CUPUMA

Kamis, 16 Agustus 2018

AS Blacklist Warga Rusia dan Perusahaan China

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menjatuhkan sanksi kepada tiga perusahaan asing yang dituduh membantu Korea Utara (Korut) dengan mengirim barang ilegal untuk mendanai program nuklirnya.

Departemen Keuangan AS mengatakan pihaknya mengambil tindakan terhadap perusahaan yang berbasis di China, Rusia dan Singapura serta seorang kepala perusahaan Rusia. Sanksi ini akan memblokir semua aset yang dimiliki entitas dan individu tersebut di wilayah yurisdiksi AS dan melarang warga Amerika untuk melakukan bisnis dengan mereka.

Sanksi itu dijatuhkan karena AS terus mendesak dunia internasional untuk mematuhi sanksi PBB terhada Korut sementara pembicaraan terkait denuklirisasi masih berlangsung.

"Taktik yang digunakan oleh entitas-entitas yang berbasis di China, Singapura, dan Rusia untuk menghindari sanksi yang dilarang di bawah hukum AS, dan semua aspek industri pelayaran memiliki tanggung jawab untuk mematuhinya atau mengekspos diri mereka pada risiko serius," kata Steven Mnuchin, Menteri Keuangan AS, dalam sebuah pernyataan.

"Departeemen Keuangan akan terus menerapkan sanksi yang ada pada Korea Utara, dan akan mengambil tindakan untuk memblokir dan menunjuk perusahaan, pelabuhan dan kapal yang memfasilitasi pengiriman gelap dan memberikan aliran pendapatan kepada DPRK," imbuhnya.

"Konsekuensi untuk melanggar sanksi-sanksi ini akan tetap berlaku sampai kita mencapai denuklirisasi akhir Korea Utara yang sepenuhnya diverifikasi," tukasnya seperti dikutip dari The Telegraph, Kamis (16/5/2018)

Mereka yang dijatuhkan sanksi oleh AS adalah Dalian Sun Moon Star Logistics Trading Co yang berbasis di Singapura dan afiliasi yang berbasis di Singapura, SINSMS Ltd., bersama dengan Rusia's Profinet Ltd. dan direktur jendralnya.

Mereka dituduh membantu Korut menghindari sanksi internasional dengan merutekan ulang ekspor dan impor melalui pelabuhan China dan Rusia.

Departemen Keuangan AS mengatakan perusahaan China dan afiliasi Singapuranya telah menggunakan dokumen pengiriman palsu untuk mengekspor alkohol dan produk tembakau ke Korut yang melanggar sanksi internasional.

Dikatakan bahwa perusahaan Rusia dan direkturnya, Vasili Aleksandrovich Kolchanov, menyediakan layanan pelabuhan setidaknya enam kali ke kapal berbendera Korut yang terlibat dalam sanksi penghancuran pengiriman minyak.

Credit sindonews.com

Rusia Sebut Inggris Membual Cegat 6 Jet Su-24 di Atas Laut Hitam

MOSKOW - Rusia membantah klaim Inggris bahwa Angkatan Udara Kerajaan itu mencegat enam jet militer Su-24 di atas Laut Hitam pada hari Senin. Moskow menegaskan, tak ada pesawat jet pembom Su-24 yang terbang di dekat wilayah udara anggota NATO pada hari itu.

Kementerian Pertahanan Rusia kepada kantor berita TASS mengatakan, pada hari Senin memang ada enam pesawat dari kelompok penerbangan Angkatan Laut Rusia divisi Laut Hitam untuk latihan rutin. Namun, intersepsi atau pencegatan seperti yang diklaim Angkatan Udara Kerajaan (RAF) Inggris hanya bualan.

"Setelah menyelesaikan tugas penerbangan mereka di wilayah yang ditentukan, pesawat Rusia melihat sebuah pesawat militer dari salah satu negara NATO pada jarak 30 kilometer," kata kementerian itu.

"Pesawat NATO tidak melakukan manuver apa pun; tidak menyimpang dari jalurnya dan tidak mendekati pesawat Rusia, yang menuju kembali ke pangkalan," lanjut kementerian tersebut melalui seorang juru bicara, yang dilansir Kamis (16/8/2018).

Sementara itu, RAF mengumumkan bahwa jet Eurofighter Typhoon-nya mencegat enam jet pembom Su-24 Rusia yang dekat dengan wilayah udara NATO di Laut Hitam pada 13 Agustus 2018. RAF mengklaim telah memaksa enam jet Moskow itu kembali ke pangkalannya.

"Jet, yang lepas landas dari pangkalan udara Rumania, membantu menghalangi agresi Rusia, meyakinkan teman-teman kita di Rumania, dan menjamin sekutu NATO dari komitmen kita untuk pertahanan kolektif," bunyi pernyataan RAF.

Ini bukan pertama kalinya Inggris mengklaim telah mencegat pesawat militer Rusia di daerah tersebut. Pada akhir Juli, dikatakan bahwa dua jet tempur Typhoon dikerahkan setelah jet Su-24 ditemukan di dekat wilayah udara NATO.

Jet-jet Inggris juga dilaporkan menanggapi pesawat Il-20 Rusia di atas Laut Hitam pada bulan Mei.

RAF telah hadir di Rumania sejak 2014 sebagai bagian dari apa yang disebut kegiatan "Assurance Measures" NATO. Aliansi militer yang dipimpin Amerika Serikat itu telah meningkatkan kehadirannya di Eropa Timur dan Baltik dalam beberapa tahun terakhir dengan dalih ada "ancaman Rusia".

Namun, Moskow telah berulang kali membantah bahwa Rusia memiliki rencana agresif terhadap tetangganya dan memperingatkan bahwa gerakan NATO membahayakan keamanan Eropa.

Credit sindonews.com

Imbangi Rusia, AS Bikin Senjata Hipersonik Kedua Senilai Rp7 Triliun

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) mencoba mengimbangi Rusia dan China dalam pengembangan senjata hipersonik. Pentagon memberikan kontrak kepada Lockheed Martin untuk merancang senjata hipersonik kedua dengan nilai USD480 juta (Rp7 triliun).

Kontrak pembuatan senjata untuk Lockheed Martin ini datang empat bulan setelah Bethesda, kontraktor pertahanan yang berbasis di Maryland, memenangkan kontrak senjata hipersonik pertama Amerika Serikat. Pembuatan akan berlangsung di Orlando, Florida, di bawah kendali dan unit kontrol Lockheed dan diharapkan akan selesai pada November 2021.

Pentagon mengumumkan kesepakatan itu hari Senin lalu.

Senjata hipersonik adalah peluru kendali (rudal) yang bergerak di Mach 5 atau lebih tinggi, yang setidaknya lima kali lebih cepat daripada kecepatan suara. Itu berarti senjata hipersonik dapat melakukan perjalanan sekitar satu mil per detik.

Kontrak kedua Pentagon untuk Lockheed Martin muncul saat Rusia dan China gencar menambahkan senjata-senjata hipersonik baru ke gudang senjata mereka.

Awal tahun ini, Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan tentang senjata nuklir dan hipersonik terbaru Moskow, yang dia gambarkan sebagai senjata "tak terkalahkan" selama pidato kenegaraan. Dari enam senjata yang diluncurkan Putin pada bulan Maret, CNBC yang memperoleh laporan intelijen AS mengetahui bahwa dua di antaranya akan siap tempur pada tahun 2020.

Saat ini, Pentagon memiliki hampir selusin program untuk mengembangkan dan mempertahankan diri dalam melawan jenis senjata baru.

Pada bulan April, Lockheed Martin mendapatkan kontrak senilai USD928 juta untuk membangun sejumlah senjata penyerang konvensional hipersonik yang tidak ditentukan. Menurut kontrak, raksasa pertahanan itu akan bertanggung jawab untuk merancang, rekayasa, mengintegrasikan senjata dan dukungan logistik. Pengembangan akan berlangsung di Huntsville, Alabama, yang dikenal sebagai "Rocket City" karena itu adalah tempat kelahiran program roket Amerika.

Lockheed Martin juga sedang dalam proses mengembangkan SR-72, sebuah pesawat tak berawak hipersonik yang dijuluki sebagai "anak dari Blackbird". Pada tahun 2014, raksasa pertahanan itu mendapat kontrak USD892 juta oleh NASA untuk mempelajari pengembangan pesawat mata-mata hipersonik.

Pada tahun 1976, Angkatan Udara AS menerbangkan SR-71 Blackbird Lockheed Martin dari New York ke London dalam waktu kurang dari dua jam, dengan kecepatan melebihi Mach 3, atau tiga kali kecepatan suara.

SR-72 diharapkan beroperasi pada kecepatan hingga Mach 6. Sementara SR-72 hipersonik tidak diharapkan beroperasi sampai 2030, karena perusahaan itu mengembangkan platform sebesar itu sebagai game-changer.

"Ini selamanya dapat mengubah kemampuan kami untuk menghalangi dan menanggapi konflik, memungkinkan para pejuang perang untuk segera mengatasi ancaman sebelum musuh mungkin memiliki waktu untuk bereaksi," kata CEO Lockheed Martin Marillyn Hewson tentang pesawat hipersonik yang dikembangkan.

Credit sindonews.com

Lira Terpuruk, Turki Kehilangan Sepertiga Miliardernya

CB, Jakarta - Krisis Turki yang membuat mata uang lira jatuh, telah menyebabkan Turki kehilangan lebih dari sepertiga miliardernya.
Dilaporkan Forbes, 15 Agustus 2018, lira Turki mencapai rekor terendah pada 13 Agustus setelah terjun bebas hampir 21 persen terhadap dolar AS, hanya dalam lima hari. Kejatuhan lira telah membuat 13 dari 35 miliarder Turki keluar dari peringkat 10 pada Selasa pagi.

Sejak Forbes menerbitkan daftar miliarder 2018 pada awal Maret, 35 miliarder Turki telah kehilangan setidaknya US$ 23 miliar (Rp 336 triliun) dari kekayaan bersih kolektif mereka, terutama karena lira. Pada 2018 hingga 13 Agustus, lira kehilangan 45 persen nilainya terhadap dolar AS.

