ISIS Kalah di Raqqa, Persoalan Belum Selesai

Tentara berpatroli di sebelah bangunan yang hancur di Kota Raqqa, Suriah.

CB, WASHINGTON -- Milisi yang didukung AS telah menyatakan kemenangan melawan IS di Raqqa pada Selasa (17/10) usai pertempuran mengerikan selama empat bulan. Kekalahan ISIS di Raqqa hanya permulaan untuk menstabilkan kawasan tersebut.

IS atau ISIS menguasai Raqqa pada Januari 2014, mengambil alih kendali dari faksi-faksi pemberontak yang menentang pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad.

"Merebut kembali Raqqa penting secara simbolis. Namun mengatasi keluhan ekonomi dan politik kaum Sunni sehingga ISIS lain tidak akan muncul  sama pentingnya dengan pertempuran militer," kata anggota senior Middle East Institute, Bilal Saab, Rabu, (18/10).

Raqqa adalah kota besar pertama yang dikuasai ISIS sebelum meraih serangkaian kemenangannya yang cepat di Irak dan Suriah. ISIS mengeluarkan undang-undang dan mengeluarkan paspor dan uang

Namun sekarang ISIS telah kehilangan sebagian besar wilayahnya di Suriah dan Irak termasuk miliknya yang paling berharga, Kota Mosul, Irak.

Di Suriah, mereka dipaksa kembali ke tanah di lembah Efrat dengan padang pasir di sekitarnya. Para pengamat Timur Tengah mengatakan,  di antara beragam masalah yang terpapar setelah pengusiran ISIS dari Raqqa adalah cara mencari uang untuk membantu membangun kembali kota yang hancur.
Kemudian bagaimana mendukung pemerintah daerah yang baru dalam menghadapi kemungkinan pemberontakan. Selain itu juga bagaimana mencegah Assad, yang didukung oleh Iran dan Rusia untuk mendapatkan kembali kontrol di Suriah.

"Tantangan sebenarnya ISIS akan berubah menjadi hantu pendendam. Mereka akan mencoba untuk bertahan dan menimbulkan kekacauan dalam keamanan dan pemerintahan pascakonflik dan konflik untuk melemahkan Amerika Serikat dan mitranya," kata Nick Heras dari Center for a New American Security.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri AS mengatakan, Washington tetap berkomitmen untuk melakukan proses perdamaian di Jenewa dan mendukung kelompok-kelompok perwakilan Suriah yang luas dalam diskusi tersebut.

Pejabat AS tersebut mengatakan,  AS dan sekutunya akan terus memberikan bantuan kemanusiaan dan mendukung upaya untuk menstabilkan wilayah yang dibebaskan dari ISIS, termasuk menghapuskan IED dan bahan peledak lainnya.

Credit  republika.co.id

Karzai: ISIS Alat AS untuk Kacaukan Afghanistan

Mantan Presiden Afghanistan, Hamid Karzai. Foto/Istimewa

MOSKOW - Amerika Serikat (AS) menggunakan pemberontakan Negara Islam (ISIS) sebagai alat di Afghanistan, yang bertujuan untuk mengacaukan seluruh wilayah. Hal itu diungkapkan oleh mantan presiden Afghanistan Hamid Karzai. Ia pun mendesak masyarakat internasional untuk meyakinkan AS bahwa mereka benar-benar perlu memerangi terorisme.

"Tidak ada tindakan yang dilakukan terhadap teroris Islam meskipun tindakan mengerikan mereka diketahui dengan baik sejak kedatangan Daesh (akronim bahasa Arab untuk ISIS) di lokasi Afghanistan," kata Karzai seperti dikutip dari Russia Today, Kamis (19/10/2017).

Dia kemudian menyebutkan laporan tentang helikopter asing tanpa simbol yang memberikan dukungan kepada para teroris.

"Dari dua tahun ke depan sampai hari ini, setiap hari masyarakat setempat, para tetua setempat, pejabat pemerintah, media dan lainnya mulai melaporkan bahwa helikopter tak bersimbol, helikopter asing yang tidak bersimbol, akan masuk dan mendukung ekstremis di seluruh wilayah negara tersebut," ujar Karzai sela-sela Forum Valdai di Sochi, Rusia.

"Ada banyak bukti, sayangnya, ini menunjukkan bahwa kekuatan ekstremis ini dipasok dari basis asing di Afghanistan," kata Karzai.

"Pertanyaannya adalah, 'Mengapa? Untuk alasan apa?' Dan jika terus berlanjut, jika itu kemudian berhenti, tentu saja kesimpulannya adalah mereka digunakan sebagai alat," cetusnya.

Menurut Karzai alat ini digunakan oleh AS untuk mengejar tujuan regional yang lebih besar.

"Dukungan untuk Daesh di Afghanistan tidak sepenuhnya dimaksudkan untuk tujuan di Afghanistan. AS telah memantapkan dirinya di Afghanistan. Tidak perlu ada alasan untuk membangun dirinya sendiri di sana. Ini pasti untuk tujuan di luar Afghanistan, untuk menimbulkan masalah di wilayah ini," tuturnya.

Mantan presiden kemudian mengatakan sementara Afghanistan menyambut AS karena memberikan bantuan dalam perang melawan terorisme, dengan menggunakan negara tersebut sebagai boneka dalam permainan regional yang lebih besar tidak dapat diterima.

"Afghanistan seharusnya tidak menderita karena tujuan Anda yang lebih besar dan lebih besar. Afghanistan tidak boleh digunakan melawan tetangga atau kekuatan utama di lingkungan kita," tegasnya.

Karzai lantas menambahkan bahwa masyarakat internasional dan kekuatan regional harus berbicara kepada AS agar dapat melihat dengan akal dan membantu memulihkan kerja sama internasional melawan terorisme di negara tersebut. 

"Jika tidak, sejumlah hal akan keluar dari tangan di Afghanistan dan akan ada masalah bagi kita semua, termasuk di AS," Karzai menyimpulkan.






Credit  sindonews.com

Bom Bunuh Diri Tewaskan Pasukan Elite Pakistan

Serangan bom masih terus melanda Pakistan.

CB, QUETTA -- Bom bunuh diri mmenewaskan sedikitnya tujuh orang perwira polisi dan melukai 22 petugas lainnya. Bom itu meledak di sebelah barat daya kota Quetta, Pakistan.

Aparat di lokasi Muhammad Akbar mengatakan, bom itu memang mengincar truk yang mengangkut personel polisi. Dia mengungkapkan, korban bom adalah kepolisian elite.

"Bom menewaskan enam petugas dan seorang warga sipil, juga melukai 22 orang," kata walikota Quetta Sanaullah Zehri di rumah sakit tempat korban dirawat sepeti dilansir laman Aljazirah, Rabu (18/10).

Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas peristiwa terebut. Meski demikian, daerah tersebut belakangan kerap diserang oleh kelompok-kelompok seperti Tehreek-e-Taliban Pakistan (TTP), ISIS dan gerilyawan lainnya.

Pekan lalu, lima orang tewas dalam serangan yang menargetkan komunitas minoritas Hazara Syiah di kota tersebut. Awal bulan ini, pelaku bom bunuh diri merenggut nyawa 18 orang ditempat suci sufi dekat kota Jhal Magsi, sekitar 165 km selatan Quetta.

Provinsi ini juga menjadi lokasi incaran separatis bersenjata selama satu dekade oleh pejuang etnis Baloch yang memperjuangkan kemerdekaan. Awal pekan ini, separatis itu mengklaim telah membunuh dua petugas keamanan Pakistan yang difungsikan untuk melindungi Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) di distrik Panjgur.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Serangan Taliban Tewaskan 71 Orang, Termasuk Jenderal Polisi

Kelompok Taliban.

CB, KABUL -- Sedikitnya 71 orang tewas dalam serangkaian serangan oleh Taliban di Provinsi Paktia dan Ghazni, Afghanistan. Sebanyak 41 orang di antaranya tewas dalam serangan bom bunuh diri dan pertempuran senjata, yang melukai 150 lainnya, di sebuah pusat pelatihan polisi di Gardez, ibu kota provinsi Paktia. Adapaun 30 lainnya tewas dalam pengeboman mobil di provinsi Ghazni.

