Juru bicara militer Israel Letnan Kolonel Jonathan Conricus mengatakan militer telah melacak terowongan yang membentang dari Lebanon ke Israel utara. REUTERS/Ronen Zvulun

CBBeirut – Kelompok milisi Hizbullah mengklaim mampu memasuki wilayah Israel sejak bertahun-tahun lalu.

Pemimpin Hizbullah, Sayyed Hassan Nasrallah, mengatakan kelompok ini tidak menginginkan perang dengan Israel apalagi melibatkan Lebanon. Namun, Nasrallah memperingatkan serangan Israel di Suriah bisa mengubah situasi ini.
“Sebagian dari rencana kita untuk perang berikutnya adalah memasuki wilayah Galilee, bagian dari rencana ini adalah kami mampu melakukannya dengan izin Tuhan. Hal penting adalah kami memiliki kemampuan ini dan telah memilikinya selama beberapa tahun,” kata Nasrallah.
Nasrallah, yang menyebut kelompok ini sebagai poros perlawanan, mengatakan serangan berikutnya bisa berupa pengeboman ibu kota Tel Aviv di Israel.

Menurut Nasrallah saat ini ada kekhawatiran PM Israel, Benjamin Netanyahu, keliru mengkalkulasi situasi politik dan melakukan hal tergesa-gesa menjelang pemilu April 2019.
Seperti diberitakan Times of Israel, militer negara itu berhasil menemukan enam terowongan bawah tanah yang menghubungkan wilayah Lebanon dan sebagian wilayah Israel. Salah satu terowongan itu memiliki kedalaman hingga 55 meter dan bisa dimuati puluhan orang untuk menyerang ke dalam wilayah Israel.
Nasrallah tidak mengakui secara gamblang bahwa terowongan yang ditemukan Israel sebagai buatan pasukannya. Dia mengatakan kelompok ini sengaja menggunakan ambiguitas mengenai urusan militer. Ini agar Israel tidak memiliki alasan untuk menyerang.

Saat ini, menurut Nasrallah, militer Israel masih mencari keberadaan lebih banyak terowongan meskipun telah menyatakan operasi itu telah diakhiri dua pekan lalu. Menurut dia,”Israel baru menemukan beberapa terowongan. Tidak diketahui apakah ada lebih banyak terowongan.”
Soal terowongan ini, utusan PBB untuk Timur Tengah mengatakan dua terowongan yang ditemukan melewati batas wilayah Lebanon dan Israel sehingga menjadi pelanggaran.

Hassan Nasrallah



Resolusi DK PBB nomor 1701, yang mengakhiri perang Israel dan Lebanon pada 2006, menyebutkan kedua pihak harus tetap berada di wilayah garis biru masing-masing. Hizbullah juga diharuskan meninggalkan wilayah dekat garis perbatasan.

 
Utusan PBB, Nickolay Mladenov, mengatakan pasukan perdamaian PBB tidak diizinkan memasuki titip masuk salah satu terowongan di sisi Lebanon.
Nasrallah mengindikasikan terowongan yang ditemukan Israel ini telah digali sejak lama. Dia mengaku terkejut militer Israel baru menemukannya kemarin.
“Salah satu terowongan yang ditemukan telah dibangun sejak 13 tahun lalu,” kata dia sambil menekankan ini berarti terowongan itu telah ada sebelum Resolusi 1701 keluar. Namun, dia tidak membahas usia lima terowongan lainnya, yang menyasar wilayah Israel.




Credit  tempo.co





Israel Kutuk Parlemen Irlandia Ajukan RUU Anti Pemukiman


Israel Kutuk Parlemen Irlandia Ajukan RUU Anti Pemukiman
Israel mengutuk parlemen Irlandia yang mendung RUU anti pendudukan. Foto/Ilustrasi/Istimewa

TEL AVIV - Israel mengutuk pemungutan suara oleh parlemen Irlandia yang mendukung undang-undang untuk melarang impor dan penjualan barang-barang dari wilayah yang dikuasai oleh negara Zionis itu pada tahun 1967.

Undang-undang tersebut akan melarang perdagangan barang atau jasa yang berasal dari permukiman Tepi Barat dan Dataran Tinggi Golan yang dicaplok Israel.

Kementerian Luar Negeri Israel mengecam pemungutan suara itu sebagai ekspresi permusuhan murni.

"Sangat mengganggu dan mengecewakan bahwa para penggagas undang-undang ini berfokus pada serangan munafik terhadap Israel, bukan pada kediktatoran yang membantai warganya," kata Kementerian Luar Negeri Israel dalam sebuah pernyataan.

"Ini adalah ekspresi jelas dari diskriminasi obsesif yang harus ditolak dengan jijik," sambung pernyataan itu seperti dilansir dari Xinhua, Jumat (25/1/2019).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan bahwa Duta Besar Irlandia untuk Israel akan dipanggil untuk membicarakan tentang teguran terkait hal itu.

Pada hari Kamis, RUU itu melewati tahap yang disebut sebagai tahap kedua di Majelis Rendah Parlemen Irlandia dengan 78 suara melawan 45. Meski begitu, RUU tersebut masih harus melewati beberapa tahap lain sebelum bisa menjadi undang-undang.

Pemerintah Irlandia sendiri menentang RUU tersebut.

Israel menduduki Tepi Barat dan Yerusalem Timur bersama dengan Jalur Gaza dalam perang Timur Tengah yang meletus pada 1967. Israel juga merebut Dataran Tinggi Golan, sebuah wilayah yang semula menjadi milik Suriah.

Israel mencaplok Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan tak lama setelah perang, tindakan yang tidak pernah diakui oleh sebagian besar masyarakat internasional.




Credit  sindonews.com




Larang Israel, Malaysia Batal Jadi Tuan Rumah Renang Dunia


Larang Israel, Malaysia Batal Jadi Tuan Rumah Renang Dunia
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. Foto/REUTERS

KUALA LUMPUR - Komite Paralimpik Internasional (IPC) mencabut hak Malaysia untuk menjadi tuan rumah Kejuaraan Para Renang Dunia 2019. Alasannya, negara itu melarang atlet Israel untuk berpartisipasi.

Kejuaraan yang menjadi ajang kualifikasi untuk Olimpiade Tokyo itu awalnya akan digelar di Kuching 29 Juli hingga 4 Agustus 2019.

IPC mengatakan tempat baru akan dicari untuk tanggal yang sama, meskipun mungkin ada beberapa fleksibilitas mengingat keadaan.

"Semua Kejuaraan Dunia harus terbuka untuk semua atlet dan negara yang memenuhi syarat untuk bersaing dengan aman dan bebas dari diskriminasi," kata presiden IPC Andrew Parsons dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan dewan pengurus IPC di London pada hari Minggu.

"Ketika negara tuan rumah mengecualikan atlet dari negara tertentu, karena alasan politik, maka kami sama sekali tidak memiliki alternatif selain mencari tuan rumah kejuaraan baru," lanjut dia, seperti dikutip Reuters, Senin (28/1/2019).

Malaysia—negara mayoritas Muslim yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel— mengumumkan bulan ini bahwa mereka akan melarang warga Israel dari acara apa pun yang diadakan di negara Asia Tenggara itu.

Larangan itu muncul setelah Perdana Menteri Mahathir Mohamad mengatakan bahwa warga Israel tidak diterima di Malaysia.

"Kami merasa bahwa mereka melakukan banyak hal yang salah, tetapi lolos dengan itu karena tidak ada yang berani mengatakan apa-apa terhadap mereka," kata Mahathir selama kunjungannya ke London.

Israel mengecam larangan oleh Malaysia sebagai sikap memalukan. Menurut Israel keputusan itu diilhami oleh sikap anti-Semitisme yang fanatik dari Mahathir.

Mahathir, 93, selama beberapa dekade dituduh anti-Semitisme karena serangannya terhadap orang-orang Yahudi.

Dalam wawancara dengan BBC Oktober lalu, dia menggambarkan orang-orang Yahudi "berhidung bengkok" dan menyalahkan mereka atas masalah di Timur Tengah.

Mahathir telah membela pernyataannya dengan mengatakan itu adalah haknya untuk mengatakan sesuatu tentang tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.

Sebelum haknya dicabut, Malaysia harusnya menjadi tuan rumah untuk sekitar 600 perenang dari 60 negara yang akan berlaga di Sarawak. Lebih dari 160 gelar akan diperebutkan.

IPC mengatakan semua tuan rumah pengganti potensial diminta untuk menyatakan minatnya pada 11 Februari.

"Gerakan Paralimpik telah, dan selalu akan, termotivasi oleh keinginan untuk mendorong inklusi, bukan pengecualian," kata Parsons dalam pernyataannya.

"Terlepas dari negara-negara yang terlibat dalam masalah ini, IPC akan mengambil keputusan yang sama lagi jika menghadapi situasi serupa yang melibatkan berbagai negara," imbuh dia.

Dia mengatakan bahwa ketika Malaysia dianugerahi menjadi tuan rumah kejuaraan pada tahun 2017, IPC telah diberi jaminan bahwa semua atlet dan negara yang memenuhi syarat akan diizinkan untuk berpartisipasi dengan keselamatan mereka yang terjamin.

"Sejak itu, telah terjadi perubahan kepemimpinan politik dan pemerintah baru Malaysia memiliki gagasan yang berbeda," kata Parsons.

"Politik dan olahraga tidak pernah menjadi campuran yang baik dan kami kecewa bahwa atlet Israel tidak akan diizinkan bertanding di Malaysia." 






Credit  sindonews.com




Antisipasi Risiko Keamanan, Militer Malaysia Kaji Teknologi 5G


Teknologi 5G. womenlovetech.com
Teknologi 5G. womenlovetech.com

CB, Jakarta - Militer Malaysia sedang meninjau dan mengidentifikasi apakah teknologi 5G berisiko terhadap pertahanan dan keamanan negara.
Panglima Angkatan Bersenjata Diraja Malaysia (MAF), Jenderal Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin, mengatakan hasil kajian akan dilaporkan kepada pemerintah untuk memutuskan apakah teknologi bisa dipasang, seperti dikutip dari laporan Malay Mail, 26 Januari 2019.

Zulkifli mengatakan bahwa semua teknologi baru dari luar negeri harus diteliti untuk menentukan apakah jaringan 5G cocok untuk digunakan di Malaysia.

"Kami tidak bisa begitu saja mengikuti negara lain dalam hal menggunakan teknologi baru. Tidak semua teknologi bagus. Kami yakin bahwa Kementerian Komunikasi dan Multimedia sedang melakukan studi tentang ini dan MAF juga memiliki cara sendiri untuk mempelajari teknologi baru.
"MAF akan memberikan pandangannya kepada pemerintah tentang masalah ini dalam waktu dekat," katanya.

Panglima Angkatan Bersenjata Malaysia Jenderal Tan Sri Zulkifli Zainal Abidin.[mod.gov.my]




Mengomentari masalah ini, Zulkifli mengatakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah pada penanganan teknologi baru jika penggunaannya termasuk unsur-unsur serangan siber dan pengumpulan informasi sensitif.
"Untuk mencegah ancaman seperti itu, kita harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat," katanya.