Ali Agaoglu [Istanbul Real Estate]
Di antara 13 yang tidak lagi menjadi miliarder, yakni pengusaha real estat Ali Agaoglu, yang dikenal sebagai "Trump dari Turki", dan Mustafa Latif Topbas, salah satu teman Presiden Recep Tayyip Erdogan dan pemilik BIM, rantai ritel diskon terbesar di negara itu. Agaoglu dan Topbas masing-masing kehilangan US$ 540 juta (Rp 7,8 triliun) lebih daripada di awal Maret.

Dari 22 miliarder yang tersisa di Turki, delapan kehilangan lebih dari satu miliar dolar dalam kekayaan bersih mereka. Pengembang real estat, Erman Ilicak, yang memiliki sekitar 90 persen dari Ronesans Holding yang dipegang secara pribadi, mendapati kekayaannya menyusut lebih banyak dari miliarder Turki lainnya. Kekayaan bersihnya merosot US$ 1,5 miliar (Rp 21 triliun) sejak Maret hingga saat ini sekitar US$ 2,5 miliar (Rp 36 triliun).Sevim Arsel, yang dulunya adalah perempuan terkaya Turki dan memiliki korporasi terbesar Turki, Koc Holding, tecatat US$ 1,4 miliar (Rp 20 triliun) lebih miskin daripada sebelumnya.

Sevim Arsel [Hürriyet Daily News]
Orang terkaya Turki, Murat Ulker, yang mengontrol 320 merek makanan termasuk perusahaan cokelat global Godiva melalui Yildiz Holding, telah kehilangan hampir US$ 1,4 miliar (Rp 20 triliun) sejak Maret, yang membuatnya menjadi pecundang terbesar ketiga dalam kekayaan bersih pada 2018. Tercatat kekayaanya sekitar US$ 3,4 miliar (Rp 49 triliun) pada jam 2 siang waktu Turki pada Selasa 14 Agustus.

Murat Ulker [news.sol.org.tr]
Kemerosotan lira Turki bukanlah kejutan bagi orang-orang yang telah mengikuti ekonomi negara. Sejak 2012, lira telah melemah secara dramatis terhadap dolar AS. Peristiwa politik saat ini telah memperburuk situasi. Hubungan AS-Turki memburuk setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menolak membebaskan pendeta Amerika Serikat, Andrew Brunson. Brunson dituduh oleh pemerintah Turki memiliki hubungan dengan organisasi teroris, termasuk satu yang diduga dipimpin oleh ulama berbasis di AS, Fethullah Gulen.

Pada 2 Agustus, Donald Trump menjatuhkan sanksi pada dua menteri Turki, dengan alasan pelanggaran hak asasi manusia. Namun hantaman besar ke Turki terjadi pada Jumat 10 Agustus ketika Presiden Donald Trump mengumumkan tarif pada baja dan aluminium Turki, yang mengirim lira ke level terbawah. Namun lira hanya naik 5 persen pada Selasa 14 Agustus.

Credit tempo.co

Iran: Sanksi AS Dimaksudkan untuk Buat Kami Menyerah

TEHERAN - Wakil Presiden Iran, Eshaq Jahangiri menyatakan, sanksi demi sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Teheran hanya dimaksudkan untuk satu hal, yakni untuk membuat Iran menyerah.

Jahangiri menuturkan, AS terus menerus menjatuhkan sanksi terhadap Iran, dengan harapan pada akhirnya masyarakat Iran akan menyerah dan kemudian mendesak pemerintah untuk turut menyerah pada tekanan AS. Namun, dia menyebut, harapan AS itu akan sulit terkabul, pasalnya masyarakat dan pemerintah memiliki tekan yang sangat kuat.

“Prioritas pertama bagi kita semua di bawah situasi sanksi adalah bekerja untuk mengelola negara dengan cara yang paling tidak merusak kehidupan orang-orang,” kata Jahangiri dalam sebuah pernyataan.

"Amerika sedang mencoba dengan menerapkan berbagai tekanan pada masyarakat kita untuk memaksa kita mundur dan menyerah," sambungnya, seperti dilansir Reuters pada Rabu (15/8).

Seperti diketahui, AS kembali menjatuhkan sanksi kepada Iran dan mulai berlaku minggu lalu. Presiden AS, Donald Trump mengatakan perusahaan yang melakukan bisnis dengan Iran akan dilarang beroperasi di AS.

Hanya sedikit perusahaan AS yang melakukan bisnis di Iran, sehingga dampak sanksi terutama berasal dari kemampuan Washington untuk memblokir perusahaan Eropa dan Asia dari melakukan bisnis di sana.

Namun sayangnya Uni Eropa (UE) telah menyatakan menolak mengikuti kemauan AS. UE bahkan dilaporkan telah mempersiapkan sejumlah langkah untuk mengamankan perusahaan Eropa yang melakukan bisnis dengan Iran.

Credit sindonews.com

Turki Tolak Perang Ekonomi, tapi Enggan Diam Hadapi AS

Turis menukarkan uang ke money changer di Istanbul, Turki, Senin (13/8). Merosotnya nilai mata ulang Lira Turki membuat turis asing menikmati lonjakan dolar yang dipegangnya.

Foto: AP

AS menaikkan bea masuk impor aluminium dan baja dari Turki.

CB, ANKARA -- Juru bicara Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin mengatakan negaranya tidak mendukung perang ekonomi. Pernyataannya menyinggung situasi yang sedang dihadapi Turki dengan Amerika Serikat (AS).

"Turki tidak mendukung perang ekonomi. Tetapi tidak mungkin tetap diam saat diserang," kata Kalin pada Rabu (15/8), dikutip laman Anadolu Agency.

Hubungan antara Turki dan AS menegang setelah Presiden AS Donald Trump memutuskan menaikkan bea masuk atas impor aluminium dan baja dari Turki menjadi 20-50 persen. Hal itu menyebabkan nilai mata uang Turki kolaps dan terpuruk.

Namun, Kalin mengatakan saat ini kondisi ekonomi Turki mulai membaik. "Kami melihat itu (ekonomi) telah mulai membaik kemarin. Ini adalah harapan utama kami bahwa perbaikan ini akan terus berlanjut," ujarnya.

Kalin optimistis perekonomian Turki akan pulih kembali dan menjadi lebih kuat dengan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh institusi-institusinya. "Saat ini Turki akan mengubah krisis ini menjadi peluang. Langkah-langkah yang diambil dalam arah ini sudah memberi sinyal bahwa krisis ini akan berubah menjadi peluang," kata Kalin.

Ia mengatakan Erdogan akan menghubungi Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Emmanuel Macron. Erodgan diperkirakan akan turut membahas perang dagang yang sedang dihadapi Turki. Merkel, pada Senin (13/8), telah menunjukkan dukungan terhadap Turki. Menurut Merkel, kemakmuran perekonomian Turki melayani kepentingan Jerman.

Memanasnya hubungan Turki dengan AS salah satunya dipicu kasus Andrew Brunson, seorang pastor yang kini ditahan Turki. Ia dituding terlibat gerakan makar dan subversif terhadap pemerintahan Erdogan dua tahun lalu, tepatnya ketika upaya kudeta yang gagal.

AS telah lama menyeru Turki agar melepaskan warganya itu. Namun Turki menolak. Pemerintah AS telah sesumbar bahwa Turki akan menerima lebih banyak tekanan ekonomi jika tetap enggan membebaskan Brunson.

Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan perselisihan negaranya dengan Amerika Serikat (AS) perlu segera diselesaikan melalui dialog. Saat ini kedua negara tengah mengalami krisis diplomatik dan terlibat perang ekonomi.

"Penting untuk kembali ke dialog untuk menyelesaikan masalah. Ancaman dan tekanan dari AS penuh dengan kekacauan," kata Cavusoglu ketika menggelar konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov pada Selasa (14/8), dikutip laman kantor berita Rusia TASS.

Ia mengatakan, selain Turki, AS sangat berpotensi menjatuhkan sanksi kepada negara-negara Eropa. Menurutnya, tindakan semacam itu tak membuat AS kian disegani. Justru sebaliknya, negara-negara yang dikenakan sanksi tidak akan menaruh hormat kepada Washington.

"Jika AS ingin dihormati di arena global, mereka harus menunjukkan rasa hormat terhadap kepentinyan negara lain," ujar Cavusoglu.

Sementara itu, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan akan memboikot semua produk atau barang elektronik asal AS, termasuk Iphone, ponsel pintar milik perusahaan teknologi raksasa, Apple. Turki pun akan menaikkan bea masuk untuk produk AS lainnya, seperti mobil, minuman beralkohol, dan produk tembakau.

Credit republika.co.id

Pengadilan Turki Tolak Permohonan Pendeta AS untuk Dibebaskan

ANKARA - Pengadilan Turki menolah permohonan dari pendeta Amerika Serikat (AS), Andrew Brunson, untuk dibebaskan dari tahanan rumah. Namun, pengadilan Turki yang lebih tinggi belum memutuskan masalah ini.

Seperti dikutip The Hill dari Reuters, Rabu (15/8/2018), pengadilan Turki tingkat atas dapat memutuskan nasib Brunson di hari berikutnya. Meskipun begitu pengacara Brunson, Cem Halavurt, mengatakan bahwa hal itu bisa memakan waktu seminggu.

"Keputusan bisa datang besok, atau bahkan malam ini," katanya.

"Ini adalah seruan yang membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat karena mereka terkait dengan kebebasan individu," imbuhnya.

Brunson, yang telah bekerja di Turki selama lebih dari 20 tahun sebagai Pendeta dari Gereja Kebangkitan, ditahan lebih dari setahun yang lalu. Ia diduga terkait dengan kudeta yang gagal terhadap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada tahun 2016.

Brunson dituduh membantu Partai Pekerja Kurdistan, yang menentang Erdogan dan partai yang berkuasa, dan memiliki hubungan dengan Fethullah Gulen, seorang ulama Islam yang Turki klaim mengatur upaya kudeta.