Seperti dilansir dari Aljazirah, Rabu (18/10), serangan di Paktia terjadi saat militan Taliban menyerang markas polisi regional sekitar pukul 09,00 pagi waktu setempat pada Selasa (17/10) di Gardez atau kurang dari 161 km dari ibu kota, Kabul.

Menurut wakil gubernur Paktia, Hidayatullah Hamidi penyerang menggunakan sebuah truk dan kendaraan lapis baja yang dicuri dari pasukan keamanan. Kepala polisi Brigadir Jenderal Toryali Abdiani termasuk dalam korban tewas.

Sejumlah mahasiswa dan warga sipil Paktia, yang hadir di dekat markas besar polisi untuk mengumpulkan kartu identitas dan paspor mereka, ikut menjadi korban.

Wakil menteri dalam negeri, Jenderal Murad Ali Murad mengatakan di Kabul 21 warga sipil termasuk di antara korban tewas dalam ledakan Paktia. Dalam sebuah pernyataan, kementerian dalam negeri mengatakan tujuh orang ikut ambil bagian dalam serangan tersebut. Dua orang melakukan pengeboman, sementara para penyerang lainnya terlibat bentrokan senjata dengan polisi.

Unit polisi khusus kemudian mengalahkan lima penyerang lainnya. Dalam sebuah pernyataan di Twitter, Zabiullah Mujahid, juru bicara Taliban, mengklaim serangan Paktia. Dia mengatakan unit polisi khusus adalah target utama.
Berbatasan dengan Waziristan Utara, salah satu dari tujuh wilayah semi otonomi Pakistan , Paktia di Afghanistan adalah tempat kelahiran Jaringan Haqqani Taliban. Militer Pakistan menguasai kembali Waziristan Utara dari Taliban Pakistan setelah serangan diluncurkan pada pertengahan 2014 yang berlangsung sampai akhir 2016.

Sementara itu, untuk serangan di Provinsi Ghazni, pemerintah mengatakan bahwa para militan meledakkan sebuah kendaraan lapis baja di pintu masuk administrasi distrik Andar pada dini hari, dan kemudian terlibat baku tembak.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Kecurigaan Trump Bikin AS-Iran Kembali Tegang

Photo : Tasnim News Agency/Handout via REUTERS

Protes terhadap Donald Trump di Teheran, Iran            

CB – Kecurigaan Amerika Serikat, seperti yang disampaikan Presiden Donald Trump soal Kesepakatan Nuklir Iran, kini di tangan Kongres AS. Berbicara di hadapan Kongres beberapa waktu lalu, Trump mengatakan bahwa Iran tak sepenuhnya patuh pada kesepakatan yang diteken bersama Rusia, China, Inggris, Prancis, Jerman dan Uni Eropa itu.
Dilansir Reuters, Trump bahkan berencana akan mendesertifikasi Perjanjian Nuklir itu dan menjadi negara satu-satunya yang menganggap Iran masih menutup-nutupi program nuklirnya. Implikasinya, AS bisa kembali melakukan embargo ekonomi terhadap Iran yang sempat dicabut pada saat perjanjian itu sudah disepakati.


Trump karena itu menyerahkan kepada Kongres AS dalam dua bulan atau 60 hari untuk memberi keputusan soal perlu tidaknya melanjutkan kesepakatan multinegara tersebut. Dia juga menuntut alasan yang relevan.
Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengatakan bahwa AS bukan ingin cari masalah dengan menekan Iran. Namun AS ingin agar Iran benar-benar transparan dengan program nuklir dan senjatanya.
"Tujuannya ya cuma satu, agar Iran benar-benar transparan," kata Haley.

Dinilai Berbahaya
Sementara negara-negara lainnya yang turut dalam Kesepakatan Nuklir menyayangkan sikap Trump yang dinilai berbahaya. Uni Eropa menilai bahwa tanpa Kesepakatan Nuklir maka potensi pengayaan nuklir negara itu justru
tak akan bisa diprediksi.
Sementara PBB menilai bahwa Iran sudah mengikuti langkah-langkah yang harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
"Yang ingin kami tekankan, jangan sampai Iran akan menjadi Korea Utara selanjutnya," kata Haley lagi.

Sementara Presiden Iran, Hassan Rouhani juga menilai bahwa kecurigaan AS terhadap Iran sangat berlebihan.



Credit  viva.co.id

Selain Trump, Ada Lagi Pejabat AS yang Paling Dibenci Korut

Photo : REUTERS/Lucas Jackson

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley (kanan), dan Presiden Donald Trump.            

CB – Ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara masih terus terjadi. Apalagi, Korut makin gerah karena AS berhasil melobi PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada negara itu.
Bahkan Korut baru-baru ini menyatakan, negaranya tak akan mau berdiplomasi dengan AS sebelum bom atau rudal pertama menyentuh daratan Amerika. Presiden Donald Trump bisanya menjadi objek cibiran Pyongyang. Perang urat saraf antara Trump dan pemimpin Korut Kim Jong-un juga menjadi sorotan dunia.


Namun selain Trump, Korut juga menyoroti kiprah Politikus AS lainnya. Dia adalah Duta Besar untuk PBB, Nikki Haley. Politikus perempuan itu sebagaimana diposisikan otoritas Korut, juga tampaknya menjadi tumpuan kebencian. Haley dinilai menjadi salah figur yang memanas-manasi PBB agar menjatuhkan sanksi lebih besar atas negara itu.
Dalam sidang-sidang PBB termasuk di Dewan Keamanan, Haley dilaporkan selalu vokal mengkritik dan menekan agar PBB dan negara-negara anggotanya ikut bereaksi terhadap Korut.
Saking sebalnya dengan Haley, Korut melalui agensi pemerintahnya bahkan menyebut perempuan tersebut sebagai pelacur sebagaimana dilansir laman Independent.

Korut juga menuding Haley tak kompeten menjadi dubes dan hanya bisa menjilat tuannya namun membawa-bawa kepentingan nasional AS. Korut juga menyebut Haley sebagai perempuan berlidah tajam.

Namun beberapa media sempat menyebutkan bahwa Haley kini termasuk politikus paling menonjol dalam pemerintahan Trump. Peran Haley sebagai Dubes AS untuk PBB dinilai bisa dijalankannya dengan optimal. Bahkan Haley diprediksi akan menjadi politikus paling berpengaruh di negara itu.




Credit  viva.co.id

Korea Utara Bikin Bom Hidrogen atau Atom?

Korea Utara Uji Coba Bom Hidrogen

CB, Jakarta - Korea Utara sudah lama mencari cara untuk melancarkan serangan ke musuh bebuyutannya, Amerika Serikat. Uji coba bom nuklir terbaru Korut dilaporkan bisa memuat bom hidrogen ke dalam misil balistik antarbenua (intercontinental ballistic missile – ICBM).

 Bom hidrogen atau yang biasa disingkat Bom-H adalah bom yang sangat berbahaya dibanding bom atom yang selama ini diuji Korut. Kekuatannya 1.000 kali lebih kuat dibanding bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada Perang Dunia II.

 

 

Tiga uji coba bom nuklir pertama Korut dari tahun 2006 hingga 2013 adalah uji bom atom yang skalanya sama dengan bom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, yang menewaskan sekitar 200.000 jiwa.

Uji nuklir terakhir itu diperkirakan memiliki kekuatan 100 kiloton, 10 kali lebih kuat dibanding uji nuklir tahun lalu, yang menyebabkan gempa berskala 5,3.

Pembawa berita Korea Utara memuji secara antusias ledakan besar yang tak terduga di televisi dan menambahkan bahwa itu menandai perkembangan yang sangat signifikan dalam memperoleh tujuan akhir untuk menjadi negara dengan kekuatan nuklir.

