Jumat, 20 Oktober 2017

Ini Bunyi Pasal yang Mencabut Otonomi Katalunya

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, BARCELONA -- Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menetapkan tenggat waktu pada Kamis (19/10) pukul 10.00 waktu setempat (08:00 GMT) bagi pemimpin Katalan Carles Puigdemont guna memberikan jawaban pasti atas pertanyaan mengenai deklarasi kemerdekaan Katalunya.

Ia juga meminta Puigdemont untuk bertindak dengan bijaksana."Tidak sulit menjawab pertanyaan, apakah Katalunya menyatakan kemerdekaan? Karena jika memang demikian, pemerintah berkewajiban untuk bertindak dengan satu cara, dan jika tidak, kita bisa berbicara di sini," kata Rajoy di parlemen, Rabu, (18/10).
Rajoy menghadiri pertemuan tingkat tinggi Uni Eropa di Brussel, Kamis siang.Seperti dilansir BBC, Pemerintah Spanyol akan memberlakukan Pasal 155 Konstitusi. Menghapuskan otonomi Katalunya dan menyerahkan kendali pemerintahannya ke Madrid.
Pasal 155 Konstitusi Spanyol berbunyi, "Jika sebuah komunitas yang mengatur wilayahnya sendiri tidak memenuhi kewajiban yang dikenakan padanya oleh undang-undang dasar atau undang-undang lain, atau bertindak dengan cara yang sangat merugikan kepentingan Spanyol, maka pemerintah pusat dapat mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memaksa masyarakat setempat untuk memenuhi kewajiban tersebut, atau untuk melindungi kepentingan umum negara Spanyol. "
Diperkirakan langkah-langkah yang diambil kepada Katalunya antara lain mengambil kendali polisi regional Katalunya dan mengambil kendali keuangan Katalunya.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Spanyol Cabut Otonomi Katalunya Akhir Pekan Ini

Warga mengibarkan bendera Katalan pada unjuk rasa di Barcelona

CB, MADRID -- Pemerintah Spanyol menyatakan akan mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol merespons referendum Katalunya yang digelar awal Oktober. Dengan pengaktifan pasal tersebut, otonomi politik Katalunya akan dicabut oleh Spanyol.

"Pemerintah Spanyol akan mengaktifkan pada Sabtu (21/10) Pasal 155 Konstitusi yang memungkinkan untuk menangguhkan otonomi politik Catalonia," kata Kantor Perdana Menteri Spanyol, Kamis (19/10).

Ini merupakan respons Madrid atas surat yang dikirim oleh Pemimpin Katalunya Carles Puigdemont pekan lalu. Dalam surat tersebut Puigdemont menulis, jika Pemerintah Spanyol menghalang-halangi proses dialog dan melakukan represi terhadap warga Katalan, parlemen Katalunya akan terus melakukan pemungutan suara untuk mengumumkan kemerdekaan dari negara tersebut.

Surat Puigdemont tersebut diterima Madrid beberapa menit sebelum berakhirnya tenggat waktu yang diberikan Pemerintah Spanyol perihal sikapnya terkait deklarasi kemerdekaan Katalunya.
Seperti diketahui dalam referedum pada awal Oktober, Pemerintah Katalunya mengklaim bahwa 90 persen warganya menghendaki pemisahan diri dari Spanyol.

Kendati demikian, Puigdemont menunda pengumuman kemerdekaan Katalunya. Ia meminta Madrid agar bersedia berdialog dan bernegosiasi terkait dengan hasil referendum tersebut. Namun Madrid menolak karena mereka menganggap referendum Katalunya adalah ilegal.

Perselisihan antara Katalunya dengan Pemerintah Spanyol saat ini dianggap merupakan yang terburuk dalam beberapa dekade terkakhir. Sebab Pemerintah Spanyol telah mengancam akan mengaktifkan pasal 155 Konstitusi Spanyol yang tentu akan menyebabkan Pemerintah Katalunya kehilangan kekuasaan atas daerahnya.

Pasal 155 Konstitusi Spanyol tahun 1978 tidak pernah diaktifkan selama empat dekade terakhir. Tepatnya ketika demokrasi dipulihkan pada akhir era kediktator Jenderal Francisco Franco.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemerintah Spanyol Ancam Blokir Otonomi Katalunya

Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy

CB, MADRID -- Spanyol akan memberlakukan Pasal 155 Konstitusi yang memungkinkan Pemerintah Spanyol menangguhkan otonomi Katalunya. Demikian dilaporkan kantor Perdana Menteri seperti dilansir Aljazirah, Kamis (19/10). Usulan tersebut akan dikirim ke Senat untuk disetujui pada hari Sabtu, kata pernyataan tersebut.

Sebelumnya pemimpin Katalan Carles Puigdemont mengatakan bahwa Katalunya akan mengumumkan kemerdekaan jika Spanyol terus memblokir perundingan dan memberlakukan Pasal 155.

Pasal 155, tidak pernah digunakan sejak Konstitusi diratifikasi pada tahun 1978. Sebelumnya Pemerintah Spanyol telah menawarkan separatis Katalunya jalan keluar dari perselisihan mereka dengan pemerintah pusat.
Pemerintah menunjukkan bahwa pemilihan baru di wilayah tersebut dapat mengatasi krisis. Tawaran yang dilaporkan adalah perkembangan terakhir dalam perpecahan politik antara Madrid dan Barcelona sejak referendum kemerdekaan Katalan pada 1 Oktober.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Kurdi Irak Tegaskan Tak Ingin Perang dengan Baghdad

ERBIL - Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) menegaskan, mereka tidak pernah memiliki niat untuk terlibat peperangan dengan pemerintah pusat Irak. KRG menyebut, satu-satunya yang mereka inginkan adalah dialog langsung dengan Baghdad untuk menyelesaikan masalah yang ada.

"KRG tidak pernah berniat terlibat dalam perang dengan tentara Irak," kata kepala Departemen Luar Negeri KRG, Falah Mustafa Bakir dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Kamis (19/10).

Bakir menyatakan ada kebutuhan untuk dialog antara KRG dan Irak untuk mencapai pemahaman bersama. "Perselisihan tersebut bukan tentang minyak atau bendera nasional, namun mengenai masa depan dua negara," ungkapnya.

Pasukan Kurdi atau Peshmerga dan pasukan pemerintan Irak, yang didukung milis lokal dilaporkan telah terlibat pertempuran di Kirkuk. Pasukan Irak diketahui telah berhasil memukul mundur Peshermga di beberapa titik di Kirkuk.

Serangan pasukan pemerintah Irak di Kirkuk tersebut merupakan respon terkini Baghdad atas referenum kemerdekaan Kurdi yang digelar pada tanggal 25 September lalu.

Baghdad menilai referendum kemerdekaan itu ilegal, terutama karena diadakan tidak hanya di wilayah otonomi KRG, tapi digelar juga di Kirkuk, dan wilayah-wilayah lain yang berada di bawah pemerintah Irak.

Credit sindonews.com

Rumah Sakit Warga Palestina Terancam Ditutup karena Utang

Warga Palestina (ilustrasi)

CB,YERUSALEM -- Sebuah rumah sakit di Yerusalem Timur yang memberikan perawatan bagi orang-orang Palestina di wilayah pendudukan Tepi Barat dan Jalur Gaza tidak lagi menerima pasien baru. Rumah sakit itu sedang menanggung beban keuangan yang menyeluruh.

Rumah sakit Augusta Victoria, yang dimiliki dan dioperasikan oleh Federasi Dunia Lutheran, mungkin akan ditutup karena utang yang belum dibayar dari Otoritas Palestina (PA) yang berada di Tepi Barat, dilansir dari Aljazirah, Kamis (19/10).

Menggambarkannya sebagai bagian dari jaringan rumah sakit di Yerusalem Timur yang merupakan "tulang punggung sistem kesehatan Palestina", Walid Nammour, manajer umum rumah sakit tersebut, mengatakan bahwa PA berutang ke rumah sakit tersebut sebesar 180 juta shekel (51 juta dolar AS).

"Obligasi pemerintah, sumbangan, dan hibah tahunan dari Uni Eropa telah membantu kita melewati masa sulit secara finansial," kata Nammour, "tapi bahkan setelah menguranginya dari hutang, PA masih berhutang kepada kami sebesar 122 juta shekel (35 juta dolar AS),"

Menurut Nammour, utang yang terutang oleh PA telah terakumulasi selama lebih dari empat tahun, menciptakan krisis kas mereka. Meskipun PA harus memperpanjang beberapa tanggapan dengan membayar beberapa hutangnya sedikit-sedikit, kata Nammour, selama setahun terakhir, rumah sakit telah "jatuh ke tingkat yang belum pernah kita capai sebelumnya".

Yousef Hamamreh, direktur jendral onkologi mengatakan bahwa dalam beberapa bulan terakhir, semakin sulit untuk memberikan pasien perawatan penuh dan tanpa gangguan. "Tanpa keraguan, krisis keuangan telah membuat banyak pasien terancam," kata Hamamreh. "Misalnya, memperbaiki mesin sinar-x itu mahal, dan jenis obat yang kita butuhkan mahal dan tidak mudah didapat."

Dibangun lebih dari 100 tahun yang lalu, rumah sakit tersebut adalah satu-satunya di wilayah Palestina yang diizinkan Israel memberikan terapi radiasi untuk pasien kanker. Karena Israel telah lama melarang kehadiran materi radioaktif di wilayah-wilayah pendudukan.

Ini juga satu-satunya rumah sakit yang menawarkan perawatan dialisis ginjal pediatrik khusus untuk pasien dari wilayah pendudukan. Sekitar 35 persen pasien rumah sakit berasal dari Jalur Gaza, sedangkan sisanya 65 persen berasal dari Tepi Barat.

