AS Tak Bisa Dipercaya, Iran Tolak Kesepakatan Nuklir Baru

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menilai perjanjian nuklir baru dengan AS tidak berguna jika Gedung Putih tak bisa menjamin keberlangsungan kesepakatan yang telah dibuat. (Reuters/Lucas Jackson)

Jakarta, CB -- Iran menganggap Amerika Serikat tidak bisa dipercaya sehingga mereka menolak membentuk perjanjian nuklir baru bersama Negeri Paman Sam.

Menteri Luar Negeri Iran, Javad Zarif, menilai perjanjian nuklir baru dengan AS tidak berguna jika Gedung Putih tak bisa menjamin keberlangsungan kesepakatan yang telah dibuat.

"Jika kita membuat sebuah perjanjian dengan Amerika Serikat, apa yang akan menjamin jika perjanjian itu akan bertahan setelah disepakati?" kata Zarif dalam sebuah konferensi di Roma, Italia, Kamis (23/11).


"Bagaiamana kita bisa percaya bahwa kesepakatan akan tetap sesuai dengan perjanjian?"


Relasi Teheran dan Washington kembali memanas terutama setelah Presiden Donald Trump menarik AS keluar dari perjanjian nuklir The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) pada Mei lalu.

Perjanjian yang disepakati pada 2015 itu berisi kesepakatan Iran untuk menyetop pembangunan program senjata rudal dan nuklirnya, dengan imbalan pencabutan sanksi serta embargo bagi Iran. Perjanjian itu disepakati Iran, AS, Perancis, Rusia, China, Inggirs, Jerman, dan Uni Eropa.

Trump menganggap JCPOA, yang disepakati oleh pendahulunya, Barack Obama, merupakan sebuah "bencana" dan memutuskan menjatuhkan kembali sanksi terhadap Iran secara unilateral.

Meski AS telah keluar, Iran dan negara Eropa tetap bertahan menjalankan perjanjian tersebut.


Namun, Iran tetap akan mempertanyakan masa depan JCPOA jika kesepakatan itu tidak lagi memberikan manfaat ekonomi terhadap negaranya di masa depan.

"Kami menghabiskan dua setengah tahun. Ini bukan sekadar dokumen dua halaman. Ini bukan gambaran soal peluang. (Perjanjian) ini adalah dokumen berisikan 150 halaman," ucap Zarif seperti dikutip AFP.

"Mengapa kita harus melanjutkan pembicaraan baru hanya karena seseorang tidak menyukainya, hanya karena seseorang membenci pendahulunya? Itu bukan alasan Anda terlibat dalam diplomasi. Diplomasi adalah sesuatu yang serius dan kami siap untuk berada dalam permainan yang serius."



Credit  cnnindonesia.com

Iran Dinyatakan Memenuhi Kesepakatan Nuklir 2015

Proyek reaktor nuklir Arak di Iran.

Foto: Reuters/ISNA/Hamid Forootan/Files

Trump telah menarik diri dari kesepakatan nuklir dengan Iran.

CB, WINA -- Organisasi pengawas tenaga nuklir PBB yakni Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan, Iran telah mengimplementasikan kesepakatan nuklir 2015 dengan negara-negara berpengaruh. Pernyataan ini dikeluarkan setelah dua pekan Amerika Serikat (AS) kembali memberlakukan sanksi ekonomi kepada Iran.

"Iran mengimplementasikan komitmen yang berhubungan dengan nuklir di bawah Join Comprehensive Plan of Action (JCPOA)," kata Direktur IAEA Yukiya Amano, Kamis (22/11).

JCPOA juga dikenal sebagai kesepakatan nuklir Iran 2015 karena ditandatangani pada Mei 2015. Perjanjian tersebut ditandatangani antara Iran dan enam negara berpengaruh, salah satunya Amerika Serikat.


Namun Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump baru-baru ini menarik AS dari kesepakatan tersebut. Alasannya untuk menggoyah pengaruh Iran dalam perang di Suriah dan Yaman serta agar Iran menghentikan program misil mereka.

Tidak ada satu pun alasan Trump tersebut yang tertuang dalam kesepakatan nuklir Iran 2015. Jerman, Prancis dan Inggris telah berusaha agar kesepakatan tersebut tidak batal. Kesepakatan itu telah mencabut sanksi ekonomi terhadap Iran sebagai gantinya mereka harus membatasi aktivitas nuklir.

Akibat sanksi AS, banyak perusahaan-perusahaan negara Barat yang telah membatalkan rencana mereka melakukan bisnis dengan Iran. Hal ini menimbulkan kekhawatiran Iran akan melanggar kesepakatan tersebut, yang mana dirancang untuk menjauhkan mereka dalam membangun senjata nuklir.

Direktur IAEA Amano tidak berkomentar tentang dampak terhadap sanksi ekonomi AS yang mulai berlaku pada 5 November lalu. Iran telah mengancam akan membatalkan kesepakatan nuklir 2015 jika Prancis, Jerman dan Inggris serta sekutu mereka gagal untuk memberikan manfaat ekonomi yang dijanjikan dalam kesepakatan tersebut. 

Credit  republika.co.id

India dan Pakistan Sepakati Titik Perbatasan Baru

Perbatasan Kashmir yang memisahkan India dan Pakistan.

Foto: Zee Media Bureau

Titik perbatasan baru akan membuka jalan untuk berkunjung ke kuil Sikh.

CB, NEW DELHI -- India dan Pakistan telah sepakat untuk membangun titik masuk perbatasan baru dan jalan untuk memungkinkan para peziarah Sikh dari India mengunjungi sebuah kuil di Pakistan.

Ajaran Sikh lahir di Punjab, wilayah yang dibagi antara kedua negara selama pemisahan pada 1947. Gurdwara Darbar Sahib Kartarpur adalah salah satu kuil suci Sikh. Pendiri agama, Guru Nanak, menghabiskan 18 tahun terakhir hidupnya di sana. Keputusan itu bertepatan dengan ulang tahun ke 550 kelahiran Guru Nanak.

Dilaporkan BBC, Jumat (23/11), sejak pembagian India dan Pakistan menjadi dua negara terpisah, orang India memiliki akses terbatas ke kuil. Mereka seringkali harus berjuang untuk mendapatkan visa untuk mengunjungi kuil.

Pengumuman tersebut dipercayai menandakan pencairan hubungan antara kedua negara, yang telah mengalami tiga perang dan konflik terbatas sejak 1947. Ketegangan melonjak pada September atas serangkaian perangko yang dikeluarkan oleh Pakistan yang membawa gambar-gambar dari apa yang disebut negara merupakan kekejaman di Kashmir yang diduduki India.

Delhi mengatakan akan sepenuhnya membiayai pembangunan jalan baru di sisi India, dan Pakistan mengatakan akan melakukan hal yang sama pada pihaknya. Menteri Informasi Pakistan, Fawad Chaudhry menyebut keputusan itu sebagai kemenangan untuk lobi perdamaian di kedua negara.

Menteri Keuangan India Arun Jaitley mengatakan bahwa para peziarah ke kuil akan diberikan fasilitas yang serupa dengan bandara internasional. Pakistan kemungkinan akan memulai pembangunan di pinggir jalan akhir bulan ini. Tanggal mulai pembangunan dari pihak India belum diumumkan.

Credit  republika.co.id

Serbu Konsulat China di Pakistan, 3 Pembom Bunuh Diri Tewas

Para petugas polisi bersenjata Pakistan siaga di dekat Konsulat China di Karachi usai diserang tiga pembom bunuh diri, Jumat (23/11/2018). Foto/REUTERS/Akhtar Soomro

ISLAMABAD - Tiga pelaku pembom bunuh diri menyerbu kompleks Konsulat China di kota Karachi, Pakistan, Jumat (23/11/2018). Ketiganya tewas sebelum berhasil memasuki kantor diplomatik tersebut.

"Ada tiga penyerang dan ketiganya telah tewas. Mereka mencoba masuk ke bagian visa," kata kepala polisi setempat, Amir Shaikh, kepada wartawan.

Dua polisi dilaporkan tewas dalam serangan yang diklaim oleh kelompok pemberontak Tentara Pembebasan Balochistan (BLA) tersebut.

Juru bicara kelompok BLA, Jiand Baloch, kepada Reuters, mengklaim bahwa kelompoknya bertanggung jawab atas serangan di kompleks Konsulat China.

"Ada tiga penyerang bunuh diri," kata Jiand Baloch melalui telepon. "Mereka menyerbu konsulat China di Karachi. China mengeksploitasi sumber daya kami," katanya lagi.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan seluruh staf di konsulat China yang berjumlah 21 orang dalam kondisi aman. Mereka telah dipindahkan ke lokasi yang lebih aman usai serangan.

"Para penyerang tidak bisa melukai mereka, atau pun  menyandera mereka," kata Qureshi pada konferensi pers di Islamabad.

Dia membenarkan bahwa dua polisi dan tiga pembom bunuh diri tewas dalam serangan itu.

China selama ini dikenal sebagai donor dana untuk negara-negara Asia Selatan untuk pembiayaan proyek infrastruktur yang digarap berbagai perusahaannya. Proyek-proyek infrastruktur itu bagian dari program ambisius Beijing yang dikenal sebagai Belt and Road Initiative. 

Credit  sindonews.com

Lawan 'Agresi' Rusia, Inggris Bakal Kerahkan Pasukan ke Ukraina

Para tentara Ukraina dengan senjata anti-tank menjalani pelatihan di dekat Zhytomyr. Foto/REUTERS/Valentyn Ogirenko

LONDON - Inggris bersiap untuk mengerahkan banyak pasukan dan kapal Angkatan Laut ke Ukraina untuk melawan apa yang disebut London sebagai "agresi" Rusia. Saat ini, London sudah mengarahkan sekitar 100 pasukan ke negara tersebut.

Menteri Pertahanan Gavin Williamson mengatakan Inggris komitmen untuk mengerahkan lebih banyak pasukan dan kapal Angkatan Laut Kerajaan ke Ukraina.

Williamson mengatakan, selain sebagai tanggapan langsung terhadap "agresi" Rusia, langkah militer itu untuk membela nilai-nilai kebebasan dan demokrasi.

Komitmen itu disampaikan saat Menteri Pertahanan Ukraina Stepan Poltorak berkunjung ke London hari Rabu.