Bom hidrogen yang juga disebut bom termonuklir menggunakan fusi yaitu inti-inti atom yang bergabung untuk menghasilkan energi ledakan. Bintang pun menghasilkan energi melalui proses fusi. Sedangkan bom atom bekerja dengan cara fisi, yaitu pembelahan atom sebagaimana cara kerja pembangkit nuklir.
Teknologi bom hidrogen lebih canggih dan sekali dijatuhkan, ia merupakan ancaman besar. Ia juga bisa dibuat cukup kecil untuk masuk ke ujung misil balistik antarbenua.
Andrei Lankov, Profesor Universitas Kookmin, mengatakan bom H mampu meluluhlantakkan New York. “Dengan bom atom, paling parah setengah kota Manhattan bisa hancur,” ujarnya. Dengan kekuatan yang lebih dahsyat, biaya bom hidrogen juga lebih besar.
“Sangat berlebihan mempunyai alat sebesar dan semahal itu untuk ukuran orang Korea Utara. Itu sangat tidak masuk akal. Sama seperti membeli Porsche saat berbelanja di toko sebelah. Program yang sangat mahal yang tidak akan berkontribusi besar bagi keamanan negara. Namun, kadangkala pemerintah melakukan hal-hal gila seperti ini,” kata Lankov.
Bom hidrogen merupakan standar global untuk lima negara dengan kemampuan nukir yang luar biasa, yaitu AS, Rusia, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Negara lain juga bisa jadi mempunyai nuklir atau sedang membangun nuklir meski seluruh dunia berupaya untuk mencegah peningkatannya.
Kune Y Suh, Profesor teknik nuklir di Universitas Nasional Seoul mengatakan, “Korea Utara sudah memantapkan diri mereka sebagai negara pengembang nuklir. Ini sudah bukan lagi ‘game changer’ (pengubah tatanan) melainkan ‘game over’.”

Credit  tempo.co

Korea Utara mau berunding dengan syarat

Arsip Foto. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menyaksikan peluncuran rudal Hwasong-12 dalam foto tidak bertanggal yang disiarkan oleh Pusat Kantor Berita Korea Utara (KCNA), Sabtu (16/9/2017). (KCNA via REUTERS )

Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Korea Utara pada Senin (16/10) mengatakan kepada PBB bahwa mereka tidak akan pernah merundingkan perlucutan senjata kecuali Amerika Serikat (AS) membalikkan kebijakan "bermusuhan mereka".

Wakil Duta Besar Korea Utara untuk PBB Kim In Ryong mengatakan kepada komite Majelis Umum mengenai perlucutan senjata bahwa situasi di semenanjung Korea "telah mencapai titik ketidakpastian dan perang nuklir dapat terjadi kapan saja."

"Kecuali kebijakan bermusuhan dan ancaman nuklir AS benar-benar ditiadakan sepenuhnya, kami tidak akan pernah menegosiasikan senjata nuklir dan roket balistik kami dalam situasi apa pun," katanya.

Menyusul serangkaian peluncuran rudal dan uji nuklir keenam, Kim mengatakan negaranya "telah melewati gerbang terakhir" menuju kekuatan nuklir penuh dengan perlengkapan-perlengkapan untuk serangan nuklir.

"Seluruh daratan AS dalam jangkauan tembak dan kalau AS berani menyerbu wilayah suci kami, bahkan satu inchi saja, mereka tidak akan lepas dari hukuman berat kami di bagian dunia mana pun," kata diplomat Korea Utara itu.

Presiden Donald Trump telah terlibat perang kata dengan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un, menghujat dan mengancam untuk "menghancurkan total" Korea Utara bila mengancam AS.

Namun Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson mengatakan pada Minggu bahwa Trump ingin menghindari perang, meski presiden itu di Twitter mengatakan  Tillerson "membuang-buang waktunya" dengan upaya diplomasi.

"Dia (Trump) tidak ingin berperang," kata Tillerson kepada CNN, menambahkan upaya diplomasi tersebut akan "berlanjut sampai bom pertama dijatuhkan."

AS dan Korea Selatan pada Senin memulai latihan Angkatan Laut Gabungan 10 hari dalam aksi unjuk kekuatan terkini pada Korea Utara.

Kim mengatakan Korea Utara tidak akan menyasar negara yang tidak bergabung dengan kampanye militer AS.

"Selama satu negara tidak ambil bagian dalam aksi militer AS terhadap DPRK, kami tidak punya niat untuk menggunakan atau mengancam menggunakan senjata nuklir pada negara yang lain," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.

AS telah memimpin upaya di Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan dua set sanksi keras baru terhadap Korea Utara terkait uji rudal balistik antar-benuanya.

Credit  antaranews.com

Korea Selatan Gelar Pameran Teknologi Militer Terbesar 2017

Pesawat tempur siluman F-35 adalah pesawat generasi kelima yang diminati beberapa negara. Jepang dan Korea Selatan telah membeli pesawat ini. Di kawasan Asia Tenggara, Singapura dan Australia juga akan diperkuat oleh F-35. AFP/Eric Piermont

CB, Jakarta - Pesawat strategis AS berpartisipasi dalam acara tahunan Seoul International Aerospace and Defense Exhibition (ADEX) 2017, yang dibuka pada Selasa 17 Oktober 2017 di Korea Selatan. Acara ini digelar di Seoul Air Base di Seongnam, Provinsi Gyeonggi.
Pameran besar ini berlangsung hingga Minggu, 22 Oktober 2017, yang dihadiri 405 perusahaan dari 33 negara.

Pesawat jet tempur Amerika Serikat F-22 Raptor adalah pesawat yang paling menarik perhatian. AS memiliki 187 pesawat dari generasi kelima jet siluman ini.

Dan AS sengaja tidak mengekspor pesawat ini demi merahasiakan teknologi rahasianya. Pengunjung juga bisa melihat pesawat pengebom jarak jauh B-1B Lancer, yang telah beberapa kali berpatroli di sekitar Semenanjung Korea, pesawat transportasi, dan pesawat peringatan dini.
Tim aerobatik Angkatan Udara Korea Selatan, Black Eagle, memiliki pesawat jet latihan T-50 dan melakukan atraksi manuver terbang pada acara itu. Korea Selatan juga memamerkan tank K-2 dan artileri swagerak K-9 buatan dalam negeri, juga misil terbaru mereka.
Tak ketinggalan, pesawat jet tempur siluman F-35A, yang akan dikerahkan oleh Angkatan Udara Korea tahun depan, juga dipamerkan pada acara untuk pertama kalinya.
Ini adalah pesawat jet tempur terbaru, yang memiliki kemampuan lepas landas dan mendarat secara vertikal. Pesawat ini akan menjadi daya tarik tersendiri dalam pameran senjata di Korea Selatan ini

Credit  TEMPO.CO

Hadapi Perang Dunia III, Cina Dirikan Ini di Dekat Korea Utara

Menampar Cina dan Rusia karena Korea Utara

CB, Jakarta - Menghadapi Perang Dunia III, Cina berencana mengerahkan tentara dalam jumlah besar untuk menghadapi Korea Utara. Hal ini dilansir oleh Express yang menyebutkan ada sejumlah foto konstruksi baru yang menunjukkan rencana Cina untuk mengerahkan tentaranya.
Menurut Scott Snyder indikasi ini terlihat dari pembangunan di beberapa wilayah yang sebelumnya dianggap tidak strategis, seperti Jalan Gurun Ji hingga Jalan Shuanglaio G1112 yang mayoritas penduduk setempat merupakan petani yang tidak mampu membeli mobil. "Provinsi Jilin di Cina bahkan telah menganggarkan dan membayar perbaikan infrastuktur ke arah Korea Utara," kata Scott kepada Express.

Selain itu Media Daily Star juga memperoleh beberapa foto yang menunjukkan adanya pekerja konstruksi Cina yang menggali terowongan melewati pegunungan dan peralatan bangunan yang berdiri di atas sungai yang menuju ke arah Korea Utara.

Seorang pakar keamanan Asia di Heritage Foundation, Washington, Amerika Serikat, Dean Cheng mengatakan, Beijing akan melakukan rencana dengan rangkaian yang luas untuk menghentikan Kim Jong Un dalam menggunakan senjata nuklir antarbenua tersebut.
"Beijing akan memiliki rencana "Serangkaian Luas" yang melibatkan opsi militer untuk merebut senjata Kim Jon Un", kata Cheng.