Pasien kanker Palestina yang tinggal di bawah pendudukan Israel tidak memiliki akses langsung ke terapi radiasi. Mereka harus mengajukan permohonan izin keras dari Israel untuk dipindahkan ke Yerusalem Timur. Proses yang jika disetujui, dapat memakan waktu hingga berbulan-bulan untuk dicapai.

PA merujuk pasien tersebut ke Rumah Sakit Augusta Victoria berdasarkan sebuah kesepakatan yang ditandatangani antara kementerian kesehatan dan rumah sakit PA, yang menurut Nammour memperlakukan pasien "dengan biaya 80 persen lebih rendah dari biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit Israel."

PA baru-baru ini melunasi sekitar separuh hutang untuk satu bulan, kata Nammour, namun hutang tambahan dari bulan-bulan sebelumnya terus meningkat.
Osama Najjar, juru bicara kesehatan PA, mengatakan bahwa meskipun dia tidak memiliki angka pasti untuk hutang tersebut, PA berutang "sejumlah besar uang" ke rumah sakit, yang memiliki biaya operasional tinggi.

"Tidak ada kapasitas finansial untuk melunasi hutang tersebut. Ada kekurangan permanen dalam membayar rumah sakit di sektor swasta, terutama di rumah sakit Augusta Victoria."katanya.

Najjar mengatakan bahwa kementerian kesehatan telah mencapai kontrak keuangan dengan kementerian keuangan PA untuk membayar rumah sakit tersebut sebanyak 3 juta shekel (855 ribu dolar AS) setiap bulan untuk "mengurangi beban di rumah sakit sehingga bisa membeli peralatan dan obat-obatan yang diperlukan.

Namun Namour mengatakan bahwa rata-rata, layanan yang diberikan oleh rumah sakit berjumlah 15 juta shekel (4.2 juta dolar AS) per bulan, setengahnya masuk ke obat-obatan.

Credit republika.co.id

Kesepakatan Hamas dan Fatah akan Dorong Perdamaian

Warga Palestina di Gaza City, Kamis (12/10), menyambut gembira kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

CB, PALESTINA -- Kesepakatan persatuan nasional antara Hamas dan Fatah adalah masalah internal Palestina yang akan membantu membawa perdamaian. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Fatah setelah seorang pejabat AS meminta agar senjata Hamas dilucuti.

"Kesepakatan yang kami ikuti dengan Hamas berbicara tentang membangun sebuah negara Palestina di perbatasan 4 Juni 1967 yang sesuai dengan hukum internasional," kata Osama Qawasmeh kepada Aljazirah, Kamis (19/10).

Pekan lalu Jason Greenblatt, perwakilan khusus pemerintah AS untuk perundingan internasional, mengatakan bahwa Hamas harus dilucuti senjatanya jika mereka menginginkan sebuah peran dalam pemerintahan yang bersatu.

"Setiap pemerintah Palestina harus secara tegas dan eksplisit melakukan nonkekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepakatan dan kewajiban sebelumnya antara para pihak, termasuk melucuti senjata dan berkomitmen untuk melakukan perundingan damai," kata Greenblatt dalam sebuah pernyataan, yang menggemakan posisi Israel.

"Jika Hamas memainkan peran apa pun dalam pemerintahan Palestina, ia harus menerima persyaratan dasar ini," tambahnya, mengacu pada persyaratan Kuartet Timur Tengah.

Kuartet, yang terdiri dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Amerika Serikat, Uni Eropa dan Rusia, didirikan pada tahun 2002 untuk membantu proses perdamaian.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Soroti Pembangunan Ribuan Permukiman Ilegal Yahudi

Pembangunan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur.

CB, BRUSSELS -- Juri bicara Uni Eropa (UE) untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan Maja Kocijancic meminta Israel untuk mengklarifikasi rencana pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat. Ia meminta Israel meninjau kembali rencana tersebut karena berpotensi merusak prospek perdamaian dengan Palestina.

Kocijancic mengatakan, otoritas berwenang Israel telah mempromosikan lebih lanjut rencana, tender, dan izin untuk membangun ribuan unit rumah di Tepi Barat. Ini merupakan proyek permukiman pertama Israel di daerah tersebut sejak 2002.
Menurutnya, UE berharap Israel dapat mempertimbangkan kembali keputusan mereka terkait proyek pembangunan di Tepi Barat. Sebab hal tersebut tentu akan merugikan bagi upaya berkelanjutan menuju perundingan damai Israel dengan Palestina.

Kocijancic pun menegaskan sikap UE terkait rencana pembangunan ribuan unit rumah oleh Israel di Tepi Barat. "Posisi UE mengenai pembangunan permukiman Israel dan kegiatan terkait, termasuk penggusuran baru-baru ini di Yerusalem Timur dan rencana yang menyebabkan perpindahan paksa komunitas Bedouin (Palestina) di Tepi Barat jelas tidak berubah. Semua kegiatan permukiman ilegal di bawah hukum internasional dan ini mengurangi kelayakan solusi dua negara dan prospek untuk perdamaian abadi," tuturnya, dikutip laman Middle East Monitor, Kamis (19/10).

UE, kata Kocijancic menambahkan, akan terus melibatkan Israel, Palestina, dan mitra internasional serta regional, untuk mendukung dimulainya kembali proses yang berarti menuju negosiasi solusi dua negara. "Satu-satunya cara yang realistis dan layak untuk memenuhi aspirasi yang sah dari kedua belah pihak (Palestina dan Israel)," ujarnya.

Aktivitas Israel di Tepi Barat memang tengah menjadi sorotan setelah mereka memutuskan untuk membangun lebih banyak permumiman Yahudi di daerah tersebut. Tindakan yang dinilai menjadi hambatan besar tercapainya perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Pada Selasa (17/10), Israel mengajukan rencana pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat. Sehari sebelumnya, sebuah komite Israel telah menyetujui izin pembangunan 31 rumah di Hebron, Tepi Barat, menjadi yang pertama sejak 2002.

Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mempercepat rencana pembangunan 4.000 rumah di Tepi Barat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan permukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki.

Menurut Bimkom, sebuah kelompok yang membela hak konstruksi Palestina, otoritas Israel rutin menghancurkan puluhan hingga ratusan rumah Palestina di Tepi Barat setiap tahunnya. Hal ini tentu untuk melanggengkan rencana Negara Zionis membangun lebih banyak permukiman Yahudi di sana.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Uni Eropa Tuntut Israel karena Hancurkan Bangunan Palestina

Reruntuhan bangunan akibat serangan Israel di Gaza, Palestina.

CB, BRUSSELS -- Delapan negara anggota Uni Eropa (UE) menuntut Israel bertanggung jawab atas penyitaan dan penghancuran bangunan Palestina di Tepi Barat. Mereka menilai, tindakan tersebut jelas melanggar hukum internasional dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina.

Kedelapan negara yang menuntut pertanggungjawaban Israel tersebut adalah Italia, Prancis, Belgia, Spanyol, Luksemburg, Irlandia, Swedia, dan Denmark. Mereka dilaporkan telah mengirim surat kepada Kementerian Luar Negeri Israel terkait tuntutannya.

"Penghancuran dan penyitaan peralatan kemanusiaan, termasuk infrastruktur untuk sekolah, serta mengganggu transfer bantuan kemanusiaan bertentangan dengan komitmen Israel berdasarkan hukum internasional dan menyebabkan penderitaan bagi rakyat Palestina," demikian bunyi salah satu kalimat dalam surat yang disusun kedelapan negara UE tersebut, dikutip Haaretz.

Kedelapan negara tersebut meminta Israel mengganti rugi setelah membongkar bangunan yang rencananya akan dijadikan taman kanak-kanak dan sebuah sekolah di desa Jabal al-Baba, Tepi Barat. Kemudian terkait mengganggu transfer bantuan kemanusiaan yang disinggung kedelapan negara UE dalam suratnya, Israel memang diketahui telah menolak pemberian bantuan dari badan Eropa tersebut untuk rakyat Palestina yang tinggal di Area C Tepi Barat.

Aktivitas Israel di Tepi Barat memang tengah menjadi sorotan setelah mereka memutuskan membangun lebih banyak permukiman Yahudi di daerah tersebut. Tindakan itu dinilai menjadi hambatan besar tercapainya perdamaian antara Palestina dengan Israel.

Pada Selasa (17/10), Israel mengajukan rencana pembangunan 1.292 rumah di Tepi Barat. Sehari sebelumnya, sebuah komite Israel telah menyetujui izin pembangunan 31 rumah di Hebron, Tepi Barat, menjadi yang pertama sejak 2002.

Israel sebelumnya telah mengumumkan akan mempercepat rencana pembangunan 4.000 rumah di Tepi Barat. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan permukiman Yahudi di daerah-daerah yang diduduki.

Menurut Bimkom, sebuah kelompok yang membela hak konstruksi Palestina, Pemerintah Israel rutin menghancurkan puluhan hingga ratusan rumah Palestina di Tepi Barat setiap tahunnya. Hal ini tentu untuk melanggengkan rencana Negara Zionis membangun lebih banyak permukiman Yahudi di sana.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Diminta AS Serahkan Senjata, Hamas Murka

GAZA - Hamas angkat bicara mengenai pernyataan Amerika Serikat (AS) yang menyebut Hamas harus menyerahkan senjata dan mengakui Israel sebelum bergabung dengan Pemeritahan Palestina Bersatu.

Pejabat senior Hamas, Bassem Naim menyebut pernyataan AS tersebut sebagai upaya Washington untuk campur tangan dalam urusan dalam negeri Palestina. "Hak rakyat kita untuk memilih pemerintahannya sesuai dengan kepentingan strategis tertinggi mereka," ucap Naim.

