Selasa, 10 Oktober 2017

Gencatan Usai, Kelompok Bersenjata Rohingya Siap Damai

Ilustrasi senjata api. (ANTARA Foto/Nova Wahyudi)

Jakarta, CB -- Pasukan Penyelamat Rohingya Arakan (ARSA) menyatakan siap menanggapi baik setiap upaya damai pemerintah Myanmar, usai gencatan senjata sepihak yang diberlakukan kelompok bersenjata tersebut selama hampir satu bulan terakhir.

"Jika pada tahapan apapun, pemerintah Myanmar berkeinginan untuk damai, maka ARSA akan menyambut baik keinginan tersebut sebagai tanggapannya," ucap kelompok tersebut melalui pernyataan seperti dikutip Reuters pada Senin (9/10).

Gencatan senjata yang diberlakukan di negara bagian Rakhine ini akan berakhir tengah malam nanti, menyusul bentrokan ARSA dengan militer Myanmar yang telah memicu eksodus pengungsi Rohingya ke negara-negara lain seperti Bangladesh sejak akhir Agustus lalu.

Gencatan dilakukan ARSA untuk memungkinkan akses bantuan kemanusiaan ke wilayah pusaran konflik yang telah memakan 1.000 jiwa itu. Kelompok pimpinan Ata Ullah menyebutnya sebagai "tekad untuk menghentikan tirani dan penindasan" terhadap minoritas Rohingya.

Meski begitu, ARSA tidak menjelaskan langkah apa yang akan dilakukan setelah gencatan itu berakhir.

Sementara, pemerintah tidak segera dapat dimintai tanggapan atas isyarat damai ARSA ini. Sebelumnya, Myanmar menyatakan tidak mengakui gencatan bersenjata karena "pemerintah tidak memiliki kebijakan untuk bernegosiasi dengan teroris."

Kelompok ARSA muncul sekitar Oktober tahun lalu, ketika konflik komunal yang menyasar Rohingya kembali mencuat untuk pertama kalinya sejak 2012 lalu.

Hingga kini, jumlah pasukan ARSA belum diketahui secara pasti. Meski disebut mendapat sokongan logistik dan dana dari petinggi di luar negeri, persenjataan kelompok tersebut diyakini terbilang lemah.

Selama ini, pemerintah Myanmar kerap menuding ARSA menjadi pemicu konflik di Rakhine. Pemerintah bahkan menuduh ARSA menyerang dan membakar rumah-rumah warga Rohingya di negara bagian tersebut.

Sementara itu, ARSA selama ini menganggap pemerintah Myanmar hanya menjadikan kelompoknya sebagai kambing hitam dan pembenaran untuk menyiksa hingga membunuh Muslim Rohingya.

Credit cnnindonesia.com

Tujuh pekerjanya tewas, ICRC akan kurangi operasi di Afghanistan

Dokumen foto kegiatan relawan Komite Palang Merah Internasional (ICRC) di Afghanistan yang rawan konflik atas keamanan relawan, sehingga ICRC mengevaluasi untuk mengurangi kegiatan di negeri itu, Senin (9/10/2017). (Reuters)

Kabul (CB) - Komite Palang Merah Internasional (International Committee of the Red Cross/ICRC) akan mengurangi secara drastis operasi di Afghanistan setelah tujuh pekerjanya tewas dalam serangan tahun ini, ungkap organisasi itu pada Senin (9/10).

Keputusan yang diambil yayasan amal itu, yang telah bekerja di Afghanistan selama lebih dari tiga dekade, menggarisbawahi lonjakan bahaya bagi sukarelawan, yang semakin sering menjadi korban lonjakan aksi kekerasan militan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kami tidak memiliki pilihan lain selain mengurangi secara drastis kehadiran dan aktivitas kami di Afghanistan," ujar Monica Zanarelli, kepala ICRC di Afghanistan, kepada wartawan.

"Eksposur terhadap risiko menjadi tantangan yang lebih besar bagi kami di Afghanistan, dan kami tahu bahwa kemungkinan risiko nol tidak ada," katanya.

Kelompok kemanusiaan akan menutup fasilitas mereka di kota bagian utara, Maimana, ibu kota Provinsi Faryab, dan di Provinsi Kunduz, juga di utara dan di sarang aktivitas Taliban.

Operasi di kota utara Mazar-i-Sharif akan ditarik kembali.

Kelompok tersebut mengalami serangkaian serangan mematikan di Afghanistan utara, tempat militan Taliban dan ISIS mengintensifkan serangan mereka terhadap polisi dan pasukan, demikian dikutip dari laporan AFP.

Credit antaranews.com

ICRC banyak kurangi kegiatan di Afghanistan

Kami tidak punya pilihan selain secara tajam mengurangi keberadaan kami di Afghanistan."

Kabul (ANTARA News) - Komite Palang Merah Internasional (ICRC) akan banyak mengurangi kegiatannya di Afghanistan pasca-serangan menewaskan tujuh petugasnya pada tahun ini, demikian laporan badan relawan yang bermarkas di Swiss itu, Senin.

"Ancaman menjadi tantangan dan perhatian terbesar kami," kata Monica Zanarelli, kepala International Committe of Red Cross (ICRC) di Afghanistan, dalam jumpa pers di Kabul.

Pengumuman tersebut menggarisbawahi keamanan memburuk bagi ICRC di Afghanistan, yang lebih dari 30 tahun menjalankan misi gerakan kemanusiaan terbesar keempatnya di berbagai belahan dunia, catat kantor berita Reuters.

"Kami tidak punya pilihan selain secara tajam mengurangi keberadaan kami di Afghanistan," katanya.

Keputusan tersebut, menurut dia, akan sangat memengaruhi ICRC di wilayah utara Afghanistan, tempat sarana mereka di Kota Mazar-i-Sharif dan Kunduz akan ditutup atau dikurangi.

Namun demikian, ia menekankan bahwa ICRC tidak meninggalkan Afghanistan, sekalipun perlu meninjau kembali kehadirannya untuk mencegah lebih banyak kerugian, termasuk korban jiwa para relawan.

ICRC telah diperingatkan akan ancaman terhadap kegiatannya menyusul serangkaian serangan selama setahun terakhir.

Pada Februari, enam staf ICRC tewas dalam serangan terhadap konvoi bantuan di wilayah utara yang jauh, dan bulan lalu seorang ahli fisioterapi Palang Merah Spanyol di wilayah utara Mazar-i-Sharif ditembak mati oleh salah seorang pasiennya.

Selain itu, empat staf ICRC diculik selama setahun terakhir ini.

Militer Amerika Serikat (AS) mencatat bahwa Pemerintah Afghanistan mengendalikan tidak lebih dari 60 persen negara tersebut, sedangkan sisanya dikendalikan atau diperebutkan oleh Taliban dan kelompok pemberontak lain.

Credit antaranews.com

Iran janjikan tanggapan "menghancurkan" jika AS sebut garda revolusinya kelompok teroris

Arsip: Dirjen Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Yukiya Amano bersama Menteri Nuklir Iran Ali Akbar Salehi. (IRNA)

London (CB) - Iran pada Senin berjanji memberikan tanggapannya yang "menghancurkan" jika Amerika Serikat sebut Garda Revolusi elitnya sebagai kelompok teroris.

Ikrar tersebut datang seminggu sebelum Presiden Donald Trump mengumumkan keputusan akhir tentang bagaimana dia ingin menahan Teheran.

Trump pada 15 Oktober diperkirakan mempertimbangkan kesepakatan internasional bersejarah pada 2015 untuk mengekang program nuklir Iran, yang sekalipun tidak menarik diri dari kesepakatan tersebut, namun memberi Kongres 60 hari untuk memutuskan apakah akan mengajukan kembali sanksi

Trump juga diperkirakan menyebut pasukan keamanan Iran yang paling kuat, yaitu Revolutionary Guards Corp (IRGC) sebagai organisasi teroris, saat ia menggelar strategi AS yang lebih luas mengenai Iran.