Sebelumnya, Donald Trump sempat mengecam Cina yang tidak mengambil tindakan ketika Korea Utara melakukan uji coba rudal antarbenua pada  Juli lalu yang dikhawatirkan akan memicu Perang Dunia III. "Saya sangat kecewa dengan Cina. Pemimpin bodoh yang telah mengizinkan pemimpin Korea Utara melakukan uji rudal," kata Trump kepada Surat Kabar Partai Republik di Amerika Serikat.

Credit  TEMPO.CO

China dapat gagalkan kemerdekaan Taiwan kata Xi Jinping

Presiden China, Xi Jinping. (ANTARA FOTO/Bayu Prasetyo)

Beijing/Taipei (CB) - China memiliki tekad, keyakinan dan kemampuan untuk menggagalkan usaha Taiwan mengumumkan kemerdekaan, kata Presiden China, Xi Jinping, Rabu, yang mendorong Taipei menjawab bahwa hanya rakyatnya yang dapat memutuskan masa depan mereka.

Taiwan adalah salah satu persoalan peka dan terpenting China, yang menganggap Taiwan, yang berpendirian demokratis, adalah provinsi yang tidak patuh dan tidak pernah meninggalkan kemungkinan menggunakan kekuatan agar Pulau Formosa itu dapat berada di bawah kendalinya.

Xi menetapkan taruhan besar untuk mencoba menyelesaikan perbedaan itu dengan mengadakan pertemuan penting dengan Presiden Taiwan, Ma Ying-jeou, di Singapura, 2015.

Namun, hubungan tersebut tenggelam sejak Tsai Ing-wen dari Partai Progresif Demokratik Taiwan pendukung kemerdekaan menang dalam pemilihan presiden pada tahun lalu, dengan Beijing khawatir bahwa Tsai ingin mendorong kemerdekaan resmi Taiwan, yang menjadi peringatan bagi China.

"Kami tidak akan membiarkan siapa pun, organisasi apa pun, atau partai politik manapun, kapan saja atau dalam bentuk apapun, untuk memisahkan bagian manapun dari teritori China dari China," kata Xi, kepada lebih dari 2.000 utusan pada pembukaan Kongres Partai Komunis, yang diadakan seminggu, yang membuat para hadirin memberikan tepuk tangan terlama dalam 3,5 jam pidato itu.

"Kami memiliki tekad, kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan upaya separatis untuk kemerdekaan Taiwan dalam bentuk apapun," kata Xi, kepada hadirin, termasuk sekitar 300 orang dari Tentara Pembebasan Rakyat.

Beijing menangguhkan pembicaraan tetap dengan Taipei, yang didirikan di bawah pemerintahan Taiwan, yang sebelumnya ramah dengan China, dan terjadi penurunan tajam dalam jumlah wisatawan China, yang mengunjungi Taiwan di bawah pemerintahan Tsai.

Tsai mengatakan menginginkan perdamaian dengan China, namun akan melindungi kebebasan dan demokrasi Taiwan.

Di Taipei, Dewan Urusan Daratan kabinet mengatakan bahwa persoalan itu"benar-benar" merupakan hak 23 juta orang Taiwan untuk memutuskan masa depan mereka.

"Republik China adalah negara yang berdaulat," kata dewan itu, dengan menggunakan nama resmi Taiwan. Sementara China daratan bernama resmi Republik Rakyat China.

Pelestarian sistem demokrasi Taiwan adalah nilai inti Taiwan, kata dewan tersebut sebagai tanggapan atas ucapan Xi. Tsai dan pemerintahannya terkendali dan tidak provokatif terhadap China, namun dengan kukuh membela keamanan dan martabat Taiwan.

Credit  antaranews.com

Catalunya akan nyatakan kemerdekaan jika Spanyol hentikan otonomi

Presiden Catalan Carles Puigdemont memimpin rapat kabinet di kantor pusat pemerintah daerah, Generalitat, di Barcelona, Spanyol, Selasa (10/10/2017). (REUTERS/Ivan Alvarado)

Madrid (CB) - Pemimpin Catalunya mengatakan dalam pertemuan dengan partainya bahwa ia akan secara resmi menyatakan kemerdekaan wilayah itu jika Spanyol memulai proses penghentian otonomi daerah pada Kamis, kata seorang sumber pemerintahan Catalunya, Rabu.

Pemerintahan Spanyol di Madrid telah memberikan batas waktu hingga Kamis pekan ini bagi pemerintah Catalunya untuk menarik kembali pernyataan kemerdekaan yang dilakukannya secara simbolis pada pekan lalu.

Jika tidak, pemerintah pusat akan melakukan tindakan langsung terhadap Catalunya.

Jika Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy menerapkan tindakan langsung itu pada Kamis, otonomi daerah Catalunya akan secara efektif ditangguhkan mulai tiga hingga lima hari, demikian Reuters.

Credit  antaranews.com

Otonomi Terancam Dicabut, Catalonia Kukuh Merdeka

 

Menjelang habisnya tenggat waktu dari Madrid, Pemerintah Catalonia tetap kukuh merdeka meski Spanyol akan mencabut otonomi daerah tersebut. (REUTERS/Ivan Alvarado)

Jakarta, CB -- Pemerintah Catalonia mengumumkan akan tetap kukuh untuk merdeka meski Spanyol akan mencabut otonomi wilayah tersebut. Hal itu disampaikan sumber Pemerintah Catalonia pada Rabu (18/10) malam, beberapa jam sebelum tenggat waktu dari Madrid habis.

Perdana Menteri Mariano Rajoy telah memberikan Presiden Catalonia Carles Puigdemont batas waktu hingga Kamis (19/10) pukul 10 pagi waktu setempat untuk melepaskan kemerdekaan atau menghadapi sanksi berupa penguasaan langsung dari Madrid.

Puigdemont membuat deklarasi kemerdekaan simbolis pekan lalu dan segera menangguhkannya untuk melakukan perundingan dengan Madrid.

Sumber pemerintahan Catalonia menyebut Puigdemont akan mencabut penangguhan tersebut bila Rajoy menjalankan Pasal 155 Konstitusi Spanyol soal pengambilalihan kekuasaan.

“Presiden mengatakan dalam pertemuan partainya bahwa dia akan mencabut penangguhan deklarasi kemerdekaan bila pemerintah (pusat) menjalankan Pasal 155,” kata sumber tersebut.

Pasal yang belum pernah dilakukan Spanyol selama empat dekade sistem demokrasi mereka itu menjamin pemerintah pusat mengambil alih otonomi 17 daerah bila mereka melanggar Undang-undang.

Madrid menyebut Catalonia telah melanggar hukum tersebut dengan menahan hasil referendum kemerdekaan dan memicu fase ketidakjelasan.


Meski belum jelas penerapan aturan yang sebenarnya, peluang pengambilalihan tersebut telah meningkatkan kekhawatiran munculnya kerusuhan sosial yang menambah guncangan politik negara itu dan menimbulkan eksodus ratusan perusahaan di Catalonia, sekaligus memotong pertumbuhan ekonomi.

Badan independen pengawas anggaran Spanyol telah memperingatkan situasi berlanjutnya ketidakpastian yang terjadi di pekan ini dapat menghapus peluang pertumbuhan ekonomi sebesar 12 miliar euro pada tahun depan.

Bila Rajoy menjalankan Pasal 155 tersebut pada Kamis (19/10), Pemerintahan Catalonia akan kehilangan kekuasaannya dalam tiga hingga lima hari ke depan.




“Bila otonomi dicabut kami harus segera bergerak,” kata sumber Pemrintah Catalonia.

Rajoy sebelumnya telah mendesak Puigdemont untuk ‘bertindak bijaksana’ atas status daerah yang menyumbang seperlima pendapatan Spanyol tersebut.

“Ini tidak sesulit itu membalas pertanyaan: Sudahkah Catalonia mendeklarasikan kemerdekaan? Karena bila sudah, pemerintah (pusat) berkewajiban untuk bertindak dengan satu cara, dan bila tidak, mari berdialog di sini,” kata Rajoy dalam pernyataannya.

Sumber pemerintah pusat menyebut Madrid telah memandang deklarasi kemerdekaan resmi Catalonia sebagai ‘pemerasan yang tidak dapat diterima’.