Pada hari Sabtu pekan lalu, ketika berada di London, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad mengatakan Malaysia akan melakukan studi pendahuluan sebelum membuat keputusan apakah akan memblokir raksasa telekomunikasi Cina, Huawei, yang berencana membangun infrastruktur 5G di Malaysia, menyusul kekhawatiran akan meningkatnya kegiatan mata-mata siber.Pada hari Selasa, mantan menteri keuangan Tun Daim Zainuddin, mengatakan Malaysia harus berhati-hati dengan teknologi 5G yang saat ini sedang dijelajahi Cina, karena kemampuannya untuk memicu ancaman keamanan dunia maya dan digital terhadap negara tersebut.





Credit  tempo.co



Minggu, 27 Januari 2019

Penampakan Pesawat N219 Buatan PTDI yang Sedang Jalani Uji Terbang

 

Uji terbang pesawat N219. (Foto:Instagram/@officialptdi)

PT Dirgantara Indonesia (Persero) (PTDI) terus mengebut proses sertifikasi pesawat asli karyanya, N219. Pesawat baling-baling seri N219 merupakan asli karya PTDI yang kedua, setelah BUMN ini meluncurkan program N250 pada tahun 1990-an.

Sayangnya, proyek N250 harus dihentikan sebelum memasuki fase produksi massal karena Indonesia terkena krisis ekonomi 1998. Setelah proyek N250 dihentikan, PTDI tak memiliki pesawat asli buatannya. BUMN yang bermarkas di Bandung ini hanya merakit dan membuat komponen pesawat hingga helikopter.

Setelah bangkit dari keterpurukan, PTDI sejak tahun 2010-an kembali merancang dan mengembangkan varian pesawat penumpang baling-baling berukuran lebih kecil dari N250, yakni N219. PTDI sendiri telah membuat 2 purwarupa (prototype) pesawat N219. Terbaru, PTDI mengunggah video proses uji terbang N219 sebelum memasuki fase produksi massal.

"Come up and bring some actions, #N219 Prototype Design 2 is on another flying.. Happy Sunday everyone!" tulis akun instagram PTDI, Minggu (27/1).



N219 pertama kali melakukan uji terbang dari Lanud Husein Sastranegara, Bandung, menuju ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada 8 November 217. Uji terbang ini merupakan persiapan N219 sebelum nantinya diproduksi massal dan digunakan secara komersil.

Saat ini, proses penyelesaian N219 masih tinggal menunggu sertifikasi. PTDI menggunakan 2 flying prototype untuk menyelesaikan proses sertifikasi. PTDI juga tengah mengembangkan pesawat N219 tipe amfibi. Pesawat N219 varian amfibi bisa mendarat di perairan dan mampu meningkatkan konektivitas di daerah terpencil 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal).

Untuk harga jual per unit, N219 ini rencananya dipatok pada angka USD 5,8 juta hingga USD 6 juta. Pesawat N219 juga direncanakan memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) hingga 60 persen, sampai saat ini, TKDN yang dihitung sudah mencapai 44 persen.

Penamaan Pesawat N219 buatan PT Dirgantara (Foto:ANTARA/Rosa Panggabean)

Credit Kumparan.com

https://m.kumparan.com/@kumparanbisnis/penampakan-pesawat-n219-buatan-ptdi-yang-sedang-jalani-uji-terbang-1548580022665970547.amp




Satelit Nusantara Satu buatan Indonesia segera mengudara

Satelit Nusantara Satu buatan PT Pasifik Satelit Nusantara. (psn.co.id)

Jakarta (CB) - Perusahaan telekomunikasi PT Pasifik Satelit Nusantara akan meluncurkan satelit Nusantara Satu pada pertengahan Februari mendatang di Amerika Serikat, menumpang roket milik Space X.

"Kami ingin terus perkuat satelit di Indonesia," kata Direktur Utama PSN Adi Rahman Adiwoso saat memberikan keterangan pers di Jakarta, Rabu.

Satelit Nusantara Satu dikembangkan sejak tiga tahun lalu, semula bernama Satelit PSN VI, PSN mengklaim satelit ini akan menjadi satelit pertama di Indonesia yang menggunakan teknologi high throuhgput satellite (HTS). HTS menjanjikan layanan internet broadband yang lebih cepat dibandingkan satelit konvensional yang saat ini ada di Indonesia.

Satelit ini memiliki kapasitas 15Gbps, tiga kali lebih besar dibandingkan satelit konvensional yang saat ini ada. Satelit Nusantara Satu dirakit di Palo Alto, Amerika Serikat.

Satelit Nusantara Satu akan digunakan untuk menyambungkan daerah-daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan broadband atau pita lebar. PSN menilai salah satu pekerjaan panjang di industri telekomunikasi adalah mengatasi kesenjangan jaringan komunikasi yang belum merata di seluruh Indonesia.

"Kebutuhan internet atau broadband sangat tinggi. Perkiraan kami, ada 25.000 desa yang tidak memiliki koneksi komunikasi internet yang memadai. Target kami membantu mencakup mereka," kata Adi.

Proyek senilai 230 juta dolar ini menjanjikan kecepatan internet ke end-user hingga 25Mbps, jauh lebih cepat dibandingkan satelit konvensional yang saat ini hanya memberikan 5Mbps.

Menurut jadwal, satelit Nusantara Satu akan diluncurkan dengan roket Falcon 9 Space X pada  18 Februari mendatang. Orbital satelit Nusantara Satu akan berada di atas Papua Nugini.

Satelit ini akan mulai beroperasi pada April mendatang, PSN akan menggunakan satelit tersebut untuk mengembangkan divisi broadband mereka yang antara lain memiliki klien UMKM dan kafe internet di daerah.

Pemerintah melalui BAKTI Kominfo juga memiliki program satelit multifungsi yang akan selesai pada 2023 mendatang, selama menanti satelit selesai, BAKTI akan menyewa sejumlah satelit yang berada di atas wilayah Indonesia untuk memenuhi kebutuhan internet di wilayah yang tidak terjangkau kabel serat optik.

Menurut PSN, satelit Nusantara Satu ini akan menjadi salah satu yang akan dipakai oleh BAKTI dalam masa tersebut, saat ini mereka berada dalam tahap finalisasi kontrak.

Beberapa operator seluler juga akan menggunakan satelit ini untuk backhauling layanan internet mereka.

 

Credit AntaraNews

https://m.antaranews.com/amp/berita/790613/satelit-nusantara-satu-buatan-indonesia-segera-mengudara



Dua ledakan bom di Filipina selatan tewaskan 21 orang


Ilustrasi ledakan bom (ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi)


Manila (CB) - Dua bom saat misa Minggu di sebuah gereja di Filipina selatan menewaskan sedikitnya 21 orang dan melukai 71 lainnya, kata pejabat keamanan.

Peristiwa itu terjadi beberapa hari setelah referendum otonomi di wilayah mayoritas Muslim itu dimenangkan suara "Ya" (mendukung).

Ledakan pertama muncul di dalam katedral di Jolo, di Provinsi Sulu, disusul ledakan kedua di tempat parkir mobil, hingga menewaskan personel militer dan warga sipil, kata pejabat.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas ledakan tersebut.

Pengeboman terjadi setelah muncul pengumuman pada Jumat, yang menyebutkan bahwa daerah itu, wilayah mayoritas Muslim di negara yang mayoritas penduduknya memeluk Katolik, mengesahkan rencana pemerintahan mandiri pada 2020. Langkah tersebut meningkatkan harapan perdamaian di negara itu, yang beberapa wilayahnya dilanda konflik, sekaligus salah satu negara termiskin di Asia.

Referendum pada Senin lalu menghasilkan 85 persen suara dukungan bagi pembentukan wilayah otonomi bernama Bangsamoro. Meskipun Sulu menjadi salah satu dari sedikit daerah yang menolak otonomi, daerah itu tetap akan menjadi bagian entitas baru tersebut.

Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menyebut serangan itu sebagai tindakan pengecut dan meminta warga setempat untuk waspada dan bekerja sama dengan pihak berwenang untuk mencegah terorisme menang.

"Kami akan menggunakan kekuatan penuh hukum untuk mengadili para pelaku di balik insiden ini," kata Lorenzana dalam sebuah pernyataan.

Warga sipil menanggung serangan itu, yang juga menewaskan tujuh tentara.

Juru Bicara Komando Militer Mindanao Barat Kolonel Gerry Besana mengatakan pemeriksaan material bom akan mengungkap dalang serangan.

Kepala Kepolisian Nasional Oscar Albayalde mengatakan gerilyawan kelompok Abu Sayyaf kemungkinan terlibat dalam insiden itu.

"Mereka ingin menggangu keamanan dan ketertiban, mereka ingin unjuk kekuatan dan menabur kekacauan," kata Albayalde di radio.

Jolo adalah benteng Abu Sayyaf, yang dikenal lewat serangkaian pengeboman dan kebrutalan, serta berbaiat kepada ISIS. Gerilyawan kelompok itu juga sering terlibat dalam pembajakan dan penculikan.

Referendum pekan lalu digelar pada masa-masa kritis Filipina, yang berharap dapat mengakhiri konflik separatis puluhan tahun di Mindanao yang menurut para ahli telah meningkatkan ekstremisme.

Konflik itu dikhawatirkan dapat menarik gerilyawan asing ke Mindanao untuk memanfaatkan perbatasan yang rapuh, hutan dan pegunungan, serta melimpahnya persenjataan, sebut Reuters.


Credit AntaraNews


https://m.antaranews.com/berita/792042/dua-ledakan-bom-di-filipina-selatan-tewaskan-21-orang




Rusia dan China Blokir Desakan AS Akui Guaido Presiden Venezuela

DK PBB gagal menyepakati pernyataan bersama terkait Venezuela. Foto/Istimewa


NEW YORK - Dewan Keamanan (DK) PBB gagal menyepakati pernyataan bersama terkait Venezuela. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pun menyalahkan Rusia karena memblokir pernyataan bersama DK PBB.

Menanggapi tudingan itu, Dubes Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan, DK PBB gagal menyepakati pernyataan bersama tentang Venezuela karena posisi AS yang kontrovesial.


"Saya akan mengoreksi Menteri Luar Negeri (AS) (Mike) Pompeo," kata utusan Rusia itu. 

"Kami memblokir pernyataan Ketua yang diusulkan oleh Amerika Serikat. Kami membuat perubahan yang berarti di dalamnya. Kami yakin mereka akan didukung tanpa syarat oleh mayoritas anggota Dewan dan beberapa dari mereka sudah melakukannya," terang Nebenzia.

"Bola ada di delegasi AS; sudah waktunya untuk itu," kata diplomat itu. 

"Namun, kami tidak yakin bahwa pernyataan seperti itu didasarkan pada penilaian yang seimbang dari Sekretaris Jenderal PBB dan menegaskan kedaulatan Venezuela dan tidak dapat diterimanya campur tangan dalam urusan domestiknya dan menghormati konstitusi adalah apa yang dicari delegasi AS," tambahnya seperti dikutip dari TASS, Minggu (27/1/2019).

Selain Rusia, sejumlah negara macam China, Afrika Selatan dan Guinea Khatulistiwa juga memblokir desakan AS untuk pernyataan DK PBB yang menyatakan dukungan penuh bagi Majelis Nasional Venezuela sebagai satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis di negara itu.

