Credit republika.co.id
Jumat, 31 Agustus 2018
Anggaran UNRWA Dipangkas, Yordania Galang Dana bagi Palestina
CB, Jakarta - Yordania memimpin kampanye penggalangan dana untuk mendukung para pengungsi Palestina agar tetap bertahan setelah Amerika Serikat memangkas anggaran dana bantuannya.
Dikutip dari RT.com pada Jumat, 31 Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan pertemuan pada September 2018 di Dewan Keamanan PBB, New York, akan memobilisasi dukungan bagi UN Relief dan UNRWA, agar dua lembaga PBB itu bisa terus membantu pengungsi Palestina disektor pendidikan dan kesehatan.
Pengungsi Palestina menunggu untuk menerima bantuan di pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 15 Januari 2018. UNRWA didirikan pada 1949 setelah ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena perang Israel 1948 REUTERS
Yordania akan menyerukan pertemuan dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab agar mereka mau menjadi donatur menutupi kebutuhan US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun, dana yang dibutuhkan UNRWA. Safadi mengatakan pihaknya telah bertemu Kepala UNRWA, Pierre Krahenbuhl, untuk membicarakan hal ini.UNRWA menghadapi krisis keuangan sejak Amerika Serikat memangkas dana bantuannya untuk pengungsi Palestina pada awal 2018. Washington beralasan UNRWA harus melakukan reformasi.
Yordania saat ini menampung sekitar 2.2 juta pengungsi Palestina. UNRWA sendiri menampung lebih dari 5 juga pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Masyarakat Palestina di bawah hukum internasional berhak kembali ke rumah-rumah mereka yang ditinggalkan di Israel dan mendapat uang kompensasi. Safadi mengatakan pemangkasan dana bantuan untuk UNRWA oleh Amerika Serikat telah merusak hak tersebut.
Dikutip dari RT.com pada Jumat, 31 Agustus 2018, Menteri Luar Negeri Yordania, Ayman Safadi, mengatakan pertemuan pada September 2018 di Dewan Keamanan PBB, New York, akan memobilisasi dukungan bagi UN Relief dan UNRWA, agar dua lembaga PBB itu bisa terus membantu pengungsi Palestina disektor pendidikan dan kesehatan.
Pengungsi Palestina menunggu untuk menerima bantuan di pusat distribusi makanan PBB di kamp pengungsi Al-Shati di Kota Gaza, 15 Januari 2018. UNRWA didirikan pada 1949 setelah ratusan ribu orang Palestina melarikan diri atau diusir dari rumah mereka karena perang Israel 1948 REUTERS
Yordania akan menyerukan pertemuan dengan negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab agar mereka mau menjadi donatur menutupi kebutuhan US$ 200 juta atau sekitar Rp 2,9 triliun, dana yang dibutuhkan UNRWA. Safadi mengatakan pihaknya telah bertemu Kepala UNRWA, Pierre Krahenbuhl, untuk membicarakan hal ini.UNRWA menghadapi krisis keuangan sejak Amerika Serikat memangkas dana bantuannya untuk pengungsi Palestina pada awal 2018. Washington beralasan UNRWA harus melakukan reformasi.
Yordania saat ini menampung sekitar 2.2 juta pengungsi Palestina. UNRWA sendiri menampung lebih dari 5 juga pengungsi Palestina yang tersebar di Yordania, Lebanon, Suriah, Tepi Barat dan Jalur Gaza. Masyarakat Palestina di bawah hukum internasional berhak kembali ke rumah-rumah mereka yang ditinggalkan di Israel dan mendapat uang kompensasi. Safadi mengatakan pemangkasan dana bantuan untuk UNRWA oleh Amerika Serikat telah merusak hak tersebut.
Credit tempo.co
Korsel Tolak Kunjungan Presiden Israel, Tel Aviv Terkejut
TEL AVIV
- Pemerintah Republik Korea atau Korea Selatan (Korsel) baru-baru ini
menolak kunjungan resmi Presiden Israel Reuven Rivlin ke Seoul. Tak ada
penjelasan dari Seoul soal alasan penolakan itu yang membuat Tel Aviv
terkejut.
Pihak Rivlin tak merinci kapan kunjungan yang ditolak Seoul itu berlangsung. Mengutip laporan Ynet, Jumat (31/8/2018), kujungan tersebut diusulkan Chaim Choshen, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan atas nama Kementerian Luar Negeri yang berkoordinasi dengan pihak President's Residence.
Meski tidak ada penjelasan alasan penolakan kunjungan Presiden Rivlin, namun penolakan oleh Seoul itu tidak bisa disangkal.
Menurut laporan media Israel, informasi penolakan kunjungan resmi itu bukan karena masalah pribadi terhadap Rivlin, tetapi ada ketidaksepakatan bisnis keamanan yang jadi penyebabnya.
Pihak Rivlin tak merinci kapan kunjungan yang ditolak Seoul itu berlangsung. Mengutip laporan Ynet, Jumat (31/8/2018), kujungan tersebut diusulkan Chaim Choshen, Duta Besar Israel untuk Korea Selatan atas nama Kementerian Luar Negeri yang berkoordinasi dengan pihak President's Residence.
Meski tidak ada penjelasan alasan penolakan kunjungan Presiden Rivlin, namun penolakan oleh Seoul itu tidak bisa disangkal.
Menurut laporan media Israel, informasi penolakan kunjungan resmi itu bukan karena masalah pribadi terhadap Rivlin, tetapi ada ketidaksepakatan bisnis keamanan yang jadi penyebabnya.
Laporan
tersebut menyatakan, penolakan terjadi karena Korsel frustrasi atas
penolakan Israel terhadap kesepakatan bisnis keamanan penting, seperti
pembuatan empat kapal keamanan berbobot 1.200 ton yang dirancang untuk
melindungi anjungan pengeboran gas alam lepas pantai Israel.
Alih-alih memilih konglomerat Korea Selatan dalam bisnis itu, Israel justru memilih konglomerat Jerman, ThyssenKrupp. Laporan ini sinkron dengan informasi yang disajikan dalam dokumen investigasi skandal kapal selam Israel yang dikenal sebagai "Kasus 3000".
Korea Selatan juga kecewa karena Israel menahan diri dengan tidak mengucapkan selamat atas konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada bulan April tahun ini.
Contoh lain dari frustrasi Korea Selatan adalah klaim Israel bahwa kemajuan menuju perjanjian perdagangan bebas untuk memudahkan eksportir Israel yang beroperasi di Korea Selatan terhalang oleh sikap Seoul yang "menyeret kaki mereka". Padahal, kesepakatan tersebut telah disetujui oleh berbagai forum dan telah menunggu stempel persetujuan Korea Selatan selama lebih dari setahun.
Hal itu diperparah dengan sikap Korea Selatan yang memberikan suara di Majelis Umum PBB 2017 untuk mengutuk pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Selain itu, para pejabat Israel terkejut oleh penolakan Korea Selatan terhadap kunjungan Rivlin sejak presiden itu dianggap sebagai teman Seoul. Rivlin ketika menjabat sebagai menteri komunikasi di masa lalu pernah bertemu dengan CEO perusahaan terbesar Korea Selatan.
Sebaliknya, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa penolakan Korea Selatan tidak berasal dari krisis atau ketegangan dalam hubungan kedua negara. Meskipun tidak mengenakkan, pejabat itu mengklaim bahwa hubungan kedua negara masih baik-baik saja.
Alih-alih memilih konglomerat Korea Selatan dalam bisnis itu, Israel justru memilih konglomerat Jerman, ThyssenKrupp. Laporan ini sinkron dengan informasi yang disajikan dalam dokumen investigasi skandal kapal selam Israel yang dikenal sebagai "Kasus 3000".
Korea Selatan juga kecewa karena Israel menahan diri dengan tidak mengucapkan selamat atas konferensi tingkat tinggi (KTT) antara Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un pada bulan April tahun ini.
Contoh lain dari frustrasi Korea Selatan adalah klaim Israel bahwa kemajuan menuju perjanjian perdagangan bebas untuk memudahkan eksportir Israel yang beroperasi di Korea Selatan terhalang oleh sikap Seoul yang "menyeret kaki mereka". Padahal, kesepakatan tersebut telah disetujui oleh berbagai forum dan telah menunggu stempel persetujuan Korea Selatan selama lebih dari setahun.
Hal itu diperparah dengan sikap Korea Selatan yang memberikan suara di Majelis Umum PBB 2017 untuk mengutuk pengakuan Amerika Serikat atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.
Selain itu, para pejabat Israel terkejut oleh penolakan Korea Selatan terhadap kunjungan Rivlin sejak presiden itu dianggap sebagai teman Seoul. Rivlin ketika menjabat sebagai menteri komunikasi di masa lalu pernah bertemu dengan CEO perusahaan terbesar Korea Selatan.
Sebaliknya, pejabat senior Kementerian Luar Negeri Israel mengatakan bahwa penolakan Korea Selatan tidak berasal dari krisis atau ketegangan dalam hubungan kedua negara. Meskipun tidak mengenakkan, pejabat itu mengklaim bahwa hubungan kedua negara masih baik-baik saja.
Credit sindonews.com
Denuklirisasi Tak Jelas, Trump Sebut Korut Ditekan China
Presiden Donald Trump menuding China menekan
Korea Utara sehingga perundingan perlucutan senjata nuklir dengan negara
pimpinan Kim Jong-un itu tersendat. (Reuters/Kevin Lamarque)
Jakarta, CB -- Presiden Donald Trump
menuding China menekan Korea Utara sehingga perundingan perlucutan
senjata nuklir dengan negara pimpinan Kim Jong-un itu tersendat.
"Presiden Donald J. Trump menduga kuat Korea Utara di bawah tekanan besar dari China karena perang dagang kami dengan Pemerintah China," demikian pernyataan Gedung Putih sebagaimana ditulis kembali oleh Trump melalui akun Twitter pribadinya.
"Presiden Donald J. Trump menduga kuat Korea Utara di bawah tekanan besar dari China karena perang dagang kami dengan Pemerintah China," demikian pernyataan Gedung Putih sebagaimana ditulis kembali oleh Trump melalui akun Twitter pribadinya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa dugaan ini berangkat dari fakta China memberikan bantuan sangat besar bagi Korut sebagai sekutu terdekatnya di kawasan.
"Ini tidak membantu! Presiden yakin hubungannya dengan Kim Jong-un sangat baik dan hangat dan tak ada alasan untuk menghabiskan banyak dana untuk latihan perang AS-Korea Selatan," tulis Gedung Putih.
Meski Trump memastikan belum akan melanjutkan latihan tersebut, ia tak menutup kemungkinan operasi itu dilanjutkan.
"Presiden dapat memulai kembali latihan itu secara instan dengan Korea Selatan dan Jepang jika ia mau. Jika terjadi, latihan itu akan jauh lebih besar dari sebelumnya," tulis Gedung Putih.
Setelah itu, Trump membahas masalah perang dagang antara AS dan China yang kian panas belakangan ini.
"Untuk sengketa dagang AS-China dan perbedaan lainnya, semuanya akan diselesaikan oleh Presiden Trump dan Presiden China yang hebat, Xi Jinping. Hubungan mereka sangat kuat," tulis Gedung Putih.
Perang dagang AS-China makin panas sete;ah AS kembali menaikkan pajak hingga US$16 juta untuk impor barang China. Beijing pun bertekad membalas.
Kisruh dagang ini terjadi di tengah upaya negosiasi AS dengan Korut setelah Trump bertemu dengan Kim di Singapura pada Juni lalu.
Untuk menindaklanjuti kesepakatan kasar yang dicapai Kim dan Trump, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, sudah beberapa kali bertandang ke Korut.
Namun, pada Jumat pekan lalu, Trump tiba-tiba membatalkan kunjungan Pompeo ke Korut. Sejumlah laporan menyebut pembatalan ini terjadi setelah Trump menerima sepucuk surat bernada kasar dari pejabat Korut.
Belakangan, CNN melaporkan bahwa dalam surat tersebut, pejabat Korut itu mengungkapkan kemungkinan perundingan denuklirisasi itu batal.