Credit  cnnindonesia.com

Spanyol Ancam Cabut Otonomi Catalonia

 

Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan ini berdasarkan pasal 155 konstitusi Spanyol. (Reuters/Sergio Perez)

Jakarta, CB -- Spanyol mengancam akan mencabut hak otonomi politik Catalonia jika Presiden Carles Puigdemont tetap berkeras mendeklarasikan kemerdekaan.

Wakil Perdana Menteri Spanyol, Soraya Saenz de Santamaria, mengatakan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan ini berdasarkan pasal 155 konstitusi Spanyol.

Pasal tersebut memberikan kewenangan pada perdana menteri Spanyol untuk mencabut hak otonomi Catalonia dan mengambil alih daerah itu.

"Puigdemont dapat memicu penerapan Pasal 155 dari Konstitusi," ujar Santamaria di hadapan parlemen Spanyol, sebagaimana dilansir AFP, Rabu (18/10).




Pernyataan ini dilontarkan setelah juru bicara pemerintah Catalonia, Jordi Turull, mengatakan bahwa pihaknya akan tetap berpegang teguh pada pernyataan mereka pada Senin (16/10).

Dalam pernyataan tersebut, Puigdemont tak menjawab secara tegas pertanyaan dari pemerintah Spanyol yang meminta Catalonia untuk memberikan klarifikasi mengenai deklarasi kemerdekaan.

"Tawaran kami untuk berdialog tulus dan jujur. Dalam dua bulan ke depan, tujuan utama kami adalah berdialog dan semua pihak internasional, institusi Catalonia dan Spanyol dapat mengekspresikan kemauan membuka dialog," kata Puidgemont dalam suratnya, Senin (16/10).

Menurut Reuters, jawaban Puigdemont ini membuat situasi kian membingungkan. Perdana Menteri Spanyol, Mariano Rajoy, sendiri hanya meminta Puigdemont untuk mengonfirmasi dengan pilihan jawaban "ya" atau "tidak" hingga tenggat waktu hingga Senin ini pukul 10.00 waktu setempat.


Jika Puigdemont menjawab "tidak," berarti Catalonia tidak medeklarasikan kemerdakaannya. Namun jika "ya," berarti Catalonia sudah mendeklarasikan pemisahan diri dari Spanyol.

Rajoy memberikan Puigdemont waktu tambahan hingga Kamis mendatang untuk berubah pikiran jika jawabannya memang "ya."

Pertanyaan ini dilontarkan secara resmi oleh Rajoy karena sikap Puigdemont dianggap tidak jelas.

Ia sudah menandatangani dokumen deklarasi kemerdekaan pada Selasa (10/10) malam. Namun kemudian, Puigdemont meminta parlemen untuk menunda penerapan deklarasi kemerdekaan itu agar dapat membuka dialog dengan pemerintah pusat.

Sikap Puigdemont ini tak hanya membingunkan pemerintah Spanyol, tapi juga para warga Catalonia yang sudah menggunakan hak pilihnya dalam referendum 1 Oktober lalu.




Credit  cnnindonesia.com

RI Dorong Kerja Sama Maritim dalam Forum 8 Negara di Turki

Photo : VIVA.co.id/Dinia Adrianjara

Juru Bicara Kemlu Arrmanatha Nasir (tengah)            

CB – Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi akan menegaskan kembali kerja sama untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan dalam pertemuan tingkat tinggi menteri negara D-8 di Turki yang akan berlangsung  pada tanggal 19 Oktober 2017.
Pertemuan ini dilakukan sebelum KTT D-8 yang akan diselenggarakan keesokan harinya di tempat yang sama.


D-8 merupakan kelompok delapan negara dengan mayoritas penduduk Islam yang dibentuk pada tahun 1997 beranggotakan Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Adapun enam fokus utama dalam komunitas negara ini antara lain mencakup perdagangan, industri, pertanian, energi, perhubungan dan pariwisata.
"Konferensi Tingkat Tinggi D-8 mengambil tema 'Expanding Opportunity Through Cooperation'. Outcome yang akan dihasilkan yakni Istanbul Declaration dan Istanbul Plan of Action," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Arrmanatha mengatakan, Istanbul Declaration berisi komitmen politik negara anggota terkait perhatian para kepala negara mengenai revitalisasi kerja sama D-8. Selain itu agenda pertemuan juga berisi peningkatan kerja sama terkait transaksi keuangan, pembebasan visa, peningkatan konektivitas negara-negara anggota dan peningkatan kerja sama sektor swasta.

Sementara itu terkait action plan akan berisi rencana aksi untuk enam area kerja sama fokus D-8 selama lima tahun ke depan terkait perdagangan, industri, energi, pariwisata, pertanian, perhubungan.
"Indonesia dalam pertemuan akan fokus mendorong kerja sama dalam konteks maritim dan kerja sama sektor swasta terkait public partnership. Kita juga akan mendorong peningkatan kerja sama selatan-selatan," ujar Arrmanatha.

Dalam KTT D-8, delegasi Indonesia akan dipimpin oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.





Credit  viva.co.id

Amnesty: Tentara Myanmar Perkosa Perempuan Rohingya

Ribuan pengungsi Rohingya

CB, JAKARTA -- Amnesty International mendapatkan bukti-bukti kekerasan seksual yang dilakukan tentara Myanmar terhadap perempuan-perempuan Rohingya di Rakhine Utara. Bukti-bukti itu dituliskan dalam laporan berjudul "My World Is Finished: Rohingya Targeted in Crimes against Humanity in Myanmar" yang terbit pada Rabu (18/10).

Dalam laporan tersebut, Amnesty International telah mewancarai tujuh penyintas Rohingya yang mengalami kekerasan sekusual yang dilakukan oleh militer Myanmar. Empat dan satu perempuan berusia 15 tahun dari ketujuh tersebut telah diperkosa oleh setiap kelompok tentara yang datang.

Pemerkosaan terjadi di dua desa yang diinvestigasi oleh Amnesty International yaitu di Min Gyi di kota Maungdaw dan Kyun Pauk di kota Buthidaung. Seperti yang sebelumnya didokumentasi oleh Human Rights Watch dan the Guardian, tentara Myanmar, setelah memasuki Min Gi, yang dikenal dengan nama Tula Toli, pada 30 Agustus mengejar warga Rohingya yang melarikan diri ke tepi sungai.

Setelah menangkap mereka, tentara memisahkan perempuan dan laki-laki dan anak-anak. Setelah menembak dan membunuh laki-laki, tentara Myanmar menarik perempuan Rohingya tersebut dan membawanya ke dalam rumah untuk diperkosa secara bergantian. Setelah memperkosa perempuan-perempuan tersebut, tentara membakar rumah dan perkampungan Rohingya dan kemudian pergi.

S.K. (30 tahun) menceritakan kepada Amnesty International bahwa setelah melihat pembunuhan tersebut, dia dan wanita dan remaja perempuan Rohingya lainnya dibawah ke parit dan dipaksa berdiri di air setinggi lutut. Menurut S.K, setelah memerkosa perempuan, tentara membakar rumah dan pergi. Banyak dari perempuan-perempuan yang telah diperkosa tersebut mati terbakar di dalam rumah.

Kejahatan lainnya yang dilakukan oleh militer Myanmar yaitu adanya pembakaran desa yang sistematis dan terorganisir. Pada tanggal 3 Oktober 2017, Operational Satellite Applications Programme (UNOSAT) milik PBB telah mengidentifikasi bangunan dengan total luas 20,7 kilometer persegi telah terbakar di Maungdaw dan Buthidaung sejak 25 Agustus. Total luas area yang terbakar diperkirakan lebih besar disebabkan oleh awan tebal yang menghalangi satelit untuk mendeteksi secara keseluruhan.

Amnesty International menganalisa data satelit tersebut dan menemukan bahwa setidaknya terdapat 156 titik api besar di Rakhine sejak 25 Agustus. Dalam lima tahun terakhir pada jenjang waktu tidak pernah terdeteksi api di wilayah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kebakaran tersebut dilakukan secara sengaja.