“China tidak ikut campur dalam urusan internal negara lain. Kami berharap negara yang menuduh orang lain dapat melakukan hal yang sama,” kata Duta Besar Tiongkok Ma Zhaoxu, menyindir AS seperti dikutip dari Reuters.

Pada 23 Januari, ketua parlemen Venezuela dan pemimpin oposisi Juan Guaido menyatakan dirinya sebagai presiden sementara pada demonstrasi di Ibu Kota negara itu, Caracas. Presiden Venezuela Nicolas Maduro, pada gilirannya, mengecam langkah itu dengan menyebutnya sebagai kudeta yang dilakukan oleh Washington dan memutuskan hubungan diplomatiknya dengan AS.

Beberapa negara, termasuk Grup Lima (tidak termasuk Meksiko), Amerika Serikat, Albania, Georgia, Swiss, dan Organisasi Amerika Serikat, pun mengakuinya.

Sedangkan Rusia, Bolivia, Iran, Kuba, Nikaragua, Salvador dan Turki menyuarakan dukungan untuk Maduro, sementara China dan Belarus menyerukan penyelesaian semua perbedaan secara damai dan memperingatkan terhadap campur tangan asing. Sekretaris jendral PBB, pada gilirannya, menyerukan dialog untuk menyelesaikan krisis.


Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373926/42/rusia-dan-china-blokir-desakan-as-akui-guaido-presiden-venezuela-1548572530



Kudeta Venezuela, Maduro Perintahkan Militer Siap Hadapi Invasi


Anggota tentara Venezuela menunjukkan cara menggunakan senjata anti-pesawat pada seorang wanita paruh baya dalam latihan militer bersama tentara di Caracas, 26 Agustus 2017. REUTERS/Andres Martinez Casares

CBCaracas – Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, mengatakan militer negaranya bakal menggelar latihan perang untuk bersiap menghadapi potensi invasi.

Angkatan bersenjata Venezuela bakal menggelar latihan besar-besaran antara 10 – 15 Februari 2019. Selama latihan ini, pasukan akan melakukan simulasi melawan invasi dan meningkatkan keterampilan mempertahankan wilayah daratan, pantai dan sungai.


“Angkatan bersenjata kita membuat negara kita tidak bisa diserang,” kata Maduro sambil menambahkan militer mampu melawan setiap agresor yang menginjak Tanah Air Venezuela seperti dilansir Russia Today pada 25 Januari 2019.

 

Maduro mengklaim militer negara itu telah mencapai level profesional tertinggi. Saat ini, Venezuela diperkirakan memiliki jumlah tentara sebanyak sekitar 500 ribu orang. Pasukan ini terdiri dari angkatan darat, laut, udara, Garda Nasional dan Milisi Nasional. Venezuela juga memulai program modernisasi senjata militernya, yang dilakukan sejak pendulunya Presiden Hugo Chavez.


Venezuela menjadi target embargo senjata AS sejak 2006. Ini membuat negara Amerika Latin itu melirik Rusia dan Cina untuk modernisasi senjata dan perlengkapan. Saat ini, Venezuela memiliki jet tempur SU-30MK, beberapa jenis helikopter tempur, sejumlah senjata seperti rudal darat ke udara terpandu laser dan rudal udara ke kapal.


Seperti dilansir Express, sekitar 25 orang anggota pasukan tentara level bawah Venezuela menyerang pos penjagaan Garda Nasional pada Senin, 21 Januari 2019. Mereka mendesak Presiden Maduro untuk mundur. Tuntutan ini mendapat sokongan dari pimpinan oposisi Juan Guaido, yang merupakan Presiden Majelis Nasional atau DPR. Guaido lalu menobatkan diri sebagai Presiden interim, yang ditolak militer.


Credit TEMPO.CO

https://dunia.tempo.co/read/1169144/kudeta-venezuela-maduro-perintahkan-militer-siap-hadapi-invasi



Etase Pertahanan Venezuela di AS Membelot

Kedutaan besar Amerika Serikat di Caracas, AS.

CB, WASHINGTON -- Etase pertahanan Venezuela untuk Amerika Serikat (AS) membelot dari pemerintahan Presiden Nicolas Maduro. Pembelotan ini dilakukan setelah Venezuela menarik sejumlah diplomatnya dari AS.

Venezuela menarik sejumlah diplomatnya karena AS mengakui ketua oposisi Venezuela Juan Guaido sebagai presiden sementara. AS, Kanada dan sejumlah negara Amerika Latin mengatakan pemilihan umum yang memenangkan Maduro tidak sah. 

"Hari ini saya berbicara kepada rakyat Venezuela dan terutama rekan-rekan saya di angkatan bersenjata, untuk mengakui Presiden Juan Guaido sebagai satu-satunya presiden," kata etase pertahanan Venezuela untuk AS Kolonel Jose Luis Silva di sebuah rekaman video, Ahad (27/1). 

Ia merekam video tersebut di kedutaan besar Venezuela di Washington. Kantor berita Reuters melaporkan melalui sambungan telpon Silva mengatakan ia tidak lagi mengakui Maduro sebagai presiden Venezuela dan meminta pemilihan umum yang adil segera digelar. 

Ilustrasi krisis Venezuela.


"(Pembelotan ini) menunjukan bahwa peran militer untuk melindungi konstitusi, bukan untuk mempertahankan diktaktor dan menekan rakyatnya, dukung yang lainnya untuk melakukan hal yang sama," kata juru bicara Dewan Keamanan PBB Garrett Marquis. 

Tenggat waktu 72 jam untuk diplomat AS meninggalkan Caracas sudah habis pada Sabtu (26/1) lalu. Tenggat waktu itu diberikan setelah Maduro memutuskan hubungan bilateral dengan AS pada hari Rabu (23/1). 

Beberapa staf kedutaan AS meninggalkan Caracas pada hari Jumat. Sementara Kementerian Luar Negeri Venezuela mengatakan sudah menarik staf kedutaan mereka dari Washington pada hari Sabtu. 

Dalam pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Venezuela disebutkan dalam 30 hari ke depan kedua negara akan mencari kesepakatan untuk mengganti kedutaan besar menjadi 'Interest Offices' di ibukota masing-masing. Jika kesepakatan tersebut gagal dicapai maka diplomat yang tersisa harus segera angkat kaki. 

Di saat yang sama sisa diplomat yang tersisa hanya diperboleh melakukan misi diplomatik. Kementerian Luar Negeri AS tidak segera memberikan komentar tentang status kedutaan besar AS di Caracas.

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/01/27/plywfi370-etase-pertahanan-venezuela-di-as-membelot




AS - Taliban Diduga Sepakat Tarik Pasukan Asing dari Afganistan

Tiga orang anggota Green Berets saat memberi pengarahan kepada sejumlah penduduk Afganistan, untuk menyerang benteng taliban. Keahlian pasukan ini memang merekrut pemberontak atau warga, untuk dijadikan pasukan bersenjata. Green Berets memiliki motto De Oppresso Liber, atau membebaskan yang tertindas. Green Berets memiliki tugas utama yaitu Unconventional Warfare, melatih pemberontak bersenjata, misi pengintaian, direct action mission, dan operasi anti teror. Getty Images

CBJakarta - Pada Sabtu kemarin, Taliban dan juru runding AS dikabarkan menyepakati draf perdamaian penarikan pasukan asing dari Afganistan dalam waktu 18 bulan.

Rincian draf, seperti yang dilaporkan Reuters, 27 Januari 2019, didapat dari sumber Taliban yang ikut dalam negosiasi selama enam hari dengan juru runding AS Zalmay Khalilzad di Qatar. Draf perdamaian ini berpeluang mengakhiri invasi AS ke Afganistan selama 17 tahun lebih.

Salah satu poin dalam draf perdamaian adalah pasukan asing harus meninggalkan Afganistan dalam kurun 18 bulan setelah kesepakata ditandatangani.


Meskipun belum mengeluarkan pernyataan resmi, Khalilzad menulis di Twitter bahwa pembicaraan menghasilkan kemajuan signifikan dan dia berencana untuk menemui langsung pemerintah Afganistan.

"Pertemuan di sini (Qatar) lebih produktif daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kami menghasilkan kemajuan signifikan dalam isu penting," tulisnya dan menambahkan sejumlah isu masih dibahas lebih lanjut.

"Tidak ada yang disepakati sampai seluruhnya disetujui dan itu termasuk dialog antara internal Afganistan dan gencatan senjata," tambahnya.

Seorang tentara wanita AS, menyaksikan pertunjukan saat merayakan Natal di Bagram, Kabul, Afganistan, 24 Desember 2017. REUTERS/Mohammad Ismail

Sementara Menteri Luar Negeri AS pada Sabtu kemarin menulis di Twitter bahwa dia telah menerima kabar dari Khalilzad tentang perundingan.

"AS serius untuk perdamaian, mencegah Afganistan menjadi tempat bagi terorisme internasional dan membawa kembali pasukan ke tanah air," kicau Pompeo tanpa memberikan keterangan lebih lanjut kapan penarikan pasukan AS.

"Kebijakan Emirat Islam selama perundingan sangat jelas, sampai masalah penarikan pasukan asing dari Afganistan disetujui, kemajuan di masalah lain tidak akan mungkin," kata juru bicara Taliban, Zabihullah Mujahid.

Sejauh ini belum diketahui apakah draf perdamaian yang diperoleh dari sumber Taliban disepakati oleh AS, Taliban dan pemerintah Afganistan atau sudah disepakati dan ditandatangani.

"Dalam kurun 18 bulan, jika pasukan asing ditarik mundur dan gencatan senjata diberlakukan, baru kemudian aspek lain dari proses perdamaian bisa dilakukan," kata sumber Taliban mengutip isi draf.

Sejauh ini Taliban berulangkali menolak tawaran perundingan dengan pemerintah Afganistan dan lebih memilih berunding langsung dengan AS. Baik Taliban dan AS akan melanjutkan perundingan pada Februari di Doha, Qatar, menurut sumber Taliban.

Credit TEMPO.CO


https://dunia.tempo.co/read/1169267/as-taliban-diduga-sepakat-tarik-pasukan-asing-dari-afganistan



Rusia Serukan Suriah Kembali ke Liga Arab

Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyerukan untuk mencabut pembekuan anggota Suriah di Liga Arab. Foto/Istimewa

TUNIS - Menteri Luar Negeri RusiaSergei Lavrov menyerukan untuk mencabut pembekuan anggota Suriahdi Liga Arab. Pernyataan Lavrov ini muncul dua bulan sebelum pertemuan puncak tahunan Arab di Tunisia pada bulan Maret mendatang.

"Kami ingin Tunisia mendukung proses pengembalian Suriah ke keluarga Arab dan Liga Negara-negara Arab juga," kata Lavrov dalam konferensi pers bersama dengan koleganya dari Tunisia Khamis al-Jahnawi di Tunis.


Tunisia dijadwalkan menjadi tuan rumah KTT Arab ke-30 pada bulan Maret.

"Saya percaya bahwa Tunis tertarik dengan pengembalian cepat para pengungsi Suriah yang berteduh di Tunisia," sambung Lavrov. 

"Kami akan melakukan segalanya untuk menciptakan kondisi yang tepat di Suriah guna pengembalian pengungsi," tukasnya seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (27/1/2019).

