Selasa, 05 Desember 2017

Objek Baru Terdeteksi dalam Pencarian Kapal Selam Argentina

Kapal selam ARA San Juan.

CB, BUENOS AIRES -- Angkatan Laut Argentina sedang menyelidiki sebuah objek yang ditemukan dengan mengunakan sonar dalam pencarian kapal selam militer ARA San Juan yang hilang. Mereka sedang mengupayakan inspeksi visual pada objekbaru yang ditemukan di kedalaman 3.100 kaki di bawah permukaan air.

Juru Bicara Angkatan Laut Argentina Enrique Balbi mengatakan, objek baruitu bukan yang pertama kali dalampencarian kapal selam yang hilang tersebut. Temuan gambar sonar bawah air sebelumnya memunculkan harapan. Tapi ternyata objek tersebut adalah kapal penangkap ikan yang tenggelam.

Kapal selam Rusia dikirim untuk meninjau benda itu dan menemukannya di sekitar 1.565 kaki di bawah permukaan laut. Benda itu tampaknya menunjukkan sebuah bejana setinggi 196 kaki. Setelah diselidikilebih lanjut oleh kapal selam Rusia, harapan bahwaitu kapal selam ARA San Juan harus pupus.

"Itu dikonfirmasi bahwa itu bukan cangkang kapal selam (tapi kapal penangkap ikan yang tenggelam)," kata Balbi seperti dilansir Ibtimes.

Misi penyelamatan untuk kapal selam,yang hilang pada 15 November, secara resmi dihentikan Ahad pekan lalu. Meski mengakhiri misi penyelamatan,pencarian akan tetap berlanjut. Delapan belas negara terlibat dalam pencarian tersebut, terdiri dari 4.000 orang, sembilan pesawat terbang dan 28 kapal.

"Terlepas dari besarnya upaya ini, kami tidak dapat menemukan kapal selam tersebut," kata Balbi.

Kapal selam itu muncul dan melaporkan rinciannya dengan menyebutkan adanya hubungan arus pendek di baterai kapal selam. Kapal selam diperintahkan untukmembatalkan misinya dan kembali ke pangkalan angkatan laut di Mar del Plata dengan segera.

Balbi mengatakan, kapten ARA San Juan kembali menghubungi pangkalan angkatan setelah melaporkan masalahnya. Kapal selam ARA San Juanhilang sejak 15 November. Kapal tersebut dibuat di Jerman pada Tahun 1983,dengan panjang 66 meter. Pada saat tenggelam kapal membawa 44 awak di bawahkomando Pedro Martin Fernandez.

Kerabat anggota awak kapal di ataskapal selam melakukan demonstrasi pada hari Minggu mengecam tanggapanpemerintah terhadap situasi tersebut. Anggota keluarga bergerak dari pangkalanangkatan laut di Mar del Plata melantunkan Searchand Rescue! Sambil memegang foto orang yangmereka cintai.

Ketidaksepakatankami adalah dengan pemerintah, bukan dengan angkatan laut," kata MarcelaMoyano, istri anggota awak Hernan Rodriguez. Siapa pun yang bertanggung jawab harus bertanggung jawab.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korut Sebut Semenanjung Korea di Ambang Perang Nuklir

Tiga kapal induk Amerika Serikat tiba di pantai timur Korea Selatan.

CB, PYONGYANG -- Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) melakukan latihaan udara bersama dengan skala besar pada Senin (4/12). Tindakan tersebut menurut Korea Utara (Korut) akan mendorong Semenanjung Korea berada di ambang peperangan nuklir.

Latihan tersebut dilakukan sepekan setelah Korut mengatakan telah menguji rudal balistik antarbenua yang paling canggih dan mampu mencapai daratan AS sebagai bagian dari program senjata yang telah dilakukannya.

"Latihan gabungan tersebut dirancang untuk meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional dan untuk memastikan perdamaian dan keamanandi Semenanjung Korea," kata militer AS sebelum latihan dimulai.

Latihan gabungan antara kedua negara itu dilakukan setiap tahun yang disebut Vigilant Ace. Latihan gabungan itu akan berlangsung hingga Jumat, dengan menggunaakan enam pesawat tempur siluman F-22 Raptor, yang akan ditempatkan di antara lebih dari 230 pesawat dalam latihan gabungan tersebut.

Selain itu menurut juru bicara Angkatan Udara AS yaang berbasis di Korsel menyebutkan pesawat tempur F-35 juga akan mengikuti latihan tersebut.

Menurut laporan dari media Korsel mengatakan pengebom Lancer B-1B juga mungkin akan digunakan untuk latihan gabungan pekan ini. Meskipun juru bicara Angkatan Udara AS tidakdapat mengkonfirmasi laporan tersebut.

Sekitar 12 ribu anggota keamanan AS termasuk dari Marinir dan Angkatan Laut, akanbergabung dengan pasukan Korsel. Pesawat yang mengambil bagian akan diterbangkan dari delapan instalasi militer AS dan Korsel.

Sementara MenteriLuar Negeri Cina Wang Yi menyesalkan tindakan kedua negara itu. Ia mengatakan, mereka tidak menangkap jendela peluang setelah dua bulan ini Semenanjung Korea relatif tenang sebelum uji coba terakhir oleh Korut. Cina dan Rusiamenyarankan agar AS dan Korsel menghentikan latihan militer besar dengan imbalan Korut menghentikan program senjatanya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Korut: Trump 'Mengemis' untuk Wujudkan Perang Nuklir

PYONGYANG - Kementerian Luar Negeri Korea Utara (Korut) angkat bicara mengenai manuver pesawat Amerika Serikat (AS) dan latihan perang gabungan dengan Korea Selatan (Korsel) di dekat Semenanjung Korea. Menurut Pyongyang, Presiden AS Donald Trump "mengemis" demi berlangsungnya perang nuklir dengan melakukan manuver itu.

"Pemerintahan Trump mengemis untuk perang nuklir, dengan melakukan pertaruhan nuklir yang sangat berbahaya di semenanjung Korea," kata Kemlu Korut mengacu pada latihan gabungan tahunan AS-Korsel, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/12).

"Masyarakat internasional menganggap langkah AS sangat mengkhawatirkan dan terus mengamati mereka dengan perhatian, dan kecemasan yang besar saat AS asyik melakukan provokasi militer berturut-turut, dengan memobilisasi aset strategis nuklirnya, dengan demikian mendorong situasi semenanjung Korea sampai ke ambang krisis," sambungnya.

Kementerian tersebut menyebut latihan gabungan itu sebagai sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam ukuran, dan sifatnya untuk mensimulasikan situasi perang yang sebenarnya. Kemlu Korut juga menyatakan upaya Washington untuk "mengutuk" Korut dapat dilihat sebagai awal perang nuklir.

"Pyongyang mengambil langkah-langkah sah, dan benar untuk memperkuat kemampuan pencegahan nuklirnya yang defensif," ungkap kementerian itu.

Seperti diketahui, latihan gabungan AS-Korsel yang bertajuk Vigilant Ace” yang melibatkan 230 pesawat dimulai hari ini, hingga tanggal 8 Desember mendatang. Manuver ratusan pesawat itu akan mempraktikan serangan pura-pura atau simulasi terhadap objek nuklir dan rudal Korut.

Kementerian Pertahanan Korsel menyatakan, latihan tempur udara gabungan yang ke-18 ini bersifat defensif. Ratusan pesawat, lanjut kementerian itu, mengasah keterampilan mereka dengan menyerang objek-objek nuklir dan rudal Korea Utara dalam skenario perang yang berbeda.

Manuver besar-besaran yang akan berlangsung hingga 8 Desember tersebut berbeda dengan latihan periode sebelumnya. Kali ini, AS menampilkan enam jet tempur siluman F-22 Raptors, enam jet tempur F-35 dan enam pesawat EA-18Gs secara bersamaan.

Pesawat pembom strategis B-1B Lancer Amerika juga ikut dilibatkan. Selain 230 pesawat kedua negara, 12.000 personel militer gabungan juga dikerahkan dalam latihan ini.

Credit sindonews.com

Pembelot: Tes Nuklir Korut Buat Warga Terkena 'Penyakit Hantu'

SEOUL - Warga Korea Utara (Korut) yang membelot tapi pernah tinggal di dekat lokasi uji coba senjata nuklir percaya bahwa para warga di lokasi tes senjata tersebut terpapar radiasi berbahaya. Dia menyebut warga terkena “penyakit hantu”, sebutan untuk penyakit yang tak dikenal.

”Begitu banyak orang meninggal, kami mulai menyebutnya 'penyakit hantu',” kata Lee Jeong Hwa, yang pada tahun 2010 melarikan diri dari rumahnya di Distrik Kilju, tempat situs Punggye-ri, lokasi tes senjata nuklir.

“Kami pikir kami sekarat karena kami miskin dan kami makan dengan buruk. Sekarang kami tahu itu adalah radiasi,” lanjut Lee kepada NBC News, pada hari Minggu.

Lee bukan satu-satunya pembelot yang percaya bahwa radiasi nuklir tersebut menimbullkan korban jiwa bagi orang-orang yang tinggal di sana.

Surat kabar Korea Selatan, Chosun Ilbo, pada bulan November lalu melaporkan bahwa hampir dua lusin pembelot mengaku daerah sekitar Punggye-ri berubah menjadi ”padang gurun” di mana vegetasi sedang sekarat dan bayi terlahir dengan kelainan fisik.

Pembelot mengatakan bahwa air minum di daerah tersebut berasal dari Gunung Mantap, tempat uji coba nuklir bawah tanah dilakukan pasukan Korut.

Rhee Yeong Sil mengatakan kepada NBC News bahwa sebelum dia membelot pada tahun 2013, seorang tetangganya melahirkan bayi yang dengan kondisi cacat sehingga tidak ada yang bisa ditentukan jenis kelaminnya.

”Tidak ada alat kelamin,” kata Rhee. ”Di Korea Utara, bayi yang cacat biasanya terbunuh. Jadi orang tua membunuh bayinya,” lanjut Rhee.