"Kami berharap bahwa Amerika Serikat tidak melakukan kesalahan strategis ini," demikian juru bicara kementerian luar negeri Bahram Qasemi seperti dikutip oleh kantor berita negara IRNA dalam konferensi pers.

"Jika mereka melakukannya, reaksi Iran akan tegas, pasti dan menghancurkan, serta Amerika Serikat harus menanggung semua konsekuensinya," tambahnya.

Individu dan entitas yang terkait dengan IRGC sudah berada di daftar organisasi teroris asing AS, namun organisasinya secara keseluruhan tidak demikian.

Komandan IRGC Mohammad Ali Jafari mengatakan pada Minggu bahwa jika berita tersebut benar mengenai kebodohan pemerintah Amerika dalam mempertimbangkan Garda Revolusi sebagai kelompok teroris, maka Garda Revolusi akan menganggap tentara Amerika sebagai ISIS di seluruh dunia.

Jafari juga mengatakan bahwa sanksi tambahan akan mengakhiri kesempatan untuk dialog kedepannya dengan Amerika Serikat dan Amerika harus memindahkan basis regional mereka di luar jangkauan misil IRGC sejauh 2.000 kilometer., demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Pemimpin Catalonia ditekan agar batalkan kemerdekaan

Para pelanggan di sebuah bar menyaksikan Presiden Catalan Carles Puigdemont tampil berbicara di televisi nasional di Vic, Spanyol, Rabu (4/10/2017). (REUTERS/Vincent West )

Barcelona/Madrid (CB) - Pemimpin Catalonia Carles Puigdemont pada Senin menghadapi tekanan agar membatalkan rencana-rencana mendeklarasikan kawasan itu merdeka dari Spanyol dengan Jerman dan Perancis menyatakan dukungannya bagi persatuan negara itu.

Pemerintah Madrid, yang berjuang mengatasi krisis politik terbesar di Spanyol sejak usaha kudeta militer pada tahun 1981, menjelaskan pada Senin bahwa pihaknya akan segera menanggapi deklarasi sepihak seperti itu.

Sepekan sejak referendum mengenai kemerdekaan yang pemerintah pusat tolak, pemungutan suara tersebut berdampak pada iklim usaha di kawasan terkaya di Spanyol itu.

Puigdemont dijadwalkan akan berpidato di parlemen regional pada Selasa siang waktu setempat dan pemerintah Madrid khawatir parlemen akan memberikan suara bagi deklarasi kemerdekaan sepihak.

Para pejabat Catalonia mengatakan orang-orang memberikan suara bulat bagi pemisahan di tempat-tempat pemungutan suara, yang dinyatakan ilegal oleh pemerintah dan ditandai oleh kekerasan oleh polisi terhadap para pendukung kemerdekaan.

Tetapi isu tersebut telah memecah belah bagian timur laut itu sendiri dan juga bangsa Spanyol. Ratusan ribu serikat pekerja turun ke jalan-jalan di Barcelona pada akhir pekan untuk memprotes pemisahan kawasan itu.

Setelah ditopang oleh dukungan tersebut, Wakil Perdana Menteri Soraya Saenz de Santamara mengatakan pada Senin,"Saya menyerukan orang-orang yang sensitif dalam pemerintahan Catalonia...jangan melampaui batas karena Anda akan membawa orang-orang bersama Anda."

"Jika terjadi deklarasi kemerdekaan sepihak akan ada keputusan-keputusan untuk memulihkan hukum dan demokrasi," kata Saenz de Santamara kepada stasiuan radio COPE.

Dukungan juga datang dari kekuatan-kekuatan utama Eropa yakni Jerman dan Perancis.

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan kepada PM Spanyol Mariano Rajoy pada Sabtu mengenai krisis itu, kata juru bicaranya pada Senin. Ia menekankan dukungannya bagi persatuan Spanyol tapi juga mendorong untuk dialog-dialog.

Perancis menyatakan pihaknya tidak akan mengakui Catalonia jika kawasan itu secara sepihak mendeklarasikan kemerdekaan. Dengan melakukan hal itu mengarah kepada keluarnya Catalonia secara otomatis dari Uni Eropa, katanya.

"Krisis ini perlu diselesaikan melalui dialog di semua level politik Spanyol," kata Menteri Perancis untuk Urusan Eropa Nathalie Loiseau.

Uni Eropa tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap Catalonia yang merdeka, walau Puigdemont telah menyerukan Brussel untuk jadi mediator dalam krisis tersebut, demikian Reuters.

Credit antaranews.com

Prancis tidak akan akui kemerdekaan Catalan

Pengunjuk rasa mengibarkan bendera Spanyol dan berteriak di depan balai kota dalam sebuah demonstrasi mendukung persatuan Spanyol sehari sebelum referendum kemerdekaan 1 Oktober yang dilarang di Catalunya, di Madrid, Spanyol, Sabtu (30/9/2017). (REUTERS/Sergio Perez/cfo/17)

Paris (CB) - Pemerintah Prancis melalui Menteri Urusan Eropa Nathalie Loiseau, Senin, menegaskan bahwa mereka tidak akan mengakui Catalonia jika wilayah otonomi Spanyol tersebut secara terpisah menyatakan kemerdekaan.

"Jika nanti ada pernyataan kemerdekaan, maka itu adalah sepihak dan tidak akan diakui," kata Loiseau dalam sebuah pernyataan di stasiun televisi CNews, dikutip Reuters.

Catalonia yang memiliki bahasa dan budaya sendiri, serta dipimpin oleh pemerintah otonomi yang pro-kemerdekaan, menyelenggarakan referendum pada 1 Oktober lalu, sebuah tindakan yang oleh pemerintah Spanyol dinyatakan illegal.

"Catalonia tidak bisa ditentukan hanya melalui pemungutan suara oleh gerakan kemerdekaan hanya seminggu lalu," kata menteri junior Prancis itu.

"Krisis ini harus diselesaikan melalui dialog oleh seluruh tingkat politik Spanyol," katanya.

Keputusan yang tergesa-gesa mengakui pernyataan kemerdekaan sepihak tersebut akan membuat Prancis lari dari tanggung jawab.

"Jika kemerdekaan diakui dan bukan merupakan hal yang sedang dibahas, maka konsekuensi pertama adalah (Catalonia) secara otomatis meninggalkan Uni Eropa," katanya menambahkan.

Credit antaranews.com

Kanselir Jerman tegaskan dukungan bagi persatuan Spanyol

Kanselir Jerman Angela Merkel (REUTERS)

Berlin (CB) - Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan dukungan bagi persatuan Spanyol dalam perbincangan melalui telepon dengan Perdana Menteri Spanyol Mariano Rajoy di tengah ancaman kelompok separatis Catalunya untuk mendeklarasikan kemerdekaan, menurut keterangan juru bicara kanselir Jerman, Senin (9/10).

Pada akhir pekan lalu, Merkel "menegaskan dukungan bagi persatuan Spanyol, dan kedua belah pihak saling bertukar pandangan mengenai upaya agar dialog internal Spanyol dapat didorong dalam kerangka konstitusi," ujar juru bicara Merkel, Steffen Seibert.

Spanyol dilanda krisis politik terparah dalam beberapa dekade terakhir setelah Catalunya menggelar referendum kemerdekaan pada 1 Oktober meski pemerintah Spanyol dan pengadilan melarang.

Tindakan keras aparat kepolisian yang berusaha mencegah pelaksanaan pemungutan suara di Catalunya menuai kecaman masyarakat dunia.

Seibert pada pekan lalu menolak mengomentari aksi kekerasan oleh kepolisian yang melukai ratusan orang dan mengatakan hal tersebut "bukan tugas saya menilai operasi oleh kepolisian Spanyol".

