Senin, 24 September 2018

Indonesia Kecam Serangan Teror Parade Militer Iran



Indonesia Kecam Serangan Teror Parade Militer Iran
Pemerintah Indonesia melemparkan kecaman keras atas serangan serangan teroris mematikan baru-baru ini yang menargetkan parade militer di Iran selatan. Foto/Reuters
JAKARTA - Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri melemparkan kecaman keras atas serangan serangan teroris mematikan baru-baru ini yang menargetkan parade militer di Iran selatan. Serangan itu menewaskan lebih dari 20 orang.

"Indonesia mengecam serangan teror di kota Ahvaz, Iran, pada 22 September 2018 yang menyebabkan sejumlah korban jiwa dan luka-luka termasuk anak-anak," kata Kemlu RI melalui akun Twitternya, seperti dikutip Sindonews pada Minggu (23/9).

Dalam kicauannya, Kemlu RI menuturkan bahwa Indonesia menyampaikan simpati dan duka cita mendalam kepada pemerintah Iran, dan juga kepada keluarga, serta kerabat korban dalam serangan tersebut.

"Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tehran terus memantau perkembangan situasi. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban dalam insiden tersebut," sambungnya.

"Bagi para WNI di Iran, diharapkan untuk selalu waspada, berhati-hati serta menghindari wilayah-wilayah yang rawan menjadi target terror dan terus menginformasikan keadaan dengan keluarga serta teman," sambungnya.

Kemlu RI menambahkan bagi WNI atau keluarga WNI yang membutuhkan informasi lebih lanjut dan bantuan konsuler, dapat menghubungi hotline KBRI di nomor +989129632269 dan +989370723131



Credit  sindonews.com





8 Fakta dalam Pembantaian Horor Parade Militer Iran


8 Fakta dalam Pembantaian Horor Parade Militer Iran
Suasana kacau sesaat setelah empat pria bersenjata membantai puluhan orang di sebuah parade militer Iran di Ahvaz, Sabtu (22/9/2018). Foto/Tasnim News Agency via REUTERS

TEHERAN - Parade militer Iran di Ahvaz pada hari Sabtu (22/9/2018) menjadi ajang pembantaian horor oleh empat pria bersenjata. Insiden tragis ini jadi pukulan berat bagi Teheran karena pawai militer itu untuk memperingati Perang Iran-Irak saat Baghdad dipimpin Saddam Hussein.

Pembantaian itu terjadi di siang hari, di mana pawai militer yang dibanggakan rezim Teheran itu jadi tontonan warga setempat.

Kelompok penyerang belum diketahui secara pasti. Namun, Teheran menuduh sekutu Amerika Serikat (AS) di Timur Tengah terlibat. 

SINDOnews pada Minggu (23/9/2018) merangkum 8 fakta dalam tragedi mengerikan di Ahvaz. Berikut rinciannya;




1. Pelaku Serangan
Militer Iran mengatakan, jumlah pria bersenjata yang menyerang pawai militer di Ahvaz sebanyak empat orang. Mereka mengenakan seragam militer palsu. Tiga pelaku tewas di lokasi serangan. Penyerang keempat sempat ditangkap, namun tewas karena mengalami luka parah.

2. Target Serangan
Keempat pria bersenjata mengumbar tembakan tanpa pandang bulu ke arah pawai militer. Baik tentara maupun warga sipil jadi target secara acak. Keempat pelaku muncul seketika tanpa terdeteksi dan merangsek masuk ke lokasi pawai sebelum akhirnya mengumbar tembakan.

3. Korban Pembantaian
Data otoritas Iran menyatakan, jumlah korban tewas mencapai 29 orang. Data korban ini termasuk wanita dan anak-anak yang menonton pawai militer. Belum jelas apakah keempat pelaku termasuk data 29 korban tewas tersebut atau tidak. Data ini update pada Sabtu malam dan bisa berubah mengingat korban luka mencapai lebih dari 60 orang.




4. Garda Revolusi Dibantai
Sebanyak 12 anggota Garda Revolusi ikut dibantai dalam serangan horor kemarin. Kejadian ini menjadi tamparan keras bagi rezim Teheran, karena Garda Revolusi selama ini dibanggakan sebagai pasukan elite dan dibantai di negeri sendiri dan di acara pawai militer yang dibanggakan Teheran.


5. Pihak Tertuduh
Iran menuduh para pelaku terkait dengan Amerika Serikat dan badan intelijen Israel; Mossad. Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei menuduh negara-negara Teluk sekutu AS terlibat, tapi tak merinci negara yang dimaksud. Meski demikian, sekutu AS yang saat ini bermusuhan dengan Teheran adalah Israel dan negara-negara Teluk, terutama Arab Saudi.

6. Pihak Pengklaim Serangan
Gerakan Demokrasi Arab Patriotik yang terkait dengan Arab Saudi di Ahwaz telah mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu. Kelompok Islamic State Iraq and Syria (ISIS) juga membuat klaim serupa, namun tidak disertai bukti kuat.

7. Reaksi Iran
Presiden Hassan Rouhani bersumpah bahwa Iran akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap mereka yang terlibat serangan dan intelijen asing yang memberikan dukungan. Pemimpin Agung Ayatollah Ali Khamenei memerintahkan pasukan Iran menyeret pihak-pihak yang terlibat dalam pembantaian ini ke pengadilan.

8. Reaksi Dunia
Hingga data perihal serangan ini dirangkum, belum ada respons kecaman dan ucapan belasungkawa dari berbagai pemimpin negara di dunia. AS yang biasanya cepat bereaksi, kali ini juga bungkam. Begitu juga Israel dan Arab Saudi yang saat ini bermusuhan dengan Teheran. Negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga belum membuat komentar.



Credit  sindonews.com



Pria bersenjata bunuh 12 anggota Garda Revolusi Iran


Pria bersenjata bunuh 12 anggota Garda Revolusi Iran
Bendera Iran. (Flickr/yeowatzup)


Duba (CB) - Sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di parade militer di kota Ahvaz, Iran baratdaya, pada Sabtu dan menewaskan 12 anggota Garda Revolusi, kata kantor berita setengah resmi Tasnim.

Penembakan tersebut merupakan serangan terburuk atas pasukan elit itu.

Televisi negara mengatakan serangan itu, yang melukai lebih 30 orang, menyasar panggung tempat pejabat Iran berkumpul dan duduk untuk menyaksikan parade tahunan menandai dimulainya perang Iran dengan Irak pada 1980-1988, demikian Reuters melaporkan.

Video, yang didistribusikan ke media Iran, menunjukkan para prajurit merangkak di tanah sementara rentetan tembakan ke arah mereka. Satu prajurit mengambil senjata dan berdiri sementara wanita dan anak-anak berlarian menyelamatkan diri.

Ali Hosein Hoseinzadeh, Wakil Gubernur Provinsi Khuzestan, seperti dikutip, mengatakan jumlah korban meninggal diperkirakan naik. Salah seorang yang tewas adalah wartawan.

Serangan tersebut merupakan pukulan bagi keamanan Iran sebagai penghasil minyak dan anggota OPEC. Iran relatif stabil jika dibandingkan dengan negara Arab tetangganya, yang menghadapi pergolakan sejak 2011 di kawasan itu.

Sejauh ini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan di wilayah Iran tersebut.

Televisi negara menyalahkan "unsur takfiri", merujuk kepada para militan Muslim Sunni, atas serangan tersebut. Ahvaz berada di bagian tengah Provinsi Khuzestan, tempat protes-protes terjadi secara sporadis minoritas Arab di Iran yang sebagian besar penduduknya penganut faham Syiah.

Menteri Luar Negeri Mohammed Javad Zarif menyalahkan banjir darah itu pada "sponsor teror regional", bahasa yang biasanya merujuk kepada Arab Saudi dan Israel sebagai musuh-musuh Iran dan "majikan mereka dari Amerika Serikat", dan berjanji bahwa Teheran akan mengambil tindakan tegas.

Satu video di laman televisi negara menunjukkan para tentara yang kebingungan di tempat kejadian. Berdiri dari tempat duduknya, satu orang bertanya,"Mereka dari mana?" Seorang lain menjawab, "Dari belakang kita."

Empat militan melancarkan serangan tersebut dan dua di antaranya dilumupuhkan, demikian ISNA. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan di kota Ahvaz.

Iran menyelenggarakan parade-parade yang sama di beberapa kota termasuk di ibu kota Teheran dan pelabuhan Bandar Abbas di Teluk.

"Penembakan dilakukan beberapa pria bersenjata dari belakang panggung selama parade. Ada beberapa orang terbunuh dan luka-luka," kata seorang koresponden kepada televisi negara.

Kantor berita semi resmi Mehr mengatakan lebih jauh, penembakan pecah ketika beberapa penyerang yang berusaha kabur dikejar.

ISNA melaporkan seorang juru bicara, yang tak disebutkan namanya, untuk Garda Revolusioner menyalahkan para nasionalis Arab dukungan Arab Saudi sebagai pelaku penyerangan.

Ketegangan antara Iran dan Arab Saudi telah meningkat bebarapa tahun belakangan. Kedua negara mendukung pihak-pihak yang bersebarangan dalam perang-perang di Suriah dan Yaman, dan partai-partai politik di Irak dan Libanon.

Serangan atas militer sangat jarang terjadi di Iran.

Pada tahun lalu, dalam serangan mematikan pertama di Teheran, 18 orang tewas di parlemen dan makam Ayatullah Ruhulloh Khomeini, pendiri dan pemimpin tertinggi Republik Islam Iran. IS mengaku berada di balik serangan tersebut.




Credit  antaranews.com




Komnas HAM Malaysia tolak perkawinan sejenis


Komnas HAM Malaysia tolak perkawinan sejenis
Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad (Malaysian Department of Information/Zarith Zulkifl)




Kuala Lumpur (CB) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) atau Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) menyatakan tidak mendukung perkawinan sejenis di Malaysia.

"Merujuk beberapa laporan media yang memberi gambaran negatif seolah-olah Suhakam memperjuangkan perkawinan sejenis atau homoseksual di Malaysia. Kami dengan ini menyatakan bahwa kami tidak mendukung perkawinan sejenis di Malaysia," ujar Ketua Suhakam Malaysia, Tan Sri Razali Ismail di Kuala Lumpur, Minggu.