Dia kemudian mengatakan, utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt telah tunduk pada tekanan dari pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

"Pernyataan ini adalah hasil tekanan kuat dari pemerintah sayap kananNetanyahu dan sejalan dengan pernyataan Netanyahu pada dua hari lalu," ungkapnya, seperti dilansir PressTV pada Kamis (19/10).

Naim merujuk pada sebuah pernyataan oleh kabinet Netanyahu, yang mengatakan bahwa Tel Aviv tidak akan melakukan negosiasi dengan pemerintah persatuan Palestina jika Hamas belum menyerahkan senjata mereka, menghentikan kekerasan, dan juga mengakui Israel.

Credit sindonews.com

AS: Palestina Harus Akui Israel dan Lucuti Senjata Hamas

Pasca rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas pekan lalu, Washington menilai Palestina kini harus mengakui Israel dan melucuti senjata pasukan Hamas. (REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa)

Jakarta, CB -- Amerika Serikat mengeluarkan pendapat pasca kesepakatan rekonsiliasi Hamas dan Fatah terjadi pada pekan lalu. Washington mengatakan pemerintah kesatuan Palestina mesti mengakui Israel dan melucuti senjata milik Hamas.

Utusan khusus Presiden Donald Trump untuk negosiasi internasional, Jason Greenblatt yang kerap mengunjungi kawasan konflik tersebut untuk mencari cara memulai perundingan damai, menyampaikan sejumlah kondisi yang mesti dilakukan di kawasan itu.

“Setiap Pemerintah Palestina harus secara tegas dan terbuka berkomitmen atas tindakan non-kekerasan, mengakui negara Israel, menerima kesepatan sebelumnya dan obligasi antar Partai -termasuk melucuti teroris (Hamas)- dan berkomitmen melakukan perundingan damai,” kata Greenblatt dalam pernyataannya.

“Bila Hamas memainkan peran apa pun di pemerintahan Palestina, mereka harus menerima persyaratan dasarnya,” lanjut Greenblatt.

Pernyataan Greenblatt tersebut ditanggapi senada oleh Pemerintah Israel pada pekan ini. Israel berjanji tidak akan bernegosiasi dengan pemerintah kesatuan Palestina yang menyertakan Hamas, kecuali kelompok Islam itu menyetujui daftar tuntutan yang diajukan.

Daftar tuntutan itu bukan hanya berisi Hamas mesti mengakui Israel dan meninggalkan segala bentuk kekerasan, namun juga mengembalikan sisa jenazah dua tentara Israel yang terbunuh di Gaza, dan serangkaian persyaratan lainnya.

Pejabat senior Hamas Bassem Naim mengutuk pernyataan Greenblatt dan menuduh Amerika Serikat tunduk atas tekanan pemerintah sayap kanan Israel yang merupakan sekutu Washington.

“Ini adalah campur tangan terang-terangan dalam urusan Palestina, karena hak masyarakat kami untuk memilih pemerintahannya sendiri sesuai kepentingan strategis yang paling penting,” kata Naim, dikutip dari AFP.

“Pernyataan ini datang di bawah tekanan sayap kanan yang esktrem dari Pemerintahan Netanyahu dan sejalan dengan pernyataannya dua hari lalu,” lanjut Naim.

Dua kelompok terbesar di Palestina, Fatah dan Hamas menyepakati rekonsiliasi damai pada pekan lalu di Kairo, Mesir, setelah perundingan yang berlangsung bertahun-tahun.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyambut keinginan baik Hamas untuk rujuk dan mengharapkan dapat mengakhiri perang sipil selama satu dekade terakhir yang juga berimbas pada persatuan bangsa Palestina.

Abbas pun berencana segera mengunjungi Gaza untuk pertama kalinya sejak Hamas menguasari kawasan itu secara utuh pada 2007 silam. Langkah Abbas ini dilakukan sebagai simbol persatuan bangsa Palestina yang menyambut baik upaya perdamaian kedua partai politik itu.

Credit cnnindonesia.com

AS: Hamas Harus Serahkan Senjata Jika Gabung Pemerintahan Palestina Bersatu

WASHINGTON - Utusan khusus Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk Timur Tengah, Jason Greenblatt menyatakan, Hamas harus menyerahkan semua senjata mereka jika memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan Palestina Bersatu.

"Jika Hamas ingin bergabung dengan pemerintah Palestina, mereka harus mengurangi kekerasan dan melakukan perundingan damai dengan Israel," kata Greenblatt dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Russia Today pada Kamis (19/10).

"Hamas harus memenuhi tuntutan internasional untuk mengakui Israel dan menerima kesepakatan sebelumnya. Fraksi tersebut selalu menolak tuntutan serupa di masa lalu," sambungnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas sejatinya sempat meminta Hamas untuk menyerahkan semua senjata yang mereka miliki. Namun, Hamas menolaknya, dengan alasan senjata itu ditujukan untuk melakukan perlawanan terhadap Israel.

Meski demikian, pemimpin Hamas, Ismel Haniyeh menuturkan pihaknya siap untuk mendiskusikan semua pilihan rekonsiliasi dengan Fatah, khususnya mengenai upaya perlawanan terhadap Israel.

"Kami di Hamas siap berdialog dengan saudara-saudara kita di Fatah dan faksi lainnya sepakat bagaimana membuat keputusan termasuk keputusan tentang perlawanan. Kami tidak memiliki masalah dengan keputusan untuk menjadi keputusan bersama," ungkapnya beberapa waktu lalu.

Credit sindonews.com

Israel Gerebek dan Tutup 8 Media Palestina di Tepi Barat

Israel menggerebek delapan kantor media Palestina di Tepi Barat dalam 'operasi skala besar melawan upaya penghasutan' pada Rabu (18/10). (AFP Photo/Hazem Bader)

Jakarta, CB -- Israel menggerebek dan menutup delapan kantor media Palestina yang terletak di Tepi Barat dalam "operasi skala besar melawan upaya penghasutan" pada Rabu (18/10) malam.

Kepala unit kementerian pertahanan yang dikenal sebagai COGAT, Yoav Mordechai, mengatakan penggerebekan itu dilakukan terhadap perusahaan yang dituding mendukung Hamas, organisasi politik di Palestina yang selama ini dianggap Tel Aviv sebagai kelompok teroris.

"Pasukan militer menggerebek delapan perusahaan media Palestina yang selama ini memfasilitasi dua saluran televisi [Hamas] Al Aqsa dan Al Quds," ucap Mordechai, Kamis (19/10).

"Dua saluran televisi itu secara konstan menyiarkan hasutan terhadap warga Israel. Bukan rahasia lagi bahkan kedua saluran itu telah beberapa kali mencoba menghasut teroris untuk menyerang pihak yang tak bersalah," katanya melalui akun Facebook.

Akibat razia ini, delapan perusahaan itu dipaksa tutup selama enam bulan ke depan. Meski begitu, sampai saat ini pejabat Israel tak menjelaskan secara rinci bukti penghasutan yang dituduhkan.

Serikat Jurnalis Palestina di Hebron membenarkan bahwa tiga perusahaan yakni Palmedia, Transmedia, dan Ramsat--yang menyediakan layanan produksi bagi dua saluran televisi milik Hamas--telah ditutup. Seluruh peralatan di kantor-kantor tersebut juga dilaporkan disita aparat Israel.

Pejabat Palemedia mengatakan kepada AFP bahwa tiga dari lima kantornya di Tepi barat disegel, termasuk kantor pusat media itu yang berlokasi di Ramallah, Hebron, dan Nablus.

Akibat penutupan ini, sekitar 50 orang pegawai Palmedia kehilangan pekerjaan.

Menanngapi hal ini, pemerintahan Palestina mengutuk keras penggerebekan ini. Mereka menganggap Israel melanggar hukum internasional.

"Pasukan pendudukan [Israel] melakukan agresi terang-terangan dan pelanggaran berat terhadap seluruh UU internasional karena menyerang kota-kota Palestina dan menyerbu kantor berita," ucap juru bicara otoritas Palestina, Yusef al-Mahmoud, melalui sebuah pernyataan.

Menurutnya, operasi tersebut menentang upaya internasional, terutama Amerika Serikat yang merupakan sekutu terdekat Tel Aviv, untuk mewujudkan perdamaian antara Israel dan Palestina yang sudah berkonflik selama setengah abad.

Credit cnnindonesia.com

Taliban Kembali Bom Pangkalan Militer Afghanistan, 43 Tewas

Ilustrasi. (ThinkStock/Ciprian77)

Jakarta, CB -- Sedikitnya 43 tentara Afghanistan tewas akibat bom bunuh diri di pangkalan militer di Provinsi Kandahar, Kamis (19/10). Insiden ini merupakan serangan ketiga Taliban yang menyasar aparat keamanan negara itu dalam sepekan.

Kementerian Pertahanan Afghanistan mengatakan dua orang berhasil selamat tanpa luka sedikit pun dalam peristiwa yang terjadi di distrik Maiwand tersebut. Sementara itu, sembilan tentara luka-luka dan enam lainnya belum ditemukan.

Juru bicara Kemhan Afghanistan, Dawlat Waziri, mengatakan insiden bermula ketika para pelaku meledakkan setidaknya satu kendaraan militer Humvee berisi peledak hingga meluluhlantakkan markas militer tersebut.

"Kami telah mengirim kelompok untuk menangani situasi di tempat kejadian. Pangkalan militer itu berada di bawah kendali ANA [Tentara Nasional Afghanistan]," kata Waziri kepada AFP.

Tak lama, Taliban mengklaim penyergapan markas militer itu dalam sebuah pesan yang didapat media lokal. Kemhan menyebut 10 penyerang itu tewas di tempat kejadian.

Pengaruh serta kehadiran Taliban telah lama menjadi ancaman bagi pemerintah Afghanistan.

