Kamis, 21 Juni 2018

Terkuat di ASEAN, Militer Indonesia di Atas Korut dan Israel

JAKARTA - Situs Global Firepower kembali merilis peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia. Dalam peringkat terbaru itu, kekuatan militer Indonesia masuk dalam daftar 15 besar dunia.

Seperti disitir Sindonews, Rabu (20/6/2018), Indonesia berada di peringkat 15, turun satu peringkat dari tahun lalu. Namun peringkat ini di atas sejumlah negara ASEAN seperti Vietnam (20), Thailand (27), Myanmar (35), Malaysia (44), Filipina (52), dan Singapura (67).

Tidak hanya itu, peringkat Indonesia juga lebih baik dari Israel (16) dan Korea Utara (18) serta Australia (21).

Dalam menyusun peringkat kekuatan militer negara-negara di dunia, situs Global Firepower Index memasukkan unsur jumlah personil militer, pesawat tempur, tank, hingga total aset angkatan laut. Situs ini juga memasukkan anggaran pertahanan.

Dalam catatan Global Firepower Index, militer Indonesia mempunyai personil militer sebesar 975.750, memiliki 39 pesawat tempur, 418 tank, dan total aset angkatan laut mencapai 221 dengan anggaran pertahanan mencapai USD 6,9 miliar.

Sementara itu, untuk tiga besar negara kekuatan militer di dunia, Amerika Serikat (AS) berada pada puncak daftar diikuti Rusia (2) dan China (3). Sementara itu, berturut-turut di bawah ketiganya adalah India (4), Prancis (5), Inggris (6), Korea Selatan (7), Jepang (8), Turki (9) dan Jerman (10).

Credit sindonews.com

Indonesia Sesalkan Keputusan AS Mundur dari Dewan HAM PBB

JAKARTA - Pemerintah Indonesia angkat bicara mengenai mundurnya Amerika Serikat (AS) dari Dewan HAM PBB. Indonesia menyatakan sangat menyesalkan langkah AS tersebut.

"Indonesia sangat menyayangkan keputusan AS untuk keluar dari Dewan HAM PBB," kata Kementerian Luar Negeri Indonesia dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip Sindonews dari lama resmi mereka pada Rabu (20/6).

Kemlu RI menyatakan, Dewan HAM merupakan forum kerja sama multilateralisme dan komitmen masyarakat internasional untuk menegakkan dan memajukan perlindungan HAM di seluruh dunia.

Lebih penting, lanjut Kemlu RI, Dewan HAM juga menjadi harapan bagi masyarakat lemah di seluruh dunia untuk mendapat perhatian bagi perlindungan dari berbagai pelanggaran HAM.

"Indonesia menyadari bahwa kerja Dewan HAM belum sempurna, akan tetapi proses reformasi seperti yang dibutuhkan beberapa badan PBB lainnya antara lain Dewan Keamanan dan Majelis Umum PBB, justru membutuhkan komitmen politis dan semangat kerja sama multilateralisme dari anggota PBB," ucapnya.

Dalam pernyataannya, Kemlu RI menambahkan bahwa Indonesia, bersama Negara-negara lainnya di dunia akan terus berkontribusi dan bekerja sama untuk menegakan dan memajukan perlindungan HAM melalui kerja sama multilateralisme sesuai mandat Dewan HAM, termasuk memperkuat kinerja Dewan HAM PBB

Credit sindonews.com

Korsel Tegaskan Sanksi Korut Tetap Berlaku

SEOUL - Sanksi terhadap Korea Utara (Korut) akan tetap berlaku sampai negara komunis itu benar-benar membatalkan program nuklirnya. Hal itu ditegaskan oleh pejabat senior Korea Selatan (Korsel).

Menteri Luar Negeri Korsel, Kang Kyung-wha mengatakan bahwa Seoul mengharapkan untuk melihat tindakan nyata Korut untuk memenuhi komitmen denuklirisasi lengkap sebagai ganti jaminan keamanan dan upaya bersama untuk membangun perdamaian abadi di Semenanjung Korea.

"Sementara itu, sanksi akan tetap di tempatnya sampai kami yakin bahwa denuklirisasi lengkap telah tercapai," katanya seperti dikutip dari USA Today, Rabu (20/6/2018).

Kang juga mengatakan bahwa rencana aksi akan muncul dalam negosiasi lanjutan antara Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) Mike Pompeo dan pejabat Korut. Sebelumnya, Pompeo mengatakan bantuan dari sanksi akan datang hanya setelah denuklirisasi lengkap, dan ia akan melakukan perjalanan ke Pyongyang untuk melakukan diskusi sebelum terlalu lama.

"Kami berharap diskusi dan perjanjian dan implementasi dari perjanjian tersebut akan berlangsung lebih cepat daripada nanti," katanya.

Korut tetap berada di bawah sanksi ketat yang diberlakukan pada bulan Agustus lalu oleh Dewan Keamanan PBB. Sanksi tersebut berupa larangan ekspor batubara, besi, timah dan makanan laut - yang mencapai sekitar USD1 miliar dari perdagangan tahunan negara itu yang mencapai USD3 miliar.

AS, Korsel, Jepang, dan Uni Eropa (UE) juga telah memberlakukan sanksi tambahan terhadap Pyongyang atas program rudal nuklir dan balistiknya.

Dalam kesempatan itu, Kang juga menyinggung soal penghentian latihan militer bersama AS-Korsel. Ia menyebut penghentian itu sebagai tindakan dengan itikad baik. Meski begitu, ia juga menegaskan bahwa latihan bersama itu dapat dipulihkan jika Korut gagal memenuhi janjinya.

"Mereka dapat dengan cepat kembali jika kita melihat momentum dialog kehilangan kecepatan atau Korea Utara tidak memenuhi komitmen denuklirisasi," tukasnya.

Credit sindonews.com

Eks Presiden Filipina Benigno Aquino Didakwa Penyalahgunaan Anggaran

MANILA - Mantan Presiden Filipina Benigno Aquino didakwa telah melakukan tindakan inkonstitusional. Hal itu terkait keputusannya mengalokasikan USD1,67 miliar dalam bentuk dana pemerintah untuk program yang ditolak oleh Kongres.

"Aquino bertanggung jawab atas penerbitan tidak sah dari dana untuk proyek-proyek yang tidak disetujui oleh Kongres Filipina," kata jaksa khusus yang bertanggung jawab untuk menyelidiki korupsi pemerintah seperti dikutip dari Al Jazeera, Rabu (20/6/2018).

Jaksa mengatakan Aquino dengan sengaja memberikan persetujuannya kepada bendaharanya untuk menarik dana pemerintah tersebut. Tindakan ini bertentangan dengan hukum.

Jumlah yang dikeluarkan adalah 72 miliar peso atau sekitar USD1,67 miliar.

Keputusan itu berbeda dengan perintah sebelumnya yang membebaskan Aquino dari dakwaan, yang ditentang oleh sekelompok legislator dan aktivis oposisi.

Sementara Aquino tidak dituduh memperkaya dirinya sendiri dengan menggunakan dana, kritikus dan pengamat politik mengatakan ia mengarahkan uang pemerintah untuk anggota Kongres dan senator yang disukainya.

Pada saat dana itu dilepas, Aquino berusaha mengumpulkan dukungan dari legislator untuk mendakwa kepala mahkamah agung, yang kemudian dinyatakan bersalah oleh Senat karena kegagalan untuk menyatakan aset dan liabilitasnya dengan benar.

Aquino bersikeras bahwa pengucuran dana itu didokumentasikan dengan baik dan diizinkan oleh hukum. Tetapi Mahkamah Agung menyatakan dalam keputusan tahun 2014 bahwa itu tindakan inkonstitusional.

Carlos Zarate, anggota Kongres dan pemohon, mengatakan partainya menyambut baik keputusan tersebut.

Ia mengatakan Aquino dan bendaharanya tidak hanya harus didakwa atas perebutan kekuasaan legislatif tetapi juga untuk malformasi teknis dan tuduhan korupsi sebagai penulis sekaligus arsitek dari miliaran barel babi presiden.

Dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan di ABS-CBN News Channel, jurubicara Aquino, Abigail Valte, mengatakan mantan pemimpin itu belum menerima salinan keputusan tersebut.

"Kami cukup penasaran untuk mempelajari bagaimana Kantor Kejaksaan tiba pada pembalikan keputusan sebelumnya yang tidak menemukan tanggung jawab di pihak mantan Presiden Aquino," kata Valte.

Tidak ada tanggal persidangan yang ditetapkan untuk kasus terhadap Aquino. Jika terbukti bersalah atas kasus tersebut, mantan presiden itu dapat menghadapi hukuman "diskualifikasi khusus sementara" dan hukuman penjara antara enam bulan dan satu hari hingga enam tahun.

Pada Juli 2017, Aquino juga didakwa atas perampasan wewenang untuk memerintahkan serangan tahun 2015 terhadap seorang pemimpin bersenjata Muslim di Filipina selatan, yang mengakibatkan kematian 44 polisi elit.

Aquino, yang menjabat sebagai presiden dari 2010 hingga 2016, mendapat kredit atas upayanya memulihkan stabilitas politik dan ekonomi di Filipina serta untuk menandatangani kesepakatan damai guna mencoba mengakhiri pemberontakan separatis Muslim selama puluhan tahun di Mindanao.

Credit sindonews.com

Rabu, 20 Juni 2018

Kim Jong-un Lapor Hasil Pertemuan dengan Trump ke Xi Jinping

Kim Jong-un melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden AS, Donald Trump, saat bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, di Beijing pada Selasa (19/6). (KCNA/via Reuters)

Jakarta, CB Indonesia -- Pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, melaporkan hasil pertemuannya dengan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, saat bertemu dengan Presiden China, Xi Jinping, di Beijing pada Selasa (19/6).

Media pemerintah China melaporkan bahwa dalam pertemuan tersebut, Kim mengucapkan terima kasih kepada Xi atas peran diplomatiknya sehingga pertemuan bersejarah tersebut dapat terwujud.

Sebaliknya, Xi meminta AS dan Korut benar-benar mengimplementasikan hasil kesepakatan yang tercapai dalam pertemuan pada 12 Juni di Singapura tersebut.