Pihaknya percaya bahwa pernyataan Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad adalah karena beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Suhakam di dalam Musyawarah Khusus Pihak Berwenang Kabinet yaitu pemerintah perlu segera bergabung dalam perjanjian HAM internasional, seperti yang dijanjikan di dalam manifesto Pemilu Pakatan Harapan, ke arah peningkatan kualitas hidup rakyat Malaysia yang selalu dipegang Suhakam.

Suhakam kesal atas keputusan Malaysia untuk tidak menyertai perjanjian internasional disebabkan ketiadaan tekad untuk memenuhi komitmen hak asasi internasional-nya.

Suhakam menyatakan akan terus menekankan bahwa HAM merupakan standar dasar yang mana tanpanya manusia tidak akan dapat menikmati kehidupan yang bermartabat.

"Perjanjian internasional yang dirujuk oleh Komnas HAM meletakkan standard minimum bagaimana pemerintah seharusnya melayani rakyat. Hak asasi manusia juga membolehkan rakyat memenuhi keperluan dasar antara lainnya adalah makanan, air yang bersih, perumahan, kesehatan dan pendidikan supaya mereka dapat memanfaatkan segala peluang yang ada," katanya.

Suhakam yakin bahwa tidak suatu perjanjian internasional yang jika disertai mewajibkan pemerintah membenarkan perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang sah di sisi undang-undang.

"Walaupun Suhakam percaya dan setuju kepada globalisasi hak asasi manusia, Suhakam tidak pernah gagal untuk mengambil nilai-nilai konteks lokal," katanya.

Suhakam konsisten dengan pendiriannya bahwa tiada siapapun mempunyai hak untuk mendiskriminasi golongan LGBT atau melayani mereka dengan kebencian atau keganasan.

"Pemerintah tidak boleh membenarkan suatu situasi di mana kepercayaan agama pribadi dan tidak giatnya pemerintah serta homofobia politik menjadi lesen kepada keganasan terhadap golongan LGBT," katanya.





Credit  antaranews.com




Mahathir: Malaysia tidak dapat menerima perkawinan sejenis


Mahathir: Malaysia tidak dapat menerima perkawinan sejenis
Perdana Menteri Malaysia Tun Dr Mahathir Mohamad (kiri) didampingi Wakil PM Dr Wan Azizah Wan Ismail mengadakan jumpa pers di Kantor Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) atau Komisi Pemberantasan Korupsi, Kualalumpur, Malaysia, Selasa (10/7/2018), usai menghadiri program anti korupsi. Sebanyak 160 anggota parlemen dari Pakatan Harapan menghadiri program sehari Pakta Integritas dan anti korupsi. (ANTARA FOTO/Agus Setiawan)



Kualalumpur (CB) - Malaysia tidak dapat menerima perkawinan sejenis atau lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), kata Perdana Menteri Mahathir Mohamad pada Jumat, di tengah contoh penganiayaan terhadap kelompok LGBT di negara mayoritas Muslim itu.

"Di Malaysia ada beberapa hal kami tidak dapat terima, walau hal itu terlihat hak asasi manusia di negara Barat," kata Mahathir kepada wartawan, "Kami tidak menerima LGBT, perkawinan pria dengan pria, wanita dengan wanita."

Pernyataan tersebut kemungkinan memicu perdebatan lebih jauh di negara itu, tempat pegiat menyuarakan keprihatinan atas permusuhan terhadap kelompok LGBT, baik dari dalam masyarakat maupun pemerintah, demikian Reuters melaporkan.

Dua wanita dihukum cambuk pada bulan ini karena "berusaha melakukan kegiatan seks lesbian" di Terengganu, negara bagian konservatif di timur.

Mahathir mengecam hukuman tersebut, dengan menyatakan hal itu "tidak mencerminkan keadilan atau kasih sayang Islam".


Pada bulan lalu, seorang pria gay di Kualalumpur ditangkap polisi dan pejabat penegakan hukum agama, sementara seorang wanita transgender dipukul sekelompok penyerang di Seremban, dekat ibu kota.

Menteri yang menangani urusan Islam juga dikritik pegiat dan anggota parlemen partai yang berkuasa, setelah dia memerintahkan pencabutan potret dua aktivis LGBT dari pameran seni.

Malaysia melukiskan seks oral dan anal bertentangan dengan hukum alam. Undang-Undang Sipil menetapkan hukuman penjara hingga 20 tahun, cambuk dan denda bagi pelanggarnya, walaupun pemberlakuan undang-undang itu jarang ditemukan.





Credit  antaranews.com



Jumat, 21 September 2018

Pakistan Ingin Kembali Berdialog dengan India


Kashmir
Kashmir
Imran Khan menyarankan pertemuan antara dua menlu di sela Sidang Umum PBB.



CB,  ISLAMABAD -- Pakistan pada Kamis (20/9) memperbarui tawarannya untuk berdialog dengan India guna menyelesaikan semua masalah kedua negara.


Dilansir Anadolu, Kamis (20/9), menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan, Perdana Menteri Imran Khan mengirim surat kepada Perdana Menteri India, Narendra Modi, yang meminta dimulainya kembali pembicaraan antara dua negara. Khan menanggapi surat yang ditulis Modi pada akhir Agustus saat memberi selamat kepada Khan atas kemenanganya sebagai perdana menteri Pakistan.

"PM telah menanggapi PM Modi, dalam semangat positif, membalas sentimennya. Mari kita bicara dan menyelesaikan semua masalah. Kami menunggu tanggapan formal dari India," tulis juru bicara Kementerian Luar Negeri, Mohammad Faisal di akun Twitternya.


Khan menyarankan pertemuan antara menteri luar negeri kedua negara di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mendatang di New York. Times of India melaporkan Modi dalam suratnya telah menyerukan keterlibatan yang bermakna dan konstruktif antara Islamabad dan New Delhi.


Hubungan antara dua negara dipenuhi ketegangan setelah India menuduh Pakistan memiliki hubungan dengan orang-orang bersenjata yang menewaskan 19 tentara di Jammu dan Kashmir pada September 2016. Islamabad membantah tuduhan itu. Saat ini Pakistan sedang mengajukan sebuah kasus di Mahkamah Internasional terhadap mata-mata India yang diduga bernama Kulbhushan Yadav yang telah dijatuhi hukuman mati di Pakistan.


Sejak pemisahan kedua negara pada 1947, India dan Pakistan telah berperang tiga kali - pada  1948, 1965 dan 1971 - karena Kashmir. Kashmir, wilayah Himalaya mayoritas Muslim, dipegang oleh India dan Pakistan dalam beberapa bagian dan diklaim oleh keduanya secara penuh. Sebagian kecil Kashmir juga dikendalikan oleh Cina.


Di Kashmir utara, pasukan India dan Pakistan telah berselisih sejak 1984. Gencatan senjata mulai berlaku pada 2003. Beberapa kelompok Kashmir di Jammu dan Kashmir telah berperang melawan kekuasaan India untuk kemerdekaan, atau untuk bersatu dengan negara tetangga Pakistan. Menurut beberapa organisasi hak asasi manusia, ribuan orang dilaporkan tewas dalam konflik di wilayah itu sejak 1989.





Credit  republika.co.id



Perang Dagang, Cina Akan Pangkas Tarif Impor Negara-negara Mitra


Kontainer terlihat di Pelabuhan Yangshan di Shanghai, Cina, 24 April 2018.[REUTERS/Aly Song]
Kontainer terlihat di Pelabuhan Yangshan di Shanghai, Cina, 24 April 2018.[REUTERS/Aly Song]

CB, Jakarta - Cina berencana untuk mengurangi tarif rata-rata impor dari sebagian besar negara mitra dagangnya pada Oktober di tengah meningkatnya perang dagang dengan Amerika Serikat.
Pada Juli, Cina memotong tarif impor pada hampir 1500 produk konsumen mulai dari kosmetik hingga peralatan rumah tangga sebagai bagian dari upaya untuk membuka ekonominya, yang merupakan terbesar kedua di dunia, seperti dilaporkan Reuters, 21 September 2018.

Langkah ini sejalan dengan janji Beijing kepada mitra dagangnya, termasuk Amerika Serikat, bahwa akan diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan impor lebih lanjut.
Namun laporan tidak menyebutkan negara-negara yang bisa menikmati pemangkasan tarif impor Cina.
Perang dagang yang sedang berlangsung antara dua ekonomi terbesar dunia telah meningkat dalam beberapa minggu terakhir setelah Amerika Serikat, seperti dilansir dari Russia Today, telah memperkenalkan tarif baru yang menargetkan senilai US$ 200 miliar atau Rp 2900 triliun untuk barang impor Cina. Cina membalas dengan tarif impor senilai US$ 60 miliar atau Rp 889 triliun produk AS yang diekspor ke Cina dan mulai berlaku pekan depan.

Presiden AS Donald Trump dan istrinya Melania mengunjungi Forbidden City didampingi Presiden Cina, Xi Jinping serta istrinya Peng Liyuan di Beijing, Cina, 8 November, 2017. REUTERS/Jonathan Ernst
Memangkas bea ekspor untuk mitra dagang Cina ditujukan untuk meningkatkan konsumsi domestik, yang diharapkan dapat mendorong ekonomi yang melambat. Langkah ini dilakukan beberapa bulan setelah Cina mengurangi tarif pada berbagai barang konsumsi.

Cina masih mengenakan tarif rata-rata yang lebih tinggi pada impor dibandingkan dengan negara maju lainnya dengan tarif rata-rata negara yang paling disukai atau Most-Favored Nation (MFN) saat ini pada tarif di 9,8 persen. MFN adalah tingkat perlakuan yang diberikan oleh satu negara ke negara lain dalam perdagangan internasional. Seiring dengan prinsip perlakuan nasional, MFN adalah salah satu pilar hukum perdagangan WTO. Pada saat yang sama, rata-rata tingkat MFN yang diterapkan AS adalah 3,4 persen pada 2017.