Lee menambahkan, Kementerian Unifikasi Korea Selatan telah mengujinya bersama dengan para pembelot lainnya. Namun, tidak ditemukan tanda-tanda kontaminasi karena radiasi dari tes nuklir di tubuh mereka.

Korea Institute of Nuclear Safety menyatakan, penyakit misterius yang dialami warga di sekitar lokasi uji coba senjata nuklir Korut kemungkinan diasumsikan sebagai kanker. Namun, penyebab penyakit itu karena uji coba senjata nuklir atau tidak sulit untuk dikonfirmasi.

Credit sindonews.com

Rudal Korut Ternyata Meledak di Dekat Pesawat Cathay saat Mengudara

HONG KONG - Kru pesawat Cathay Pacific yang terbang di atas wilayah udara Jepang mengaku melihat rudal Korea Utara (Korut) yang diuji tembak pekan lalu meledak dan hancur berantakan di atmosfer Bumi. Lokasi ledakan berada di dekat pesawat yang sedang mengudara.

Senjata yang dites Pyongyang itu diklaim sebagai rudal balistik antarbenua (ICBM) Hwasong-15.

Perusahaan maskapai tersebut mengonfirmasi kepada BBC, Senin (4/12/2017) bahwa awak pesawatnya menyaksikan objek yang diduga kuat sebagai rudal masuk kembali ke atmosfer Bumi.

Pemandangan itu terjadi di hari yang sama, yakni pada 29 November 2017 saat Korut menembakkan ICBM Hwasong-15 yang diklaim mampu menjangkau daratan Amerika Serikat (AS).

Mengutip laporan South China Morning Post, general manager operasional Cathay Pacific Mark Hoey telah mengatakan kepada staf maskapai tentang pemandangan tersebut.

”Hari ini awak pesawat CX893 melaporkan, 'Maklum, kami menyaksikan ledakan rudal DPRK dan berantakan di dekat lokasi kami saat ini',” kata Mark Hoey mengutip laporan kru pesawat.

Meskipun pesawat tersebut dinyatakan aman dari tes rudal, namun risiko kecil tetap ada.

Tidak seperti negara lain, Korea Utara biasanya tidak mengumumkan uji misilnya. Artinya, uji tembak senjata berbahaya tersebut dilakukan tanpa peringatan yang menimbulkan potensi risiko bagi pesawat terbang sipil.

Pyongyang sejatinya memiliki akses ke data penerbangan sipil internasional, sehingga bisa mempelajari wilayah udara rute pesawat sebelum peluncuran rudal.

Sejauh ini, tak ada pesawat komersial yang jadi korban atau terkena rudal Korut yang diuji tembak. Namun, maskapai Eropa dan Amerika telah memperluas zona larangan terbang di sekitar wilayah udara Korut.

Pada awal Agustus, masakapai Air France memperluas zona larangan terbang setelah salah satu pesawatnya terbang mendekati jalur rudal Korea Utara.

Credit sindonews.com

Kru Cathay Pacific Saksikan Uji Coba Rudal Korut dari Pesawat

Ilustrasi. (WikimediaImages/Pixabay)

Jakarta, CB -- Kru pesawat Cathay Pacific dilaporkan sempat menyaksikan langsung momen uji coba rudal Korea Utara saat sedang terbang di langit Jepang pada pekan lalu.

Hal ini terungkap dalam pemberitaan South China Morning Post pada Senin (4/11) yang memuat kesaksian salah satu manajer Cathay Pacific, Mark Hoey.

Dalam berita tersebut, Hoey menuturkan bahwa semuanya bermula ketika pesawat dengan nomor penerbangan CX893 lepas landas dari San Francisco menuju Hong Kong pada 29 November.

Ketika pesawat melintasi langit Jepang, para kru terhenyak melihat satu kejadian yang diduga momen ketika rudal Korut masuk kembali ke atmosfer bumi sebelum meledak dan hancur.

“Perhatian, kita menyaksikan rudal Korut meledak dan hancur di dekat lokasi kita sekarang ini,” ujar Hoey saat itu kepada seluruh awaknya.

Meski demikian, Cathay Pacific memutuskan tidak mengubah haluan penerbangannya. Namun, mereka tetap melapor ke menara pengatur lalu lintas udara.

“Meski penerbangan kami jauh dari lokasi kejadian, kru memberi kabar ke pengatur lalu lintas udara Jepang sesuai dengan prosedur,” ucap Hoey, sebagaimana dikutip South China Morning Post.

Seorang mantan pilot yang kini menjadi anggota parlemen Hong Kong, Jeremy Tam Man-ho, mengatakan bahwa insiden ini menimbulkan kekhawatiran akan keselamatan penerbangan di sekitar kawasan Jepang dan Korea.

Jeremy mengatakan, badan-badan keamanan penerbangan sipil dan biro keamanan dari Hong Kong, Korea Selatan, Jepang, dan Rusia harus membentuk satu panel untuk menyusun mekanisme berbagi informasi intelijen terkait tanggapan militer jika insiden seperti ini terulang.

Kawasan ini memang menjadi sorotan setelah Korut berulang kali mengancam bakal meluncurkan rudal untuk menyerang Guam, wilayah Amerika Serikat di Pasifik, dengan jalur melalui Jepang.
Hingga kini, Korut sudah tiga kali meluncurkan rudal yang melintasi wilayah Jepang sebelum jatuh dan hancur di samudera.

Awalnya, para ahli sempat meragukan kemampuan senjata Korut tersebut. Namun, rudal yang digunakan Korut dalam uji coba terakhir pada 9 November lalu itu diakui dapat menjangkau seluruh penjuru AS.

Credit CNN Indonesia

Yordania Kirim Nota Diplomatik ke Israel Terkait Al-Aqsa

AMMAN - Yordania dilaporkan telah mengirimkan nota diplomatik kepada pemerintah Israel terkait dengan situasi di al-Aqsa. Pengiriman nota diplomatik adalah salah bentuk protes keras yang disampaikan satu negara ke negara lain.

Nota diplomatik tersebut diketahui dikirim ke Kementerian Luar Negeri Israel oleh Menteri Urusan Media, sekaligus juru bicara pemerintah Yordania, Muhammad al-Momani.

Dalam nota diplomatik itu, seperti dilansir Anadolu Agency pada Senin (4/12), Yordania menuduh Israel mengizinkan ekstremis memasuki halaman Masjid Al-Aqsa setiap hari di bawah perlindungan polisi Israel.

"Tindakan provokatif dan tidak bertanggung jawab semacam itu dikutuk dan ditolak dan melanggar kewajiban Israel sebagai penguasa pendudukan di Yerusalem Timur di bawah hukum internasional dan hukum humaniter internasional," kata Al-Momani dalam nota diplomatik yang dikirim ke Tel Aviv.

Menteri tersebut mengatakan bahwa tindakan ini melanggar semua norma dan piagam internasional yang menekankan perlunya menghormati tempat-tempat pemujaan bagi semua agama, dan dapat menimbulkan amarah umat Islam.

"Pemerintah Israel telah mengizinkan para ekstrimis untuk naik ke atap Masjid Qubbat al-Sakhrah (Dome of the Rock) pada hari Minggu, dalam upaya untuk mengubah situasi historis dan hukum di Masjid al-Aqsa," ungkapnya.

Dia menambahkan langkah provokatif semacam itu perlu segera dihentikan, dan status sejarah masjid dipertahankan. Menteri tersebut juga menekankan perlunya menghormati peran Yordania sebagai penanggung jawab tempat-tempat suci di Yerusalem Timur, sesuai dengan sebuah perjanjian damai antara kedua negara.

Credit sindonews.com

Yordania Kutuk Tindakan Israel di Masjid Al-Aqsha

Kompleks Masjid Al Aqsha.

CB, AMMAN -- Pemerintah Yordania mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan Israel di kompleks Masjid al-Aqsha. Kantor berita Petra, Ahad (3/12), melaporkan sejumlah perusuh dibiarkan aparat Israel memasuki lapangan Masjid al-Aqsha sehingga memicu keributan.

Juru bicara menteri komunikasi Muhammad al-Momani mengatakan telah mengirimkan surat protes kepada kementerian luar negeri Israel. Menurutnya, tindakan aparat kepolisian Israel di sekitar Masjid al-Aqsha begitu provokatif dan gegabah serta tidak mengindahkan norma-norma hubungan internasional.
Hasutan Israel itu dapat menyulut kebencian besar dari kaum Muslim di mana pun berada. Al-Momani menegaskan, para ekstremis Yahudi berupaya mencapai Masjid Qubbat al-Sakhrah (Dome of the Rock). Upaya ini, lanjut dia, tidak lepas dari propaganda Israel menghapus jejak sejarah umat Islam atas Masjid al-Aqsha.

"Mereka harus segera menghentikan cara-cara provokatif demikian. Mereka harus menjaga status historis dan menghormati peran Yordania terhadap kompleks suci itu di Yerusalem Timur, yang mana telah diakui melalui perjanjian damai di antara kedua negara," demikian pernyataan Al-Momani.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Trump Tunda Pengakuan Yerusalem Jadi Ibu Kota Israel

Suasana Kota Yerusalem yang menjadi pusat konflik Israel-Palestina. Presiden Donald Trump berencana mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (REUTERS/Ammar Awad)

Jakarta, CB -- Presiden Amerika Serikat tidak akan mengumumkan keputusan untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Keputusan yang dianggap sebagai pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, langkah yang menuai kecaman dunia lantaran posisi kota itu di pusaran konflik Israel-Palestina.

"Pengumuman keputusan itu akan dibuat dalam beberapa hari mendatang," kata juru bicara Gedung Putih Hogan Gidley kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan AS Air Force One, yang membawa Trump kembali dari lawatan ke negara bagian Utah, Senin (4/12).

Trump dikejar tenggat untuk memutuskan apakah akan menandatangani surat yang menangguhkan relokasi Kedutaan AS dari Tel Aviv selama enam bulan ke depan, seperti yang dilakukan para presiden AS sebelumnya sejak Kongres mengesahkan undang-undang soal itu pada 1995.