Salah satu poin penting dari pertemuan itu adalah kedua negara sepakat untuk melakukan perlucutan senjata nuklir secara penuh di Semenanjung Korea.

Kim pun "berterima kasih dan mengapresiasi dukungan China atas denuklirisasi di Semenanjung Korea dan peran penting China dalam melindungi perdamaian dan stabilitas semenanjung."

Dalam pertemuan tersebut juga disinggung sikap Trump yang langsung mewacanakan penarikan pasukan AS dari Korea Selatan tak lama setelah bertemu dengan Kim.

Selama ini, Korut menganggap pengerahan pasukan AS di Korsel ini mengancam kedaulatan negaranya sehingga mereka harus mengembangkan program senjata nuklir.

Dengan pernyataan Trump tersebut, Kim yakin Korut dan AS sudah mencapai hasil yang sesuai dengan kepentingan kedua negara.

"Jika kedua belah pihak mengimplementasikan konsensus pertemuan itu langkah demi langkah, semua akan membuka fase baru dan penting untuk denuklirisasi Semenanjung Korea," kata Kim sebagaimana dikutip AFP.

Ini adalah kali ketiga Kim menemui Xi sepanjang 2018. Harian bisnis Jepang, Nikkei, memberitakan bahwa Kim kemungkinan sedang berupaya meminta dukungan China untuk mencabut sanksi internasional setelah Korut sepakat melucuti senjata nuklir mereka.

Credit cnnindonesia.com

Turki Bangun Pangkalan Ilmiah Bersama 30 Negara Lain pada 2019

CB, Jakarta - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dengan bangga mengumumkan rencana proyek stasiun kutub nasional di Antartika yang akan dibangun pada 2019. Erdogan menyatakan ini akan menempatkan Turki setara dengan 30 negara lainnya yang berpartisipasi dalam proyek ini. Turki bertujuan untuk mendirikan pangkalan ilmiah di benua terdingin di bumi, Antartika, pada 2019.
"Pada 2019, kami akan menciptakan dasar ilmiah untuk menjadikan Turki sebagai salah satu dari sekitar 30 negara yang memiliki pusat penelitian kutub di Antartika," tulis Erdogan di laman Twitternya pada Sabtu, seperti dilansir dari Russia Today, 19 Juni 2018.

Ini bukan pertama kalinya pemerintah Turki berambisi mendirikan pangkalan penelitian ilmiah baru di wilayah tersebut. Pada April, Menteri Ilmu Pengetahuan, Industri dan Teknologi Turki, Faruk Ozlu mengatakan bahwa setelah mendirikan pangkalan dan dasar-dasar Pangkalan Ilmiah Turki, Ankara akan mengajukan status negara penasehat, yang bisa memberikan pengaruh di wilayah tersebut.

Pemandangan malam hari di komplek penelitian Halley VI centre, bangunan ini dirancang untuk menampung 52 orang peneliti. Di dalamnya terdapat fasilitas ruang tidur, ruang makan dan ruang olahraga. Laut Weddell, Antartika, 23 Februari 2015. Dailymail.co.uk
Turki adalah salah satu penandatangan Perjanjian Antartika, yang mewajibkannya menggunakan Antartika hanya untuk tujuan damai. Salah satu syarat untuk bergabung dengan kelompok Antartika ini adalah harus melaksanakan kegiatan ilmiah besar di benua terdingin di bumi itu.

Turki telah mengirim tiga ekspedisi ke Antartika, di mana para ilmuwan Turki memeriksa lokasi untuk basis penelitian. Tim ilmuwan kembali dari ekspedisi kutub mereka pada April dan profesor yang memimpin tim ekspedisi, Burcu Ozsoy, mengungkapkan beberapa rincian tentang fasilitas masa depan. Pangkalan hijau nantinya akan menggunakan panel surya untuk kebutuhan energi. Dia juga mengatakan bahwa para ilmuwan Turki ingin melakukan lebih banyak penelitian di wilayah tersebut dan melatih lebih banyak ilmuwan untuk berkontribusi pada proses mempelajari Antartika.

Dilansir dari Sputniknews, pangkalan penelitian ilmiah Turki akan berlokasi di Horseshoe Island, wilayah yang membentang dari Antartika ke arah Amerika Selatan. Peneliti dari Universitas Teknik Istanbul diharapkan untuk memimpin proyek ini, dan mempelajari masalah termasuk perubahan iklim.
Turki menjadi salah satu negara yang ikut menandatangani Traktat Antarktika 1959 yang mewajibkan negara untuk hanya terlibat dalam aktivitas ilmiah di zona kutub selatan ini. Lebih dari 50 negara menjadi pihak yang berpartisipasi dalam perjanjian itu, termasuk Rusia, AS, Cina, Jepang, Australia, Selandia Baru, Argentina, dan sejumlah negara Eropa. Sekitar dua puluh negara akan memelihara sekitar 90 stasiun penelitian permanen atau sementara di Antartika.

Credit tempo.co

PM Spanyol Ingin Bongkar Makam Diktator Francisco Franco

Bunga menghiasi makam diktator Spanyol Francisco Franco di El Valle de los Caidos (Lembah Jatuh), di San Lorenzo de El Escorial, di luar Madrid, Spanyol, 19 Juni 2018.[REUTERS / Susana Vera]

CB, Jakarta - Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez, mengatakan pada Senin 18 Juni, bahwa dia ingin memindahkan sisa jasad diktator Jenderal Francisco Franco dari mausoleum dan mengubah situs itu menjadi monumen untuk rekonsiliasi.
Sanchez mengatakan rencana ini kepada stasiun TV nasional bahwa Spanyol tidak akan memiliki simbol yang memisahkan orang-orang Spanyol dan bahwa dia ingin mengubah Lembah of the Fallen menjadi monumen peringatan tentang perang melawan fasisme. Tercatat ebih dari 33.000 orang tewas dari kedua sisi perang saudara Spanyol 1936-1939 dimakamkan bersama sisa-sisa Franco di makam neoklasik di barat laut Madrid.

Pemimpin sosialis itu mengungkapkan gagasan itu selama wawancara media pertamanya sejak menjabat awal bulan ini, menyusul pemungutan suara parlemen yang menggulingkan pemerintahan konservatif sebelumnya, Mariano Rajoy. Partai Populer, Mariano Rajoy, mengecam Francoisme tetapi telah menentang updaya untuk menggali tulang-tulang diktator.

Wisatawan berjalan di kompleks bekas makam diktator Jenderal Francisco Franco di Valle de los Caidos (Lembah Jatuh), dekat Madrid, Spanyol, 10 Mei 2016 ini.[AP Photo / Francisco Seco]
Kaum konservatif juga mengatakan bahwa orang-orang yang berkampanye untuk menggali kuburan massal tanpa nama di Valley of the Fallen atau di tempat lain di seluruh negeri akan membuka kembali sebuah bab yang menyakitkan dalam sejarah.
"Ini bukan tentang membuka luka, itu tentang menutup mereka," kata Sanchez dalam wawancara hari Senin, seperti dilaporkan Associated Press, 19 Juni 2018.
Dia mengatakan pemerintahannya akan bekerja untuk memenuhi resolusi parlemen dari tahun lalu yang dipanggil untuk menggali sisa-sisa Franco, menyerahkannya kepada keluarga diktator dan mengubah lembah itu menjadi peringatan untuk Perang Saudara Spanyol.
"Keputusan tentang penggalian sisa-sisa Franco cukup jelas," tegas Oscar Puente, seorang anggota senior dari partai sosialis yang dekat dengan Sanchez, seperti dikutip dari Reuters.
Puente mengatakan rencana pemerintah adalah untuk mengubah makam Lembah Mausoleum yang dibiayai negara menjadi tempat pengakuan dan memori semua orang Spanyol. Dengan salib setinggi 150 meter, makam Francisco Franco mempresentasikan lembah megah dari kompleks makam sebagai simbol untuk rekonsiliasi nasional.
Tetapi para kerabat dan aktivis korban perang telah berkampanye menentangnya karena kerja paksa dilakukan saat membangun makam dan karena berada di lokasi yang menonjol, dekat altar basilika, makam diktator yang memerintah Spanyol sampai kematiannya pada 1975. Beberapa kerabat mengajukan tuntutan hukum jika menggali makam mereka yang dikubur tanpa sepengetahuan atau persetujuan keluarga mereka.

Francisco Franco.[Euro Weekly News]
Selain itu, keadaan lapuk dari 33.847 tubuh telah menjadi kendala, terutama setelah penyelidikan independen menemukan bahwa kebocoran air dan kelembapan di kapel dan ruang bawah tanah telah mengubah beberapa ceruk menjadi tumpukan tulang.
Yayasan Francisco Franco Foundation, yang menerima pendanaan negara meskipun ada beberapa desakan untuk mengakhirinya, telah berjanji secara hukum melawan setiap langkah untuk menggali tulang-tulang Franco.

Sebuah petisi terhadap rencana Sanchez yang diunggah ke internet oleh yayasan tersebut yang disebut menodai Valley of the Fallen dan untuk menghormati kematian, telah menerima lebih dari 24.000 tanda tangan dukungan hingga Senin 18 April.

Perang sipil masih membayangi Spanyol hampir delapan dekade setelah berakhirnya perang. Minimnya akuntabilitas untuk perang telah meninggalkan luka yang belum sembuh, dan tekanan telah berkembang untuk mengubah situs itu menjadi peringatan untuk menghormati mereka yang meninggal di kedua sisi.

Credit tempo.co

New York tuntut pemerintahan Trump atas pemisahan anak imigran dari orang tuanya

Gubernur New York Andrew Cuomo. (ANTARA News/Reuters)

New York (CB - Gubernur New York Andrew Cuomo, lawan politik Presiden Amerika Serikat Donald Trump, mengatakan pada Selasa bahwa negara akan menuntut pemerintahan Trump untuk memisahkan anak-anak imigran dari orang tua mereka ketika ditangkap secara ilegal melintasi perbatasan AS.