Brunson dibebaskan dari penjara bulan lalu, tetapi tetap berada dalam tahanan rumah atas tuduhan spionase dan terorisme yang ia bantah keras. Presiden AS Donald Trump dan Wakil Presiden Mike Pence telah berulang kali menyerukan pembebasan Brunson.

Penahanannya telah menjadi sumber ketegangan yang meningkat antara AS dan Turki, dengan pemerintah Trump menjatuhkan sanksi atas penolakan Ankara untuk melepaskan pendeta.

AS menggandakan tarif pada baja dan aluminium Turki minggu lalu, dan mentargetkan menteri dalam negeri dan menteri kehakiman dengan sanksi keuangan dua minggu lalu atas penahanan Brunson.

Credit sindonews.com

Sidang Pembunuhan Kakak Kim Jong-un, Pemerintah RI Optimistis

Sidang kasus pembunuhan Kim Jong-nam dengan salah satu terdakwa asal Indonesia, Siti Aisyah akan digelar di Pengadilan Shah Alam, Malaysia, hari ini. (REUTERS/Lai Seng Sin)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di Malaysia merasa optimistis menjelang sidang pengadilan kasus pembunuhan kakak Kim Jong-un. Sidang dengan dua terdakwa, salah satunya warga Indonesia, Siti Aisyah, akan digelar di Pengadilan Tinggi Shah Alam, Kamis (16/8).

Siti bersama tersangka lainnya asal Vietnam, Doan Thi Huong, akan menghadapi putusan sela terkait kasus pembunuhan Kim Jong-nam, kakak tiri pemimpin tertinggi Korea Utara di Pengadilan Tinggi Shah Alam, Malaysia, pada pukul 10.00 waktu lokal.

Duta Besar RI untuk Malaysia Rusdi Kirana mengatakan jika hakim memutuskan tidak ada prima facie karena minimnya bukti kasus maka Siti bisa bebas-sepanjang jaksa tidak mengajukan banding.

"Ya kami tetap berjuang untuk melayani dan melindungi WNI yang ada di Malaysia. Tim pengacara KBRI telah mempersiapkan segala sesuatunya sejak H-1 persidangan," ucap Rusdi kepada CNNIndonesia.com pada Kamis (16/8).

Foto: AFP PHOTO / MOHD RASFAN
Gooi Son Seng (tengah) pengacara Siti Aisyah.

Beberapa waktu lalu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan dari pengacara Siti, Gooi Son Seng, bahwa bukti yang digunakan jaksa menjerat perempuan asal Serang itu lemah.

"Dari laporan yang diterima, lawyer kita cukup percaya diri karena kalau dilihat buktinya lemah sekali," kata Retno saat ditemui di Istana Wakil Presiden, pertengahan Juli lalu.

Gooi menyebut banyak perbedaan bukti dan kesaksian dari sedikitnya 35 saksi yang didatangkan jaksa penuntut umum.

Dari puluhan saksi tersebut, tidak ada satu pun saksi mata yang melihat langsung jika Siti dan Doan mengusapkan substansi yang selama ini disebut racun saraf VX ke wajah Kim Jong-nam sebelum pria tersebut tewas pada 13 Februari lalu di Bandara Internasional Kuala Lumpur.

Selama ini, jaksa hanya mendasari kasus tersebut dari bukti rekaman kamera keamanan (CCTV) di bandara. Selain Doang, dalam rekaman tersebut tidak ada adegan yang menujukkan Siti ikut membekap atau mengusapkan substansi ke wajah Kim Jong-nam.

Selain itu, jaksa juga tidak bisa membuktikan motif pembunuhan Siti dan bagaiamana perempuan itu mendapat racun VX tersebut.

"Tapi, jika hakim memutuskan ada prima facie, maka sidang berlanjut dengan agenda pembelaan dan pemeriksaan saksi/bukti yang diajukan tim pengacara Siti dan Doan," kata Rusdi.

Hingga menjelang persidangan berlangsung, keluarga Siti dan Doan berkukuh bahwa kedua perempuan itu tidak bersalah dan hanya korban "diperdaya" saja.

Ibunda Siti, Benah, merasa yakin hakim pengadilan akan memutuskan anak perempuannya itu tidak bersalah dan segera membebaskannya besok.

"Dia [Siti] tidak pernah berniat membunuh orang. Dia adalah putri saya dan saya percaya dia," kata Benah kepada The Guardian seperti dikutip AFP.

Sementara itu, ayah Doan, Doan Van Thanh, menganggap putrinya "tidak mungkin menjadi seorang pembunuh". Van Thanh berharap proses hukum kasus tersebut segera tuntas sehingga anaknya bisa kembali ke rumah.

"Saya sangat ingin dia bisa bebas dan segera pulang ke rumah. Kami terakhir bertemu pada April lalu, saya menanyakan kesehatannya. Dia [Doan] hanya meminta saya berdoa untuknya," kata Van Thanh kepada AFP. "Doan selalu menjadi sosok anak yang menawan dan pekerja keras

Credit cnnindonesia.com

Palestina apresiasi kebijakan Indonesia bebaskan tarif impor

Penasihat Presiden Palestina untuk Masalah Keagamaan Mahmoud Al Habbash (kanan) didampingi Duta Besar Palestina untuk Indonesia Zuhair Al Shun (kiri) menyampaikan situasi terkini Palestina dalam konferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu (15/8/2018). (ANTARA News/Azizah Fitriyanti)

Jakarta (CB) - Penasihat Presiden Palestina untuk Masalah Keagamaan Mahmoud Al Habbash mengapresiasi kebijakan pemerintah Indonesia yang akan membebaskan tarif impor untuk produk-produk Palestina.

"Palestina berterima kasih kepada pemerintah Indonesia untuk menghapuskan pajak impor bagi produk Palestina dan ini akan membuat kami lebih bersemangat untuk berdagang dengan Indonesia," kata dia dalam koferensi pers di Kedutaan Besar Palestina di Jakarta, Rabu.

Terkait kekhawatiran sebagian kalangan bahwa pembebasan tarif akan dimanfaatkan Israel untuk mengekspor produk-produknya ke Indonesia, menurut Al Habbash wajar karena faktanya saat ini Palestina dicaplok Israel.

"Untuk kita pahami kondisi di Palestina memang sulit disebabkan pendudukan Israel yang memberikan dampak pada semua hal di pemerintahan, tapi pemeintah Palestina terus berupaya agar perdagangan menjadi lebih mudah," kata dia.

Al Habbbash pun mengakui bahwa hingga saat ini Palestina lebih mudah untuk impor daripada ekspor, namun pemerintah Palestina akan mencari jalan agar pengusaha Palestina dapat memanfaatkan insentif yang ditawarkan Indonesia tersebut.

Pemerintah Indonesia berencana memberlakukan tarif 0 persen untuk produk minyak zaitun dan kurma Palestina yang akan mulai efektif pada September 2018.

Melalui insentif tersebut, pemerintah memperkirakan impor kurma dari Palestina akan tumbuh sekitar 11,62 persen dalam kurun waktu 1 tahun, bila Palestina dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Di sisi lain, Palestina juga mengharapkan lebih banyak wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Palestina dengan memanfaatkan perjalanan umroh dan haji bagi Muslim, serta ziarah bagi umat Kristen.

"Kami berupaya menguatkan kerja sama antara Palestina dan Indonesia dalam pariwisata, kehadiran lebih banyak turis Indonesia, baik Muslim maupun Kristen, siapa saja, akan menumbuhkan ekonomi rakyat Palestina," kata dia.

Data Kedutaan Besar Palestina di Jakarta menyebutkan sekitar 70 ribu turis Indonesia mengunjungi Al Quds Al Sharif atau Yerusalem pada 2017.

Credit antaranews.com

Rakyat Afghanistan, yang ketakutan, tinggalkan kota Ghazni

Wakil Presiden Afganistan Abdul Rashid Dostum tiba di Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul, Afganistan, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Omar Sobhani)

Maidan Shar, Afghanistan (CB) - "Situasi di Kota Ghazni sangat mengerikan; di mana-mana orang menyaksikan kehancuran, pembunuhan, pembakaran, asap dan pemboman," kata seorang Warga Ghazni yang menyelamatkan diri, Abdul Ahmad ,26.

Ahmad --yang ketakutan dan menyelamatkan diri dari perang bersama keluarganya-- berbisik bahwa perang yang berkecamuk di Kota Ghazni telah melahap apa saja selama empat hari belakangan dan mengubah kota itu menjadi kota hantu.

Saat melukiskan kondisi kehidupan di Kota Ghazni, yang terkepung, laki-laki yang putus-asa tersebut mengeluh bahwa situasi bertambah parah dan petempur Taliban yang melancarkan serangan telah mengubah banyak gedung serta bangunan jadi debu.

"Saya telah melihat banyak mayat termasuk personel keamanan dan warga sipil yang tergeletak di rumah sakit Ghazni," kata Ahmad, yang gelisah, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Rabu malam. Ia bahkan berbisik, "Rumah sakit Ghazni tak memiliki memiliki kemampuan untuk menerima dan memberikan perawatan medis buat orang yang cedera."

Saat berkendaraan menuju Ibu Kota Afghanistan, Kabul, Ahmad bergumam bahwa "orang yang beruntung" dapat menyelamatkan diri dari Kota Ghazni.

Petempur Taliban melancarkan serangan besar terhadap Kota Ghazni, Ibu Kota Provinsi Ghazni --yang memiliki kepentingan strategis dan terletak 125 kilometer di sebelah selatan Kabul pada Jumat pagi (10/8).

Serangan terbesar oleh Taliban sejak faksi santri itu merebut Kota kunduz di Afghanistan Selatan pada September 2015. Mereka menyelinap ke dalam Kota Ghazni dan telah membuat terkejut banyak orang serta melempar warga Ghazni ke dalam dilema.

Pasukan pemerintah, yang sibuk melancarkan serangan balasan, berusaha keras untuk mengusir gerilyawan tersebut dari kota yang dilanda pertempuran dan mengembalikan kondisi normal.