Ia juga mengatakan Merkel tidak berniat memediasi kedua belah pihak dalam krisis politik di Spanyol.

Rajoy mengeluarkan peringatakan keras kepada para pemimpin Catalunya yang mengancam akan mendeklarasikan kemerdekaan pada pekan ini.

Ia tidak memungkiri solusi untuk mencegah hal itu dengan menangguhkan otonomi daerah Catalunya sehingga berisiko menyulut kerusuhan, demikian AFP.

Credit antaranews.com

Jaksa Turki tuntut para aktivis HAM 15 tahun penjara

Ilustrasi (Reuters)

Ankara, Turki (CB) - Seorang jaksa Turki menuntut kelompok aktivis hak azasi manusia (HAM), termasuk kepala Amnesti Internasional dengan hukuman penjara hingga 15 tahun atas tuduhan terorisme, demikian keterangan Amnesti Internasional.

Penahanan para aktivis pada Juli lalu, yang menahan warga negara Jerman dan Swedia, memperkeruh ketegangan antara Ankara dan pemimpin Uni Eropa yang khawatir Turki akan menuju pemerintahan otoriter yang lebih besar oleh Presiden Tayyip Erdogan.

Mereka ditahan setelah menghadiri sebuah lokakarya tentang keamanan digital di sebuah pulau di Istanbul. Delapan dari mereka telah ditahan sejak saat itu, dituduh sebagai anggota "organisasi teroris bersenjata" dan ikut membantunya.

"Surat dakwaan ini hanya sedikit dari saling timpa sindiran dan ketidakbenaran, serta merupakan dakwaan yang memberatkan pada kekurangan dalam sistem peradilan Turki," ujar John Dalhuisen, Direktur Amnesti Internasional Eropa dalam sebuah pernyataan.

"Pengadilan harus menolaknya secara keseluruhan dan memastikan bahwa teman dan kolega kami segera dibebaskan tanpa syarat," tegasnya.

Tak lama setelah mereka ditahan, Jerman mengatakan sedang meninjau pengajuan untuk proyek senjata dari Turki. Seorang menteri di Berlin membandingkan perilaku Ankara mengenai penahanan para aktivis tersebut seperti bekas komunis Jerman Timur yang otoriter.

Kanselir Jerman Angela Merkel juga mengatakan pada bulan lalu bahwa perjalanan Turki selama 12 tahun untuk bergabung dengan Uni Eropa harus dihentikan.

"Tuntutan sampai 15 tahun penjara sama sekali tidak dapat dipahami oleh kami dan tidak dapat diterima," ujar Menteri Luar Negeri Jerman Sigmar Gabriel dalam sebuah pernyataan, menambahkan bahwa Berlin telah menghubungi pemerintah Turki mengenai masalah tersebut.

Di antara para tahanan yang tertangkap pada Juli terdapat direktur Amnesti Internasional Turki Idil Eser, warga Jerman Peter Frank Steudtner dan warga Swedia Ali Gharavi, dan secara resmi dikenai dakwaan.

"Kami melakukan semua yang kami bisa untuk membawa warga Jerman yang dipenjara, termasuk Peter Steudtner, kembali ke Jerman," kata Gabriel.

Pemerintahan Erdogan mengatakan berbagai kritik dari Uni Eropa tentang kasus tersebut, dan tindakan keras yang lebih luas di Turki menyusul kudeta militer yang gagal pada tahun lalu, tidak memahami skala tantangan keamanan yang sedang dihadapi Turki.

Credit antaranews.com

Kendaraan perang Turki masuki Provinsi Idlib, Suriah

Ilustrasi barisan tank Angkatan Darat Turki. Foto menunjukkan tank Turki mengambil posisi di perbatasan Turki-Suriah di dekat Suruc, Provinsi Sanliurfa, Turki, Senin (6/10). (REUTERS/Umit Bektas)

... dan memperingatkan bahwa Turki tidak akan membiarkan "koridor teroris" di dekat perbatasannya...

Amman/Beirut (CB) - Satu tim kecil tentara pengintai Turki melintasi perbatasan menuju provinsi Idlib, Suriah pada Minggu, kata seorang anggota pemberontak senior Suriah, menjelang rencana pengerahan pemberontak yang didukung Turki di wilayah itu.

Sejumlah kendaraan perang Turki yang masuk ke daerah itu diawasi kelompok pemberontak saingan, kelompok garis keras Tahrir al-Sham, mereka melawan rencana operasi itu, kata sumber setempat.

Sebelumnya, para pegaris keras itu dan militer Turki terlibat baku tembak di daerah dekat perbatasan, menggarisbawahi ketegangan di saat pasukan Turki dan kelompok pemberontak dukungannya tengah bersiap untuk memasuki Idlib.

Presiden Turki, Tayyip Erdogan, Sabtu, mengatakan, pemberontak Suriah yang didukung pasukan Turki akan melakukan operasi di Provinsi Idlib dan memperingatkan bahwa Turki tidak akan membiarkan "koridor teroris" di dekat perbatasannya.

Perdana Menteri Turki, Binali Yildirim, menekankan penting membuat zona penurunan ketegangan di dekat perbatasan.

"Kami akan memastikan keamanan di Idlib, dan akan bekerja sama dengan Rusia," kata Yildirim.

Operasi tersebut terjadi menyusul terciptanya kesepakatan antara Turki dan Sekutu Presiden Bashar al-Assad, Rusia dan Iran untuk menetapkan zona "penurunan ketegangan" di daerah Idlib dan sekitarnya guna mengurangi peperangan di kawasan tersebut, namun kesepakatan itu tidak membahas Tahrir al-Sham.

Seorang penduduk setempat dan pemberontak lokal lainnya mengatakan bahwa mereka telah melihat kendaraan militer Turki memasuki Idlib dan kemudian melakukan perjalanan di bawah pengawasan Tahrir al-Sham di sepanjang jalan.

Seorang pemberontak senior Suriah mengatakan tim pengintai itu menuju ke Sheikh Barakat, sebuah lokasi yang dapat memantau daerah pemberontak di provinsi Aleppo, bersebelahan dengan Idlib, dan daerah yang dikuasai Kurdi di Afrin.

Credit antaranews.com

Turki bentrok dengan pegaris keras di perbatasan Suriah

Dokumenasi kekuatan darat militer Turki saat bergerak di Kobani. (REUTERS/Mursel Coban/Depo Photos )

Beirut, Lebanon (CB) - Pasukan Turki terlibat baku tembak dengan Tahrir al-Sham, kelompok garis keras Suriah, dekat Kafr Lusin, di perbatasan antara Turki dan Provinsi Idlib, Suriah, kata Observatorium Hak Asasi untuk Suriah pada Minggu.

Observatorium tersebut merupakan kelompok pemantau perang yang bermarkas di Inggris.

Pada Sabtu, Presiden Turki, Tayyip Erdogan, mengatakan, pemberontak Suriah yang didukung pasukan Turki akan memulai operasi di daerah itu, yang sebagian besar dikendalikan kelompok Tahrir al-Sham.

Kelompok pemberontak yang ikut dalam operasi tersebut mengatakan pada Sabtu bahwa mereka akan segera memulai serangan, sementara Tahrir al-Sham mengatakan, setiap serangan terhadap Idlib tidak akan "menjadi mudah" bagi musuh.

Tahrir al-Sham yang terbentuk dari bekas anggota Front Nusra --kelompok garis keras yang pernah menjadi cabang al-Qaeda di Suriah hingga tahun lalu-- ketika itu mereka mengubah namanya dan melanggar kesetiaannya terhadap gerakan pemberontak internasional yang didirikan Osama bin Laden.