"Selama Ukraina menghadapi permusuhan (dengan) Rusia, (negara) itu akan menemukan mitra yang teguh di Inggris," kata Williamson kepada mitranya tersebut.

Kementerian Pertahanan Inggris menegaskan sejumlah pasukan yang tidak ditentukan jumlahnya akan dikirim untuk melatih pasukan khusus dan marinir Ukraina awal tahun depan. Kementerian ini membenarkan sudah ada 100 personel militer London yang sudah dikerahkan di Ukraina.

Sedangkan kapal Angkatan Laut Inggris, HMS Echo, dengan 72 awak juga akan dikerahkan ke wilayah Laut Hitam.

"Kehadiran kapal di kawasan itu dirancang untuk menunjukkan dukungan Inggris guna memastikan kebebasan navigasi," kata kementerian tersebut.

Militer Ukraina telah terlibat dalam perang di bagian timur negara itu sejak tahun 2014. Militer Rusia dituduh membantu pasukan separatis di Ukraina timur. Namun, Kremlin menyangkalnya.

Pernyataan Williamson tidak menyebutkan jumlah pasukan tambahan dan lokasi penempatannya di Ukraina. Namun, kemungkinan pasukan tambahan Inggris akan dikirim di dekat Laut Azov yang saat ini jadi titik perseteruan Moskow dan Kiev.

Vladimir Frolov, seorang mantan diplomat Rusia, mengatakan jika penempatan pasukan tambahan Inggris dikerahkan di dekat Laut Azvoz, maka akan ada beberapa potensi eskalasi.

"Apa yang disampaikan Williamson sejauh ini tidak akan memancing invasi Rusia," katanya.

"Kapal yang akan dikerahkan akan menjadi bagian dari 'Operation Sea Breeze', dan itu juga akan menjadi kapal penelitian, bukan kapal perusak seperti yang kadang-kadang dikirim Angkatan Laut Amerika Serikat," ujarnya.

"Saya kira pernyataan itu dimaksudkan untuk mengganggu Moskow, tetapi itu tidak ada artinya," imbuh dia, seperti dikutip The Independent, Kamis (22/11/2018). 

Credit  sindonews.com

Peraih Nobel Perdamaian atas Perang Yaman: Cukup Sudah!

Salah satu sudut kota di Yaman yang hancur akibat perang.

Foto: Reuters

Pihak-pihak yang terlibat perang di Yaman harus menahan diri.

CB, WASHINGTON— Perang di Yaman harus diakhiri, dan Arab Saudi serta Uni Emirat Arab harus dimintai pertanggung-jawab atas kerusakan yang mereka sebabkan.


Pernyataan ini disampaikan Tawakkol Karman, seorang wartawati Yaman, yang juga peraih Nobel Perdamaian, menyikapi perang di negaranya.

Dalam satu artikel opini untuk The Washington Post, dia menulis perang tersebut telah mengakibatkan kerusakan luas pada prasarana Yaman dan telah membuat jutaan orang berada di tepi kelaparan.


"Mengapa Arab Saudi dan sekutu mereka menolak untuk mengizinkan pemerintah yang sah kembali ke wilayah yang sudah dibebaskan?" tulis Tawakkol Karman, sebagaimana dikutip Kantor Berita Anadolu, yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis (22/11) malam.


"Mengapa Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua negara paling kaya di dunia, membiarkan krisis kemanusiaan ini berlangsung terus?"


Sementara itu, Yaman telah menghadapi blokade darat, laut dan udara, dan telah terjadi "pembantaian warga sipil" di pasar, kamp pengungsi, rumah sakit dan sekolah.


"Jalan bagi diakhirinya perang sudah jelas. Pertama, Amerika Serikat dan negara lain harus menghentikan eksport senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UAE)," tulis Tawakkol.


Baik Dewan Keamanan PBB maupun pendukung Barat koalisi pimpinan Arab Saudi tak pernah mempertanyakan logika di balik konflik itu, kata wartawati tersebut.


Yaman tetap porak-poranda oleh kerusuhan sejak 2014, ketika gerilyawan Syiah Al-Houthi merebut sebagian besar wilayah negeri itu, termasuk Ibu Kotanya, Sana'a.


Konflik itu meningkat pada 2015, ketika Arab Saudi dan sekutu Arab-Sunninya melancarkan operasi udara yang memporak-porandakan di Yaman dengan tujuan memutar-balikkan perolehan gerilyawan Al-Houthi.


Puluhan ribu orang, termasuk banyak warga sipil Yaman. diduga telah tewas dalam konflik tersebut, yang telah membuat sebagian besar prasarana dasar di negeri itu menjadi puing.


PBB saat ini memperkirakan bahwa sebanyak 14 juta warga Yaman terancam kelaparan, dan dengan menggunakan data yang diberikan oleh PBB, kelompok hak asasi manusia Save the Children menyimpulkan bahwa 85.000 anak yang berusia di bawah lima tahun di Yaman telah meninggal akibat kelaparan.


Tawakkol Karman juga mengatakan pembunuhan wartawan Jamal Khashoggi dapat menciptakan "kesadaran global" mengenai Arab Saudi dan mengembalikan perhatian ke krisis di Yaman.


Khashoggi, wartawan Arab Saudi dan kolumnis untuk The Washington Post, hilang setelah ia memasuki Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober.


Setelah mulanya mengatakan ia "telah meninggalkan Konsulat itu dalam keadaan hidup", Pemerintah Arab Saudi beberapa pekan kemudian mengakhi bahwa Khashoggi tewas di dalam Konsulat.


Peraih Nobel tersebut juga menyatakan bahwa gerilyawan Al-Houthi "harus dipaksa mengakhiri prilakunya yang merusak".


"Arab Saudi, UAE dan gerilyawan Al-Houthi harus diberitahu dengan satu suara: Cukup sudah semuanya," tambah Tawakkol Karman.

Credit  republika.co.id

Mantan prajurit Guatemala dihukum penjara lebih dari 5.000 tahun

Pengunjuk rasa mengenakan kostum sebagai Dewi Keadilan (kanan) dan seorang tentara dengan seutas tali saat menggelar aksi teatrikal di luar Mahkamah Agung untuk menuntut persidangan terhadap kejahatan genosida yang terjadi selama konflik bersenjata internal, di Kota Guatemala, Guatemala, Rabu (23/5). Mantan diktator Guatemala Efrain Rios Montt akan menghadapi sidang kedua atas kejahatan genosida setelah Senin lalu hakim memutuskan bahwa Rios Montt dapat dijatuhi hukuman karena memerintahkan pembunuhan massal tahun 1982 yang menewaskan 201 orang. Rios Montt (85) yang berkuasa selama periode berdarah 1982 dan 1983 telah disidangkan atas tuntutan lainnya terkait genosida dan kejahatan kemanusiaan. Diperkirakan 250.000 orang tewas dan 45.000 orang menjadi korban penghilangan paksa saat konflik bersenjata internal yang berlangsung dari tahun 1960 hingga tahun 1996, menurut media setempat. (REUTERS/Jorge Dan Lopez)

Kota Guatemala (CB) - Pengadilan Guatemala pada Rabu (21/11) menjatuhkan hukuman penjara 5.160 tahun terhadap seorang mantan prajurit atas pembantaian massal terhadap 171 orang.

Pembantaian tersebut dianggap sebagai salah satu kekejaman paling buruk dalam perang saudara selama 36 tahun di negara itu.

Majelis jaksa mengatakan bahwa bekas tentara itu, Santos Lopez, terlibat dalam pembunuhan massal pada 1982 terhadap hampir separuh dari pria, wanita dan anak-anak penduduk desa petani Dos Erres.

Lopez dituduh menjadi bagian dari pasukan Patroli Khusus Kaibiles, yang dikerahkan ke Dos Erres untuk mencari anggota kelompok gerilya, yang sebelumnya menyergap iringan militer.

Ketika pasukan patroli gagal menemukan gerilyawan atau senjata api, mereka menarik penduduk desa keluar dari rumah dan memerkosa remaja putri, kata jaksa. Untuk menutupi pemerkosaan itu, pasukan membunuh hampir separuh penduduk di sana.

Pembunuhan massal itu dilancarkan pada masa kepemimpinan diktator militer Guatemala, Rios Montt.

Montt meninggal pada April. Ia saat itu dituduh melakukan pemunahan. Dakwaan tersebut dikenakan terhadapnya dalam salah satu tahap paling berdarah pada konflik masa Perang Dingin, yang berlangsung sejak 1960 hingga 1996.

Credit  antaranews.com

Jadi KSAD, Andika Perkasa Naik Pangkat Jadi Jenderal

Pelantikan Andika Perkasa jadi KSAD. (Andhika/detikcom)

Jakarta - Letjen Andika Perkasa resmi dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) menggantikan Jenderal Mulyono. Dia pun langsung mendapat kenaikan pangkat setelah dilantik, yaitu menjadi jenderal (bintang empat).

Prosesi kenaikan pangkat Andika diselenggarakan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018). Kenaikan pangkat Andika didasari Keppres Nomor 98/TNI/2018, yang ditandatangani hari ini juga oleh Presiden Jokowi.

"Menaikkan pangkat satu tingkat lebih tinggi kepada perwira tinggi TNI atas nama Letnan Jenderal Andika Perkasa menjadi Jenderal TNI," demikian petikan Keppres kenaikan pangkat Andika yang dibacakan oleh Sesmilpres Marsda Trisno Hedardi.

Setelah Keppres dibacakan, Jokowi langsung menyematkan tanda pangkat dan jabatan Andika yang baru. Dia menepuk bahu mantan Pangkostrad itu tiga kali.

Foto: Andhika Prasetia/detikcom

Nama Andika sebelumnya memang sudah santer disebut-sebut bakal menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Andika sebelum ini menjabat Pangkostrad.

Andika juga pernah menjabat Dankodiklatad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan menjadi Komandan Paspampres pada Oktober 2014, sesaat setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.

Credit  news.detik.com

Andika Perkasa Resmi Dilantik Jadi KSAD Gantikan Jenderal Mulyono

Andika Perkasa dilantik jadi KSAD di Istana Negara. (Andhika Prasetia/detikcom)

Jakarta - Presiden Joko Widodo melantik Letnan Jenderal Andika Perkasa sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru. Ia menggantikan Jenderal Mulyono.