Pada Forum Ekonomi Dunia di kota pelabuhan utara Tianjin, Perdana Menteri Cina, Li Keqiang, mengatakan pemerintah akan terus menurunkan tarif impor untuk beberapa barang, namun tidak merinci barang apa saja yang akan diturunkan.
Perang dagang mulai menghantam kota-kota dan provinsi-provinsi Cina, terutama yang bergantung pada pesanan impor dari AS.
Sementara dampak ekonomi langsung dari perang dagang Cina-AS sejauh ini bisa mendorong eksportir Cina untuk beralih dari pasar Amerika Serikat, seperti diungkap mantan kepala bank sentral Cina.




Credit  tempo.co





Iran Minta PBB Awasi Kegiatan Nuklir Israel


PBB diminta memaksa Israel bergabung dengan kesepakatan NPT.



CB, TEHERAN -- Iran meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa mengutuk ancaman Israel terhadap Teheran. Selain itu, PBB diminta mengawasi kegiatan nuklir Israel.


Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menggunakan kunjungan ke pembangkit atom rahasia Israel pada akhir Agustus untuk memperingatkan musuh negara itu. Peringatan itu bahwa negaranya memiliki sarana untuk menghancurkan mereka. Sarana itu diduga terselubung merujuk pada persenjataan nuklirnya.

"Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa seharusnya tidak menutup mata terhadap ancaman itu dan harus bertindak tegas untuk menghilangkan semua senjata nuklir Israel," kantor berita Fars mengutip pernyataan duta besar Iran untuk badan dunia itu, Gholamali Khoshrou, dalam surat kepada sekretaris jenderal dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Khoshrou meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa memaksa Israel bergabung dengan Perjanjian Tidak Menyebarkan Nuklir (NPT). Selain itu, PBB diminta membuat kegiatan nuklirnya di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Dunia (IAEA), pengawas atom badan dunia itu.

Israel, yang berada di luar NPT, tidak memastikan atau menyangkal memiliki bom, kebijakan mendua puluhan tahun. Program itu disebutnya untuk keseimbangan dengan tetangga musuhnya.

Israel mencoba melobi kekuatan dunia untuk mengikuti Amerika Serikat keluar dari kesepakatan mereka pada 2015 dengan Iran, yang membatasi kemampuan nuklir Teheran sebagai imbalan untuk pencabutan hukuman.

Israel menganggap perjanjian itu tidak cukup untuk menghapus fasilitas musuh mereka untuk mendapatkan bom. Teheran, penandatangan nuklir NPT pada 1970, menolak keberadaan senjata nuklir. Sejak revolusi pada 1979, Iran menginginkan kehancuran Israel. Ia mendukung pejuang Hizbullah Lebanon dan gerakan Hamas Palestina.




Credit  republika.co.id




Sejarah Hari Ini: Monarki Prancis Dibubarkan


Louis XVI
Louis XVI
Raja Louis XI dihukum gantung.



CB, PARIS -- Pada 21 September 1792 monarki Prancis dibubarkan. Raja Louis XVI dan ratu Marie Antonietee dipenjara atas tuduhan bersekongkol dengan negara lain untuk melawan gerakan revolusi.

Monarki Prancis dibubarkan atas putusan Majelis Legislatif yang mendukung gerakan revolusi rakyat. History Channel menggambarkan Louis XVI enggan menyetujui konstitusi baru yang melucuti sebagian besar kekuasaanya.

Louis XVI naik tahta kerajaan pada 1774. Namun, sejak awal kekuasaanya, dia harus menanggung sejumlah masalah keuangan yang ditinggalkan pendahulunya. Pada masanya terjadi krisis pangan dan keuangan. Sehingga pada 1789 dimulailah Revolusi Prancis.

Beberapa tahun kekuasaannya pada 1792 Louis XVI dipenjara dan diadili dengan tuduhan bekerja sama dengan negara lain guna melawan gerakan revolusi. Ia dituduh berkhianat.

Hingga pada 21 Januari 1793, Louis dihukum mati dengan kepala dipenggal di guillotine sebagai hukuman atas gerakan kontra-revolusinya. Sembilan bulan setelah itu, istrinya mengalami nasib serupa.





Credit  republika.co.id



AL Inggris Beri Kapal Spanyol Tembakan Peringatan di Gibraltar



AL Inggris Beri Kapal Spanyol Tembakan Peringatan di Gibraltar
Angkatan Laut Inggris menembakkan suar peringatan setelah kapal Spanyol berlayar terlalu dekat. Foto/Istimewa
LONDON - Angkatan Laut (AL) Inggris terpaksa menembakkan suar peringatan ke kapal Spanyol setelah berlayar terlalu dekat dengan kapal selam nuklir Inggris di Gibraltar. HMS Talent meninggalkan pelabuhan Inggris dengan pengawalan polisi ketika sebuah kapal patroli dari Spanish Guarda Civil mendekati kapal selam pemburu yang tela diisi dengan rudal.

Dilaporkan angkatan laut Inggris dipaksa untuk bertindak ketika peringatan radio berulang kali untuk mundur diabaikan.

“Insiden berbahaya hari ini yang melibatkan HMS Talent sangat disesalkan," ujar Menteri Kepala Gibraltar Fabian Picardo.

"Kejadian ini berfungsi untuk mengingatkan semua orang tentang pentingnya mengikuti aturan navigasi dan mengenali yurisdiksi masing-masing yang beroperasi berdampingan satu sama lain di Teluk Gibraltar," imbuhnya seperti dikutip dari laman The Sun, Jumat (21/9/2018).

Menurut laporan, kapal selam HMS Talent baru saja dimuat dengan rudal Tomahawk ketika insiden itu terjadi.

Kapal selam ini dapat menampung hingga 30 rudal Tomahawk yang mematikan yang mampu melenyapkan target di darat.

Gambar-gambar dramatis yang dirilis menunjukkan saat angkatan laut Inggris menembakkan suar ke kapal Spanyol yang mendekat sebelum kapal itu mundur.

Tidak jelas apa yang HMS Talent lakukan di Mediterania tetapi berlayar ke Gibraltar pada 8 September.

“Masalahnya harus diangkat pada tingkat tertinggi. Kami menunjukkan kemampuan kami untuk bekerja sama pada sesuatu yang serumit negosiasi Brexit," Picardo menambahkan

"Kita pasti bisa mendapatkan tindakan bersama-sama dalam hal yang lebih membosankan dari masing-masing badan kita yang menavigasi perairan Teluk yang padat," tukasnya.

Seorang juru bicara Kantor Luar Negeri Inggris mengatakan kepada The Sun: "Saya dapat mengkonfirmasikan bahwa ada serangan oleh sebuah kapal negara Spanyol ke wilayah perairan Gibraltar Britania sore ini ketika kapal selam Inggris meninggalkan Gibraltar."

“Ini sebuah tantangan yang tidak pantas dan akan diprotes ke Pemerintah Spanyol," sambungnya. 

"Angkatan Laut Inggris menentang semua penyerangan maritim yang melanggar hukum ke wilayah perairan Gibraltar Britania Raya," katanya.

"Kami mendukung ini dengan membuat protes diplomatik resmi kepada Pemerintah Spanyol," tukasnya.

Ini bukan kejadian pertama kali. Pada bulan Juli lalu, kapal Angkatan Laut Kerajaan mencegat kapal perang Spanyol di Gibraltar, sebelum mengejarnya kembali ke perairan internasional.



Credit  sindonews.com



Pesawat Inggris dan Prancis Cegat Jet Bomber Rusia di Laut Utara



Pesawat Inggris dan Prancis Cegat Jet Bomber Rusia di Laut Utara
Pesawat jet pembom Blackjack Rusia diintersepsi jet tempur Typhoon Inggris di atas Laut Utara, Kamis (20/9/2018). Foto/Kementerian Pertahanan Inggris

LONDON - Pesawat jet tempur Inggris dan pesawat tanker Prancis mencegat atau mengintersepsi dua pesawat jet pembom (bomber) Blackjack Rusia di atas Laut Utara, pada Kamis (20/9/2018) sore. Intersepsi dilakukan setelah dua pilot pesawat pembom itu menolak berbicara dengan petugas kontrol lalu lintas udara Inggris.

Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris mengirim dua jet tempur Typhoon ke kawasan pantai di lepas pantai Newcastle. Dua pesawat pembom Blackjack Moskow dilaporkan telah melintasi berbagai wilayah udara internasional yang telah dipantau oleh para mitra NATO.

Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan dua jet tempur Typhoon dan pesawat tanker Airbus Voyager dikirim dari pangkalan Lossiemouth RAF di timur laut Skotlandia tepat sebelum pukul 15.00 sore.

"Jet-jet itu dikerahkan karena jet-jet bomber jarak jauh Blackjack dari Rusia menolak berbicara dengan (petugas) kontrol lalu lintas udara, membuat mereka berbahaya bagi semua penerbangan lainnya," kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan.

"Pembom Rusia yang menyelidiki wilayah udara Inggris adalah pengingat lain dari tantangan militer yang sangat serius yang Rusia ajukan pada kita hari ini," kata Menteri Pertahanan Inggris Gavin Williamson.

"Kami tidak akan ragu untuk terus mempertahankan langit kami dari tindakan agresi. Sekali lagi reaksi cepat RAF kami telah menunjukkan betapa pentingnya Angkatan Bersenjata kami dalam melindungi Inggris," ujarnya, seperti dikutip Sky News, Jumat (21/9/2018).

"RAF bekerja erat dengan mitra NATO ketika jet-jet (Rusia) itu menuju ke Inggris sebelum mereka diadang oleh RAF di atas Laut Utara," imbuh seorang juru bicara Kementerian Pertahanan Inggris.

"Jet-jet RAF mengawal pembom Rusia keluar dari wilayah kepentingan Inggris. Tidak pernah ada pembom Rusia memasuki wilayah udara kedaulatan Inggris."

Setelah sekitar setengah jam, dua jet tempur RAF dan pesawat tanker Prancis kembali ke pangkalan. Sekitar 15 menit kemudian pesawat tanker Inggris mengikutinya.

Militer Rusia belum berkomentar atas intersepsi kedua pesawat pembom-nya di atas Laut Utara. 