Mereka telah menjadi kekuatan yang tangguh sejak awal konflik, di samping kelompok pemberontak lainnya, namun sejak awal tahun ini mereka berusaha untuk mendapatkan kendali banyak wilayah termasuk Idlib.

Idlib dan daerah tetangganya di Suriah barat laut menjadi benteng pemberontak terbesar dan terpadat, rumah bagi lebih dua juta orang, banyak di antaranya merupakan pengungsi dari daerah lain di negara itu.

Turki telah menjadi salah satu pendukung pemberontak terbesar melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad selama perang enam setengah tahun, namun fokusnya beralih dari menggencarkan serangan terhadap musuh menjadi mengamankan wilayah perbatasannya.

Serangan tersebut terjadi menyusul tercapainya kesepakatan antara Turki dan Sekutu Suriah, Rusia dan Iran, untuk menerapkan kawasan "penurunan ketegangan" di Idlib dan sekitarnya guna mengurangi peperangan, kesepakatan tersebut tidak membahas Tahrir al-Sham.

Credit antaranews.com

Presiden Venezuela: Terima Kasih Trump, Telah Membuat Saya Terkenal

Nicolas Maduro (REUTERS/Ueslei Marcelino)

Caracas - Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, berterima kasih pada Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump atas serangkaian kritikan yang membuatnya terkenal di dunia. Hal ini diucapkan Maduro dengan nada sindiran dan ejekan untuk Trump, yang selalu mengkritiknya.

"Sungguh menjadi sebuah kehormatan bagi saya bahwa pemimpin kekaisaran menyebut saya setiap hari," ucap Maduro (54) merujuk pada Trump, seperti dilansir Reuters, Senin (9/10/2017).

"Itu berarti saya melakukan hal yang benar!" imbuhnya sambil tertawa. Komentar ini disampaikan Maduro dalam program mingguan yang disiarkan televisi nasional Venezuela. Maduro baru saja pulang dari kunjungan kenegaraan ke Rusia, Belarus dan Turki.

Pemerintahan AS yang dipimpin Trump menyebut Venezuela sebagai negara diktator yang korup dan menindas rakyatnya. Otoritas AS bahkan memperluas sanksi yang diberlakukan untuk para pejabat tinggi Venezuela, termasuk Maduro. Trump sendiri berulang kali mengkritik Maduro dan Partai Sosialis yang menaungi Maduro, di depan publik dan dalam pertemuan penting dengan kepala negara lain.

"Donald Trump telah menjadi pemimpin oposisi Venezuela," ujar Maduro.

"Dia (Trump-red) telah membuat saya terkenal di seluruh dunia. Setiap kali dia menyebut nama saya, mereka semakin mencintai saya," tambah Maduro, yang menyebut dirinya banyak dikenal orang saat melakukan kunjungan ke luar negeri.

Trump bahkan menyatakan tengah mempertimbangkan opsi militer sebagai respons atas krisis politik di Venezuela, yang disebutnya sebagai 'kekacauan yang sangat berbahaya'. Hal ini disampaikan Trump setelah lebih dari 120 orang tewas dalam unjuk rasa antipemerintah sejak April lalu.
Disebutkan Maduro bahwa pertemuannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin, membuka peluang perdagangan minyak Venezuela dalam mata uang Rusia, ruble, karena sanksi-sanksi finansial AS. "Belahan bumi baru terbuka untuk Venezuela, terima kasih untuk sanksi-sanksi Trump," ucapnya.

Diketahui bahwa Venezuela saat ini tengah dilanda krisis, dan diperparah dengan aksi demonstrasi berkepanjangan yang tak menginginkan pemerintahan Maduro. Kekacauan ekonomi dan inflasi yang tak terkendali menjerumuskan Venezuela pada krisis pangan dan obat-obatan bagi sekitar 30 juta lebih penduduknya.

Tidak hanya itu, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi keras terhadap Venezuela, setelah Maduro bersikeras membentuk Dewan Konstituen untuk menekan oposisi yang mendominasi Majelis Nasional Venezuela. Dewan Konstituen disebut-sebut menjadi 'cara' Maduro menghapuskan Majelis Nasional. Rakyat Venezuela memprotes keras pemberontakan Dewan Konstituen yang disebut mengarah pada pemerintahan otoriter.

Credit detik.com

Pengadilan India Ubah Vonis Mati 11 Pria Atas Kerusuhan Gujarat

Foto: Ilustrasi/Thinkstock

New Delhi - Pengadilan India hari ini mengubah hukuman mati terhadap 11 orang yang dinyatakan bersalah bersalah atas kebakaran kereta pada tahun 2002, yang memicu kerusuhan antimuslim. Lebih dari 1.000 orang tewas akibat kerusuhan tersebut.

Kesebelas pria muslim yang semula divonis mati tersebut, kini divonis penjara seumur hidup atas kebakaran yang menewaskan 59 penumpang kereta. Kebakaran kereta yang menewaskan warga Hindu itu memicu kekerasan agama paling buruk di India. Ke-11 orang tersebut termasuk di antara 31 pria yang dinyatakan bersalah pada tahun 2011, yang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi di negara bagian Gujarat, India barat, tempat kekerasan itu terjadi.

"Pengadilan telah mengubah hukuman mati untuk 11 terdakwa menjadi hukuman penjara seumur hidup," kata jaksa penuntut umum Eknath Ahuja seperti dikutip kantor berita AFP, Senin (9/10) usai putusan sidang banding hari ini.

Ditambahkan Ahuja, Pengadilan Tinggi di Gujarat menguatkan hukuman penjara seumur hidup bagi 20 terdakwa lainnya dalam kasus tersebut.

Pada tahun 2002, warga Hindu yang marah melakukan pembalasan atas kebakaran kereta tersebut, dengan menyerang kawasan-kawasan muslim di berbagai kota dan desa di Gujarat. Pertumpahan darah tersebut berlangsung selama sepekan.

Pemerintahan nasionalis Hindu di Gujarat dituding diam-diam mendukung serangan pembalasan tersebut. Menurut warga muslim yang selamat, pertumpahan darah tersebut bisa dicegah seandainya polisi tiba di lokasi tepat pada waktunya.

Perdana Menteri India Narendra Modi, yang saat itu menjabat sebagai kepala menteri Gujarat, dituduh menutup mata atas kekerasan tersebut. Namun pada tahun 2012, penyelidikan yang diperintahkan Mahkamah Agung menyatakan dia tak bersalah.

Credit detik.com

9 Petinggi Partai Islam di Bangladesh Ditangkap Polisi

Ilustrasi Penjara, Sel, Lapas, Jeruji Besi (Foto: Ilustrasi/Thinkstock)

Dhaka - Kepolisian Bangladesh menangkap pemimpin tertingi partai islam negara tersebut. Penangkapan diduga karena para pemimpin partai tersebut melakukan sabotase.

Sembilan orang ditangkap setelah serangan di sebuah rumah di Dhaka bagian utara. Dari kesembilan orang yang ditangkap termasuk di antaranya pemimpin tertinggi Partai Jamaat e-Islami Maqbul Ahmed, wakil pemimpin Shafiqur Rahman, dan mantan anggota parlemen Golam Parwar.

"Kami mendapat informasi dari sumber rahasia bahwa mereka mengadakan pertemuan di sebuah tempat rahasia di sebuah rumah di sektor utara nomor enam. Kami telah menemukan sejumlah dokumen dari tempat tersebut," kata Wakil Komandan Polisi Dhaka, Shaikh Nazmul Alam, seperti dilansir dari AFP, Selasa (10/10/2017).

Ia menambahkan, kepolisian sedang menyelidiki dokumen tersebut. Ia tidak menyebut apa yang menyebabkan pemimpin partai islam itu ditahan, tetapi kebanyakan mereka berstatus buron.