Insiden ini terjadi setelah sekitar 47 orang tewas dan 200 lainnya terluka dalam serangan bom Taliban di markas besar kepolisian Provinsi Paktia pada Selasa (17/10).

Selama sepekan terakhir, serangan Taliban telah memakan 100 korban tewas, termasuk tentara, polisi, dan warga sipil.

Sekitar awal Mei lalu, bom bunuh diri juga menyasar kompleks kedutaan besar Amerika Serikat di Kabul, menewaskan empat orang dan melukai 22 lainnya.

Taliban kerap meluncurkan serangannya di Provinsi Kandahar yang berbatasan langsung dengan Pakistan. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pun menganggap wilayah ini sebagai salah satu tempat paling berbahaya di Afghanistan bagi warga sipil.

Credit cnnindonesia.com

PBB khawatirkan laporan pemindahan paksa suku Kurdi di Irak utara

Dokumentasi Pasukan Peshmerga Kurdi membantu warga, yang menyelamatkan diri dari tempat tinggal mereka di Hawija, saat tiba untuk dipindahkan menuju kamp pengungsi, di barat daya Kirkuk, Irak, Rabu (4/10/2017). (REUTERS/Ako Rasheed)

Baghdad (CB) - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis, menyatakan keprihatinannya atas laporan pemindahan paksa warga, terutama orang Kurdi, dan penjarahan serta penghancuran rumah dan usaha mereka di Irak utara.

"Perserikatan Bangsa-Bangsa mendesak Pemerintah Irak mengambil tindakan untuk menghentikan setiap pelanggaran dan memastikan bahwa semua warga dilindungi dan bahwa pelaku kekerasan, penekanan dan pemindahan paksa warga diadili," kata Misi Bantuan PBB untuk Irak dalam pernyataan, lapor Reuters.

Sebelumnya, Irak mengeluarkan perintah penangkapan pada Rabu untuk ketua komisi referendum Kurdi dan dua pembantunya setelah mereka menggelar penentuan pendapat rakyat pada 25 September, yang memberikan dukungan besar kepada kemerdekaan Kurdi.

Penyelenggaraan referendum pada wilayah mandiri di Irak utara itu, yang dikendalikan Kurdi, menimbulkan kekhawatiran akan kemelut lebih luas. Turki dan Iran menentang referendum tersebut. Kedua negara itu memiliki jumlah penduduk Kurdi cukup besar.

Juru bicara Dewan Yudisial Irak mengatakan bahwa perintah penangkapan untuk Hendreen Mohammed dan pembantunya itu dikeluarkan oleh pengadilan Baghdad, dengan tuduhan bahwa mereka melanggar putusan pengadilan (Irak) yang menyatakan pemungutan suara kemerdekaan merupakan perbuatan yang tidak sah.

Pejabat kementerian kehakiman di Daerah Pemerintahan Kurdistan (KRG) menolak keputusan pengadilan Baghdad dan menganggapnya sebagai "keputusan yang terpancing secara politis" dan mengatakan bahwa peradilan KRG sendiri berkedudukan mandiri dari Baghdad.

Belum diketahui bagaimana Baghdad dapat melakukan penangkapan tersebut karena pasukan pemerintah pusat tidak memiliki kekuatan hukum di wilayah KRG.

Pemerintah pusat Irak telah mengambil tindakan berupa hukuman atas pemungutan suara kemerdekaan, menjatuhkan sanksi kepada bank-bank di wilayah Kurdi dan melarang penerbangan internasional ke wilayah tersebut.

Baghdad juga berusaha untuk memaksakan kendalinya atas operator telepon genggam yang beroperasi di wilayah Kurdistan dan memindahkan kantor pusatnya ke ibu kota untuk meningkatkan tekanan kepada otoritas KRG.

Sementara itu, Turki mendukung operasi Baghdad di Kirkuk, dan siap buat setiap jenis operasi terhadap Partai Pekerja Kurdistan (PKK) di Irak, kata Kementerian Luar Negeri Turki pada Senin (16/10).

"Turki secara seksama mengikuti semua langkah oleh Pemerintah Irak untuk menegakkan kembali kedaulatan konstitusional di Kirkuk," setelah referendum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Regional Kurdistan Irak (KRG), kata Kementerian tersebut dalam satu pernyataan tertulis.

"Kami menyambut pernyataan Pemerintah Irak bahwa kehadiran anggota PKK di Kirkuk takkan ditolerir dan pengerahan kelompok ini akan dipandang sebagai pernyataan perang," kata pernyataan itu.

Kementerian tersebut menekankan pentingnya bagi Turki untuk terikat pada perlindungan keutuhan wilayah dan persatuan politik Irak, demikian laporan Xinhua.

Turki, katanya, siap bagi setiap jenis operasi dengan Baghdad untuk menghentikan kehadiran PKK di wilayah Irak.

Dewan Keamanan Nasional Turki pada Senin juga mengatakan dalam satu pernyataan bahwa Dewan itu mendukung operasi Baghdad di Kirkuk.

Kedua pernyataan tersebut dikeluarkan saat Pemerintah Irak melancarkan serangan terhadap posisi KRG di Kirkuk. Dimulainya serangan itu mengakibatkan penarikan pasukan Peshmerga KRG dari sejumlah lokasi penting.

PKK, yang dimasukkan ke dalam daftar kelompok teroris oleh Turki, AS dan Uni Eropa, melanjutkan gerakan bersenjatanya --yang telah berlangsung 30 tahun-- terhadap Turki pada Juli 2015, setelah rujuk singkat.

Credit antaranews.com

Polisi Korsel geledah kantor unit konstruksi Samsung

Wakil Pemimpin Grup Samsung Lee Jae-yong dijatuhi vonis lima tahun penjara karena kasus suap yang melibatkan mantan presiden Korea Selatan Park Geun-Hye. (reuters)

Seoul (CB) - Polisi Korea Selatan menggeledah unit konstruksi Samsung Group pada Rabu (18/10) untuk menyelidiki tuduhan uang perusahaan dialihkan untuk merenovasi rumah pemimpin perusahaan konglomerat tersebut.

Juru bicara Samsung C & T, salah satu anak perusahaan terbesar grup tersebut, mengonfirmasi bahwa sekitar 10 penyelidik sedang menggeledah kantor pusat perusahaan konstruksi itu di pinggiran selatan Seoul.

“Perusahaan itu diduga mengalihkan dana perusahaan sebesar miliaran won (ratusan miliar rupiah) untuk membayar biaya renovasi dan perbaikan kediaman pribadi pemimpin Lee Kun-Hee,” kata seorang detektif kepada AFP.

Lee Kun-Hee terbaring di tempat tidur sejak menderita serangan jantung pada 2014.

Putranya dan pewaris Lee Jae-Yong didakwa pada Agustus karena memberikan dana miliaran rupiah kepada kaki tangan presiden terguling Park Geun-Hye, Choi Soon-Sil, sebagai imbalan untuk mendapatkan keistimewaan dari pemerintah.

Lee Jae-Yong divonis lima tahun penjara.

Credit antaranews.com

Kamis, 19 Oktober 2017

Misteri Pertumbuhan Otak Manusia Neanderthal Akhirnya Terkuak

CB, Madrid - Hingga kini, manusia neanderthal (Homo neanderthalensis) masih meninggalkan banyak misteri. Bagaimana mereka tumbuh? Apakah manusia modern (Homo sapiens) berkembang dengan cara yang sama dengan mereka? Apakah ukuran otak mereka, yang lebih besar, mempengaruhi perkembangan tubuh?
Studi yang dipimpin Antonio Rosas, peneliti dari Spanish National Research Council (CSIC) dan National Natural Science Museum, Spanyol, berusaha menjawab sederet misteri tersebut. Tim ini mempelajari fragmen fosil manusia Neanderthal anak-anak dan membandingkannya dengan Homo sapiens.
Hasilnya, menurut studi yang terbit dalam jurnal Science edisi 22 September 2017 itu, dua spesies tersebut mengalami perkembangan tubuh yang berbeda, sesuai dengan jumlah konsumsi energi dan karakteristik tubuh mereka masing-masing.
"Fakta ini membantu kita mendefinisikan sejarah nenek moyang lebih baik. Sebab, selama ini manusia modern dan manusia Neanderthal kerap disebut memiliki fisik yang sama," demikian menurut tim dalam jurnal. Studi mereka berjudul "The Growth Pattern of Neanderthals, Reconstructed from a Juvenile Skeleton from El Sidrón (Spain)".

Manusia Neanderthal memiliki kapasitas otak yang lebih besar ketimbang manusia modern. Volume otak Homo Neanderthalensis dewasa bisa mencapai 1.520 sentimeter kubik. Adapun Homo sapiens dewasa hanya 1.195 sentimeter kubik.
Dalam studi kali ini, tim menggunakan kerangka tengkorak manusia Neanderthal berumur 8 tahun yang memiliki volume otak 1.330 sentimeter kubik, yang ditemukan dalam bentuk fosil. Jumlah tersebut baru 87,5 persen dari total keseluruhan. "Ada penyusutan saat seseorang meninggal," ujar Luis Ríos, anggota tim yang juga peneliti CSIC, seperti dikutip dari keterangan resmi yang diterima Tempo.
Dalam jurnal, tim menjelaskan, pengembangan otak melibatkan pengeluaran energi yang signifikan. Imbasnya, akan menghalangi pertumbuhan bagian tubuh lain. Di tubuh Homo sapiens, perkembangan otak selama masa menyusui dan anak-anak menguras energi yang tinggi, sehingga agak menghambat perkembangan tubuh.
Hal itu juga terlihat dalam fisiologis tubuh manusia Neanderthal. Yang membedakan, tim menjelaskan, adalah bagian pematangan kolom vertebratal. Pada semua hominid, sendi tulang rawan tulang belakang toraks tengah dan tulang atlas (ruas tulang belakang pertama yang menyangga tengkorak) yang terakhir menyatu. Perkembangan fisik Neanderthal terjadi sekitar dua tahun lebih telat ketimbang manusia modern.