Pelantikan Marsdya Andika dilakukan di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Kamis (22/11/2018). Pelantikan Andika dihadiri sejumlah menteri dan pejabat.

Jokowi membacakan sumpah jabatan, yang kemudian diikuti oleh Andika. Pelantikan Andika ini sesuai dengan Keppres Nomor 97/TNI Tahun 2018, yang ditandatangani pada 22 November 2018. Andika kemudian diambil sumpahnya secara Islam oleh Jokowi.

"Demi Allah saya bersumpah... bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab. Bahwa saya akan menjunjung tinggi sumpah prajurit," demikian potongan sumpah jabatan yang dibacakan Andika. Setelah membacakan sumpah, dia menandatangani berita acara pelantikan.

Para pejabat yang hadir antara lain Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Menko Polhukam Wiranto, Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto, Ketua DPD Oesman Sapta Odang, Menperin Airlangga Hartarto, Menlu Retno LP Marsudi, Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, hingga Mensos Agus Gumiwang Kartasasmita.

Nama Andika sebelumnya santer disebut-sebut bakal menggantikan Mulyono sebagai KSAD. Andika sebelum ini menjabat Pangkostrad.

Andika juga pernah menjabat Dankodiklatad, Panglima Kodam XII/Tanjungpura, dan pernah menjadi Komandan Paspampres pada Oktober 2014, sesaat setelah Jokowi dilantik sebagai Presiden RI.

Credit  news.detik.com

Terancam Pasukan NATO, Rusia Didesak Review Doktrin Nuklirnya

Sebuah peluncur rudal Iskander-M saat dipajang. Sistem ini mampu menembakkan rudal jarak pendek berhulu ledak nuklir. Foto/Sputnik/Ramil Sitdikov

MOSKOW - Sekelompok anggota parlemen Rusia mendesak Kremlin untuk me-review atau meninjau ulang aturan negara untuk penggunaan senjata nuklir. Alasannya, pasukan NATO yang disebar di dekat perbatasan Rusia sudah menjadi ancaman bagi Moskow.

Desakan muncul dari Komite Pertahanan Parlemen kepada Dewan Keamanan Presiden Rusia untuk menyusun versi baru dari doktrin nuklir.

Para anggota parlemen mengatakan dalam proposal mereka bahwa doktrin yang direvisi harus secara khusus menguraikan tanggapan terhadap serangan terhadap Rusia dengan senjata hipersonik dan senjata non-nuklir strategis lainnya.

Doktrin militer Rusia saat ini menyatakan bahwa Rusia dapat menggunakan senjata nuklir sebagai tanggapan atas serangan nuklir terhadapnya atau sekutu-sekutunya atau agresi yang melibatkan senjata konvensional yang mengancam "eksistensi negara".

Kantor berita negara RIA Novosti mengutip seorang anggota parlemen, Franz Klintsevich, yang mengatakan bahwa proposal untuk meninjau doktrin nuklir telah didorong oleh penyebaran pasukan NATO lebih dekat ke perbatasan Rusia. "Semua itu ditujukan untuk mengancam Rusia," katanya, yang dilansir Kamis (22/11/2018).

Proposal dari parlemen itu muncul dua hari setelah Presiden Vladimir Putin memimpin pertemuan pejabat militer untuk membahas tanggapan terhadap ancaman Amerika Serikat (AS) yang akan menarik diri keluar dari perjanjian senjata nuklir atau Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty 1987.

"Penarikan AS dari INF Treaty tidak akan dibiarkan tanpa jawaban dari pihak kami," kata Putin pada pertemuan 19 November di Moskow, yang menambahkan bahwa Kremlin siap untuk membahas masalah ini dengan Washington.

Presiden AS Donald Trump pada bulan lalu menyatakan niatnya untuk menarik diri dari Perjanjian INF 1987. Alasannya, Rusia telah melanggar perjanjian tersebut.Perjanjian itu melarang AS dan Rusia untuk memproduksi dan menggelar manuver rudal balistik dengan jangkauan antara 500 dan 5.000 kilometer. Moskow membantah tuduhan tersebut. 

Credit  sindonews.com

Bomber Siluman AS Latihan Jatuhkan Bom Nuklir Baru

Pesawat pembom siluman AS, B-2, latihan menjatuhkan bom nuklir baru B61-12. Foto/Ilustrasi/Istimewa

WASHINGTON - Pesawat pengebom siluman Amerika Serikat (AS), B-2, melakukan uji coba menjatuhkan bom atom baru. Bom nuklir baru tersebut adalah bom nuklir multifungsi yang telah ditingkatkan.

Pembom Siluman B-2 Angkatan Udara AS telah menguji menjatuhkabn bom nuklir B61-12 multifungsi yang ditingkatkan. Bom tersebut mengalami peningkatan akurasi, mengintegrasikan berbagai opsi serangan ke dalam bom tunggal dan mengubah lanskap strategis berkaitan dengan kemungkinan misi senjata nuklir.

Jurubicara Angkatan Udara AS Kapten Hope Cronin mengatakan awal musim panas ini, Angkatan Udara AS menjatuhkan bom B61-12 dari B-2 di pangkalan Nellis AFB, menandai fase uji coba pengembangan baru untuk bom yang ditingkatkan.

"Senjata yang diperbarui akan mencakup peningkatan keselamatan, keamanan dan keandalan," jelas Cronin seperti dikutip dari National Interest, Kamis (22/11/2018).

Pejabat Angkatan Udara itu menjelaskan B61-12 yang ditingkatkan sebagai bom "All Up Round."

"Tes penerbangan memenuhi persyaratan uji perkembangan B61-12 khusus dan pengujian integrasi tingkat sistem 'All Up Round' pada B-2," kata Cronin.

B61-12 menambahkan level baru dari penargetan presisi dan mengkonsolidasikan beberapa jenis opsi serangan menjadi satu senjata. Daripada membutuhkan varian terpisah dari senjata untuk fungsi yang berbeda, B61-12 dengan sendirinya memungkinkan untuk serangan menembus bumi, serangan hasil rendah, serangan hasil tinggi, detonasi di atas permukaan dan pilihan bunker-buster.

Menurut nuclearweaponsarchive.org versi terbaru dari bom gravitasi termonuklir B61 ini, yang memiliki asal-usul sejak 1960-an, direkayasa sebagai senjata nuklir strategis dan taktis rendah hingga menengah. Situs itu juga menyatakan bahwa senjata tersebut memiliki "desain ledakan radiasi dua tahap."

“Keuntungan utama dari B61-12 adalah bahwa paket semua kemampuan bom gravitasi terhadap semua skenario penargetan menjadi satu bom. Itu mulai dari penggunaan “bersih” taktis hasil rendah dengan hasil rendah hingga serangan yang lebih kotor terhadap target bawah tanah,” terang Hans Kristensen, Direktur Proyek Informasi Nuklir, Federasi Ilmuwan Amerika, kepada Warrior Maven.

Dikatakan oleh Kristensen bahwa B61 Mod 12 direkayasa dengan "Tail Subassembly" khusus untuk memberikan peningkatan akurasi bom, memberikan tingkat baru penargetan presisi menggunakan Sistem Navigasi Inersial.

“Saat ini B-2 hanya membawa B61-7 (10-360 kt), B61-11 (400 kt, earth-penetrator), dan B83-1 (high-yield bunker-buster). B61-12 mencakup semua misi tersebut, dengan kejatuhan radioaktif yang lebih sedikit, plus serangan hasil rendah,” tambahnya.

Bukti bahwa B61-12 dapat menembus di bawah permukaan memiliki implikasi yang signifikan untuk jenis target yang dapat diadakan berisiko dengan bom.

Dengan membawa komponen “tembus bumi”, B61-12 secara luas meningkatkan cakupan target atau envelope serangan. Hal ini dapat memungkinkan serangan yang lebih tepat sasaran atau tajam pada target bernilai tinggi di bawah tanah - tanpa menyebabkan tingkat kehancuran yang sama di atas tanah atau di area yang lebih luas di mana saja.

“Senjata nuklir yang meledak setelah menembus bumi lebih efisien mentransmisikan energi eksplosif ke tanah, sehingga lebih efektif dalam menghancurkan target yang terkubur dalam untuk hasil nuklir yang diberikan. Sebuah ledakan di atas tanah, sebaliknya, menghasilkan fraksi yang lebih besar dari energi eksplosif yang memantul ke permukaan,” jelas Kristensen.

Credit  sindonews.com

Abaikan Trump, Kongres AS Desak Sanksi Saudi atas Khashoggi

Gedung Putih (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Partai Demokrat yang mendominasi Kongres Amerika Serikat (AS) menyerukan agar AS memotong dukungan terhadap Arab Saudi dan mengkritik tindakan Presiden Donald Trump.

Trump dinilai gagal bersikap tegas terhadap Pangeran Mahkota Saudi Mohammad bin Salman (MbS), yang diyakini CIA memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi. Sebelumnya, Trump juga sempat menyatakan bahwa pihaknya akan tetap mendukung Arab Saudi dan MbS.

Wakil Adam Schiff, yang Januari mendatang akan memimpin Komite Intelijen legislatif di AS mengatakan bahwa sulit dipercaya jika "tidak tahu atau tidak terlibat dalam pembunuhan Khashoggi," seperti dikutip Reuters.


Dalam sebuah pernyataan, Schiff menyerukan penghentian segera dalam dukungan AS untuk operasi militer Saudi di Yaman dan menahan penjualan senjata AS ke Arab Saudi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email kepada Reuters, Senator Mark Warner, wakil ketua Komite Intelijen Senat, juga mengkritik Trump atas tanggapannya terhadap pembunuhan Khashoggi.

"Kegagalan Presiden untuk menekan Arab Saudi agar bertanggung jawab dengan cara apa pun terhadap kematian Jamal Khashoggi hanyalah satu contoh mundur kepemimpinan Amerika yang dilakukan Gedung Putih pada isu-isu seperti hak asasi manusia dan melindungi kebebasan pers," kata Warner.

Dua Senat Demokrat lainnya juga mengkritik cara Trump menangani kasus pembunuhan Khashoggi. Padahal Central Intelligence Agency, dalam pertemuan kongres rahasia telah menyatakan bahwa pembunuhan itu diperintahkan oleh putra mahkota.