Menurut Direktur Penanggulangan Krisis Amnesty Internasional di Indonesia, Tirana Hassan, hasil analisa foto dan data satelit konsisten dengan apa yang diutarakan oleh saksi-saksi dalam interview dengan Amnesty International Indonesia bahwa tentara Myanmar hanya membakar perkampungan milik Rohingya.

Sebagai contoh, citra satelit di desa Inn Din dan Min Gyi menunjukkan bangunan yang rata oleh api hampir berdampingan dengan area yang tidak tersentuh. Wilayah yang tidak tersentuh oleh api tersebut adalah perkampungan warga etnis lainnya yang bukan Rohingya. Amnesty International menemukan pola pembakaran diskriminatif yang serupa di puluhan desa lainnya.

Otoritas Myanmar bisa membantah dan mencoba untuk lari dari tuduhan pembunuhan skala besar tersebut tapi teknologi modern ditambah dengan penelitian hak asasi mendalam telah mempertegas keterlibatan mereka, kata Tirana.

Tirana menegaskan, sudah saatnya masyarakat internasional bergerak, tidak hanya mengecam, tapi mengambil langkah konkrit untuk menghentikan kekerasan yang mengakibatkan hampir setengah dari populasi Rohingya di Rakhine melarikan diri.

"Dengan memutus kerjasama militer, menerapkan embargo senjata dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab, sebuah pesan akan tersampaikan bahwa kejahatan kemanusiaan yang dilakukan militer Myanmar di Rakhine tidak akan ditolerir," ujar Tirana.

Masyarakat internasional, lanjut Tirana, harus memastikan bahwa pembersihan etnis ini tidak berlanjut dengan cara mendukung dan membantu Bangladesh menyediakan perlindungan yang aman bagi pengungsi Rohingya dan memastikan bahwa Myanmar harus menghargai hak warga Rohingya untuk kembali secara selamat di perkampungan mereka.

"Myanmar juga harus menghentikan segala bentuk diskriminasi terhadap Rohingya dan menyelesaikan akar permasalahan dari krisis saat ini, kata Tirana. 

Credit  republika.co.id

Indonesia ambil peran terdepan soal Rohingya

Dokumentasi seorang wanita pengungsi Rohingya menggendong anaknya, di Kamp Pengungsian Kutupalong, Cox Bazar, Bangladesh, Minggu (1/10/2017). (ANTARA FOTO/Akbar Gumay)

... ini sebenarnya adalah masalah yang sudah cukup lama, dan tidak akan ada solusi dalam waktu dekat karena masalah ini sensitif mengenai kewarganegaraan orang Rohingya yang masih tanpa kewarganegaraan sekitar 1 juta orang lebih...

Jakarta (CB) - Pendiri Foreign Policy Community of Indonesia, Dr Dino P Djalal, mengatakan, Indonesia mengambil peran terdepan dalam masalah Rohingya.

"ASEAN tentu memperhatikan masalah Rohingya ini, dan dalam hal ini Indonesia mengambil peran terdepan untuk menangani hal ini. Mengapa? Karena Indonesia mempunyai hubungan yang dapat dikatakan khusus dengan Myanmar dan juga perhatian dalam negeri yang cukup besar terhadap masalah Rohingya," katanya, di Jakarta, Rabu.

Hari-hari ini, katanya, masalah yang menjadi sorotan dunia lebih kepada tantangan kemanusiaan bukan invasi militer. "Di Eropa sendiri ini menjadi nomor satu yaitu isu mengenai imigran yang datang dari Timur Tengah. Nach di Asia Tenggara tantangannya adalah Rohingya," ujarnya.

Mantan wakil menteri luar negeri itu mengatakan, Indonesia juga tampaknya cukup dipercaya dalam komunikasi dengan pemerintah Myanmar.

"Jadi tanggapan dari ASEAN ada dan mekanismenya itu Indonesia mengambil garis terdepan masalah Rohingya. Tapi memang untuk masalah ASEAN ke depan ini masalah nontradisional seperti ini akan menjadi perhatian bagi ASEAN yang lebih besar.

"Masalah ini sebenarnya adalah masalah yang sudah cukup lama, dan tidak akan ada solusi dalam waktu dekat karena masalah ini sensitif mengenai kewarganegaraan orang Rohingya yang masih tanpa kewarganegaraan sekitar 1 juta orang lebih," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyampaikan, pemerintah Indonesia berupaya mengatasi masalah kemanusiaan di Negara Bagian Rakhine secara menyeluruh dan komprehensif, mulai dari hulu di Myanmar sampai ke hilir di Bangladesh, negara yang dituju para pengungsi Rohingya.

"Dalam melihat suatu masalah tak bisa hanya dari satu sisi saja, tetapi harus melihat hingga ke akar masalah, hulu, dan juga dampak dari masalah itu di hilir seperti pengungsi yang berlari ke Bangladesh," ujar dia.

PBB mengatakan, 536.000 pengungsi yang sebagian besar adalah warga Rohingya tiba di Bangladesh dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sejak 25 Agustus.

Dari para pengungsi yang selamat sampai ke Bangladesh, sebanyak 320.000 di antaranya adalah anak-anak, yang sepertiganya berusia di bawah lima tahun.

Credit  antaranews.com

Qatar Sebut Blokade Saudi Cs Lemahkan Perang Melawan ISIS

 

Menteri Luar Negeri Qatar, Abdulrahman Al-Thani, mengatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik oleh sejumlah negara Teluk mempersulit upaya global untuk melawan ISIS di kawasan. (Reuters/Naseem Zeitoon)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Qatar, Abdulrahman Al-Thani, mengatakan bahwa pemutusan hubungan diplomatik oleh sejumlah negara Teluk mempersulit upaya global untuk melawan ISIS di kawasan.

“Pemblokiran akses darat dan udara bagi Qatar benar-benar merongrong upaya global melawan ISIS di Irak dan Suriah,” kata Al-Thani dalam sebuah wawancara dengan CNBC yang dikutip AFP, Rabu (18/10).

Sejak awal Juni lalu, sejumlah negara Teluk, seperti Arab Saudi, Bahrain, dan Mesir memutus hubungan diplomatik dan segala akses perhubungan dengan Qatar, yang dianggap mendukung aktivitas terorisme dan ekstremisme di kawasan.



Blokade tersebut mempengaruhi aktivitas pasukan militer asing seperti Amerika Serikat yang memiliki pangkalan militer di Qatar, tepatnya di Al-Udeid.

Pangkalan itu merupakan markas terbesar AS di kawasan yang menampung 11 ribu personel militer dalam upaya pemberantasan ISIS di Timur Tengah selama ini.

Selain itu, dia juga mengatakan pengucilan itu membuat Qatar tidak bisa memaksimalkan sekitar 90 persen wilayah perbatasannya sebagai pemasok medis dan pangan bagi tentara koalisi AS yang terlibat dalam perang melawan ISIS di Timur Tengah.



“Sekarang pesawat militer Qatar yang selama ini memasok dukungan logistik terhadap koalisi AS di Timur Tengah pun hanya bisa menggunakan satu jalur, yakni melalui jalur utara dengan melewati Iran,” ucap Al-Thani seperti dikutip AFP.

Akibat kisruh Riyadh Cs dan Doha ini pun, pada Juni lalu, pasukan Qatar yang selama ini bertugas di Bahrain bersama Komando Pasukan Angkatan Laut AS (NAVACENT), diperintahkan keluar dari negara itu.

Sejak lama, militer Qatar bertugas di Bahrain bersama Komando Pasukan Angkatan Laut AS (NAVACENT), komando pusat militer AS yang beroperasi di wilayah Asia dan Timur Tengah.


Credit  cnnindonesia.com

Qatar akan Ikut Bantu Rohingya

Presiden Joko Widodo dan Emir Qatar Syekh Tamim memberikan keterangan pers di Istana Bogor, Rabu (18/10).

CB, BOGOR -- Pertemuan antara Indonesia dan Qatar di Istana Presiden tak hanya membahas mengenai kerja sama di sektor ekonomi. Qatar juga berkomitmen untuk ikut serta membantu persoalan muslim Rohingya seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani mengatakan, pihaknya membahas sejumlah isu di luar kerja sama dalam perdagangan dan investasi. Salah satunya dalam menyelesaikan persoalan kemanusiaan Rohingya di Myanmar.