Menurut perkiraan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), ada sekitar 400 pengungsi Suriah di Tunisia.

Al-Jahnawi, pada bagiannya, mengatakan kembalinya Suriah ke Liga Arab adalah keputusan yang diambil oleh badan yang berbasis di Kairo. 

"Para menteri luar negeri Arab akan bertemu dan memutuskan apa yang mereka inginkan untuk Suriah," katanya. 

"Apa yang diperhatikan Tunisia adalah keamanan, stabilitas dan persatuan nasional Suriah," imbuhnya.

Liga Arab membekukan kursi Suriah pada 2011 dengan dilatarbelakangi penggunaan kekuatan oleh rezim Bashar al-Assad untuk menghancurkan aksi protes pro-demokrasi di negara itu.

Dalam beberapa pekan terakhir, ada seruan Arab yang meningkat untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Assad, termasuk kunjungan Presiden Sudan Omar al-Bashir ke Damaskus, dan pembukaan kembali kedutaan besar Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain di Ibu Kota Suriah.


Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373896/44/rusia-serukan-suriah-kembali-ke-liga-arab-1548563514



Damaskus Minta Turki Tarik Pasukan dari Suriah Barat Laut

Iring-iringan kendaraan militer berbendera Turki di perbatasan kota Manbij, Suriah. Foto/Istimewa


DAMASKUS - Suriah mengatakan pihaknya siap untuk menghidupkan kembali perjanjian keamanan dengan Turki jika Ankara menarik pasukannya keluar dari negara itu dan berhenti mendukung pemberontak. 

Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Luar Negeri Suriah mengatakan, pihaknya berkomitmen pada perjanjian Adana 1998. Perjanjian ini memaksa Damaskus berhenti menyembunyikan Partai Pekerja Kudistan (PKK) yang dilarang. PKK telah melakukan pemberontakan bersenjata terhadap Turki selama beberapa dekade.



"Suriah tetap berkomitmen dengan perjanjian ini dan semua perjanjian yang berkaitan dengan memerangi teror dalam segala bentuknya oleh kedua negara," bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Suriah yang dirilis di media pemerintah seperti dilansir dari Reuters, Minggu (27/1/2019).

Meski begitu, Damaskus mengatakan menghidupkan kembali kesepakatan Adana bergantung pada Ankara untuk mengakhiri dukungan terhadap para pemberontak yang berusaha menggulingkan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menarik pasukannya keluar dari Suriah barat laut.

Menghidupkan kembali kesepakatan AS menjadi topik yang diangkat dalam pertemuan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan sejawatnya dari Turki Presiden Recep Tayyip Erdogan.

Turki telah menempatkan pengaruhnya di daerah kantong yang dikuasai oposisi di Suriah barat laut di sekitar provinsi Idlib dengan bantuan pemberontak Arab, kelompok arus utama yang didukungnya. Pasukannya memantau zona penyangga di provinsi itu berdasarkan kesepakatan dengan Rusia dan Iran.

Sumber-sumber diplomatik Barat mengatakan bahwa waktu usulan Putin untuk menghidupkan kembali kesepakatan Adana mengisyaratkan suatu langkah untuk melawan seruan Presiden AS Donald Trump. Trump baru-baru ini menyerukan pembentukan zona aman di sepanjang perbatasan di dalam wilayah Suriah untuk mendukung orang Kurdi.

Suriah tidak menyebutkan bagaimana mereka akan berurusan dengan milisi Kurdi Suriah YPG yang didukung AS, yang Ankara katakan merupakan perpanjangan dari PKK.

YPG selama konflik telah membentuk otoritas yang dipimpin Kurdi yang menjalankan sebagian besar Suriah utara dan timur serta yang mengatur jutaan etnis Arab di bekas wilayah Negara Islam di mana sebagian besar kekayaan minyak Suriah terletak.

YPG telah melakukan dialog dengan pejabat pemerintah untuk melindungi wilayah otonom mereka ketika pasukan AS yang mendukung mereka mundur.

Dalam sebuah pidato pada hari Jumat, Erdogan, yang telah lama menyerukan penggulingan Presiden Bashar al Assad dan negaranya menampung jutaan warga Suriah yang melarikan diri dari perang, tidak menolak perjanjian Adana. Ia mengatakan hal itu memberi Turki hak untuk memasuki wilayah Suriah ketika negara itu menghadapi ancaman.

Turki, yang memiliki populasi besar Kurdi, melihat wilayah yang dikuasai Kurdi di Suriah sebagai ancaman bagi keamanan nasionalnya. Turki sudah berulang kali mengatakan tidak akan menunggu tanpa batas waktu untuk mendorong keluar YPG dan hanya Turki yang bisa membangun zona aman di sepanjang perbatasannya dengan Suriah.


Credit Sindonews.com




https://international.sindonews.com/read/1373901/43/damaskus-minta-turki-tarik-pasukan-dari-suriah-barat-laut-1548565370





Demonstran Kurdi Serbu Pangkalan Militer Turki di Irak, 2 Tewas

Sejumlah demonstran Kurdi yang penuh kemarahan menyerbu sebuah pangkalan militer Turki dan merusak kendaraan serta peralatan militer. Foto/Istimewa



BAGHDAD - Sejumlah demonstran Kurdi yang penuh kemarahan menyerbu sebuah pangkalan militer Turki di wilayah otonom Kurdistan Irak, Sabtu (26/1/2019). Mereka merusak kendaraan dan peralatan militer dalam sebuah konfrontasi yang menewaskan dua orang dan 15 terluka.

Ratusan demonstran Kurdi berkumpul di luar sebuah pangkalan militer Turki di dekat kota Shaladze, barat laut Duhok, Irak, untuk memprotes pemboman Turki minggu lalu yang menewaskan sedikitnya empat warga sipil.
Militer Turki secara teratur melakukan serangan udara di Irak utara terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK), yang bermarkas di Pegunungan Qandil dan memiliki pos terdepan dan pangkalan gerilyawan yang tersebar di seluruh wilayah perbatasan Turki-Irak-Iran. Ankara juga telah melakukan puluhan operasi darat lintas batas yang menargetkan PKK selama bertahun-tahun.



NRT, saluran berita di Kurdistan Irak, menyiarkan video yang menunjukkan asap membumbung dari pangkalan Turki ketika ratusan pemrotes mencoba memotong kawat berduri dan menghadapi pasukan Turki. Dalam video lain dari NRT, jet Turki terlihat melakukan terbang rendah dan menjatuhkan suar kepada para pengunjuk rasa.

NRT melaporkan bahwa enam jurnalisnya yang meliput protes ditangkap oleh pasukan keamanan Kurdi dan kemudian dibebaskan.

Menurut saksi mata, pasukan Turki pada awalnya menembaki para pengunjuk rasa. Seorang bocah lelaki berusia 13 tahun dan seorang lelaki berusia 60 tahun tewas, bunyi laporan jaringan berita Kurdi, Rudaw.

Setidaknya dua tentara Turki dilaporkan disandera sebelum dibebaskan ke pasukan keamanan Kurdi Irak. Ada juga laporan yang tidak diverifikasi bahwa pasukan Turki telah meninggalkan kamp.

Atas kejadian itu Kementerian Pertahanan Turki mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa beberapa kendaraan dan peralatan rusak dalam aksi provokasi yang dilakukan organisasi teror PKK.

Kelompok sayap kiri PKK telah melakukan pemberontakan terhadap Turki sejak tahun 1984 dan dianggap sebagai organisasi teroris oleh Turki, Amerika Serikat dan Uni Eropa.


Pemerintah Daerah Kurdistan mengeluarkan pernyataan yang menyatakan belasungkawa kepada keluarga para korban tetapi mengatakan "tangan yang mengganggu" ada di belakang protes, dalam referensi yang jelas ke PKK.

"Otoritas terkait sedang melakukan penyelidikan menyeluruh dan para pelaku akan diadili," katanya. Bala bantuan keamanan juga dikirim ke wilayah tersebut seperti dikutip dari Deutsche Welle, Minggu (27/1/2019).

Partai Demokrat Kurdistan (KDP) yang mendominasi provinsi Irbil dan Duhok adalah pesaing PKK dan memiliki hubungan dekat dengan Turki.

Sejak 1990-an, Turki telah mendirikan setidaknya selusin pangkalan militer dan kantor intelijen di wilayah Kurdistan Irak untuk mendukung operasi melawan PKK. Insiden hari Sabtu adalah yang pertama dari jenisnya melawan kehadiran Turki di Kurdistan Irak.

Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373886/43/demonstran-kurdi-serbu-pangkalan-militer-turki-di-irak-2-tewas-1548560564






'Kerugian ShutdownLebih Besar dari Dana Tembok Perbatasan'

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani anggaran legislasi untuk mengakhiri shutdown pemerintah AS terlama sepanjang sejarah. Shutdown tahun ini telah membuat ratusan ribu pekerja federal AS tidak dibayar selama satu bulan lebih. 

"Kami telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri shutdown dan membuka kembali pemerintahan," kata Trump, seperti dilansir dari the Guardian, Ahad (27/1). 

Kementerian Keuangan AS memperkirakan AS kehilangan 6 miliar dolar AS selama pemerintahan mereka ditutup satu bulan lebih. Kerugiannya lebih besar daripada anggaran 5,7 miliar dolar AS yang diminta Trump untuk membangun tembok perbatasan dengan Meksiko. 

Trump menandatangani anggaran itu pada hari Jumat (25/1). Keputusan ini menandakan Trump telah menurunkan tekanannya secara signifikan. Tapi dalam pidatonya di Rose Garden di Gedung Putih, Trump tidak mau mengakui melemahkan tekanannya. Ia mengancam akan mendeklarasikan darurat nasional jika Kongres tidak segera membuat kesepakatan yang disetujui bersema.

The Capitol di Washington, Amerika Serikat. Pada Sabtu (12/1), shutdown beberapa instansi pemerintahan memasuki hari ke-22.


"Biar saya perjelas, kami tidak memiliki pilihan lain selain membangun tembok atau penghalang baja yang kuat. Jika kami tidak mendapatkan kesepakatan yang adil dari Kongres, pemerintah akan shutdown lagi pada tanggal 15 Febuari, atau saya akan menggunakan wewenang yang diberikan hukum dan konstitusi AS kepada saya untuk mengatasi keadaan darurat ini," kata Trump.  

Kantor berita Reuters melaporkan pada Kamis (26/1) malam Wakil Presiden Mike Pence dan penasihat senior Gedung Putih Jared Kushner yang juga menantu Trump memberikan empat pilihan kepada presiden AS ke-45 itu. Salah satunya mendeklarasikan darurat nasional yang mana membuat Trump dapat membangun tembok perbatasan tanpa persetujuaan Kongres tapi pasti akan dituntut ke pengadilan. 

Trump tidak langsung memberikan jawabannya. Di tengah situasi yang tidak pasti para staf Gedung Putih menyiapkan pidato Trump tanpa tahu pasti apa yang akan diucapkannya. Akhirnya Trump memilih membuka kembali pemerintahan selama tiga pekan dan mencoba membuat paket keamanan perbatasan yang disepakati bersama. 