Senator Dianne Feinstein mengatakan dia akan menahan dukungan untuk Arab Saudi dan mendesak sanksi AS. Feinstein mengatakan bahwa dia tidak mendukung penjualan senjata atau apropriasi senjata di masa depan untuk Arab Saudi.

Dia terkejut bahwa Trump tidak akan menghukum putra mahkota Arab Saudi atas pembunuhan terencana Khashoggi, yang juga menjadi warga AS, jelasnya dalam pernyataan.

Senator Oregon Ron Wyden mengatakan bahwa Trump telah jelas-jelas tidak peduli siapa yang memerintahkan pembunuhan brutal" dari Khashoggi.

Wyden mengatakan bahwa jika direktur CIA dan direktur intelijen nasional tidak mempublikasikan penilaian mereka mengenai pembunuhan Khashoggi, minggu depan ia berencana mendesak anggota legilatif agar mewajibkan CIA mempublikasikan temuan mereka soal siapa yang memerintahkan pembunuhan itu.





Credit  cnnindonesia.com

Sang Anak Diusik, Trump Menggertak Perkarakan Hillary Clinton

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. (REUTERS/Carlo Allegri)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat, Donald Trump disebut ingin memperkarakan politikus Partai Demokrat Hillary Clinton, yang merupakan lawan politiknya dalam pemilihan presiden 2016 lalu. Diduga kuat hal ini ada kaitannya dengan polemik penyalahgunaan surat elektronik sang anak, Ivanka Trump yang diungkap baru-baru ini.

Selain Hillary, Trump juga dikabarkan hendak menyelidiki mantan Direktur Biro Investigasi Federal (FBI), James Comey.

Hal itu diungkap oleh salah satu sumber dalam laporan surat kabar The New York Times, Rabu (21/11). Laporan itu memaparkan keinginan Trump tersebut membuat mantan pengacara Gedung Putih, Donald McGahn, menasihatinya untuk menahan niatnya tersebut.


Selama ini, Trump kerap menuding Clinton dan sebuah yayasan yang dibentuk suaminya, mantan Presiden Bill Clinton, melakukan korupsi.


Politikus Partai Republik itu juga menuduh Clinton melakukan pelanggaran lantaran menggunakan alamat surat elektronik pribadi untuk mengirim ribuan surel, ketika menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS.

Trump bahkan kerap memprovokasi dengan menyatakan slogan 'Penjarakan Dia' (Lock Her Up), yang ditujukan kepada Clinton saat berkampanye menjelang pemilu 2016 lalu.

Sementara itu, Comey merupakan Direktur FBI sejak 2013 hingga 2017. Trump memecat Comey karena dianggap tidak dapat memimpin FBI secara efektif.



Pemecatan Comey disinyalir dilakukan Trump karena pria 57 tahun itu berkeras melanjutkan penyelidikan kasus dugaan intervensi Rusia dalam pemilu 2016 lalu.

Jika dituruti, keinginan Trump akan memicu prasangka publik orang nomor satu di AS itu menyalahgunakan kewenangannya sebagai presiden.

McGahn disebut menasihati Trump akan menghadapi ancaman pemakzulan (impeachment) jika dirinya berkeras memperkarakan Clinton dan Comey.



Meski begitu, dikutip AFP, The New York Times tidak menjelaskan secara rinci kasus apa yang membuat Trump ingin memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk menyelidiki Clinton dan Comey.

Hingga berita ini dibuat, Kementerian Hukum AS, McGahn, dan Gedung Putih belum memberikan pernyataan apapun terkait hal ini.



Credit  cnnindonesia.com

Menang Pemilu Sela, Demokrat Bakal Investigasi Ivanka Trump

Putri Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang juga sebagai Penasihat Senior Gedung Putih, Ivanka Trump menyaksikan pertandingan Snowboarding dalam Olimpiade Musim Dingin di Alpensia Ski Jumping Centre, Pyeongchang, Korea Selatan, 24 Februari 2018. (AP Photo/Dmitri Lovetsky)

CB, Washington – Sebuah komite bentukan Kongres Amerika Serikat bakal menginvestigasi Ivanka Trump, yang merupakan putri Presiden Donald Trump dan menjabat sebagai penasehat senior di Gedung Putih.

 

Investigasi ini terkait munculnya laporan bahwa Ivanka berulang kali menggunakan akun surat elektronik pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintahan.
Kajian dari Gedung Putih menemukan Ivanka menggunakan email pribadinya sekitar seratus kali untuk mengontak pejabat di pemerintahan Trump pada 2017. Laporan ini pertama kali dilansir Washington Post dan dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.

Menurut Reuters, penggunaan akun email pribadi untuk mengerjakan pekerjaan pemerintah berpotensi melanggar hukum, yang mewajibkan pengarsipan semua catatan kegiatan pemerintahan.

“Kami berencana untuk melanjutkan investigasi kami berdasarkan undang-undang Catatan Kepresidenan dan undang-undang Catatan Federal. Kami ingin tahu apakah Ivanka mematuhi undang-undang ini,” begitu pernyataan dari kantor anggota DPR Elijah Cummings, yang merupakan tokoh senior Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR seperti dilansir Reuters pada Selasa, 20 November 2018.
Cummings mengatakan panel ini akan menginvestigasi praktek komunikasi Gedung Putih saat mulai bersidang pada Januari 2019. Demokrat menguasai DPR setelah memenangkan mayoritas kursi di DPR pada pemilu sela 6 November 2018.

 Soal ini, Trump mengatakan kasus penggunaan akun email pribadi Ivanka berbeda dengan Hillary Clinton saat menjadi menteri Luar Negeri di era pemerintahan Presiden Barack Obama. FBI sempat menginvestigasi kasus server pribadi untuk layanan email Hillary Clinton. Kasus ini membayanginya hingga pelaksanaan pemilu Presiden AS 2016 saat dia berhadapan dengan Trump. Saat itu, Trump mengecamnya dan mengatakan Hillary melanggar peraturandan menyerukan agar Clinton ditangkap.

“Selama beberapa waktu, Ivanka berkirim email. Itu bukan email rahasia seperti Hillary Clinton. Email-email itu juga tidak dihapus seperti Hillary Clinton. Dia tidak melakukan apapun untuk menyembunyikan emailnya,” kata Trump membela Ivanka.

Menurut Peter Mirijanian, yang merupakan juru bicara Ivanka Trump, kegiatan email itu terjadi sebelum Ivanka menyadari adanya peraturan mengenai penyimpanan pencatatan administrasi pemerintah.
Sejak itu, seperti dilansir Reuters dengan mengutip WaPo, Ivanka Trump telah menyerahkan semua email terkait pekerjaan di pemerintahan untuk disimpan di catatan Gedung Putih. Email Ivanka mulai menjadi sorotan saat pejabat Gedung Putih mulai mengkajinya terkait gugatan dari lembaga pemantau American Oversight.

Credit  tempo.co

Dituduh Terlibat Perang Yaman, Putra Mahkota UEA Digugat

Kondisi wilayah di Sanaa, Yaman, akibat perang antara milisi Houthi dan pendukung Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi.

Foto: Reuters

Putra Mahkota dinilai telah memerintahkan pengeboman.

CB, PARIS -- Sebuah kelompok hak asasi Prancis, Alliance for the Defence of Rights and Freedoms (AIDL), menggugat Putra Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Muhammad bin Zayed al-Nahyan atas tuduhan terlibat dalam perang di Yaman. AIDL menuduh Al-Nahyan melakukan kejahatan perang, serta terlibat dalam penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi di Yaman.

"Dalam kapasitas ini, dia telah memerintahkan pengeboman di wilayah Yaman," tulis AIDL dalam dokumen gugatan yang diajukan oleh pengacara Joseph Breham pada Rabu (21/11). Gugatan itu diajukan ke pengadilan Paris, selama kunjungan Al-Nahyan ke Prancis.

Gugatan terhadap Al-Nahyan didasari pada laporan para ahli PBB yang mengatakan serangan pasukan koalisi pimpinan Saudi di Yaman mungkin merupakan kejahatan perang. Penyiksaan juga dilakukan di dua fasilitas penahanan yang dikendalikan oleh pasukan UEA.

Aljazirah melaporkan, UEA adalah salah satu negara koalisi yang terlibat dalam perang di Yaman. Mereka secara teratur mengambil bagian dalam serangan pengeboman.



Salah satu kasus yang disebut dalam gugatan itu adalah pengeboman sebuah bangunan di ibu kota Sanaa pada 2016. Gugatan ini mirip dengan yang diajukan pada April lalu terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammad bin Salman saat berkunjung ke Prancis.

Kejaksaan Prancis memperkirakan, proses hukum terhadap gugatan itu akan berlangsung selama setahun. Prancis adalah sekutu dekat UEA dan Arab Saudi, yang memimpin koalisi untuk memerangi kelompok Houthi yang mengendalikan sebagian besar Yaman utara dan ibu kota Sanaa.

Selama beberapa pekan terakhir, Presiden Prancis Emmanuel Macron mendapat banyak tekanan atas penjualan senjata Prancis ke dua negara Teluk itu. Prancis juga memiliki pangkalan militer di Abu Dhabi yang dibuka pada 2009.

Dalam beberapa pekan terakhir, beberapa negara Barat menyerukan gencatan senjata untuk mengakhiri perang di Yaman yang telah berlangsung selama hampir empat tahun dan telah menewaskan lebih dari 10 ribu orang.


Perang tersebut telah menyebabkan krisis kemanusiaan paling mendesak di dunia.
Badan-badan PBB mengatakan, 14 juta warga Yaman berisiko kelaparan jika pelabuhan Hudaidah ditutup karena pertempuran.

Credit  republika.co.id

Lakukan Aksi Spionase, Akademisi Inggris Divonis Seumur Hidup

Matthew Hedges. Foto/Istimewa

LONDON - Seorang akademisi Inggris dijatuhi hukuman seumur hidup karena melakukan aksi spionase di Uni Emirat Arab (UEA). Hal itu diungkapkan seorang juru bicara keluarga.

Matthew Hedges (31) seorang spesialis dalam studi Timur Tengah di Universitas Durham di Inggris, ditangkap pada 5 Mei oleh pejabat UEA ketika ia meninggalkan bandara Dubai. Dia sebelumnya ditahan di sel isolasi selama hampir enam bulan karena tuduhan mata-mata, tetapi dibebaskan dengan jaminan bulan lalu.