"Presiden telah jelas dalam isu ini sejak awal. Bahwa ini bukan masalah 'jika' melainkan masalah waktu," kata Gidley seperti dilaporkan Reuters, Selasa (5/12)

Pejabat AS mengatakan Trump diperkirakan bakal mengeluarkan perintah sementara, yang kedua sejak dilantik sebagai presiden, untuk menunda pemindahan kedutaan, meski selama kampanye, Trump berjanji akan merelokasi kedutaan AS ke Yerusalem.

Para pejabat AS telah mengungkapkan bahwa Trump akan mengumumkan pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel dalam sebuah pidato, Rabu (6/12). Langkah terobosan dalam kebijakan luar negeri AS dan dipastikan bakal memicu kekerasan di Timur Tengah. Namun, para pejabat itu mengakui belum ada keputusan yang diambil.

Duta Besar AS untuk Indonesia Josep R. Donovan pun menyatakan bahwa Trump belum mengambil keputusan soal pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Hal itu dilakukan saat dipanggil Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk menjelaskan perihal tersebut. Menlu RI menyampaikan keprihatinan atas rencana Trump itu.

Palestina menginginkan Yerusalem Timur menjadi Ibu Kota jika mereka merdeka nanti. Komunitas Internasional juga tidak mengakui klaim Israel atas seluruh kota Yerusalem. Di kota itu terdapat tempat suci tiga agama, Islam, Kristen dan Yahudi.

Credit cnnindonesia.com

Rencana Trump Akui Yerusalem Dinilai Bisa Picu Perang

Yerusalem

CB, JAKARTA -- Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PAN Hanafi Rais menanggapi kabar niatan Presiden AS Donald Trump mengakui Yerussalem sebagai ibu kota Israel. Tentu menurutnya ini akan membahayakan dan merusak segala proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

"Sebaiknya Trump membatalkan niat ini, kalau mau membawa perdamaian antara Palestina dan Israel," kata dia kepada Republika.co.id, Senin (4/12).

Dia mengatakan, dalam setiap proses perdamaian dari berbagi macam putaran, isu Yerussalem yang paling dihindari karena memang sangat sensitif. Maka kalau tiba-tiba Trump hendak mengumumkan pengakuan ini, jelas akan menyulut konflik baru. Bahkan tidal hanya konflik, tetapi juga perang dengan dunia Arab dan Islam.

Menurutnya, pengakuan itu bisa membahayakan dan makin memperparah ketidakstabilan politik global, karena ini meyangkut tempat suci umat Islam. "Saya kira kita tunggu saja, telah muncul protes dari berbagai pihak, bahkan yang ada di Amerika," ujarnya.

Sebelumnya Trump dikabarkan akan mengumumkan pengakuan tersebut pada Rabu (6/12) mendatang. Dalam pidato di sebuah lembaga pada Ahad kemarin, Jared Kushner, penasihat utama sekaligus menantu Trump menyatakan keleluasaan presiden untuk mengumumkan niatannya pada waktu yang tepat.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Turki: Pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel Akan Sebabkan Bencana

ANKARA - Turki menuturkan, jika Amerika Serikat (AS) akhirnya mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, maka hal ini akan menimbulkan bencana di kawasan. Menurut Ankara, konflik baru akan muncul di kawasan yang sudah subur akan konflik tersebut.

Wakil Perdana Menteri Turki, Bekir Bozdag menyatakan, status Yerusalem telah ditentukan oleh kesepakatan internasional, dan bahwa pelestarian akan hal itu penting untuk perdamaian di wilayah tersebut.

"Status Yerusalem dan Bukit Bait Suci telah ditentukan oleh kesepakatan internasional. Penting untuk mempertahankan status Yerusalem demi melindungi perdamaian di wilayah ini," kata Bozdag.

"Jika langkah lain diambil, dan kesepakatan ini dicabut, maka hal tersebut akan menjadi malapetaka besar," sambungnya dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Senin (4/12).

Sebelumnya, Yordania telah menyatakan hal serupa. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi kepada Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, saat keduanya berbicara melalui telepon menegaskan bahwa sangat penting untuk mempertahankan status Yerusalem untuk menghindari terjadinya ketegangan lebih lanjut.

Safadi kemudian memperingatkan konsekuensi serius dari keputusan apapun untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, mengingat status khusus keagamaan, sejarah, dan nasional kota ini, tidak hanya penting bagi orang Yordania dan Palestina, tapi juga di seluruh dunia Arab dan Muslim.

Langkah tersebut, lanjut Safadi juga akan merusak upaya Amerika untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, dengan memperingatkan bahwa hal itu akan mengobarkan kekerasan.

Credit sindonews.com

Palestina peringatkan AS agar tak pindahkan kedutaan besar ke Jerusalem

Mesjid Al Aqsa dilihat dari udara. Dia terletak di kota tua Jerusalem. (wikipedia.org)

Ramallah, Palestina (CB) - Seorang pejabat senior Palestina pada Senin (4/12) menyeru Amerika Serikat (AS) agar menghindari setiap tindakan yang akan mempengaruhi status quo atas Jerusalem.

Memindahkan Kedutaan Besar AS ke Jerusalem dan pengakuan AS atas Jerusalem sebagai Ibu Kota Israel takkan diterima dan akan membawa resiko, kata Wakil Perdana Menteri Palestina Ziad Bu Amr selama pertemuannya dengan Konsul Jenderal AS di Jerusalem.

Tindakan itu akan "menjadi pelanggaran dan bertolak-belakang dengan peran Pemerintah AS sebagai penengah dan penjaga proses perdamaian", kata pejabat Palestina tersebut.

"Itu akan membatalkan Amerika Serikat dari memainkan peran dalam proses perdamaian dan akan menutup semua pintu bagi perundingan serius, serta akan mendorong seluruh wilayah ini ke dalam ketidak-stabilan dan ketegangan lebih besar," ia menambahkan.

Pemimpin Palestina akan terpaksa menghancurkan setiap kesepahaman yang telah dicapainya dengan Amerika Serikat, kalau Pemerintah AS memutuskan untuk mengubah pendiriannya mengenai Jerusalem, demikian peringatan Amr, sebagaimana dilaporkan Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa pagi.

Pemerintah AS juga akan dianggap bertanggung-jawab bagi setiap konsekuensi yang muncul akibat tindakannya mengenai Jerusalem, katanya.

Ia juga mendesak Amerika Serikat agar mempertimbangkan kembali posisinya dan memelihara "sisa peluang" untuk mewujudkan perdamaian antara Palestina dan Israel.

Media AS menyatakan Presiden AS Donald Trump sedang mempertimbangkan untuk mengakui Jerusalem sebagai Ibu Kota Isrel dan mungkin mengumumkannya pada Rabu.

Penasehat Trump, Jared Kushner, pada Ahad mengatakan presiden AS tersebut belum membuat keputusan mengenai pengakuan itu.

Trump pada Juni mengeluarkan keputusan untuk mempertahankan Kedutaan Besar AS di Tel Aviv, tapi tidak jelas apakah ia akan mengulangi keputusannya atau tidak.

Memindahkan Kedutaan Besar ke Jerusalem dipandang oleh Palestina sebagai provokasi dan penghancuran proses perdamaian.

Pembicaraan perdamaian antara Palestina dan Israel telah macet sejak April 2014. Pembicaraan yang ditaja AS tersebut yang berlangsung selama sembilan bulan saat itu tak memberi hasil nyata.

Credit antaranews.com

Yordania Wanti-wanti AS Soal Pengakuan Yerusalem Ibu Kota Israel

AMMAN - Yordania mewanti-wanti Amerika Serikat (AS) mengenai rencana pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Menurut Amman, pengakuan tersebut akan menimbulkan konsekuensi yang amat serius.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi kepada Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson, saat keduanya berbicara melalui telepon menegaskan bahwa sangat penting untuk mempertahankan status Yerusalem untuk menghindari terjadinya ketegangan lebih lanjut.

"Perlu untuk menjaga status historis dan legal Yerusalem dan menahan diri dari keputusan apapun yang bertujuan untuk mengubah status tersebut," kata Safadi kepada Tillerson, seperti dilansir Channel News Asia pada Senin (4/12).

Safadi kemudian memperingatkan konsekuensi serius dari keputusan apapun untuk mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, mengingat status khusus keagamaan, sejarah, dan nasional kota ini, tidak hanya penting bagi orang Yordania dan Palestina, tapi juga di seluruh dunia Arab dan Muslim.

Langkah tersebut, lanjut Safadi juga akan merusak upaya Amerika untuk menghidupkan kembali perundingan perdamaian antara Israel dan Palestina, dengan memperingatkan bahwa hal itu akan mengobarkan kekerasan.

Sementara itu, Liga Arab dikabarkan akan menggelar pertemuan luar biasa untuk membahas rencana AS tersebut. Asisten Sekretaris Jenderal Liga Arab, Hossam Zaki, mengatakan bahwa perwakilan Liga Arab akan segera mengadakan pertemuan mengenai Yerusalem pada hari Selasa. Pertemuan ini digelar berdasarkan permintaan Palestina.

Credit sindonews.com

Akui Yerusalem Milik Israel, AS akan Picu Kemarahan Besar

Yerusalem

CB, WASHINGTON -- Menteri luar negeri Yordania Ayman Safadi memperingatkan Amerika Serikat (AS)mengenai konsekuensi berbahaya jika mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Safadi mengaku telah memberi tahu Menlu AS Rex Tillerson bahwa deklarasi besar itu dapat memicu kemarahan besar dari dunia Arab dan Muslim.

"Keputusan semacam itu akan memicu kemarahan di dunia Arab, menjadi bahan bakar ketegangan dan membahayakan usahaperdamaian," kata Safadi di Twitter seperti dikutip BBC, Senin (4/12).
Tidak ada tanggapan langsung dari Departemen Luar Negeri AS. Spekulasi Presiden AS Donald Trump akan memenuhi janji kampanyenya untuk mengakui Yerusalem milik Israel itu semakin menguat. Namun menantu Trump, Jared Kushner,mengatakan tidak ada keputusan yang dibuat.
Selama kampanye pemilihannya, Trump berjanji akan memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sementara Presiden Palestina Mahmoud Abbas sedang menggalang dukungan internasional untuk meyakinkan Trump agar tidak membuat pengumumanseperti itu.
Otoritas Palestina mengungkapkan bahwa Abbas menelepon para pemimpin dunia pada Ahad (3/12), termasuk Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan.