Credit cnnindonesia.com
Balas Lomba Kartun Nabi Muhammad, Taliban Ancam Tentara Belanda
KABUL
- Kelompok Taliban Afghanistan mengancam akan menyerang tentara Belanda
yang betugas dalam misi NATO di negara tersebut. Ancaman ini sebagai
pembalasan terhadap kontes menggambar kartun Nabi Muhammad yang
direncanakan politisi anti-Islam, Geert Wilders.
Kelompok bersenjata itu juga mendesak pasukan Afghanistan untuk ikut menyerang tentara Belanda.
Seruan Taliban dikeluarkan tak lama sebelum Wilders mengumumkan bahwa dia membatalkan kontes. Pemimpin oposisi Belanda dari Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) itu sedianya menggelar lomba tersebut pada 10 November 2018.
Dia membatalkannya setelah ada ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan ancaman kekerasan lain di Belanda.
Dalam sebuah pernyataan, Taliban menyebut kontes itu sebagai aksi penistaan dan tindakan bermusuhan oleh Belanda terhadap semua Muslim.
"Anggota pasukan keamanan Afghanistan, jika mereka benar-benar percaya diri sebagai Muslim atau memiliki perjanjian terhadap Islam harus mengubah senjata mereka pada pasukan Belanda atau membantu pejuang Taliban menyerang mereka," kata kelompok tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (31/8/2018)
Sekitar 100 tentara Belanda bertugas dalam misi Dukungan Resolusi pimpinan NATO. Jumlah tentara dalam misi itu mencapai sekitar 16.000 personel yang bertugas melatih dan menasihati pasukan Afghanistan. Separuh dari total pasukan dalam misi itu terdiri dari tentara Amerika Serikat.
Dalam pengumuman pembatalan kontes tersebut, Wilders kembali mengkritik Islam. "Islam menunjukkan wajah sejatinya sekali lagi dengan ancaman pembunuhan, fatwa dan kekerasan," kata Wilders di Twitter.
Dia mengklaim kontes dibatalkan karena keselamatan dan keamanan rakyat Belanda adalah prioritasnya.
Sebelumnya, politisi oposisi ini mengaku telah menerima lebih dari 200 pendaftar kontes. Tanggal terakhir untuk pendaftaran adalah 31 Agustus.
Pemenang kompetisi sedianya akan diumumkan di kantor PVV di Den Haag. Pemenang pertama akan memperoleh hadiah uang tunai USD10.000.
Dalam sebuah pernyataan, Taliban menyebut kontes itu sebagai aksi penistaan dan tindakan bermusuhan oleh Belanda terhadap semua Muslim.
"Anggota pasukan keamanan Afghanistan, jika mereka benar-benar percaya diri sebagai Muslim atau memiliki perjanjian terhadap Islam harus mengubah senjata mereka pada pasukan Belanda atau membantu pejuang Taliban menyerang mereka," kata kelompok tersebut, seperti dikutip Reuters, Jumat (31/8/2018)
Sekitar 100 tentara Belanda bertugas dalam misi Dukungan Resolusi pimpinan NATO. Jumlah tentara dalam misi itu mencapai sekitar 16.000 personel yang bertugas melatih dan menasihati pasukan Afghanistan. Separuh dari total pasukan dalam misi itu terdiri dari tentara Amerika Serikat.
Dalam pengumuman pembatalan kontes tersebut, Wilders kembali mengkritik Islam. "Islam menunjukkan wajah sejatinya sekali lagi dengan ancaman pembunuhan, fatwa dan kekerasan," kata Wilders di Twitter.
Dia mengklaim kontes dibatalkan karena keselamatan dan keamanan rakyat Belanda adalah prioritasnya.
Sebelumnya, politisi oposisi ini mengaku telah menerima lebih dari 200 pendaftar kontes. Tanggal terakhir untuk pendaftaran adalah 31 Agustus.
Pemenang kompetisi sedianya akan diumumkan di kantor PVV di Den Haag. Pemenang pertama akan memperoleh hadiah uang tunai USD10.000.
Sekadar diketahui, penggambaran fisik Tuhan dan Nabi Muhammad dilarang dalam Islam.
Kejadian ini mengingatkan peristiwa pada tahun 2005, di mana sebuah surat kabar Denmark menerbitkan kartun Nabi Muhammad yang memicu gelombang protes di seluruh dunia. Sepuluh tahun kemudian, orang-orang bersenjata membantai 12 orang dalam serangan di kantor majalah satire Prancis, Charlie Hebdo, yang telah menerbitkan karikatur yang menggambarkan Nabi Muhammad.
Credit sindonews.com
Indonesia Kecam Lomba Kartun Nabi Muhammad di Belanda
JAKARTA
- Indonesia mengecam rencana pelaksanaan kontes kartun bertema Nabi
Muhammad. Kontes ini dilakukan oleh salah satu anggota Parlemen Belanda,
Geert Wilders.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, telah melakukan komunikasi dengan Menlu Belanda, Stephanus Abraham Blok. Dalam kesempatan itu Marsudi menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mengecam rencana pelaksanaan kontes tersebut.
"Menlu RI menegaskan bahwa rencana tersebut merupakan tindakan provokatif dan tidak bertanggungjawab," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan yang dimuat situs Kemlu.go.id, Kamis (30/8/2018).
"Kegiatan tersebut membahayakan upaya bersama dalam menciptakan perdamaian, stabilitas dan toleransi antar agama dan peradaban," sambung pernyataan itu.
Menteri Luar Negeri (Menlu) Indonesia, Retno Marsudi, telah melakukan komunikasi dengan Menlu Belanda, Stephanus Abraham Blok. Dalam kesempatan itu Marsudi menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan mengecam rencana pelaksanaan kontes tersebut.
"Menlu RI menegaskan bahwa rencana tersebut merupakan tindakan provokatif dan tidak bertanggungjawab," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam pernyataan yang dimuat situs Kemlu.go.id, Kamis (30/8/2018).
"Kegiatan tersebut membahayakan upaya bersama dalam menciptakan perdamaian, stabilitas dan toleransi antar agama dan peradaban," sambung pernyataan itu.
Dalam
pernyataannya, Kemlu menyatakan bahwa Indonesia menekankan kebebasan
berekspresi adalah suatu yang harus dihormati akan tetapi tidak tanpa
batas.
"Semua pihak berkewajiban untuk senantiasa memegang teguh prinsip toleransi untuk saling menghormati," demikian pernyataan Kemlu.
Lomba yang dianggap sebagai provokasi itu akan digelar pemimpin oposisi Belanda, Geert Wilders di markas partainya, Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) pada 10 November 2018.
Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari kompetisi itu, di mana Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders bukan anggota pemerintah. "Kompetisi bukan inisiatif pemerintah," katanya pada konferensi pers pekan lalu.
Namun, pemerintah Belanda menyatakan bahwa melarang kontes akan menjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.
Menteri Luar Negeri Stef Blok mengulang komentar Rutte. "Belanda sangat menganut kebebasan berbicara, tetapi kami juga menghormati agama," kata Blok, seperti dikutip kantor berita ANP.
Meski tidak setuju dengan kontes itu, Blok menyatakan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk melarangnya.
Pada hari Selasa lalu, polisi Belanda menangkap seorang pria yang dituduh berkomplot untuk membunuh Wilders terkait kontes yang akan dia gelar.
"Semua pihak berkewajiban untuk senantiasa memegang teguh prinsip toleransi untuk saling menghormati," demikian pernyataan Kemlu.
Lomba yang dianggap sebagai provokasi itu akan digelar pemimpin oposisi Belanda, Geert Wilders di markas partainya, Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) pada 10 November 2018.
Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari kompetisi itu, di mana Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders bukan anggota pemerintah. "Kompetisi bukan inisiatif pemerintah," katanya pada konferensi pers pekan lalu.
Namun, pemerintah Belanda menyatakan bahwa melarang kontes akan menjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.
Menteri Luar Negeri Stef Blok mengulang komentar Rutte. "Belanda sangat menganut kebebasan berbicara, tetapi kami juga menghormati agama," kata Blok, seperti dikutip kantor berita ANP.
Meski tidak setuju dengan kontes itu, Blok menyatakan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk melarangnya.
Pada hari Selasa lalu, polisi Belanda menangkap seorang pria yang dituduh berkomplot untuk membunuh Wilders terkait kontes yang akan dia gelar.
Credit sindonews.com
Massa Islamabad Protes Lomba Kartun Nabi Muhammad di Belanda
ISLAMABAD
- Ratusan demonstran turun ke jalan-jalan di Ibu Kota Pakistan,
Islamabad, untuk memprotes rencana lomba menggambar kartun Nabi Muhammad
di Belanda. Massa mengancam akan memblokade Islamabad jika pemerintah
tak memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda.
Demo pada hari Kamis (30/8/2018) merupakan aksi hari kedua. Mereka melakukan longmarch dari Lahore ke Islamabad.
Lomba yang dianggap sebagai provokasi itu akan digelar pemimpin oposisi Belanda, Geert Wilders di markas partainya, Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) pada 10 November 2018.
Protes hari ini didimonasi massa dari Partai Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang pernah memblokade Islamabad November tahun lalu.
Demo pada hari Kamis (30/8/2018) merupakan aksi hari kedua. Mereka melakukan longmarch dari Lahore ke Islamabad.
Lomba yang dianggap sebagai provokasi itu akan digelar pemimpin oposisi Belanda, Geert Wilders di markas partainya, Partai Kebebasan atau Partij voor de Vrijheid (PVV) pada 10 November 2018.
Protes hari ini didimonasi massa dari Partai Tehreek-e-Labbaik Pakistan (TLP) yang pernah memblokade Islamabad November tahun lalu.
Ijaz Ashrafi, juru bicara TLP, mengatakan kepada Al Jazeera bahwa
partainya siap untuk mengulang blokade Islamabad November lalu jika
tuntutan massa agar Pakistan memutuskan hubungan diplomatik dengan
Belanda tidak dipenuhi.
"Masalah ini harus diselesaikan secara darurat, kalau tidak, kita akan keluar di jalanan," katanya sesaat sebelum protes. "Saya tidak keberatan jika saya mati, tetapi tidak ada yang bisa menista Nabi."
Pada hari Senin lalu, majelis tinggi parlemen Pakistan mengesahkan resolusi yang mengutuk rencana penyelenggaraan kompetisi karikatur di Belanda tersebut. Perdana Menteri Imran Khan yang baru terpilih mengatakan pemerintahnya akan mengangkat masalah ini dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan di Majelis Umum PBB.
Pada konferensi pers pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan dia telah meminta OKI untuk mengadakan pertemuan darurat mengenai masalah ini.
"Kami telah memutuskan bahwa suara yang efektif dapat diangkat dengan suara bulat dari platform OKI," katanya.
"Saya meyakinkan rakyat Pakistan bahwa kami sadar akan sentimen mereka dan kami akan berdiri bersama umat Islam di seluruh dunia dalam meningkatkan suara menentang peristiwa ini."
Penggambaran fisik tentang Tuhan dan Nabi Muhammad dilarang dalam Islam. TLP mengatakan kompetisi yang akan digelar Wilders termasuk penistaan.
Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari kompetisi itu, di mana Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders bukan anggota pemerintah. "Kompetisi bukan inisiatif pemerintah," katanya pada konferensi pers pekan lalu.
"Masalah ini harus diselesaikan secara darurat, kalau tidak, kita akan keluar di jalanan," katanya sesaat sebelum protes. "Saya tidak keberatan jika saya mati, tetapi tidak ada yang bisa menista Nabi."
Pada hari Senin lalu, majelis tinggi parlemen Pakistan mengesahkan resolusi yang mengutuk rencana penyelenggaraan kompetisi karikatur di Belanda tersebut. Perdana Menteri Imran Khan yang baru terpilih mengatakan pemerintahnya akan mengangkat masalah ini dengan Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan di Majelis Umum PBB.
Pada konferensi pers pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Pakistan Shah Mehmood Qureshi mengatakan dia telah meminta OKI untuk mengadakan pertemuan darurat mengenai masalah ini.
"Kami telah memutuskan bahwa suara yang efektif dapat diangkat dengan suara bulat dari platform OKI," katanya.
"Saya meyakinkan rakyat Pakistan bahwa kami sadar akan sentimen mereka dan kami akan berdiri bersama umat Islam di seluruh dunia dalam meningkatkan suara menentang peristiwa ini."