Salah satu pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan faktor kunci Trump berkenan membuka kembali pemerintahan adalah kisah-kisah para pekerja federal yang tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dengan memadai karena shutdown. Membuat para pekerja federal tersebut mengambil cuti atau bekerja tanpa dibayar.   

"Kami tidak berpikir kami telah menyerah, kami telah konsisten kami ingin melalui proses ini, presiden ingin melakukan satu kesempatan lagi," kata salah satu pejabat Gedung Putih lainnya. 


Beberapa pejabat mengatakan perjuangan mendapatkan tembok perbatasan belum usai. Mereka mengatakan Trump semakin yakin pada pekan depan ada beberapa anggota legislatif dari partai Demokrat yang bersedia mendukung anggaran keamanan perbatasan. 

Namun ketua House of Representative dari partai Demokrat Nancy Pelosi sudah menegaskan partainya tidak akan membiarkan ada anggaran yang digunakan untuk membangun tembok perbatasan. House of Representative kini dikuasai partai Demokrat yang memenangkan pemilihan paruh waktu bulan November 2018 lalu. 

Pertarungan antara partai Demokrat yang menyebabkan shutdown terlama sepanjang sejarah AS ini telah melukai pemerintahan Trump. Pemerintahannya dianggap tidak bersentuhan dengan penderitaan rakyat AS. Terutama setelah Menteri Perdagangan AS Wilbur Ross mempertanyakan mengapa pekerja federal yang tidak mendapatkan gaji untuk mencari pinjaman.

Penilaian terhadap kinerja pemerintahan Trump turun dari 40 persen menjadi sekitar 30 persen. Menandakan ia semakin sulit untuk memenangkan pemilihan presiden pada tahun 2020. 

Terutama penyelidikan Jaksa Khusus Robert Mueller atas intervensi Rusia atas pemilihan presiden AS pada 2016 lalu yang sudah mendekati tahapan akhir. Terutama setelah teman dekat dan mantan penasihat politik Trump, yakni Roger Stone ditangkap FBI di kediamannya di Florida. 

Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/amerika/19/01/27/plyuo5370-kerugian-shutdown-lebih-besar-dari-dana-tembok-perbatasan




Delapan orang tewas dalam dua ledakan di Jolo, Filipina


ilustrasi ledakan bom (ANTARA News/Handry Musa/2017)


Kota Zamboanga, Filipina(CB) - Dua ledakan granat di luar satu gereja di pusat kota Jolo, Sulu, Filipina Selatan, menewaskan delapan orang --termasuk lima prajurit-- dan melukai tujuh orang lagi pada Ahad, kata polisi.

Inspektur Senior Polisi Pablo Labra II, Direktur POlisi Sulu, mengatakan kedua ledakan tersebut terjadi sekitar pukul 08.28, Ahad, di luar Our Lady of Mount Carmel Cathedral, saat missa sedang berlangsung.

Labra mengatakan mereka belum bisa memastikan apakah peristiwa itu adalah perbuatan anggota Abu Sayyaf dan apakah granat tersebut dilemparkan oleh tersangka yang mengendarai sepeda motor.

Nama prajurit yang tewas, serta enam prajurit yang cedera, belum diketahui, kecuali mereka berasal dari Batalion Infantri Ke-35 Angkatan Darat yang bertugas untuk mengamankan gereja itu yang berada di Barangay Walled City, kata Labra.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita Filipina, PNA --yang dipantau Antara di Jakarta, Ahad siang, Labra mengatakan ketiga warga sipil yang tewas dan satu orang lagi, yang termasuk di antara tujuh orang yang cedera, adalah pejalan kaki.

Polisi masih menyelidiki peristiwa tersebut.

Labra menyatakan tentara dan personel polisi tambahan telah dikerahkan untuk menjaga kedamaian dan ketenangan di pusat kota Jolo, setelah ledakan.

Sementara itu, Kepala PNP Direktur Jenderal Oscar Albayalde mengutuk kedua pemboman di Jolo pada Ahad pagi tersebut. Ia meyakinkan bahwa keadilan akan ditegakkan sesegera mungkin.

Credit AntaraNews



https://m.antaranews.com/berita/791994/delapan-orang-tewas-dalam-dua-ledakan-di-jolo-filipina





Bank of England Tolak Kembalikan Emas Rp16,9 Triliun Milik Venezuela

Presiden Venezuela Nicolas Maduro saat memamerkan aset emas negaranya. Foto/REUTERS/Marco Bello


LONDON - Bank of England di Inggris menolak permintaan Venezuela untuk menarik emas senilai USD1,2 miliar (lebih dari Rp16,9 triliun) yang disimpan di bank tersebut. Para pejabat tinggi Amerika Serikat (AS) dilaporkan telah menekan pihak Inggris agar membekukan aset negara yang sedang dilanda krisis ekonomi dan politik tersebut.

Emas dengan nilai sebesar itu sedianya menjadi cadangan devisa negara Venezuela di Inggris. Namun, sumber yang mengetahui masalah itu kepada Bloomberg mengungkap pemblokiran penarikan simpanan emas tersebut.


Media yang berbasis di AS itu melaporkan para pejabat di Caracas selama berminggu-minggu telah mencoba untuk menarik simpanan emas, di mana Calixto Ortega, kepala bank sentral Venezuela, melakukan perjalanan ke London pada pertengahan Desember untuk mencari akses ke aset negara.

Menurut sumber tersebut, pembicaraan itu tidak berhasil ketika Menteri Luar Negeri AS Michael Pompeo dan Penasihat Keamanan Nasional untuk Presiden Donald Trump, John Bolton, menekan rekan-rekannya di Inggris untuk membekukan aset Venezuela.

Menurut beberapa laporan, Venezuela memiliki cadangan devisa lebih dari USD8 miliar. Jumlah emas Venezuela yang disimpan di Bank of England naik dua kali lipat dalam beberapa bulan terakhir atau tumbuh dari 14 menjadi 31 ton.

Negara Amerika Selatan itu dilaporkan telah mengalami masalah dalam mengekstraksi emasnya sendiri dari Bank of England di masa lalu. Bankir di Inggris diduga khawatir bahwa pejabat Venezuela akan menjual emas milik negara demi keuntungan pribadi.

Bank of England, bersama dengan pejabat pers untuk Pompeo dan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro, menolak berkomentar terkait masalah ini.

Terlepas dari kenyataan bahwa laporan Bloomberg itu tidak dikonfirmasi, langkah bank Inggris itu dipuji oleh pemimpin oposisi Juan Guaido yang telah mendeklarasikan diri sebagai presiden interim Venezuela. "Proses melindungi aset Venezuela telah dimulai," tulis Guaido di Twitter, seperti dikutip Russia Today, Minggu (27/1/2019).

"Kami tidak akan membiarkan lebih banyak penyalahgunaan dan pencurian uang yang ditujukan untuk makanan, obat-obatan, dan masa depan anak-anak kita," lanjut Guaido yang juga menjabat sebagai Kepala Majelis Nasional atau Parlemen.

Deklarasi Guaido sebagai presiden interim mendapat pengakuan dari AS, Kanada, dan mayoritas negara-negara Amerika Selatan.

Negara kaya minyak yang pernah dipimpin Hugo Chavez ini sejatinya sudah menggelar pemilu tahun lalu dan dimenangkan kubu Maduro dari partai berhaluan sosialis. Namun, pemilu itu diboikot kubu oposisi dengan alasan sarat kecurangan. AS dan banyak negara lain tidak mengakui Maduro sebagai presiden sah negara itu meski sudah diambil sumpah jabatan sebagai presiden untuk enam tahun ke depan.

Maduro didukung sejumlah negara seperti Meksiko, Rusia, China, dan Turki. Dia mengecam AS karena mendukung Guaido, dan memerintahkan para diplomatnya untuk meninggalkan Amerika.

Moskow bertekad akan terus mengakui Maduro sebagai satu-satunya pemimpin negara yang terpilih secara demokratis dan meminta negara lain untuk tidak campur tangan terhadap urusan dalam negeri Venezuela.

Credit Sindonews.com


https://international.sindonews.com/read/1373833/41/bank-of-england-tolak-kembalikan-emas-rp169-triliun-milik-venezuela-1548525290


Penampakan Okhotnik-B, Drone Siluman Rusia yang Bisa Bawa 2 Ton Bom


Penampakan Okhotnik-B, drone siluman Rusia, di landasan pacu bersalju di Siberia. Foto/Instagram/Express.co.uk


MOSKOW - Sebuah kendaraan udara nirawak (UAV) atau drone siluman Rusia yang selama ini dirahasikan terlihat berada di lapangan terbang terpencil di Siberia. UAV itu dikenal dengan nama Okhotnik-B yang diklaim mampu membawa 2 ton bom untuk misi tempur.

Drone pembom siluman itu terlihat di landasan pacu bersalju di Siberia. Kendaraan udara dengan desain bersayap dan tanpa ekor ini dilaporkan memiliki mesin jet dan mampu mengembangkan kecepatan lebih dari 500 mph pada ketinggian hampir 40.000 kaki.

Okhotnik-B yang dianggap sebagai drone tempur generasi keenam Rusia telah menjalani tes pada musim panas lalu dan diperkirakan akan terbang untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu ke depan.


Panglima militer Moskow berharap untuk menggunakan pembom itu untuk menghancurkan pertahanan anti-pesawat dari atas.

Pada tahun lalu, Wakil Mengeri Pertahanan Alexei Krivoruchko mengatakan; "Tahun depan, Okhotnik akan memasuki uji coba."

"Pekerjaan pada proyek ini adalah prioritas dan sedang berjalan pada tingkat yang baik. Pada musim semi, kami mengharapkan penerbangan pertama drone ini. Ini adalah tugas serius bagi kami," ujarnya.

"Pekerjaan pada kendaraan udara tak berawak jarak jauh yang berat sedang dalam tahap akhir. Secara khusus, pekerjaan telah selesai untuk membuat prototype yang akan memulai uji terbang tahun ini," paparnya.

"Pekerjaan sedang dilakukan di Chkalov Aviation Plant yang berbasis di Novosibirsk," imbuh dia.

UAV siluman ini melakukan ground runpertamanya di landasan pacu Novosibirsk November lalu.

"Uji coba model UAV Okhotnik berjalan pertama di landasan pacu Novosibirsk Aircraft Production Plant, mengumpulkan kecepatan 125 mph sesuai dengan program uji coba. Lepas landas tidak dilakukan," kata sumber di industri penerbangan tersebut, yang dikutip Express.co.uk, Minggu (27/1/2019).

"Okhotnik melakukan ground run, akselerasi, dan penghentian di ujung landasan dalam mode otomatis penuh," ujarnya.

Rusia memiliki sejumlah drone yang beroperasi tetapi telah menghindari pembuatan drone tempur di masa lalu karena masih mengandalkan armada pesawat pembom Sukhoi yang terjangkau untuk serangan udara di Suriah.


Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1373844/41/penampakan-okhotnik-b-drone-siluman-rusia-yang-bisa-bawa-2-ton-bom-1548530384



Sepasang Bomber Supersonik Rusia Berdengung di Dekat Amerika Utara



Pesawat pembom Blackjack Tu-160 Rusia. Foto/REUTERS


WASHINGTON - Sepasang pesawat pembom (bomber) supersonik Blackjack Tu-160 Rusia berdengung di dekat Amerika Utara pada hari Sabtu. Manuver pesawat pembom berkemampuan nuklir itu memaksa jet tempur Amerika Serikat (AS) dan Kanada melakukan intersepsi.