"Dia ingin menjelaskan bahaya dari keputusan apapun untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalematau menjadikan Yerusalem sebagai ibu kota Israel," kata penasihat Abbas, Majdial-Khalidi.

Sebelumnya para pemimpin Palestina telah memperingatkan langkah tersebut akan mengancam solusi dua negara. Israel telah menduduki Yerusalem Timur sejak perang TimurTengah pada 1967.
Israel mencaplok area tersebut pada 1980. Di bawah hukum internasional, daerah ni dianggap sebagai wilayah yang diduduki. Israel juga menetapkan bahwa Yerusalem adalah ibu kota abadi dan tak dapat dibagi. Tapi Palestina ingin Yerusalem Timur menjadi ibu kota negara di masa depan.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Menlu RI Panggil Dubes AS soal Yerusalem Ibu Kota Israel

Menlu Retno Marsudi bersama Menlu Palestina Riyad al-Maliki saat KTT Asia-Afrika ke-60 pada April 2015 lalu. Menlu RI memanggil Dubes AS di Jakarta terkait kabar bahwa Presiden Donald Trump akan mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. (CNN indonesia/Adhi Wicaksono)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi memanggil Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr ke kantornya di Gedung Utama Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin (3/12).

Pemanggilan Dubes AS tersebut terkait kabar soal rencana Presiden Donald Trump untuk mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Pengakuan itu rencananya bakal terwujud dengan pemindahan kedutaan besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Menurut kabar yang dilansir CNN, Sabtu (2/12) lalu, Trump berencana melaksanakan janjinya saat kampanye pemilihan presiden 2016 tersebut secepatnya pada Selasa (5/12).

"Menlu Retno sampaikan keprihatinan Indonesia terkait berita rencana pengumuman pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel," tulis Kementerian Luar Negeri lewat akun Twitter resminya, @Portal_Kemlu RI, Senin (3/12).

Disebutkan pula bahwa kepada Dubes AS, Menlu Retno menyatakan rencana pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel tersebut akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina.

Menanggapi pernyataan Menlu RI, Dubes AS menyampaikan bahwa Presiden Trump belum mengambil keputusan final mengenai hal tersebut.

Rencana Trump memindahkan kedutaan AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dianggap sebagai pengakuan Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel. Padahal Yerusalem Timur diharapkan Palestina sebagai Ibu Kota-nya jika mereka merdeka dari Israel.

Liga Arab berencana menggelar pertemuan darurat yang khusus membahas rencana Trump mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel pada Selasa (5/12). Kementerian Luar Negeri Palestina mengimbau Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) juga menggelar sidang serupa.

Credit CNN Indonesia

Menlu RI Prihatin Rencana AS Akui Yerusalem Ibu Kota Israel

Menlu Retno Marsudi.

CB, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memanggil Duta besar Amerika Serikat (AS) Joseph R. Donovan Jr. ke kantor Kementerian Luar Negeri RI pada Senin (4/12). Ia menyampaikan keprihatinan Indonesia terkait rencana pengumuman pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Menlu Retno menyatakan keprihatinan Indonesia terkait rencana pengumuman pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel," demikian menurut informasi dari Kemlu melalui Twitter, Senin (4/12). Ia juga menyampaikan bahwa rencana tersebut akan mengancam proses perdamaian antara Israel dan Palestina.

Menanggapi pernyataan dari Retno tersebut, Joseph mengatakan, Presiden Amerika Serikat (AS)Donald Trump belum mengambil keputusan final mengenai masalah tersebut. Pernyataan ini juga disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Heather Nauertbahwa belum ada keputusan mengenai hal itu.
Sebelumnya dikabarkan setelah berbulan-bulan mengadakan perundingan yang intensif, Trump kemungkinan akan membaaut pengumuman pengakuan tersebut pada pekandepan. Hal itu untuk menyeimbangkan antara tuntutan politik domestik dantekanan geopolitik mengenai status Yerusalem yang merupakan rumah bagi situssuci untuk Yahudi, Muslim dan Kristen.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Dubes AS Temui Menlu Jelaskan Soal Yerusalem

Yerusalem

CB, JAKARTA -- Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Lestari Priansari Marsudi memanggil Duta Besar Amerika Serikat untuk RI Joseph R Donovan Jr ke kantor Kemenlu RI, Jakarta, Senin (4/12). Dalam pertemuan itu, Menlu RI menyampaikan keprihatinan RI terkait rencana pengumuman pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Presiden AS Donald Trump.

"3. #MenluRetno sampaikan rencana tersebut akan mengancam proses perdamaian Israel-Palestina," tulis akun Twitter resmi Kemenlu RI @Portal_Kemlu_RI seperti dikutip Republika, Senin (4/12) sore. Menanggapi pandangan Menlu RI, Dubes AS menyampaikan, Presiden AS belum mengambil keputusan final mengenai masalah ini.

Pernyataan Menlu RI konsisten dengan sikap Indonesia terhadap situasi yang membelit Israel dan Palestina. Indonesia, dalam berbagai kesempatan, selalu mendorong terciptanya solusi dua negara (two state solution).
"Indonesia adalah pendukung kuat bagi solusi dua negara dan negara Palestina yang merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, tinggal berdampingan dengan Israel," katanya ketika menghadiri pertemuan Hari Internasional untuk Solidaritas Bersama Masyarakat Palestina di Jakarta, Kamis (30/11).

Menlu RI juga menyambut baik perjanjian damai antara dua partai Palestina, yaitu Hamas dan Fatah, pada Oktober lalu. Sebab, hal tersebut merupakan suatu kemajuan yang positif dalam upaya mengatasi konflik di Palestina.

Kabar pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel oleh Trump mengemuka sejak akhir pekan lalu. Selain itu, presiden dari Partai Republik itu juga berencana memindahkan Kedutaan Besar AS untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem.

Batas waktu bagi Trump untuk menandatangani pemindahan ini jatuh pada Senin (4/12) waktu setempat atau Selasa (5/12) WIB. Namun, menantu sekaligus Penasihat Trump Jared Kushner pada Ahad (3/12) waktu AS mengungkapkan sang mertua mengambil keputusan.
"Presiden akan mengambil keputusan dan dia masih mengkaji berbagai fakta yang berbeda. Ketika dia membuat keputusan, dialah yang akan menjadi memberi tahu Anda, bukan saya," katanya seperti dikutip BBC.

Pekan lalu, Gedung Putih telah mendapat peringatan dari pejabat kebijakan luar negeri dan pejabat keamanan AS mengenai risiko terhadap diplomasi dan keamanan Negeri Paman Sam jika Kedubes AS dipindahkan. Berbicara kepada Fox News pada Ahad (3/12) waktu AS, Penasihat Keamanan Nasional Trump HR McMaster mengaku telah menyampaikan presentasi kepada Trump.
"Ada beberapa opsi terkait perpindahan kedutaan pada masa depan, yang menurut saya, bisa Anda gunakan untuk mendapatkan momentum menuju kesepakatan damai, dan sebuah solusi yang sesuai untuk Israel dan Palestina," ujar McMaster.

Terkait perkembangan terkini perihal rencana pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel sekaligus pemindahan Kedubes AS dari Tel Aviv, Presiden Palestina Mahmoud Abbas berusaha mengumpulkan dukungan diplomatik pada menit-menit akhir agar Trump mengurungkan niatnya.
Abbas melakukan serangkaian panggilan telepon pada Ahad (3/12) waktu Palestina dengan para pemimpin dunia. Ia menjelaskan, bahaya dari keputusan Trump untuk memindahkan Kedutaan Besar AS dari Tel Aviv ke Yerusalem dan mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Langkah Amerika Serikat terkait dengan pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel atau memindahkan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, merupakan ancaman bagi masa depan proses perdamaian dan tidak dapat diterima oleh orang-orang Palestina, Arab, dan internasional," ujar Abbas seperti dikutip Guardian, Senin (4/12).
Sejauh ini, seruan Abbas telah disampaikan ke sejumlah pemimpin negara-negara Arab, Presiden Prancis Emmanuel Macron, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Abbas khawatir seruan Palestina tidak akan dipertimbangkan Gedung Putih.

Kantor berita negara Turki, Anadolu, melaporkan Erdogan mengatakan kepada Abbas, negara Palestina yang merdeka harus memiliki Yerusalem Timur sebagai ibu kota. Abbas juga mengatakan, akan mengupayakan pertemuan dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan Liga Arab untuk membahas masalah tersebut.

Yordania, Presiden Liga Arab saat ini, akan mengundang anggota OKI dan Liga Arab untuk bersidang jika pengakuan AS terhadap Yerusalem diperpanjang. Mereka akan membahas langkah-langkah menghadapi konsekuensi dari keputusan tersebut.
"Hal ini pada akhirnya dapat menghambat semua upaya perdamaian dan memiliki risiko yang sangat tinggi untuk memprovokasi negara-negara Arab dan Muslim serta komunitas Muslim di Barat," kata seorang diplomat Yordania.

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi mengaku telah berbicara dengan Menlu AS Rex Tillerson terkait rencana Trump. "Keputusan semacam itu akan memicu kemarahan di dunia Arab, menjadi pemicu ketegangan, dan membahayakan usaha perdamaian," kata Safadi. Kementerian Luar Negeri AS belum menanggapi pembicaraan antara Safadi dan Tillerson.

Kontraproduktif
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antarparlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Rofi Munawar menilai, rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang mendukung pemindahan ibu kota Israel dari Tel Aviv ke Yerusalem sangat kontrproduktif dalam penyelesaian konflik Palestina.
Menurut dia, langkah tersebut akan semakin meningkatkan konflik dan ketegangan yang berkepanjangan di Timur Tengah. "Hal ini karena Yerusalem merupakan salah satu episentrum perjuangan utama bagi bangsa Palestina, karena adanya Al Quds," ujar Rofi di Jakarta, Senin (4/12).