"Hedges telah dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara setelah sidang lima menit di mana dia tidak memiliki perwakilan hukum," kata Nikita Bernardi, juru bicara keluarga Hedges seperti dikutip dari CNN, Kamis (22/11/2018).

Menteri Luar Negeri Inggris, Jeremy Hunt mengatakan dia sangat terkejut dan kecewa dengan putusan itu.

"Keputusan hari ini bukanlah apa yang kami harapkan dari seorang teman dan mitra terpercaya Kerajaan Inggris dan bertentangan dengan jaminan sebelumnya," kata Hunt.

Dia menambahkan bahwa pemerintah Inggris telah berhubungan dekat dengan Hedges dan keluarganya, dan akan terus melakukan segala yang mungkin untuk mendukungnya.

"Saya telah berulang kali menegaskan bahwa penanganan kasus ini oleh otoritas UEA akan memiliki dampak bagi hubungan antara kedua negara kami, yang harus dibangun berdasarkan kepercayaan," ucap Hunt.

"Saya menyesali fakta bahwa kami telah mencapai posisi ini dan saya mendesak UEA untuk mempertimbangkan kembali," imbuhnya.

Hedges berada di UEA untuk melakukan wawancara guna tesis PhD-nya terkait hubungan sipil militer yang dibangun dari Arab Spring, menurut surat yang diposting di akun Twitter istrinya, Daniela Tejada, pada bulan Oktober.

Tejada sempat menyambut pembebasan sementara suaminya, tetapi menambahkan: "Saya tidak dapat membiarkan diri saya terlalu bersemangat dengan informasi ini karena Matt belum sepenuhnya bebas."

"Di atas segalanya, saya berharap keadilan akan dilakukan dan Matt diberikan kebebasannya yang sah - sesuatu yang ditolaknya secara tidak adil dalam enam bulan terakhir," tukasnya. 

Credit  sindonews.com

Iran Ancam Rudal Pangkalan Militer AS

Ilustrasi. (Reuters/Raheb Homavandi)

Jakarta, CB -- Seorang komandan Garda Revolusi Iran mengklaim bahwa sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di Afghanistan, Uni Emirat Arab, dan Qatar berada dalam jangkauan rudal mereka. Ia pun mengancam akan menyerang jika AS macam-macam.

"Mereka ada dalam jangkauan kami dan kami bisa menyerangnya jika mereka bergerak," ujar Kepala Divisi Udara Garda Revolusi Iran, Amirali Hajizadeh, sebagaimana dikutip Reuters, Rabu (21/11).

Hajizadeh kemudian mengatakan bahwa militer Iran sudah meningkatkan presisi rudal mereka hingga benar-benar bisa menyerang sejumlah pangkalan militer yang menjadi basis personel AS.



Ia menjabarkan beberapa di antaranya, yaitu Pangkalan Udara Al Udeid di Qatar, Al Dhafra di Uni Emirat Arab, dan Pangkalan Udara Kandahar di Afghanistan.


Ketegangan antara AS dan Iran ini mulai panas setelah Presiden Donald Trump memutuskan untuk menarik negaranya dari kesepakatan nuklir dengan Iran pada Mei lalu.

Di bawah perjanjian ini, negara yang bersepakat bakal mencabut sanksi atas Iran dengan timbal balik Teheran membatasi produksi uranium hingga tak dapat membuat senjata nuklir.



AS pun memutuskan untuk kembali menerapkan sanksi atas Iran yang menargetkan sektor ekspor minyak dan institusi finansial negara pimpinan Ayatollah Khomenei itu terhitung mulai 5 November lalu.

Iran lantas mengancam akan memblokade Selat Hormuz, jalur strategis pengiriman minyak keluar kawasan Timur Tengah menuju pasar utama, seperti Eropa dan AS.

Setelah keputusan Trump tersebut, Iran juga sempat menembakkan rudal ke basis ISIS di Suriah setelah kelompok militan itu mengklaim bertanggung jawab atas serangan di parade militer negaranya yang menewaskan 25 orang pada Oktober lalu.




Credit  cnnindonesia.com

Tampar Iran dengan Sanksi Baru, Ini Pesan Pompeo kepada Khamenei

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Ayatollah Ali Khamenei. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ian

WASHINGTON - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo, melontarkan teguran secara langsung via Twitter kepada pemimpin spiritual tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pompeo mengatakan bahwa Iran seharusnya membelanjakan uangnya untuk rakyat, bukan terori.

"Iran harus memutuskan apakah membelanjakan uang rakyat Iran untuk rakyat Iran lebih penting daripada menciptakan skema untuk mendanai Assad, Hizbullah, Hamas, dan teroris lainnya," tulis Pompeo seperti dikutip dari Al Arabiya, Kamis (22/11/2018).

Teguran ini muncul setelah AS menjatuhkan sanksi untuk mengganggu jaringan Iran-Rusia yang mengirim jutaan baerl minyak ke Suriah dan ratusan juta dolar untuk secara tidak langsung mendanai kelompok-kelompok militan Hamas dan Hizbullah.

"Departemen Keuangan AS mengirim pesan yang jelas: Ada konsekuensi serius bagi siapa saja yang mengirim minyak ke Suriah, atau mencoba untuk menghindari sanksi AS atas kegiatan teroris Republik Islam," tambahnya.

Para pejabat AS mengatakan Rusia memfasilitasi pengiriman minyak dari Iran ke Suriah, dan berbagai mekanisme digunakan dalam upaya untuk menyembunyikan pengiriman dan pembayaran terkait minyak.

Damaskus, pada gilirannya, diduga memfasilitasi transfer ratusan juta dolar kepada Pasukan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC-QF) untuk selanjutnya diberikan ke Hamas dan Hizbullah. 

Credit  sindonews.com

Israel Bongkar Toko dan Pompa Bensin Palestina di Yerusalem

Ilustrasi (REUTERS/Ronen Zvulun)

Jakarta, CB -- Para pejabat Palestina mengutuk pembongkaran yang dilakukan Israel terhadap 21 bisnis dan pangkalan-pangkalan stasiun bensin, Rabu (22/11). Pembongkaran dilakukan karena pihak keamanan menyebut bisnis ini dibangun secara ilegal di kamp pengungsi Shuafat Yerusalem.

Polisi Israel mengkonfirmasikan dalam sebuah pernyataan bahwa pihak berwenang telah menghancurkan "18 bisnis ilegal dan tiga pom bensin ilegal" di kamp pengungsi Shuafat Yerusalem timur. Israel menyebut wilayah ini dicaplok Palestina. Di wilayah ini ditinggali oleh sekitar 24.000 warga Palestina.

Otoritas Israel memasuki kamp dengan ekskavator untuk menghancurkan bangunan, sementara polisi membentangkan garis pengaman, seperti dilaporkan wartawan AFP.


"Pemerintah kota dengan dukungan polisi akan terus melakukan kegiatan terhadap bisnis ilegal di berbagai wilayah," seperti disebutkan polisi dalam pernyataannya.

Ahmad Abu Holy, kepala departemen pengungsi Organisasi Pembebasan Palestina, mengutuk penghancuran oleh Israel. Ia menyebut pembongkaran ini "ada di bawah dalih ilegal membangun tanpa izin," dalam komentarnya kepada kantor berita resmi Palestina WAFA.

Warga Palestina di Jerusalem timur dan di beberapa bagian Tepi Barat mengatakan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan yang dibutuhkan dari pemerintah Israel.


Khader Dibs, seorang pejabat dari kamp, yang dikelilingi oleh tembok pemisah Israel dan satu-satunya kamp pengungsi di Yerusalem, juga mengutuk pembongkaran dan mengatakan toko-toko ini telah dibangun sejak 2007. Pemilik toko mengatakan bahwa mereka hanya diberi pemberitahuan 12 jam sebelumnya.

Kamp Shuafat hanya menerima sedikit bantuan dari kotamadya Yerusalem. Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, beroperasi di sana dan menyediakan berbagai layanan kepada warga.

Walikota Yerusalem, Nir Barkat, mengatakan bahwa ia ingin memindahkan agensi PBB itu dari kota tersebut dan mengganti layanannya dengan bantuan dari kotamadya.

Masalah ini sangat sensitif karena menyentuh hak-hak pengungsi Palestina dan status Yerusalem, kedua isu utama dalam konflik Israel-Palestina.


Israel berpendapat jumlah pengungsi Palestina meningkat, terutama karena warga yang memenuhi syarat sebagai pengungsi di tempat itu beranak cucu dan bertambah banyak.

Israel menduduki Jerusalem timur setelah Perang Enam Hari 1967 dan kemudian mengaku wilayah itu sebagai bagian dari negaranya. Langkah ini tidak pernah diakui oleh komunitas internasional.

Israel ingin mengklaim seluruh bagian kota Yerusalem sebagai ibu kotanya dan tak ingin membaginya dengan Palestina. Sementara Palestina melihat sektor timur Yerusalem sebagai ibu kota negara masa depan mereka.




Credit  cnnindonesia.com

Israel Tangkap Anggota Dewan Legislatif Palestina

Sepasukan serdadu Zionis Israel menyeret dan menculik seorang lelaki Palestina. Tiada hari tanpa kekerasan.

Foto: IMEMC News

Israel kerap menangkap sejumlah warga sipil Palestina.

CB, TEPI BARAT -- Pasukan Israel menangkap seorang anggota Dewan Legislatif Palestina pada Rabu (21/11). Ia diketahui bernama Ahmad Attoun.

Attoun ditangkap di kediamannya di kota Al-Bireh, Tepi Barat. Menurut keterangan sejumlah saksi, seperti dikutip Anadolu Agency, pasukan Israel juga menyita komputer dan ponsel milik Attoun.

Belum ada keterangan resmi dari Israel perihal alasan penangkapan Attoun. Itu merupakan penangkapan pejabat Palestina yang kesekian kalinya yang dilakukan Israel.

Bulan lalu, Israel menangkap gubernur Palestina untuk Yerusalem Adnan Ghaith dan direktur Badan Intelijen Umum Palestina Kolonel Jihad al-Faqih. Sama seperti kasus terbaru, otoritas Israel tak memberi penjelasan tentang mengapa mereka ditangkap dan ditahan.