Penggambaran fisik tentang Tuhan dan Nabi Muhammad dilarang dalam Islam. TLP mengatakan kompetisi yang akan digelar Wilders termasuk penistaan.
Pemerintah Belanda telah menjauhkan diri dari kompetisi itu, di mana Perdana Menteri Mark Rutte mengklarifikasi bahwa Wilders bukan anggota pemerintah. "Kompetisi bukan inisiatif pemerintah," katanya pada konferensi pers pekan lalu.
Namun, pemerintah Belanda menyatakan bahwa melarang kontes akan menjadi pelanggaran hak atas kebebasan berekspresi.
Menteri Luar Negeri Stef Blok mengulang komentar Rutte. "Belanda sangat menganut kebebasan berbicara, tetapi kami juga menghormati agama," kata Blok, seperti dikutip kantor berita ANP.
Meski tidak setuju dengan kontes itu, Blok menyatakan bahwa pemerintah tidak ada rencana untuk melarangnya.
Pada hari Selasa lalu, polisi Belanda menangkap seorang pria yang dituduh berkomplot untuk membunuh Wilders terkait kontes yang akan dia gelar.
Credit sindonews.com
Iran: AS lakukan perundungan, bahkan terhadap sekutunya sendiri
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. (Miraflores Palace/Handout via )
London (CB) - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif
pada Rabu menuduh Amerika Serikat melakukan perundungan, bahkan
terhadap sekutunya.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut ketika tiba di Turki, negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang, seperti juga Iran, tengah bersengketa dengan Washington.
Amerika Serikat menggandakan tarif untuk impor baja dan aluminium Turki atas tindakan Ankara menahan seorang pastor asal negara adidaya itu. AS dan Turki merupakan sekutu dalam NATO.
"Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki batasan atau batas dalam memaksakan tekanan dan menggunakan kekuatan terhadap orang lain, bahkan sekutu mereka sendiri," kata Zarif di Ankara.
"Turki dan beberapa sekutu AS di Eropa berkesimpulan bahwa Amerika Serikat bukan mitra yang dapat dipercaya," kata Zarif seperti dikutip dari Reuters.
Washington menerapkan gelombang hukuman lebih keras terhadap Iran menyusul penarikan dirinya dari kesepakatan antarbangsa pada 2015 untuk membatasi kegiatan nuklir Teheran.
Zarif berada di Turki untuk bertemu dengan Presiden Tayyip Erdogan, yang dijadwalkan mengunjungi Iran pada 7 September.
Ia menyampaikan pernyataan tersebut ketika tiba di Turki, negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) yang, seperti juga Iran, tengah bersengketa dengan Washington.
Amerika Serikat menggandakan tarif untuk impor baja dan aluminium Turki atas tindakan Ankara menahan seorang pastor asal negara adidaya itu. AS dan Turki merupakan sekutu dalam NATO.
"Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki batasan atau batas dalam memaksakan tekanan dan menggunakan kekuatan terhadap orang lain, bahkan sekutu mereka sendiri," kata Zarif di Ankara.
"Turki dan beberapa sekutu AS di Eropa berkesimpulan bahwa Amerika Serikat bukan mitra yang dapat dipercaya," kata Zarif seperti dikutip dari Reuters.
Washington menerapkan gelombang hukuman lebih keras terhadap Iran menyusul penarikan dirinya dari kesepakatan antarbangsa pada 2015 untuk membatasi kegiatan nuklir Teheran.
Zarif berada di Turki untuk bertemu dengan Presiden Tayyip Erdogan, yang dijadwalkan mengunjungi Iran pada 7 September.
Credit antaranews.com
Rusia: AS dan Sekutu Butuh 24 Jam untuk Gempur Suriah
MOSKOW
- Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan, Amerika Serikat (AS) dan
sekutunya hanya membutuhkan waktu 24 jam untuk menyiapkan kelompok
serangan rudal untuk menggempur Suriah. Koalisi Amerika sudah memiliki
sekitar 70 kendaraan tempur penembak rudal yang sudah siaga di Timur
Tengah.
Pernyataan kementerian itu muncul setelah Moskow memperingatkan akan adanya serangan senjata kimia oleh kelompok militan di Idlib dengan tujuan memfitnah rezim Suriah agar diserang Barat. Menurut Moskow, taktik "serangan bendera palsu" ini mirip dengan serangan AS, Inggris dan Prancis pada April 2018 lalu.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova, pada Kamis (30/8/2018), seperti dikutip Russia Today, mengatakan sekitar 70 kendaraan tempur penembak rudal koalisi AS sudah dikerahkan ke Timur Tengah.
Menurutnya, ada hampir 380 rudal jelajah yang disiapkan. Kapal perang andalan AS yang siaga salah satunya kapal "Karni" dan "Ross" yang masing-masing membawa 28 rudal jelajah Tomahawk.
Pemerintah Rusia sebelumnya juga memperingatkan AS setelah tanda-tanda bahwa Washington dan para sekutunya akan menyerang Suriah semakin menguat. Moskow memperingatkan, serangan terhadap sekutunya akan dinyatakan "agresi tanpa dasar dan ilegal".
Duta Besar Rusia untuk Amerika Serikat Anatoly Antonov mengaku sudah menyampaikan sikap keprihatinan Moskow kepada para pejabat Washington terkait gerak-gerik Amerika Serikat yang sedang mempersiapkan serangan baru terhadap Suriah.
Salah satu pejabat Washington yang ditemui Antonov Jumat pekan lalu adalah James Jeffrey, perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Suriah.
Amerika Serikat dan sekutunya mengabaikan informasi intelijen yang sudahh diberikan oleh Rusia bahwa serangan senjata kimia di Idlib direncanakan kelompok militan Front al-Nusra (kini dikenal sebagai Tahrir al-Sham) yang bekerjasama dengan kelompok relawan White Helmets.
"Militan berencana menggunakan sandera anak dalam insiden yang dipentaskan," kata Antonov, seperti dilansir Russia Today.
Moskow memperingatkan Washington agar tidak jatuh karena provokasi kelompok militan tersebut. Menurut Antonov, serangan udara besar-besaran yang menargetkan infrastruktur militer dan sipil Suriah akan menjadi tindakan agresi tanpa dasar dan ilegal terhadap Suriah.
"Eskalasi baru di Suriah tidak sesuai dengan kepentingan pihak mana pun. Kami percaya bahwa kekhawatiran kami akan didengar," kata Antonov.
Credit sindonews.com
Netanyahu Ancam Musuh-Musuh Israel akan Hancur
CB, Yerusalem – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan negaranya memiliki senjata untuk menghancurkan musuh-musuhnya.
Reuters melansir pernyataan Netanyahu ini, yang dikeluarkan pada saat kunjungan rahasia ke reaktor nuklir Dimona, mengacu kepada senjata nuklir Israel.
“Mereka yang mengancam akan menghapus kami membuat diri mereka sendiri dalam bahaya sama. Dan tidak akan mencapai tujuan mereka,” kata Netanyahu dalam upacara di dekat kota Dimona untuk menghormati mendiang bekas Menlu Shimon Peres, seperti dilansir Reuters, 30 Agustus 2018.
Pernyataan Netanyahu ini dipublikasikan oleh kantor PM Israel dalam bentuk transkrip. Saat ini, Israel mencoba melobi negara-negara besar untuk mengikuti jejak Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Iran yang dibuat oleh enam negara besar dunia pada 2015.
Mereka seperti AS, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman. AS kemudian keluar dari perjanjian internasional ini atas perintah Presiden Donald Trump.
Pemerintah Israel menuding perjanjian itu tidak cukup untuk mencegah Iran, yang menjadi musuh besarnya, dari memperoleh senjata nuklir. Sebaliknya pemerintah Iran mengatakan negaranya tidak pernah berencana membuat senjata nuklir karena ikut menandatangani perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty sejak 1970.
AS lalu mengenakan sanksi ekonomi kepada Iran seperti pelarangan negara itu untuk menggunakan dolar sejak awal Agustus 2018. AS juga bakal menghambat Iran untuk menjual minyak dan gas ke pasar internasional. Sumber di lingkaran Gedung Putih menyatakan AS berencana untuk menjatuhkan pemerintahan Iran lewat sanksi ekonomi ini.
Menanggapi ini, Iran menyatakan meninggalkan dolar dan beralih menggunakan euro selain menggunakan mata uang nasional untuk perdagangan bilateral dengan Turki dan Rusia.
Presiden Iran, Hassan Rouhani, baru-baru ini juga menelpon Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk membahas komitmen perjanjian nuklir dan pengembangan bisnis. Macron menyatakan Prancis tetap berkomitmen dengan perjanjian nuklir ini.
Secara terpisah, seperti dilansir media Handesblatt dan Sputnik News, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, meminta Uni Eropa mengembangkan sistem pembayaran dan moneter global agar berdaulat dan mampu melindungi perusahaan Eropa yang berbisnis dengan Iran, Rusia, serta Cina. Ini karena AS mengancam mengenakan sanksi kepada negara-negara yang berbisnis dengan Iran atau Rusia. Netanyahu belum menanggapi soal ini.
Reuters melansir pernyataan Netanyahu ini, yang dikeluarkan pada saat kunjungan rahasia ke reaktor nuklir Dimona, mengacu kepada senjata nuklir Israel.
“Mereka yang mengancam akan menghapus kami membuat diri mereka sendiri dalam bahaya sama. Dan tidak akan mencapai tujuan mereka,” kata Netanyahu dalam upacara di dekat kota Dimona untuk menghormati mendiang bekas Menlu Shimon Peres, seperti dilansir Reuters, 30 Agustus 2018.
Pernyataan Netanyahu ini dipublikasikan oleh kantor PM Israel dalam bentuk transkrip. Saat ini, Israel mencoba melobi negara-negara besar untuk mengikuti jejak Amerika Serikat keluar dari perjanjian nuklir Iran yang dibuat oleh enam negara besar dunia pada 2015.
Mereka seperti AS, Cina, Rusia, Inggris, Prancis, dan Jerman. AS kemudian keluar dari perjanjian internasional ini atas perintah Presiden Donald Trump.
Pemerintah Israel menuding perjanjian itu tidak cukup untuk mencegah Iran, yang menjadi musuh besarnya, dari memperoleh senjata nuklir. Sebaliknya pemerintah Iran mengatakan negaranya tidak pernah berencana membuat senjata nuklir karena ikut menandatangani perjanjian Nuclear Non-Proliferation Treaty sejak 1970.
AS lalu mengenakan sanksi ekonomi kepada Iran seperti pelarangan negara itu untuk menggunakan dolar sejak awal Agustus 2018. AS juga bakal menghambat Iran untuk menjual minyak dan gas ke pasar internasional. Sumber di lingkaran Gedung Putih menyatakan AS berencana untuk menjatuhkan pemerintahan Iran lewat sanksi ekonomi ini.
Menanggapi ini, Iran menyatakan meninggalkan dolar dan beralih menggunakan euro selain menggunakan mata uang nasional untuk perdagangan bilateral dengan Turki dan Rusia.
Presiden Iran, Hassan Rouhani, baru-baru ini juga menelpon Presiden Prancis, Emmanuel Macron, untuk membahas komitmen perjanjian nuklir dan pengembangan bisnis. Macron menyatakan Prancis tetap berkomitmen dengan perjanjian nuklir ini.
Secara terpisah, seperti dilansir media Handesblatt dan Sputnik News, Menteri Luar Negeri Jerman, Heiko Maas, meminta Uni Eropa mengembangkan sistem pembayaran dan moneter global agar berdaulat dan mampu melindungi perusahaan Eropa yang berbisnis dengan Iran, Rusia, serta Cina. Ini karena AS mengancam mengenakan sanksi kepada negara-negara yang berbisnis dengan Iran atau Rusia. Netanyahu belum menanggapi soal ini.
Credit tempo.co
Menlu Iran Zarif Sebut PM Netanyahu sebagai Penghasut Perang
CB, Teheran - Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengecam Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, sebagai seorang penghasut perang (warmonger).
Zarif menanggapi pernyataan Netanyahu kemarin yang menyatakan musuh-musuh Israel, yang ingin menghapus negara itu dari muka bumi, akan mengalami kehancuran sama.