Ia mengatakan, relokasi kedutaan besar AS bersamaan dengan rencana penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel merupakan salah satu janji kampanye Trump saat pemilihan presiden. Tapi, ironisnya, kebijakan luar negeri AS ini secara faktual sangat merugikan dan tidak mempertimbangkan kepentingan Palestina.
"Komunitas internasional dan PBB harus bersikap tegas terhadap rencana Donald Trump ini. Adapun OKI harus mengambil inisiatif yang lebih proaktif dalam menanggapi isu ini," ujar Rofi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mantan Presiden Yaman yang 'Menari di Atas Kepala Ular'

Mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Saleh dipastikan tewas dibunuh pemberontak Houthi di Sanaa, Senin (3/12) (REUTERS/Khaled Abdullah/File Photo)

Jakarta, CB -- Mendiang mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh, yang tewas dibunuh pemberontak Houthi, Senin (3/12 pernah memerintah negeri di Semenanjung Arab itu selama lebih dari tiga dekade. Saleh tetap berpengaruh dan berperan penting di Yaman meski telah mengundurkan diri pada 2012.

Dia telah akrab dengan politik Yaman yang rumit. Selamat dari perang saudara, pemberontakan di wilayah utara, gempuran Al-Qaeda di selatan, serta lolos dari maut meski sempat luka parah dalam serangan bom di Istana Kepresidenan pada Juni 2011.

Pada 2014, Saleh beraliansi dengan bekas musuhnya, pemberontak Houthi yang beraliran Syiah dari wilayah utara Yaman. Tujuannya membalas dendam terhadap orang-orang yang mendepaknya dari kekuasaan.

Runtuhnya aliansi Saleh dengan Houthi berakibat fatal, Senin (3/12).

Bermata tajam dengan kumis yang khas, Saleh telah bertahun-tahun menjadi orang terkuat di Yaman.

Pada 2015, panel Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menuding Saleh melakukan korupsi. Dia diduga mengumpulkan US$ 60 miliar selama berkuasa hingga rakyat Yaman terpuruk dalam kemiskinan selama 33 tahun pemerintahannya.

Berasal dari suku minoritas Zaidi, Saleh bergabung ke militer sejak berusia 20 tahun. Dia ikut dalam kudeta terhadap Imam Zaidi Yaman pada 1962.

Perang sipil yang menyertainya enam tahun kemudian berakhir dengan kemenangan kaum nasionalis yang didukung Mesir pada 1968. Mereka membentuk Republik Arab Yaman, yang dikenal sebagai Yaman Utara.

Beberapa bulan sebelumnya, penarikan pasukan Inggris di Yaman Selatan telah membentuk Republik Demokratik Rakyat Yaman yang beraliran komunis.

Reunifikasi

Saleh menunjukkan kepemimpinannya sejak dini. Kariernya sebagai pemimpin militer dan politik di Yaman Utara terus menanjak.

Pasca pembunuhan Presiden Ahmad al-Shashmi pada Juni 1978, Majelis Konstituen memilih Saleh, saat itu berpangkat Kolonel, menjadi Presiden Yaman Utara.

Dia memilih orang-orang terdekatnya, terutama saudara-saudaranya untuk menempati pos-pos militer dan keamanan yang penting. Saleh pun berhasil menyatukan Yaman Utara dan Selatan pada 1994.

Pada pemilu 1999, Saleh berhasil menjadi presiden terpilih pertama Yaman dengan memenangkan lebih dari 96 persen suara. Namun masa pemerintahannya mendapat kecaman luas. Saleh dituduh membungkam para pemberontak dan kalangan oposisi yang mengkritik pemerintahannya.

Dalam perang melawan Al-Qaeda, Saleh bersekutu dengan Amerika Serikat. Atas restu Saleh, Amerika Serikat menggelar serangan drone pertama yang membunuh pemimpin Al-Qaeda Yaman, Qaed Salim Sinan Al-Harithi.

Kekuasaannya goyah oleh aksi menyusul gerakan Arab Spring dari Tunisia yang menular ke Yaman pada 2011. Saleh dilarikan ke Arab Saudi setela menderita luka bakar yang parah dalam serangan bom di Istana Kepresidenan, Juni 2011. Dia mundur pada Februari 2012 di bawah kesepakatan yang membebaskannya dari segala tuntutan hukum.

Sementara lawan-lawannya menyebut dia sebagai tiran, Saleh menggambarkan dirinya sebagai 'penyelamat' tak lama setelah dia mengundurkan diri pada Februari 2012. Saleh juga pernah menggambarkan bahwa memerintah Yaman seperti "menari di atas kepala ular-ular."

Credit cnnindonesia.com

Kematian Saleh Munculkan Perang Saudara Baru di Yaman

Mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

CB, SANAA-- Kematian mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh menimbulkan keraguan tentang masa depan negara yang dilanda perang tersebut. Menurut beberapa analisis, sebuah perang koalisi pimpinan Saudi melawan pemberontak Houthi kemungkinan akan meningkat dengan kematian Saleh.

Seorang analis politik King's College London, Andreas Krieg mengatakan situasi di Yaman untuk jangka pendek akan menjadi tidak aman dan bahkan lebih buruk dari sebelumnya.

Meski masih belum jelas apakah aliansi di lapangan akan bergeser, Krieg yakin hal tersebut pasti akan terjadi. "Pengeboman koalisi sudah cukup buruk, sekarang akan ada tingkat perang sipil yang baru," katanya.

Dilansir di Aljazirah, Selasa (5/12), Saleh terbunuh pada Senin oleh pemberontak Houthi yang merupakan mantan sekutunya. Kematiannya dianggap sebagai pukulan yang sangat besar bagi pasukannya.

"Rumahnya dikepung selama dua hari terakhir dan hari ini mereka menyerang rumah tersebut. Dia lolos tapi dia ditemukan di sebuah kendaraan yang bentrok dengan pasukan pemeriksaan Houthi," kata pemimpin redaksi Yaman Post.Hakim al-Masmari dari ibukota Yaman, Sanaa.

Masmari mencatat kematian Saleh dapat menyebabkan koalisi pimpinan Saudi untuk lebih meningkatkan operasi militernya.

Saleh, yang memerintah Yaman selama lebih dari tiga dekade memainkan peran penting dalam perang sipil yang sedang berlangsung di negara tersebut. Ia telah meminta koalisi pimpinan Saudi untuk membuka blokadenya dalam sebuah pidato di televisi pada Sabtu.

Dia juga secara resmi memutuskan hubungan dengan Houthi. Ia mengatakan akan sangat terbuka untuk berdialog dengan koalisi militer yang telah berperang dengan aliansi pemberontaknya selama lebih dari dua tahun.

Arab Saudi memuji keputusan Saleh ini..

Pada 2015, Arab Saudi, bersama dengan negara-negara Muslim Sunni lainnya, secara militer melakukan intervensi di Yaman untuk mengembalikan pemerintahan Presiden Abd-Rabbu Mansour Hadi, yang digulingkan oleh kelompok Houthi tahun sebelumnya.

Aliansi Saleh yang rapuh dengan kepemimpinan Houthi sebagian besar dipandang sebagai sesuatu yang integratif, menyatukan partai Kongres Rakyat (GPC) dan fraksi Houthi Ansar Allah, yang saling bertentangan satu sama lain di masa lalu.

Sejak perpecahan baru-baru ini, koalisi tersebut telah mengintensifkan serangan udara di daerah-daerah yang dikuasai Houthi di Sanaa, yang menargetkan bandara dan kementerian dalam negeri.

Sementara itu, Direktur program Timur Tengah untuk Kelompok Krisis Internasional, Joost Hiltermann mengatakan perputaran aliansi Houthi-Saleh akan meningkatkan fragmentasi dan konflik dengan adanya unsur balas dendam.

"GPC Saleh, partai penting di pusat, dapat mengalami fraktur lebih jauh, dengan banyak orang bergabung dengan pejuang anti-Houthi. Dan tidak ada yang menang," kata Hiltermann.

Ia mengatakan perkembangan terakhir yakni kemunduran besar bagi koalisi pimpinan-Saudi, yang mencakup Uni Emirat Arab (UEA) sebagai pemain kunci.

"Mereka mempertaruhkan harapan mereka pada Saleh menundukkan Houthi, tapi keadaan tampaknya berubah secara berbeda. Ini menunjukkan kekalahan pendekatan militer mereka terhadap perang," kata Hiltermann.

Awal tahun ini, serangkaian email yang bocor mengungkapkan keinginan Arab Saudi untuk mengakhiri perang di Yaman selama pembicaraan dengan mantan pejabat AS.

Meskipun tidak ada langkah-langkah resmi untuk menarik diri dari konflik tersebut, Hiltermann mengatakan Riyadh saat ini memiliki lebih sedikit pilihan untuk keluar dari perang tersebut..

"Jika mereka memutuskan untuk melipatgandakan pemboman udara, warga sipillah yang akan menderita - di atas malapetaka kemanusiaan yang telah kita lihat di Yaman," katanya.

Koalisi yang dipimpin Saudi memberlakukan blokade pada Oktober di negara Semenanjung Arab, di mana hampir 80 persen penduduk membutuhkan bantuan kemanusiaan untuk bertahan hidup.

Pekan lalu, di tengah meningkatnya tekanan internasional atas penderitaan jutaan orang Yaman, beberapa bantuan kemanusiaan diizinkan memasuki Yaman.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Presiden Yaman Ajak Seluruh Warga Perangi Houthi

Presiden Yaman Abd-Rabbu Mansour Hadi

CB, JEDDAH - Presiden Yaman Abed Rabbo Mansour Hadi mengajak warganya untuk bangkit melawan milisi Houthi yang didukung Iran. Seruan ini dikeluarkan setelah Houthi baru saja membunuh mantan sekutu mereka, yaitu mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.

Dalam sebuah pidato televisi, Hadi mengatakan tentara Yaman yang telah mengepung Sanaa. Mereka siap mendukung semua upaya yang bertujuan untuk memberantas Houthi.

Pemerintah Yaman yang sah telah memperluas jangkauannya ke semua warga Yaman, yang tulus berjuang demi memulai halaman baru di masa depan negara tersebut. Mereka akan membangun Yaman baru berdasarkan pluralisme, demokrasi, dan kebebasan.