Credit  sindonews.com




Hadapi Rusia, Inggris Perkuat Tentara Siber

Hadapi Rusia, Inggris Perkuat Tentara Siber
Ilustrasi (CNN Indonesia/Andry Novelino)


Jakarta, CB -- Inggris akan membuat tentara siber baru yang beranggotakan lebih dari 2.000 orang. Pasukan siber ini akan dikerahkan untuk meningkatkan kemampuan perang negara itu di dunia maya.

Jumlah tentara siber yang akan diumumkan dalam waktu dekat ini naik empat kali lipat dari tentara siber yang sudah ada. Mereka akan fokus pada operasi serangan siber.

Pemerintah Inggris diperkirakan akan menggelontorkan 250 juta poundsterling untuk membiaya operasi ini, seperti disebutkan sumber SkyNews. Namun, berdasarkan sumber kedua SkyNews, angka ini kemungkinan akan lebih besar lagi. 


Rencana ini dilakukan Kementerian Pertahanan Inggris dan GCHQ (Government Communication Headquarter-organisasi intelejen dan keamanan Inggris) menanggapi semakin tingginya ancaman siber dari Rusia. Inggris sebelumnya juga sudah menggunakan senjata siber untuk memerangi Islamic State. Ini adalah penggunaan senjata siber untuk pertama kalinya, seperti dilansir Reuters.

Jenderal Sir Richard Barrons, mantan komandan Komando Pasukan Gabungan, mengatakan bahwa meningkatkan kemampuan Inggris untuk melancarkan serangan siber adalah hal yang penting.


Pria yang bertanggung jawab atas pasukan siber militer ini menyebut bahwa pertahanan siber makin penting ketika negara-negara seperti Rusia sudah menyerang.

"Dengan adopsi teknik pertahanan siber di Inggris, kami sedang meningkatkan kemampuan dan menyediakan sistem baru untuk menakuti dan menghukum negara-negara yang ingin menyakiti kami," katanya.

Belakangan, Inggris dan Rusia banyak berselisih paham mengenai banyak hal. Salah satunya adalah insiden di Salisbury ketika London menuduh Moskow meracuni mantan mata-mata Rusia Sergei Skripal dan putrinya dengan racun saraf oleh agen Novichok.



Credit  cnnindonesia.com



India Tes Rudal Prahaar, Penetralisir Rudal Nuklir Taktis Pakistan


India Tes Rudal Prahaar, Penetralisir Rudal Nuklir Taktis Pakistan
Uji terbang rudal balistik jarak pendek Prahaar oleh militer India di wilayah timur Odisha, Kamis (20/9/2018). Foto/Twitter/@DefenceMinIndia

NEW DELHI - Militer India pada hari Kamis (20/9/2018) berhasil menguji coba peluru kendali (rudal) balistik jarak pendek Prahaar di wilayah timur Odisha. Senjata itu dirancang untuk menetralisir ancaman Nasr, sebuah rudal nuklir taktis Pakistan.

Peluru kendali Prahaar yang dikembangkan sendiri oleh India diuji terbang dari Kompleks-III Integrated Test Range (ITR) di Chandipur sekitar pukul 13.35 waktu setempat.

"Rudal itu ditembakkan dari tabung yang melakukan perjalanan (dengan) jangkauan yang diinginkan sebelum memusatkan perhatian pada target. Semua sistem berfungsi normal dan misi tersebut mencapai keberhasilan dalam gaya copybook," kata seorang pejabat pertahanan kepada media setempat tanpa disebutkan namanya.

Peluru kendali Prahaar dirancang dan dikembangkan oleh Organisasi Riset dan Pengembangan Pertahanan (DRDO) India. 

Panjang senjata ini mencapai 7,32 meter dan memiliki jangkauan serangan hingga 150km. Prahaar diklaim mampu membawa berbagai jenis hulu ledak yang beratnya hingga 200kg.

Senjata itu jadi salah satu andalan untuk menetralisir ancaman yang berasal dari rudal nuklir taktis Nasr milik Pakistan. Senjata Pakistan tersebut berbahaya karena mampu menghancurkan unit-unit armor Angkatan Darat India.

Menurut ORDO, rudal Prahaar dapat mengambil banyak target. "Ini adalah rudal paling hemat biaya di kelasnya," kata seorang pejabat DRDO kepada wartawan setelah tes awal senjata itu, sebagaimana dikutip Sputnik, Jumat (21/9/2018).




Credit  sindonews.com


Bendung China, Australia Ingin Markas Militer di Papua Nugini


Bendung China, Australia Ingin Markas Militer di Papua Nugini
Ilustrasi. (Lachlan Fearnley/Wikipedia)


Jakarta, CB -- Australia berencana membangun pangkalan angkatan laut baru di Papua Nugini guna membendung pengaruh China yang semakin meluas di kawasan Pasifik.

Surat kabar The Australian melaporkan Canberra saat ini tengah merampungkan perjanjian pembangunan fasilitas militer bersama itu dengan Papua Nugini. Basis angkatan laut rencananya akan dibangun di Pulau Manu.

Koran tersebut juga melaporkan sejumlah pejabat pertahanan Australia telah mengunjungi Pangkalan Angkatan Laut Lombrum di Pulau Manus guna meninjau potensi pembangunan.




Lawatan itu dilakukan tak lama setelah Perdana Menteri Papua Nugini, Peter O'Neill, mengunjungi Brisbane pada Juli lalu.


Tidak membantah atau pun mengonfirmasi rencana tersebut, Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, hanya mengatakan "kawasan Pasifik adalah area prioritas yang strategis bagi kepentingan keamanan nasional Australia."

"Saya tidak akan berkomentar terhadap spekulasi terkait isu keamanan nasional, itu akan menjadi hal yang tidak pantas," kata Morrison, Rabu (19/9), seperti dikutip AFP.

Selain basis militer di Papua Nugini, tahun ini Negeri Kanguru juga berencana menegosiasikan perjanjian keamanan dengan Vanuatu serta membangun kabel komunikasi bawah laut bersama Pulau Solomon dan Papua Nugini.



Rencana basis militer besama itu muncul menyusul sebuah laporan yang menyatakan bahwa China tengah mendekati Vanuatu untuk membuka pangkalan militer di sana.

Beijing telah lama menggelontorkan miliaran dolar bantuan dan investasi infrastruktur bagi negara-negara pulau di Samudera Pasifik, kawasan yang dianggap penting secara strategis sebagai gerbang maritim ke Asia.

Canberra, yang memiliki riwayat kerja sama militer di kawasan itu dengan sekutu dekat Washington, telah lama mengawasi perluasan pengaruh China di kawasan.

Australia juga tak jarang mengkritik praktik "diplomasi halus" China di kawasan tersebut.




Credit  cnnindonesia.com



Beli Senjata ke Rusia, Militer Cina Kena Sanksi Amerika Serikat


Senjata Laser Cina
Senjata Laser Cina

CB, Jakarta - Amerika Serikat akan segera menjatuhkan sanksi kepada Departemen Pengembangan Peralatan Angkatan Bersenjata Cina dan Kepala Departemen tersebut, Li Shangfu. Sanksi dijatuhkan karena departemen itu telah membeli peralatan pertahanan dari Rusia.
Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan telah melihat adanya peningkatan transaksi jual-beli yang dilakukan departemen itu dengan Rosoboronexport, sebuah eksportir senjata terbesar di Rusia. Cina diantaranya telah melakukan pembelian jet tempur SU-35 pada 2017 dan sistem rudal S-400 pada 2018.
Sanksi yang dijatuhkan diantaranya melarang Departemen Pengembangan Peralatan Angkatan Bersenjata Cina mengajukan izin ekspor senjata dan berpartisipasi dalam pertukaran militer di bawah yurisdiksi Amerika Serikat.

Dikutip dari Reuters pada Jumat, 21 September 2018, sumber di Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan target akhir dari sanksi ini adalah Rusia. Sanksi dalam kontek ini tidak ditujukan untuk mengesampingkan kemampuan pertahanan suatu negara tertentu.
"Sanksi ini sebaliknya ditujukan menyasar sektor pembiayaan Rusia sebagai respon atas sejumlah aktivitasnya yang dinilai telah menyebar fitnah," kata sumber yang menolak dipublikasi identitasnya.

Rencana penjatuhan sanksi ini muncul ketika pemerintahan Presiden Donald Trump melakukan berbagai upaya untuk menekan Cina. Bukan hanya itu, langkah ini juga untuk merespon laporan agen intelijen Amerika Serikat yang dalam laporannya menyebut Rusia terus-menerus mencampuri urusan politik dalam negeri Amerika Serikat.
Amerika Serikat sebelumnya telah memasukkan dalam daftar hitam 33 orang dan organisasi di dunia yang berhubungan dengan Angkatan Bersenjata Rusia dan intelijen negara itu. Sejumlah anggota parlemen, termasuk pendukung Trump di Partai Republik telah menyerukan berkali-kali menyerukan agar Trump mengambil langkah tegas terhadap Moskow. 




Credit  tempo.co




Israel Perkuat Pertahanan Reaktor Nuklirnya di Tengah Ancaman Iran



Israel Perkuat Pertahanan Reaktor Nuklirnya di Tengah Ancaman Iran
Reaktor nuklir Dimona Israel. Foto/Istimewa

WINA - Direktur Jenderal Energi Atom Israel, Zeev Snir mengatakan, Israel akan meningkatkan dan memperkuat fasilitas nuklirnya sebagai tanggapan terhadap ancaman Iran. Hal itu diungakapkannya dala Konferensi Umum ke-62 Badan Energi Atom Internasional.

"Kami tidak dapat mengabaikan ancaman berulang dan eksplisit, yang dibuat oleh Iran dan proksi-opsinya, untuk menyerang situs nuklir Israel," kata Snir pada pertemuan Badan Energi Atom Internasional di Wina.

"Ancaman yang memalukan ini, mengharuskan Israel untuk mengambil tindakan dan melanjutkan untuk melindungi dan mempertahankan fasilitas nuklirnya. Fasilitas ini terus ditingkatkan dan diperkuat, sejalan dengan panduan keselamatan IAEA, untuk menahan serangan apa pun,” lanjutnya seperti dikutip dari Jerusalem Post, Kamis (20/9/2018).