Perbedaan masa transisi dari fase bayi ke fase remaja itulah yang membedakan manusia Neanderthal dengan manusia modern. Meski penyebab keterlambatan fitur kolom vertebratal itu belum diketahui, tim memprediksi hal tersebut berimbas pada batang otak Neanderthal. "Pertumbuhan otak lebih lambat dan lebih besar," ujar Rosas.
Kerangka manusia Neanderthal anak-anak yang dipakai untuk penelitian ini berumur sekitar 8 tahun dengan berat kerangka 26 kilogram. Tingginya mencapai 111 sentimeter. Meski analisis genetika gagal mengkonfirmasi jenis kelamin kerangka tersebut, gigi taring dan tingkat kekokohan tulang menunjukkan fosil tersebut merupakan anak laki-laki.
Fosil Homo neanderthalensis anak-anak itu ada 138 buah. Sebanyak 30 di antaranya adalah gigi (termasuk beberapa gigi susu). Sebagian lagi adalah kerangka dan bagian dari tengkorak. Tim kemudian menyusun dan menamainya El Sidrón J1. Dalam studi ini, tim juga mengungkapkan bahwa El Sidrón J1 menggunakan giginya sebagai tangan ketiga, baik itu untuk menggigit kulit, melumat daging, maupun mencabut serabut tanaman.
"Anak ini menderita hipoplasia saat berumur 2 atau 3 tahun," demikian menurut tim dalam jurnal. Hipoplasia atau bintik putih pada gigi insisivus—gigi yang memiliki satu akar—terjadi bila gigi memiliki enamel lebih sedikit dari biasanya. Penyebabnya biasanya adalah malnutrisi atau penyakit.

Fosil El Sidrón J1 ditemukan pertama kali pada 1994 di Gua El Sidrón, yang terletak di Piloña, Asturias, utara Spanyol. Gua ini menyediakan sederet fosil terbaik Homo neanderthalensis di sepanjang Semenanjung Iberia. Setidaknya telah ditemukan 13 individu dari gua tersebut yang terdiri atas tujuh orang dewasa (empat wanita dan tiga pria), tiga remaja, serta tiga anak-anak.
"Tentu, studi tidak akan berhenti sampai sini. Dengan ini, kami ingin mengungkap lebih dalam perbedaan manusia modern dan Neanderthal," kata Rosas.

Credit TEMPO.CO

Alien itu Ada, Ilmuwan: Bentuknya Bisa Saja Robot

CB, Jakarta - Alien selalu disebut-sebut memiliki karakteristik tubuh yang aneh dan menakutkan. Mata hitam besar berbentuk kacang almond, kulit berwarna abu-abu, dan bentuk kepala yang aneh. Namum, ada kemungkinan bahwa alien sesungguhnya adalah robot abadi yang berusia miliaran tahun.
Seperti dilansir Metro.co.uk, Alien mungkin adalah robot-robot yang begitu tua. Susan Schneider dari Universitas Connecticut dan Institute for Advanced Studies di Universitas Princeton mengatakan bahwa mesin artifisial asing mungkin sudah berada di luar sana dan bisa berumur miliaran tahun.
"Saya tidak percaya bahwa peradaban asing paling maju akan bersifat biologis. Peradaban yang paling canggih bisa saja berbentuk post-biologis, bentuk kecerdasan buatan yang asing," kata dia.

Ads by

Banyak ilmuwan percaya bahwa alien pertama yang dihadapi oleh manusia adalah robot. Ilmuwan berpendapat bahwa periode dari penemuan gelombang radio, hingga organisme mengubah diri menjadi robot abadi akan terjadi dalam waktu yang relatif singkat.
Ray Kurzweil, ilmuwan dari Google, misalnya. Dia telah meramalkan bahwa manusia akan bergabung dengan mesin di bumi pada 2050. Hasil dari ini adalah mungkin kita akan bertemu alien setelah manusia berubah menjadi mesin.
Seth Shostak dari The Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI), sebuah biro peneliti yang meneliti mengenai makhluk ekstraterestrial atau alien, juga memiliki pandangan tentang alien. "Perhatikan fakta bahwa setiap sinyal yang kita ambil harus berasal dari peradaban setidaknya setinggi kita. Sekarang, secara konservatif, rata-rata peradaban akan menggunakan radio selama 10 ribu tahun," kata dia.
Menurut dia, kesempatan untuk bertemu dengan masyarakat yang jauh lebih tua peradabannya daripada kita sendiri sangat tinggi.

Credit TEMPO.CO

Jacinda Ardern Jadi PM Termuda Selandia Baru

Jacinda Ardern.

CB, WELLINGTON -- Selandia Baru akan dikuasai pemerintahan liberal di bawah Perdana Menteri Jacinda Ardern. Ini setelah Partai New Zealand First memutuskan bergabung dengan koalisinya, pada Kamis (19/10). Sementara Partai Hijau yang liberal akan mendukung koalisi, namun tidak akan menjadi bagian dari pemerintah.

Ardern yang berusia 37 tahun akan menjadi pemimpin termuda Selandia Baru dalam lebih dari 150 tahun. Dia telah disandingkan dengan pemimpin muda karismatik lainnya, seperti Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau.

Ardern mengatakan, dia ingin membangun ribuan rumah terjangkau untuk memerangi harga rumah yang tinggi. Ia juga ingin menghabiskan lebih banyak dana untuk kesehatan dan pendidikan, serta membersihkan saluran air yang tercemar.

Pemimpin New Zealand First, Winston Peters, mengatakan ia ingin mengurangi arus imigrasi secara drastis dan menghentikan pembelian peternakan oleh orang asing.
Dia juga akan menentang rencana Partai Nasional yang saat ini berkuasa, untuk meningkatkan usia pensiun dan rencana Partai Buruh pengusung Ardern, untuk mewajibkan pajak bagi pengguna air.

New Zealand First diharapkan dapat mengeluarkan konsesi kebijakan dan mendapatkan beberapa jabatan menteri dengan bergabung dalam koalisi Partai Buruh. Peters mengatakan, persepsi partainya mengenai kapitalisme yang perlu berubah, telah mempengaruhi keputusannya.

"Terlalu banyak warga Selandia Baru yang telah merasakan kapitalisme saat ini, bukan sebagai teman mereka tapi sebagai musuh mereka, dan mereka tidak semuanya salah. Itulah sebabnya kami percaya kapitalisme harus kembali bertanggungjawab dengan menunjukkan wajahnya yang manusiawi," kata Peters dalam sebuah konferensi pers.

Partai Nasional telah memegang kekuasaan selama sembilan tahun terakhir di Selandia Baru. Perdana Menteri Bill English mengatakan partainya telah menumbuhkan perekonomian dan menghasilkan surplus anggaran yang menguntungkan bangsa.

Credit REPUBLIKA.CO.ID

Pemimpin Militan Pro ISIS Filipina Asal Malaysia Diduga Tewas

MARAWI - Militer Filipina mengatakan kemungkinan besar seorang militan Malaysia telah terbunuh dalam pertempuran semalam. Militan asal Negeri Jiran diprediksi akan menjadi pemimpin ISIS Asia Tenggara.

Komandan satuan tugas komando Filipina, Kolonel Romeo Brawner mengatakan, sebanyak 13 pemberontak loyalis ISIS yang bersembunyi di jantung kota Marawi yang hancur terbunuh dalam sebuah operasi. Militan asal Malaysia, Mahmud Ahmad, kemungkinan berada di antara militan yang tewas.

"Ada kemungkinan besar bahwa Dr Mahmud termasuk di antara mereka tapi kami hanya akan jika kami memiliki kecocokan dengan sampel DNA, mungkin catatan gigi," terang Brawner seperti dikutip dari Reuters, Kamis (19/10/2017).

Jika dikonfirmasi, kematian Mahmud akan menjadi pukulan yang signifikan bagi usaha ISIS untuk mendirikan sebuah kehadiran di Mindanao, sebuah pulau besar di Filipina dimana pelanggaran hukum, kemiskinan dan pemberontakan telah berlangsung selama beberapa dekade.

Mahmud, salah satu pria paling dicari di Malaysia, diyakini sangat berperan dalam mendanai pengepungan Marawi. Pengepungan itu telah berlangsung hampir lima bulan dan menewaskan lebih dari 1.000 orang, kebanyakan pemberontak.

Beberapa ahli mengatakan bahwa dia bisa menjadi "emir" Negara Islam di Asia Tenggara setelah kematian dari Isnilon Hapilon, kepala aliansi militan yang mengepung Marawi.

Hapilon, pemimpin faksi kelompok Abu Sayyaf dan yang dicari oleh FBI, tewas dini hari Senin bersama Omarkhayam Maute, salah satu dari dua pemimpin klan militan Maute. Mereka bekerja sama untuk mencoba mengumumkan sebuah Negara Islam "Wilaya" di Filipina selatan.

Aliansi ini diperkuat oleh para pejuang dari Indonesia, Malaysia, Singapura dan Timur Tengah, di antara negara-negara lain, dan Mahmud, seorang mantan dosen universitas berusia 39 tahun, diyakini telah berperan penting dalam menarik dana untuk membiayai operasi tersebut.

Dia terlihat dalam sebuah video bersama Hapilon dan dua bersaudara Maute yang merencanakan pengepungan Marawi. Pakar keamanan mengatakan bahwa dia belajar di Pakistan sebelum pergi ke Afghanistan di mana dia belajar membuat bom di sebuah kamp al Qaeda. Dia meninggalkan Malaysia pada 2014.