Sejumlah pejabat Palestina mengatakan, Ghaith dan al-Faqih ditangkap karena keduanya berupaya membuat penilaian serta mempublikasikan nama-nama yang terlibat dalam proses penjualan rumah untuk para pemukim Yahudi di lingkungan Muslim di Yerusalem. Ghaith dan al-Faqih ditahan selama sekitar tiga hari. Setelah itu mereka dibebaskan. Namun Israel tetap tak memberi penjelasan dan keterangan tentang kenapa mereka ditangkap.

Pasukan Israel kerap melakukan penangkapan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat. Pada Selasa (20/11) malam, misalnya, sembilan warga Palestina ditangkap karena dituduh terlibat gerakan atau kegiatan teroris. Namun Israel tak menerangkan tentang sifat kegiatan yang dimaksud.

Saat ini terdapat sekitar 6.500 warga Palestina yang mendekam di fasilitas penahanan Israel. Mereka termasuk wanita dan anak di bawah umur.

Credit  republika.co.id

Swiss Referendum Soal Tanduk Sapi, Mengapa?

Claudia membersihkan sapi peliharaannya menjelang pemungutan suara nasional Hornkuh-Initiative di pertanian Valengiron di Perrefitte dekat Moutier, Swiss, 15 November 2018. REUTERS/Denis Balibouse

CB, Jakarta - Warga Swiss akan menggelar referendum nasional untuk masalah penting dan selama ini membuat mereka terbelah: mendukung tanduk sapi dan domba tumbuh alami atau menghentikan pertumbuhannya.
Referendum yang digelar pada hari Minggu mendatang bertujuan mempertahankan martabat hewan ternak tersebut.

Selain itu, referendum ini juga untuk meminta pemerintah memberi subsidi bagi peternak yang memelihara sapi yang bertanduk alami. Ia mengajukan subsidi per tahun sebesar 190 Swiss franc atau sekitar US$ 191.65 untuk petani yang memelihara sapi bertanduk alami.

Peternak bernama Armin Capaul, 66 tahun, menggagas referendum. Dia mengatakan referendum untuk mendengarkan sapi-sapinya terinspirasi dari 9 tahun berkampanye meminta bantuan dana untuk kebutuhan lahan peternakan lebih luas bagi hewan-hewan bertanduk.
Ia berharap cara ini akan mengurangi upaya penghapusan tanduk hewan ternak tersebut.

"Kita harus menghormati sapi sebagaimana layaknya mereka. Biarkan mereka dengan tanduk mereka. Saat anda melihat ke arah mereka, maka mereka selalu menahan kepala mereka dan bangga. Jika anda mencabut tanduknya, mereka akan sedih," kata Capaul kepada Reuters di lahan peternakannya yang kecil di barat laut Swiss seperti dikutip dari Reuters.
Menurut Capaul, tanduk berfungsi untuk membantu sapi-sapi berkomunikasi dan mengatur suhu tubuhnya.
Namun ide Capaul tidak sepenuhnya mendapat dukungan. Saat lewat jalur lobi politik gagal, Capaul mengumpulkan lebih dari 100 ribu tandatangan untuk mengadakan referendum.

Para pengkritik mengatakan sapi-sapi itu sangat kesakitan dan merasa tidak alami tanpa tanduk.
Pemerintah Swiss juga berseberangan dengan Capaul. Alasannya, anggaran agrikultur sebesar 3 miliar Swiss franc akan terpangkas sebesar 30 juta Swiss franc setiap tahun untuk subsidi.
Sejumlah peternak pun menentang ide Capaul.
"Sistem kami yang stabil telah memberi manfaat, sapi-sapi kami hidup lebih baik. Jika sapi-sapi bertanduk, berbahaya akan melukai lebih banyak hewan-hewan dan manusia," kata Stefan Gilgen, pemilik 48 sapi.
Menteri Ekonomi Swiss, Johann Schneider-Ammann mengatakan, di Swiss sudah biasa masyarakat mengadakan referendum untuk penyelesaian masalah, mulai dari isu yang kurang penting hingga isu-isu penting.

Credit  tempo.co

AS Dinilai Tutup Mata pada Kasus Khashoggi

Jamal Khashoggi

Foto: Metafora Production via AP

Donald Trump menyebut AS tetap akan menjadi mitra setia Arab Saudi.

CB, ANKARA -- Wakil Ketua AK Party Numan Kurtulmus menyebut Amerika Serikat (AS) menutup mata atas kasus kematian jurnalis Arab Saudi Jamal Khashoggi. Hal itu berkaitan dengan komentar Presiden AS Donald Trump yang menyatakan akan tetap menjadi 'mitra setia' Saudi walaupun ada dugaan tentang keterlibatan Pangeran Mohammed bin Salman (MBS).

"Pernyataan (Trump) kemarin adalah pernyataan komik," ujar Kurtulmus pada Rabu (21/11). AK Party merupakan partai yang menguasai pemerintahan Turki saat ini, sekaligus partai Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

Kurtulmus menyoroti komentar Trump tentang dugaan keterlibatan Pangeran MBS dalam kasus Khashoggi. Trump berkata Pangeran MBS mungkin terlibat dan memerintahkan pembunuhan terhadap Khashoggi, tapi mungkin juga dia tidak melakukannya.

Pernyataan Trump bertentangan dengan laporan CIA yang meyakini pembunuhan Khashoggi diperintahkan langsung oleh Pangeran MBS. Hal itu pun disinggung kembali oleh Kurtulmus.

"Tidak mungkin bagi intelijen seperti CIA, yang bahkan tahu warna bulu kucing yang berjalan di sekitar taman konsulat Saudi (di Istanbul), tidak tahu siapa yang memberi perintah ini (pembunuhan Khashoggi)," ujar Kurtulmus.

Menurutnya, komentar Trump tidak baik untuk opini publik AS. "Ini tidak kredibel, baik untuk opini publik AS atau opini publik dunia," ucapnya.

Sejak Khashoggi dikonfirmasi dibunuh di gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober lalu, Turki telah berulang kali menyatakan perintah itu berasal dari pejabat tinggi Pemerintah Saudi. Namun, Ankara belum secara langsung menuding Pangeran MBS.

Saudi sendiri telah membantah keterlibatan Pangeran MBS dalam kasus Khashoggi. Hal itu juga telah diungkapkan Wakil Jaksa Penuntut Umum Saudi Shalaan bin Rajh Shalaan.

Shalaan mengatakan Pangeran MBS tidak terlibat dalam pembunuhan Khasoggi. Menurutnya, orang yang memerintahkan pembunuhan Khashoggi adalah ketua dari tim negosiasi yang dikirim Wakil Kepala Intelijen Saudi Jenderal Ahmed al-Assiri ke Istanbul, Turki.

Shalaan mengungkapkan, saat Khashoggi mendatangi gedung konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober, Jenderal Ahmed mengutus tim negosiasi untuk membujuk Khashoggi kembali ke Saudi. Namun, Khashoggi menolak dan akhirnya dibunuh. Ia mengonfirmasi bahwa setelah dibunuh, jasad Khashoggi dimutilasi.

Perintah pembunuhan sendiri bersumber dari ketua tim negosiasi yang diutus Jenderal Ahmed. “(Pangeran MBS) tidak mengetahui apapun tentang hal tersebut (pembunuhan Khashoggi),” kata Shalaan saat berbicara di sebuah konferensi pers di Riyadh pekan lalu.

Saat ini telah terdapat 11 tersangka yang menghadapi tuntutan dari Saudi karena keterlibatannya dalam kasus Khashoggi. Lima orang di antara mereka dituntut hukuman mati.

Credit  republika.co.id

Kasus Jamal Khashoggi, Politikus Amerika Mengecam Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memegang grafik penjualan perangkat keras militer saat berbincang dengan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed bin Salman di Gedung Putih, Washington, Amerika Serikat, 20 Maret 2018. (AP Photo/Evan Vucci)

CB, Washington – Sejumlah tokoh politik Amerika Serikat seperti senator dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat mengkritik keputusan Presiden Donald Trump terkait kasus pembunuhan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Mereka beralasan keputusan Trump untuk tidak mengenakan sanksi kepada Arab Saudi dan malah menyebutnya sebagai sekutu kuat telah mengedepankan kepentingan negara jazirah itu di atas kepentingan Amerika.

“Saya meyakini pernyataan ini merupakan Arab Saudi yang pertama dan bukan Amerika yang pertama,” kata Rand Paul, senator asal Partai Republik, lewat akun @RandPaul pada 20 November 2018 waktu setempat.
Paul, yang merupakan salah satu sekutu dekat Trump, mengatakan menolak keputusan Trump membela Saudi terkait kontrak pembelian senjata, yang bernilai sekitar US$110 miliar atau sekitar Rp1.600 triliun.

“Kita seharusnya, minimal, tidak menghadiahkan Arab Saudi dengan senjata canggih kita, yang mereka gunakan untuk mengebom warga sipil,” kata Paul. “Saya akan terus menekan dibuatnya legislasi untuk menghentikan penjualan senjata ke Saudi dan perang di Yaman.”
Senator dari Partai Republik yang juga sekutu Trump, Lindsey Graham, ikut mengkritik keputusan Trump terkait pembunuhan Jamal Khashoggi, 59 tahun.

Kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi, tewas di bunuh tim pembunuh dari Arab Saudi yang berjumlah 15 orang. Middel East Eye
“Mengabaikan pembunuhan Khashoggi bukan bagian dari kepentingan keamanan kita.” Dia mengaku meyakini harus ada dukungan bipartisan untuk mengenakan sanksi serius terhadap Arab Saudi. “Termasuk terhadap sejumlah anggota keluarga kerajaan atas tindakan barbar yang melanggar semua norma peradaban,” kata Graham.

Menurut Graham,”Meskipun Arab Saudi merupakan sekutu strategis, perilaku putra mahkota – dalam banyak hal – telah menunjukkan rasa tidak hormat atas hubungan ini dan membuat dia, menurut pandangan saya, lebih dari sekadar beracun.”
Selain itu, Senator Bob Corker dan Bob Menendez berkirim surat kepada Trump untuk memintanya menginvestigasi peran MBS, yang merupakan sebutan Putra Mahkota Arab Saudi, Mohammed Bin Salman, dalam pembunuhan Khashoggi. Terutama setelah CIA membuat laporan yang meyakini pembunuhan itu diperintah oleh putra mahkota.