“Iran, sebuah negara yang tidak memiliki senjata nuklir, diancam
dengan kehancuran serangan bom atom oleh seorang penghasut perang yang
berdiri tepat di sebelah pabrik senjata nuklir sebenarnya,” kata Zarif
dalam cuitan di Twitter seperti dilansir Times of Israel pada Rabu, 29 Agustus 2018 waktu setempat. “Benar-benar tidak tahu malu.”
Sebelumnya, Netanyahu berbicara di fasilitas pengembangan nuklir di Dimona dalam upacara untuk menamai fasilitas itu sebagai Shimon Peres, yang merupakan bekas Menlu Israel.
Selama ini, menurut media Times of Israel, negara ini tidak pernah mengakui memiliki senjata nuklir dan malah mengadopsi kebijakan ambigu soal ini. Sejumlah laporan asing menyebut Israel memiliki puluhan hingga ratusan bom nuklir.
Peres, yang belakangan dikenal dengan upayanya menciptakan perdamaian dengan Palestina dan negara-negara Arab, sempat berperan pada awal pendirian pusat nuklir di Dimona itu, yang awalnya disebut sebagai pabrik tekstil.
Netanyahu mengatakan Israel berkomitmen pada perdamaian dengan dunia Arab sambil menyatakan dia siap melawan serangan dari dekat dan jauh.
“Siapapun yang mengancam kami dengan kehancuran menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya serupa dan tidak akan mencapai tujuannya,” kata Netanyahu.
Netanyahu, menurut media Haaretz, juga menanggapi perjanjian kerja sama Suriah dan Iran pada awal pekan ini dengan mengatakan tidak ada ancaman yang akan mengalahkan Israel.
PM Israel Benjamin Netanyahu meresemikan penggantian nama reaktor nuklir di Dimona menjadi Shimon Peres. GPO/Kobi Gideon
Perjanjian Iran dan Suriah itu menyatakan kerja sama membangun Suriah pasca perang sipil. Pengumuman soal ini disampaikan Presiden Suriah Bashar al Assad, yang sedang menyiapkan serangan besar terakhir ke Provinsi Idlib, yang terletak di sebelah utara dan satu-satunya kota yang masih dikuasai pemberontak.
Zarif menanggapi pernyataan Netanyahu kemarin yang menyatakan musuh-musuh Israel, yang ingin menghapus negara itu dari muka bumi, akan mengalami kehancuran sama.
Sebelumnya, Netanyahu berbicara di fasilitas pengembangan nuklir di Dimona dalam upacara untuk menamai fasilitas itu sebagai Shimon Peres, yang merupakan bekas Menlu Israel.
Selama ini, menurut media Times of Israel, negara ini tidak pernah mengakui memiliki senjata nuklir dan malah mengadopsi kebijakan ambigu soal ini. Sejumlah laporan asing menyebut Israel memiliki puluhan hingga ratusan bom nuklir.
Peres, yang belakangan dikenal dengan upayanya menciptakan perdamaian dengan Palestina dan negara-negara Arab, sempat berperan pada awal pendirian pusat nuklir di Dimona itu, yang awalnya disebut sebagai pabrik tekstil.
Netanyahu mengatakan Israel berkomitmen pada perdamaian dengan dunia Arab sambil menyatakan dia siap melawan serangan dari dekat dan jauh.
“Siapapun yang mengancam kami dengan kehancuran menempatkan dirinya sendiri dalam bahaya serupa dan tidak akan mencapai tujuannya,” kata Netanyahu.
Netanyahu, menurut media Haaretz, juga menanggapi perjanjian kerja sama Suriah dan Iran pada awal pekan ini dengan mengatakan tidak ada ancaman yang akan mengalahkan Israel.
PM Israel Benjamin Netanyahu meresemikan penggantian nama reaktor nuklir di Dimona menjadi Shimon Peres. GPO/Kobi Gideon
Perjanjian Iran dan Suriah itu menyatakan kerja sama membangun Suriah pasca perang sipil. Pengumuman soal ini disampaikan Presiden Suriah Bashar al Assad, yang sedang menyiapkan serangan besar terakhir ke Provinsi Idlib, yang terletak di sebelah utara dan satu-satunya kota yang masih dikuasai pemberontak.
Credit tempo.co
Menlu Iran Zarif Mendadak Kunjungi Turki, Bertemu Erdogan
![IPresiden Iran Hassan Rouhani (kiri), Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. [http://aa.com.tr]](https://statik.tempo.co/data/2018/02/08/id_682885/682885_720.jpg)
CB, Ankara – Menteri Luar Negeri Iran, Mohammad Javad Zarif, mengunjungi Ankara, ibu kota Turki, secara tiba-tiba pada Rabu, 29 Agustus 2018 waktu setempat.
Zarif bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, menjelang operasi militer besar-besaran Suriah ke Provinsi Idlib.
Iran merupakan sekutu Suriah sedangkan Turki mendukung kelompok
bersenjata Sunni, yang berupaya menjatuhkan Presiden Suriah, Bashar al
Assad, dan berlindung di Idlib. Kota Idlib ini berbatasan langsung
dengan Turki.
“Kami mendiskusikan topik bilateral dan regional termasuk perkembangan di Suriah dengan Menlu Iran, Javad Zarif,” kata Cavusoglu dalam cuitan di Twitter seperti dilansir media Rudaw, Rabu, 29 Agustus 2018.
Menurut media Tmes of Israel, Zarif diterima Erdogan di kantor pusat Partai Keadilan, yang dipimpin Erdogan. Erdogan, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, membentuk aliansi untuk melakukan deeskalasi konflik di Suriah. Ketiganya bakal bertemu untuk pertemuan puncak pada 7 September 2018 di Iran.
Foto ini dirilis oleh kantor berita resmi Suriah SANA, menunjukkan pasukan Suriah, wartawan dan warga sipil melihat bus yang mengevakuasi orang-orang dari dua desa pro-pemerintah, Foua dan Kfarya, di Tel el-Eis, persimpangan antara provinsi Aleppo dan Idlib, Suriah , Kamis, 19 Juli 2018.[SANA via AP]
Pertemuan puncak ini bakal menjadi tes bagi ketiga negara dalam menyelesaikan konflik di Idlib, yang dikontrol pasukan pemberontak dukungan Turki. Pemeritahan Erdogan menyebut solusi militer di Idlib berpotensi menjadi bencana bagi semua.
Militer Turki mendirikan 12 pos observasi di dalam Idlib untuk memonitor zona deeskalasi ini. Militer dikabarkan telah memesan tembok beton siap pasang untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Suriah dan Rusia.
Menlu Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan negara-negara Barat agar tidak menghalangi upaya operasi anti-teror di Idlib. Dia juga mengatakan ada kesepahaman politik penuh antara Turki dan Rusia untuk memisahkan kelompok oposisi moderat dengan teroris.
Baru-baru ini, Menlu Turki Cavusoglu bertemu di Moskow untuk menghindari terjadinya konflik militer terbuka antar kedua negara. Saat itu, zona deeskalasi di Idlib disebut-sebut sebagai solusi yang dibahas.
Dalam kunjungan ke Turki ini, Menlu Zarif menuding AS melakukan politik bully atau menyerang sekutu sesama anggota NATO yaitu Turkey.
Seorang pria Suriah dievakuasi oleh pekerja pertahanan sipil menyusul serangan diduga gas beracun di Khan Sheikhun, Idlib, Suriah, 4 April 2017. AFP/Mohamed al-Bakour
Ini terkait pengenaan tarif impor ganda oleh AS terhadap baja dan aluminium Turki. “Amerika telah menunjukkan mereka tidak punya batasan dalam mengenakan tekanan dan menggunakan kekuatan terhadap sekutu sendiri,” kata Zarif.
Menurut kantor berita IRNA, Zarif juga mengatakan,”Turki dan sekutu AS di Eropa telah sampai pada kesimpulan bahwa AS tidak bisa dipercaya sebagai rekan.”
Zarif bertemu dengan Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, dan Menlu Turki, Mevlut Cavusoglu, menjelang operasi militer besar-besaran Suriah ke Provinsi Idlib.
“Kami mendiskusikan topik bilateral dan regional termasuk perkembangan di Suriah dengan Menlu Iran, Javad Zarif,” kata Cavusoglu dalam cuitan di Twitter seperti dilansir media Rudaw, Rabu, 29 Agustus 2018.
Menurut media Tmes of Israel, Zarif diterima Erdogan di kantor pusat Partai Keadilan, yang dipimpin Erdogan. Erdogan, Presiden Iran Hassan Rouhani, dan Presiden Rusia, Vladimir Putin, membentuk aliansi untuk melakukan deeskalasi konflik di Suriah. Ketiganya bakal bertemu untuk pertemuan puncak pada 7 September 2018 di Iran.
Foto ini dirilis oleh kantor berita resmi Suriah SANA, menunjukkan pasukan Suriah, wartawan dan warga sipil melihat bus yang mengevakuasi orang-orang dari dua desa pro-pemerintah, Foua dan Kfarya, di Tel el-Eis, persimpangan antara provinsi Aleppo dan Idlib, Suriah , Kamis, 19 Juli 2018.[SANA via AP]
Pertemuan puncak ini bakal menjadi tes bagi ketiga negara dalam menyelesaikan konflik di Idlib, yang dikontrol pasukan pemberontak dukungan Turki. Pemeritahan Erdogan menyebut solusi militer di Idlib berpotensi menjadi bencana bagi semua.
Militer Turki mendirikan 12 pos observasi di dalam Idlib untuk memonitor zona deeskalasi ini. Militer dikabarkan telah memesan tembok beton siap pasang untuk menghadapi kemungkinan serangan dari Suriah dan Rusia.
Menlu Rusia, Sergei Lavrov, mengatakan negara-negara Barat agar tidak menghalangi upaya operasi anti-teror di Idlib. Dia juga mengatakan ada kesepahaman politik penuh antara Turki dan Rusia untuk memisahkan kelompok oposisi moderat dengan teroris.
Baru-baru ini, Menlu Turki Cavusoglu bertemu di Moskow untuk menghindari terjadinya konflik militer terbuka antar kedua negara. Saat itu, zona deeskalasi di Idlib disebut-sebut sebagai solusi yang dibahas.
Dalam kunjungan ke Turki ini, Menlu Zarif menuding AS melakukan politik bully atau menyerang sekutu sesama anggota NATO yaitu Turkey.
Seorang pria Suriah dievakuasi oleh pekerja pertahanan sipil menyusul serangan diduga gas beracun di Khan Sheikhun, Idlib, Suriah, 4 April 2017. AFP/Mohamed al-Bakour
Ini terkait pengenaan tarif impor ganda oleh AS terhadap baja dan aluminium Turki. “Amerika telah menunjukkan mereka tidak punya batasan dalam mengenakan tekanan dan menggunakan kekuatan terhadap sekutu sendiri,” kata Zarif.
Menurut kantor berita IRNA, Zarif juga mengatakan,”Turki dan sekutu AS di Eropa telah sampai pada kesimpulan bahwa AS tidak bisa dipercaya sebagai rekan.”
Credit tempo.co
PBB peringatkan mengenai pengerahan militer di Tripoli, Libya
Seorang anggota keamanan memeriksa
lokasi serangan bunuh diri di komisi elektoral di Tripoli, Libya, Rabu
(2/5/2018). (REUTERS/Ismail Zitouny/)
Tripoli, Libya, (CB) - Misi Pendukung PBB di Libya (UNSMIL)
pada Rabu memperingatkan agar tidak ada aksi militer di Tripoli,
setelah bentrokan sengit antara pasukan pemerintah dan anggota milisi
sehingga menewaskan melukai banyak warga sipil.
"UNSMIL memperingatkan mengenai upaya oleh sebagian pihak untuk mengutak-atik keamanan Tripoli dan warganya dan menganggap mereka bertanggung-jawab atas setiap bahaya yang mungkin diderita warga sipil," kata misi tersebut di akun Twitter pada Rabu pagi.
"Tak ada pembenaran bagi pertumpahan darah, UNSMIL menyeru semua pihak agar menyelamatkan nyawa, menghentikan pengerahan militer, dan mengizinkan penengahan," kata misi itu, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.