Brawner mengulangi bahwa militer tidak yakin akan kematian Mahmud dan masih berusaha menentukan berapa banyak pejuang yang tersisa.

"Resistensi masih ada. Sebenarnya, kita bisa dengar dari latar belakang, pertempuran sedang berlangsung," katanya, saat baku tembak sebentar-sebentar terdengar.

Credit sindonews.com

Hapilon Tewas, Milisi Malaysia Jadi Pimpinan ISIS Asia Tenggara

CB, Kuala Lumpur - Mahmud Ahmad, bekas dosen studi Islam Universitas Malaya, Malaysia, akan ditetapkan menjadi petinggi kelompok teroris ISIS di Marawi, Filipina selatan, setelah kematian Isnilon Hapilon dan Omar Maute.

Menurut laporan The Star pada 17 Oktober 2017, Mahmud, adalah individu yang sangat dihormati di antara Grup Abu Sayyaf (ASG) pimpinan Isnilon Hapilon dan dihormati dalam jajaran kelompok pimimpinan Omar Maute, yang tewas dalam serangan militer Filipna pada Senin, 16 Oktober 2017.

Inspektur Jenderal Polisi, Mohamad Fuzi Harun mengatakan dia telah menerima kabar kematian dua pemimpin ISIS, Isnilon dan Maute, di Filipina selatan.

"Jika kematian memang benar, maka Mahmud menjadi pemimpin berikutnya. Kami selalu memantau situasi (di Filipina selatan)," katanya.

Menteri Pertahanan Filipina, Delfin Lorenzana, mengkonfirmasi kematian itu dan menambahkan Mahmud diyakini masih hidup.

Mahmud adalah salah satu perencana utama serangan Marawi, bersama dengan Isnilon dan Omar, untuk menciptakan khalifah di Asia Tenggara.
Seorang sumber mengatakan bahwa Mahmud, 39, adalah pakar senjata yang memiliki pengetahuan terkait ISIS. Dia juga mendapatkan rasa hormat dari ASG setelah melarikan diri ke Filipina pada 2014.
"Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah milisi yang dihormati di antara jajaran ISIS dan ASG," kata sumber itu.
Menurut sumber lain, Mahmud berhasil menyatukan ASG, Grup Maute, yang dipimpin oleh Khayyam Romato, Pejuang Kebebasan Islam Bangsamoro dan Ansarul Khilafah Filipina di bawah bendera ISIS.
Selain Isnilon, Ahmad adalah satu-satunya wakil yang dipercaya oleh pemimpin tertinggi ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi, di Asia Tenggara.
Ahmad, yang pergi untuk berlatih di Afghanistan di bawah Osama bin Laden saat belajar di Universitas Islam Internasional di Islamabad pada akhir 1990an, telah mengajar di UM saat kembali ke Malaysia.
Ahmad juga dikenal sebagai Abu Handzalah, Ahmad melakukan perjalanan ke Filipina pada 2014 setelah polisi Malaysia mengidentifikasinya sebagai seorang militan dan kepala perekrut, yang bertanggung jawab atas pelatihan dan mengirim milisi untuk berperang di Suriah dan Irak bersama ISIS.
Pada bulan April 2014, Mahmud, bersama dengan mantan perwira Dewan Kota Selayang, Muhammad Joraimee Awang Raimee, dan mantan penjaga toko buku Universiti Malaya, Mohd Najib Husen alias Abu Anaz, terbang ke Mindanao untuk mengatur pelatihan militer dan pembuatan bom untuk milisi Malaysia yang nantinya akan dikirim ke Syria untuk bergabung dengan ISIS. Mahmud adalah satu-satunya anggota trio yang masih hidup setelah kematian Joraimee dan Najib.

Credit tempo.co

200 Ribu Orang di Spanyol Tuntut Pembebasan Pemimpin Catalonia

CB, Jakarta - Lebih dari 200 ribu orang turun ke jalan di Barcelona, Selasa, 17 Oktober 2017, waktu setempat, menuntut pembebasan dua pemimpin Catalonia, yang ditahan awal pekan ini dengan tuduhan menghasut.
Para demonstran, sebagaimana dilaporkan Al Jazeera, serempak meneriakkan slogan "Bebaskan Sanchez dan Cuixart tanpa syarat!".

Sehari sebelumnya, Senin petang, 16 Oktober 2017, Pengadilan Tinggi Spanyol, mengeluarkan surat perintah penahanan tanpa syarat terhadap dua pemimpin organisasi sparatis di Catalonia, Jordi Sànchez dari Dewan National Catalan (ANC) dan Jordi pemimpin Cuixart of Òmnium Cultural.
Kedua pemimpin ini ditahan untuk diperiksa karena didakwa melakukan hasutan untuk unjuk rasa pada 20 dan 21 September 2017.
"Pada unjuk rasa itu, massa melawan polisi, yang menyerbu markas dan menahan pemimpin organisasi yang akan menggelar referendum pada 1 Oktober 2017. Keduanya akan dihukum maksimum 15 tahun penjara," tulis media WSWS.
Penahanan Sànchez dan Cuixart untuk pertama kalinya dilakukan oleh Spanyol terkait dengan gejolak politik setelah berakhirnya masa kepemimpinan diktator Jenderal Fransisco Franco.
Media WSWS dalam laporannya, Rabu, 18 Oktober 2017, menyebutkan, tak lama setelah berita penahanan terhadap kedua pemimpin mereka, massa langsung turun ke jalan pada Senin malam.
"Ribuan orang tampak memukuli panci dan wajan di jalanan sehingga menimbulkan suara gemuruh."

Demonstrasi itu berlanjut hingga Selasa. Kali ini, peserta kian bertambah hingga mencapai lebih dari 200 ribu orang. Mereka memenuhi seluruh jalanan di Barcelona hingga tengah hari.
Juru bicara Omnium, Marcel Mauri, mengatakan kepada demonstran, "Bila rezim Franco berani mengirim Presiden Omnium dan ANC ke penjara, maka hari ini kita segera turun ke jalan menuntut pembebasan tahanan dan demokrasi," ucapnya. Ini merupakan lanjutan dari referendum kemerdekaan Catalonia, yang dimenangkan kelompok pro-separatis.

Credit TEMPO.CO

Khamenei: Iran Hancurkan Kesepakatan Nuklir jika AS Cabut Diri

TEHERAN - Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei menegaskan bahwa negaranya akan mempertahankan kesepakatan nuklir dengan enam kekuatan dunia pada 2015. Teheran komitmen mematuhi kesepakatan nuklir selama enam kekuatan dunia juga mematuhinya.

“Namun (Iran) akan menghancurkannya jika Amerika Serikat (AS) mencabut diri,” kata Khamenei pada hari Rabu seperti disiarkan stasiun televisi pemerintahTeheran.

Enam kekuatan dunia yang mencapai kesepakatan dengan Iran dalam perjanjian nuklir itu adalah AS, Rusia, Inggris, Prancis, Jerman dan China.

Komentar Khamenei ini muncul lima hari setelah Presiden Donald Trump mengadopsi pendekatan baru yang keras terhadap Iran dengan menolak untuk memastikan kepatuhan Washington terhadap kesepakatan tersebut. Washington ikut menyepakati perjanjian nuklir itu di era pemerintah Barack Obama.

Pemimpin tertinggi Iran itu menyambut baik dukungan semua negara, namun hal itu belum cukup. ”Eropa harus melawan langkah-langkah praktis yang diambil Amerika,” katanya, seperti dikutip Reuters, Kamis (19/10/2017).

“Jika Trump membuang kesepakatan, Iran akan menghancurkannya,” lanjut dia. Dalam kesepakatan tersebut, Iran bersedia mengekang program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi atau embargo yang telah menyengsarakan Teheran selama bertahun-tahun.

Tokoh penting Teheran ini melanjutkan bahwa negaranya bertekad untuk melanjutkan program rudal balistik, meskipun ada tekanan dari Eropa dan AS. Teheran mengklaim pengembangan rudal balistiknya semata-mata untuk tujuan pertahanan.

”Mereka harus menghindari campur tangan dalam program pertahanan kami,” papar Khamenei.

”Mereka (orang Eropa) bertanya mengapa Iran memiliki rudal? Mengapa Anda memiliki rudal sendiri? Mengapa Anda memiliki senjata nuklir? Kami rasa tidak dapat diterima orang Eropa bergabung dengan Amerika dalam bullying-nya.”

Credit sindonews.com

Dari Damaskus, Iran Berencana Hancurkan Hegemoni Israel

DAMASKUS - Pemimpin Garda Revolusi Iran (IRGC) Jenderal Mohammad Baqeri menyatakan, pihaknya dan Suriah akan memperdalam kerjasama untuk melawan musuh bersama, yakni ISIS dan juga Israel. Hal itu disampaikan Baqeri saat melakukan kunjungan ke Damaskus.

"Kami berada di Damaskus untuk menegaskan dan mengkoordinasikan, serta bekerjasama untuk menghadapi musuh bersama, Zionis, dan teroris. Kami menyusun garis besar untuk kerja sama ini," kata Baqeri dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Reuters pada Rabu (18/10).

Namun, Baqeri tidak menjabarkan rincian kerjasama yang mungkin akan dilakukan bersama Damaskus, termasuk di dalamnya apakah Iran akan membangun pangkalan militer di Suriah.

Terkait dengan pangkalan militer di Suriah, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan, pihaknya tidak akan membiarkan Iran membangun pangkalan militer di Suriah. Penegasan itu disampaikan Netanyahu pasca melakukan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu.