"Indonesia merupakan negara yang sangat penting baik di dunia Islam, kami juga berbicara tentang isu rohingya terkait tentang perlunya solusi di mana Qatar akan berperan memberikan bantuan bantuan kemanusiaan dan untuk meminta Pemerintah Myanmar menyelesaikan persoalan ini dengan baik," kata Syekh Tamim, Rabu (18/10).

Selain itu, Syekh Tamim dan Joko Widodo (Jokowi) juga membahas terkait blokade yang menimpa Qatar dan efek kemanusiaan terhadap bangsa Qatar secara khusus ataupun bangsa-bangsa di negara-negara Teluk secara umum.

Pemerintah Qatar telah menyampaikan ke sejumlah pihak untuk siap dan bersedia melakukan pembahasan guna mencari solusi damai atas hal ini. "Qatar terbuka untuk membuka ruang negosiasi, ruang diskusi, bersama dengan seluruh pihak dan khususnya untuk memberikan penghormatan untuk kedaulatan semua negara," ujarnya.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Qatar Beri Bantuan untuk Rumah Sakit Gaza

Israel serang rumah sakit di Gaza, Palestina.

CB, GAZA -- Komunitas Bulan Sabit Merah Qatar (QRCS) telah mengumumkan hibah senilai 284 ribu dolar AS untuk mendukung departemen kardiologi Pusat Kesehatan Nasser di selatan Jalur Gaza.

Dilansir dari Middle East Monitor, Rabu (18/10), QRCS mengatakan hibah ini merupakan bagian dari rencananya mendukung dan mengembangkan layanan kesehatan di beberapa daerah yang kekurangan sumber daya material dan manusia di Jalur Gaza.

 

Hibah tersebut diimplementasikan di bawah koordinasi dengan Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza. "Departemen kardiologi di Rumah Sakit Nasser adalah pusat penyakit jantung di gubernur selatan Jalur Gaza, melayani 650 ribu orang," kata Kepala Departemen Montaser Ismail.

 

Dia mengatakan departemen tersebut merawat 150-200 pasien sebulan. Direktur Rumah Sakit NasserAyman Al-Farra mengatakan dana tersebut akan membantu meningkatkan kapasitas menjadi 52 tempat tidur, memperbaiki layanan diagnostik dan membantu mengurangi tagihan transfer pasien untuk perawatan di luar negeri.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Indonesia Harap Konflik Qatar Berakhir Damai

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani (kanan) disela upacara penyambutan tamu negara di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (18/10).

CB, BOGOR -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan Pemerintah Indonesia tetap konsisten berperan dalam mengurangi ketegangan di negara Teluk. Perdamaian merupakan solusi terbaik untuk mengatasi konflik di negara Arab tersebut.

Hal ini disampaikan Retno saat mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan Emir Qatar Syeikh Tamim bin Hamad bin Khalifaal-Tsani di Istana Bogor, Jawa Barat, Kamis (18/10). "Jadi intinya kita mengatakan bahwa peaceful solution itu adalah yang terbaik, konflik apalagi perang tidak akan mendatangkan manfaat bagi siapapun,'' kata Retno.

Menlu mengatakan Indonesia selalu berkomitmen agar tak menjadikan situasi ketegangan ini menjadi konflik. Komunikasi dengan berbagai pihak pun, sambungnya, terus dilakukan, termasuk komunikasi Menlu Retno dengan Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.

Tak hanya itu, Pemerintah Indonesia juga mendukung mediasi yang dilakukan oleh Kuwait. Retno mengatakan, Presiden Jokowi pun selalu menekankan pentingnya persatuan antar-umat.

Seperti diketahui, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir telah memutuskan hubungan dengan Qatar sejak 5 Juni lalu dan memblokade darat, udara, laut di negara tersebut. Negara Arab menuduh Qatar mendanai terorisme.

Sebanyak 13 daftar tuntutan untuk mencabut sanksi pun ditolak oleh Qatar. Kuwait sendiri masih berupaya memediasi perselisihan tersebut.

Credit  REPUBLIKA.CO.ID

Emir Qatar Sempat 'Curhat' kepada Jokowi Soal Blokade

 

 

Emir Qatar sempat 'curhat' kepada Presiden Joko Widodo soal blokade beberapa waktu terakhir di sela pertemuan bilateral kedua pemimpin negara itu. (REUTERS/Beawiharta)

Jakarta, CB -- Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani sempat menceritakan langsung kepada Presiden Joko Widodo mengenai blokade yang dialami negara itu beberapa waktu terkahir dalam pertemuan tadi pagi.

Retno mengatakan, Jokowi bersama jajaran pemerintah mendengarkan dan menyatakan Indonesia sejak hari pertama konsisten akan mengutamakan solusi perdamaian.

"Peaceful solution yang terbaik. Perang tidak akan mendatangkan manfaat bagi siapapun," ujar Retno di Istana Bogor, Rabu (18/10).

Jokowi, kata Retno, menyatakan kepada Emir Qatar, ia akan terus mengutamakan persatuan umat.




Sehingga, Indonesia turut membantu proses mediasi melalui terus berkomunikasi juga dengan Arab Saudi dan Kuwait sehingga ketegangan ini tidak akan menjadi konflik besar.

Dalam pernyataan resmi bersama, Emir Qatar Sheikh Tamim menyatakan siap membuka ruang damai untuk menyelesaikan masalah. Langkah itu diambil sebab ia memilih mengutamakan kedaulatan semua negara.

"Kami sangat siap membahas, mencari solusi damai, buka ruang negosiasi dengan seluruh pihak," ujar Sheikh Tamim.

Selain itu, ia juga berterima kasih kepada Jokowi karena telah mendengarkan dan turut membantu dalam konflik ini.



"Kami berharap Indonesia selalu mendapat bimbingan dari Tuhan yang Maha Kuasa dan hubungan kedua negara bisa lebih maju," kata Sheikh kepada Jokowi sebelum meninggalkan Istana.

Kunjungan resmi Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani ini adalah kali pertama ia ke Indonesia. Kunjungan kehormatan itu diabadaikan melalui penanaman pohon Eboni bersama di halaman Istana Bogor.

Dalam pertemuan bilateral bersama perwakilan kedua negara membahas penguatan kerja sama infrastruktur dan pariwisata. Keduanya pun menyepakati sejumlah kerja sama dalam pertemuan itu.

Di antaranya, Indonesia dan Qatar sepakat meningkatkan investasi dalam Nebras Tower di PT Paiton Energy senilai USD1,3 miliar dan pembangunan PLTGU dengan PT Pembangkit Jawa Bali senilai USD1 miliar.




Credit  cnnindonesia.com

Militan ISIS Asal Indonesia Diindikasikan Tewas di Marawi

 

Juru bicara Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa ada militan ISIS asal Indonesia diindikasikan ikut tewas dalam pertempuran selama lima bulan di Marawi, Filipina, yang akhirnya tuntas pada awal pekan ini. (ANTARA FOTO/ho/Suwandy)

Jakarta, CB -- Militan ISIS asal Indonesia diindikasikan ikut tewas dalam pertempuran selama lima bulan di Marawi, Filipina, yang akhirnya tuntas pada awal pekan ini.

“Informasi dari militer Filipina, mereka mengindikasikan sejumlah pejuang ISIS yang tumbang di Marawi itu warga asing dari beberapa negara, termasuk Indonesia,” ujar juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/10).

Meski begitu, Arrmanatha mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan detail data mengenai identitas atau jumlah militan asing asal Indonesia yang diduga tewas di Filipina itu.

Dia mengatakan pemerintah Filipina juga masih berupaya mengidentifikasi dan memverifikasi identitas para teroris asing yang tumbang tersebut.

“Yang perlu ditekankan bahwa saat ini mereka [Filipina] masih belum bisa mengidentifikasi para FTF (militan teroris asing) tersebut apakah benar ada yang berasal dari Indonesia atau tidak,” kata Arrmanatha.



Presiden Rodrigo Duterte mendeklarasikan bahwa Marawi sudah berhasil terbebas dari cengkraman teroris setelah sejak akhir Mei lalu dikuasai oleh kelompok pemberontak Maute yang berafiliasi dengan ISIS.