Militer AS telah mengonfirmasi kehadiran pesawat pembom Moskow tersebut.


"Dua pembom Rusia Blackjack Tu-160 tetap berada di wilayah udara internasional, tetapi dikawal oleh dua jet tempur Angkatan Udara AS F-22 dan dua jet CF-18 Kanada," bunyi pernyataan Komando Pertahanan Dirgantara Amerika Utara, yang lebih dikenal sebagai NORAD, yang dilansir Fox News, Minggu (27/1/2019).

Menurut NORAD, jet tempur F-22 AS yang menjalankan misi intersepsi itu terbang dari pangkalan Angkatan Udara di Alaska.

Penerbangan pembom Rusia di dekat Amerika Utara tercatat sebagai penerbangan pertama pada tahun ini. Aksi pesawat Tu-160 itu bertepatan dengan kunjungan Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg ke Washington untuk bertemu Menteri Luar Negeri Michael Pompeo, pelaksana tugas Menteri Pertahanan Pat Shanahan dan Penasihat Keamanan Nasional John Bolton.

Stoltenberg menyambangi Washington setelah Presiden Donald Trump mempertimbangkan menarik Amerika Serikat keluar dari NATO.

Petemuan pesawat militer Rusia dengan AS sudah sering terjadi. Pada 2017, pesawat pembom berkemampuan nuklir AS terbang di atas Laut Baltik dan dicegat atau diintersepsi oleh jet tempur Rusia.

Pada tahun 2018 pesawat pembom Rusia yang dikawal oleh jet tempur terbang di dekat Alaska pada 11 September dan memicu AS mengerahkan beberapa jet tempur F-22 untuk mengintersepsi.


Credit Sindonews.com

https://international.sindonews.com/read/1373848/42/sepasang-bomber-supersonik-rusia-berdengung-di-dekat-amerika-utara-1548536702



Rusia dan China Tolak Langkah AS Dukung 'Kudeta' di Venezuela

Presiden Venezuela, Nicolas Maduro diguncang gejolak 'kudeta' dari pemimpin oposisi, Juan Guaido. (REUTERS/Miraflores Palace).

Jakarta, CB -- Rusia bersama Cina, Afrika Selatan, dan Guinea Khatulistiwa menolak langkah Dewan Keamanan Amerika Serikat yang mendukung penuh Majelis Nasional Venezuela sebagai "satu-satunya lembaga yang dipilih secara demokratis" di negara itu.

Venezuela dalam beberapa minggu terakhir mengalami gejolak nasional usai Juan Guaido melakukan 'kudeta' terhadap Presiden Nicholas Maduro.

Dikutip Reuters, Sabtu (26/1), langkah Dewan Keamanan AS itu dilakukan menjelang pertemuan badan yang beranggotakan 15 negara, atas permintaan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo. Hal ini ditempuh setelah Washington dan sejumlah negara di kawasan Amerika mengakui Guaido sebagai kepala negara dan mendesak Maduro mundur.

Di satu sisi Rusia menentang upaya AS dan menuduh Washington mendukung upaya kudeta, lalu menempatkan Venezuela di jantung duel geopolitik yang terus berkembang penuh gejolak.


Sementara itu, Maduro telah berikrar untuk mengalahkan kudeta yang terjadi terhadap kedaulatan negara.

"Kami akan mengalahkan kudeta yang bermaksud ikut campur dalam urusan politik, menyingkirkan kedaulatan Venezuela dan mendirikan rezim boneka buat kepentingan AS dan sekutunya di dunia Barat," kata Maduro dikutip dari Antara.

Ia menyatakan media internasional telah melancarkan tekanan atas Venezuela dan memanipulasi fakta mengenai negara di semenajung Amerika Selatan itu.

Maduro mengatakan Venezuela mesti menyelesaikan masalah dalam negerinya sendiri tanpa campur tangan imperialis AS.

Maduro juga menyerukan dialog nasional, yang dapat membantu Venezuela dari keterpurukan.ita Turki, Anadolu.

Secara terpisah, Guaido selaku pemimpin oposisi yang juga Ketua Majelis Nasional sebelumnya telah menyatakan demonstrasi akan berlanjut sampai Maduro meletakkan jabatan.


Guaido yang telah mengumumkan diri sebagai Penjabat Presiden juga disebut meminta dukungan militer Venezuela.

Pemerintah Venezuela menyatakan Guaido secara diam-diam bertemu pemimpin Partai Sosialis Bersatu Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello di suatu hotel di Caracas pada 22 Januari lalu.

Menteri Komunikasi dan Penerangan Venezuela Jorge Rodriguez telah menyiarkan rekaman pertemuan tersebut dari hotel di Caracas.

Venezuela telah diguncang protes sejak 10 Januari, ketika Maduro diambil sumpahnya untuk masa jabatan kedua setelah boikot pemungutan suara oleh oposisi.

Pada Rabu (23/1), Guaido mengumumkan diri sebagai Penjabat Presiden.

Langkah Guaido itu mendapat dukungan dari Presiden AS Donald Trump yang mengakuinya sebagai presiden negeri tersebut.

Maduro pun merespons keras langkah AS itu, dengan memutus hubungan diplomatik. Maduro juga memberi tenggat 72 jam bagi diplomat AS di Venezuela untuk angkat kaki dari negeri itu.


Gejolak di Venezuela juga menimbulkan reaksi dari sesama negara Amerika Latin. Brazil dan Organisasi Negara Amerika dilaporkan mengakui Guaido sebagai pemimpin Venezuela sebelum pengumuman resminya.

Argentina, Kanada, Chile, Kolombia, Kosta Rika, Ekuador, Guatemala, Panama dan Paraguay pun mengikuti langkah Brazil itu. Sementara Bolivia dan

Mexico sebaliknya, masih mengakui Maduro sebagai presiden yang resmi.

Sementara beberapa negara Amerika Selatan, Rusia dan Turki juga telah menyampaikan solidaritas buat Maduro.


Credit CNN Indonesia


https://m.cnnindonesia.com/internasional/20190126231048-134-364137/rusia-dan-china-tolak-langkah-as-dukung-kudeta-di-venezuela



Pusat Perbelanjaan yang Berubah Jadi Neraka Bagi Tahanan Politik di Venezuela


Caracas -

Di pusat ibu kota Venezuela, Caracas, terdapat sebuah menara yang tampak seperti gedung ruang angkasa yang menakjubkan, menjulang di atas daerah kumuh di seputarnya.

El Helicoide pernah menjadi simbol negara yang kaya dan menjanjikan berbagai hal.

Sekarang, gedung tersebut menjadi penjara paling ditakuti di Venezuela dan mewakili kehancuran kekuatan Amerika Latin yang dilanda krisis.



'Modernitas seketika'

El Helicoide dibangun pada tahun 1950-an, ketika Venezuela masih memiliki mimpi besar dan dana berlimpah dari keuntungan minyak.

Kebangkitan pasca Perang Dunia Kedua sedang terjadi dan diktator Marcos Perez Jimenez ingin menciptakan citra negara yang memandang jauh ke depan.


Getty Images

ElHelicoide adalah markas Badan Intelijen NasionalBolivarian (SEBIN).

"(Mereka) melakukan penanaman modal nyata dalam pemikiran modernitas seketika," kata Dr Lisa Blackmore, salah satu penulis "Downward Spiral: El Helicoide's Descent from Mall to Prison" dan direktur Latin American Studies, University of Essex, Inggris.

"(Venezuela) adalah sebuah negara yang mulai tahun 1948 memasuki periode kediktatoran militer dan mandatnya adalah: 'Kita akan maju jika kita membangun'".

El Helicoide direncanakan menjadi pusat perbelanjaan pertama di dunia yang dapat dilalui kendaraan, dengan jalur melingkar ke 300 toko yang akan ada di kompleks itu. Gedung tersebut begitu besar sehingga dapat dilihat dari arah manapun di kota Caracas.



"Ini benar-benar gedung yang ikonik - tidak ada bandingannya di Amerika Latin," kata Dr Blackmore.

Bangunan ini direncanakan memiliki landasan helikopter, hotel, lift buatan Wina, Austria teknologi canggih dan kubah unik yang dibuat khusus.

Tetapi Perez Jimenez digulingkan pada tahun 1958 dan proyek ambisius ini menjadi terlalu mahal.


Archivo Fotografa Urbana / Proyecto Helicoide

Gedung zaman angkasa luar ini dibangun pada bebatuan dengan jalur ke atas melewati 300 butik.Tempat yang ditakuti

Selama bertahun-tahun bangunan tersebut bisa dibilang kosong. Sejumlah proyek mencoba untuk menghidupkannya, tetapi mengalami kegagalan.

Kemudian di tahun 1980-an, pemerintah mulai memindahkan sejumlah kantor pemerintah ke El Helicoide - yang terpenting adalah badan intelijennya, SEBIN.

Sejak saat itu, gedung itu menjadi tempat yang menakutkan karena dipakai untuk menahan penjahat selain juga tahanan politik.

BBC telah berbicara dengan sejumlah mantan tahanan, keluarga mereka, penasehat hukum, LSM dan juga dua mantan sipir untuk mendapatkan gambaran kehidupan di El Helicoide.



Mereka meminta kami untuk menyembunyikan jati diri mereka karena khawatir pemerintah akan menindak keluarganya.

Pegiat yang ditahan karena protes

Rosmit Mantilla dijebloskan ke El Helicoide pada bulan Mei 2014. Dia adalah salah satu dari lebih 3.000 orang yang ditahan terkait dengan unjuk rasa anti pemerintah yang mengguncang negara itu.

Pegiat politik berumur 32 tahun ini dikenal banyak pihak dan aktif menyuarakan hak LGBT.

Selama pemenjaraannya, dia juga terpilih menjadi anggota Dewan Nasional Venezuela, anggota kongres pertama negara itu yang secara terbuka menyatakan diri gay.


Reuters

Ribuan warga Venezuela ditahan saat unjuk rasa anti pemerintah di tahun 2014 dan 2017.Gejolak ekonomi dan politik

Kehidupan di Venezuela menjadi semakin sulit, dengan inflasi yang melonjak, kelangkaan makanan dan obat, serta layanan umum yang nyaris ambruk.

Di El Helicoide, terjadi kekacauan. Bus penuh tahanan tiba di penjara setiap hari.

Mahasiswa, pegiat politik dan kadang-kadang juga warga biasa, termasuk anak-anak ditangkap karena mereka ada di tempat yang salah, pada waktu yang tidak benar.

Mantilla dituduh mendanai protes - tuduhan yang telah dia sangkal.

Manuel adalah mantan penjaga penjara yang masih mengingat Mantilla.

"(Dia) adalah salah satu tahanan yang seharusnya tidak ada disana," kata Manuel.


Getty Images

Polisi rahasia Venezuela yang ditakuti dan dituduh melanggar hak asasi manusia.

'Buat orang takut'

Mantan petugas mengatakan kepada BBC, "Dengan menahan banyak orang, tujuannya adalah membuat orang takut."