Netanyahu menyatakan, agenda utama pertemuan dengan Shoigu adalah membahas rencana Iran untuk membangun pangkalan militer di Suriah. Netanyahu menuturkan, dalam pertemuan itu ia menegaskan akan melakukan segala cara untuk menghalau kemungkinan Iran memiliki pangkalan militer di Suriah.

"Israel akan bertindak untuk mencegah Iran membangun pangkalan militer permanen di Suriah, baik itu pangkalan untuk kekuatan udara, laut, dan darat mereka," ucap Netanyahu.

Credit sindonews.com

Hamas: Rekonsiliasi Tanggapan Terbaik terhadap "Keresahan" Israel

JERUSALEM - Gerakan Islam Hamas hari ini menolak kondisi yang dipaksajan oleh pemerintah Israel mengenai rekonsiliasi Palestina. Hamas menggambarkan hal itu sebagai mencampuri urusan yang tak tertahankan dalam urusan Palestina.

"Kondisi yang diatur oleh pendudukan Israel sehubungan dengan proses rekonsiliasi nasional mengungkapkan ketakutan yang menghambat orang Israel," cuit anggota biro politik Hamas, Ezzet Resheq.

"Otoritas Palestina harus mengambil sikap tegas untuk menanggapi usaha yang memecah belah tersebut," sambungnya seperti dikutip dari Middle East Monitor, Kamis (19/10/2017).

Juru bicara Hamas, Fawzi Barhoum, mengatakan dalam sebuah pernyataan pers kemarin bahwa kondisi Israel adalah tanda-tanda pengintaian yang tak tertahankan dalam urusan dalam negeri Palestina.

"Konsensus nasional adalah respon terbaik terhadap keresahan Israel," Barhoum menekankan, menyerukan semua orang Palestina untuk mengabaikan apa yang dia gambarkan sebagai intervensi terang-terangan Zionis.

Sementara itu, juru bicara kepresidenan Palestina, Nabil Abu Rudaina, mengutip Presiden Otoritas Palestina (PA) Mahmoud Abbas yang mengatakan bahwa negara Palestina harus mengabaikan campur tangan Israel dan melanjutkan proses rekonsiliasi.

Abu Rudaina menambahkan bahwa proses rekonsiliasi yang ditengahi Kairo berjalan ke arah yang benar dan bahwa upaya Israel untuk menghalanginya tidak akan berhasil.

Dalam sebuah langkah baru Israel untuk menggagalkan upaya untuk menyembuhkan keretakan di wilayah-wilayah Palestina yang diduduki, kabinet keamanan Israel mengumumkan kemarin bahwa Israel tidak akan melakukan negosiasi politik dengan pemerintah persatuan Palestina, jika hal itu dilakukan setelah sebuah kesepakatan rekonsiliasi antara Hamas dan Fatah.

Kemudian, kabinet tersebut menetapkan tujuh syarat yang mengatakan bahwa harus ditemui sebelum perundingan antara Israel dan pemerintah Palestina yang bersatu. Kondisi tersebut mencakup pengakuan Hamas terhadap Israel dan penghentian operasi anti-pendudukan, pelucutan senjata Hamas, kembalinya tentara Israel yang ditahan di Gaza, dan pemutusan hubungan Hamas dengan Iran.

Credit sindonews.com

Israel Ogah Berunding Damai jika Pemerintahan Palestina Ada Hamas

TEL AVIV - Pemerintah Israel menyatakan bahwa mereka tidak akan mengadakan perundingan damai dengan pemerintah Palestina jika kelompok Hamas berada di dalamnya. Pernyataan Tel Aviv ini sebagai respons atas kesepakatan rekonsiliasi antara Fatah dan Hamas.

Faksi Hamas yang berkuasa di Jalur Gaza dan faksi Fatah yang dipimpin Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Tepi Barat mencapai kesepakatan rekonsiliasi pada pekan lalu di Kairo, Mesir. Dalam kesepakatan itu, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol administratif atas wilayah Gaza, termasuk perbatasan utama Rafah kepada pemerintah Abbas.

Berdasarkan kesepakatan yang diperantarai Mesir, pemerintah Perdana Menteri Rami al-Hamdallah yang didukung Fatah akan menjalankan wilayah Gaza dan Tepi Barat. Para pejabat Palestina mengatakan bahwa tidak ada rencana untuk menambahkan menteri Hamas ke kabinet pemerintah.

Perundingan damai Israel-Palestina terakhir runtuh pada tahun 2014, yang salah satu sebabanya sikap Israel yang menentang upaya awal bersatunya dua faksi di Palestina tersebut. Selain itu, Israel juga nekat membangun permukiman di tanah-tanah Palestina yang mereka duduki.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan menteri senior Israel yang dikenal sebagai “Kabinet Keamanan”, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan kembali tuntutan Israel bahwa Hamas harus meninggalkan militansi.

”Berdasarkan keputusan sebelumnya, (Israel) tidak akan melakukan negosiasi diplomatik dengan pemerintah Palestina yang bergantung pada Hamas, sebuah organisasi teroris yang menyerukan penghancuran Israel,” bunyi pernyataan Netanyahu, seperti dikutip Reuters, Rabu (18/10/2017).

Israel juga mengajukan berbagai syarat, di antaraya; Hamas mengakui Israel, melucuti senjatanya, memutuskan hubungannya dengan Iran, mengembalikan jasad tentara Israel dan warga sipil yang diyakini Israel masih hidup dan ditahan di Gaza, dan Otoritas Palestina menjamin keamanan penuh atas daerah kantong pantai.

Berdasarkan kesepakatan rekonsiliasi, sekitar 3.000 petugas keamanan Fatah akan bergabung dengan pasukan polisi Gaza, namun Hamas akan tetap menjadi faksi bersenjata Palestina yang paling kuat di wilayah tersebut, dengan sekitar 25.000 militan memiliki peralatan lengkap.

Hamas merebut Gaza dari pasukan Fatah dalam sebuah “perang saudara” Palestina yang singkat pada 2007. Mesir sebelumnya menjadi mediator untuk mendamaikan kedua faksi itu namun gagal. Keberhasilan Mesir dalam menengahi rekonsiliasi Palestina pekan lalu telah mendapat pujian dari berbagai negara, termasuk Arab Saudi.

Credit sindonews.com

Hamas: Kesepakatan Rekonsiliasi Bisa Gagal Jika Abbas Tak Cabut Sanksi

GAZA - Hamas memperingatkan, bahwa keputusan Presiden Palestina Mahmud Abbas untuk mencabut sanksi terhadap Gaza dapat membuat kesepakatan rekonsiliasi yang ditandatangani pekan lalu berada dalam bahaya.

Seorang pejabat Hamas menuturkan, keputusan Abbas untuk tidak segera mencabut sanksi terhadap Gaza dapat merusak suasana kondusif yang tengah terbangun dan dapat berujung pada batalnya kesepakatan rekonsiliasi.

"Kelanjutan tindakan penghukuman terhadap orang-orang kami di Gaza sebulan setelah pembubaran dewan administratif, akan merusak suasana untuk rekonsiliasi," kata seorang pejabat Hamas dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (18/10).

Bulan lalu, Hamas setuju untuk membubarkan dewan administratifnya, yang dipandang sebagai pemerintah saingan di Gaza, dan mengembalikan kekuasaan sipil di daerah kantong tersebut ke Otoritas Palestina.

Keputusan Hamas ini tidak datang secara gratis, ada beberapa syarat yang diajukan Hamas, yang telah disetujui oleh pemrintah Palestina. Beberapa syarat diantaranya adalah adalah pengurangan pembayaran energi untuk wilayah tersebut dan pengangkatan sejumlah pembatasan lainnya.

Sementara itu, dalam kesepakatan rekonsiliasi, Hamas setuju untuk menyerahkan kontrol perbatasan kepada Ramallah pada tanggal 1 November, sebelum akhirnya pemerintah bersatu Palestina akan mengambil kontrol penuh atas Gaza pada tanggal 1 Desember mendatang.

Credit sindonews.com

Abbas Membuka Perekrutan untuk Dinas Keamanan di Gaza

RAMALLAH - Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, membuka rekrutmen Dinas Keamanan di Jalur Gaza. Keputusan adalah sebuah langkah yang akan mengatur ulang dinas keamanan di wilayah kantong tersebut.

Anggota Komite Central Fatah, Hussein Sheikh mengatakan, Abbas telah menandatangani keputusan untuk membuka rekrutmen di Jalur Gaza guna merestrukturisasi dinas keamanan tersebut. Ia mencatat bahwa sejumlah pemimpin keamanan di Tepi Barat akan pergi ke Gaza dalam beberapa hari mendatang untuk mengawasi struktur dinas keamanan di sana.

"Kami menginginkan sebuah institusi keamanan yang berkomitmen terhadap hukum dasar Negara Palestina, dan doktrinnya adalah untuk melindungi proyek nasional dan program politik legitimasi Palestina," tambahnya seperti dikutip dari Asharq al-Awsat, Rabu (18/10/2017).

Keputusan Abbas datang menjelang pertemuan yang dijadwalkan dengan pejabat keamanan dari Tepi Barat dan yang lainnya dari Jalur Gaza, untuk mengatur keamanan di sektor ini.

Sumber yang dekat dengan masalah tersebut mengatakan kepada Asharq al-Awsat bahwa keputusan presiden tersebut akan memerlukan pembangunan kembali dinas keamanan dan menyingkirkan beban apapun.

"Keputusan itu dibuat berkoordinasi dengan orang Mesir. Mereka telah diberitahu," tambah sumber tersebut.

Mereka melanjutkan dengan mengatakan bahwa sejumlah besar personil militer akan dirujuk ke masa pensiun.

"Ini mungkin juga berlaku untuk militer Hamas, dan kemudian sisanya akan dipilih sebagai inti kekuatan baru di Gaza," sumber tersebut menjelaskan.