"Yaman sedang melewati titik balik yang menentukan, yang membutuhkan persatuan dan keteguhan kita dalam menghadapi milisi sektarian ini. Ayo bantu kami untuk mengakhiri mimpi buruk ini," kata Hadi, Senin (4/12), dikutip Arab News.

Saleh dibunuh pada Senin (4/12) oleh milisi Houthi, dua hari setelah dia berselisih pendapat dengan sekutu-sekutunya. Milisi menyerbu rumah Saleh di ibu kota Sanaa, dan mantan pemimpin tersebut melarikan diri ke selatan menuju kampung halamannya di Sanhan.

Orang-orang bersenjata Houthi berhasil menghentikan konvoi empat kendaraan Saleh, 40 km dari ibu kota, dan melepaskan tembakan. Saleh (75 tahun) tewas bersama Sekretaris Jenderal Partai Kongres Rakyat Umum Arif Al-Zouka dan wakilnya, Yasir Al-Awadi.

Rekaman video yang diunggah ke media sosial menunjukkan tubuh Saleh tidak bergerak dengan luka kepala yang menganga, matanya terbuka, dan darah menodai kemejanya. Rekaman itu menunjukkan Houthi membawa mayat Saleh dengan selimut dan membuangnya ke dalam truk pickup.

Saleh memerintah Yaman selama lebih dari 30 tahun, kemudian membangun aliansi dan memainkan satu suku dengan yang lain. Dia pernah menggambarkan pemerintahan di negara itu seperti menari dengan ular di kepala.

Saleh digantikan oleh wakilnya, Hadi, pada 2012. Namun Saleh kemudian bergabung dengan Houthi untuk melakukan kudeta terhadap pemerintahan Hadi.

Arab Saudi membentuk koalisi militer pada 2015 untuk memulihkan pemerintahan Hadi yang telah diakui secara internasional. Tak disangka, pada Sabtu (2/12), Saleh justru memunggungi Houthi dan menawarkan perundingan dengan koalisi pimpinan Arab Saudi.

Juru bicara pemerintahan Hadi, Rajeh Badi, mengatakan hari terbunuhnya Saleh adalah hari yang paling menyedihkan dalam sejarah Yaman. Dia mengatakan pembunuhan tersebut merupakan kejahatan lain yang dilakukan milisi Houthi yang didukung Iran.

Pembunuhan tak manusiawi Saleh memaksa semua warga Yaman untuk berdiri di belakang pemerintahan yang sah, untuk melawan milisi. Milisi hanya membawa kekacauan dan kehancuran di Yaman dan bertujuan untuk melaksanakan agenda Iran di wilayah tersebut.

"Tindakan ini adalah bukti, milisi ini mengadopsi ideologi pengucilan. Kami menyerukan kepada orang-orang Yaman untuk membuat pembunuhan Ali Abdullah Saleh menjadi titik balik dalam sejarah Yaman dan mendorong semua orang untuk bergabung dalam barisan dengan pemerintah yang sah untuk melawan para teroris yang jahat," kata Hadi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kronologi Tewasnya Mantan Presiden Yaman

Para pendukung mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh. Saleh dipastikan tewas dibunuh oleh pemberontak Houthi. (REUTERS/Khaled Abdullah)

Jakarta, CB -- Pemimpin partai dan orang kuat mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh memastikan Saleh telah tewas.

"Dia menjadi martir dalam mempertahankan republik," kata Faiqa al-Sayyid, pemimpin Kongres Rakyat Umum (General People's Congress/GPC). Dia menyalahkan pemberontak Houthi atas pembunuhan Saleh di selatan Ibu Kota Sanaa.

Sayyid mengatakan Saleh dan pejabat penting partai lainnya ditembaki pemberontak Houthi saat berusaha menyelamatkan diri dari Ibu Kota Sanaa yang dikuasai pemberontak menuju wilayah yang dikuasai loyalis Saleh.

Sumber militer mengatakan milisi pemberontak Houthi menghentikan konvoi empat kendaraan rombongan Saleh sekitar 40 kilometer selatan Sanaa. Mereka menembak mati Saleh, Sekjen GPC Arif al-Zouka dan wakilnya Yasir Al-Awadi

Pembunuhan Saleh terjadi setelah mantan presiden Yaman itu memutuskan aliansi dengan Houthi yang telah berlangsung selama tiga tahun terakhir, Sabtu (2/12) lalu.

Saleh menyatakan siap bernegosiasi dengan Arab Saudi untuk membuka blokade yang telah melumpuhkan Yaman dan mengakhiri krisis kemanusiaan di negeri itu.

Langkah mantan Presiden Yaman untuk menghentikan aliansinya dengan Houthi terbukti fatal. Saat pertempuran sengit masih berlangsung di Sanaa, Senin (3/12), pemberontak Houthi mengumumkan tewasnya Saleh.

Credit CNN Indonesia

Aksi Horor Houthi, Kepala Eks Presiden Yaman Diberondong Tembakan

SANAA - Sumber dari Kongres Rakyat Umum Yaman mengonfirmasi bahwa pemimpin mereka yang juga mantan presiden Ali Abdullah Saleh tewas pada hari Senin dalam bentrokan sengit dengan pemberontak Houthi di Ibu Kota Sanaa. Saleh dilaporkan dibunuh dengan puluhan tembakan di kepala dan perut.

Sebuah video menunjukkan Saleh terbaring di atas selimut yang dikelilingi oleh milisi Houthi yang merayakan kematiannya. Video klip pendek yang ditayangkan di saluran televisi pro-Houthi juga mengonfirmasi laporan bahwa Saleh tewas akibat ditembaki di bagian kepala.

Sebelum mantan presiden Yaman tersebut dibunuh, pada hari yang sama milisi pemberontak Houthi meledakkan rumah Saleh di pusat Ibu Kota Sanaa.

Malam sebelum pembunuhan, Saleh secara resmi mengumumkan pembubaran kemitraannya dengan milisi Houthi. Kedua pihak sebelumnya bersekutu melawan pemerintah Presiden Yaman Abd Rabbo Mansour Hadi yang dibela koalisi Teluk pimpinan Arab Saudi.

”Nol jam akan datang ke medan perang di Sanaa. Negara itu harus diselamatkan dari kegilaan kelompok Houthi,” kata Saleh dalam sebuah pernyataan pada hari Senin pagi atau beberapa jam sebelum dia dibunuh, seperti dikutip Al Arabiya, Selasa (5/12/2017).

Foto terbaru yang tersebar di media-media Yaman juga menunjukkan kelompok bersenjata Houthi menyerang mobil Saleh saat konvoi.

Seorang sumber mengatakan kepada Al Arabiya bahwa Saleh meninggalkan rumahnya di Sanaa dengan satu mobil bersama dengan putranya dan dua anggota terkemuka partai Kongres Rakyat Umum Yaman.

Mobil Saleh, lanjut sumber tersebut, tiba di daerah Sayan, beberapa kilometer dari Desa Beit al-Ahmar di Sanhan. Rombongan Saleh kemudian dikepung tujuh mobil yang penuh dengan militan Houthi.

”Mobil yang membawa Saleh tidak bisa lepas karena tujuh mobil Houthi benar-benar menghalanginya,” kata sumber tersebut.

Menurut laporan media lokal, militan Houthi memaksa mantan presiden Saleh dan teman-temannya keluar dari mobil. Sejenak kemudian, perut dan kepala Saleh diberondong tembakan. Beberapa sumber mengatakan setidaknya 35 peluru amunisi ditembakkan.

Khaled, putra Saleh, dilaporkan terluka dan ditangkap oleh milisi Houthi. Sedangkan nasib Tariq Saleh, keponakan Saleh, dan Arif Zuka, Sekretaris Jenderal Partai Kongres, masih tetap menjadi misteri.

Credit sindonews.com

Abdullah Saleh Dibunuh Saat Melarikan Diri ke Arab Saudi

Konflik Yaman

CB,SANAA -- Pemberontak Houthi di Yaman mengklaim mereka telah membunuh mantan sekutu mereka, Ali Abdullah Saleh.   Mantan presiden Yaman tersebut dilaporkan ditembak mati oleh penyerang Houthi pada Senin (4/12) setelah konvoi lapis bajanya melarikan diri  dari ibu kota yang dikuasai pemberontak yaitu Sanaa ke Marib. 

Pertarungan antara Houthi dan pasukan yang setia kepada Saleh pecah di Sanaa terjadi pekan lalu setelah berbulan-bulan meningkatnya ketegangan dan tuduhan Saleh berusaha untuk beralih dalam perang sipil. 
Houthi dan Partai Kongres Rakyat Umum (General People's Congress/GPC) dulunya bersekutu melawan Presiden Abdrabbuh Mansour Hadi yang diasingkan. 
Dalam sebuah pidato panjang yang disiarkan di televisi Houthi, pejabat tinggi Abdul-Malek al-Houthi mengatakan bahwa kematian Saleh adalah hasil dari pengkhianatannya. 
Juru bicara Houthi Abdel-Rahman al Ahnomi juga mengkonfirmasi pada hari Senin bahwa sebuah video mengerikan yang beredar luas di media sosial menunjukkan mayat Saleh. 
Dalam cuplikan tersebut, mengingatkan pada kematian pemimpin Libya Muammar Gaddafi di tangan bangsanya sendiri pada 2011. Tubuh Saleh terbawa dalam selimut, darah terlihat di kemejanya.  Matanya terbuka dan berkaca-kaca serta mengalami luka kepala serius. Kemudian pria bersorak dan mengikat tubuhnya ke sebuah truk. 
Sebelumnya, Stasiun TV yang dikendalikan Houthi melaporkan mantan presiden Yaman telah terbunuhLaporan awal Saleh telah terbunuh datang setelah rumahnya di ibukota diledakkan oleh mortir Houthi.
 