Gerilyawan Taliban, kata Juru Bicara milisi itu Zabihullah Majahid, sepenuhnya menguasai kota yang diporak-porandakan perang tersebut, dan mendesak warga agar mendukung Kekhalifahan, rejim garis keras Taliban --yang diusir pada penghujung 2001.

Perang yang berkecamuk di Kota Ghazni, kata beberapa warga lokal, pejabat dan rekaman video yang disiarkan oleh petempur Taliban di media sosial, telah merenggut banyak nyawa termasuk warga sipil, selain menghancurkan banyak lagi harta pemerintah dan pribadi selama empat hari belakangan.

Menurut warga setempat, pertempuran telah berlangsung terus di banyak bagian utama kota itu, sehingga memaksa banyak warga untuk berlindung di dalam rumah atau menyelamatkan diri dari kota tersebut ke tempat yang lebih aman.

Sementara itu, Menteri Pertahanan Afghanistan Jenderal Tariq Shah Bahrami, yang berjanji akan mengalahkan petempur Taliban di Kota Ghazni, pada Senin (13/8) mengatakan 194 gerilyawan telah tewas dan pasukan keamanan akan mengalahkan gerilyawan untuk mengubah situasi dalam waktu 24 jam.

"Sejak serangan Taliban terhadap Kota Ghazni pada Jumat, semua jalan menuju kota tersebut telah ditutup dan tak seorang pun dapat menyelamatkan diri dari kota yang terkepung itu," kata seorang lagi warga yang melarikan diri, Azizullah (45), kepada Xinhua.

Saat mencapai Maidan Shahr, Ibu Kota Provinsi Wardak --yang bertetangga dengan Ghazni, Azizullah --yang kelelahan-- mengatakan ia sekarang dapat "menarik nafas lega" sebab ia keluar dari ajang pertempuran.

"Tak ada yang bisa dikomentari selama empat hari belakangan ini kecuali pembunuhan dan penghancuran dan tak ada aksi berani yang telah terlihat untuk mengusir Taliban dari kota itu," kata Azizullah.

Credit antaranews.com

Setidaknya 25 Tewas akibat Bom Bunuh Diri di Kabul

PBB menyebut Kabul sebagai kota paling berbahaya bagi warga sipil karena serangan bom bunuh diri dan kelompok perlawanan. (ReutersMustafa Andaleb)

Jakarta, CB -- Setidaknya 25 orang tewas akibat serangan bom bunuh diri di satu pusat pendidikan di wilayah penduduk minoritas Syiah di Kabul, Afghansitan, Taliban menyangkal bertanggung jawab atas serangan ini.

"Kami mengkonfirmasi serangan ini adalah serangan bom bunuh diri oleh seorang pejalan kaki. Pelaku meledakan diri di dalam pusat pendidikan," ujar juru bicara polisi Kabul Hashmat Stanikzai.

Juru bicara kementerian dalam negeri dan kementerian kesehatan Afhanistan juga membenarkan bahwa 25 orang tewas sementar 35 lainnya luka-luka.

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas serangan dan Taliban membantah berada di balik aksi serangan ini.

Afghanistan dilanda peningkatan perlawanan berdarah dari kelompok militan baru-baru ini antara lain berupa serangan besar-besaran ke ktoa Ghazni oleh Taliban.

Para pengamat mengatakan serangan ke Ghazni merupakan kemenangan psikologi dan militer atas pemerintah di Kabul. Ini juga membuktikan bahwa kelompok Taliban memiliki kekuatan untuk menyerang kota penting yang strategis ini kapan saja dan bisa mempertahankan serangan selama berhari-hari.

Setidaknya 100 tentara tewas dalam pertempuran di Ghazni sementara laporan-laporan yang belum bisa dikonfirmasi menyebut jumlah warga sipil yang tewas hampir sama banyak.

Pasukan Afghanistan yang dilanda pembunuhan, desersi dan moral rendah, mengalami kekalahan demi kekalahan sejak pasukan tempur NATO pimpinan AS mundur di akhir 2014.

Tetapi justru warga sipil Afghanistan yang paling terkena dampak kekerasan yang terjadi dalam konflik ini terutama di ibu kota Kabul. PBB menyebutkan kota ini sebagai kota paling mengancam nyawa di wilayah negara itu.

Laporan PBB menyebutkan serangan-serangan militan dan pengebom bunuh diri merupakan penyebab utama kematian warga sipil di Afghanistan.

Credit cnnindonesia.com

Rabu, 15 Agustus 2018

Insiden Vela Diyakini Tes Senjata Nuklir Israel di Samudra Hindia

CANBERRA - Para ilmuwan meyakini insiden misterius di Samudra Hindia selatan pada 23 September 1979 adalah tes senjata nuklir secara rahasia oleh Israel. Klaim ini dikuatkan bukti adanya isotop radioaktif pada domba-domba di Australia.

Temuan itu diterbitkan dalam studi baru untuk Science and Global Security. Sekitar 39 tahun silam, ledakan misterius disertai pancaran cahaya terjadi di Samudra Hindia selatan.

Insiden misterius yang terdeteksi satelit Vela 6911 Amerika Serikat (AS) terjadi pada pukul 12.53 GMT. Lokasinya berada di dekat Kepulauan Prince Edward sekitar separuh jalan antara Afrika dan Antartika. Kejadian misterius itu dikenal dengan sebutan "Insiden Vela".

Penasihat untuk Presiden Jimmy Carter saat itu bergegas untuk memberikan briefing kepadanya tentang insiden itu.

Carter dalam momoarnya menulis, para pejabat keamanan AS berspekulasi bahwa peristiwa itu adalah uji coba senjata nuklir Israel yang dilakukan bekerjasama dengan rezim apartheid Afrika Selatan.

Namun, panel pemerintah AS yang bersidang untuk mempelajari masalah ini menghasilkan temuan samar-samar yang meremehkan kemungkinan bahwa insiden itu sebagai ledakan nuklir.

Israel, yang terkenal menutup rapat kepemilikannya atas senjata nuklir, dengan gigih menolak untuk mengonfirmasi atau menyangkal apakah negara itu mengembangkan program senjata nuklir atau tidak.

Sekarang, studi baru oleh Christopher Wright dari Australian Defence Force Academy dan pensiunan ahli fisika nuklir dari Lembaga Pertahanan Swedia Lars-Erik De Geer, menawarkan petunjuk baru.

Para peneliti mengungkap temuan yodium-131 dalam tiroid domba Australia pada bulan Oktober dan November 1979. Tiroid itu dikirim ke AS untuk analisis pada saat itu, tetapi hasilnya tidak pernah dipublikasikan.

"Tingkat isotop akan konsisten dengan mereka yang merumput di jalur potensial kejatuhan radioaktif dari uji coba nuklir rendah 22 September di Samudra Hindia selatan," tulis para ilmuwan dalam laporannya.

Temuan lain berupa analisis pola cuaca yang menunjukkan gejolak kejatuhan dari ledakan nuklir yang berulang di beberapa bagian wilayah Australia.

Selain itu, studi ini menganalisis deskripsi yang tidak diklasifikasikan dari gelombang suara bawah laut yang terdeteksi oleh pos pendengar AS yang berkorelasi dengan flash ganda di dekat Kepulauan Prince Edward, yang tidak berpenghuni kecuali untuk stasiun penelitian pemerintah Afrika Selatan.

Leonard Weiss dalam tulisannya di Bulletin of the Atomic Scientists, menyatakan studi baru menghilangkan hampir semua keraguan bahwa flash itu adalah ledakan nuklir.

"Ini memperkuat analisis sebelumnya yang menyimpulkan bahwa Israel kemungkinan melakukan uji coba nuklir yang melanggar hukum AS dan Perjanjian Larangan Uji Coba Terbatas (Limited Test Ban Treaty)," lanjut Weiss yang merupakan ahli nonproliferasi nuklir.

"Israel adalah satu-satunya negara yang memiliki kemampuan teknis dan motivasi kebijakan untuk melakukan uji klandestin, yang menurut beberapa sumber, adalah yang terakhir dari beberapa (uji coba) dan terdeteksi oleh satelit Vela karena perubahan tiba-tiba dalam tutupan awan," imbuh tulisan Weiss, yang dilansir Selasa (14/8/2018).

Sementara itu, Israel tetap mempertahankan keheningannya pada pertanyaan tentang tes senjata nuklir yang dituduhkan tersebut.

Ditanya apakah Israel bertanggung jawab atas Insiden Vela, Duta Besar Israel untuk Selandia Baru, Itzhak Gerberg, mengatakan kepada New Zealand Herald; "Cukup asumsi konyol yang tidak mengandung air."

Perjanjian Larangan Uji Coba Terbatas mulai berlaku pada tahun 1963 dan melarang ledakan nuklir di atmosfer, di luar angkasa, dan di bawah air. Aturan itu hanya membolehkan uji coba nuklir dilakukan di bawah tanah.

Israel menandatangani perjanjian itu pada tahun 1963 dan meratifikasinya pada tahun 1964.

Credit sindonews.com

Donald Trump Sahkan UU Kenaikan Dana Militer

Donald Trump

Foto: EPA-EFE/NEIL HALL

Dana operasional pertahanan AS mencapai 716 miliar dolar AS.

CB, WASHINGTON -- Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah menandatangani Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) pada Senin (13/8). Undang-undang tersebut mengatur tentang anggaran pertahanan AS senilai 716 miliar dolar AS untuk 2019.

Dalam sebuah upacara di pangakalan militer Fort Drum di New York, Trump menyatakan kegembiraannya atas cepatnya persetujuan NDAA oleh Kongres AS. "Kita akan memperkuat militer kita tidak seperti sebelumnya, dan itulah yang kita lakukan," ujar Trump, dikutip laman Anadolu Agency.

Ia mengatakan dengan anggaran baru untuk 2019, AS akan membuat investasi penting dalam senjata nuklir. NDAA memberikan Pentagon anggaran dasar senilai 638 miliar dolar AS untuk program-program pertahanan yang terkait dengan Departemen Energi. Dana sebesar 69 miliar dolar AS turut disiapkan untuk kemungkinan operasi di luar negeri.