Tripoli Selatan telah menyaksikan bentrokan sengit antara pasukan pemerintah yang didukung PBB dan anggota milisi bersenjata, yang sejauh ini telah menewaskan lima orang dan melukai 33 orang, kata Kementerian Kesehatan.
Penyebab bentrokan tersebut masih belum diketahui, sementara Tripoli Selatan telah menyaksikan ketegangan dan pengerahan militer selama beberapa hari belakangan antara kelompok bersenjata dari luar dan dalam kota itu.
Menteri Dalam Negeri Libya Abdulsalam Ashour mengatakan kepada stasiun televisi lokal pada Senin (27/8) bahwa kesepakatan gencatan senjata di Tripoli telah dicapai.
Beberapa saksi mata mengatakan suara tembakan senjata api kadang-kala masih dapat didengar di Tripoli Selatan, bahkan setelah pengumuman gencatan senjata.
"UNSMIL memperingatkan mengenai upaya oleh sebagian pihak untuk mengutak-atik keamanan Tripoli dan warganya dan menganggap mereka bertanggung-jawab atas setiap bahaya yang mungkin diderita warga sipil," kata misi tersebut di akun Twitter pada Rabu pagi.
"Tak ada pembenaran bagi pertumpahan darah, UNSMIL menyeru semua pihak agar menyelamatkan nyawa, menghentikan pengerahan militer, dan mengizinkan penengahan," kata misi itu, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam.
Tripoli Selatan telah menyaksikan bentrokan sengit antara pasukan pemerintah yang didukung PBB dan anggota milisi bersenjata, yang sejauh ini telah menewaskan lima orang dan melukai 33 orang, kata Kementerian Kesehatan.
Penyebab bentrokan tersebut masih belum diketahui, sementara Tripoli Selatan telah menyaksikan ketegangan dan pengerahan militer selama beberapa hari belakangan antara kelompok bersenjata dari luar dan dalam kota itu.
Menteri Dalam Negeri Libya Abdulsalam Ashour mengatakan kepada stasiun televisi lokal pada Senin (27/8) bahwa kesepakatan gencatan senjata di Tripoli telah dicapai.
Beberapa saksi mata mengatakan suara tembakan senjata api kadang-kala masih dapat didengar di Tripoli Selatan, bahkan setelah pengumuman gencatan senjata.
Credit antaranews.com
Bentrokan di Tripoli tewaskan 41 orang
Tentara berpatroli setelah operasi
militer dekat perbatasan Libya, di kota Ben Guerdane, Tunisia, Senin
(19/3/2018). (REUTERS/Stringer)
Tripoli, (CB) - Bentrokan baru-baru ini di ibu kota negara
Libya, Tripoli, menewaskan 41 orang dan melukai 123 lagi, kata
Kementerian Kesehatan, Kamis.
Kementerian itu mengatakan dalam pernyataan bahwa jumlah warga dan tentara tewas kemungkinan bertambah karena data tersebut hanya berdasarkan atas catatan rumah sakit lapangan di Tripoli selatan.
Tripoli dilanda serangkaian bentrokan keji sejak Senin antara pasukan pemerintah dan petempur bersenjata, kata Xinhua.
Penyebab bentrokan belum diketahui. Namun, terjadi peningkatkan ketegangan di tengah pengerahan militer dalam beberapa hari belakangan oleh kelompok bersenjata dari luar dan dalam kota.
Menteri Dalam Negeri Libya Abdulsalam Ashour mengatakan kepada saluran televisi setempat, Senin, bahwa kesepakatan gencatan senjata di Tripoli sudah dicapai.
Namun, sumber keamanan daerah mengatakan bentrokan kembali terjadi pada Rabu walaupun gencatan senjata sudah diumumkan.
Kementerian itu mengatakan dalam pernyataan bahwa jumlah warga dan tentara tewas kemungkinan bertambah karena data tersebut hanya berdasarkan atas catatan rumah sakit lapangan di Tripoli selatan.
Tripoli dilanda serangkaian bentrokan keji sejak Senin antara pasukan pemerintah dan petempur bersenjata, kata Xinhua.
Penyebab bentrokan belum diketahui. Namun, terjadi peningkatkan ketegangan di tengah pengerahan militer dalam beberapa hari belakangan oleh kelompok bersenjata dari luar dan dalam kota.
Menteri Dalam Negeri Libya Abdulsalam Ashour mengatakan kepada saluran televisi setempat, Senin, bahwa kesepakatan gencatan senjata di Tripoli sudah dicapai.
Namun, sumber keamanan daerah mengatakan bentrokan kembali terjadi pada Rabu walaupun gencatan senjata sudah diumumkan.
Credit antaranews.com
Kapal Indonesia Ditemukan Terdampar Tak Berawak di Myanmar
Ilustrasi kapal. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)
Kapal kontainer itu disebut ditemukan kosong tak berawak dan disebut media lokal sebagai 'Kapal Hantu'.
Media lokal The Irrawaddy menulis, berdasarkan Departemen Administrasi Kelautan Myanmar, kapal tersebut terdaftar di Palau, Pasifik, kemudian terdampar di Teluk Martaban akibat cuaca buruk sejak tiga hari lalu.
"Tidak ada kru ataupun kargo di kapal itu," kata pihak otoritas kelautan setempat dalam pernyataannya dan dikutip dari The Irrawaddy, Kamis (30/8).
Departemen Administrasi Kelautan Myanmar menduga bahwa kapal tersebut ditarik oleh kapal lain sampai jarak tertentu sebelum dilepas dan kandas, atau ditinggalkan setelah gagal dalam upaya menarik kapal itu.
Dalam pernyataannya, pihak otoritas di Myanmar juga menyebut akan segera menghubungi otoritas di Palau sesegera mungkin untuk mencari tahu pemilik kapal tersebut.
CNNIndonesia.com sudah menghubungi pihak Kementerian Luar Negeri dan Duta Besar RI untuk Myanmar untuk mengonfirmasi laporan terkait keberadaan kapal ini namun belum mendapatkan respons hingga berita ini ditayangkan.
Kabar keberadaan kapal tersebut juga diumumkan oleh pihak Kepolisian Yangon melalui sebuah unggahan di akun media sosial miliknya.
Pihak kepolisian menyebut kapal itu ditemukan pada 29 Agustus 2018 pukul 08.00 pagi waktu setempat oleh warga dan dilaporkan ke pihak berwajib.
Kepolisian ditemani perwakilan dari Imigrasi serta Departemen Administrasi dan petugas terkait kemudian memeriksa kapal tersebut.
"Menurut hasil penyelidikan [sementara] dikonfirmasi kapal itu berada di menit Lintang Utara 16° 39,249, Bujur 96° 5,439 menit. Kapal sepanjang 177 meter, lebar 27,9 meter, berat 26.510 ton. Kapal bernama Sam Ratulangi PB 1600," tulis pihak Kepolisian Yangon di unggahan tersebut.
"Kapal kargo ditemukan terdampar. Produk kapal berbendera Indonesia. Tim verifikasi gabungan terus menyelidiki hingga saat ini." tulis pernyataan tersebut
Credit cnnindonesia.com
Delapan Eks Mata-mata Malaysia Diperiksa Terkait Korupsi
Ilustrasi. (Reuters/Edgar Su)
Wakil Komisaris Operasi Komisi Pemberantasan Korupsi Malaysia (MACC), Azam Baki, mengatakan delapan tersangka itu merupakan mantan perwira Organisasi Intelijen Eksternal Malaysia (MEIO), termasuk mantan Kepala MEIO, Hasanah Abdul Hamid.
Mereka ditangkap pada awal pekan ini karena dicurigai menyelewengkan sedikitnya US$12 juta uang negara.
"Kami sedang mencari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan oleh para perwira yang terlibat, dan penyalahgunaan dana, yang kami yakini adalah dana pemerintah," kata Azam dalam jumpa pers di Kuala Lumpur pada Kamis (30/8) seperti dikutip Reuters.
Saat penangkapan berlangsung, penyelidik dilaporkan menyita sedikitnya US$6,5 juta uang tunai dan barang-barang berharga dari sejumlah lokasi, termasuk markas besar MEIO di kantor perdana menteri di Putrajaya.
Selain delapan orang itu, seorang pengusaha Malaysia dengan status kependudukan permanen di Inggris juga ikut ditahan. Penyelidik juga masih mencari sisa dana yang diduga disalahgunakan.
Azam mengatakan pihak berwenang masih menyelidiki sumber dana, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa uang panas tersebut terkait dengan dana miliaran dolar AS milik 1MDB yang diselewengkan.
"Ya, kami juga menyelidiki ke arah sana," katanya.
Sisa uang gelap itu diyakini telah dibawa ke Malaysia dari negara lain. Azam menolak menyebutkan asal negaranya.
Pihak berwenang dari lima negara termasuk Swiss dan Amerika Serikat, juga sedang menyelidiki aliran dana 1MDB yang diselewengkan selama ini.
Kementerian Kehakiman AS menyatakan lebih dari US$4,5 miliar 1MDB disalahgunakan. Sebagian uang gelap itu disebut digunakan untuk membeli jet pribadi, lukisan Picasso, perhiasan, dan real estate.
Credit cnnindonesia.com
Kamis, 30 Agustus 2018
Eks Bos Intel AS: Taiwan Harus Latihan Menyerang Kapal Induk China
WASHINGTON
- Mantan direktur intelijen nasional Amerika Serikat (AS), Dennis
Blair, menyerukan militer Taiwan berlatih untuk menyerang kapal induk
China, Liaoning. Menurutnya, simulasi serangan harus dilakukan jika
kapal raksasa Beijing itu mengitari wilayah Taipei.
Komentar Blair, seorang pensiunan laksamana angkatan laut, di-posting 22 Agustus 2018 untuk Saskawa Peace Foundation USA.
"Jika kapal induk berlayar di sekitar Taiwan, pasukan Taiwan harus memanfaatkan kehadirannya untuk melakukan simulasi serangan terhadap Liaoning," katanya.
"Meningkatkan kesiapan mereka sendiri dan mendemonstrasikan kenyataan bahwa Liaoning rentan dalam kondisi masa perang," lanjut Blair, seperti dikutip Sputnik, Kamis (30/8/2018).
Komentar Blair, seorang pensiunan laksamana angkatan laut, di-posting 22 Agustus 2018 untuk Saskawa Peace Foundation USA.
"Jika kapal induk berlayar di sekitar Taiwan, pasukan Taiwan harus memanfaatkan kehadirannya untuk melakukan simulasi serangan terhadap Liaoning," katanya.
"Meningkatkan kesiapan mereka sendiri dan mendemonstrasikan kenyataan bahwa Liaoning rentan dalam kondisi masa perang," lanjut Blair, seperti dikutip Sputnik, Kamis (30/8/2018).
Blair
adalah direktur ketiga intelijen nasional di era Presiden Barack Obama.
Dia jadi bos intelijen nasional sebelum Januari 2009 hingga Mei 2010.
Dia mengundurkan diri sebagai protes terhadap rumitnya birokrasi di
Gedung Putih.
Kapal induk Liaoning Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pernah berlayar menuju Taiwan pada bulan Maret lalu.
Awalnya, penerbangan dan misi laut China di dekat Jepang dan Taiwan belum dinyatakan ilegal. Namun, setelah ancaman mulai dirasakan, pesawat Jepang dan Taiwan dimobilisasi dan bertemu dengan pesawat maupun kapal China. Pesawat dan kapal China lantas dikawal menjauh dari Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau pun perairan teritorial dan wilayah udara kedua pihak yang terusik.
Mantan penasihat presiden Obama itu mengatakan bahwa tanggapan Jepang dan Taiwan memberikan kesempatan bagi PLA untuk memperoleh wawasan intelijen tentang kemampuan pengawasan dan reaksi kedua negara. Wawasan itu dapat digunakan untuk keuntungan PLA dalam operasi tempur.
Terkait dengan Taiwan, China hingga kini tak mengakui wilayah itu sebagai negara merdeka, tapi dianggap sebagai provinsinya yang membangkang. Ketika sebuah laporan muncul pada bulan Juli bahwa kontingensi Angkatan Laut AS kemungkinan akan ditempatkan di kedutaan AS yang baru secara de facto di Taiwan, media pemerintah China, Global Times, memperingatkan bahwa Beijing bisa meluncurkan invasi habis-habisan sebagai respons.