Surat kabar terbesar di negara itu, Prothom Alo mengatakan para pemimpin ditangkap denan tuduhan melakukan sabotase. Penangkapan tersebut dilakukan saat pemerintah mengambil tindakan keras terhadap partai oposisi yang datang setelah mengalami kekalahan besar karena menangani krisis Rohingya.

Sebelumnya, sebuah pengadilan di negara bagian timur itu mengeluarkan sebuah surat perintah penangkapan teradap pemimpin partai oposisi utama, Khaleda Zia. Penangkapan dilakukan setelah dia batal hadir dalam persidangan atas tuduhan terkait pemboman api sebuah bus yang menewaskan delapan orang pada tahun 2015.

Zia sebelumnya mengunjungi putranya yang diasingkan di London selama 2 bulan terakhir, diperkirakan putranya akan kembali ke rumah pada akhir bulan Oktober.

Sedangkan juru bicara Jemaat mengecam penangkapan tersebut dengan mengatakan bahwa para pemimpin tersebut sedang menghadiri sebuah pertemuan sosial.

"Kami memprotes penangkapan. Ini termotivasi. Kami adalah partai partai demokrasi dan mematuhi semua norma demokrasi. Kami tidak melakukan apapun yang bersifat kekerasan atau bertentangan dengan cara demokrasi," katanya.

Credit detik.com

Pemimpin Hizbullah Sebut Tindakan AS Membantu ISIS di Suriah

Pimpinan Hizbullah Libanon, Sayyed Hassan Nasrallah dalam sebuah pemutaran video (Foto: REUTERS/Aziz Taher)

Beirut - Pemimpin Hizbullah Libanon Sayyid Hassan Nasrallah mengatakan Amerika Serikat (AS) melayani kepentingan ISIS dengan mencegah tentara Suriah dan sekutunya untuk maju ke beberapa wilayah di Suriah timur.

Dilansir Reuters, Nasrallah mengatakan AS menunda militer Suriah dalam pertempuran untuk merebut kembali wilayah tersebut dari ISIS.

"Orang-orang Amerika bekerja untuk menghalangi pertempuran melawan Negara Islam," sambungnya.
"Angkatan Udara Amerika di beberapa daerah mencegah tentara Suriah dan sekutu-sekutunya untuk maju ke daerah yang dikuasai oleh ISIS," kata Nasrallah dalam sebuah pidato saat peringatan bagi pejuang Hizbullah yang terbunuh dalam bentrokan melawan negara Islam, Senin (9/10/2017).

Komentar Nasrallah muncul setelah pejabat senior AS mengatakan Presiden Donald Trump mempertimbangkan untuk memberikan sanksi kepada Iran atas dukungannya terhadap Hizbullah. Dan saat Kongres AS bersiap untuk mempertimbangkan sanksi yang lebih ketat terhadap Hizbullah sendiri.

Hizbullah bersama Rusia, Iran, dan Suriah telah bertempur melawan ISIS dalam serangan di pasir Suriah tengah dalam beberapa bulan terakhir.

Sementara AS memimpin sebuah koalisi internasional yang yang mencakup aliansi milisi Kurdi dan Arab.

Situasi medan perang di Suriah sangat kompleks. Konflik ini terjadi dari perang saudara yang mengakhiri pemerintahan Presiden Suriah Bashar al-Assad melawan pemberontak. Selain itu juga ada dua kampanye terpisah tersebut yang melawan ISIS.

Sumber keamanan di Libanon mengatakan, Hizbullah telah kehilangan ratusan pejuang di Suriah sejak memasuki konflik untuk mendukung Assad pada tahun 2013 untuk melawan kelompok pemberontak.

Pekan lalu serangan balik ISIS terhadap tentara Suriah dan sekutu-sekutunya menewaskan sejumlah pejuang Hizbullah termasuk seorang komandan senior, Ali al-Hadi al-Asheq.

Credit detik.com

Senator Republik: Trump Membawa AS ke Arah Perang Dunia III

Donald Trump (REUTERS/Eduardo Munoz)

Washington DC - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terlibat perang komentar dengan Senator AS Bob Corker dari Partai Republik, partai yang juga menaungi Trump. Corker menyebut Trump sama saja membawa AS ke arah Perang Dunia III, dengan melontarkan ancaman sembrono untuk negara lain.

Seperti dilansir Reuters, Senin (9/10/2017), komentar keras Senator Corker itu disampaikan setelah Trump menyalahkannya atas kesepakatan nuklir Iran yang dianggap Trump merugikan AS. Senator Corker memang memainkan peranan penting dalam tercapainya kesepakatan itu pada era Presiden Barack Obama. Sedangkan Trump sejak lama mengkritik kesepakatan itu.

"Dia (Trump-red) membuat saya khawatir. Dia akan membuat khawatir semua orang yang peduli dengan negara kita," ucap Corker.
Dalam wawancara selama 25 menit dengan New York Times, Corker mengaku dirinya khawatir dengan perilaku Trump yang bertindak seperti sedang berada di acara reality show 'The Apprentice' yang pernah melambungkan nama Trump di dunia hiburan beberapa tahun lalu.

Corker menyatakan tidak sepakat saat ditanya apakah Trump sengaja menggunakan komentar-komentar provokatifnya soal Korea Utara (Korut) untuk membantu jalur perundingan AS yang sedang digaungkan Menteri Luar Negeri AS Rex Tillerson. Beberapa pihak menyebut Trump tengah memainkan peran 'polisi jahat' terhadap upaya 'polisi baik' yang sedang dilakukan Menlu Tillerson.

"Saya tahu dia telah melukai, dalam beberapa hal. Dia melukai kita terkait perundingan yang sedang diupayakan dengan nge-tweet ke publik," sebut Corker.

Dengan ancaman-ancaman sembrono terhadap negara lain, termasuk Korut, Trump disebut membawa AS 'ke arah Perang Dunia III'.

Corker merupakan mantan sekutu politik Trump dan pernah menjadi penasihat keamanannya semasa kampanye pilpres 2016. Hubungan keduanya semakin memburuk dalam beberapa bulan terakhir. Corker yang merupakan Senator Tennessee ini, menjabat sebagai Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri Senat AS.

Pada Agustus lalu, Corker mengkritik Trump atas responsnya terhadap unjuk rasa kelompok supremasi kulit putih yang berujung bentrokan di Charlottesville, Virginia. Saat itu Trump menyalahkan kedua kubu demonstran, tidak hanya supremasi kulit putih tapi juga demonstran antirasialisme.

Corker yang masa jabatannya berakhir tahun depan, telah memutuskan tidak akan mencalonkan diri lagi dan akan pensiun. Namun dalam kicauannya di Twitter pada Minggu (8/10) pagi waktu setempat, Trump menyerang Corker dengan menyebutnya 'memohon' untuk didukung Trump.

"Senator Bod Corker 'memohon' pada saya agar mendukungnya dalam pemilu di Tennessee. Saya bilang 'TIDAK' dan dia berhenti (mengatakan dia tidak bisa menang tanpa dukungan saya). Dia juga ingin menjadi Menteri Luar Negeri, saya bilang 'TIDAK, TERIMA KASIH'," kicau Trump.

Satu jam kemudian, Corker memberikan reaksinya via Twitter. "Sungguh memalukan, Gedung Putih telah menjadi sebuah tempat penitipan orang dewasa. Seseorang jelas melewatkan gilirannya berjaga pagi ini," ucap Corker menyindir Trump dan Gedung Putih.

Dalam pernyataan terpisah, kepala staf Senator Corker, Todd Womack, mengatakan bahwa Trump menghubungi Corker pada Senin (2/10) pekan lalu dan memintanya mempertimbangkan keputusannya untuk tidak maju lagi dalam pemilu 2018. Menurut Womack, Trump yang berulang kali menegaskan dirinya akan mendukung Corker.