Pemisahan dan penahanan anak-anak di perbatasan AS selatan dengan Meksiko telah menyebabkan kegemparan di Amerika Serikat dan kecaman di luar negeri, yang didorong oleh video anak-anak di dalam kandang dan rekaman anak-anak yang meratap untuk bertemu orang tua mereka yang telah disiarkan di jaringan kabel dan diunggah di media sosial.

"Kebijakan Trump Administration untuk menghancurkan keluarga adalah kegagalan moral dan tragedi kemanusiaan," kata Cuomo, seorang Demokrat, dalam sebuah pernyataan yang mengumumkan gugatan itu.

Cuomo mengatakan bahwa memisahkan orang tua dan anak-anak di perbatasan melanggar hak mereka di bawah Konstitusi AS, preseden Mahkamah Agung AS dan penyelesaian hukum tahun 1997 yang menetapkan standar untuk perlakuan terhadap anak-anak yang ditahan karena alasan imigrasi.

Seorang juru bicara untuk administrasi Trump tidak dapat segera dihubungi untuk mengomentari gugatan New York.

Para pejabat AS membela langkah-langkah itu sebagai cara untuk mengamankan perbatasan dan menghalangi imigran masuk secara ilegal. Trump, seorang Republikan, telah membuat sikap garis keras pada imigran sebagai pusat kepresidenannya.

Jaksa Agung AS Jeff Sessions mengumumkan kebijakan "tidak ada toleransi" pada April bahwa semua imigran yang ditangkap saat melintasi perbatasan AS-Meksiko secara ilegal harus dituntut secara kriminal di bawah undang-undang pidana negara tersebut.

Kebijakan tersebut telah menyebabkan perpisahan keluarga karena ketika agen perbatasan merujuk para migran yang ditangkap ke pengadilan untuk penuntutan, orang tua ditahan di penjara federal untuk menunggu persidangan oleh hakim sementara anak-anak tetap berada di tahanan patroli perbatasan atau dipindahkan ke fasilitas yang dikelola oleh Kantor Pengungsi, demikian disampaikan sebuah departemen Dinas Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

Cuomo mengatakan dia akan mengarahkan beberapa lembaga negara untuk memulai tindakan hukum terhadap administrasi Trump atas nama sekitar 70 anak yang ditahan di setidaknya 10 tempat penampungan federal di negara bagian New York. Demikian dilansir Kantor Berita Reuters.

Credit antaranews.com

2000 Anak Terpisah dari Orang Tua Akibat Kebijakan Imigrasi Trump

Seorang wanita asal Salvador menggendong anaknya sambil beristirahat saat akan melintasi perbatasan ke Amerika Serikat, di Huehuetoca, Meksiko, 1 Juni 2015. Awal tahun ini imigran gelap asal Amerika Tengah yang mencoba melintasi perbatasan ke Amerika Serikat mengalami peningkatan. REUTERS/Edgard Garrido

CB, Jakarta - Hampir 2000 anak telah dipisahkan dengan orang tua mereka selama enam periode dari April hingga Mei 2018, sebagai dampak dari kebijakan imigran ilegal yang keras oleh pemerintahan Donald Trump dengan memberlakukan toleransi nol untuk imigran ilegal.

Menurut juru bicara Kementerian Keamanan Dalam Negeri urusan pengawasan perbatasan, Sabtu, 16 Juni 2018, ada 1.995 anak terpisah dari 1.940 orang dewasa, seperti dikutip dari Time.com, 16 Juni 2018.
Angka ini merepresentasikan keluarga-keluarga yang terpisah karena masuk Amerika Serikat secara ilegal, pelanggaran aturan imigrasi, kemungkinan tindakan kriminal yang dilakuan orang tua, dan sejumlah kasus di mana aparat tidak dapat memverifikasi hubungan kekeluargaan mereka.

Jaksa Agung Jeff Sessions mengumumkan pada awal Mei lalu bahwa aparatnya akan memisahkan orang tua dengan anak mereka yang tertangkap masuk secara ilegal di perbatasan. Pemisahan itu dilakuan selama orang tua mereka menjalani pemeriksaan.

Seorang pria asal Salvador berlari sambil menggendong anaknya saat mencoba untuk naik kereta api menuju ke perbatasan Amerika Serikat, di Huehuetoca, Meksiko, 1 Juni 2015. Awal tahun ini imigran gelap asal Amerika Tengah yang mencoba melintasi perbatasan ke Amerika Serikat mengalami peningkatan. REUTERS/Edgard Garrido

Saat orang tua mereka ditahan, anak-anak yang tidak dituntut, dipisahkan dan tetap ditempatkan di fasilitas khusus remaja tanpa ada kejelasan proses reunifikasi dengan orang tua mereka.
Sebagai perbandingan, di masa lalu, keluarga yang menghadapi masalah seperti ini akan dikenai proses deportasi sipil, bukan dituntut sebagai kriminal.
Kebijakan imigrasi Trump yang kontroversial telah meledakkan amarah pekan ini. Bahkan tokoh-tokoh agama termasuk uskup gereja Katolik menyebut kebijakan imigrasi yang memisahkan keluarga sebagai tidak bermoral.

Bahkan mantan Ibu negara Laura Bush angkat bicara mengkritik kebijakan imigran gelap Trump. "Kebijakan toleransi nol ini kejam. Ini tidak bermoral. Ini menghancurkan hati saya," kata Laura Bush, istri presiden George W. Bush seperti dikutip dari CNN, 18 Juni 2018.

Credit tempo.co

Lembaga HAM Desak Prancis - Inggris Tuntut Junta Militer Thailand

CB, Jakarta - Aktivis Hak Asasi Manusia mendesak Inggris dan Perancis untuk menekan pemerintah Thailand lantaran semakin memburuknya hak asasi manusia di Thailand hingga penyelenggaraan pemilu yang benar-benar adil. Thailand yang dipimpin Perdana Menteri Prayuth Chan-ocha, mantan panglima militer yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta 2014, telah berjanji untuk memulihkan demokrasi tetapi menunda kembali tanggal pemilu beberapa kali dan menolak untuk mentoleransi perbedaan pendapat.
"Perdana Menteri Inggris, Theresa May dan Presiden Prancis, Emmanuel Macron, harus dengan tegas mengungkapkan keprihatinan mendalam mereka tentang memburuknya keadaan hak asasi manusia", tegas Brad Adams, Direktur Human Rights Watch Asia, seperti dilaporkan Reuters, 19 Juni 2018.

"Mereka harus menjelaskan kepada Jenderal Prayuth bahwa tidak akan ada bisnis sampai Thailand mengadakan pemilihan yang bebas dan adil, mendirikan pemerintahan sipil yang demokratis, dan menghormati hak asasi manusia," tambah Brad.
Pemerintah telah menetapkan pemilihan umum pada Februari. Juru bicara pemerintah Thailand, Sansern Kaewkamnerd, mengatakan pihak berwenang sangat menghormati hak.
"Saat ini, Thailand menghormati hak asasi manusia tidak kurang dari negara lain," kata Sansern.
Sekutu Thailand dari negara barat mengkritik kudeta Prayuth tahun 2014, yang terjadi setelah satu dekade kekacauan politik yang telah membawa dua kudeta dan protes jalanan berdarah.

Uni Eropa memutuskan hubungan dengan Thailand setelah kudeta tetapi pada Desember lalu kembali melanjutkan hubungan politik di semua tingkatan. Uni Eropa adalah mitra dagang terbesar ketiga Thailand setelah Cina dan Jepang. Thailand adalah mitra dagang terbesar ketiga Uni Eropa di ASEAN.

Sekitar 300 aktivis Pro Demokrasi Thailand berunjuk rasa sambil mengenakan topeng Pinocchio dengan wajah PM Prayuth Chan-ocha di Universitas Thammasat, Sabtu, 24 Februari 2018. Reuters
Prayuth akan bertemu May di London pada 20 Juni, sebelum dia menuju ke Prancis dan singgah di markas Airbus di kota Toulouse. Prayuth dan Macron akan meneken perjanjian antara Thai Airways dan Airbus untuk membuka pusat perawatan dan perbaikan pesawat di Bandara sipil-militer U-Tapao, tenggara Bangkok, Thailand.
Thailand juga akan menyelesaikan pembelian satelit observasi senilai US $ 215 juta atau Rp 3.000 triliun dari Airbus, ungkap Wakil Perdana Menteri Thailand, Somkid Jatusripitak. Menurut pemerintah, satelit bermanfaat termasuk untuk pertanian dan keamanan nasional. Namun lembaga hak asasi manusia mendesak Prancis dan Inggris untuk membatalkan perjanjian hingga pemerintah junta militer Thailand mengembalikan demokrasi dan menghargai hak asasi.

Dilansir dari situs resmi Human Right Watch, lembaga hak asasi mendesak Prancis dan Inggris untuk mendesak pemerintahan junta militer agar memenuhi tujuh tuntutan, yakni mengakhiri penggunaan kekuasaan yang kejam dan tidak akuntabel di bawah bagian 44 dan 48 dari konstitusi sementara 2014; Mengakhiri pembatasan pada hak atas kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul secara damai; Mencabut larangan kegiatan politik; Membebaskan semua oposisi dan kritikus yang ditahan karena kritik damai terhadap junta; membatalkan tuduhan hasutan dan tuntutan hukum kriminal lainnya yang terkait dengan oposisi damai terhadap kekuasaan militer; Mengalihkan semua kasus sipil dari pengadilan militer ke pengadilan sipil yang memenuhi standar persidangan yang adil; dan memastikan lingkungan yang aman dan kondusif bagi para pembela hak asasi manusia.