Menurut editorial media pemerintah itu, Beijing tidak tertarik pada penempatan personel AS seperti itu di Taiwan. Penempatan personel militer, jika benar, maka akan dianggap sebagai "subversi dari kebijakan satu-China".
Pemerintah Taiwan yang dipimpin Presidenan Tsai Ing-wen telah menolak untuk mendukung gagasan bahwa Taipei bagian dari "satu China". Penolakan Taiwan menjadi bagian dari China itu telah memicu ketegangan sejak Tsai menjabat tahun 2016.
Kapal induk Liaoning Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) pernah berlayar menuju Taiwan pada bulan Maret lalu.
Awalnya, penerbangan dan misi laut China di dekat Jepang dan Taiwan belum dinyatakan ilegal. Namun, setelah ancaman mulai dirasakan, pesawat Jepang dan Taiwan dimobilisasi dan bertemu dengan pesawat maupun kapal China. Pesawat dan kapal China lantas dikawal menjauh dari Zona Ekonomi Eksklusif, Zona Identifikasi Pertahanan Udara atau pun perairan teritorial dan wilayah udara kedua pihak yang terusik.
Mantan penasihat presiden Obama itu mengatakan bahwa tanggapan Jepang dan Taiwan memberikan kesempatan bagi PLA untuk memperoleh wawasan intelijen tentang kemampuan pengawasan dan reaksi kedua negara. Wawasan itu dapat digunakan untuk keuntungan PLA dalam operasi tempur.
Terkait dengan Taiwan, China hingga kini tak mengakui wilayah itu sebagai negara merdeka, tapi dianggap sebagai provinsinya yang membangkang. Ketika sebuah laporan muncul pada bulan Juli bahwa kontingensi Angkatan Laut AS kemungkinan akan ditempatkan di kedutaan AS yang baru secara de facto di Taiwan, media pemerintah China, Global Times, memperingatkan bahwa Beijing bisa meluncurkan invasi habis-habisan sebagai respons.
Menurut editorial media pemerintah itu, Beijing tidak tertarik pada penempatan personel AS seperti itu di Taiwan. Penempatan personel militer, jika benar, maka akan dianggap sebagai "subversi dari kebijakan satu-China".
Pemerintah Taiwan yang dipimpin Presidenan Tsai Ing-wen telah menolak untuk mendukung gagasan bahwa Taipei bagian dari "satu China". Penolakan Taiwan menjadi bagian dari China itu telah memicu ketegangan sejak Tsai menjabat tahun 2016.
Credit sindonews.com
Patung Presiden Erdogan di Jerman Jadi Kontroversi
CB, Jakarta - Patung bercat warna emas Presiden Turki,
Recep Tayyip Erdogan, di kota Wiesbaden, Jerman, menjadi kontroversi.
Awalnya, patung orang nomor satu di Turki itu dibangun sebagai bagian
dari seni, namun tak lama setelah patung di pajang, banyak kritikan yang
muncul.
Dikutip dari situs rt.com pada Rabu, 29 Agustus 2018, patung Erdogan berdiri dalam pose sedang menunjuk. Patung ini dipajang di jantung kota Wiesbaden, Jerman pada Senin malam, 27 Agustus 2018 sebagai bagian dari festival seni Biennale. Namun patung itu dengan cepat menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka dengan Erdogan dan mengotori patung tersebut
"Hitler Turki," demikian bunyi salah satu hinaan yang tertulis di patung oleh orang yang tak suka dengan Erdogan.
Terlihat pula ada grafiti bergambar penis di sekitar kaki patung Erdogan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul, Turki, 24 Juni 2018. Kemenangan di atas 50 persen membuat Erdogan tak perlu lagi bertarung di putaran kedua untuk mempertahankan kursi presiden sejak 2014. REUTERS/Alkis Konstantinidis
Juru bicara kepolisian Wiesbaden, Jerman, mengatakan pihaknya mengetahui insiden pencoretan pada patung Erdogan ini, namun belum melakukan intervensi. Sumber di pemerintah Jerman mengatakan pihak berwenang di Wiesbaden, Jerman, telah memberikan izin pembuatan patung yang mirip manusia, tetapi tidak mengetahui patung itu adalah Erdogan. Menyusul kontroversi yang muncul, otoritas berwenang Jerman pun akan segera mendiskusikan nasib patung tersebut. Uwe Laufenberg, Menejer Teater Wiesbanden, mengatakan pemajangan patung Presiden Erdogan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pembuatan patung Erdogan ini mengajak masyarakat untuk bicara soal Erdogan. Sebab dalam sebuah demokrasi seseorang harus mau membuka fikiran terhadap pandangan yang berbeda.
Pemajangan patung Erdogan terjadi saat ketegangan politik antara Jerman dan Turki menurun. Di Jerman, ada lebih dari tiga juta warga keturunan Turki. Hubungan bilateral Jerman-Turki mengalami puncak ketegangan pada 2017 saat Ankara mengecam Berlin atas sejumlah isu, termasuk ketika membandingkan kebijakan Turki dengan praktik-praktik Nazi.
Dikutip dari situs rt.com pada Rabu, 29 Agustus 2018, patung Erdogan berdiri dalam pose sedang menunjuk. Patung ini dipajang di jantung kota Wiesbaden, Jerman pada Senin malam, 27 Agustus 2018 sebagai bagian dari festival seni Biennale. Namun patung itu dengan cepat menjadi sasaran orang-orang yang tidak suka dengan Erdogan dan mengotori patung tersebut
"Hitler Turki," demikian bunyi salah satu hinaan yang tertulis di patung oleh orang yang tak suka dengan Erdogan.
Terlihat pula ada grafiti bergambar penis di sekitar kaki patung Erdogan.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyapa pendukungnya di Istanbul, Turki, 24 Juni 2018. Kemenangan di atas 50 persen membuat Erdogan tak perlu lagi bertarung di putaran kedua untuk mempertahankan kursi presiden sejak 2014. REUTERS/Alkis Konstantinidis
Juru bicara kepolisian Wiesbaden, Jerman, mengatakan pihaknya mengetahui insiden pencoretan pada patung Erdogan ini, namun belum melakukan intervensi. Sumber di pemerintah Jerman mengatakan pihak berwenang di Wiesbaden, Jerman, telah memberikan izin pembuatan patung yang mirip manusia, tetapi tidak mengetahui patung itu adalah Erdogan. Menyusul kontroversi yang muncul, otoritas berwenang Jerman pun akan segera mendiskusikan nasib patung tersebut. Uwe Laufenberg, Menejer Teater Wiesbanden, mengatakan pemajangan patung Presiden Erdogan ini sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi. Pembuatan patung Erdogan ini mengajak masyarakat untuk bicara soal Erdogan. Sebab dalam sebuah demokrasi seseorang harus mau membuka fikiran terhadap pandangan yang berbeda.
Pemajangan patung Erdogan terjadi saat ketegangan politik antara Jerman dan Turki menurun. Di Jerman, ada lebih dari tiga juta warga keturunan Turki. Hubungan bilateral Jerman-Turki mengalami puncak ketegangan pada 2017 saat Ankara mengecam Berlin atas sejumlah isu, termasuk ketika membandingkan kebijakan Turki dengan praktik-praktik Nazi.
Credit tempo.co
Jerman Serahkan Jasad Korban Pembantaian Militer di Namibia
Ilustrasi Bendera Namibia. (Paul Childs)
Jasad korban pembantaian tentara Jerman tersebut akan diterima delegasi pemerintah Namibia, termasuk 19 tengkorak, kulit kepala dan tulang belulang, dalam sebuah misa di Berlin.
"Kami ingin membantu penyembuhan luka dari kekejaman Jerman saat itu," kata Michella Muentefering, Menteri Negara Kebijakan Budaya Internasional di Kementerian Luar Negeri Jerman seperti dilansir kantor berita AFP, Rabu (29/8).
Meski begitu wakil keluarga dari ribuan suku Herero dan Nama yang dibantai antara 1904 dan 1908 setelah memberontak melawan penguasa kolonial menyatakan upacara itu tidak cukup.
Esther Utjiua Muinjangue, Ketua Yayasan Genosa Ovaherero, menyatakan serah terima itu menjadi 'kesempatan sempurna' bagi pemerintah Jerman untuk secara resmi minta maaf atas tragedi yang kerap disebut sebagai genosida pertama di abad ke-20.
"Apakah permintaan itu terlalu banyak? Saya kira tidak?" kata dia dalam jumpa pers di Berlin pelakn ini, menggambarkan sikap pemerintah Jerman 'mengejutkan'.
Kepada wartawan Senin (27/8), Muentefering mengatakan bahwa masih banyak yang harus dilakukan pemerintah Jerman terkait masa penjajahannya.
Pada 2016, pemerintah Jerman menyatakan akan mengeluarkan permintaan maaf resmi sebagai bagian dari hasil pembicaraan dengan pemerintah Namibia, untuk menuntaskan luka akibat kebrutalnnya selama penjajahan di Afrika Selatan Barat saat itu.
Meski Berlin mengakui kengerian yang dilakukan tentara kekaisaran waktu itu, pemerintah Jerman hingga kini menolak untuk membayar dana reparasi langsung. Alasannya, Jerman telah menggelontorkan dana bantuan senilai ratusan juta euro kepada Namibia sejak negeri itu merdeka dari Afrika Selatan pada 1990, 'untuk kepentingan semua rakyat Namibia'.
Marah dengan sikap Berlin, wakil dari suku Herero dan Nama mengajukan gugatan class action terhadap Jerman di Pengadilan Amerika Serikat, menuntut reparasi. Mereka juga ingin agar diikutsertakan dalam negosiasi antara pemerintah Jerman dan Namibia. Pengadilan New York belum memutuskan apakah akan menggelar sidang pemeriksaan atas gugatan tersebut.
Pembantaian suku Herero dan Nama berawal dari kemarahan mereka atas perampasan tanah, ternak dan penculikan wanita-wanita yang dilakukan para pemukim Jerman pada 1904. Pemberontakan Herero saat itu menewaskan 100 warga Jerman. Orang-orang Nama lalu ikut memberontak pada 1905.
Untuk menumpas pemberontakan, Jenderal Lothar von Trotha meneken 'perintah pemusnahan' yang berujung pada kematian lebih dari 60 ribu warga Herero dan 10 ribu orang Nama. Sebagian tewas karena dibunuh, ada pula yang meninggal di penjara karena kelaparan. Puluhan orang dipenggal setelah meninggal, tengkoraknya dikirim ke para peneliti di Jerman untuk membuktikan superioritas orang kulit putih Eropa.
Penelitian yang dilakukan Profesor Jerman, Eugen Fischer pada tengkorak dan tulang belulang mereka lalu menghasilkan teori yang digunakan Nazi untuk menjustifikasi pembunuhan warga Yahudi.
Proses serah terima Rabu merupakan yang ketiga kalinya Jerman memulangkan jasad korban pembantaian ke Namibia. Sebelumnya terjadi pada 2011 dan 2014.
Credit cnnindonesia.com
Mantan PM Thailand Thaksin Shinawatra Bebas dari Dakwaan
CB, Jakarta - Divisi kriminal Mahkamah Agung Thailand membebaskan Mantan Perdana Menteri Thailand, Thaksin Shinawatra dari dakwaan penyalahgunaan kekuasaan yang membuat dia divonis bersalah di pengadilan pertama in absensia pada 15 tahun silam.
Dikutip dari chiangraitimes.com pada Kamis, 30 Agustus 2018, pengadilan menjatuhkan putusan dengan suara mayoritas. Dalam putusan disebutkan Thaksin tidak bisa mencari keuntungan pribadi dari keputusannya dengan mengizinkan Kementerian Keuangan Thailand menjadi adminstrator rencana rehabilitasi Thai Petrochemical Industry atau TPI.
Pengadilan juga menemukan bank-bank sebagai kreditor, para debitor dan Persatuan Buruh TPI sudah setuju dengan aturan Kementerian Keuangan Thailand, dimana aturan ini juga sejalan dengan putusan dengan Pengadilan Pusat Bankruptcy.
Pengadilan menemukan, masalah keuangan yang melilit TPI adalah imbas dari fluktuasi mata uang Bath selama pemerintahan Chavalit Yongchaiyudh. Utang TPI dalam mata uang asing naik dua kali lipat dalam semalam menjadi 130 miliar bath dari 65 miliar bath.