Bentrokan di kota tersebut dalam beberapa hari terakhir telah menewaskan setidaknya 125 orang dan melukai lebih dari 200 orang. Sementara pada Senin malam pertempuran tersebut tampaknya mereda, kematian Saleh membuka sebuah babak baru dalam konflik berdarah tersebut. 
"Yaman saat ini bukan Yaman kemarin," kata Adam Baron, mantan penduduk Sanaa dan rekannya di Dewan Hubungan Luar Negeri Eropa, mengatakan kepada The Independent seperti dikutip, Selasa (5/12). 
"Yang jelas adalah bahwa permainan telah berubah. Satu hal yang tampaknya pasti adalah konflik dan penderitaan bagi orang-orang Yaman. Beberapa hari sebelumnya pada hari Sabtu, Saleh mengatakan bahwa dia ingin "membalik halaman" dalam hubungan dengan koalisi pimpinan-Arab Saudi, yang menghasilkan harapan baru untuk kesepakatan damai setelah perang yang telah menemui jalan buntu selama hampir tiga tahun.
Namun, ucapan tersebut pada akhirnya menyebabkan pertempuran  intra-pemberontak di Sanaa, dan kematiannya sendiri. 

Presiden Hadi dan sekutu-sekutunya di Arab Saudi mengatakan pada Senin (4/12) bahwa pemerintah yang diasingkan akan meluncurkan serangan baru  untuk merebut kembali ibu kota tersebut. Inggris mengecam blokade di Suriah tapi tidak di Yaman. Lebih dari 20 juta orang Yaman - dua pertiga penduduk telahbergantung pada bantuan kemanusiaan sejak perang sipil meletus pada Maret 2015.
 Lebih dari 10.000 orang telah meninggal dalam konflik sampai saat ini akibat kekerasan, epidemi kolera terbesar di dunia, kelaparan dan penyakit lainnya. Badan-badan bantuan memperingatkan statistik angka sebenarnya cenderung jauh lebih tinggi.
Sementara beberapa bantuan telah diizinkan masuk ke Sanaa dan pelabuhan utama Hodeida,. Perserikatan bangsa-bangsa (PBB) dan badan-badan bantuan memperingatkan bahwa tanpa akses yang tidak terbatas terhadap barang-barang seperti bahan bakar, untuk generator yang memberi wewenang rumah sakit dan merawat air minum, negara ini masih berada di jalur kelaparan berskala besar. 
Yaman yang merupakan negara termiskin di dunia Arab sebelum perang pecah telah mengalami kerusuhan sejak demonstrasi Musim Semi Arab 2011 yang menggulingkan Saleh. 
Mantan presiden tersebut memerintah Yaman selama 30 tahun sampai  akhirnya dipaksakan lengser dari jabatannya pada 2012, menyerahkan kendali kepada wakilnya, Presiden Hadi.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Mantan Presiden Yaman Dilaporkan Tewas

Ilustrasi pertempuran di Sanaa, Yaman. (AFP Photo/Mohammed Huwais)

Jakarta, CB -- Stasiun radio yang dikelola Kementerian Dalam Negeri pemerintahan pemberontak Houthi melaporkan mantan Presiden Ali Abdullah Saleh, mantan sekutu yang kini menjadi musuh mereka, tewas dalam pertempuran yang berkecamuk di Ibu Kota Sanaa. Walau demikian, kabar ini masih belum bisa dikonfirmasi secara resmi.

Rekaman tak terverifikasi yang disebarkan melalui media sosial menunjukkan jenazah yang mirip dengan Saleh. Kelompok bersenjata di sekitarnya membuka selimut jenazah dan berteriak "Alhamdulillah!" dan "hey Ali Affash!", nama lain Saleh.

Stasiun radio itu menyatakan televisi resmi Houthi akan segera menyiarkan rekaman yang menunjukkan jenazah Saleh.

Partai Saleh ketika dikonfirmasi Reuters menampik bahwa pemimpinnya tewas dan menyatakan Saleh masih memimpin pasukan dalam pertempuran hebat di Sanaa. Pertempuran selama enam hari itu telah menewaskan setidaknya 125 orang dan melukai 238 lainnya, menurut Komisi Palang Merah Internasional.

Keberadaannya hingga kini masih belum diketahui dan ia belum tampil di muka publik sejak dilaporkan tewas.

Sebelumnya, pasukan Houthi meledakkan rumah Saleh di Sanaa dan menerima serangan udara dari koalisi pimpinan Arab Saudi untuk hari kedua, kata sejumlah warga.

Operasi udara Saudi, didukung oleh Amerika Serikat dan senjata serta intelijen negara Barat lainnya, telah menewaskan ribuan warga sipil tapi belum bisa memberikan hasil positif untuk koalisi dalam kampanye selama tiga tahun untuk mengembalikan pemerintahan yang diakui internasional.

Credit CNN Indonesia

Saudi kehilangan sekutu, mantan Presiden Yaman dikabarkan tewas

Arsip: Warga membawa jasad seorang pria yang mereka temukan di lokasi serangan udara di kota Saada, barat laut Yaman, Rabu (1/11/2017). (REUTERS/Naif Rahma)

Sanaa (CB) - Mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh tewas dalam perang melawan petempur sekutu Iran, Houthi, di kota Sanaa, kata stasiun televisi milik Arab Saudi, Al-Arabiya.

Al-Arabiya mengutip keterangan sejumlah sumber dari Kongres Rakyat Umum, yang dipimpin Saleh. Sumber itu mengatakan bahwa mantan presiden itu, yang baru saja memutuskan memihak sekutu pimpinan Arab Saudi dalam perang Yaman, tewas oleh tembakan jarak jauh.

Sementara itu, video dari kelompok Houthi menunjukkan sesosok mayat, yang diduga jenazah Saleh.

Stasiun radio dikuasai pemerintahan Houthi adalah yang pertama melaporkan kematian Salah. Namun, pada saat itu, Kongres Rakyat Umum membantah kabar tersebut, dengan menyatakan bahwa ia masih memimpin pasukan di Sanaa.

Pada Senin pagi, pasukan Houthi menghancurkan rumah Saleh di Sanaa, kata warga setempat.

Sementara itu, serangan dari udara dari koalisi internasional pimpinan Saudi, yang juga didukung oleh Amerika Serikat dan persenjataan negara-negara Barat, telah menewaskan ratusan warga sipil namun gagal mendapatkan kemajuan berarti dalam perang untuk mengembalikan kekuasaan Presiden Abdurrabbu Mansour Hadi.

Pasukan Saleh, yang pada awalnya merupakan sekutu Houthi, terus terdesak oleh kelompok milisi tersebut pada hari keenam perang dalam kota yang menewaskan sedikitnya 125 orang dan meluakai 238 lainnya, demikian data dari Komite Internasional Palang Merah.

"Kami tengah membantu sejumlah rumah sakit utama di Sanaa yang saat ini sangat membutuhkan peralatan pertolongan untuk korban perang," kata juru bicara Palang Merah, Iolanda Jaquemet di Jenewa.

"Kami juga tengah meminta bantuan kantong jenazah untuk rumah sakit setempat dan berharap bisa menyuplai mereka dengan bahan bakar karena mereka bergantung pada generator," kata dia.

PBB sendiri mendesak agar perang dihentikan sementara demi tujuan kemanusiaan pada jam 10.00 sampai 16.00 waktu setempat, agar para warga sipil bisa mencari perlindungan.

Koordinator humaniter PBB di Yaman, Jamie McGoldrick, mengatakan bahwa jalanan di Sanaa telah menjadi "medan pertempuran" dan para pekerja kemanusiaan "masih terkepung".

Penggabungan pasukan Saleh ke kubu Saudi sebenarnya diharapkan segera menyelesaikan perang "wayang" berkepanjangan Arab Saudi dengan Iran, yang memakan korban lebih dari 10.000 warga Yaman.

Pada Minggu lalu, Saleh secara resmi memutus hubungan dengan Houthi dan berjanji untuk memerangi mantan sekutunya itu.

Saleh, yang menguasai masyarakat suku bersenjata di Yaman selama 33 tahun sebelum mundur dalam gelombang Kebangkitan Arab pada 2011, sebelumnya adalah sekutu Houthi dalam memerangi pengikut presiden Hadi.

Namun, mereka berebut kekuasaan di atas wilayah yang mereka rebut bersama, termasuk Sanaa, yang direbut oleh Houthi pada 2014 lalu. Perebutan kekuasaan itu berkembang menjadi perang terbuka mulai Rabu pekan lalu.

Di PBB, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mendesak semua pihak berperang menghentikan serangan, baik udara maupun darat. Dia juga meminta penghentian impor ke negara tersebut dibuka karena jutaan anak-anak, perempuan, dan warga terancam kelaparan, penyakit, dan kematian, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Houthi Klaim Tewaskan Eks Presiden Yaman

SANAA - Kelompok milisi Houthi mengklaim telah menewaskan mantan Presiden Yaman Ali Abdullah Saleh dalam sebuah serangan terhadap kediamannya di Sanaa. Saleh pada awalnya adalah sekutu dari Houthi.

Melansir Reuters pada Senin (4/12), Houthi diketahui telah berhasil meledakkan kediaman Saleh. Melalui sebuah pernyataan yang diumumkan melalui radio Kementerian Luar Negeri Yaman yang dikontrol Houthi, disebutkan bahwa Saleh tewas dalam serangan itu.

Namun, pihak Saleh membantah bahwa pemimpin mereka telah terbunuh, dan mengatakan bahwa dia terus memimpin dalam bentrokan melawan Houthi di ibukota Sanaa. Sayangnya, mereka enggan merinci lebih lanjut mengenai kondisi dan lokasi Saleh saat ini.

Di awal konflik Yaman, Saleh memutuskan untuk berkoalisi dengan pasukan Houthi. Tentara Yaman yang setiap pada Saleh dan Houthi bersama-sama menggempur pasukan pro-pemerintah Yaman.

Pekan lalu Saleh membuat langkah yang mengejutkan. Saleh mengatakan ia siap untuk membuka "halaman baru" dalam hubungan dengan koalisi pimpinan Arab Saudi, jika koalisi Arab menghentikan serangan terhadap negaranya.

Akibat pernyataan ini, hubungan Saleh, dan Houthi yang memang tengah memburuk, langsung meledak. Bentrokan hebat antara pasukan Saleh, dan Houthi pecah di Sanaa tidak lama setelah Saleh menyampaikan pernyataan tersebut.