Junta militer telah secara rutin memberlakukan sensor dan memblokir diskusi publik tentang keadaan hak asasi manusia dan demokrasi di Thailand. Ratusan aktivis dan oposisi telah dituntut atas tuduhan kriminal seperti penghasutan, kejahatan yang berkaitan dengan komputer, dan lese majeste untuk. Pertemuan umum yang melibatkan lebih dari lima orang dan kegiatan pro-demokrasi juga dilarang.
Lebih dari 100 aktivis pro-demokrasi baru-baru ini menghadapi tuntutan, beberapa di antaranya juga dikenakan tuduhan mengada-ada, karena menuntut pemerintah harus mengadakan pemilihan yang dijanjikan tanpa penundaan lebih lanjut dan mencabut semua pembatasan pada kebebasan berpendapat.
Jenderal Prayut pada September 2016 mencabut peraturan yang memberdayakan pengadilan militer untuk mengadili warga sipil. Tetapi pencabutan itu tidak tidak efektif dan tidak mempengaruhi 1.800 lebih kasus pengadilan militer yang telah diajukan terhadap warga sipil, yang mayoritas aktivis pro-demokrasi, politisi, pengacara, dan pembela hak asasi manusia Thailand.

Credit tempo.co

Utusan Trump Bahas Perdamaian Israel-Palestina di Yordania

Presiden AS Donald Trump mengirim utusan khusunya bertemu Raja Yordania dan membahas banyak hal, termasuk upaya mendamaikan Israel-Palestina. (REUTERS/Jonathan Ernst).

Jakarta, CB-- Utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Jason Greenblatt dan penasihat Jared Kushner bertemu dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman, Selasa (19/6). Pertemuan itu untuk membahas proses perdamaian Palestina-Israel.

Pertemuan itu terjadi kurang dari sehari setelah Raja Yordania menjadi tuan rumah untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam kunjungan singkat.

"Mereka membahas peningkatan kerja sama antara Amerika Serikat dan Yordania, isu-isu regional, situasi kemanusiaan di Gaza, dan upaya pemerintahan Trump untuk memfasilitasi perdamaian antara Israel dan Palestina," kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan dikutip AFP, Selasa (19/6).

Dalam pembicaraannya dengan Netanyahu pada hari Senin kemarin, Raja Abdullah menekankan perlunya kemajuan pada upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel. "(Upaya perdamaian) berdasarkan solusi dua negara".

Otoritas Palestina mengatakan pada Sabtu lalu bahwa rencana AS untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel 'ditakdirkan' gagal.
Perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina telah terhenti sejak 2014.

Keputusan kontroversial Trump pada bulan Desember lalu untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel telah membuat upaya perdamaian kembali menemui jalan buntuk.

Langkah itu memicu kemarahan di seluruh dunia Arab dan mendorong Palestina untuk membekukan semua kontak dengan para pejabat AS.

Palestina menginginkan Yerusalem timur sebagai ibu kota negara masa depan mereka, tetapi Israel menganggap seluruh kota sebagai ibu kota yang abadi dan tak terpisahkan.

Tepi Barat, termasuk Yerusalem timur, secara administratif terkait dengan Yordania sebelum diduduki oleh Israel pada tahun 1967.

Israel, yang menandatangani perjanjian damai dengan Yordania pada 1994, mengakui Yordania sebagai penjaga situs suci Muslim kota yang terbagi.

Credit cnnindonesia.com

Bertemu Netanyahu, Ini Solusi dari Raja Abdullah II

Raja Yordania Abdullah II.

Foto: Times of Israel

Raja Abdullah sebut Yerussalem penting bagi umat Muslim, Kristen, dan Yahudi

CB. AMMAN -- Raja Yordania Abdullah II bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada Senin (18/6) di Amman. Dalam kesempatan tersebut ia menekankan kebutuhannya untuk mencapai kemajuan dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara.

Kantor berita Petra melaporkan bahwa raja mengatakan kepada Netanyahu tentang pentingnya mematuhi resolusi internasional dan Prakarsa Perdamaian Arab untuk mendirikan negara Palestina merdeka berdasarkan perbatasan tahun 1967. "Ini adalah satu-satunya cara untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan ini," kata raja Yordania.

Raja Abdullah menekankan dalam pertemuannya dengan Netanyahu, yang meninggalkan Yordania setelah kunjungan singkat, bahwa Yerusalem penting bagi umat Muslim, Kristen dan Yahudi. Ia menegaskan bahwa itu adalah kunci untuk perdamaian di kawasan ini.

"Masalah Yerusalem harus diselesaikan dalam masalah status final atas dasar solusi dua negara karena Yerusalem adalah kunci untuk mencapai perdamaian di kawasan itu," katanya.

Kantor berita tersebut menunjukkan bahwa selama pertemuan, sejumlah masalah bilateral telah dibahas. Pembahasan urusan bilateral itu termasuk proyek Two Seas Canal (Laut Mati), yang akan memiliki efek positif pada Yordania, Tepi Barat dan Israel.

"Disepakati untuk mempelajari pencabutan pembatasan ekspor perdagangan dengan Tepi Barat, yang akan mengarah pada promosi pertukaran perdagangan (ekspor dan impor) dan investasi antara pasar Yordania dan Palestina," ujar kantor berita itu menambahkan.

Petra melaporkan bahwa pertemuan itu dihadiri oleh sejumlah pejabat Yordania. Beberapa pejabat itu di antaranya adalah menteri luar negeri, direktur Intelijen Umum, dan penasihat Raja untuk urusan ekonomi.

Credit republika.co.id

PBB: Gaza 'di Ambang Perang'

Warga Gaza mengantar jenazah perawat Palestina Razan Najjar (21 tahun) yang ditembak Israel, Sabtu (2/6).

Foto: AP Photo/Khalil Hamra

PBB mengecam pembunuhan anak-anak, wartawan dan petugas medis

CB GAZA -- Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah memperingatkan bahwa peningkatan kekerasan di Jalur Gaza menempatkan wilayah itu ke zona perang. Ia mendesak Israel dan Hamas untuk segera melakukan gencatan seperti 2014 silam, mengingat pasokan bantuan ke Gaza juga mulai menipis.

Kepala PBB dalam sebuah laporan juga menyatakan keterkejutannya Israel sudah terang-terangan dan semakin agresif menyerang warga Palestina di Gaza. Dia mengatakan harusnya Israel mampu menahan diri, kecuali pada saat terakhir. Laporan itu dikirim ke dewan pekan lalu sebelum pertemuan pada hari Selasa tentang konflik Israel-Palestina.

"Pembunuhan anak-anak, serta wartawan yang diidentifikasi secara jelas dan staf medis oleh pasukan keamanan selama demonstrasi sangat tidak dapat diterima," kata Guterres. Mereka harus diizinkan untuk melakukan tugasnya tanpa takut mati atau cedera." Israel belum menanggapi tuduhan itu.

Guterres juga mengatakan kepada Dewan Keamanan bahwa dia dengan tegas mengecam langkah-langkah semua pihak yang telah membawa masyarakat Palestina ke tempat yang berbahaya dan rapuh. Dia juga memperingatkan bahwa tindakan oleh Hamas dan kelompok Palestina lainnya tidak hanya mempertaruhkan nyawa Palestina dan Israel tetapi upaya untuk mengembalikan martabat dan prospek masa depan yang dapat dihuni untuk Palestina di Gaza.

Sejak protes yang berlangsung 30 Maret silam, setidaknya 130 warga Palestina telah tewas dan 13 ribu lainnya terluka oleh tembakan tentara Israel. Mayoritas orang yang tewas dan terluka tidak bersenjata, menurut pejabat kesehatan Gaza. Dua wartawan Palestina tewas saat meliput aksi protes pada April dan seorang petugas medis berusia 21 tahun ditembak mati pada awal Juni.

Guterres memperbarui seruannya untuk penyelidikan independen atas kematian penembakan di Gaza. Israel, yang mengatakan Hamas telah menggunakan protes sebagai penutup untuk serangan di pagar perbatasan, telah menolak banding dan berpendapat bahwa penggunaan kekuatan dibenarkan untuk mempertahankan perbatasannya.

Para demonstran telah menekan tuntutan untuk hak mereka dikembalikan agar bisa berada di sebuah negara yang tenang dan damai. Sudah hampir 70 tahun mereka hidup terpisah dari keluarga dan di medan perang. Lebih dari 700 ribu orang Palestina diusir atau melarikan diri dalam perang 1948 atas ciptaan Israel. Dua pertiga dari dua juta penduduk Gaza adalah pengungsi internal.

Namun dia mengatakan bahwa hanya dengan mengubah kenyataan di lapangan, dengan mengakui dan mengatasi penderitaan Palestina di Gaza, memastikan bahwa semua pihak mengomentari pemahaman gencatan senjata 2014, dan mendukung upaya yang dipimpin Mesir untuk mengembalikan kontrol pemerintah Palestina yang sah. Serta mengakui Gaza sebagai daerah yang dapat dihuni warga Palestian dengan layak, tanpa perang yang mematikan, dilansir laman Aljazirah.

Credit republika.co.id

Rusia Ancam AS Jika Gunakan Senjata Pemunsah Massal di Luar Angkasa

MOSKOW - Rusia memperingatkan Amerika Serikat (AS) untuk tidak menggunakan senjata pemusnah massal (WMDs) di luar angkasa. Moskow bahkan mengancam akan merespons secara darurat jika Washington nekat melakukannya.

Peringatan itu sebagai reaksi atas rencana Washington untuk menciptakan Space Force (Pasukan Luar Angkasa). Senator Rusia Viktor Bondarev mengatakan, rencana AS itu dapat menyebabkan malapetaka.

Menurutnya, Moskow siap untuk merespons dengan keras jika AS melanggar perjanjian luar angkasa dengan menempatkan senjata pemusnah massal ke orbit.

”Militerisasi ruang angkasa adalah jalan menuju menuju bencana,” kata Bondarev yang menjabat sebagai Kepala Komite Pertahanan dan Keamanan Dewan Federasi Rusia, kepada kantor berita RIA.

Komentarnya muncul sehari setelah Presiden AS Donald Trump memerintahkan pembentukan cabang baru militer AS yang akan ditugaskan untuk mengoperasikan apa yang dia sebut sebagai “langit terlarang”.

Senator itu memperingatkan bahwa Washington berpotensi melanggar kesepakatan internasional yang mengatur demiliterisasi ruang angkasa. Rencana AS, ujar dia, menempatkan keamanan internasional dalam bahaya besar.

”Ada risiko besar bahwa Amerika akan melakukan pelanggaran serius di bidang ini, jika orang memperhitungkan apa yang mereka lakukan di bidang lain,” kata Bondarev, yang dikutip Rabu (20/6/2018).