NDAA juga memberi otorisasi kenaikan gaji sebesar 2,6 persen untuk anggota militer AS. Kenaikan tersebut merupakan yang terbesar dalam sepuluh tahun terakhir.

Melalui NDAA, AS juga melarang penjualan jet F-35 Joint Strike Fighter ke Turki. Penjualan baru bisa dilakukan setelah Pentagon merilis laporan tentang hubungan Turki-Amerika dalam 90 hari. Dalam laporan itu, Pentagon diharapkan mencantumkan penilaian partisipasi Turki dalam program F-35 serta memaparkan risiko yang timbul akibat pembelian sistem pertahanan rudal Rusia S-400 oleh Ankara.

Pembelian sistem pertahanan rudal Rusia S-400 sempat membuat hubungan AS dan Turki menegang. Washington menilai, keputusan Turki membeli rudal tersebut dapat membuat hubungan bilateral kedua negara memanas.

Namun Presiden Recep Tayyip Erdogan tak menggubris peringatan AS. Menurutnya, negaranya memiliki hak untuk mencari cara terbaik guna melindungi keamanan nasionalnya. "Transaksi telah ditandatangani (dengan Rusia). Insya Allah kita akan melihat rudal S-400 di negara kita dan mendahului proses produksi bersama," kata Erdogan tahun lalu.

NDAA pun akan memperkuat Komite Investigasi Asing AS (CFIUS). Komite itu bertugas meninjau usulan investasi asing guna mempertimbangkan apakah mereka mengancam keamanan nasional atau tidak.

Terkait hal itu CFIUS akan melakukan kontrol lunak terhadap kontrak AS dengan China ZTE Corp dan Huawei Technologies Co Ltd. Sebelum ditandatangani Trump, anggota parlemen AS memang ingin menggunakan rancangan undang-undang Otorisasi Pertahanan Nasional untuk mengembalikan sanksi keras terhadap ZTE.

Sanksi itu dinilai layak diberikan karena ZTE disebut melakukan pengiriman produk telekomunikasi secara ilegal ke Iran dan Korea Utara (Korut). Namun ketentuan pembatasan dalam NDAA yang diloloskan Kongres lebih lemah dibandingkan yang disusun dalam rancangan undang-undang.

Trump sebelumnya telah memberlakukan larangan bisnis antara perusahaan AS dengan ZTE. Namun larangan tersebut telah dicabut dan ZTE diizinkan kembali melanjutkan bisnisnya di AS.

Kendati demikian, para pemimpin badan intelijen AS telah mengutarakan kekhawatiran terhadap ZTE, Huawei Technologies Co Ltd, dan beberapa perusahaan Cina lainnya. Perusahaan-perusahaan tersebut dinilai cukup bergantung pada Pemerintah Cina. Ketergantungan itu, menurut mereka, meningkatkan risiko spionase.

Huawei, dalam sebuah pernyataan, mengungkapkan keberatannya terhadap pemberlakuan NDAA. "Huawei mendukung tujuan Pemerintah AS untuk keamanan yang lebih baik, tapi penambahan acak itu ke NDAA tidak efektif, salah arah, dan tidak konstitusional," katanya.

"NDAA tidak melakukan apa pun untuk mengidentifikasi risiko keamanan nyata atau meningkatkan keamanan rantai pasokan, dan hanya akan berfungsi untuk menghambat inovasi seraya meningkatkan biaya internet bagi konsumen dan bisnis AS," kata Huawei menambahkan.

Kementerian Perdagangan Cina turut menyuarakan protes terhadap NDAA. "Pihak AS harus secara objektif dan adil memperlakukan investor Cina, dan menghindari CFIUS menjadi penghalang bagi kerja sama investasi antara perusahaan Cina dan AS," katanya pada Selasa (14/8).

Pengesahan NDAA dinilai akan kian memperuncing perselisihan AS dengan Cina. Sebab saat ini kedua negara telah terlibat dalam perang dagang dengan menerapkan tarif masuk cukup tinggi pada produk atau komoditas masing-masing.

Credit republika.co.id

Rusia: Putin Belum Perintahkan untuk Balas Sanksi AS

MOSKOW - Rusia menyatakan, sampai saat ini Presiden Rusia Vladimir Putin belum memberikan perintah untuk membalas sanksi baru yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) terhadap Moskow.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menuturkan, Kementerian Luar Negeri Rusia sedang mengupayakan kemungkinan langkah balas dendam atas sanksi itu. Namun, dia menyebut masih terlalu dini untuk mengatakan apa yang mungkin mereka lakukan.

"Ada pengumuman tentang beberapa sanksi baru oleh AS, ada informasi bahwa paket (sanksi) sedang disiapkan atau sudah siap, tetapi belum diperkenalkan dan tentu saja tidak ada informasi yang jelas tentang seperti apa sanksi tersebut," kata Peskov, seperti dilansir Reuters pada Senin (13/8).

AS pada pekan lalu mengumumkan akan memberlakukan sanksi baru terhadap Rusia setelah Washington memutuskan bahwa Moskow telah menggunakan zat syaraf terhadap mantan agen ganda Rusia, Sergei Skripal dan putrinya, Yulia, di Inggris.

Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov sebelumnya menyatakan, alasan AS menjatuhkan sanksi baru kepada Rusia benar-benar absurd.

"Saya pikir semua orang yang bahkan sedikit akrab dengan apa yang disebut kasus Skripal, memahami absurditas pernyataan yang termuat dalam dokumen resmi Departemen Luar Negeri; bahwa AS telah menetapkan bahwa Rusia yang bersalah atas insiden Salisbury," kata Lavrov

Credit sindonews.com

Rusia: Sanksi AS Buat Hubungan Bilateral Renggang

Presiden AS Donald Trump (kiri) dan Presiden Rusia Vladimir Putin (kanan) bersalaman dalam pertemuan di Helsinki, Senin (16/7).

Foto: ABC News

AS jatuhkan sanksi ekonomi yang menyasar perusahaan yang didanai Rusia.

CB, MOSKOW -- Pemerintah Rusia mengatakan sanksi ekonomi baru yang diterapkan AS terhadap negaranya bukan pertanda baik bagi hubungan bilateral kedua negara. Sanksi itu justru berpotensi semakin merenggangkan hubungan AS-Rusia.

"Kami mempertahankan sikap kami pada langkah-langkah ketat ini (sanksi). Ini bukan pertanda baik bagi hubungan bilateral," kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov dalam sebuah konferensi pers pada Selasa (14/8).

Kongres AS baru saja menerbitkan rancangan undang-undang (RUU) bipartisan yang mengatur tentang pembatasan investasi dalam utang luar negeri Rusia. Rancangan UU itu pun melarang bank-bank yang dikelola Pemerintah Rusia untuk beroperasi di AS.

Sebelumnya, AS juga telah mengumumkan akan menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Rusia. Sanksi yang akan mulai diberlakukan pada 22 Agustus itu membidik semua perusahaan negara atau perusahaan yang didanai Rusia.

Adapun alasan AS menjatuhkan sanksi ekonomi terbaru berkaitan dengan dugaan keterlibatan Rusia dalam aksi penyerangan agen ganda Sergei Skripal di Salisbury, Inggris, pada Maret lalu. Ia diserang dengan menggunakan agen saraf Novichok.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan, sanksi terbaru kemungkinan akan diikuti langkah-langkah yang lebih luas. Hal itu seperti menangguhkan hubungan diplomatik dan mencabut hak mendarat Aeroflot, yakni maskapai penerbangan nasional Rusia.

Peskov menyebut sanksi ekonomi terbaru yang dijatuhkan terhadap negaranya ilegal dan tak dapat diterima. Menurutnya, sanksi itu akan membuat Presiden Rusia Vladimir Putin menghentikan pendekatan konstruktif terhadap AS.

Menurut Peskov, Putin telah lebih dari sekali menyatakan kesiapannya memperbaiki hubungan dengan AS. "Dan dia telah menunjukkan pendekatan konstruktif dan kesiapannya menemukan jalan keluar dari situasi dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit," ucapnya.

Dengan adanya sanksi baru dari AS, ia yakin Putin tak akan mempertahankan pendekatan konstruktif terhadap AS. "Tidak ada yang meragukan bahwa Putin tidak akan mempertahankan pendekatan ini," ujar Peskov.

Pemerintah Amerika Serikat menjatuhkan sanksi baru terhadap Rusia. Hal itu karena AS menyakini Moskow telah menggunakan racun saraf untuk menyerang bekas mata-mata Rusia beserta putrinya di Inggris.

Pejabat tinggi Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa Deplu telah memberi tahu Kremlin soal sanksi tersebut pada Rabu (7/8). Sergei Skripal, mantan kolonel pada dinas intelijen militer Rusia, GRU, dan putrinya, yang berusia 33 tahun, Yulia, ditemukan dalam keadaan tidak sadar di kota Inggris selatan, Salisbury, pada Maret. Mereka terkapar setelah cairan mengandung zat saraf jenis Novichok melekat di pintu depan rumah mereka.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert, mengatakan Deplu berkeyakinan bahwa Rusia menggunakan senjata kimia atau hayati, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Rusia juga diyakini telah menggunakan senjata kimia atau biologis terhadap warga negaranya sendiri.

Credit republika.co.id

Survei Jenderal: Turki Keluar dari NATO Tahun Ini

S-400 Triumf (NATO menyebutnya SA-21 Growler) dapat menghancurkan semua target udara, termasuk pesawat generasi kelima atau siluman, drone, rudal balistik, dan rudal jelajah. Triumf mampu menjangkau target udara sejauh 400 km dengan ketinggian maksimum 27 km. Sputnik/Sergei Malgavko

CB, Jakarta - Permusuhan antara Turki dan Amerika Serikat semakin mendidih membuat Turki diperkirakan akan keluar dari NATO, organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara yang didirikan tahun 1949, dalam tahun ini.
Perkiraan Turki keluar dari NATO didasarkan survei Academy Securities yang berlangsung selama 6 bulan bertajuk Geopolitical Intelligence Group yang beranggotakan 10 mantan jenderal dan laksamana, mengutip laporan www.intelliNews.com, Selasa, 14 Agustus 2018.