“Terkait perkembangan akhir-akhir ini, termasuk pengakuan dari pemerintah Saudi bahwa pejabat Saudi membunuh Khashoggi di konsulat Istanbul, kami meminta Anda untuk menangani isu ini untuk menentukan apakah MBS bertanggung jawab atas pembunuhan Khashoggi,” kata Corker, yang berasal dari Republik, dan Menendez, yang berasal dari Demokrat, dalam surat itu.

Seperti dilansir Reuters, Trump mengatakan lembaga intelijen AS masih mempelajari bukti-bukti dan siapa yang merencanakan pembunuhan Khashoggi, yang terjadi di dalam kantor Konsulat Jenderal Saudi di Istanbul, Turki, pada 2 Oktober 2018.
“Bisa jadi Putra Mahkota tahu mengenai peristiwa tragis ini – mungkin dia tahu dan mungkin dia tidak tahu,” kata Trump dalam pernyataan tertulis yang disampaikan Gedung Putih seperti dilansir Reuters pada 21 November 2018.



Senator Rand Paul dari Partai Republik (kiri) dan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Reuters
Trump memulai pernyataan tertulisnya, seperti dilansir CNN, dengan kalimat singkat “Amerika yang Pertama”. Ini dilanjutkan dengan pernyataan “Dunia merupakan tempat yang berbahaya”.
Jamal Khashoggi, yang merupakan jurnalis senior dari Arab Saudi dan memiliki status penduduk Virginia, AS, tewas di kantor Konjen Saudi pada 2 Oktober 2018 saat mengurus dokumen. Dia ditangkap, dipukuli, dan dibunuh oleh tim pembunuh dari Arab Saudi, yang dikirim Deputi Kepala Direktorat Intelijen Umum Saudi, Mayor Jenderal Ahmed Al Assiri.
Saudi telah menangkap 21 orang dan menyiapkan tuntutan hukum terhadap 11 orang yang terlibat pembunuhan ini. 5 orang diantaranya terkena tuntutan hukuman mati. Hingga kini, pemerintah Saudi mengaku tidak tahu dimana jasad Jamal Khashoggi.

Credit  tempo.co

Turki kemungkinan minta PBB selidiki pembunuhan Khashoggi

Bendera Arab Saudi berkibar di depan Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki. (AFP)

Washington/Ankara (CB) - Turki kemungkinan akan meminta Perserikatan Bangsa-bangsa untuk secara resmi melakukan penyelidikan soal pembunuhan Jamal Khashoggi jika kerja sama dengan Arab Saudi menghadapi jalan buntu, kata Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu, Selasa (20/11).

Menlu mengungkapkan bahwa Turki tidak sepenuhnya puas dengan tingkat kerja sama yang diberikan Riyadh soal kematian wartawan tersebut.

Ketika berbicara kepada para wartawan di Washington setelah melakukan pertemuan dengan Menlu AS Mike Pompeo, Cavusoglu mengatakan Turki telah memberikan informasi terakhir soal pembunuhan Khashoggi kepada Amerika Serikat.

Ia juga menegaskan sikap Ankara bahwa kebenaran harus terungkap soal siapa yang mengeluarkan perintah pembunuhan Khashoggi.

"Sampai saat ini, kami telah menerima tawaran Arab Saudi untuk bekerja sama dengan kami tanpa keraguan. Tapi jika melihat kerja sama yang ada sekarang, karena kami tidak bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, kerja sama ini tidak sesuai dengan tingkat yang kami inginkan," kata Cavusoglu.

"Kalau sampai ada kebuntuan dan penyelidikan hanya berjalan sejauh ini atau kalau tidak ada kerja sama secara penuh, maka kami mungkin akan mengajukan agar penyelidikan internasional digelar," katanya.

Cavusoglu mengatakan dirinya telah membahas masalah itu bersama Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

Khashoggi, penulis kolom Washington Post yang tinggal di Amerika Serikat dan pengkritik pemerintahan Saudi --yang dikendalikan Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman, dibunuh pada Oktober di Konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki.

Setelah memberikan berbagai penjelasan berlawanan menyangkut menghilangnya Khashoggi, Riyadh pekan lalu mengatakan bahwa Khashoggi dibunuh dan jasadnya dimutilasi ketika "perundingan" untuk meyakinkannya agar kembali ke Arab Saudi gagal. Kejaksaan Saudi mengatakan pihaknya akan mengupayakan hukuman mati bagi lima tersangka dalam kasus itu.

Presiden Turki Tayyip Erdogan mengatakan pembunuhan itu terjadi atas perintah pejabat "tingkat tertinggi" pada pemerintahan Arab Saudi. Namun, ia tidak secara langsung menuding Pangeran Mohammed.

Arab Saudi sendiri telah membantah bahwa Pangeran memerintahkan agar Khashoggi dibunuh.

Cavusoglu juga mengatakan bahwa ia dan Erdogan telah mendengarkan rekaman pembunuhan Khashoggi.

"Sangat memuakkan. Kalau Anda mendengarkan (rekaman, red) itu, Anda akan tahu bahwa itu adalah pembunuhan terencana," katanya.

Ia menembahkan bahwa keputusan soal apakah rekaman tersebut akan diterbitkan tergabung pada pihak peradilan Turki.

Credit  antaranews.com

PM Australia dan Tokoh Muslim Berseteru Usai Teror Melbourne

Perdana Menteri Australia, Scott Morrison. (REUTERS/Marcos Brindicci)

Jakarta, CB -- Pemuka agama Islam Australia menolak bertemu Perdana Menteri Scott Morrison, menyusul komentarnya terkait teror di Melbourne beberapa waktu lalu. Mereka tersinggung dengan ucapan Morrison yang mengatakan pemuka agama Islam setempat harus berbuat lebih banyak lagi demi menghentikan serangan teror di Negeri Kanguru.

Morrison mengatakan pemimpin umat Islam di negaranya memiliki tanggung jawab khusus untuk melawan ideologi radikal yang berbahaya.

Pernyataan itu diutarakan Morrison merespons penikaman di sebuah distrik bisnis di Bourke Street, Melbourne, pada awal Oktober lalu yang menewaskan dua orang.


"Mereka (para pemuka agama) harus proaktif, mereka harus waspada, dan mereka harus menyerukan dan menyelesaikan (masalah) ini," kata Morrison kepada wartawan di Canberra, Rabu (21/11).


Morrison menuturkan dia berencana menggelar pertemuan dengan para pemimpin Muslim di Negeri Kanguru untuk membahas masalah tersebut pada pekan ini.

Namun, Mufti Besar Australia Ibrahim Abu Mohamed dan sekelompok tokoh muslim senior lain menolak undangan Morrison itu melalui sebuah surat terbuka.

"Kami sangat prihatin dan kecewa dengan komentar PM Morrison dan sejumlah menteri lainnya yang menyimpulkan bahwa masyarakat secara kolektif bersalah atas tindakan kriminal individu, dan harus berbuat lebih banyak untuk mencegah kekerasan seperti itu," bunyi surat terbuka itu yang terbit di sejumlah media lokal Australia, seperti dikutip AFP.

"Pernyataan itu tidak menghasilkan apa-apa dalam menyelesaikan masalah, tetapi justru telah mengasingkan/menyudutkan komunitas Muslim."


Tidak tinggal diam, Morrison membalas surat terbuka itu dengan menganggap orang-orang yang menolak bertemu dengannya terus mencoba membuat penyangkalan, dan membuat komunitas mereka tidak aman dan semakin rentan.

"Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membuat Australia aman, dan berarti memastikan komunitas muslim tidak terinfiltrasi dengan ideologi berbahaya ini," ucap Morrison melalui Twitter-nya.

Kelompok Negara Islam Irak dan Syam (ISIS) mengklaim bertanggung jawab atas insiden penikaman di Melbourne yang terjadi pada 9 Oktober lalu itu. Kepolisian mengatakan pelaku penikaman, yang berasal dari Somalia, melakukan aksinya karena terinspirasi ISIS.

Peristiwa di Melbourne merupakan aksi teror terbaru yang menyerang Negeri Kanguru dalam beberapa waktu terakhir.

Pekan ini, kepolisian Australia juga menahan tiga terduga teroris yang disebut tengah merencanakan aksi mereka menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru pada Desember mendatang.


Semakin tingginya ancaman teror membuat para tokoh konservatif mendesak pemerintah Australia memperketat hukum keimigrasian mereka. Hal itu turut meningkatkan kekhawatiran bagi komunitas minoritas Muslim di negara tersebut.





Credit  cnnindonesia.com

Australia Tolak Tanda Tangani Perjanjian Migrasi PBB

Ilustrasi imigran pencari suaka ke Australia di pusat detensi Pulau Manus. (AAP/Eoin Blackwell/via REUTERS)

Jakarta, CB -- Australia menolak menandatangani perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang migrasi. Mereka tetap memberlakukan kebijakan ketat terhadap pendatang, dengan alasan gagasan PBB akan membahayakan keamanan nasional.

"Perjanjian global tentang migrasi akan membahayakan kepentingan Australia," kata Perdana Menteri Australia, Scott Morrison kepada stasiun radio lokal, 2GB, seperti dilansir Channel News Asia, Rabu (21/11).

"Ini tidak bisa membedakan antara mereka yang secara ilegal masuk ke Australia dan mereka yang datang dengan cara yang benar," kata dia menambahkan.



Australia bergabung dengan Amerika Serikat, Israel, dan beberapa negara Eropa Timur dalam menolak pakta PBB berjuluk 'Global Compact for Migration'. Gagasannya meminta para negara tidak menahan calon imigran secara sewenang-wenang dan menggunakan penahanan sebagai upaya terakhir.


Menurut kebijakan imigrasi Australia, para imigran tidak akan pernah diizinkan menetap. Para pendatang kemudian ditahan di dua kamp penahanan di berbagai pulau terpencil di Pasifik Selatan. Masa tahanan itu berlaku hingga mereka diterima oleh negara lain atau setuju untuk kembali ke negara asal.

"Australia menjelaskan tentang bagaimana mereka memperlakukan kedatangan para imigran dengan mengirim mereka ke luar negeri untuk bertahan dalam kondisi buruk selama bertahun-tahun, serta berusaha menghindari tanggung jawab internasionalnya ke negara-negara yang kurang berkembang," kata Elaine Pearson, Direktur Australia Human Rights Watch.