Snir juga memohon tindakan yang tegas terhadap Iran dan Suriah.

"Iran dan Suriah menimbulkan ancaman proliferasi yang signifikan ke wilayah tersebut, dan dunia," ucapnya.

"Suriah membangun reaktor nuklir militer rahasia di Dair Alzour. Penyembunyian aktivitas ilegal semacam itu adalah pelanggaran jelas terhadap NPT dan kewajiban perlindungan Suriah. IAEA dan masyarakat internasional seharusnya mengambil tindakan sepuluh tahun lalu, dan harus mengambil tindakan sekarang," ujar Snir.

Mengenai Iran, Snir mengatakan: "IAEA harus melakukan verifikasi yang kuat atas kegiatan klandestin Iran. Program senjata nuklir Iran adalah fakta yang terdokumentasi." 



Credit  sindonews.com




Iran tolak permintaan berunding AS, sebut Washington cederai perjanjian


Iran tolak permintaan berunding AS, sebut Washington cederai perjanjian
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (REUTERS)



London (CB) - Iran pada Kamis membalas tawaran perundingan Amerika Serikat, dengan menyatakan Washington melanggar kesepakatan besar terkini, yang mereka sepakati, kesepakatan nuklir pada 2015.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik diri dari kesepakatan itu, yang menahan kegiatan atom Iran sebagai imbalan atas kelonggaran hukuman, pada Mei, dengan menyatakan itu tidak cukup.

Utusan khusus Amerika Serikat untuk Iran, Brian Hook, pada Rabu menyatakan Washington sekarang ingin merundingkan perjanjian, yang mencakup pembuatan peluru kendali balistik Teheran dan tingkah lakunya di kawasan.

Hook menyatakan kesepakatan baru itu, yang ingin ditandatangani Washington dan Iran, tidak akan menjadi perjanjian pribadi dua pemerintah seperti yang terkini. "Kami mengupayakan perjanjian," katanya, demikian reuters melaporkan.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif memakai Twitter untuk membantah penyebutan kesepakatan terkini sebagai "kesepakatan pribadi", dengan menyatakan itu adalah perjanjian antarbangsa, yang diabadikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa (resolusi Dewan Keamanan).


"AS melanggar kewajiban perjanjiannya juga ... Rupanya, AS hanya mengolok-olok seruan untuk perdamaian," tambahnya dalam pesan itu, yang melekat pada video pengunjuk rasa, yang naik ke panggung setelah pidato Hook, berteriak bahwa hukuman itu menyakitkan rakyat Iran.

Lima kekuatan lain dunia, yang menandatangani perjanjian pada 2015 dengan Iran -Prancis, Jerman, Inggris, Cina dan Rusia- mencoba menyelamatkannya, dengan menyatakan menawarkan kesempatan terbaik untuk menghentikan Iran mengembangkan bom nuklir.

Teheran menyatakan kerja nuklirnya adalah untuk pembangkit listrik dan tujuan damai lain.



Credit  antaranews.com



Didakwa 25 Tuduhan Korupsi, Najib: Saya Bukan Pencuri


Didakwa 25 Tuduhan Korupsi, Najib: Saya Bukan Pencuri
Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Foto/The Star


KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak didakwa dengan 25 tuduhan korupsi dan pencucian uang. Namun, dia kembali menegaskan bahwa dirinya bukan pencuri.

"Seperti yang kita semua tahu, masalah RM2,6 miliar digunakan tanpa henti untuk mengkritik dan mencemarkan nama saya selama ini," katanya, pada hari Kamis (20/9/2018), mengacu pada tuduhan korupsi di lembaga keuangan 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

"Semua tuduhan hari ini akan memberi saya kesempatan untuk membersihkan nama saya, bahwa saya bukan pencuri," ujarnya di Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur kemarin.

"Saya harap perjalanan saya di pengadilan akan menegakkan kebenaran dan mengakhiri masalah RM2,6 miliar ini sekali dan untuk selamanya," imbuh dia seperti dikutip dari The Star, Jumat (21/9/2018).

Ditanya apakah dia yakin akan memenangkan kasus ini, Najib mengatakan bahwa dia berharap persidangan akan membuktikan bahwa aturan hukum ada di Malaysia.

"Saya tidak ingin membuat pernyataan yang dapat dianggap sebagai sub judice. Tetapi bagi saya dan tim pengacara saya, Insya Allah, kami memiliki fakta-fakta yang ada di pihak kami," katanya.

"Kami berharap bahwa putusan (akhirnya) akan menunjukkan bahwa aturan hukum memang ada di negara ini," lanjut dia.

Najib juga meremehkan tuduhan terbaru terhadapnya. Menurutnya, begitu publik memahami fakta dan angka di balik kasus itu, mereka akan menyadari bahwa itu bukan tuduhan yang "meledak".

"Begitu kami memahami fakta dan kami melakukan beberapa perhitungan, kami akan sampai pada kesimpulan bahwa saya mengembalikan sejumlah besar uang setelah Pemilihan Umum ke-13," paparnya.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) dan polisi yang telah memperlakukan saya dengan baik."

"Saya tidak memiliki masalah dalam proses hukum selama saya diberikan keadilan dan kesempatan untuk membersihkan nama saya," imbuh mantan pemimpin Malaysia ini. 




Credit  sindonews.com





Najib Dijatuhi 25 Dakwaan Terkait Skandal 1MDB


Najib Dijatuhi 25 Dakwaan Terkait Skandal 1MDB
Eks PM Malaysia, Najib Razak, didakwa dengan 25 pasal baru terkait skandal korupsi 1MDB dalam sidang di Kuala Lumpur, Kamis (20/9). (Reuters/Olivia Harris)


Jakarta, CB -- Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, dijatuhi dengan 25 dakwaan baru terkait skandal korupsi 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Dalam sidang di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, Kamis (20/9), jaksa Malaysia menjatuhkan empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan atas dugaan penyelewengan dana 1MDB oleh Najib sebesar 2,3 miliar ringgit atau setara Rp8,2 triliun.

Sementara itu, dikutip Reuters, jaksa juga menjatuhi Najib dengan 21 dakwaan pencucian uang.


"(21 dakwaan itu) termasuk sembilan dakwaan terkait penerimaan uang ilegal, lima dakwaan terkait penggunaan dana ilegal, dan tujuh dakwaan terkait transaksi uang haram kepada entitas lain," kata Wakil Kepala Kepolisian Malaysia, Noor Rashid Ibrahim, melalui pernyataan seperti dilansir The Straits Times.


Dalam sidang, Najib berkeras tidak bersalah atas seluruh dakwaan jaksa tersebut.

Jika terbukti bersalah atas dakwaan pencucian uang, Najib terancam hukuman 15 tahun penjara dan denda minimal sebesar 5 juta ringgit atau lima kali jumlah uang yang diselewengkannya.

Dia juga terancam hukuman bui hingga 20 tahun termasuk denda jika terbukti bersalah terhadap empat dakwaan penyalahgunaan kewenangan.

Sebelumnya, pada Juli dan Agustus lalu, Najib juga telah didakwa empat tuntutan terkait tindakan melanggar kepercayaan, penyuapan, dan pencucian uang yang lagi-lagi dibantahnya.




Credit  cnnindonesia.com




Kamis, 20 September 2018

Tabrak Kesepakatan, Jerman Jual Senjata ke Arab Saudi dan UEA

Seorang bocah yang menderita gizi buruk akut dimandikan di sekitar kediamannya di Aslam, Hajjah, Yaman, Sabtu, 25 Agustus 2018. Perang saudara di Yaman sejak 2015 membuat pemerintah tidak mampu mencukupi  kebutuhan pangan warganya. AP Photo.
Seorang bocah yang menderita gizi buruk akut dimandikan di sekitar kediamannya di Aslam, Hajjah, Yaman, Sabtu, 25 Agustus 2018. Perang saudara di Yaman sejak 2015 membuat pemerintah tidak mampu mencukupi kebutuhan pangan warganya. AP Photo.

CB, Jakarta - Jerman menyetujui penjualan senjata ke Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, UEA  meski sebelumnya koalisi pemerintah Jerman membuat kesepakatan untuk tidak menjual senjata ke negara yang terlibat kejahatan perang di Yaman.
Menurut laporan Deutsche Welle, Kamis, 20 September 2018, Menteri Ekonomi Jerman, Peter Altmaier memberikan lampu hijau untuk mengapalkan empat kenderaan militer yang dilengkapi persenjataan. Selain itu dikirim juga radar yang dapat mendeteksi lokasi awal penembakan musuh dan mampu secara tepat melakukan perlawanan balik.

Reuters melaporkan, Menteri Peter Altmaier menulis surat penjualan 4 kendaraan militer sistem penempatan artileri ke anggota parlemen.

Untuk Uni Emirat Arab, Jerman mengekspor 48 hulu ledak dan 91 homing heads untuk kapal dengan sistem pertahanan udara. Penjualan ini disepakati oleh Dewan Keamanan Federal dan sejumlah menteri bersama Merkel.
Penjualan senjata berat ke Arab Saudi dan UA awalnya tidak direstui koalisi partai Perdana Menteri Angela Merkel awal tahun ini. Kesepakatan koalisi itu menegaskan, Jerman tidak akan menjual seluruh senjatanya ke siapapun yang terlibat dalam perang sipil di Yaman.

Seorang perawat menggendong seorang anak yang menderita gizi buruk di bangsal malnutrisi rumah sakit Al-Sabeen di Sanaa, Yaman, Selasa, 11 September 2018. Meritxell Relano, perwakilan UNICEF di Yaman, menyatakan diperkirakan 1,8 juta anak-anak kekurangan gizi di negara yang telah dilanda perang lebih dari tiga tahun tersebut. REUTERS/Khaled Abdullah


Koalisi militer Arab Saudi terlibat dalam perang di Yaman pada tahun 2015 untuk memulihkan pemerintahan yang diakui internasional, Presiden Abed Rabbo Mansour Hadi, namun disingkirkan milisi Houthi.
Koalisi militer pimpinan Arab Saudi juga melakukan blokade angkatan laut di Yaman.