Credit detik.com

Korsel Ancam Jatuhkan Bom yang Bisa Lumpuhkan Jaringan Listrik Korut

Jet tempur Korsel jatuhkan bom saat latihan militer (AFP)

Seoul - Korea Selatan (Korsel) mengancam akan menjatuhkan bom grafit yang bisa melumpuhkan jaringan listrik Korea Utara (Korut). Ancaman Korsel ini dilontarkan di tengah ketegangan kawasan akibat ancaman nuklir Korut.

Dituturkan sejumlah sumber militer Korsel kepada kantor berita Yonhap, seperti dilansir news.com.au, Senin (9/10/2017), 'bom kegelapan' bekerja dengan menyebarkan filamen (berbentuk setipis benang) karbon grafit yang ditangani secara kimia pada fasilitas-fasilitas penyedia listrik untuk memicu arus hubungan pendek atau mengganggu jaringan kelistrikan.

Grafit terdiri atas lapisan atom karbon. Grafit yang juga disebut timbal hitam, umum digunakan pada bagian dalam pensil.

Senjata bom grafit ini dikembangkan oleh Badan Pengembangan Pertahanan Korsel (ADD), sebagai elemen dari program serangan pendahuluan bernama 'Kill Chain'. Serangan pendahuluan dilakukan jika diyakini musuh akan melancarkan serangan dalam waktu dekat.

Program itu dirancang untuk mendeteksi, mengidentifikasi dan mencegat rudal-rudal yang ditembakkan musuh dalam waktu sesingkat mungkin. Seluruh program itu masuk dalam Sistem Pertahanan Rudal dan Udara Korea.

"Seluruh teknologi untuk pengembangan bom grafit yang dipimpin oleh ADD telah aman. Saat ini telah sampai pada tahap di mana kita bisa merakit bom kapan saja," ujar seorang pejabat militer Korsel yang enggan disebut namanya.

Pejabat militer ini juga menyebut, Kementerian Pertahanan Korsel telah mengajukan anggaran 500 juta won (Rp 5,9 miliar) untuk program itu, tahun depan. Namun Kementerian Keuangan Korsel tidak menyetujuinya.

Bom grafit ini juga disebut sebagai 'bom lunak' mengingat fakta bahwa bom ini hanya menargetkan sistem tenaga listrik. Bom grafit pertama kali digunakan oleh Amerika melawan Irak dalam Perang Teluk tahun 1990-1991 dan kemudian oleh NATO terhadap Serbia tahun 1999 lalu.

Bom grafit diketahui tidak mematikan bagi makhluk hidup yang ada di sekitarnya.

Ancaman ini dilontarkan setelah Korsel terus mencari cara untuk meningkatkan kemampuan pertahanan melawan Korut dan pemimpinnya Kim Jong-Un.

Credit detik.com

Senin, 09 Oktober 2017

Bukan Mars, Amerika akan Bikin Koloni Bulan

CB, California - Amerika Serikat tampaknya mengesampingkan Mars dan beralih ke pembentukan koloni bulan. Sebab, menurut Wakil Presiden Amerika Serikat, Mike Pence, bulan dianggap sebagai "tujuan strategis vital" yang seharusnya didatangi terlebih dahulu sebelum membuat koloni di planet lain.
Ini bukan pertama kalinya bulan menjadi langkah awal menuju misi yang lebih jauh ke tata surya. Pada Agustus lalu, mantan astronot NASA, Chris Hardfield, menganggap koloni bulan harus bisa dibuktikan terlebih dahulu sebelum melangkah lebih jauh lagi
Selama ini, perusahaan antariksa swasta Amerika kerap mendorong untuk menjadikan Amerika sebagai negara pertama yang mengirimkan manusia ke Mars. Namun, banyak ilmuwan menilai dorongan tersebut tampaknya didasari atas alasan komersial ketimbang eksplorasi ilmiah.

Ads by

00:0000:05

Dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan membentuk tim penasihat yang terdiri dari berbagai pemimpin di industri antariksa. Sesuai namanya, kelompok tersebut dimaksudkan untuk pilihan keahlian dari mereka yang telah mengembangkan perangkat keras dan teknologi baru untuk membawa orang ke luar angkasa, baik untuk pembelajaran maupun komersial.
"Kami bermaksud untuk memanfaatkan inovasi tanpa batas untuk menyelesaikan tantangan di depan," kata Pence, seperti dikutip dari laman Science Alert.
Pence tidak merinci siapa yang akan berada di grup ini, walaupun CEO SpaceX, pendiri Elon Musk dan Blue Origin, Jeff Bezos adalah beberapa orang yang kemungkinan bergabung. Sekadar informasi Musk baru saja merinci rencana baru untuk mengirim orang ke Mars pada 024. Sedangkan Jeff Bezos dengan perusahaan antariksanya, Blue Origin, bermaksud untuk mengirim orang ke ruang suborbital tahun depan.

Credit TEMPO.CO

Khawatir Perang Dunia III, Inggris Mulai Siapkan Militernya

CB, Jakarta - Inggris telah melakukan persiapan militer untuk menghadapi kemungkinan Perang Dunia III yang dipicu Korea Utara. Persiapan itu dilakukan di tengah meningkatnya kekhawatiran bahwa dugaan tes rudal provokatif baru Pyongyang dapat memicu respons militer oleh Amerika Serikat.
Inggris di antaranya mempersiapkan pengerahan kapal induk terbaru Angkatan Laut, HMS Ratu Elizabeth yang akan dikawal beberapa kapal penghancur dan pesawat tempur.

Ads by

"Kami memiliki banyak kapal untuk dikirimkan termasuk kapal penghancur tipe-45, pesawat tempur tipe-23. Kapal induk baru Inggris dapat ditekan pada layanan lebih awal jika semuanya mengarah ke selatan," kata seorang sumber senior Whitehall.

HMS Ratu Elizabeth, kembali ke galangannya di Portsmouth pada Agustus setelah uji coba.
"Ini adalah reaksi untuk melindungi wilayah Inggris, namun dalam kasus ini [Korea Utara], Inggris akan menjadi bagian dari koalisi global yang bersatu. Kami akan melihat dukungan apa yang dapat kami berikan," kata sumber di Angkatan Laut Innggris seperti dikutip dari Telegraph, 9 Oktober 2017.
Sir Michael Fallon, Menteri Pertahanan Inggirs, mengatakan pekan lalu bahwa London terpaksa meningkatkan pengeluaran militernya dalam menghadapi ancaman yang terus meningkat dari negara-negara seperti Korea Utara.

Korea Utara berada di bawah pengawasan ketat di tengah kekhawatiran bahwa pihaknya dapat meluncurkan uji coba rudal jarak jauh lainnya pada hari Selasa, 10 Oktober 2017 untuk menandai ulang tahun berdirinya partai yang berkuasa.
Retorika dari Donald Trump telah meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dalam beberapa bulan terakhir, yang mendorong pejabat Inggris untuk menyusun rencana militer untuk menanggapi pecahnya permusuhan.
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengisyaratkan pada hari Sabtu, 7 Oktober 2017 bahwa akan mengambil tindakan militer melawan rezim Kim Jong-un, dengan mengatakan "hanya satu hal yang akan berhasil" dalam berurusan dengan negara tersebut.

Credit TEMPO.CO

Inggris Siap Kirim Kapal Induk Hadapi Korea Utara

CB, Jakarta - Inggris siap mengirimkan kapal induk terbaru, HMS Queen Elizabeth, untuk mendukung sekutunya, Amerika Serikat dan Korea Selatan, dalam menghadapi Korea Utara, yang diperkirakan akan meluncurkan rudal nuklirnya pada beberapa hari ke depan.
Kapal induk HMS Queen Elizabeth mampu membawa 12 pesawat tempur F-35B ke Semenanjung Korea. Kapal induk ini akan dikawal kapal perusak Type-45 dan kapal penyerang Type-23.