Penolakan Australia atas perjanjian PBB ini merupakan langkah terbaru untuk memperketat migrasi. Hal ini juga diduga sebagai langkah politik Morrison untuk memenangkan pemungutan suara kembali.



Berdasarkan hasil dari jajak pendapat Fairfax-Ipsos, sebanyak 45 persen pemilih menginginkan imigrasi berkurang, sementara lebih dari 20 persen menginginkan peningkatan.

Pada Oktober lalu, Morrison menegaskan akan membatasi imigran baru untuk tinggal di berbagai kota terbesar seperti Sydney, Melbourne dan Brisbane selama lima tahun. Namun, kebijakan itu dinilai dapat menyebabkan kekurangan tenaga kerja.






Credit  cnnindonesia.com

Anggota Bali Nine akan Langsung Dideportasi dari Bali

Terpidana Bali Nine, Renae Lawrence kemungkinan dideportasi dari Indonesia pekan depan.

Foto: Reuters/Bagus Othman

Renae Lawrence menjadi yang pertama dari Bali Nine yang dibebaskan.

CB, DENPASAR -- Terpidana kasus penyelundupan narkoba yang termasuk dalam sindikat Bali Nine, Renae Lawrence telah dibebaskan dari penjara Bangli di Bali. Ia telah menjalani hukuman selama 13 tahun dari 20 tahun masa tahannya karena mencoba menyelundupkan 2,7 kilogram heroin ke Australia.


Renae Lawrence keluar dari bangunan penjara Bangli, Bali dengan dikawal oleh anggota keamanan dan polisi dari pada Rabu (21/11) malam ini menuju ke sebuah mobil yang telah menunggunya untuk menerobos kerumunan pewarta di luar penjara tersebut.

Ditangkap pada 2005, Renae Lawrence adalah yang pertama dan satu-satunya anggota sindikat penyelundup narkoba Bali Nine yang dibebaskan. Pria berusia 41 tahun itu akan langsung dideportasi ke Australia, di mana ia masih menghadapi sejumlah tuduhan serius terkait dengan pencurian mobil.


Otoritas penjara Indonesia sempat menggelar konferensi pers di luar penjara untuk mengumumkan pembebasan resmi Renae Lawrence. Mereka melaporkan penilaian fisik telah menunjukkan bahwa Renae Lawrence "dalam keadaan sehat".


Mereka mengatakan Renae Lawrence untuk sementara akan ditahan di ruang tahanan imigrasi di bandara sambil menunggu penerbangannya ke Australia. Para pejabat mengatakan, proses pendeportasian Renae Lawrence bahkan bisa saja ditunda hingga besok (Kamis, 22/11), tergantung pada berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memastikan dia memiliki paspor yang valid dan tiket pesawat.


Setelah Renae Lawrence meninggalkan Indonesia, dia akan dilarang untuk kembali, menurut kepala imigrasi Bali, Agato Simamora. Namanya akan tetap berada dalam daftar hitam orang asing yang dilarang masuk Indonesia, tambahnya.


Informasi yang didapatkan ABC menunjukan Renae Lawrence sempat menggelar upacara sembahyang Hindu kecil di dalam penjara awal pekan ini untuk membantu mempersiapkan dirinya kembali ke Australia, dan memastikan dia memiliki awal yang baru.

Photo: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Maryoto Sumadi, menunjukan dokumen pembebasan Renae Lawrence dari penjara. (ABC News: Anne Barker)

Renae Lawrence masih menghadapi tuduhan kejahatan serius di Australia terkait dengan pencurian mobil di Sydney pada 2005, dan pengejaran polisi berkecepatan tinggi. Tapi dia gagal muncul di pengadilan di Gosford pada bulan yang sama dia ditangkap di Bali dengan heroin diikat ke tubuhnya.


Menteri Dalam Negeri Peter Dutton mengatakan seharusnya tidak ada kelonggaran atas dakwaan terutangnya di Australia.


"Jika orang bepergian, mereka perlu memahami bahwa ada hukuman serius di Asia Tenggara, termasuk hukuman mati di beberapa negara seperti yang kita tahu, dan jika Anda melakukan pelanggaran itu ada hukuman berat yang harus dibayar dan itu tidak memberi Anda pengurangan hukuman ketika Anda kembali ke Australia, "katanya kepada Sky News.


"Jika Anda telah melakukan pelanggaran di negara kita, Anda perlu menghadapi sistem peradilan di sini."

Anggota Bali Nine pertama yang dibebaskan

Renae Lawrence pada awalnya dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara, tetapi hukumannya dipotong hingga 20 tahun pada saat mengajukan banding. Renae Lawrence diketahui membawa lebih banyak heroin daripada dua anggota Bali Nine lainnya yang saat ini masih berada dalam penjara, tetapi pihak berwenang Indonesia mengatakan Renae Lawrence telah diperlakukan dengan cara yang sama seperti pelaku narkoba lainnya di Indonesia.


Dia mendapatkan potongan masa tahanan selama 6 tahun karena berperilaku baik dan juga mendapatkan remisi pada Hari Kemerdekaan Indonesia, yang merupakan perlakukan yang umum diberikan pada tahanan di HUT RI.


Salah satu anggota Bali Nine, Matthew Norman, mengatakan kepada wartawan kemarin dia masih berharap hukumannya sendiri bisa dikurangi, dan dia juga bisa dibebaskan.


Dia adalah salah satu dari lima anggota Bali Nine awal yang masih menjalani hukuman seumur hidup di Bali dan Jawa. Dua pemimpin kelompok sindikat ini, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dieksekusi pada 2015.


Sementara, Tan Duc Thanh Nguyen, meninggal karena kanker perut pada bulan Juni lalu.

Credit  republika.co.id

China Dilaporkan Bangun Lebih Banyak Kapal Selam Serang Nuklir

Kapal selam China tengah berpatroli. Foto/Istimewa

WASHINGTON - Lembaga think tank Amerika Serikat (AS) dan Pentagon telah meremehkan jumlah kapal selam nuklir China yang sedang dibangun. Laporan analisis terbaru menunjukkan hal itu.

"Foto-foto yang diambil dari Bohai Shipyard dan Longpo Naval Facility menunjukkan bahwa China memiliki lebih banyak kapal selam serang nuklir dalam pembangunan daripada yang diyakini sebelumnya," bunyi laporan Defense One yang disitat Sputnik, Kamis (22/11/2018).

Laporan itu mengatakan ada satu kapal selam ekstra yang sedang dibangun yang sebelumnya tidak disebutkan oleh Pentagon.

"Namun demikian, ada lebih sedikit kapal selam nuklir operasional daripada yang dipercaya oleh lembaga-lembaga Barat, yaitu Departemen Pertahanan AS dan Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS)," kata laporan itu.

CSIS dan Pentagon memperkirakan kekuatan nuklir lautan China telah mematok jumlah kapal selam kelas operasional Jin atau 094 berjumlah empat.

"Namun dua kapal bawah air ini kelihatannya tidak beroperasi," kata Catherine Dill dari Pusat Studi Nonproliferasi James Martin di Institut Studi Internasional Middlebury di Monterey, seperti dikutip oleh Defense One.

Khususnya, Laporan Militer China tahun 2018 dari Pentagon dan grup China Power dari CSIS menyatakan bahwa empat kapal selam kelas 094 aktif.

Sebagai perbandingan, pasukan nuklir Rusia menampilkan sembilan kapal selam nuklir strategis yang menyediakan patroli militer berkelanjutan di laut, kata Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada Mei 2017, seperti dilaporkan Sputnik. 

"Angkatan Laut Rusia juga berencana untuk meningkatkan jumlah kapal selam nuklir strategis menjadi 13, termasuk tujuh 'Boreys' dengan rudal 'Bulava'," ungkapnya.

Armada kapal selam bertenaga nuklir AS memiliki 14 kapal selam kelas Ohio, yang sebanding dengan ukuran kelas Borey Rusia dan kapal selam kelas 094 Cina.

Credit  sindonews.com

China Buat Bangunan Baru Misterius di Laut Cina Selatan

China membuat bangunan baru misterius di sebuah pulau di Laut China Selatan. Foto/Istimewa

WASHINGTON - China baru-baru ini telah mendirikan beberapa bangunan di Bombay Reef, yang merupakan bagian dari Kepulauan Paracel yang disengketakan di Laut China Selatan. Demikian laporan lembaga think thank Amerika Serikat (AS), Pusat Studi Strategis dan Internasional (CSIS), setelah mempelajari citra satelit baru.

Menurut CSIS, bangunan baru yang sederhana itu dibangun di atas karang yang diatapi dengan randome dan panel surya. Namun belum diketahui fungsi dan tujuan dari bangunan baru tersebut. CSIS mencatat bahwa bangunan itu dapat digunakan untuk keperluan militer China.

"Perkembangan ini menarik mengingat lokasi strategis Bombay Reef, dan kemungkinan bahwa pengerahan cepat bangunan dapat diulang di bagian lain dari Laut Cina Selatan," kata laporan itu seperti dikutip dari Sputnik, Kamis (22/11/2018).

Diterbitkan pada 20 November 2018, laporan itu menekankan bahwa Bombay Reef terletak di dekat jalur pelayaran utama antara Kepulauan Paracel dan Spratly, yang terakhir adalah kelompok pulau sengketa yang diklaim oleh China. Menurut CSIS, militer China dapat menggunakan posisi karang untuk memperluas jangkauan radar militernya.

Sementara Kementerian Pertahanan China tidak berkomentar mengenai laporan itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Geng Shuang mengatakan tidak ada yang salah dengan struktur bangunan China "di wilayahnya sendiri."

Negara-negara lain yang mengklaim kepemilikan atas Kepulauan Paracels juga belum mengomentari laporan tersebut.

Kepulauan Paracel diklaim oleh Taiwan, Vietnam dan China, di mana negara terakhir secara de facto mengendalikan wilayah itu, serta kelompok-kelompok pulau sengketa lainnya di Laut Cina Selatan. AS menentang upaya China untuk membangun fasilitas militer atau bangunan lain di wilayah yang disengketakan dan secara teratur melakukan Operasi kebebasan navigasi di Laut Cina Selatan.

Credit  sindonews.com