Lebih dari 10 ribu orang telah tewas dalam perang di Yaman dan bersamaan itu terjadi krisis kemanusiaan masif dan mengancam jutaan warga Yaman menderita kelaparan berat.
Pasukan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah dituduh melakukan pelanggaran HAM dan kemungkinan keduanya akan dijerat hukum dengan tuduhan melakukan kejahatan perang.




Credit  tempo.co





Terkait Penembakan Jet, Israel akan Beri Penjelasan ke Rusia


Terkait Penembakan Jet, Israel akan Beri Penjelasan ke Rusia
Ilustrasi (REUTERS/Hamad I Mohammed)


Jakarta, CB -- Komandan angkatan udara Israel akan memimpin sebuah delegasi ke Moskow pada Kamis untuk berbagi temuan militer terkait penembakan jatuh pesawat perang Rusia oleh Suriah. Insiden itu terjadi setelah serangan udara dilakukan Israel ke Suriah.

Delegasi yang ditujukan untuk Rusia itu, dipimpin oleh Mayor Jenderal Amikam Norkin. Dalam pertemuan itu, Israel menyebut akan "menyajikan laporan situasi ... mengenai semua aspek" dari insiden itu. Hal ini disampaikan dalam sebuah pernyataan militer Israel seperti dilansir AFP, Rabu (19/9).

Pernyataan itu juga menyebut bahwa mereka juga akan memberikan informasi tentang upaya Iran yang memberikan sejumlah senjata ke organisasi teroris Hizbullah. Menurut Israel, Iran juga berencana untuk membangun pangkalan militer Iran di Suriah.



Pertahanan udara Suriah menembak jatuh pesawat militer Rusia pada hari Senin. Peristiwa ini telah menewaskan kelimabelas tentara dan awak di atas pesawat. Sebelumnya, rudal Israel menyerang wilayah pantai Latakia. Presiden Suriah Bashar al-Assad telah menyalahkan Israel atas insiden itu.

Setelah insiden hari Senin, militer Rusia menuduh pilot Israel menggunakan "pesawat Rusia sebagai topeng dan sengaka membuat pesawat tertembak oleh sistem pertahanan udara Suriah".

Israel membantah tuduhan itu, mengatakan bahwa jet-jetnya sudah kembali di wilayah udara ketika pasukan Suriah meluncurkan rudal yang menghantam pesawat Rusia.

Israel sendiri mengaku bahwa serangan mereka di Suriah dilakukan untuk menghentikan musuh bebuyutannya, Iran. Selama ini Iran mendukung rezim Assad di Suriah dan ikut membantu pemerintah dengan kekuatan militer.


Awal bulan ini, Israel mengaku telah melakukan lebih dari 200 serangan ke Suriah selama 18 bulan terakhir. Namun menurutnya, serangan itu dilakukan untuk menyasar Iran.

Israel mengaku bahwa serangannya ke Suriah dilakukan untuk mencegah pengiriman persenjataan canggih untuk Hizbulah Lebanon oleh Iran. Menurut Israel, Hizbullah adalah gerakan bersenjata yang didukung oleh Iran dan yang berperang bersama pasukan Suriah.

Sementara itu, pemimpin Hizbulah Hassan Nasrallah mengatakan gerakan Syiah akan tetap di Suriah "sampai pemberitahuan lebih lanjut".





Credit  cnnindonesia.com



Mantan Penasihat Keamanan Trump Divonis 18 Desember

Presiden terpilih AS Donald Trump memilih purnawirawan Letjen Michael Flynn sebagai penasihat keamanan nasional.
Presiden terpilih AS Donald Trump memilih purnawirawan Letjen Michael Flynn sebagai penasihat keamanan nasional.
Foto: Al Araby

Flynn mengaku berbohong pada FBI soal kontak dengan dubes Rusia.



CB, WASHINGTON -- Bekas penasihat keamanan nasional bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengaku berbohong kepada FBI, Michael Flynn, akan dijatuhi vonis pada 18 Desember.

Menurut catatan pengadilan pada Rabu (19/9), Flynn pada Desember 2017 mengaku bersalah berbohong kepada FBI soal kontak yang dilakukannya dengan Rusia. Pengakuan bersalah itu ia nyatakan sebagi kerja sama dalam penyelidikan yang dipimpin Jaksa Khusus Robert Mueller atas campur tangan yang dilakukan Rusia pada pemilihan presiden AS 2016.

Menurut pengajuan yang disampaikan bersama di Pengadilan Distrik AS di Washington oleh para pengacara Flynn dan para jaksa penuntut pada Senin, vonis terhadap Flynn kemungkinan dikeluarkan paling cepat 28 November. Para jaksa telah beberapa kali menunda tanggal pengumuman putusan itu sejak Flynn menyatakan bersalah. Sementara itu, pengacara Flynn, Robert Kelner, mengatakan dalam persidangan pada Juli bahwa kliennya ingin segera mendapatkan jadwal pembacaan putusan agar ia dapat melupakan masalah yang menimpanya.

Tanggal penentuan vonis mengisyaratkan kerja sama yang sedang berjalan antara Flynn dan kantor Mueller akan segera berakhir. Flynn merupakan anggota pertama pemerintahan Trump yang menyatakan bersalah atas kejahatan.

Kejahatan Flynn terkuak dalam penyelidikan pimpinan Mueller atas usaha Rusia memengaruhi pemilihan AS 2016 serta atas kemungkinan persekongkolan oleh para pembantu Trump.

Berdasarkan kesepakatan, Flynn mengaku dalam persidangan di pengadilan Washington ia berbohong ketika ditanya para penyilidik FBI soal percakapannya dengan duta besar Rusia saat itu, Sergei Kislyak, hanya beberapa minggu sebelum Trump mulai menjalankan jabatan sebagai presiden.

Trump membantah mengetahui apa pun soal kontak antara kalangan Rusia dan tim kampanyenya. Ia menganggap penyelidikan yang dilancarkan Mueller didasarkan pada tuduhan yang salah. Rusia juga membantah tudingan AS telah mencampuri kampanye presiden AS 2016.


Credit  republika.co.id


PM: Inggris, Uni Eropa hampir capai kesepakatan Brexit yang tertib

PM: Inggris, Uni Eropa hampir capai kesepakatan Brexit yang tertib

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dan Perdana Menteri Kerajaan Inggris Theresia May. (Reuters)



Berlin (CB) - Inggris dan Uni Eropa sudah hampir mencapai kesepakatan menyangkut pemisahan Inggris (Brexit) secara tertib, tulis Perdana Menteri Inggris Theresa May di sebuah surat kabar Jerman.

Dalam tulisan itu, ia mendesak Komisi Eropa untuk mengembangkan posisinya demi kesepakatan tersebut.

Di surat kabar harian Die Welt, May mengatakan kedua pihak perlu menunjukkan kemauan untuk menghindarkan Brexit yang tidak tertib Maret tahun depan. Beberapa kalangan mengkhawatirkan kemungkinan bahwa gangguan besar perekonomian akan terjadi.

"Kita hampir mencapai penarikan yang tertib, yang merupakan dasar penting untuk membangun kemitraan erat di masa depan," tulis May.

"Untuk menuju penyelesaian yang sukses, seperti Kerajaan Inggris telah mengembangkan posisinya, Uni Eropa juga perlu melakukan hal yang sama. Tidak ada pihak yang bisa menuntut (sikap, red) yang tidak bisa diterima satu sama lain, seperti perbatasan luar bea cukai antara wilayah-wilayah berbeda Kerajaan Inggris," demikian Reuters melaporkan.


Para pemimpin negara-negara anggota Uni Eropa dijadwalkan bertemu pada Rabu dan Kamis di Salzburg, Austria, untuk membahas apa yang dikatakan menteri Brexit Inggris, Dominic Raab, akan menjadi "tonggak sejarah penting".

Raab mengatakan pemerintah teguh pada proposalnya menyangkut perbatasan pasca-Brexit antara provinsinya, Irlandia Utara, dan Irlandia anggota Uni Eropa. Topik itu merupakan salah satu masalah utama dalam proses membuat perjanjian.

Pada Selasa, kepala perunding Brexit dari Uni Eropa, Michel Barnier, mengatakan kelompok negara-negara Eropa itu siap meningkatkan proposalnya soal bagaimana mengatur perbatasan Irlandia setelah Brexit.






Credit  antaranews.com


Skandal Pencucian Uang Danske Bank, Pemerintah Denmark Malu



CEO Danske Bank, Thomas Borgen. Reuters via CNBC
CEO Danske Bank, Thomas Borgen. Reuters via CNBC

CB, Denmark – Pemerintah Denmark menyayangkan sikap manajamen Danske Bank, yang merupakan bank terbesar di negara itu, karena tidak terbuka soal praktek pencucian uang yang melanda bankini. Pemerintah juga menyoroti siapa sebenarnya yang bertanggung jawab secara hukum atas kejadian ini.

“Ini sangat memalukan karena selama bertahun-tahun terjadi transaksi keuangan yang seharusnya tidak terjadi,” kata Rasmus Jarlov, menteri Bisnis Denmark, yang bertugas mengawasi jalannya industri perbankan negara itu, dalam jumpa pers seperti dilansir Reuters, 19 September 2018 waktu setempat.


Jarlov melanjutkan,”Banyak dari transaksi itu diperkirakan sebagai pencucian uang, dan itu tidak baik bagi Danske Bank.”
Investigasi independen atas Danske Bank mengungkap ada 15 ribu pelanggan yang melakukan 9,5 juta pembayaran dari 2007 hingga 2015. Nilai transaksi mencapai sekitar US$234 juta atau sekitar Rp3.5 triliun.


CEO Danske Bank, Thomas Borgen, mengatakan dia tidak bersalah dalam kasus ini namun mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggung-jawaban.
Sebelum menjabat sebagai CEO, Borgen pernah memegang kendali untuk operasi internasional Danske Bank termasuk Estonia antara 2009 – 2012.
Dalam jumpa pers, manajemen bank dari Denmark ini memaparkan kegagalan kepatuhan dan kontrol di tengah menguatnya desakan Uni Eropa untuk memberantas kejahatan finansial.
 