Otorita Palestina berencana untuk menarik sekitar 5.000 anggota baru di Jalur Gaza. Pemohon harus orang Palestina yang memegang identitas Palestina, antara usia 18 dan 22. Dia tidak boleh dihukum karena kejahatan berat atau pelanggaran ringan. Dia harus memiliki penampilan yang baik dan telah lulus pemeriksaan medis awal, dan tidak dipisahkan dari layanan sebelumnya dengan keputusan disiplin.

Hamas dan faksi Palestina lainnya mengumpulkan ribuan orang bersenjata di Gaza. Senjata kelompok ini tidak dibahas dalam putaran dialog Palestina di Kairo. Hanya disepakati bahwa perdamaian dan perang akan didasarkan pada keputusan bersama dan bahwa senjata tetap berada di tempat persembunyian untuk digunakan bila diperlukan.

Credit sindonews.com

UAE bantu 100 korban cedera aksi bom bunuh diri di Somalia

bom bunuh diri (ANTARA News/Ridwan Triatmodjo)

Dubai, Uni Emirat Arab (CB) - Uni Emirat Arab (UAE), Rabu (18/10), mengumumkan negara itu akan merawat 100 orang yang cedera akibat aksi bom bunuh diri di Mogadishu dan mengirim pasokan medis ke berbagai rumah sakit Somalia, kata Kantor Berita Emirat (WAM).

Kantor berita resmi UAE menyatakan Bulan Sabit Merah Emirat telah memulai pengaturan darurat bagi pengiriman cepat orang yang cedera ke negara tetangga Somalia, Kenya, sesuai keperluan berdasarkan kondisi kesehatan mereka.

Masyarakat Bulan Sabit Merah UAE juga mengumumkan organisasi tersebut akan menyediakan perawatan menyeluruh buat 300 anak yatim-piatu yang telah kehilangan keluarga mereka dalam enam bulan terakhir aksi bom bunuh diri, sebagaimana dikutip dari Xinhua.

Tindakan itu adalah "ungkapan sesungguhnya" mengenai pentingnya ikatan UAE dan rakyatnya pada situasi saat ini di Somalia, dan upaya mereka untuk menyelamatkan mereka dari momok perang dan konflik, kata WAM.

Dua pemboman melanda dua persimpangan yang dipenuhi orang di jantung Ibu Kota Somalia, Mogadishu, pada Sabtu (14/10), sehingga menewaskan dan melukai ratusan orang.

Credit antaranews.com

Kemarau parah dan konflik paksa satu juta orang Somalia menyelamatkan diri

Zeinab (14) duduk menggendong keponakannya di kamp bagi warga yang mengungsi karena kekeringan yang melanda wilayah Dollow, Somalia, Selasa (4/4). (REUTERS/Zohra Bensemra/djo/17)

Mogadishu, Somalia (CB) - Sebanyak satu juta orang telah dipaksa meninggalkan rumah mereka tahun ini akibat konflik dan kemarau parah yang melanda beberapa wilayah Somalia, kata satu badan amal global pada Rabu (18/10).

Direktur Regional Dewan Pengungsi Norwegia (NRC) Gabriella Waaijman mengatakan orang Somalia yang terusir dari rumah mereka mencari makanan dan air terutama akibat kemarau parah.

"Kami terkejut dengan besarnya skala krisis ini," kata Waaijman di dalam satu pernyataan yang dikeluarkan di Mogadishu, Somalia, sebagaimana dikutip Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi. "Rata-rata, sebanyak 3.500 orang per hari telah meninggalkan tempat tinggal mereka tahun ini untuk mencari makanan dan air agar mereka bisa bertahan hidup."

Kemarau telah mencengkeram negara di Tanduk Afrika itu pada tahun ketiga secara berturut-turut.

"Kita menyaksikan pengungsian besar-besaran dari daerah pedesaan, kondisi yang tak terlihat sejak kelaparan mematikan pada 2011-2012 --yang menewaskan 260.000 orang," kata Waaijman.

Badan amal yang dipimpin Waaijman mengatakan pedesaan yang kekeringan di seluruh Somalia telah berubah nyaris menjadi kota hantu, sementara panen gagal, ternak mati dan banyak keluarga menyelamatkan diri secara bergerombol setelah mereka kehabisan semua simpanan makanan mereka.

Pada September saja sebanyak 49.000 orang meninggalkan rumah mereka dan sebagian besar dari mereka pergi ke kamp yang sudah padat penghuni di daerah kota, tempat orang Somalia berbagi cerita mereka mengenai bagaimana mereka bertahan hidup.

NRC menanggapi krisis itu dengan bantuan uang kontan langsung buat keluarga yang menjadi korban kemarau, selain melancarkan program lain.

Waaijman mengatakan meskipun kemarau adalah penyebab utama pengungsian di Somalia tahun ini, penyebab lain meliputi konflik, kondisi tidak aman dan banjir.

"Kita harus terus memberikan tanggapan darurat guna mencegah kelaparan lain terjadi lagi di Somalia. Semua donor telah memberi sumbangan sangat besar bagi penanganan keadaan darurat ini, tapi lebih banyak dana diperlukan," kata Waaijman.

"Perkiraan buat musim hujan mendatang tidak membesarkan hati. Ini akan mendorong lebih banyak orang ke jurang (bencana), sehingga upaya yang berlanjut diperlukan," demikian peringatan Waaijman.

Krisis kemarau telah bertambah parah pada 2017. Separuh penduduk, lebih dari 6,2 juta orang, sekarang memerlukan bantuan kemanusiaan. Dengan banyak keluarga pindah untuk mencari makanan, 388.000 anak yang berusia di bawah lima tahun menderita gizi buruk akut.

Credit antaranews.com

Norway akan miliki menlu perempuan pertama

Arsip: Menlu RI Retno Marsudi dan Menlu Norwegia Børge Brende memimpin pertemuan Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular mengenai bina perdamaian yang digelar di Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, Senin. (ANTARA News/Aditya E.S. Wicaksono)

Oslo (CB) - Menteri Pertahanan Norwegia Ine Eriksen Soereide pada Jumat akan ditetapkan sebagai menteri luar negeri, yang membuatnya menjadi perempuan pertama untuk menduduki posisi tersebut, menurut laporan media setempat, Rabu.

Jika penunjukannya dipastikan, Ine akan menggantikan Boerge Brende, yang bulan lalu terpilih sebagai ketua Forum Ekonomi Dunia.

Dengan mengutip sejumlah sumber yang tidak disebutkan namanya, stasiun penyiaran publik NRK dan stasiun televisi independen TV2 melaporkan bahwa Perdana Menteri Erna Solberg akan mengusung Eriksen Soereide untuk memimpin Kementerian Luar Negeri.

Penunjukan itu akan membuat tiga jabatan pemerintah, yaitu perdana menteri, menteri luar negeri dan menteri keuangan, berada di tangan perempuan, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Mendagri Portugal mundur terkait kebakaran hutan

Seorang pemadam kebakaran mengendarai sepeda motor menjauh dari kebakaran hutan di samping desa Macao, dekat Castelo Branco, Portugal, Rabu (26/7/2017). (REUTERS/Rafael Marchante)

Lisabon (CB) - Menteri Dalam Negeri Portugal Constanca Urbano de Sousa mengundurkan diri, Rabu, terkait kebakaran hutan yang telah menewaskan lebih dari seratus orang dalam empat bulan terakhir ini.

Namun, pengunduran diri itu tidak terlalu membuat pihak oposisi tenang. Oposisi juga telah mendesak agar Perdana Menteri Antonio Costa turun dari kursi jabatannya.

Kobaran api telah melalap wilayah utara dan tengah Portugal sejak Minggu setelah musim panas yang melanda negara itu, dalam hampir 90 tahun terakhir ini, menewaskan setidaknya 41 orang serta membuat dinas pemadam kebakaran serta lembaga-lembaga penyelamat kewalahan.

Pada Juni, kebakaran hutan menjatuhkan 64 korban jiwa.

Pemerintah Portugal, yang sebenarnya sedang menikmati penerimaan tinggi atas perekonomian yang meningkat, sedang menghadapi pemungutan suara pekan depan soal ketidakpercayaan masyarakat terkait lambatnya tanggapan terhadap kebakaran serta kegagalan pemerintah dalam mencegah jatuhnya korban jiwa.

Kendati mosi tidak percaya itu kemungkinan akan tidak akan berhasil disahkan, posisi pemerintahan Sosialis itu telah melemah di mata publik karena kebakaran tersebut. Menurut sejumlah pengulas, perombakan kabinet mungkin saja terjadi.

PM Costa, yang mengatakan ia memiliki kepercayaan terhadap pemerintahannya, telah menerima pengunduran diri Menteri de Sousa.

Kementerian yang dipimpin de Sousa bertanggung jawab dalam hal pemadaman kebakaran, kepolisian serta pelayanan perlindungan bagi masyarakat sipil.

"Walaupun tragedi ini disebabkan banyak faktor, saya tidak lagi memiliki kemampuan politik dan pribadi untuk meneruskan jabatan saya," kata de Sousa dalam pernyataan pengunduran dirinya.

PM Costa dijadwalkan melakukan pertemuan pada Rabu dengan Presiden Marcelo Rebelo de Sousa, yang juga dikecam karena penanganan terhadap kebakaran hutan.

Kebakaran tahun ini telah menghanguskan 520.000 hektar hutan, yaitu 52 kali lebih luas dari Lisabon serta mewakili hampir 60 persen keseluruhan wilayah yang terbakar di seluruh Uni Eropa pada 2017, menurut data Uni Eropa, Rabu.

Wilayah daratan Portugal merupakan 2,1 persen dari seluruh daratan Eropa, demikian Reuters.

Credit antaranews.com