Survei ini memuat outline berbagai aspek alasan tentang Ankara sepertinya akan keluar dari aliansi militer tersebut. Hasil survei berkesimpulan: Turki tidak akan lagi sebagai sekutu NATO.

Laporan Academy Securities yang ditulis Jenderal James "Spider" Marks dan Rachel Washburn yang dipublikasikan hanya beberapa saat setelah Recep Tayyib Erdigan terpilih kembali sebagai presiden Turki akhir Juni lalu menyajikan sejumlah alasan mengenai kemungkinan Turki keluar dari NATO.
Laporan itu juga menyebutkan tentang Turki yang semakin mendekat ke Rusia.

IPresiden Iran Hassan Rouhani (kiri), Presiden Rusia Vladimir Putin (tengah) dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. [http://aa.com.tr]

"Turki melanjutkan untuk memperkuat hubungannya dengan Rusia, mengibarkan bendera merah terhadap hubungan NATO di kawasan itu," ujar laporan itu.Permusuhan Turki dan AS dipicy dari rencana Turki membeli rudal S-400 buatan Rusia yang disebut tidak sesuai dengan peralatan militer NATO.
Persteruan berlanjut dengan dukungan AS terhadap milisi Kurdi dengan organisasinya yang disebut Ankara sebagai YPG dan PKK di Suriah. Ankara memasukkan YPG dan PKK sebagai organisasi teroris.
Pasukan Kurdi melawan berbagai operasi ISIS di Irak dan Suriah.
Bersamaan dengan perang di Suriah yang berkecamuk, Turki, Rusia dan Iran bersama-sama berupaya mempengaruhi Suriah.

Tank dan kendaraan lapis baja Angkatan Darat Prancis tiba di pangkalan militer TAHA, di Estonia, 29 Maret 2019. Tentara Prancis ini merupakan bagian dari pasukan NATO yang ditempatkan di Estonia, Latvia, Lithuania and Polandia. AFP/Raigo Pajula

"Mereka mempengaruhi Suriah ke arah kerja sama yang tak diperkirakan sebelumnya di antara ketiga negara," ujar laporan lembaga intelijen itu.Alasan lainnya, Turki yang mengarah pada negara otoriter menjadi faktor yang dapat mendorong Ankara keluar dari NATO. "Tidak lagi sebagai muslim demokrasi sekuler, Turki menjadi rezim otoriter berbahaya dan meningkatnya keagamaan, memangkas kesepakatannya sendiri."

Credit tempo.co

Perang Dagang Turki - AS, 3 Ancaman Erdogan kepada Trump

Presiden Amerika Serikat Donald Trump berjabat tangan dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan disaksikan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Brussels Belgia, 11 Juli 2018. (Presidency Press Service via AP, Pool)

CB, Jakarta - Kecamuk perang kata antara Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, melawan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, kian keras. Saling hujat kedua pemimpin itu menimbulkan perang dagang, apa saja ancaman Erdogan terhadap Trump.

Presiden AS Donald Trump dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. REUTERS
1. Boikot produk elektronik Amerika Serikat

Presiden Erdogan menyatakan akan memboikot seluruh barang elektronik buatan Amerika Serikat. "Jika Amerika Serikat memiliki iPhone, akan kita ganti dengan Samsung dari Korea Selatan yang banyak di pasaran atau kita membeli Vestel buatan dalam negeri."
2. Jual emas, dolar atau euro
Presiden Erdogan meminta kepada seluruh rakyat Turki menjual simpanan emas, dolar atau euro yang mereka pegang untuk ditukarkan ke mata uang nasional, lira. Saat ini, lira melemah hingga kurang lebih 45 persen dari mata uang asing. Menurut Erdogan, pelemahan itu disebabkan Turki menjadi sasaran perang dagang oleh Amerika Serikat.
"Kita akan lawan Amerika Serikat. Seluruh perusahaan atau pengusaha jangan ramai-ramai memburu dolar agar mata uang kita kuat," desak Erdogan kepada para pengusaha Turki.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, kanan, dan Menteri Luar Negeri Mevlut Cavusoglu, kiri, di pertemuan NATO di Brussels [Paul Hanna/Reuters]
3. Pastor Andrew Brunson tak dibebaskan
Presiden Erdogan menyatakan tidak akan membebaskan pastor Amerika Serikat, Andrew Brunson, sebelum ada keputusan tetap dari pengadilan meskipun mendapatkan tekanan.
Pastor Brunson dijebloskan ke penjara sejak Oktober 2016 karena dituding terlibat aktivitas terorisme. Pria yang tinggal di Turki lebih dari dua dekade itu, terindikasi membantu sekelompok organisasi yang dianggap bertanggung jawab atas kudeta melawan Erdogan. "Dia dituntut hukuman penjara maksimal 35 tahun. Namun Brunson menolak segala dakwaan," tulis Reuters.

Credit tempo.co

Krisis Ekonomi, Turki Bersumpah Boikot Produk Amerika Serikat

Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan bersama Mustafa Varank, Menteri Industri dan Teknologi Turki.[www.sozcu.com.tr]

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayip Erdogan mengumbar angkara murka kepada Amerika Serikat dengan mengatakan Ankara akan memboikot seluruh produk elektronik negeri itu.
Erdogan menyatakan, Turki akan menghentikan pembelian barang eletronik Amerika Serikat, termasuk iPhones. Sebagi gantinya, jelasnya, Turki akan membeli Samsung buatan Korea Selatan atau Vestel produksi dalam negeri.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan (kiri) dan menantunya Menteri Keuangan Berat Albayrak (kanan). Via Almonitor

"Jika mereka memiliki iPhone, ada Samsung di manapun. Kami memiliki Vestel," ucapnya seperti dikutip Al Jazeera, Selasa 14 Agustus 2018. Erdogan tidak menjelaskan, kapan boikot itu akan diberlakukan.
Beberapa hari ini, mata uang Turki, lira, mengalami pelemahan hebat terhadap dolar Amerika Serikat hingga mencapai lebih dari 45 persen.

Bocoran iPhone SE 2 dengan kamera Face ID dan notch. Kredit: @OnLeaks/Twitter
Dalam pernyataannya kepada media, Erdogan menolak pendapat para ahli yang mengatakan pelemahan lira terhadap mata uang asing disebabkan oleh fundamental ekonomi. Menurut Erdogan, Turki saat ini menjadi target perang ekonomi.

Untuk itu, dia berkali-kali meminta warga Turki menjual dolar dan euro yang dipegang demi memperkuat mata uang nasional. Erdogan juga mendesak seluruh perusahaan tidak ramai-ramai membeli dolar. "Amerika Serikat telah menusuk Turki dari belakang. Kita akan memboikot barang elektronik mereka," kata Erdogan, Selasa.

Credit tempo.co

AS: Turki akan Banyak Tekanan Ekonomi Jika tak Lepas Brunson

Presiden AS Donald Trump bersama Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Roosevelt Room Gedung Putih, Selasa, 16 Mei 2017 di Washington.

Foto: AP Photo/Evan Vucci

Brunson membantah terlibat dalam upaya kudeta pemerintahan Turki.

CB, WASHINGTON -- Amerika Serikat (AS) memperingatkan, Turki akan mendapat lebih banyak tekanan ekonomi jika bersikikuh menolak melepaskan pendeta Amerika yang dipenjara, Andrew Brunson.

Pejabat pemerintahan AS mengatakan hal itu pada Selasa (14/8) sore terkait dengan hubungan yang semakin keruh di antara dua sekutu negara NATO itu.

Pesan tegas itu muncul sehari setelah penasihat keamanan nasional Gedung Putih John Bolton bertemu secara pribadi dengan duta besar Turki di AS, Serdar Kilic yang membicarakan kasus pendeta evangelis Andrew Brunson.

"Bolton memperingatkan Kilic bahwa AS tidak akan memberikan alasan apapun lagi soal ini," ujar seorang pejabat senior AS dikutip dari laman Reuters, Rabu (15/8).

Pejabat Gedung Putih tersebut mengatakan, tidak ada perkembang lebih jauh terkait kasus Brunson. Pemerintah AS akan tetap teguh dalam hal ini.

"Presiden itu 100 persen berkomitmen untuk membawa Pastor Brunson pulang dan jika kami tidak melihat tindakan dalam beberapa hari atau pekan berikutnya, mungkin ada tindakan lebih lanjut yang akan diambil lagi,” kata pejabat itu.

Tindakan lebih lanjut AS, dimungkinkan dalam bentuk sanksi ekonomi. "Tekanan akan terus meningkat jika kami tidak melihat hasil yang nyata dari pembebasan Brunson," kata dia.
Hubungan antara Turki dan AS memanas menyusul penahanan Brunson dan juga perbedaan pendapat soal berbagai kepentingan di Suriah. Trump melipatgandakan tarif pada impor baja dan aluminium Turki pekan lalu, yang berkontribusi terhadap penurunan tajam lira pada Senin (13/8) lalu.

AS juga memberikan denda terhadap Halkbank milik negara Turki karena diduga membantu Iran menghindari sanksi AS. Awal bulan ini, AS juga menjatuhkan sanksi pada dua pejabat penting di kabinet Presiden Recep Tayyip Erdogan dalam upaya untuk mendapatkan Turki untuk menyerahkan Brunson.

Brunson dituduh mendukung upaya kudeta terhadap Turki Erdogan dua tahun lalu. Ia ditengarai juga terlibat gerakan terlarang di Turki, Fethullah Gulen. Namun Brunson membantah segala tuduhan tersebut. Hingga kini, ia dalam proses pengadilan dengan tuduhan terorisma. Ia dikenai tahanan rumah, setelah dua tahun di penjara.

Pengacara Brunson mengatakan, ia sudah mengajukan banding ke pengadilan Turki untuk membebaskannya dari tahanan rumah dan mencabut larangan bepergiannya.