Ads by

"Kami punya banyak kapal yang dikirim, seperti kapal perusak Type-45 dan kapal penyerang Type-23," kata seorang perwira senior di Angkatan Laut Inggris, seperti dikutip dari DailyStar.co.uk, Senin, 9 Oktober 2017.

Inggris menyatakan hal itu dilakukan karena Korea Utara diperkirakan akan meluncurkan bom hidrogennya bertepatan dengan hari berdirinya partai buruh negara itu, yang diperingati setiap 10 Oktober.

Sebelumnya, Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, mengancam akan meluncurkan rudal jarak jauh pada beberapa hari ini. Dia mengklaim rudal itu mampu menghantam wilayah Amerika.
Adapun Presiden Donald Trump menegaskan hanya ada satu cara untuk menghancurkan Korea Utara tanpa menjelaskan dengan rinci isi pernyataannya itu.

Credit TEMPO.CO

Putin Tahu Korea Utara Mau Luncurkan Nuklir Sejak 16 Tahun Lalu

CB, Jakarta - Pemimpin Rusia, Vladimir Putin mengatakan, dirinya telah mengetahui rencana peluncuran senjata nuklir Korea Utara sejak 16 tahun yang lalu dari mendiang ayah pemimpinn Korea Utara, Kim Jong-un.
Presiden yang baru saja merayakan ulang tahun ke 65 itu mengaku ia secara pribadi diberitahu tentang adanya senjata nuklir yang kuat di negara tersebut oleh mendiang pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-il.

"Pada tahun 2001 ketika saya dalam perjalanan untuk berkunjung ke Jepang, saya singgah di Korea Utara, di mana saya bertemu dengan ayah pemimpin negara saat ini. Pada saat itulah dia mengatakan kepada saya bahwa mereka memiliki bom nuklir," kata Putin seperti yang dilansir The Sun.

Pernyataan Putin itu diberikan untuk menggambarkan betapa sanksi kepada Korea Utara oleh Amerika Serikat dan Dewan Keamanan PBB tidak akan efektif. "Kapan itu? Pada tahun 2001. Sudah 2017, negara ini telah hidup dengan sanksi permanen dan bukan hanya bom nuklir, mereka sekarang memiliki bom hidrogen."

Putin menambahkan bahwa tidak ada alasan pihak luar untuk memprovokasi dan menekan Korea Utara. Karena negara itu sudah menarik diri dari semua kesepakatan dan mulai mengembangkan program nuklir mereka.
Putin memperingatkan setiap upaya untuk mengatasi Korea Utara oleh Amerika Serikat dengan serangan pencegahan akan gagal. Dia mendesak kedua belah pihak untuk "menemukan cara untuk dialog tatap muka" untuk mengurangi ancaman perang nuklir.
Namun Putin menambahkan bahwa dia masih khawatir dengan uji coba nuklir lanjutan di bawah rezim Kim Jong-un. Bahkan kekhawatirannya melebihi Amerika Serikat karena Rusia memiliki perbatasan darat langsung dengan Korea Utara.

"Sebuah lokasi uji coba nuklir berada di Korea Utara hanya berjarak 200 kilometer dari perbatasan kami. Amerika berada dimana. Kami lebih cemas tentang hal itu daripada Anda," tegas Putin.
Sehingga Putin memperingatkan bahwa komentar Presiden Amerika Serikat Donald Trump tentang konflik dengan Kim Jong-un hanya memberi lebih banyak kekuatan kepada Pyongyang.

Credit tempo.co

Korea Utara Pamer Rudal, Ini 4 Rudal Balistik Antarbenua Terhebat

CB, Jakarta - Korea Utara dikabarkan bakal meluncurkan rudal balistik antarbenua atau intercontinental balistic missile dengan daya jelajah mencapai pantai barat Amerika Serikat pada pekan depan.
Anton Morozov, salah satu anggota DPR Rusia atau Duma, memberikan informasi "bocoran" ini seusai mengunjungi Pyongyang, ibu kota Korea Utara, pada 2-6 Oktober 2017.

Kantor berita KCNA melaporkan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un memerintahkan peluncuran rudal Hwasong-14, yang dilakukan pada sudut yang curam, untuk menunjukkan jangkauan maksimum dan mengirim peringatan ke Amerika Serikat. KCNA/via REUTERS

Korea Utara memiliki rudal balistik antarbenua bernama Hwasong-14, yang telah diluncurkan melewati wilayah udara Jepang pada bulan lalu. Namun sejauh ini daya jelajahnya baru mencapai sekitar 3.700 kilometer dengan ketinggian 770 kilometer.

Berikut ini empat rudal balistik antarbenua dengan daya jangkau di atas 5000 kilometer.
:: Israel memiliki rudal balistik bernama Jericho 3, yang mulai diaktifkan pada 2011. Rudal itu diyakini sebagai rudal balistik pertama dan satu-satunya yang dimiliki negara ini. Rudal ini diyakini mampu melesat cukup cepat hingga bisa mengelabui sistem deteksi rudal di berbagai negara. Daya jelajahnya sekitar 11.500 kilometer.
:: Rusia memiliki rudal balistik bernama KRS-26 Rubezh. Rudal ini baru saja diaktifkan pada 2016. Pada saat pengujian, rudal ini mampu menempuh jarak sekitar 5.800 km. Militer Rusia mengklaim rudal ini mampu terbang hingga maksimal sekitar 12.500 km.
:: Amerika Serikat memiliki rudal balistik antarbenua yang dinamai LGM-30 Minuteman-III. Ada sekitar 450 rudal yang dipasang di berbagai lokasi. Rudal ini bakal aktif hingga minimal 2030. Daya jelajah rudal ini sekitar 12.900 km.
:: Cina memiliki rudal balistik antarbenua bernama Dongfeng-41. Ini adalah rudal terbaru yang menggantikan rudal DF-5. Rudal terbaru ini mampu terbang dengan kecepatan 25 kecepatan suara atau sekitar 30.600 km per jam dengan daya jelajah 14.500 kilometer. Cina merupakan sekutu Korea Utara, yang diduga ikut membantu pengembangan rudal balistik negara komunis di Semenanjung Korea ini.

Credit TEMPO.CO

Korut Bersiap Tes Rudal Antarbenua yang Mampu Hantam Daratan AS

MOSKOW - Korea Utara (Korut) bersiap untuk menguji coba peluru kendali (rudal) balistik antarbenua (ICBM) baru yang mampu menghantam daratan Amerika Serikat (AS). Rencana tes rudal itu dibocorkan seorang anggota parlemen Rusia yang baru pulang setelah lima hari berkunjung ke Pyongyang.

Anggota parlemen Moskow bernama Anton Morozov mengaku berkunjung ke negeri yang dipimpin Kim Jong-un itu bersama delegasi Rusia.

Dia mengklaim pejabat Korut memberikan perhitungan matematika yang menunjukkan bahwa rudal ICBM yang hendak diuji coba itu dapat mencapai target di pantai barat AS. Namun, Morozov tidak merinci tanggal pasti uji coba senjata rezim Kim Jong-un itu.

Bocoran rencana manuver Pyongyang ini muncul beberapa hari setelah seorang pejabat CIA mengungkapkan bahwa rezim Kim Jong-un dapat meluncurkan rudal baru atau melakukan uji coba senjata nuklir lagi pada minggu depan.

“Mereka sedang mempersiapkan sebuah tes baru untuk rudal jarak jauh,” kata Morozov kepada kantor berita RIA Novosti.

”Mereka bahkan memberi kami perhitungan matematis yang mereka yakini sebagai bukti bahwa rudal mereka bisa melanda pantai barat Amerika Serikat,” ujar Morozov.