"Dan saya pikir mereka bisa dibilang memang berhasil. Karena sekarang, ketika terjadi unjuk rasa atau pawai, banyak warga Venezuela takut karena mereka tidak ingin ditahan."

Tahanan di El Helicoide harus menunggu selama berhari-hari, berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan sebelum diadili.

Manuel mengatakan, "SEBIN adalah sebuah lembaga yang tujuannya adalah menghasilkan intelijen dan informasi. Tetapi untuk sementara waktu, bukan itu perannya. Perannya adalah untuk membela rezim, kediktatoran."

Sepanjang mimpi buruk selama dua setengah tahun, Mantilla mengatakan dirinya selalu ketakutan.

Tetapi dia tetap berkeinginan keras mencatat penyiksaan dan kekejaman yang terjadi setiap hari di El Helicoide.


BBC

Sementara jumlah tahanan meningkat di ElHelicoide, perkantoran, toilet dan bahkan tangga ditutup dan dijadikan sel.

"Guantanamo"

Ketika Mantilla tiba di El Helicoide pada tahun 2014, dirinya ingat hanya terdapat 50 tahanan. Dua tahun kemudian, dia katakan, jumlahnya menjadi 300 orang.

Sementara jumlah tahanan meningkat, para sipir harus berupaya agar mendapatkan ruang yang lebih banyak.

Kantor, toilet, tangga dan tempat yang sebelumnya diperuntukkan bagi butik eksklusif ditutup dan diubah menjadi sel.

Para tahanan menamakannya - Akuarium, Harimau Kecil dan Neraka Kecil.

Tetapi yang paling buruk adalah Guantanamo.

"Ini adalah gudang lama," Victor, mantan sipir lainnya El Helicoide, mengingat-ingat. "Ukurannya 12 X 12 meter dan biasanya dihuni sekitar 50 tahanan."

Ruangan itu panas, sumpek dan tidak berudara.

"Tidak ada cahaya, tidak ada air, tanpa sanitasi dan tanpa tempat tidur," kata Mantilla. "Dindingnya dilumuri darah dan kotoran manusia."

Dia mengatakan kepada BBC bahwa para tahanan berada di dalamnya selama berminggu-minggu tanpa mandi, buang air kecil di botol plastik dan buang air besar di kantong plastik - yang mereka namakan "kapal kecil".


BBC

Tahanan menamakan berbagai sel - dan yang terburuk disebut sebagai "Guantanamo".Penyiksaan sistematis

Tetapi perlakuan tidak benar bukanlah satu-satunya ketakutan terkait dengan El Helicoide.

Semua mantan tahanan dan sipir yang berbicara dengan BBC terkait dengan pengalaman mereka menceritakan penyiksaan sistematis yang dilakukan SEBIN agar tahanan bersaksi.

Carlos, seorang mantan tahanan, mengatakan kepada BBC, "Mereka menutup kepala saya dengan kantong. Saya dipukuli habis-habisan, ditendang dan diseterum di kepala, alat kelamin dan perut."

"Saya merasa sangat dihina, tidak berdaya, malu dan marah."

Tahanan lain, Luis, mengatakan, "Kepala saya ditutup tetapi saya mendengar seorang petugas SEBIN mengatakan, Ayo ambil pistol. Kami akan membunuhmu."

Mereka tertawa. "Hanya ada satu peluru. Coba kita lihat, apakah Anda beruntung." Saya merasakan pistol di kepala...dan mendengar mereka mengokang. Ini dilakukan berkali-kali."

Mantilla mengatakan dia mulai mengumpulkan cerita para tahanan dan menemukan berbagai metode kejam yang terus menerus dipakai.

"Kepala seorang mahasiswa dibungkus kantong plastik berisi kotoran manusia sehingga dia mau tidak mau harus bernafas," katanya kepada BBC.

"Saya mendengar orang yang diperkosa dengan menggunakan benda tumpul, yang lainnya diseterum, dan sebagian lagi ditutup matanya selama berhari-hari sampai akhirnya mereka pingsan."


BBC

Mantan tahanan dan sipir mengatakan penyiksaan diterapkanSEBIN untuk mendapatkan kesaksian.Pelanggaran hak asasi manusia

Kedua mantan sipir yang berbicara kepada BBC menyangkal mereka pernah ikut serta menyiksa, tetapi mengatakan dirinya menyaksikannya.

"Saya melihat orang dipukuli, diikat, digantung dari pagar tangga di pergelangan tangan sementara kakinya nyaris tidak menjejak," kata Victor.

"Mereka menggunakan charger baterei dengan dua kabel pada kulit tahahan agar mereka dapat diseterum," kata Manuel.

"(Penyiksaan) dilakukan secara sistematis," tambahnya. "Ini dipandang sebagai hal biasa."

Kebanyakan kasus ini telah dicatat organisasi hak asasi manusia dunia dan pada bulan Februari 2018, Mahkamah Kejahatan Internasional memulai pemeriksaan pendahuluan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia selama unjuk rasa.

Venezuela menyatakan akan membantu penyelidikan.


Getty Images

Presiden Nicolas Maduro menindak perlawanan dan oposisi politik. 

Dibiarkan mati

Pada bulan Oktober 2016, setelah ditahan selama dua setengah tahun di El Helicoide, Mantilla sakit keras sehingga petugas penjara memutuskan untuk memindahkannya ke sebuah klinik guna menjalani pembedahan.

Operasi telah diizinkan hakim, tetapi pada saat-saat terakhir SEBIN campur tangan. Matilla dikeluarkan dari klinik, meski masih kesakitan, dan secara paksa dikembalikan ke El Helicoide, di mana dia dijebloskan ke sel pengasingan.

"Ini seperti menderita penyakit mematikan, dipenjara dan kemudian diberitahu Anda tidak akan pernah dibebaskan. Mereka menghukum mati saya."

Rekaman video internet memperlihatkan Mantilla berteriak melawan saat didorong ke dalam kendaraan SEBIN di luar klinik. Hal ini memicu protes di dalam maupun luar Venezuela. Organisasi kemanusiaan dunia memimpin tuntutan bagi pembebasannya.

Setelah sepuluh hari, pemerintah menyerah dan Mantilla dipindahkan ke rumah sakit militer, kemudian ke klinik di mana dia akhirnya menjalani operasi yang diperlukannya.


Getty Images

Setelah dibebaskan,Mantilla memberikan kesaksian tentang kekejaman di ElHelicoide.

Dia resmi dibebaskan dari tahanan pada bulan November 2016 dan beberapa hari kemudian diambil sumpahnya menjadi anggota kongres. Dia kemudian memberikan kesaksian tentang apa yang dirinya lihat dan alami di El Helicoide.

"Kejahatan terhadap kemanusiaan tidak mengenal waktu kedaluarsa," katanya.

Pengasingan

Tetapi Mantilla tidak pernah merasa aman sejak dibebaskan dan pada bulan Juli 2017, dia meninggalkan Venezuela dan pindah ke Perancis. Dia diberikan suaka pada bulan Mei 2018.

Dari rumah barunya, Mantilla masih mengikuti peristiwa di Venezuela dengan seksama dan berharap dirinya dapat kembali suatu hari nanti. Penahanan di El Helicoide terus membayangi kehidupannya.

"Saya tidak pernah menjadi orang yang sama (setelahnya)... Ini membingungkan karena El Helicoide telah menjadi rumah saya selama dua setengah tahun. Meskipun saya berusaha menolaknya, banyak bagian dari diri saya tertinggal disana."

Manuel dan Victor juga meninggalkan Venezuela dan sekarang tinggal di luar negeri.


BBC

Pada bulan Mei 2018, tahanan memberontak di ElHelicoide.

Pada bulan Mei 2018, tahanan El Helicoide memberontak dan memprotes keadaan. Sejumlah tahanan dibebaskan dan sejumlah janji disebutkan untuk memperbaiki keadaan.

Tetapi berdasarkan keterangan orang-orang yang pernah berada di dalam penjara, tidak banyak yang dilakukan untuk memperbaiki El Helicoide.

BBC berulang kali menghubungi pemerintah Venezuela untuk menanyakan tuduhan terkait kondisi di El Helicoide.

Meskipun telah beberapa kali menghubungi sejumlah pejabat Kementerian Penerangan di Caracas dan wakil pemerintah Venezuela di Inggris, BBC masih belum menerima jawaban.

Credit detik.com




https://m.detik.com/news/bbc-world/d-4402188/pusat-perbelanjaan-yang-berubah-jadi-neraka-bagi-tahanan-politik-di-venezuela





Referendum Hasilkan Otonomi Lebih Besar Bagi Muslim Moro

Muslim Mindanao menggelar shalat berjamaah dekat Istana Presiden Filipina di Manila, saat berunjuk rasa menuntut kemerdekaan Bangsa Moro.

CB, MANILA -- Wilayah mayoritas Muslim di Filipina selatan, Mindanao telah memenangkan suara "Ya" dalam referendum pekan ini. Referedum tersebut berisi tentang otonomi yang lebih besar bagi bangsa Muslim Moro, sehingga meningkatkan harapan untuk perdamaian di salah satu wilayah Asia yang paling dilanda konflik.

Dilansir Channel News Asia edisi Sabtu (26/1), Undang-Undang Organik Bangsamoro (BOL) Filipina, yang bersejarah itu secara resmi disahkan pada Jumat (25/1) waktu setempat. Komisi Pemilihan Umum (Comelec), yang berfungsi sebagai Dewan Canvasser Plebisit Nasional (NPBOC) mengatakan, 85 persen mengatakan "Ya" untuk menciptakan daerah yang dikelola sendiri di bagian Mindanao.

"Sementara sebanyak 190 ribu suara menolak undang-undang tersebut," kata laporan Comelek.

Pengumuman tersebut dikeluarkan setelah pemungutan suara resmi diselesaikan pada Jumat malam. Pengesahan BOL menandakan Wilayah Otonomi di Mindanao Muslim (ARMM) di Filipina Selatan akan diganti dengan Wilayah Otonomi Bangsamoro di Mindanao Muslim (BARMM). Hal ini pun membuka jalan bagi transisi tiga tahun menuju pemilihan untuk badan legislatif yang akan pilih seorang eksekutif.

Pemungutan suara dimulai pada Senin (21/1) di Provinsi Maguindanao, Lanao Del Sur, dan Provinsi Pulau Basilan, Tawi-tawi dan Sulu serta Kota Besar Cotabato dan Isabela. Sementara tahap kedua BOL akan diselenggarakan pada 6 Februari mendatang. Enam kota kecil di Lanao del Norte dan 39 desa di enam kabupaten Provinsi Cotabato dan daerah sekitarnya akan memberi suara dalam keikut-sertaan mereka di wilayah otonomi.

Pemungutan suara yang dilakukan Senin (21/1) merupakan puncak dari proses perdamaian yang penuh gejolak antara separatis dan pemerintah. Referedum ini juga bertujuan menyelesaikan konflik selama beberapa dekade yang telah menghambat pembangunan.

Ketidakstabilan dan tingginya tingkat pengangguran dan pemuda yang tidak bersekolah, membuat daerah subur itu membuat perekrutan untuk bandit dan ekstrimis Islam. Mereka mengeksploitasi keluhan tentang pengabaian negara dan memicu dengan membuat narasi kepalsuan soal pemerintah dalam proses perdamaian.