Credit sindonews.com

Senin, 04 Desember 2017

Kunjungan Trump akan Disambut Demo Terbesar dalam Sejarah Inggris

LONDON - Gerakan masyarakat Inggris siap turun ke jalan untuk melakukan demonstrasi terbesar dalam sejarah negara tersebut untuk memprotes kunjungan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada Februari 2018.

Gerakan demo besar-besaran bertajuk “The Stop Trump” ini digagas wartawan dan penulis Owen Jones. Hanya dalam tempo satu jam setelah gerakan itu diumumkan di Facebook, ribuan orang menyatakan tertarik untuk bergabung.

Presiden AS itu dilaporkan berencana mengunjungi Inggris pada pekan terakhir Februari 2018 setelah jadawal kunjungan sebelumnya dibatalkan karena tindakan kontroversial Trump yang memicu kecaman pemerintah Perdana Menteri Theresa May. Tindakan Trump itu adalah me-retweet video anti-Muslim yang diunggah kelompok First Britain.

Sunday Times dalam laporannya mengatakan bahwa Trump akan membuka kedutaan AS yang baru di London pada tanggal 26 dan 27 Februari.

Pemimpin kampanye “The Stop Trump” mengatakan bahwa pihaknya berharap unjuk rasa nanti akan menjadi “demonstrasi terbesar dalam sejarah Inggris” untuk memprotes kunjungan Trump.

Kampanye ini juga akan menyerukan penangkapan pemimpin AS tersebut oleh warga Inggris karena hasutan terhadap kebencian rasial.

”Jika Donald Trump mencoba menyelinap masuk ke Inggris untuk membuka Kedutaan Besar AS pada tanggal 26/27 Februari 2018 dan juga bertemu dengan Theresa May di Downing Street, dia akan disambut oleh satu juta dari kita yang mencoba menangkapnya karena hasutan untuk kebencian rasial,” bunyi kampanye yang didirikan Owen Jones, yang dikutip Senin (4/12/2017).

Penyelenggara kampanye “The Stop Trump” mengatakan lebih dari satu juta orang akan turun ke jalan untuk memprotes kunjungan Trump tersebut. Demo itu akan menjadi demo terbesar setelah aksi jalanan menentang perang Irak pada tahun 2003.

Credit sindonews.com

AS Tarik Diri dari Kesepakatan Migran PBB

WASHINGTON - Perwakilan Amerika Serikat (AS) di PBB memutuskan untuk menarik diri dari kesepakatan yang ditujukan untuk memperbaiki kebijakan migran dan pengungsi. Menurut pewakilan AS, kesepakatan itu tidak sesuai dengan kepentingan Washington.

"Misi AS untuk PBB telah menginformasikan kepada Sekretaris Jenderal PBB, bahwa AS telah mengakhiri keikutsertaannya dalam Global Compact on Migration," kata perwakilan AS di PBB dalam sebuah pernyataan.

Hal ini ditegaskan oleh Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Hailey. Dia menuturkan, masalah kebijakan imigrasi dan pengungsi akan diselesaikan AS secara mandiri, dan tidak perlu campur tangan internasional.

"AS bangga dengan warisan imigran, dan kepemimpinan moral lama kami dalam memberikan dukungan kepada penduduk migran, dan pengungsi di seluruh dunia, dan berjanji bahwa AS akan tetap bermurah hati terhadap migran," ucap Hailey, seperti dilansir Sputnik pada Minggu (3/12).

"Tapi, keputusan kami mengenai kebijakan imigrasi harus selalu dilakukan oleh orang Amerika dan Amerika saja. Pendekatan global dalam Deklarasi New York sama sekali tidak sesuai dengan kedaulatan AS," sambungnya, menggunakan nama lain dari Global Compact on Migration.

Deklarasi New York untuk Pengungsi dan Migran, yang menetapkan kerangka kerja untuk tindakan lebih lanjut mengenai perbaikan situasi migran dan pengungsi, diadopsi pada bulan September 2016.

Di bawah deklarasi tersebut, negara-negara peserta kesepatan berkomitmen untuk mendorong tanggapan darurat terhadap arus masuk pengungsi, memasok dana kemanusiaan tambahan ke negara tuan rumah, dan mempertimbangkan opsi tambahan untuk pengungsi yang akan diselenggarakan oleh negara-negara ketiga.

Credit sindonews.com

Emir Qatar akan Hadiri KTT Teluk

Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani

CB, DOHA -- Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani akan menghadiri pertemuan penting Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) di Kuwait pekan ini.

Dilansir di Aljazirah, Senin (4/12), Menteri Luar Negeri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan pemimpin Qatar telah menerima undangan menghadiri acara tersebut. KTT ini diadakan enam bulan setelah sebuah kelompok negara yang dipimpin oleh Saudi memberlakukan blokade melawan Qatar.

"Saya akan menghadiri dewan menteri besok dan emir akan menghadiri pertemuan puncak," ujar Sheikh Mohammed mengatakan dalam sebuah forum di ibu kota Qatar, Doha.

Ia mengatakan, sistem GCC harus tetap hidup. Pekan lalu, Kuwait mengirim undangan ke enam negara anggota GCC, namun tidak jelas apakah semua pemimpin lainnya akan hadir.

GCC adalah aliansi politik dan ekonomi negara-negara di Jazirah Arab, termasuk Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Sejak awal blokade oleh Arab Saudi, UEA dan Bahrain serta Mesir pada 5 Juni, Emir Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah telah bertindak sebagai mediator untuk mengakhiri perselisihan tersebut.

Pada Oktober, dia memperingatkan potensi keruntuhan GCC jika krisis terus berlanjut. "Bertentangan dengan harapan kami, krisis Teluk berpotensi meningkat, oleh karena itu, kita semua harus sepenuhnya menyadari konsekuensi potensialnya," kata Sheikh Sabah saat itu.

Ia mengatakan setiap eskalasi akan membawa serta sebuah intervensi regional dan internasional yang akan menghancurkan keamanan Teluk dan rakyatnya. Pada akhir Oktober, Raja Bahrain mengatakan negaranya tidak akan ambil bagian dalam pertemuan puncak atau pertemuan yang dihadiri Qatar kecuali jika Qatar memperbaiki pendekatannya.

Direktur analisis kebijakan di Institut Doha, Marwan Kabalan mengatakan bahaya keruntuhan GCC adalah nyata.

"Emir Kuwait tahu betul jika krisis berlangsung lama, kita akan melihat dua blok di dalam GCC. Yang satu dipimpin oleh Arab Saudi, Emirat dan Bahrain, dan yang lainnya berisi Qatar, Oman dan sedikit banyak, mungkin Kuwait. Jadi kita akan memiliki dua GCC, bukan satu," katanya

Kabalan mengatakan Arab Saudi dan UEA, khususnya, masih menginginkan Qatar menyerah sepenuhnya pada tuntutan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak akan dilakukan Qatar.

"Qatar telah memperbaikinya berkali-kali, oleh emir Qatar dan pejabat Qatar lainnya, mereka tidak dapat menerima penyerahan sepenuhnya. Mereka menginginkan negosiasi, mereka ingin konsesi bersama dari semua pihak untuk menyelesaikan krisis," tambahnya.

Credit republika.co.id

Menlu Qatar: Kekacauan Kawasan Gara-Gara Permainan Kekuasaan

Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani

CB, DHAKA - Menteri Luar Negeri (Menlu) Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani mengatakan permainan kekuasaan di Timur Tengah dan Mediterania telah menyebabkan serangkaian perang regional. Menurutnya, perang di Yaman, Libya, dan Irak didorong oleh permainan kekuasaan yang dimainkan oleh negara-negara seperti Arab Saudi.

"Keadaan polarisasi ini didorong oleh para pemimpin yang menggunakan stabilitas sebagai pembenaran dan hambatan terhadap perubahan," kata Sheikh Mohammed, di Roma, pada Sabtu (2/12), dikutip Aljazirah.

"Penolakan terhadap perubahan bisa berarti orang-orang mulai kehilangan harapan, mengubah kawasan ini menjadi tempat berkembang biak terorisme, kemudian bisa meluas dari wilayah ini ke Eropa atau tempat lain di dunia ini," paparnya.

Sheikh Mohammed mengatakan, kepemimpinan regional yang impulsif berada di jantung permainan ini. Terlebih lagi, terdapat kurangnya mekanisme formal untuk negara-negara kecil untuk mengajukan keluhan terhadap negara-negara yang lebih besar.

"Untuk menghentikan para pemain agar tidak melanjutkan permainan dan petualangan mereka, [kita perlu] sebuah dialog yang diikuti oleh semua negara, terkait keamanan regional," ujar Sheikh Mohammed.

"Peningkatan dan pembangunan terkait kesepakatan politik, keamanan, dan ekonomi juga diperlukan, yang tidak akan pernah terganggu oleh perselisihan politik," tambah dia.

Komentar Menlu Qatar tersebut disampaikan setelah blokade terhadap Qatar telah memasuki bulan keenam. Arab Saudi, Bahrain, dan Uni Emirat Arab (UEA), bersama dengan Mesir, melakukan blokade terhadap Qatar pada Juni, setelah menuduh Doha mendukung terorisme.

Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman Al Saud, pewaris takhta kerajaan berusia 32 tahun, telah membuat sejumlah keputusan kontroversial dalam beberapa tahun terakhir. Ia membawa Arab Saudi ke dalam perang bencana di Yaman, melakukan pembersihan politik dalam negeri, dan diduga memaksa Perdana Menteri Lebanon Saad Hariri untuk mengumumkan pengunduran dirinya dari Riyadh.

Pada saat yang sama, penolakan blok negara-negara yang dipimpin Arab Saudi untuk melakukan dialog dengan Qatar telah mengancam keruntuhan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC).

"Semua pihak yang terlibat harus mencapai tingkat pemahaman dan panduan prinsip keamanan yang setiap orang harus patuhi, daripada meminta negara-negara yang lebih besar untuk menggertak yang lebih kecil," ungkap Sheikh Mohammed

Dia juga mengutip perlunya melakukan dialog terbuka dengan Iran, saingan regional Arab Saudi. Ia mencatat, setelah semua perbatasan Qatar ditutup oleh negara-negara yang memblokade, hubungan dengan Iran sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.

Credit republika.co.id