Prachai Leophairatana, Mantan Direktur Eksekutif TPI dan Persatuan Buruh TPI telah mengajukan proposal kepada Kementerian Keuangan Thailand untuk menyelesaikan masalah di TPI. Diantara solusi itu adalah mengumpulkan dana dengan cara menjual saham baru pada sejumlah organisasi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan."Tidak ada bukti Thaksin telah mengambil manfaat dari kasus ini," demikian putusan pengadilan.
Sebelumnya Komisi anti-korupsi Thailand, memasukkan gugatan ke pengadilan kriminal Mahkamah Agung pada Mei dan mengatakan di persidangan bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki otoritas untuk menjadi administrator rencana rehabilitasi atau mengelola aset-aset sebuah perusahaan swasta.
Dalam pengadilan in absentia pada 2008, Thaksin divonis hukuman dua tahun penjara. Pengadilan ketika itu memutusnya bersalah karena melihat ada konflik kepentingan, dimana mantan istri Thaksin memenangkan tender membeli sebuah kawasan perumahan milik negara di Ratchadaphisek, Bangkok pada 2003. Vonis pengadilan yang dinilai Thaksin tak adil itu telah mendesaknya melarikan diri ke luar negeri.
Dikutip dari chiangraitimes.com pada Kamis, 30 Agustus 2018, pengadilan menjatuhkan putusan dengan suara mayoritas. Dalam putusan disebutkan Thaksin tidak bisa mencari keuntungan pribadi dari keputusannya dengan mengizinkan Kementerian Keuangan Thailand menjadi adminstrator rencana rehabilitasi Thai Petrochemical Industry atau TPI.
Pengadilan juga menemukan bank-bank sebagai kreditor, para debitor dan Persatuan Buruh TPI sudah setuju dengan aturan Kementerian Keuangan Thailand, dimana aturan ini juga sejalan dengan putusan dengan Pengadilan Pusat Bankruptcy.
Pengadilan menemukan, masalah keuangan yang melilit TPI adalah imbas dari fluktuasi mata uang Bath selama pemerintahan Chavalit Yongchaiyudh. Utang TPI dalam mata uang asing naik dua kali lipat dalam semalam menjadi 130 miliar bath dari 65 miliar bath.
Prachai Leophairatana, Mantan Direktur Eksekutif TPI dan Persatuan Buruh TPI telah mengajukan proposal kepada Kementerian Keuangan Thailand untuk menyelesaikan masalah di TPI. Diantara solusi itu adalah mengumpulkan dana dengan cara menjual saham baru pada sejumlah organisasi di bawah pengawasan Kementerian Keuangan."Tidak ada bukti Thaksin telah mengambil manfaat dari kasus ini," demikian putusan pengadilan.
Sebelumnya Komisi anti-korupsi Thailand, memasukkan gugatan ke pengadilan kriminal Mahkamah Agung pada Mei dan mengatakan di persidangan bahwa Kementerian Keuangan tidak memiliki otoritas untuk menjadi administrator rencana rehabilitasi atau mengelola aset-aset sebuah perusahaan swasta.
Dalam pengadilan in absentia pada 2008, Thaksin divonis hukuman dua tahun penjara. Pengadilan ketika itu memutusnya bersalah karena melihat ada konflik kepentingan, dimana mantan istri Thaksin memenangkan tender membeli sebuah kawasan perumahan milik negara di Ratchadaphisek, Bangkok pada 2003. Vonis pengadilan yang dinilai Thaksin tak adil itu telah mendesaknya melarikan diri ke luar negeri.
Credit tempo.co
Negosiasi 13 Tahun, Kemitraan RI-Australia Rampung Akhir 2018
Ilustrasi. (CNN Indonesia/Astari Kusumawardhani)
Perdana menteri Australia, Scott Morrison, bahkan dijadwalkan menandai lawatan perdana kenegaraannya ke Indonesia pada Jumat (31/8) mendatang untuk mendeklarasikan negosiasi perjanjian IA-CEPA telah selesai bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor.
"Saat ini masih negosiasi final IA-CEPA. Jika selesai tepat waktu, kedua pemimpin akan mendeklarasikan bahwa negosiasi perjanjian itu telah rampung saat bertemu Jumat pekan ini," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (29/8).
Menurut Arrmanatha, keinginan kedua pemimpin untuk merampungan perjanjian ini menunjukkan komitmen RI-Australia untuk mempromosikan keterbukaan hubungan antar-negara melalui perdagangan dan ekonomi.
"RI-Australia ingin beri contoh karena kita percaya hasil dari IA-CEPA merupakan win-win solution yang bisa meningkatkan kontribusi negara terhadap kesejahteraan warga kedua negara, bahkan kawasan," tutur Arrmanatha.
Meski begitu, perjanjian kerja sama bilateral itu belum bisa berlaku efektif sampai ditandatangani kedua negara.
Arrmanatha mengatakan kedua negara masih butuh waktu beberapa bulan ke depan untuk menyusun teks legal perjanjian IA-CEPA sebelum bisa ditandatangani dan diberlakukan.
Gagasan IA-CEPA pertama kali digagas pada 2005 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan perdana menteri Australia saat itu, John Howard.
Direktur Asia Timur dan Pasifik Kemlu RI, Edi Yusup, mengatakan negosiasi IA-CEPA memakan waktu panjang lantaran perjanjian ini tak hanya menyoal perdagangan bebas, tapi juga kerja sama ekonomi secara lebih spesifik.
Berdasarkan data Kementerian Perdagangan RI, cakupan utama IA-CEPA meliputi trade in goods, Trade in Services, investasi, E-Commerce, kebijakan kompetitif, kerja sama ekonomi, dan kerangka ketentuan dan kelembagaan kerja sama.
Selain itu, IA-CEPA juga melibatkan kerja sama pembangunan kapasitas dalam bidang ekonomi antara kedua negara.
"IA-CEPA tidak seperti Free Trade Agreement, ini meliputi kerja sama ekonomi dan kebijakan bersama, salah satunya, dalam IA-CEPA kedua negara sepakat menjadikan RI sebagai basis pengembangan produk yang bisa meningkatkan ekspor kedua negara," kata Edi.
Menurut Edi, perjanjian IA-CEPA banyak menguntungkan Indonesia, salah satunya memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Kesepakatan IA-CEPA juga memudahkan investor Australia menanamkan modalnya di Indonesia.
Selain membahas IA-CEPA, Morrison dan Jokowi juga akan mendeklarasikan kesepakatan kedua negara untuk meningkatkan level kerja sama menjadi kemitraan strategis komperhensif, dari semula kemitraan komperhensif yang telah berjalan sejak 2005 lalu.
Dengan level baru kemitraan ini, pejabat senior kedua negara akan lebih rutin dan sering menggelar pertemuan.
"Kalau dulu ketika kemitraan masih statusnya komperhensif saja pertemuan rutin mungkin hanya antara para menteri luar negeri saja, tapi dengan kemitraan baru ini akan ada pertemuan rutin antara menteri-menteri lainnya dari kedua negara seperti pertemuan antara menteri pertahanan, menteri perekonomian, dan lainnya," ucap Edi.
Dalam lawatan perdana ke Jakarta nanti, Morrison juga membawa sejumlah menteri. Selain kerja sama ekonomi, RI-Australia sepakat meneken nota kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama transportasi, ekonomi kreatif, dan keamanan siber.
"Penandatanganan ketiga Mou itu akan disaksikan PM Morrison dan Presiden Jokowi. Untuk lebih spesifiknya harus merujuk pada kementerian terkait," katanya.
Tak hanya bertemu Jokowi, Morrison juga dijadwalkan datang ke forum bisnis RI-Australia pada Sabtu (1/9)yang akan dihadiri sekitar 200 pengusaha kedua negara
Credit cnnindonesia.com
Trump Puji Kim Jong-un, Batalkan Latihan Perang AS-Korsel
Ilustrasi. (REUTERS/Athit Perawongmetha)
Dilansir kantor berita Reuters, Kamis (30/1), Trump juga menyatakan bahwa latihan perang bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan tidak perlu dilanjutkan.
Pernyataan itu dilontarkan Trump, sehari setelah Menteri Pertahanan James Norman (Jim) Mattis mengindikasikan akan melanjutkan latihan militer bersama dengan Korsel. Latihan bersama AS-Korsel tersebut dinilai Korut sebagai latihan invasi terhadap Pyongyang.
Lewat akun Twitter resminya, Trump mencuit pernyataan Gedung Putih yang kembali mempertanyakan peran China untuk menyelesaikan krisis nuklir di Semenanjung Korea, terkait pengembangan senjata nuklir Korea Utara yang mengancam Amerika Serikat.
Dalam pernyataannya Trump menyakini Korea Utara 'di bawah tekanan luar biasa' dari China, tapi Beijing memasok bantuan yang besar untuk Pyongyang, termasuk bahan bakar, pupuk dan komoditas lainnya.
"Ini tidak membantu," kata Trump lewat akun Twitter-nya, Rabu (29/8).
"Meski begitu, Presiden yakin hubungannya dengan Kim Jong-un adalah hubungan yang sangat baik dan hangat, tidak ada alasan lain saat ini untuk menghabiskan dana besar dalam latihan perang bersama AS-Korea Selatan," cuitnya.
"Selain itu Presiden dapat memulai latihan bersama dengan Korea Selatan dan Jepang, jika dia mau. Jika itu terjadi, latihan itu akan lebih besar dari sebelumnya."
Trump secara mengejutkan telah mengumumkan dihentikannya latihan perang bersama AS-Korsel seusai pertemuannya dengan pemimpin Korut Kim Jong-un di Singapura pada 12 Juni lalu. Langkah itu dikritik sebagai konsesi yang terlalu dini di saat AS berusaha membujuk Korut untuk melucuti senjata nuklir.
Pada Selasa (28/8), Menhan Jim Mattis menyebut penangguhan latihan perang bersama AS-Korea sebagai itikat baik tidak mendapat sambutan yang sama dari Korut. Pada Rabu (29/8), Mattis menyatakan tidak ada keputusan soal penangguhan semua latihan militer dan menekankan pentingnya aliansi AS-Korsel.
Pejabat intelijen dan pertahanan AS berulang kali menyatakan keraguan atas kesediaan Korut untuk menyerahkan senjata nuklirnya.
Credit cnnindonesia.com
Terungkap, Cacat Jet Tempur F-35 AS yang Berbahaya Disembunyikan
WASHINGTON
- Para pejabat senior yang mengembangkan jet tempur siluman F-35
Amerika Serikat (AS) diketahui telah menutupi kecacatan pesawat dari
program militer termahal sepanjang masa itu. Padahal, kekurangan yang
disembunyikan itu berbahaya bagi keselamatan pilotnya.
Tindakan para pejabat pengembang F-35 Joint Strike Fighter itu terungkap dalam laporan investigasi Project On Government Oversight (POGO).
"Pejabat di Kantor Program Bersama F-35 membuat catatan reklasifikasi dari cacat desain yang berpotensi mengancam nyawa untuk membuat mereka tampak kurang serius, mungkin dalam upaya untuk mencegah program USD1,5 triliun menguap melalui jadwal lain dari batas waktu dan batas anggaran," bunyi laporan investigasi POGO yang dirilis hari Rabu waktu Washington.
Pusat Informasi Pertahanan di POGO memperoleh dokumen yang menunjukkan bagaimana pejabat pengembang F-35 mengategorikan ulang daripada memperbaiki cacat desain utama untuk dapat mengklaim bahwa mereka telah menyelesaikan fase pengembangan program tanpa harus membayar overruns untuk perbaikan yang sangat dibutuhkan.
Tindakan para pejabat pengembang F-35 Joint Strike Fighter itu terungkap dalam laporan investigasi Project On Government Oversight (POGO).
"Pejabat di Kantor Program Bersama F-35 membuat catatan reklasifikasi dari cacat desain yang berpotensi mengancam nyawa untuk membuat mereka tampak kurang serius, mungkin dalam upaya untuk mencegah program USD1,5 triliun menguap melalui jadwal lain dari batas waktu dan batas anggaran," bunyi laporan investigasi POGO yang dirilis hari Rabu waktu Washington.