Oleh karenanya, pengesahan Undang-Undang oleh sekitar 1,74 juta di wilayah baru yang disebut Bangsamoro (bangsa Moros) itu akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk menghasilkan dan menginvestasikan lebih banyak uang dalam infrastruktur, sekolah, perawatan kesehatan dan kesejahteraan sosial bagi sekitar lima juta penduduknya, sehingga para pemudanya tak terbengkalai.

Berdasarkan undang-undang itu, pengadilan Hukum Islam akan dibuka di wilayah tersebut, dan Pemerintah Pusat Filipina akan menyerahkan wewenang administrasinya di Mindanao kepada Pemerintah Bangsamoro. Perairan di Wilayah Bangsamoro akan secara bersama dikelola oleh Pemerintah Nasional dan Pemerintah Bangsamoro. Pemerintah Otonomi akan bertanggung-jawab dalam pengelolaan sumber daya energi.

Pemerintah pusat akan mengawasi pertahanan, keamanan, dan kebijakan luar negeri serta moneter, dan segera menunjuk otoritas transisi yang dinominasikan oleh Front Pembebasan Islam Moro (MILF). Wakil Presiden Filipina Leni Robredo mengatakan, sangat penting pemerintah pusat membantu Bangsamoro membangun ekonomi progresif dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab.

"Mari kita jaga dan dukung kemajuan proses ini karena ini belum akhir dari perjuangan untuk perdamaian," kata Robredo.

Seperti diketahui, pemungutan suara untuk referedum ini dilakukan pada saat kritis Filipina, yang membuat faksi-faksi MILF kecewa melepaskan diri dan mengikuti kelompok-kelompok bersenjata lainnya dalam berjanji setia kepada ISIS. Hal itu memicu kekhawatiran bahwa para pejuang yang melarikan diri dari Irak dan Suriah akan bergabung dengan kaum radikal dari Malaysia dan Indonesia untuk beralih ke Mindanao untuk memanfaatkan perbatasan berpori, hutan dan gunung, dan memersiapkan banyak senjata.

Undang-undang darurat telah diberlakukan di Mindanao sejak aliansi ekstremis menyerbu Kota Marawi pada 2017 dan mendudukinya selama lima bulan. Kala itu terjadi konflik paling sengit dan terpanjang di Filipina sejak Perang Dunia Kedua.

Militer mengatakan, tiga sisa aliansi itu terbunuh pada Kamis ketika pasukan menemukan kamp di hutan. Militer merilis gambar parit dan apa yang dikatakannya adalah perlengkapan ISIS.

Mohagher Iqbal, negosiator perdamaian utama MILF, mengatakan di TV pada Kamis bahwa ia berharap serpihan radikal dari kelompok separatis, seperti yang dimiliki Pejuang Kemerdekaan Islam Bangsamoro (BIFF), akan mengakui keinginan rakyat untuk perdamaian.

"Salah satu pemimpin BIFF telah dijangkau," katanya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.



Credit REPUBLIKA.CO.ID


https://m.republika.co.id/berita/internasional/asia/19/01/26/ply4kn409-referendum-hasilkan-otonomi-lebih-besar-bagi-muslim-moro


Misteri Proyek Rudal Balistik Saudi dan Ambisi Senjata Nuklir



Gambar satelit terkait dugaan pengembangan program rudal balistik di Arab Saudi. Foto/The Washington Post


RIYADH - Sebuah pangkalan militer di Arab Saudi yang diduga untuk menguji dan membuat peluru kendali (rudal) balistik terungkap oleh citra satelit. Para ahli tidak meremehkan temuan itu dengan ambisi Riyadh untuk memiliki senjata nuklir.

Iran, rival regional Saudi, sebenarnya sudah lama mengkritik program senjata Riyadh karena alasan kepemilikannya. Terlebih, pada tahun lalu Putra Mahkota Mohammed bin Salman mengatakan kerajaan tidak akan ragu untuk mengembangkan senjata nuklir jika Iran melakukannya. Sedangkan rudal balistik dapat membawa hulu ledak nuklir ke target yang jauhnya ribuan kilometer.


Pejabat di Riyadh dan Kedutaan Besar Arab Saudi di Washington tidak menanggapi permintaan komentar yang diajukan media.

Memiliki program senjata semacam itu dapat semakin mempererat hubungannya dengan AS, mitra keamanan lama kerajaan itu, pada saat hubungan telah diuji oleh pembunuhan kolumnis Washington Post; Jamal Khashoggi dan perang yang dipimpin Saudi di Yaman.

Jeffrey Lewis, seorang ahli rudal di Institut Studi Internasional Middlebury di Monterey, California, mengatakan investasi besar dalam rudal sering berkorelasi dengan minat pada senjata nuklir. "Saya akan sedikit khawatir bahwa kita meremehkan ambisi Saudi di sini," kata Lewis, yang telah mempelajari citra satelit tersebut.

Gambar-gambar satelit, yang pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post, fokus pada pangkalan militer di dekat kota al-Dawadmi, sekitar 230 kilometer (145 mil) barat Riyadh, Ibu Kota Arab Saudi. Jane's Defense Weekly yang pertama kali mengidentifikasi pangkalan itu pada tahun 2013, menunjukkan bahwa dua landasan peluncurannya tampaknya berorientasi untuk menargetkan Israel dan Iran dengan rudal balistik yang sebelumnya dibeli kerajaan dari China (Tiongkok).

Sebuah gambar satelit pada November lalu juga menunjukkan apa yang tampaknya seperti struktur yang cukup besar untuk dibangun dan bahan bakar rudal balistik. Dudukan uji coba mesin roket yang jelas dapat dilihat di sudut pangkalan, jenis tempat roket diposisikan di samping dan diuji tembak di tempatnya. Pengujian semacam itu adalah kunci bagi negara-negara yang berusaha membuat rudal yang berfungsi.

Michael Elleman, peneliti senior untuk pertahanan rudal di Institut Internasional untuk Studi Strategis di Washington, juga meninjau foto-foto satelit dan mengatakan gambar-gambar itu menunjukkan program rudal balistik.

Pertanyaannya, dari mana Arab Saudi memperoleh pengetahuan teknis untuk membangun fasilitas seperti itu. Lewis mengatakan stan Saudi sangat mirip dengan desain yang digunakan oleh China, meskipun ukurannya lebih kecil.

Dukungan militer Tiongkok kepada kerajaan Saudi tidak akan mengejutkan. Tiongkok semakin banyak menjual drone bersenjata ke Arab Saudi dan negara-negara Timur Tengah lainnya, bahkan ketika AS memblokir penjualannya sendiri kepada sekutu karena kekhawatiran proliferasi. Beijing juga menjual varian rudal balistik Dongfeng di Riyadh, satu-satunya yang sebelumnya diyakini berada di dalam gudang senjata Saudi.

Ditanya oleh The Associated Presspada hari Jumat tentang pangkalan itu, Kementerian Pertahanan Tiongkok menolak berkomentar banyak.

"Saya belum pernah mendengar hal seperti China membantu Arab Saudi membangun pangkalan rudal," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China Hua Chunying.

Baik Arab Saudi maupun China adalah anggota dari Rezim Kontrol Teknologi Rudal, sebuah kesepahaman yang sudah bertahan 30 tahun dengan tujuan membatasi proliferasi roket yang mampu membawa senjata pemusnah massal, seperti bom nuklir.

Arab Saudi, bersama dengan Israel dan Amerika Serikat, telah lama mengkritik program rudal balistik Iran, melihatnya sebagai ancaman regional.

Iran, yang program nuklirnya untuk saat ini masih dibatasi oleh perjanjian tahun 2015 dengan beberapa negara kekuatan dunia, menegaskan program atomnya untuk tujuan damai. Namun kekuatan-kekuatan Barat telah lama khawatir rezim Teheran akan mengejar senjata nuklir dengan kedok program sipil, sebuah tuduhan yang berulang kali dibantah oleh Teheran.

Iran mengandalkan rudal balistiknya karena angkatan udaranya sendiri sebagian besar terdiri dari jet tempur pra-1979. Arab Saudi, di sisi lain, memiliki armada F-15 modern, Typhoon dan Tornado, sehingga menimbulkan pertanyaan mengapa Saudi memilih untuk mengembangkan rudal.

Elleman mengatakan bahwa ketika pilot Saudi terampil, kerajaan masih membutuhkan bantuan logistik Amerika Serikat.

"Hari ini, mereka sangat bergantung pada dukungan langsung Amerika. Tidak ada jaminan absolut bahwa pasukan AS dan fungsi pendukung akan membantu serangan Saudi terhadap target Iran," kata Elleman kepada AP. "Rudal balistik adalah pelindung yang masuk akal terhadap kekhawatiran itu."

Arab Saudi sendiri telah menjadi sasaran peluru kendali balistik yang ditembakkan dari negara tetangga Yaman oleh pemberontak Houthi, yang beberapa di antaranya telah menjangkau Riyadh. Para peneliti, negara-negara Barat dan para pakar AS mengatakan Iran memasok rudal-rudal itu kepada pemberontak Houthi, namun disangkal oleh Teheran dan pemberontak Yaman tersebut.

Arab Saudi tidak menutupi ambisinya untuk memiliki program nuklir sendiri. Pangeran Mohammed, putra Raja Salman yang berusia 33 tahun, mengatakan akan berlomba untuk mendapatkan senjata atom jika Iran ingin mengembangkannya.

"Arab Saudi tidak ingin memperoleh bom nuklir, tetapi tanpa keraguan jika Iran mengembangkan bom nuklir, kami akan mengikutinya sesegera mungkin," katanya kepada CBS dalam program "60 Minute" yang disiarkan Maret lalu.

STRATFOR, firma intelijen swasta yang berbasis di Austin, Texas, menyatakan program rudal Saudi hanya akan mempersulit upaya AS dan sekutu Baratnya untuk membatasi program rudal balistik Iran.

"Jika Arab Saudi pindah ke fase uji peluncuran, Amerika Serikat akan ditekan untuk mengambil tindakan dengan sanksi, seperti yang telah dilakukan dengan Iran," kata STRATFOR.

Kongres AS sendiri semakin kritis terhadap Arab Saudi sejak pembunuhan Khashoggi 2 Oktober di Konsulat Saudi di Istanbul, yang diduga dilakukan oleh orang-orang yang dekat dengan Pangeran Mohammed. Perang bertahun-tahun oleh Saudi di Yaman juga telah membuat marah anggota parlemen di Washington.

"Jika Saudi memproduksi sistem (rudal) jarak menengah yang secara inheren mampu membawa senjata nuklir, responsnya akan jauh lebih kuat, meskipun kemungkinan di luar pandangan publik," kata Elleman, seperti dikutip CNBC, Minggu (27/1/2019). "Kongres, di sisi lain, mungkin gagal, karena ini akan dipandang sebagai penghinaan lain terhadap AS dan stabilitas regional."



Credit Sindonews.com



https://international.sindonews.com/read/1373855/43/misteri-proyek-rudal-balistik-saudi-dan-ambisi-senjata-nuklir-1548540444