Credit republika.co.id

PBB: lebih 130 orang tewas kerusuhan di Suriah barat-laut

Ledakan terlihat di Quneitra, sisi Suriah pada perbatasan Suriah-Israel dilihat dari wilayah pendudukan Israel, Golan Heights, Minggu (22/7/2018). (REUTERS/Ronen Zvulun)

PBB, New York (CB) - Dalam lonjakan kerusuhan dalam perang saudara di Suriah, lebih dari 130 orang tewas, termasuk "banyak anak kecil", di tiga gubernuran selama akhir pekan, kata PBB pada Senin (13/8).

Kantor bagi Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), yang berpusat di Markas Besar PBB di New York, mengatakan permusuhan yang berlangsung di bagian barat-laut Suriah telah menewaskan sedikitnya 134 orang, termasuk banyak anak kecil, selama akhir pekan lalu di Gubernuran Idlib, Hama dan Aleppo.

"Sedikitnya 59 anak kecil dilaporkan meninggal, 17 di antara mereka anak kecil, ketika satu depot amunisi dan senjata meledak di satu bangunan permukiman di dekat Kota Kecil Sarmada di pinggir utara Gunernuran Idlib," kata Wakil Juru Bicara PBB Farhan Haq kepada wartrawan dalam satu taklimat rutin.

Badan Anak PBB (UNICEF) menghitung "28 anak kecil dilaporkan meninggal di Idlib dan Aleppo Barat di Suriah Utara" dalam 36 jam belakangan, katanya.

"Tiga instalasi kesehatan yang didukung UNICEF diserang," kata Haq, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. "Dua di antaranya --yang menyediakan bantuan buat perempuan dan anak-anak-- sekarang tak bisa beroperasi."

"Lembaga pendidikan dilaporkan menghentikan semua kegiatan belajar-mengajar di Khan Shaukun, Maarrat An-Numan dan Kafr Nobol di Idlib selama tiga hari akibat permusuhan," katanya.

"Kami mengingatkan semua pihak dalam konflik tersebut mengenai kewajiban mereka untuk melindungi semua warga sipil dan benda sipil, termasuk sekolah dan instalasi kesehatan; dan mengizinkan akses kemanusiaan tanpa hambatan, berkelanjutan dan aman ke semua orang yang memerlukan sejalan dengan hukum kemanusiaan internasional," kata wakil juru bicara PBB itu.
Editing oleh Chaidar Abdullah

Credit antaranews.com

PBB Serukan Serangan Terhadap Anak-anak Diakhiri

Anak-anak di Idlib, Suriah. (AFP PHOTO / Omar haj kadour)

Jakarta, CB -- Badan Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Kesejahteraan Anak-anak UNICEF menyerukan agar serangan terhadap anak-anak dalam peperangan di Suriah dan Yaman dihentikan.

Seruan itu dilontarkan UNICEF menyusul laporan terbaru yang menyatakan 28 anak-anak tewas di Idlib daan Aleppo Barat, Suriah Utara, Minggu (12/8).

Dari jumlah tersebut, tujuh korban tewas adalah satu keluarga.

Menurut UNICEF tiga fasilitas medis telah diserang dan dua telah rusak parah.

"Peperangan terhadap anak-anak Suriah menimbulkan risiko terhadap sejuta anak-anak di Idlib," kata kata Geert Cappelaere, Direktur Regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara dalam laporan tersebut.

Insiden yang menimpa 28 anak di Suriah tersebut merupakan insiden terbaru menyusul serangan terhadap bis piknik yang menewaskan 40 anak di Yaman.

Bagi Juliet Touma, kepala komunikasi regional UNICEF, kedua insiden itu menunjukkan peningkatan serangan terhadap anak-anak.

"Jelas terjadi sebuah perang terhadap anak-anak," katanya seperti dilansir UN News, menjelaskan bahwa perperangan yang berlangsung dalam kedua negara tersebut merampas hak-hak dasar anak seperti akses kesehatan dan pendidikan.

Sejak perang Suriah meletus delapan tahun lalu, warga sipil harus "menanggung beban konflik yang ditandai dengan penderitaan, kehancuran dan pengabaian terhadap kehidupan manusia," kata Kantor Koordinasi urusan Kemanusiaan PBB, OCHA.

UNICEF melaporkan bahwa lebih dari lima juta anak-anak membutuhkan bantuan kemanusiaan dengan hampir separuh diantaranya terpaksa mengungsi dari rumah-rumah mereka.

Perang yang berlangsung selama tiga tahun di Yaman menyebabkan hampir dua pertiga penduduk Yaman membutuhkan bantuan darurat atau perlindungan untuk bertahan hidup.

"Ada sekitar 30 juta anak-anak yang membutuhkan bantuan kemanusiaan di seluruh wilayah," kata Touma mengenai peristiwa yang juga dialami berbagai negara Timur-Tengah seperti Libya, Sudan dan Wilayah Pendudukan Palestina. "Anak-anak diserang, dan itu harus dihentikan," kata dia.

Credit cnnindonesia.com

Aksi Protes di Pemakaman Anak-anak Korban Serangan Saudi

Ribuan warga Yaman melontarkan kemarahan kepada Arab Saudi dan AS dalam upacara pemakaman massal anak-anak korban serangan koalisi Saudi. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Jakarta, CB -- Ribuan warga Yaman melontarkan kemarahanya kepada Arab Saudi dan Amerika Serikat dalam upacara pemakaman massal untuk anak-anak yang tewas sepulang piknik karena busnya dihantam serangan udara koalisi pimpinan Saudi, Senin (13/8).

Komite Internasional Palang Merah memastikan 51 orang tewas 40 di antaranya anak-anak, akibat serangan udara ke sebuah bus yang sedang melintas di Pasar Dahyan, Provinsi Saada, Yaman Utara, Kamis (9/8).

Pemakaman massal diadakan di Ibu Kota Saada, markas pemberontak Houthi dengan gambar yang disiarkan di Stasiun Televisi Al-Masirah. Peti-peti itu ditutupi dengan tirai hijau. Sekitar 50 kendaraan membawa peti mati tersebut.

Warga berdatangan sambil mengangkat foto anak-anak dan meneriakkan ucapan-ucapan yang menentang Arab Saudi dan Amerika Serikat.

"Amerika membunuh anak-anak Yaman," tulis di salah satu foto seperti dilansir kantor berita AFP.

Kepala Dewan Revolusioner Pemberontak, Mohammed Ali Al-Houthi mengambil bagian dalam pemakaman dan mengecam serangan itu sebagai kejahatan yang dilakukan oleh AS dan sekutunya terhadap anak-anak di Yaman.

Kementerian Kesehatan Houthi mengklaim 51 orang tewas dalam serangan itu dan 40 diantaranya anak-anak. Serangan itu juga menyebabkan 59 orang luka-luka, 56 anak-anak.

Koalisi pimpinan Arab Saudi telah mengambil bagian dalam konflik Yaman sejak 2015 untuk mendukung pemerintahan Presiden Yaman, Abedrabbo Mansour Hadi dalam perjuangannya melawan kaum Houthi.

Anwar Gargash, Menteri Luar Negeri Uni Emirat Arab (UEA), meratapi sisi perang dan menyebutkan peran penyelidikan koalisi terhadap serangan itu.

"Dalam perang ini kami telah melihat warga sipil ditembak, dibom, dibunuh, dan sayangnya, ini benar-benar bagian dari konfrontasi apa pun," kata dia.

Berdasarkan laporan dari AFP, perang di Yaman menyebabkan hampir 10.000 orang tewas. Hal ini sesuai dengan yang digambarkan PBB sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia.

Utusan PBB ke Yaman, Martin Griffiths, telah mengundang pihak yang bertikai untuk melakukan pembicaraan pada 6 September di Jenewa.

Foto: REUTERS/Naif Rahma
Sisa-sisa bus piknik yang dihantam serangan udara koalisi Saudi di Saada.

Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo dan Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Mohammed bin Salman sudah melakukan pembicaraan melalui telepon, pada Senin (13/8).

Namun, menurut Laporan Departemen Luar Negeri di pembicaraan itu, Pompeo tidak menyebutkan serangan udara akibat Koalisi Pimpinan Arab Saudi yang menghantam bus sekolah di Yaman dan menewaskan puluhan anak-anak tersebut.

Dilansir dari CNN, Pompeo berterima kasih kepada Putra Mahkota untuk dukungan Arab Saudi terhadap kebutuhan stabilisasi mendesak di Suriah, kemudian keterlibatannya dengan pemerintah Irak, dan tawarannya untuk membantu Irak mengatasi kekurangan air dan listrik.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Heather Nauert membahas pemboman itu hanya setelah dia ditanya oleh wartawan pada pekan lalu.

Dirinya mengatakan bahwa AS pasti prihatin oleh laporan serangan yang mematikan, tetapi dia tidak bisa mengkonfirmasi semua rincian karena mereka tidak ada di sana.

"Kami menyerukan koalisi yang dipimpin Saudi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh dan transparan atas insiden itu," kata dia.

Juru bicara Pentagon, Letnan Rebecca Rebarich mengatakan bahwa seorang jenderal bintang tiga AS sedang menekan Arab Saudi untuk melakukan penyelidikan transparan terhadap serangan bus sekolah di Yaman dan memberitahukan hasilnya kepada publik, pada Senin (13/8).

"Seorang jenderal bintang tiga sedang menyesuaikan kunjungannya yang dijadwalkan ke Arab Saudi untuk membahas insiden serangan tersebut dan melihat langsung ke lokasi," kata dia.

Credit cnnindonesia.com

Presiden Mesir: keamanan Yaman penting buat seluruh wilayah

Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi berbicara saat upacara pelantikan dirinya untuk masa jabatan yang kedua, di Dewan Perwakilan Rakyat di Kairo, Mesir, Sabtu (2/6/2018). (The Egyptian Presidency/Handout via REUTERS)

Kairo, Mesir (CB) - Presiden Mesir Abdel Fattah As-Sisi pada Senin menekankan bahwa keamanan Yaman sangat penting buat keamanan nasional Mesir dan kestabilan seluruh wilayah tersebut.

Mesir menolak digunakannya Yaman untuk mengancam pelayaran di Laut Merah dan Selat Bab Al-Mandeb, kata As-Sisi dalam taklimat di Kairo bersama timpalannya dari Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi --yang saat ini hidup di pengasingan bersama pemerintahnya, yang diakui masyarakat internasional.