”Jika AS menarik diri dari perjanjian 1967 yang melarang penyebaran senjata nuklir di ruang angkasa, (langkah seperti itu) akan diikuti oleh respons tangguh, tidak hanya dari negara kita tetapi juga dari negara-negara lain, yang akan ditujukan untuk menjaga keamanan internasional,” ujarnya.

Perjanjian Luar Angkasa 1967 (1967 Outer Space Treaty), di mana AS adalah sebuah penandatangan, melarang penyebaran senjata nuklir serta senjata pemusnah massal (WMDs) lainnya di orbit Bumi. Perjanjian ini juga melarang negara untuk menguji senjata apa pun di luar angkasa, atau membangun pangkalan militer di Bulan dan objek langit lainnya.

Pada hari Senin, Trump dalam pidatonya secara khusus memerintahkan “kehadiran permanen” misi AS di Bulan. Meski dia tidak mengatakan jika militer AS akan terlibat dalam misi itu, namun pemimpin AS tersebut telah menyerukan pembentukan “dominasi” Washington di ruang angkasa dengan alasan menyangkut masalah keamanan nasional.

AS memiliki sejarah dalam penarikan diri secara sepihak dari perjanjian internasional terkait kegiatan militer. Contoh, pada tahun 2002, Presiden AS George W. Bush menarik diri dari Anti-Ballistic Missile (ABM) Treaty, yang telah menjadi salah satu pilar utama détente selama hampir 30 tahun.

Belum lama ini, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh AS secara de-facto meninggalkan Intermediate-Range Nuclear Forces (INF) Treaty , karena Washington mengerahkan sistem sistem pertahanan rudal balistik di Rumania. Sistem itu dapat dengan mudah dikonversi menjadi proyektil jarak menengah untuk menargetkan Rusia.

Credit sindonews.com

Bocorkan Intelijen kepada Iran, Eks Menteri Israel Ditangkap

Foto anggota parlemen Israel (Knesset), Dr. Gonen Segev, yang dirilis lembaga pers pemerintah Israel (GPO) pada 18 Juni 2018.[REUTERS/GPO/Handout]

CB, Jakarta - Pemerintah Israel menahan mantan menteri dan anggota parlemen karena dicurigai menjadi mata-mata untuk Iran pada Senin 18 Juni 2018. Shin Bet, badan keamanan Israel, mengatakan Gonen Segev, menteri energi dari 1995 hingga 1996, telah tinggal di Nigeria dan diduga telah direkrut oleh intelijen Iran dan bertugas sebagai agen mata-mata.
Dia ditangkap setelah melakukan perjalanan ke Papua Nugini bulan lalu, ketika ia ditolak masuk otoritas setempat atas permintaan pemerintah Israel, kemudian dibawa ke Israel untuk penyelidikan. Penyidik menemukan bahwa Segev melakukan kontak dengan pejabat di kedutaan Iran di Nigeria pada 2012 dan dia diketahui mengunjungi Iran dua kali untuk pertemuan dengan agen intelijen Iran. Namun belum ada tanggapan resmi dari Iran terkait dakwaan terhadap Segev.

Segev menerima sistem komunikasi terenkripsi dari agen Iran dan memasok Iran dengan informasi terkait sektor energi, situs keamanan di Israel dan pejabat di lembaga politik dan keamanan, ungkap Shin Bet seperti dilaporkan Reuters, 19 Juni 2018. Shin Bet mengatakan Segev, 62 tahun, memberikan informasi pejabat Israel yang terlibat dalam sektor keamanan untuk intelijen Iran. Sementara pengacara Segev mengatakan sebagian besar rincian dari dakwaan adalah rahasia, seperti yang diminta oleh negara.

Gonen Segev di depan gedung parlemen Israel, Knesset, pada 15 Marte 1993.[Times of Israel]
“Bahkan pada tahap awal ini dapat dikatakan bahwa publikasi yang diizinkan masih terlampau sulit diungkap, meskipun dalam dakwaan, yang rincian lengkap tetap rahasia dan disamarkan,” kata pengacara Segev.
"Segev memberikan informasi tentang sektor energi Israel, tentang lokasi keamanan di Israel, dan tentang bangunan dan pejabat di badan diplomatik dan keamanan, dan banyak lagi," kata Shin Bet seperti dilansir Times of Israel.

Segev lahir di Israel pada 1956. Dia adalah seorang kapten di angkatan bersenjata Israel dan melanjutkan studi kedokteran di Universitas Ben Gurion di Negev dan menjadi dokter anak. Dia terpilih di parlemen Israel "Knesset" pada 1992, mewakili partai Tzomet yang kini sudah bubar.

Mantan perdana menteri Israel, Yitzhak Rabin (kanan), berbicara dengan mantan menteri energi, Gonen Segev (kiri), dalam konferensi di Yerusalem.[REUTERS/GPO/Handout]
Kemudian ia bergabung dengan koalisi pemerintahan Yitzhak Rabin pada Januari 1995 dan menjabat menteri Energi dan Infrastruktur hingga Juni 1996. Dia mengundurkan diri setelah kehilangan kursinya pada pemilu 1996.

Segev kemudian menjadi pengusaha, dan ditangkap pada 2004 karena mencoba menyelundupkan 32.000 butir ekstasi dari Belanda ke Israel. Dia juga secara ilegal memperpanjang lisensi diplomatiknya dan melakukan beberapa pelanggaran hukum yang melibatkan penggunaan kartu kredit.
Segev divonis bersalah pada 2005 karena penyelundupan obat bius, pemalsuan, dan penipuan. Dia menerima hukuman penjara lima tahun serta denda US$ 27.500 atau Rp 384 juta. Dia dibebaskan dari penjara pada 2007 setelah sepertiga hukumannya dipotong karena perilaku baik selama di penjara. Setelah pembebasannya, Segev meninggalkan Israel dan bekerja sebagai dokter sekaligus menjadi pengusaha di Nigeria. Negev telah bekerja sebagai dokter untuk staf di kedutaan Israel di Nigeria dan untuk komunitas Yahudi setempat.

Credit tempo.co

Jenderal UEA Dikabarkan Tewas dalam Pertempuran di Hodeidah

Wakil Kepala Staf Angkatan Darat UEA, Mayjen Eisa Saif al-Mazrouei.[newnewss.net]

CB, Jakarta - Media Yaman pro Houthi melaporkan bahwa Wakil Kepala Staf Angkatan Bersenjata UEA dikabarkan tewas dalam pertempuran sengit yang terjadi kota pelabuhan penting Hodeidah, di pantai barat Yaman antara milisi Houthi dengan koalisi Arab.
Dilansir dari media Iran, Mehr News Agency, pada 19 Juni 2018, televisi berbahasa Arab yang berbasis di Teheran, Al-Alam, mengutip bahwa Wakil gubernur provinsi Hudaida, Ali Qashar, Senin kemarin mengatakan bahwa dalam pertempuran Sabtu dan Minggu di sepanjang garis pantai barat Hodeidah, 43 pasukan koalisi yang dipimpin UAE tewas, termasuk Wakil kepala staf Angkatan Bersenjata UEA, Mayor Jenderal Eisa Saif al-Mazrouei, dan beberapa pejabat militer UEA lainnya. Namun belum ada tanggapan dari pihak UEA terkait kabar ini.

Surat kabar UEA, Al-Bayan, melaporkan pada 16 Juni bahwa Eisa Saif al-Mazrouei mengunjungi pasukan UEA di front Pantai Barat.

Jenderal Shaikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Pangeran Abu Dhabi dan Panglima Angkatan Bersenjata UEA, bersama Mayor Jenderal Eisa Saif Al Mazrouei.[Khaleej Times]
Menurut pejabat Yaman, jumlah pasukan koalisi pimpinan Arab Saudi dan UEA yang tewas dalam pertempuran Hodeidah telah mencapai 253.
Sementara Farsnews melaporkan pada Minggu 17 Juni, laskar Ansarullah Yaman membantah laporan koalisi Arab yang mengklaim telah merebut Hodeidah dan menambahkan pasukan koalisi Arab mundur di sepanjang garis front.

"Sebuah pertempuran menunggu koalisi Arab yang tidak dapat bertahan. Koalisi Arab tidak akan memenangkan pertempuran di Hodeidah," kata juru bicara Ansarullah, Mohammed Abdulsalam kepada televisi Al-Mayadeen yang berbasis di Lebanon.
Namun pasukan Yaman dukungan koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi dan UEA mengklaim memasuki kompleks bandara di kota pelabuhan Yaman, Hodeidah, Selasa, 19 Juni.
"Dengan partisipasi dan dukungan dari angkatan bersenjata Emirat, pasukan gabungan Yaman memasuki bandara Hodeidah," tulis kantor berita negara UEA, WAM.

Credit tempo.co

Koalisi Arab Serbu Bandara Hodeidah, 26 Ribu Warga Melarikan Diri

Hodeidah, kota pelabuhan terbesar di Yaman saat ini dikuasai milisi Houthi. [GeorgekhouryUN/Twitter]

CB, Jakarta - Pasukan koalisi Arab mulai menyerbu kompleks bandara di kota pelabuhan utama Yaman, Hodeidah, pada Selasa 19 Juni, setelah pertempuran sengit dengan milisi Houthi dukungan Iran untuk mempertahankan satu-satunya pelabuhan mereka.
Pendudukan bandara akan menjadi target penting bagi koalisi yang dipimpin oleh Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengatakan akan merebut kota dalam waktu singkat untuk menghindari halangan bantuan kepada jutaan warga yang menghadapi kelaparan.

"Mereka telah menyerbu bandara," kata sumber militer Yaman anti-Houthi, seperti dilaporkan Reuters, 19 juni 2018.

“Ini pertama kalinya kami mendengar bentrokan dengan sangat jelas. Kami bisa mendengar suara tembakan artileri dan senapan mesin,” ungkap salah satu penduduk Hodeidah, yang menyebut pesawat tempur Koalisi Arab membombardir bandara sejak Selasa pagi. Koalisi Arab melancarkan serangan gencar terhadap Hodeidah sepekan lalu untuk mengubah arah perang yang telah berlangsung lama antara Arab Saudi dan Iran.