Pusat Informasi Pertahanan di POGO memperoleh dokumen yang menunjukkan bagaimana pejabat pengembang F-35 mengategorikan ulang daripada memperbaiki cacat desain utama untuk dapat mengklaim bahwa mereka telah menyelesaikan fase pengembangan program tanpa harus membayar overruns untuk perbaikan yang sangat dibutuhkan.
Menurut
laporan POGO, dokumen Kantor Akuntabilitas Pemerintah AS baru-baru ini
menunjukkan bahwa pesawat F-35 masih memiliki 111 kekurangan "Kategori
Satu" yang dapat menyebabkan kematian, cedera parah, kehilangan atau
kerusakan besar dan yang secara kritis membatasi kemampuan kesiapan
tempur angkatan bersenjata menggunakan pesawat.
"Dengan pernyataan bahwa para pejabat membuat perbaikan dokumen untuk membuat kekurangan serius ini dapat diterima, tampaknya sebagian besar pekerjaan itu diabaikan atas nama kebijaksanaan politik dan melindungi pendanaan F-35," lanjut laporan POGO, seperti dikutip Sputnik, Kamis (30/8/2018).
Sekadar diketahui, POGO adalah pengawas independen nonpartisan yang menyelidiki dan mengekspos pemborosan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan contoh-contoh kegagalan pemerintah untuk melayani publik atau tindakan membungkam individu yang melaporkan kesalahan.
Lockheed Martin, kontraktor pertahanan AS pembuat jet tempur siluman F-35 belum berkomentar atas laporan investigasi POGO. Pentagon juga belum berkomentar.
"Dengan pernyataan bahwa para pejabat membuat perbaikan dokumen untuk membuat kekurangan serius ini dapat diterima, tampaknya sebagian besar pekerjaan itu diabaikan atas nama kebijaksanaan politik dan melindungi pendanaan F-35," lanjut laporan POGO, seperti dikutip Sputnik, Kamis (30/8/2018).
Sekadar diketahui, POGO adalah pengawas independen nonpartisan yang menyelidiki dan mengekspos pemborosan, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan contoh-contoh kegagalan pemerintah untuk melayani publik atau tindakan membungkam individu yang melaporkan kesalahan.
Lockheed Martin, kontraktor pertahanan AS pembuat jet tempur siluman F-35 belum berkomentar atas laporan investigasi POGO. Pentagon juga belum berkomentar.
Kekurangan
dari jet tempur F-35 sejatinya sudah lama jadi sorotan para pengawas
kebijakan pemerintah AS. Belum lama ini, Kantor Akuntabilitas Pemerintah
(GAO) Amerika Serikat (AS) mengungkap bahwa program pesawat jet tempur
siluman F-35 memiliki hampir 1.000 kekurangan. Sedangkan untuk produksi
massal tahun depan, pemerintah Washington tidak memiliki dana.
GAO sebagai auditor pemerintah menyampaikan masalah itu kepada Kongres. GAO telah merekomendasikan untuk menahan anggaran untuk kelanjutan produksi pesawat jet tempur siluman tersebut sebelum banyak kekurangan diselesaikan terlebih dahulu.
Dari hampir 1.000 kekurangan yang dimiliki jet tempur kebangaan NATO ini, di antaranya adalah kursi ejector yang dapat menyebabkan cedera leher, sistem display yang dipasang pada helm tidak dapat digunakan, sistem pasokan oksigen yang gagal dan pengisian bahan bakar di udara yang dapat putus saat digunakan.
GAO sebagai auditor pemerintah menyampaikan masalah itu kepada Kongres. GAO telah merekomendasikan untuk menahan anggaran untuk kelanjutan produksi pesawat jet tempur siluman tersebut sebelum banyak kekurangan diselesaikan terlebih dahulu.
Dari hampir 1.000 kekurangan yang dimiliki jet tempur kebangaan NATO ini, di antaranya adalah kursi ejector yang dapat menyebabkan cedera leher, sistem display yang dipasang pada helm tidak dapat digunakan, sistem pasokan oksigen yang gagal dan pengisian bahan bakar di udara yang dapat putus saat digunakan.
Credit sindonews.com
Beli S-400 Rusia, AS Tidak Jamin India Lolos dari Sanksi
WASHINGTON
- Amerika Serikat (AS) tidak dapat menjamin tidak akan menjatuhkan
sanksi kepada India. Negara Asia Selatan itu diketahui telah sepakat
untuk membeli senjata utama dan sistem pertahanan dari Rusia.
AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Akibatnya, setiap negara yang berhubangan dengan Rusia dalam sektor pertahanan dan intelijennya dapat menghadapi sanksi sekunder AS. Namun, RUU pertahanan yang baru memberi presiden wewenang untuk memberikan keringanan jika ada kepentingan keamanan nasional.
Randall Schriver, pejabat top Asia Pentagon, mengatakan ada kesan AS akan sepenuhnya melindungi hubungan dengan India. Laporan media India menyatakan India akan terbebas dari sanksi.
“Saya akan mengatakan itu agak menyesatkan. Kami masih akan memiliki kekhawatiran yang sangat signifikan jika India mengejar platform dan sistem baru (dari Rusia),” kata Schriver seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/8/2018).
AS telah menjatuhkan sanksi terhadap Rusia. Akibatnya, setiap negara yang berhubangan dengan Rusia dalam sektor pertahanan dan intelijennya dapat menghadapi sanksi sekunder AS. Namun, RUU pertahanan yang baru memberi presiden wewenang untuk memberikan keringanan jika ada kepentingan keamanan nasional.
Randall Schriver, pejabat top Asia Pentagon, mengatakan ada kesan AS akan sepenuhnya melindungi hubungan dengan India. Laporan media India menyatakan India akan terbebas dari sanksi.
“Saya akan mengatakan itu agak menyesatkan. Kami masih akan memiliki kekhawatiran yang sangat signifikan jika India mengejar platform dan sistem baru (dari Rusia),” kata Schriver seperti dikutip dari Reuters, Kamis (30/8/2018).
"Saya
tidak bisa duduk di sini dan memberi tahu Anda bahwa mereka akan
dibebaskan, bahwa kami akan menggunakan pengabaian itu, yang akan
menjadi keputusan presiden jika ia dihadapkan pada platform dan
kemampuan baru yang besar yang didapat India dari Rusia," ia
menambahkan.
AS prihatin dengan rencana pembelian sistem rudal permukaan ke udara Rusia, S-400, kata Schriver. Rusia mengatakan mereka mengharapkan untuk menandatangani kesepakatan dengan India akhir tahun ini untuk penjualan.
Schriver mengatakan AS bersedia berbicara dengan India tentang kemungkinan alternatif.
Kedutaan India di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Pernyataan ini muncul jelang dialog tingkat tinggi antara Washington dan New Delhi.
Pejabat senior AS diperkirakan akan pergi ke India pekan depan untuk pembicaraan tingkat tinggi, yang disepakati oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi tahun lalu.
Pertemuan itu awalnya direncanakan pada bulan April, tetapi terpaksa ditunda setelah Trump memecat Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri.
Washington menunda pertemuan untuk kedua kalinya pada bulan Juni.
AS prihatin dengan rencana pembelian sistem rudal permukaan ke udara Rusia, S-400, kata Schriver. Rusia mengatakan mereka mengharapkan untuk menandatangani kesepakatan dengan India akhir tahun ini untuk penjualan.
Schriver mengatakan AS bersedia berbicara dengan India tentang kemungkinan alternatif.
Kedutaan India di Washington tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar.
Pernyataan ini muncul jelang dialog tingkat tinggi antara Washington dan New Delhi.
Pejabat senior AS diperkirakan akan pergi ke India pekan depan untuk pembicaraan tingkat tinggi, yang disepakati oleh Presiden AS Donald Trump dan Perdana Menteri India Narendra Modi tahun lalu.
Pertemuan itu awalnya direncanakan pada bulan April, tetapi terpaksa ditunda setelah Trump memecat Rex Tillerson sebagai Menteri Luar Negeri.
Washington menunda pertemuan untuk kedua kalinya pada bulan Juni.
Credit sindonews.com
Iran Tangkapi Orang Berkewarganegaraan Ganda, Dituduh Mata-mata
![Menteri Intelijen Iran Mahmoud Alavi. [ALJAZEERA]](https://statik.tempo.co/data/2018/08/29/id_729832/729832_720.jpg)
CB, Jakarta - Iran menangkapi sejumlah orang berkewarganegaraan ganda dengan tuduhan melakukan kegiatan mata-mata untuk kepentingan negara lain.
Menteri Intelijen Iran, Mahmoud Alavi menjelaskan penangkapan sejumlah orang dengan kewarganegaraan ganda, namun menolak menjelaskan secara rinci tentang mereka yang ditangkap dan kapan mereka ditangkap.
"Saya telah berulang kali meminta orang-orang untuk menginformasikan kepada kami jika mereka mengetahui siapa saja berkewarganegaraan ganda. Unit antispionase di Kementerian Intelijen sukses mengidentifikasi dan menangkap sejumlah mata-mata dari beberapa lembaga pemerintah," kata Alavi seperti dilaporkan ISNA, dan dilansir dari Aljazeera, Rabu, 29 Agustus 2018.
Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda, namun juga tidak rutin mengumumkan penangkapan orang dengan kewarganegaraan ganda.
Penangkapan terhadap orang-orang dengan kewarganegaraan ganda meningkat setelah Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei berbicara tentang penyusupan mata-mata Barat di lembaga-lembaga pengambil keputusan Iran.Reuters baru-baru ini melaporkan, sedikitnya 30 orang berkewarnegaraan ganda telah ditangkap oleh Pasukan Garda Revolusi Iran dengan tuduhan terbanyak sebagai mata-mata.
Pekan lalu, seorang berkewarganegaraan ganda, Iran dan Inggris, dibebaskan tiga hari setelah ditangkap atas tuduhan merancang penjatuhan pemerintahan Iran pada Februari lalu.
Pengumuman Alavi pada hari Rabu, 29 Agustus 2018. tentang penangkapan sejumlah orang berkewarganegaraan ganda atas tuduhan melakukan aksi intelijen muncul di saat hubungan Iran dan Amerika Serikat sangat buruk.Hubungan keduanya memburuk setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan penyelesaian denuklirisasi Iran pada 8 Mei 2018.
Menteri Intelijen Iran, Mahmoud Alavi menjelaskan penangkapan sejumlah orang dengan kewarganegaraan ganda, namun menolak menjelaskan secara rinci tentang mereka yang ditangkap dan kapan mereka ditangkap.
"Saya telah berulang kali meminta orang-orang untuk menginformasikan kepada kami jika mereka mengetahui siapa saja berkewarganegaraan ganda. Unit antispionase di Kementerian Intelijen sukses mengidentifikasi dan menangkap sejumlah mata-mata dari beberapa lembaga pemerintah," kata Alavi seperti dilaporkan ISNA, dan dilansir dari Aljazeera, Rabu, 29 Agustus 2018.
Iran tidak mengakui kewarganegaraan ganda, namun juga tidak rutin mengumumkan penangkapan orang dengan kewarganegaraan ganda.
Penangkapan terhadap orang-orang dengan kewarganegaraan ganda meningkat setelah Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei berbicara tentang penyusupan mata-mata Barat di lembaga-lembaga pengambil keputusan Iran.Reuters baru-baru ini melaporkan, sedikitnya 30 orang berkewarnegaraan ganda telah ditangkap oleh Pasukan Garda Revolusi Iran dengan tuduhan terbanyak sebagai mata-mata.
Pekan lalu, seorang berkewarganegaraan ganda, Iran dan Inggris, dibebaskan tiga hari setelah ditangkap atas tuduhan merancang penjatuhan pemerintahan Iran pada Februari lalu.
Pengumuman Alavi pada hari Rabu, 29 Agustus 2018. tentang penangkapan sejumlah orang berkewarganegaraan ganda atas tuduhan melakukan aksi intelijen muncul di saat hubungan Iran dan Amerika Serikat sangat buruk.Hubungan keduanya memburuk setelah Amerika Serikat menarik diri dari kesepakatan penyelesaian denuklirisasi Iran pada 8 Mei 2018.
Credit tempo.co
Langganan:
Postingan (Atom)