Ia mengatakan kunjungan Hadi ke Mesir sangat penting mengingat tahap penting krisis yang dilalui Yaman dan tantangan serius yang dihadapi wilayah Arab serta mengancam kestabilan dan keamanannya dengan cara yang tak pernah terjadi sebelumnya.

Situasi itu memerlukan pengerahan semua upaya untuk mengubah kondisi berat yang dialami rakyat Yaman, demikian laporan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa malam. Semua negara Arab, katanya, menghadapi ancaman bahaya.

Presiden Mesir tersebut kembali menyampaikan keinginan negaranya mengenai keamanan dan kestabilan Yaman dan keutuhan wilayahnya, dan menyampaikan dukungan penuh buat pemerintah sah Yaman dalam menghadapi "mereka yang berusaha mengutak-atik kestabilan dan keamanan negeri itu".

As-Sisi juga mengatakan pembicaraannya dengan presiden Yaman berpusat pada peningkatan hubungan bilateral, perkembangan krisis Yaman, keamanannya dan dampak politik terhadap wilayah tersebut serta upaya yang dilancarkan Mesir untuk memajukan mekanisme penyelesaian politik.

Yaman telah dilanda perang saudara sejak gerilyawan Syiah Al-Houthi merebut sebagian besar wilayah Yaman dan menguasai semua provinsi utara pada penghujung 2014, termasuk Ibu Kota Yaman, Sana`a.

Arab Saudi memimpin koalisi militer Arab yang mencampuri perang Yaman pada 2015 guna mendukung Pemerintah Hadi.

Lebih dari 10.000 orang Yaman, kebanyakan warga sipil, telah tewas dalam perang itu dan sebanyak tiga juta orang kehilangan tempat tinggal.

Credit antaranews.com

Ada Jejak Bom AS dalam Serangan Horor Bus Sekolah Yaman

SANAA - Ada potongan bom buatan Amerika Serikat (AS) dalam serangan horor koalisi Arab terhadap bus sekolah di Yaman. Serangan koalisi yang dipimpin Arab Saudi ini menewaskan 51 orang, yang sebagian besar anak-anak sekolah.

Potongan bom AS yang ditemukan adalah jenis bom Mark 82 buatan kontraktor pertahanan Raytheon. Jejak bom Amerika itu ditemukan wartawan lokal dan warga Yaman yang mengamati lokasi serangan pada hari Kamis lalu.

Seperti diberitakan sebelumnya, Koalisi Arab menyerang sebuah bus sekolah di daerah Dahyan, Provinsi Saada. Wilayah itu dikendalikan pemberontak Houthi. Serangan tersebut juga menyebabkan 71 orang lainnya terluka.

Potongan-potongan bom AS ditemukan di dekat jasad-jasad korban yang hangus. Foto-foto mengerikan di lokasi serangan telah dibagikan jurnalis Nasser Arrabyee. Salah satu foto menunjukkan potongan bom Mark 82 atau MK-82 seberat seberat 500 pon.

Bom MK-82 diketahui memang dijual AS secara terus-menerus kepada Arab Saudi.

"Sisa-sisa bom AS yang menewaskan anak-anak Yaman dalam pembantian terbaru AS-Saudi dan kejahatan perang 9 Agustus 2018, di Saada, Yaman utara," tulis Nasser Arrabyee di Twitter via akun @narrabyee.

Jejak bom MK-82 yang membunuh warga sipil Yaman bukan sekali ini terlacak. Bom MK-82 pernah menjadi berita mengejutkan pada tahun 2016 ketika Koalisi Arab membom sebuah aula komunitas di Sanaa saat pemakaman Sheikh Ali al-Rawishan, yang menewaskan lebih dari 140 orang dan melukai 525 orang lainnya.

Penjualan senjata ke Arab Saudi sudah berulang kali dikecam oleh organisasi hak asasi manusia. Penjualan tersebut dianggap sebagai salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap melonjaknya jumlah korban tewas di Yaman.

Menurut angka perkiraan PBB, lebih dari 10.000 orang telah tewas dalam perang tiga tahun terakhir di Yaman. Sedangkan blokade Arab Saudi terus berkontribusi terhadap kelaparan dan penyakit di negara itu.

Meskipun ada desakan yang berulang kali oleh LSM dan bahkan oleh anggota parlemen AS untuk menghentikan pasokan senjata ke Saudi, Pentagon tetap melanjutkan untuk memberikan kontrak kunci Lockheed Martin/General Dynamics untuk memasok bom MK-82 ke Koalisi Arab.

Sementara itu, juru bicara Komando Pusat AS Mayor Jenderal Josh Jacques berkilah soal bukti jejak bom Amerika dalam serangan mengerikan terhadap bus sekolah di Yaman.

"Kita mungkin tidak pernah tahu apakah amunisi (yang digunakan) adalah salah satu yang dijual AS kepada mereka," kata Jacques, kepada Vox, yang dikutip Senin (13/8/2018).

Credit sindonews.com

Indonesia Gandeng Inggris Perkuat Keamanan Siber

Wakil Menteri Luar Negeri A. M. Fachir (kedua kanan) bersama Duta Besar Inggris untuk Indonesia Moazzam Malik (kiri), Menteri Muda Urusan Asia Pasifik Kemlu Inggris Y.M Mark Field (kedua kiri) dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Djoko Setiadi (kanan) berfoto bersama usai menandatangani MoU di Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Selasa (14/8).

Foto: Antara/Galih Pradipta

Indonesia dan Inggris juga sepakat meningkatkan nilai perdagangan.

CB, JAKARTA -- Pemerintah Indonesia dan Inggris sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang keamanan siber. Pakta kerja sama tersebut ditandatangani oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI Djoko Setiadi dan Menteri Muda Urusan Asia Pasifik Kementerian Luar Negeri Inggris Mark Field pada Selasa (14/8).

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) juga disaksikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI AM Fachir. Dia mengatakan, kerja sama dalam bidang siber dengan Inggris merupakan hal yang cukup progresif dibanding dengan negara-negara lainnya.

"Kerja sama dengan Inggris ini cukup progresif karena sudah mengarah kepada upaya kerja sama yang konkret," kata Wakil Menteri (Wamen) AM Fachir di Jakarta, Selasa (14/8).

Dia mengungkapkan, salah satu kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kedua negara dalam kerja sama tersebut adalah dialog mengenai keamanan siber. Selain itu, kedua negara akan melakukan pengembangan dan implementasi strategi keamanan siber, manajemen insiden keamanan siber, promosi kesadaran, dan pelatihan keamanan siber hingga pengembangan kapasitas di bidang keamanan siber.

Kepala BSSN RI Djoko Setiadi mengatakan, kerja sama tersebut merupakan titik awal dari kerja sama di bidang siber yang akan terjalin antara kedua negara. Dia mengatakan, Inggris merupakan salah satu negara Eropa yang unggul terkait penanganan keamanan siber.

Menurut Djoko, menggandeng negara maju sambil mengadaptasi teknologi mereka dalam hal keamanan siber merupakan hal yang diperlukan. Dia mengatakan, kerja sama dalam bidang teknologi cyber security membuat Indonesia akan mampu menangkal beragam jenis serangan di dunia maya.

"Kita ke depan tidak dapat membayangkan jenis-jenis serangan siber kedepannya akan seperti apa. Kawan-kawan dengar sendiri apa yang terjadi di dalam negara kita, KPU kemarin pemilu serangan-serangan sudah sangat masif," kata Djoko.

Djoko mengungkapkan, pemerintah Inggris akan memberikan pelatihan pembangunan kapasitas di bidang keamanan siber untuk Indonesia. Mereka juga akan mengadakan transfer pengalaman agar Indonesia bisa berpikir lebih jauh lagi guna mengantisipasi serangan siber di nasa depan.

Mark Field mengatakan, hubungan bilateral antara Indonesia dan Inggris merupakan hal yang krusial dan penting. Dia mengatakan, kerja sama tersebut akan membuat kedua negara memiliki kesempatan untuk mendiskusikan sejumlah isu internasional, terlebih setelah terpilihnya Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) untuk dua tahun mendatang.

Menurut Field, masuknya Indonesia ke dalam anggota DK PBB membuat kedua negara dapat lebih mendiskusikan pelestarian nilai-nilai demokrasi internasional yang kini tengah terancam. Dia mengatakan, RI dan Inggris nantinya dapat berkerja sama untuk meningkatan demokrasi internasional dalam dua tahun ke depan.

Tak hanya mengunjungi Indonesia, Mark Field rencananya akan menyambangi sejumlah megara Asia Tenggara lainnya. Dia mengatakan, akan mendatangi Kamboja, Filipina, Thailand, Laos dan Brunei Darussalam dalam kunjungan 13 hari ke ASEAN.

"Saya tidak sabar untuk terus melanjutkan kerjasama antara kedua negara serta negara-negara ASEAN lainnya," kata Mark Field.

Sementara, kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Inggris tidak hanya dalam bidang keaman siber. Kerja sama juga dilakukan dalam sektor ekonomi dan perdagangan mengingat Inggris merupakan salah satu investor terbesar di Indonesia.

Selain itu, kedua negara juga sepakat untuk meningkatkan nilai perdagangan yang dalam lima tahun terakhir berada di bawah potensi dengan nilai hanya mencapai 2,4 hingga 2,5 mikiar dolar Amerika Serikat (AS). Kedua negara sepakat mencari cara-cara kreatif guna meningkatkan kerja sama perdagangan tersebut.

Kedua negara juga sepakat untuk menghidupkan kembali partnership forum. Sejumlah menteri akan bertemu dalam upaya meninjau berbagai kerja sama karena mekanisme bikteral yang banyak dan berada di berbagai bidang.

Indonesia dan Inggris pun sepakat untuk mengadopsi mekanisme perdagangan antara RI dan Uni Eropa setelah Brexit. Kedua negara sepaham untuk mengupayakan mekanisme tersebut menjadi norma internasional.

Credit republika.co.id