Shamaa Qassim Eyssa, 35 tahun memandikan anaknya Abdu Mohammed Ruzaiq, saat berada di tempat tinggalnya di tempat pembuangan sampah di pelabuhan Laut Merah di Hodeidah, Yaman, 16 Januari 2018. Tempat pembuangan sampah menjadi sumber makanan bagi ratusan orang Yaman yang miskin. REUTERS/Abduljabbar Zeyad
Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE, Anwar Gargash, mengatakan bahwa koalisi mengambil pendekatan terukur untuk meminimalkan risiko terhadap warga sipil, dan membiarkan Houthi mundur ke ibukota Sanaa.

Stephane Dujarric, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan sekitar 5.200 keluarga, atau sekitar 26.000 jiwa, telah melarikan diri dari pertempuran Hodeidah.
"Jumlah itu diperkirakan akan meningkat ketika permusuhan berlanjut," kata Dujarric, seperti dilansir dari VOA.

Serangan terhadap Hodeidah dikecam kelompok kemanusiaan internasional, yang takut pertempuran berlarut-larut dapat menutup pelabuhan kota dan berpotensi membuat jutaan orang kelaparan. Sekitar 70 persen makanan Yaman masuk melalui pelabuhan Hodeidah, termasuk sebagian besar bantuan kemanusiaan dan pasokan bahan bakar. Sekitar dua pertiga dari 27 juta populasi Yaman bergantung pada bantuan dan 8,4 juta orang beresiko kelaparan.

Credit tempo.co

Pertempuran 2 Hari di Hodeidah, 250 Milisi Houthi Tewas

CB, Jakarta - Pasukan Koalisi pimpinan Arab Saudi melancarkan serangan terbesarnya terhadap milisi Houthi agar meninggalkan Hodeidah, kota pelabuhan utama Yaman. Serangan besar-besaran yang melibatkan pasukan darat dengan bantuan jet tempur dan kapal perang ke pelabuhan Laut Merah tersebut pada Rabu, 13 Juni 2018 menewaskan 250 milisi Houthi yang didukung Iran.

Pesawat-pesawat tempur koalisi dan kapal perang Arab Saudi menggempur benteng di kota yang dikendalikan Houthi untuk mendukung operasi darat oleh pasukan Yaman, Uni Emirat Arab dan Sudan.
Beberapa laporan menyebutkan sedikitnya 4 tentara Uni Emirat Arab tewas dalam serangan itu. Houthi pada saat yang sama mengklaim berhasil menenggelamkan kapal perang koalisi dengan dua rudal. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, dua aktor utama di pasukan koalisi Arab belum mengomentari klaim tersebut.

Serangan itu menandai pertama kalinya koalisi yang dipimpin Saudi telah mencoba untuk merebut kota besar yang sangat dipertahankan sejak memasuki perang tiga tahun lalu melawan Houthi, yang menguasai ibukota Sana'a dan sebagian besar daerah berpenduduk padat di Yaman.
Care International, salah satu dari beberapa badan bantuan yang masih beroperasi di Hodeidah, mengatakan 30 serangan udara menghantam kota itu dalam waktu setengah jam pada hari Rabu.

“Beberapa warga sipil terperangkap, yang lain dipaksa keluar dari rumah mereka. Kami pikir itu tidak bisa menjadi lebih buruk, tapi sayangnya kami salah, ”kata direktur negara tindakan Care, Jolien Veldwijk, seperti dilansir Guardian pada 14 Juni 2018.
Serangan pertama koalisi pimpinan Arab Saudi di Hodeidah, telah diperingatkan sebelumnya oleh PBB dapat membahayakan nyawa dari sekitar 250.000 warga sipil dan memperburuk kondisi kemanusiaan di Yaman.
Konflik di Yaman telah digambarkan sebagai salah satu bencana kemanusiaan terburuk di dunia, dengan setidaknya delapan juta orang menderita karena kelaparan, dan satu juta anak-anak terinfeksi kolera.

Credit tempo.co

Bela Israel, AS Keluar dari Dewan HAM PBB

NEW YORK - Amerika Serikat (AS) memutuskan keluar dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB sebagai pembelaannya terhadap Israel. Washington menuduh menuduh badan PBB itu munafik bersikap bias terhadap sekutu utamanya.

Keputusan keluarnya AS itu diumumkan Menteri Luar Negeri Michael Richard Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley dalam konferensi pers Selasa sore waktu Amerika Serikat.

”AS secara resmi menarik diri dari Dewan Hak Asasi Manusia PBB," kata Haley. ”Organisasi munafik dan melayani diri sendiri, yang membuat ejekan terhadap hak asasi manusia,” katanya lagi.

”Partisipasi Amerika adalah kredibilitas terakhir yang dimiliki dewan,” lanjut Haley. ”Itulah tepatnya mengapa kita harus pergi.”

”Dewan Hak Asasi Manusia adalah pembela HAM yang buruk. Lebih buruk dari itu, (badan) ini telah menjadi pelatihan dalam kemunafikan yang tidak tahu malu, ”kata Pompeo, yang mempersoalkan dewan tersebut karena menyampaikan lebih banyak resolusi menentang Israel ketimbang melawan gabungan negara-negara lainnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berterima kasih kepada AS yang dia sebut sebagai ”keputusan berani” karena meninggalkan badan itu. ”Organisasi yang bias, bermusuhan, anti-Israel, yang telah mengkhianati misinya untuk melindungi hak asasi manusia,” kata Netanyahu.

”Keputusan AS untuk meninggalkan badan berprasangka ini adalah pernyataan tegas bahwa sudah cukup," kata Netanyahu. ”Israel menyambut pengumuman Amerika.”

Ucapan terima kasih Netanyahu juga dia sampaikan via Twitter. “Israel berterima kasih kepada Presiden Trump, Menteri Luar Negeri Pompeo dan Duta Besar Haley atas keputusan berani mereka menentang kemunafikan dan kebohongan dari apa yang disebut Dewan Hak Asasi Manusia PBB,” tulis dia via akun @netanyahu, Rabu (20/6/2018).

Sementara itu, Dewan HAM PBB kecewa dengan keputusan Washington. "Mengecewakan, jika tidak, ini benar-benar mengejutkan, berita. Mengingat keadaan #HumanRights (HAM) di dunia saat ini, AS harus melangkah maju, bukannya mundur,” tulis badan itu via akun Twitter @UNHumanRights mengutip pernyataan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein.

Ini merupakan yang pertama kalinya anggota dewan meninggalkan badan itu secara sukarela. Padahal, AS sudah setengah jalan selama masa tiga tahun di panel dengan 47 anggota tersebut.

Pada hari Senin, Zeid juga mengkritik Washington atas kebijakan ”basa-basi” yang memisahkan anak-anak imigran dari orangtuanya yang melintasi perbatasan secara ilegal dan menahan mereka di pusat-pusat penahanan.

”Saya meminta Amerika Serikat untuk segera mengakhiri praktik pemisahan paksa anak-anak ini,” katanya.

Credit sindonews.com

AS Salahkan Israel atas Serangan Terhadap Basis Militer Suriah

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) menyebut serangan terhadap basis militer Suriah dan basis milisi pro-pemerintah Suriah dilakukan oleh Israel. Serangan itu terjadi pada akhir pekan lalu di wilayah Albu Kamal.

"Israel, bukan AS, bertanggung jawab atas serangan udara yang menewaskan puluhan orang dekat perbatasan Suriah-Irak," kata seorang sumber militer AS yang berbicara dalam kondisi anonim.

"Pentagon akan segera "keluar" untuk menyatakan secara terbuka bahwa mereka tidak terlibat dalam serangan itu," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (19/6).

Sebelumnya diwartakan, media pemerintah Suriah menyebut koalisi AS telah melakukan serangan terhadap basis pemerintah Suriah di bagian timur negara itu.

Dalam laporannya, media pemerintah Suriah menuturkan, serangan itu terjadi di daerah al-Harra, yang berada di tenggara Albu Kamal. Namun, mereka tidak memberikan rincian mengenai jumlah korban dalam serangan ini.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh kelompok milisi yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kelompok milisi itu menyatakan koalisi pimpinan AS melakukan serangan itu dengan menggunakan sebuah drone.

Pusat komando koalisi kemudian menyatakan, tidak ada jet tempur koalisi pimpinan yang melakukan operasi militer di wilayah Deir ez-Zor, khususnya di wilayah Albu Kamal.

Bantahan serupa juga disampaikan oleh Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon. "Itu bukan serangan koalisi AS," kata juru bicara Pentagon, Adrian Rankine-Galloway.

Credit sindonews.com

AS Bantah Lakukan Serangan Terhadap Basis Militer Suriah

WASHINGTON - Koalisi pimpinan Amerika Serikat (AS) membantah tudingan yang disampaikan oleh media pemerintah Suriah. Media pemerintah Suriah menyebut koalisi AS telah melakukan serangan terhadap basis pemerintah Suriah di bagian timur negara itu.

Dalam laporannya, media pemerintah Suriah menuturkan serangan itu terjadi di daerah al-Harra, yang berada di tenggara Albu Kamal. Namun, mereka tidak memberikan rincian mengenai jumlah korban dalam serangan ini.

"Jet tempur koalisi pimpinan AS telah membom salah satu posisi militer kami di Suriah timur, menewaskan sejumlah orang dan melukai beberapa orang lainnya," bunyi laporan media pemerintah Suriah.

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh kelompok milisi yang mendukung Presiden Suriah Bashar al-Assad. Kelompok milisi itu menyatakan koalisi pimpinan AS melakukan serangan itu dengan menggunakan sebuah drone.

Pusat komando koalisi menyatakan, tidak ada jet tempur koalisi pimpinan yang melakukan operasi militer di wilayah Deir ez-Zor, khususnya di wilayah Albu Kamal sejak kemarin.

"Tidak ada anggota koalisi pimpinan AS yang melakukan serangan di dekat Albu Kamal," kata juru bicara pusat komando koalisi pimpinan AS, Mayor Josh Jacques dalam sebuah pernyataan.