Gedung Danske Bank. Cips.org
Desakan ini muncul ditengah terungkapnya serangkaian skandal pencucian uang, yang telah menarik perhatian otoritas Amerika Serikat.


Saat ini, seperti dilansir Reuters, para investor prihatin apakah AS, yang telah mengenakan sanksi finansial kepada Rusia, juga bakal menghukum Denmark.

“Ini merupakan skandal pencucian uang terbesar dalam sejarah Eropa. Dan Danske Bank merupakan bank besar yang mengirim dolar ke seluruh dunia, saya pikir ini tentu saja akan mendapat perhatian dari otoritas AS,” kata Bill Browder, pendiri dan CEO Hermitage Capital Managemen, yang berkampanye anti korupsi di Rusia, kepada Reuters.
Komisaris Danske Bank, Ole Andersen, mengatakan jajaran manajemen tidak melanggar kewajiban hukum terkait kasus ini. Andersen juga mengatakan manajemen membuat kajian apakah peristiwa pencucian uang ini melanggar UU di Amerika Serikat. “Tapi dia menolak mengungkap hasil kajian itu ketika ditanya dalam jumpa pers,” begitu dilansir Reuters.


"Bank jelas telah gagal dalam memenuhi tanggung jawabnya dalam hal ini," kata Andersen seperti dilansir Business Insider.
Harga saham Danske Bank sempat naik dua kali lipat sejak Borgen memimpin dari 2013 hingga Juli 2017. Tapi sejak itu harga saham bank terbesar Denmark ini tercukur sepertiga setelah tuduhan adanya transaksi mencurigakan terkait pencucian uang meningkat. Otoritas Denmar dan Estonia mulai menggelar investigasi kriminal soal ini.





Credit  tempo.co



Skandal Besar Pencucian Uang Eropa, CEO Danske Bank Mundur


CEO Danske Bank, Thomas Borgen. Berlingske Business
CEO Danske Bank, Thomas Borgen. Berlingske Business

CBKopenhagenChief Executive Officer Danske Bank, Thomas Borgen, mengundurkan diri pada Rabu, 19 September 2018, setelah terungkapnya skandal transaksi pembayaran mencurigakan senilai US$234 juta atau sekitar Rp3.5 triliun.


Investigasi mengungkap transaksi pembayaran itu dilakukan lewat cabang di Estonia.
“Meskipun saya secara pribadi bersih dari sisi hukum, saya bertanggung jawab secara penuh. Tidak ada keraguan bahwa kami sebagai sebuah organisasi gagal dalam situasi ini dan tidak memenuhi harapan,” kata Borgen, yang bakal tetap menjabat sebagai CEO hingga penggantinya terpilih, seperti dilansir Reuters, Rabu, 19 September 2018.
Investigasi independen Danske Bank menemukan, seperti dilansir Guardian, serangkaian kelemahan kontrol untuk mencegah pencucian uang. Investigasi menunjukkan lebih dari setengah dari 15 ribu pelanggan bank itu di Estonia mencurigakan.


“Kami telah memeriksa 6200 pelanggan dimulai dari pelanggan dengan indikator paling beresiko. Nyaris dari semua pelanggan ini sudah kami laporkan ke otoritas,” kata Borgen.

Gedung Danske Bank. Cips.org
Sebelum menjabat sebagai CEO, Borgen pernah memegang kendali untuk operasi internasional Danske Bank termasuk Estonia antara 2009 – 2012.

Dalam jumpa pers, manajemen bank dari Denmark ini memaparkan kegagalan kepatuhan dan kontrol ditengah menguatnya desakan Uni Eropa untuk memberantas kejahatan finansial. Desakan ini muncul ditengah terungkapnya serangkaian skandal pencucian uang, yang telah menarik perhatian otoritas Amerika Serikat.


Saat ini, seperti dilansir Reuters, para investor prihatin apakah AS, yang telah mengenakan sanksi finansial kepada Rusia, juga bakal menghukum Denmark.
“Ini merupakan skandal pencucian uang terbesar dalam sejarah Eropa. Dan Danske Bank merupakan bank besar yang mengirim dolar ke seluruh dunia, saya pikir ini tentu saja akan mendapat perhatian dari otoritas AS,” kata Bill Browder, pendiri dan CEO Hermitage Capital Managemen, yang berkampanye anti korupsi di Rusia, kepada Reuters.





Credit  tempo.co



PM Cina Bantah Devaluasi Yuan untuk Lawan Perang Dagang Amerika


Uang Dolar Amerika dan Yuan. Xaume Olleros/Bloomberg via Getty Images
Uang Dolar Amerika dan Yuan. Xaume Olleros/Bloomberg via Getty Images

CB, Tianjin  – Pemerintah Cina berjanji tidak akan melakukan devaluasi mata uang renminbi atau yuan untuk meningkatkan ekspor dalam perang dagang dengan Amerika Serikat.


Ads by Kiosked
Perdana Menteri Li Keqiang mengatakan ini beberapa jam setelah pemerintah Cina menyatakan akan melakukan retaliasi atau balasan atas kenaikan tarif 10 persen untuk impor barang dari Cina senilai US$200 miliar atau sekitar Rp3000.
Kenaikan tarif ini bakal memicu harga jual produk asal Cina di AS, yang bisa membuat pembeli mengurangi pembelian mereka sehingga sebagian produk tidak laku.
Devaluasi dalam konteks ini bisa mengurangi harga jual produk sejak awal sehingga harga ritel pasca terkena tarif tidak melonjak dan bisa terjangkau konsumen.


Li mengatakan ini dalam Forum Ekonomi Dunia, yang digelar di kota pelabuhan Tianjin pada Rabu, 19 September 2018. Dia tidak secara langsung menyebut konflik dagang yang sedang terjadi. Namun, Li menepis tudingan devaluasi mata uang sebagai tidak berdasar.
“Depresiasi nilai tukar mata uang satu arah bakal membawa masalah lebih banyak dibandingkan manfaat bagi Cina,” kata dia sambil menambahkan negara komunis dengan ekonomi terbesar kedua di dunia setelah AS itu tidak bakal menempuh cara itu untuk mendongkrak ekspor. Menurutnya, Cina tidak akan melakukan itu hanya untuk mengejar keuntungan tipis dan sejumlah kecil dolar.

Li mengatakan sistem perdagangan multilateral harus terus didukung dan tindakan sepihak atau unilateral tidak bisa menyelesaikan masalah.
Pernyataan Li ini menaikkan nilai tukar yuan, yang telah merosot 9 persen sejak terjadinya perang dagang dengan AS pada pertengahan April 2018.
Pemerintah Cina, seperti dilansir Reuters, telah mengumumkan retaliasi berupa kenaikan tarif untuk impor US$60 miliar atau sekitar Rp893 triliun dari Amerika Serikat.
Ini sebagai reaksi atas keputusan Presiden AS, Donald Trump, menaikkan tarif sebesar 10 persen untuk impor barang dari Cina senilai sekitar US$200 miliar atau sekitar Rp3000 triliun. AS bakal menaikkan tarif itu menjadi 25 persen pada awal Januari 2019.


Trump juga mengisyaratkan siap mengenakan kenaikan tarif berikutnya untuk impor barang senilai US$267 miliar atau sekitar Rp4000 triliun dari Cina.
Bank of Merrill Lynch memperkirakan Cina bakal kehilangan pertumbuhan GDP hingga 0,5 persen untuk 2019 menjadi ke 6,1 persen.
Secara terpisah, bekas Gubernur Bank Sentral Cina, PBOC, Zhou Xiaochuan, mengatakan global investor bakal memilih mata uang yuan dibandingkan dolar karena terjadinya perang dagang yang semakin meningkat ini.
“Jika Amerika menggunakan terlalu banyak sanksi finansial terhadap negara-negara lain, itu mendorong (investor) mempertimbangkan untuk menggunakan mata uang lain,” kata Zhou kepada CNBC beberapa waktu lalu pada acara Easter Economic Forum, yang digelar di Vladivostok, Rusia. Menurut dia, kondisi saat ini mirip dengan saat awal terjadinya krisis ekonomi global karena dolar memberi ruang kepada mata uang lain untuk memainkan peran.




Credit  tempo.co





China Bantah Intervensi Pemilu Parlemen AS


   

China Bantah Intervensi Pemilu Parlemen AS
Jubir Kemlu China, Geng Shuang, membantah tudingan bahwa Beijing mengintervensi pemilihan umum parlemen Amerika Serikat, seperti yang dituduhkan Presiden Donald Trump. (AFPTV/Etienne Lamy-Smith)


Jakarta, CB -- China membantah tudingan bahwa Beijing mengintervensi pemilihan umum parlemen Amerika Serikat, seperti yang dituduhkan Presiden Donald Trump.

"Siapa pun yang memiliki pengetahuan mengenai diplomasi China pasti tahu bahwa kami tidak akan ikut campur dalam urusan domestik negara lain," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Geng Shuang, Rau (19/9).

"Kami tidak ingin orang lain ikut campur dalam masalah politik domestik kami, dan kami tidak akan ikut campur dalam politik domestik orang lain."


Tudingan ini dilontarkan Trump di tengah perang dagang yang terus memanas antara AS dan China belakangan ini.


China berjanji akan menaikkan tarif barang-barang AS senilai US$60 miliar mulai pekan depan.

Kenaikan ini merupakan balasan terhadap tarif AS yang serupa atas barang-barang buatan China senilai US$200 miliar yang akan berlaku pada periode sama.


Di tengah perang dagang ini, beredar sebuah video dari China yang memberi kesan bahwa petani tidak akan memilih Trump karena kebijakan perdagangannya sangat merugikan.

"China secara terbuka telah menyatakan bahwa mereka secara aktif mencoba memengaruhi dan mengubah pemilihan kami dengan menyerang petani, peternak, dan pekerja industri kami karena kesetiaan mereka kepada saya," kata Trump melalui akun Twitter pribadinya.