Meski begitu, juru bicara militer Filipina mengatakan ada sekitar 20-30 teroris yang masih melakukan perlawanan di kota bermayoritaskan penduduk Muslim itu.

Jatuhnya ISIS di Marawi ini dideklarasikan sehari setelah operasi militer berhasil menewaskan Isnilon Hapilon, tokoh yang dianggap sebagai "emir" ISIS di Asia Tenggara dan menjadi buruan aparat selama ini.

Dalam operasi tersebut, militer juga berhasil membunuh Omarkhayam Maute, salah satu pemimpin pemberontak Maute.



Menanggapi situasi di Marawi, Arrmanatha mengatakan Indonesia akan terus memantau situasi di Filipina.

Pemerintah, tuturnya, akan terus berkoordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan munculnya gelombang FTF yang kembali ke negara asalnya.

“Indonesia sambut positif ya [kekalahan ISIS di Marawi] ini karena ini merupakan sesuatu yang telah lama indonesia bersama Filipina komunikasikan dan upayakan. Hasil ini juga tidak lepas dari kerja sama trilateral [Indonesia, Filipina, dan Mlayasia] selama ini,” katanya.




Credit  cnnindonesia.com

RI Cek Akurasi Dokumen Rahasia AS soal Penggulingan Sukarno

 

Juru bicara Kemlu, Arrmanatha Nasir, mengatakan bahwa Pemerintah Indonesia akan mengecek kebenaran dan akurasi puluhan dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai peristiwa G-30S dan upaya penggulingan Presiden Sukarno. (ANTARA FOTO/ho/Suwandy)

Jakarta, CB -- Pemerintah Indonesia akan mengecek kebenaran dan akurasi puluhan dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai peristiwa G-30S dan upaya penggulingan Presiden Sukarno.

“Yang perlu kami lakukan sebelum menyimpulkan adalah mengecek akurasi dan kebenaran laporan tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (18/10).

Arrmanatha mengatakan, verifikasi diperlukan karena dokumen tersebut memuat laporan duta besar dan Konsul Jenderal AS di Indonesia pada masa itu.

Dokumen-dokumen tersebut, tuturnya, berisikan penjelasan para perwakilan diplomatik AS mengenai situasi di Indonesia berdasarkan persepsi, informasi, dan akses yang mereka dapat selama 1964-1968.

Menurut Arrmanatha, semua laporan itu harus diverifikasi kebenarannya dengan peristiwa dan fakta yang sesungguhnya.



Pernyataan ini disampaikan setelah sebanyak 39 dokumen dengan total 30 ribu halaman tentang AD dan PKI itu dipublikasikan oleh lembaga non-profit National Security Archive (NSA), lembaga National Declassification Center (NDC), dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA), dalam situs nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober.

Rangkaian dokumen yang berbentuk catatan harian dari tahun 1964-1968 itu menyebutkan, di antaranya, tentang upaya AD untuk menyingkirkan Sukarno dan menghancurkan gerakan kiri di Indonesia, eskekusi terhadap pemimpin PKI, serta keterlibatan pejabat Amerika dalam mendukung upaya AD itu.

Disebutkan, upaya penjatuhan Sukarno itu tak lepas dari pendekatan AD kepada sejumlah kedutaan besar negara-negara Barat. Hal itu dilakukan untuk melihat kemungkinan kesuksesan gerakan tersebut.

"Menurut pejabat di Kedutaan Besar Jerman, AD Indonesia saat ini sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk menjatuhkan Sukarno," seperti tertulis dalam dokumen telegram Kedubes AS di Jakarta kepada Menteri Luar Negeri, tanggal 12 Oktober 1965.

Presiden Soekarno dan periwara tinggi AD Soeharto saat berbincang, pada 1966. Kedua pihak disebut terlibat perseteruan kekuasaan melalui perstiwa 1965. (AFP PHOTO/PANASIA)

Gerakan untuk menggalang dukungan untuk menjatuhkan Sukarno ini juga dilakukan mantan Menteri Keuangan Sjarifuddin Prawiranegara kepada mantan pejabat USAID Edwin L. Fox. Sjarifuddin mulanya mengapresiasi upaya Amerika untuk menyingkirkan komunisme di Vietnam dan memberikan demokrasi.

Kedubes AS pun mengetahui adanya pembantaian anggota PKI oleh "Ansor" di sejumlah wilayah di jawa Timur. Misionaris yang baru kembali dari Kediri, Jawa Timur, pada 21 November 1965, melihat 25 mayat di sungai. Misionaris Mojokerto melaporkan melihat 29 mayat di sungai.

Pengungkapan dokumen lama itu sendiri merupakan respons atas meningkatnya minat masyarakat terhadap dokumen yang tersisa mengenai pembunuhan massal tahun 1965-1966 yang ada di AS.

(Screenshot via nsarchive2.gwu.edu)

Dokumen itu juga menyinggung hubungan AS-Indonesia, upaya Inggris dalam pembentukan Malaysia, dan perluasan operasi rahasia AS yang bertujuan memicu bentrokan antara Angkatan Darat dan PKI.

Selama ini, kisah tentang seputar peristiwa 1965 dinilai didominasi oleh narasi tunggal karya Orde Baru. Bahwa, Gerakan 30 September dilakukan oleh PKI demi merebut kekuasaan. Para jenderal AD pun dibunuhi. Dan Soeharto, yang kemudian menjadi Presiden, tampil sebagai penyelamat.

CNNIndonesia.com menghubungi Kapuspen TNI Mayor Wuryanto dan Kadispen TNI AD Kolonel lfret Denny Tuejeh, terkait dengan pemberitaan itu namun keduanya belum merespons.


Credit  cnnindonesia.com

Soal Andil AS di Pembantaian 65, Kemlu: Perlu Cross-check

Photo : ANTARA FOTO/Teresia May

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir.            

CB – Sebuah dokumen milik pemerintah AS yang sudah dideklasifikasi mengungkapkan bahwa Amerika Serikat tahu dengan detail terkait pembantaian di Indonesia, yang terjadi sekitar dekade 1960-an.
Sebanyak 39 dokumen deklasifikasi yang sebelumnya berkatagori rahasia itu berasal dari kumpulan file, catatan harian dan memo dari Kedutaan Besar AS di Jakarta selama periode 1964 hingga 1968.


Menanggapi hal ini, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, mengakui belum mengetahui secara detail dokumen yang dikeluarkan tersebut. Namun berdasarkan laporan media, dokumen itu berisi komunikasi Kedutaan Besar AS di Jakarta selama periode tersebut.
"Itu bisa merupakan pandangan dan persepsi serta posisi Kedubes AS saat itu terkait perkembangan situasi di Indonesia tahun 1963-1966. Yang perlu dicek adalah akurasi dan kebenaran dari laporan tersebut. Sebelum menyimpulkan, kita cross-check juga," kata Jubir Kemlu RI, Arrmanatha Nasir, di Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.
Arrmanatha menegaskan, semua negara memiliki sejarah masing-masing tak terkecuali Indonesia. Selain itu, baik pemerintah maupun organisasi dan tokoh masyarakat juga telah melakukan berbagai langkah rekonsiliasi terkait peristiwa 1965.

Diketahui di banyak negara, status sebuah dokumen rahasia memiliki masa waktu untuk dipublikasikan. Umumnya, masa waktu tersebut berkisar antara 30 hingga 40 tahun kecuali ada permintaan khusus dari pemerintah untuk diperpanjang.
Diberitakan sebelumnya, sebanyak 39 dokumen deklasifikasi dirilis oleh National Declassification Centre (NDC) yakni sebuah divisi dari National Archives and Records Administration pada Selasa, 17 Oktober 2017.

Dikutip dari http://nsarchive.gwu.edu, 17 Oktober 2017, dokumen itu mengungkapkan, pemerintah AS memiliki pengetahuan dan andil terkait peran Angkatan Darat Indonesia melakukan kampanye adanya pembunuhan massal untuk melawan Partai Komunis negara (PKI) yang dimulai pada tahun 1965.





Credit  viva.co.id