Bantahan serupa juga disampaikan oleh Kementerian Pertahanan AS atau Pentagon. "Itu bukan serangan koalisi AS," kata juru bicara Pentagon, Adrian Rankine-Galloway, seperti dilansir Reuters pada Senin (18/6).

Credit sindonews.com

Turki: AS Tidak Bisa Halangi Kami Beli S-400 Rusia

ANKARA - Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim menyatakan, Amerika Serikat (AS) tidak akan bisa menghalangi Turki untuk mendapatkan sistem pertahanan udara S-400 buatan Rusia. Ini adalah respon atas keputusan AS yang menangguhkan penjulan F-35 kepada Turki, karena Anakara ingin membeli S-400.

Kemarin, Senat AS meloloskan sebuah undang-undangan mengenai kebijakan pertahanan untuk 2019 yang berisi klausa yang dapat menghapus Turki dari daftar pemesan F-35 atas pembelian S-400 Rusia oleh Ankara.

"Turki akan mencari alternatif lain setelah adanya keputusan Senat AS untuk menangguhkan partisipasi Ankara dari daftar pemesan jet tempur F-35," kata Yildirim dalam sebuah pernyataan.

"Ankara tidak akan meninggalkan pembelian sistem S-400 Rusia, meskipun keputusan Senat AS untuk memblokir pasokan F-35 ke Turki," sambungnya, seperti dilansir Sputnik pada Selasa (19/6).

Yildirim kemudian mengatakan, keputusan Senat AS itu memang sangat merugikan Turki. Namun, dia menyebut pihaknya tidak akan merengek kepada Washington dan akan fokus pada mencari altenatif lain.

"Ini adalah perkembangan yang tidak menguntungkan. Tapi, Turki tidak akan membiarkan hal semacam ini tanpa alternatif. Kami menyesalkan tindakan yang diambil oleh Senat AS, mereka bertentangan dengan semangat kemitraan strategis," ungkapnya.

Credit sindonews.com

Latihan Militer Korsel-AS Resmi Dihentikan

Tiga kapal induk Amerika Serikat tiba di pantai timur Korea Selatan pada Ahad (12/11) untuk ikut dalam latihan militer bersama di semenanjung Korea.

Foto: South Korea Defense Ministry via AP

Penghentian dilakukan satu pekan setelah Trump bertemu Kim Jong-un.

CB, SEOUL -- Korea Selatan (Korsel) akhirnya resmi menghentikan latihan militer bersama dengan AS. Penghentian dilakukan satu pekan setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan akan menangguhkan latihan tersebut.

Keputusan penangguhan itu diambil Korsel guna menghormati pembicaraan yang sedang berlangsung antara mereka dengan Korea Utara (Korut). "Korsel dan AS membuat keputusan karena kami yakin ini menjadi kontribusi demi mempertahankan hubungan baik dengan Korut," kata juru bicara kementerian Choi Hyun-soo.

Pengumuman itu diantisipasi secara luas setelah pertemuan Trump dengan pemimpin Korut Kim Jong-un pekan lalu. Trump mengatakan setelah KTT di Singapura ia akan menangguhkan latihan tersebut. Jika perundingan senjata nuklir gagal, AS menyiapkan rencana lain bersama Korsel.

Dana White, juru bicara Departemen Pertahanan AS, mengatakan perencanaan untuk latihan musim panas telah berhenti, tetapi tidak ada keputusan yang diambil tentang latihan militer lainnya dengan Korsel. Latihan bersama dengan Jepang dan negara-negara lain di Pasifik akan terus berlanjut.

Choi mengatakan tidak ada yang diputuskan pada latihan lain. Dia tidak mau memberikan jawaban langsung ketika ditanya apakah sudah ada diskusi antara militer sekutu yang menangguhkan latihan sebelum pengumuman mendadak Trump.

"Kami menganggap negosiasi denuklirisasi yang sedang berlangsung dengan Korut sebagai hal yang penting, sehingga selama negosiasi berlanjut, keputusan pemerintah Korsel dan Amerika Serikat akan dipertahankan," katanya.

Menteri Pertahanan Jepang, Hisunori Onodera, menunjukkan pemahaman untuk langkah itu tetapi menekankan perlunya kedua negara melanjutkan latihan bersama mereka. Dia menyebut latihan AS-Korsel sebagai "pilar penting" untuk menjaga perdamaian dan stabilitas regional. Rencana untuk latihan di AS-Jepang tidak berubah, tambahnya.

Di Beijing, juru bicara kementerian luar negeri Geng Shuang mengatakan penangguhan latihan AS-Korsel adalah langkah positif dan konstruktif. Selama ketegangan yang diciptakan oleh tes senjata Korut dalam beberapa tahun terakhir, Cina telah menyerukan "suspensi ganda" di mana Korut akan menghentikan uji coba nuklir dan rudalnya sementara Washington dan Seoul akan menghentikan latihan militer mereka untuk menurunkan permusuhan dan mengarah pada pembicaraan.

Credit republika.co.id

Trump perintahkan dirikan pasukan antariksa

Presiden Amerika Serikat Donald Trump. (REUTERS/Kevin Lamarque)

Washington (CB) - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Senin mengatakan, dia memerintahkan pendirian cabang keenam militer untuk mempermudah dominasi Amerika pada bidang antariksa.

"Ini tidak cukup hanya memiliki kehadiran seorang Amerika di ruang angkasa. Kita harus memiliki dominasi Amerika di luar angkasa," kata Trump sebelum pertemuan Dewan Antariksa Nasional.

"Kami akan memiliki Angkatan Udara dan kami akan memiliki `Angkatan Antarika`". Terpisah tetapi setara. Itu akan menjadi sesuatu. Sangat penting," katanya kemudian.

Meski begitu, AS adalah anggota dari Perjanjian Luar Angkasa, yang melarang penempatan senjata pemusnah massal di angkasa dan hanya memungkinkan penggunaan bulan dan benda langit lainnya untuk tujuan damai.

Trump juga menandatangani arahan tentang pengelolaan lalu lintas dan puing-puing di ruang angkasa.

Pengumuman tersebut merupakan langkah terbaru pemerintahannya untuk meningkatkan eksplorasi ruang angkasa AS. AS ingin mengirim penjelajah robot ke bulan paling cepat tahun depan sebagai langkah persiapan untuk mengirim astronot kembali ke sana untuk pertama kalinya sejak 1972, kata seorang pejabat Badan Penerbangan dan Antariksa (NASA), Senin.

NASA merencanakan serangkaian misi bulan dimulai tahun depan yang bertujuan mengembangkan kapasitas untuk kembali ke bulan, kata Cheryl Warner, juru bicara Direktorat Eksplorasi Manusia NASA.

NASA akan bekerja dengan perusahaan swasta, yang belum dipilih, dalam misi, kata Warner dalam sebuah wawancara telepon.

Pada Desember, Trump menandatangani arahan yang katanya akan memungkinkan astronot kembali ke bulan dan akhirnya memimpin misi ke Mars. Dia memerintahkan pemerintah bulan lalu untuk meninjau peraturan tentang penerbangan ruang komersial.

Orang Amerika pertama kali mendarat di bulan pada 1969, mencapai tujuan yang ditetapkan mantan Presiden John F. Kennedy pada 1961 dan mengakhiri perlombaan antariksa satu dekade antara Washington dan Moskow.

Sejak itu, upaya AS untuk mengeksplorasi di luar orbit Bumi sebagian besar terfokus pada pesawat antariksa jarak jauh yang tidak memiliki anggota awak manusia, meskipun beberapa presiden Amerika telah berulang kali mengangkat gagasan mengirim penjelajah manusia kembali ke bulan atau lebih jauh.

Presiden George W. Bush pada 2004 mengatakan manusia akan kembali ke bulan pada 2020. Penerusnya, Presiden Barack Obama, mengatakan pada 2016 Amerika Serikat akan mengirim manusia ke Mars pada 2030-an, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Papua Nugini rusuh, keadaan darurat diberlakukan

Bendera Papua Nugini

Sydney (CB) - Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat, membekukan pemerintah provinsi dan mengirim pasukan ke dataran tinggi berbatu untuk memulihkan ketertiban setelah perusuh terus mengamuk dan membakar, kata pemerintah setempat.

iSeperti dikutip dari Reuters, kekerasan sering merusak pedalaman terpencil negara Pasifik kaya sumber daya itu, tempat perselisihan suku dan tanah membebani politik daerah.

Kerumunan bersenjata, yang marah atas kegagalan tentangan pengadilan terhadap pemilihan gubernur, membakar pesawat terbang, menjarah gudang dan membakar gedung di Mendi, ibu kota Provinsi Southern Highlands, minggu ini.

Papua Nugini mengumumkan keadaan darurat sembilan bulan di provinsi itu dan menghentikan sementara pemerintahnya, kata Perdana Menteri Peter O`Neill pada Jumat.

"Tindakan orang-orang yang sembrono merusak properti di Mendi telah membuat jijik bangsa," kata O`Neill di lamannya.

"Polisi akan menyelidiki setiap penghasut, dan setiap orang yang terlibat dalam kerusuhan," tambahnya.

Thomas Eluh, seorang mantan polisi dan yang bertindak sebagai pengelola di provinsi tersebut, telah diberikan kekuatan darurat konstitusional.

Polisi, termasuk regu mobil, segera dikerahkan, bersama dengan penyelidik kriminal, tambah O`Neill .

Lebih dari 200 tentara Pasukan Pertahanan Papua Nugini akan diterbangkan ke Kota Mount Hagen pada Sabtu sebelum melakukan perjalanan ke Mendi, kata media Loop PNG.

Laporan gerakan pasukan tidak dapat dipastikan secara mandiri.

Penjarah menggeledah gudang pasokan bantuan gempa selama kerusuhan Mendi, kata Barclay Tenza, juru bicara bencana provinsi.

"Mereka mengambil semua bahan makanan," katanya melalui telepon dari Port Moresby.

Banyak warga masih menerima bantuan setelah gempa berkekuatan 7,5 Februari menewaskan 100 orang, menguji keuangan dan kemampuan salah satu negara termiskin di dunia itu.