Tuduhan mengenai pemilihan umum sangat sensitif di AS di tengah penyelidikan dugaan intervensi Rusia dalam pemilu 2016 lalu untuk memenangkan Trump.




Credit  cnnindonesia.com




Inggris: Latihan Perang Vostok-2018 Tunjukkan Sifat Agresif Rusia

Inggris: Latihan Perang Vostok-2018 Tunjukkan Sifat Agresif Rusia
Latihan perang Vostok-2018 Rusia. Foto/Sputnik/Alexey Nikoskiy

LONDON - Pemerintah Inggris menilai latihan perang Vostok-2018 Rusia menunjukkan bahwa Moskow telah menjadi lebih agresif dalam kehadiran militernya. Hal itu disampaikan  Menteri Negara untuk Persemakmuran dan PBB Tariq Ahmad dalam suratnya untuk parlemen.

"Semua negara memiliki hak untuk melatih angkatan bersenjata mereka, tetapi penting bahwa ini dilakukan dengan cara yang transparan dan dapat diprediksi. VostOK menunjukkan fokus Rusia pada penggunaan konflik berskala besar," bunyi surat Ahmad yang diperoleh Sputnik.

"Ini cocok dengan pola yang telah kita lihat selama beberapa waktu; Rusia yang lebih tegas, secara signifikan meningkatkan kemampuan dan kehadiran militernya. Inggris dan sekutunya sedang mengamati latihan ini dengan seksama," lanjut Ahmad, yang dilansir Kamis (20/9/2018).

Surat Ahmad merupakan tanggapan atas permintaan parlemen untuk menilai latihan perang Vostok dan pengaruhnya terhadap kepentingan Barat.

Vostok-2018 merupakan latihan perang terbesar Rusia sejak Perang Dingin berakhir. Latihan selama hampir sepekan yang rampung pada hari Senin lalu itu melibatkan hampir 300.000 tentara, 36.000 kendaraan militer, 80 kapal perang dan kapal pendukung, dan lebih dari 1.000 pesawat.

Militer China dan Mongolia ikut bergabung dalam manuver besar-besaran itu. NATO yang mendapat pemberitahuan resmi dari Moskow ikut memantau latihan perang yang berlangsung di Rusia tengah dan timur tersebut.

Moskow menegaskan bahwa latihan Vostok tidak diarahkan terhadap negara-negara NATO dan tidak memengaruhi keamanan mereka, karena latihan diadakan jauh dari negara-negara NATO. 





Credit  sindonews.com




AS Ancam Serang Suriah, Kapal Induk Harry S Truman Lintasi Atlantik


AS Ancam Serang Suriah, Kapal Induk Harry S Truman Lintasi Atlantik
USS Harry S. Truman bergerak melintasi Atlantik. Foto/Istimewa

MOSKOW - Kapal induk USS Harry S. Truman melintasi Atlantik setelah meninggalkan pantai timur Amerika Serikat (AS) setelah melakukan latihan minggu lalu. Pergerakan kapal induk, yang digunakan selama misi Timur Tengah AS pada bulan April lalu, datang di tengah ancaman serangan AS terhadap Damaskus.

Data yang disediakan oleh US Naval Institute (USNI) pada hari Senin menunjukkan kapal tersebut berada di Atlantik kira-kira lebih dari 1.000 km di barat pantai selatan Irlandia. Pekan lalu, kapal tersebut masih berada tidak jauh dari pantai timur AS seperti dikutip dari Russia Today, Rabu (19/9/2018).

Grup kapal induk dengan 6.500 pelaut meninggalkan pangkalannya di Norfolk dan ambil bagian dalam operasi pemeliharaan dan kualifikasi karier di Atlantik lebih dari seminggu yang lalu.

Latihan Atlantik kapal perang itu dilakukan setelah Gedung Putih memperingatkan awal bulan ini bahwa akan menanggapi dengan cepat dan tepat jika pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia dalam perjuangannya untuk merebut Idlib.

Peringatan itu mengamini janji sebelumnya oleh Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton. Bolton menyatakan AS akan menanggapi dengan sangat kuat jika Presiden Suriah Bashar al-Assad menggunakan senjata kimia lagi.

Komentar itu muncul setelah AS dan sekutunya menuduh Suriah berada di belakang dugaan serangan senjata kimia di kota Douma pada bulan April lalu. AS, Inggris, dan Prancis saat itu meluncurkan serangan rudal bersama terhadap sejumlah target di Suriah sebagai tanggapan.

Rusia, bagaimanapun, bersikeras bahwa serangan itu diduga dilakukan oleh kelompok White Helmets yang mempunyai hubungan dengan pemberontak.

Perjalanan USS Harry S. Truman dilakukan setelah perjalanan ke Timur Tengah pada bulan April, tak lama setelah AS pertama kali mengarahkan jarinya ke Damaskus atas dugaan serangan kimia di Douma.

Angkatan Laut AS menyebut USS Harry S. Truman sebagai kapal induk terbaik dalam armadanya, yang menyatakan bahwa ia memiliki berbagai kemampuan misi, termasuk operasi keamanan maritim, respon krisis dan operasi kontra-terorisme.





Credit  sindonews.com




Erdogan: Turki Perkuat Kerja Sama dengan AS


Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
Foto: Presidential Press Service via AP

Hubungan Turki dan AS sebelumnya kurang harmonis.



CB,  ANKARA -- Turki akan lebih memperkuat jalinan kerja sama yang strategis dengan Amerika Serikat, khususnya pada bidang perekonomian melalui perusahaan asal negeri Paman Sam itu. Kerja sama itu dibangun dengan melakukan investasi dan perdagangan.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menerima beberapa perwakilan perusahaan Amerika untuk Turki, pada Rabu (19/9) malam di Ankara. "Kerja sama strategis Turki dan AS akan lebih diperkuat melalui investasi dan perdagangan, terlepas dari semua pasang surut," kata dia dilansir Anadolu Agency, Kamis (20/9).

Erdogan menyampaikan bahwa beberapa hal sudah diselesaikan negaranya meski terjadi konflik, kesulitan dan ketidakstabilan di antara kedua negara. "Kita tahu apa yang telah diselesaikan Turki meski ada ketidakstabilan, konflik dan kesulitan. Masalah-masalah ini bisa diatasi. Masa depan Turki akan jauh lebih cerah," tutur dia.

Pertemuan antara pihak perusahaan dan Erdogan berlangsung secara tertutup di kompleks kepresidenan. Pertemuan dua jam itu turut dihadiri Menteri Perindustrian dan Teknologi Mustafa Varank, Menteri Perdagangan Ruhsar Pekcan dan Wakil Ketua Partai Keadilan dan Pembangunan (AK) Lutfi Elvan.

Sebelumnya, hubungan Turki dan AS dalam kondisi yang kurang harmonis. Tensi kedua negara kembali meningkat menyusul penahanan seorang pastur asal AS, Andrew Brunson. Presiden AS Donald Trump mengancam akan menjatuhkan sanksi berat ke Turki jika tak membebaskan Brunson.

Sebaliknya Turki tak mau menuruti permintaan AS. Hingga akhirnya, Trump memutuskan untuk melipatgandakan tarif terhadap impor aluminium dan baja dari Turki masing-masing sebesar 20 persen dan 50 persen. Keputusan itu sempat menurunkan nilai mata uang Turki, Lira hingga dari 6,6 per dolar AS.

Nilai itu sekaligus menjadi titik terendah dalam sejarah terhadap mata uang asing. Sementara, Erdogan saat itu optimistis negaranya punya salah satu sistem perbankan yang paling kuat di dunia dalam segala hal.



Credit  republika.co.id



Mantan Perdana Menteri Pakistan Bebas dari Penjara



Mantan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif (kanan) dan putrinya Maryam.
Mantan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif (kanan) dan putrinya Maryam.
Foto: Reuters

Sharif dan putrinya dilarang memiliki jabatan publik selama 10 tahun.



CB, ISLAMABAD -- Mantan perdana menteri Pakistan Nawaz Sharif dibebaskan dari penjara. Padahal ia baru saja menjalani dua bulan dari hukuman 10 tahun penjara karena korupsi.

Pembebasan Sharif dan putrinya Maryam dilakukan beberapa jam setelah pengadilan menangguhkan hukuman mereka. Peristiwa ini juga terjadi hanya sepekan setelah istri Sharif, Kulsoom Nawaz meninggal karena kanker di London. Mereka sempat diizinkan keluar dari penjara di Rawalpindi untuk menghadiri pemakaman di Lahore sebelum dipenjarakan lagi.

Menurut situs berita Pakistan Dawn, seperti yang dilansir di BBC, Sharif beserta anak perempuan dan menantu laki-lakinya bernama Safdar Awan disambut dengan kelopak mawar oleh pendukungnya ketika meninggalkan penjara di Adiala. Tiga orang ini dibebaskan dengan jaminan masing-masing 4.000 dolar AS pada Rabu (19/9) malam waktu setempat.

Sharif dijatuhi hukuman pada Juli setelah dinyatakan bersalah melakukan korupsi terkait dengan kepemilikan empat properti mewah di pusat kota London. Properti ini terkait dengan keluarganya.

Dia mengatakan tudukan itu bermotif politik. Sharif digulingkan dari kekuasaan setelah anak-anaknya dikaitkan dengan kasus Panama Papers 2015.

Putrinya, Maryam Nawaz Sharif menerima hukuman penjara tujuh tahun karena bersekongkol dengan kejahatan dan satu tahun lagi karena tidak bisa bekerja sama. Safdar Awan diberi hukuman satu tahun karena tidak ikut campur operasi.

Mereka juga dilarang memiliki jabatan publik selama 10 tahun. Ketiganya memiliki hukuman penjara yang dijatuhkan pada 6 Juli. Kemudian ditangguhkan oleh pengadilan tinggi Islamabad sebagai bagian dari siding banding.

“Penuntut telah gagal menunjukkan properti milik Nawaz Sharif. Di saat yang bersamaan berarti juga gagal membuktikan bagaimana Maryam Nawaz dijatuhi hukuman di bawah surat tuntutan yang sama dengan memvonis Nawaz Sharif,” kata Hakim Athar Minallah.




Credit  republika.co.id