Credit antaranews.com

Selasa, 12 Juni 2018

Dokumen: Trump dan Kim Sepakat Denuklirisasi Utuh

Foto dokumen yang ditandatangani Trump mengindikasikan AS dan Korut sepakat mengupayakan denuklirisasi utuh. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Jakarta, CB -- Foto dokumen yang yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengindikasikan dirinya dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sepakat mengupayakan denuklirisasi utuh.

Hal itu dilaporkan CNN tak lama setelah keduanya menandatangani dokumen, Selasa (12/6). Menurut laporan tersebut, dokumen menunjukkan Kim dan Trump sepakat "bekerja sama menuju denuklirisasi utuh Semenanjung Korea."

Selain itu, dokumen juga mengindikasikan kedua pemimpin negara akan bekerja sama menuju "hubungan baru AS-Korut."

Denuklirisasi adalah isu utama dalam pertemuan yang digelar di Pulau Sentosa, Singapura. Kedua pihak berbeda pendapat soal interpretasi istilah tersebut.

AS menginginkan Korea Utara untuk melucuti penuh senjata nuklirnya. Sementara pihak Korut diyakini tak akan begitu saja menyerahkan hal yang dianggap sebagai jaminan keberlangsung rezim.

Dilaporkan sebelumnya, ketika ditanya apakah Kim Jong-un sepakat denuklirisasi, Trump mengatakan "kami memulai proses itu dengan sangat, sangat cepat. Tentu saja."

Trump dan Kim menandatangani dokumen "komprehensif" usai menjalani serangkaian pertemuan sejak pagi hari. Mereka tak menjelaskan apa isi dari dokumen itu.

"Kami menandatangani dokumen yang sangat penting, dokumen yang sangat komprehensif," kata Trump kepada wartawan, di samping Kim.

Dia mengatakan akan membahasnya panjang lebar dalam konferensi pers dalam waktu dekat dan mengindikasikan akan mempublikasikannya.

Sementara itu, Kim mengatakan terima kasih dan menyebut hari ini sebagai peristiwa bersejarah.

"Kami telah menjalani pertemuan bersejarah dan memutuskan untuk meninggalkan masa lalu, dan kami akan menandatangani dokumen bersejarah," kata Kim melalui penerjemah.

"Dunia akan melihat perubahan besar."

Credit cnnindonesia.com

Mengintip Isi Perjanjian Trump dan Kim Jong-un

Foto dokumen yang ditandatangani Kim Jong-un dan Donald Trump menunjukkan isi kesepakatan antara kedua pemimpin negara. (Anthony Wallace/Pool via Reuters)

Jakarta, CB -- Foto dokumen yang ditunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump usai menandatangani kesepakatan dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memberikan bocoran soal poin-poin yang dibahas kedua pemimpin negara.

Pertemuan bersejarah yang digelar di Capella Hotel, Singapura, Selasa (12/6), kini telah selesai. Kim telah meninggalkan lokasi sementara Trump masih tinggal untuk menggelar konferensi pers yang akan segera dimulai.

Kedua pemimpin mengakhiri pertemuan dengan menandatangani sebuah perjanjian yang disebut Trump sebagai "dokumen yang sangat komprehensif."

Meski begitu Trump tak langsung menjelaskan isi kesepakatan setelah menandatanganinya bersama Kim. Dia mengatakan akan memberikan penjelasan kepada awak media terkait perjanjiannya dengan Kim.

Namun, awak media di lokasi sudah bisa melihat isi perjanjian melalui foto yang diambil saat Trump menunjukkan dokumen perjanjian kepada para wartawan.

Foto dokumen yang ditunjukkan Trump menunjukkan isi kesepakatan. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Berikut isi lengkap perjanjian Trump-Kim berdasarkan foto tersebut:

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Komisi Urusan Negara Korea Utara Kim Jong-un menggelar pertemuan perdana dan bersejarah pada 12 Juni 2018 di Singapura.

Presiden Trump dan Pemimpin Kim bertukar pendapat secara mendalam, komprehensif, dan tulus, terkait penetapan hubungan baru Amerika Serikat dan Korea Utara, serta membangun rezim perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea.

Presiden Trump berkomitmen memberikan jaminan keamanan bagi Korea Utara, sementara Pemimpin Kim menegaskan komitmennya yang tegas dan tak tergoyahkan untuk melucuti senjata nuklir secara utuh di Semenanjung Korea.

Kami yakin bahwa pembentukan hubungan baru AS-Korut akan berkontribusi terhadap perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea, serta dunia, dan mengakui bahwa membangun kepercayaan antara sesama bisa mendorong denuklirisasi di Semenanjung Korea.

Presiden Trump dan Pemimpin Kim menyatakan pernyataan sebagai berikut:

1. Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen menjalin hubungan baru sesuai dengan keinginan serta kepentingan masyarakat kedua negara untuk perdamaian dan kemakmuran.

2. Amerika Serikat dan Korut berkomitmen bekerja sama menuju denuklirisasi utuh Semenanjung Korea.

3. Menegaskan kembali Deklarasi Panmunjom 27 April 2018, Korut berkomitmen bekerja sama menuju ke arah pelucutan senjata nuklir sepenuhnya di Semenanjung Korea.

4. Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen mengembalikan tahanan dan orang hilang (POW/MIA) yang masih ada, termasuk merepatriasi segera orang-orang tersebut yang telah teridentifikasi.

Menyadari bahwa KTT AS-Korut-yang pertama dan bersejarah-adalah peristiwa penting yang sangat signifikan untuk mengatasi ketegangan permusuhan selama puluhan tahun antara kedua negara, Presiden Trump dan Pemimpin Kim Jong-un berkomitmen menerapkan ketentuan dalam pernyataan bersama ini secara penuh dan cepat.

Amerika Serikat dan Korea Utara berkomitmen mengadakan negosiasi lanjutan yang dipimpin oleh Menlu AS Mike Pompeo dan pejabat tingkat tinggi Korut yang setingkat, untuk melaksanakan hasil KTT AS-Korut.

Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Komisi Urusan Negara Korea Utara Kim Jong-un telah berkomitmen untukbekerja sama mengembangan hubungan AS-Korut yang baru demi mendukung perdamaian, kesejahteraan, dan keamanan di Semenanjung Korea.

12 Juni 2018

Pulau Sentosa

Credit cnnindonesia.com

Pernyataan bersama Donald Trump dan Kim Jong Un

Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berjabat tangan di Hotel Capella, Pulau Sentosa, Singapura, pada 12 Juni 2018, dalam pertemuan bersejarah yang menghasilkan kesepakatan denuklirisasi menyeluruh dengan segera di Semenanjung Korea. (Anthony Wallace/Pool via Reuters)

Singapura (CB) - Mengakhiri pertemuan bersejarah mereka di Pulau Sentosa, Singapura, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengeluarkan pernyataan bersama menyangkut pertemuan mereka pada 12 Juni 2018 ini.

Berikut pernyataan selengkapnya kedua pemimpin seperti disiarkan Reuters:

Pernyataan Bersama Presiden Donald J. Trump dari Amerika Serikat dan Ketua Kim Jong Un dari Republik Rakyat Demokratik Korea pada Pertemuan Singapura.

Presiden Donald J. Trump dan Ketua Kim Jong Un telah menggelar pertemuan pertama yang bersejarah di Singapura pada 12 Juni 2018.

Presiden Trump dan Ketua Kim Jong Un telah bertukar pendapat secara komprehensif, mendalam dan jujur mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan pembentukan hubungan baru AS-DPRK (Korea Utara) dan membangun rezim perdamaian yang kekal dan kuat di Semenanjung Korea.

Presiden Trump telah bertekad untuk memberikan jaminan keamanan kepada DPRK, dan Ketua Kim Jong Un telah menegaskan kembali komitmen tegas dan teguhnya dalam menuntaskan denuklirisasi Semenanjung Korea.

Untuk meyakinkan bahwa pembentukan hubungan baru AS-DPRK akan memberikan sumbangan kepada perdamaian dan kemakmuran di Semenanjung Korea dan dunia, dan menyadari bahwa pembangunan kesalingpercayaan dapat memajukan denuklirisasi Semenanjung Korea, maka Presiden Trump dan Ketua Kim Jong Un mengeluarkan pernyataan berikut:

1. Amerika Serikat dan DPRK bertekad membangun hubungan baru AS-DPRK sesuai dengan hasrat rakyat kedua negara kepada perdamaian dan kemakmuran.

2. Amerika Serikat dan DPRK akan bersama-sama berusaha menciptakan rezim perdamaian yang langgeng dan kuat di Semenanjung Korea.

3. Menegaskan lagi Deklarasi Panmunjom pada 27 April 2018, DPRK bertekad untuk bekerja ke arah denuklirisasi menyeluruh di Semenanjung Korea.

4. Amerika Serikat dan DPRK bertekad menyelesaikan masalah POW/MIA (tawanan perang), termasuk repatriasi mereka yang sudah teridentifikasi.

Menyadarai bahwa pertemuan AS-DPRK --yang pertama dalam sejarah-- sebagai peristiwa sangat langka dengan signifikansinya yang besar dan demi mengakhiri berpuluh tahun ketegangan dan permusuhan di antara kedua negara dan demi membuka sebuah masa depan yang baru, Presiden Trump dan Ketua Kim Jong Un bertekad untuk mengimplementasikan secara menyeluruh dan segera ketetapan-ketetapan dalam pernyataan bersama ini. Amerika Serikat dan DPRK bertekad untuk menyelenggarakan negosiasi-negosiasi berikutnya yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, dan pekabat tinggi DPRK yang relevan, dalam tempo sesingkat-singkatnya, untuk mengimplementasikan hasil-hasil pertemuan AS-DPRK.

Presiden Donald J. Trump dari Amerika Serikat dan Ketua Kim Jong Un dari Komisi Hubungan Luar Negeri Republik Rakyat Demokratik Korea telah bertekan untuk bekerja sama bagi penciptaan hubungan baru AS-DPRK dan untuk pemajuan perdamaian, kemakmuran, dan keamanan Semenanjung Korea dan dunia.

12 Juni 2018

Pulau Sentosa

Singapura

Credit antaranews.com