Dia menggambarkan suasana hati di Pyongyang seperti “mirip perang”. ”Dalam waktu dekat, mereka akan melakukan, sejauh yang kami tahu, masih ada peluncuran rudal lagi, tapi kali ini dengan rentang yang lebih panjang,” imbuh politikus Rusia ini, yang dikutip Sabtu (7/10/2017).

Morozov adalah bagian dari sebuah delegasi Rusia yang melakukan kunjungan resmi ke Pyongyang minggu ini untuk membahas kerja sama bilateral dengan Kedutaan Besar Rusia untuk Korea Utara. Dia tercatat sebagai anggota Komite Urusan Internasional Duma Negara Rusia.

Politikus Moskow ini telah meminta Rusia melakukan intervensi segera terkait situasi di semenanjung Korea untuk menghindari perang baru.

Awal pekan ini, Yong Suk Lee, Wakil Direktur Direktur Pusat Misi Korea CIA, mengungkapkan bahwa provokasi terbaru Korea Utara dapat terjadi pada hari Selasa saat merayakan berdirinya Partai Buruh Korea.

Dia memprediksi, tes rudal rezim Kim Jong-un akan bertepatan dengan kampanye pemilihan majelis rendah Jepang dan liburan Columbus Day di AS. Sekadar diketahui, sesuai perbedaan waktu, tes rudal itu kemungkinan terjadi hari Selasa pagi waktu Pyongyang atau hari Senin waktu AS.

Nicholas Kristof, seorang kolumnis New York Times yang baru saja kembali ke Pyongyang untuk berkunjung, menulis bahwa Korea Utara menggembleng warganya untuk bersiap perang nuklir dengan AS.

Billboard di Ibu Kota Korea Utara, kata dia, menunjukkan rudal yang menghancurkan gedung Capitol AS di Washington, DC.

Penduduk Pyongyang, Mun Hyok-myong, seorang guru, berbincang dengan Kristof saat berkunjung ke sebuah taman hiburan. ”Jika kami harus berperang, kami tidak akan ragu untuk menghancurkan Amerika Serikat secara total,” kata Kristof menirukan ucapan warga Korea Utara itu.

Pemerintah Kim Jong-un belum mengonfirmasi laporan persiapan uji coba ICBM seperti yang dibocorkan anggota parlemen Rusia.

Credit sindonews.com

Pesawat Mata-mata AS dan Korsel Sibuk, Khawatir Korut Luncurkan ICBM

SEOUL - Amerika Serikat (AS) dan Korea Selatan (Korsel) sibuk meningkatkan operasi pesawat mata-mata mereka di dekat wilayah Korea Utara (Korut). Gencarnya operasi itu terjadi di tengah kekhawatiran bahwa rezim Kim Jong-un akan meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM).

Sumber militer Seoul mengatakan, pasukan dari kedua negara telah meningkatkan misi pengintaian setelah seorang anggota parlemen Rusia mengklaim bahwa Pyongyang berencana untuk menembakkan ICBM yang mampu menyerang daratan AS.

“Mereka sedang mempersiapkan sebuah tes baru untuk rudal jarak jauh,” kata Anton Morozov, anggota parlemen Rusia yang baru saja melakukan kunjungan ke Pyongyang.

”Mereka bahkan memberi kami perhitungan matematis yang mereka yakini sebagai bukti bahwa rudal mereka bisa melanda pantai barat Amerika Serikat,” ujar Morozov.

Pejabat CIA sebelumnya juga mengungkapkan bahwa rezim Kim Jong-un kemungkinan akan melakukan uji coba senjata nuklir baru pada hari Selasa (10/10/2017) besok untuk menandai berdirinya Partai Buruh Korea.

Sebagai respons, pasukan AS telah meningkatkan operasi pesawat pengintai ultra-tinggi U-2S. Sedangkan Korsel meningkatkan operasi pesawat pengintai RC-800 dan RF-16 terhadap tetangganya tersebut.

“Beberapa gerakan terus-menerus terdeteksi dari fasilitas rudal dan basis rudal Korea Utara. Kami mempertahankan postur pengintaian dan kesiapan yang tinggi,” kata sumber militer Korsel yang dilansir Yonhap.

Media Seoul itu juga melaporkan bahwa sistem radar canggih berbasis maritim dan darat sudah siaga di tempat untuk mendeteksi aktivitas rudal balistik Pyongyang.

Credit sindonews.com

Korsel Kembangkan Teknologi Blackout Bomb

SEOUL - Korea Selatan (Korsel) telah mengembangkan sebuah teknologi yang mampu melumpuhkan sistem tenaga Korea Utara (Korut) jika terjadi konflik militer potensial. Demikian yang dilaporkan olek kantor berita Yonhap.

Menurut Yonhap, teknologi tersebut telah dikembangkan oleh Agency for Defense Development dalam kerangka sistem serangan preemptive 'Kill Chain' di negara tersebut seperti dikutip dari Sputnik, Minggu (8/10/2017).

Yonhap menambahkan bahwa teknologi itu berfokus hanya pada penargetan sistem tenaga listrik. Bom tersebut menyebarkan filamen grafit karbon melalui fasilitas listrik yang mengganggu aktivitas sistem tenaga listrik.

Hubungan antara kedua Korea telah tegang selama beberapa dekade. Kedua negara itu juga tidak pernah menandatangani perjanjian damai setelah Perang Korea yang berlangsung pada 1950-1953.

Ketegangan di semenanjung Korea meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan latar belakang peluncuran rudal Pyongyang dan uji coba nuklirnya.

Korut telah meluncurkan puluhan rudal di bawah kepemimpinan Jong-un karena mempercepat program senjata yang dirancang untuk memberikannya kemampuan menargetkan AS dengan rudal bertenaga nuklir yang kuat.

Korut menuduh AS, yang memiliki 28.500 tentara di Korsel, berencana untuk menyerang dan secara teratur mengancam untuk menghancurkannya dan sekutu-sekutunya di Asia.

credit sindonews.com

Korut Sebut AS Dalang Terorisme Internasional

PYONGYANG - Korea Utara (Korut) mengecam perang terhadap teror yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Pyongyang menuduh Washington menggunakan perang terhadap teror untuk memanipulasi pemerintah dan entitas lainnya di seluruh dunia.

Selain berupaya menghabisi pemimpin Korut Kim Jong-un pada bulan April, Korut menuding tindakan Washington terus mengganggu kestabilan organisasi dan pemerintahan global. Korut lantas menyebut AS sebagai alasan utama terorisme internasional belum dimusnahkan.

Sebuah artikel yang diterbitkan oleh kantor berita Korut, KCNA, menegaskan bahwa perwakilan Korut dalam Majelis Umum PBB ke-72 menjelaskan prinsp negaranya tentang bagaimana kontraterorisme didefinisikan oleh Kantor Anti Terorisme PBB.

"Alasan utama terorisme internasional belum dimusnahkan, terus berlanjut dan meningkatnya pertarungan militer dan diplomatik global adalah adanya campur tangan Pentagon dan Washington," tulis KCNA seperti disitat dari Russia Today, Minggu (8/10/2017).

Perwakilan Pyongyang di PBB juga mendokumentasikan sebuah rencana yang gagal untuk membunuh Kim Jong-un dan menggulingkan pemerintah di Pyongyang.

"Pada bulan Mei tahun ini, sekelompok teroris kejam yang menyusup ke negara kita atas perintah CIA AS dan Intelijen Korea Selatan dengan tujuan melaksanakan terorisme yang disponsori negara terhadap markas besar menggunakan zat biologis dan kimia tertangkap dan terbongkar," tegas KCNA.

"Ini jelas menunjukkan sifat sejati AS sebagai pelaku utama di balik terorisme," sambung artikel tersebut.

Perwakilan Korut juga mengklaim bahwa Washington berkontribusi terhadap ketidakstabilan global melalui penggunaan senjata biokimia untuk menargetkan pemimpin spesifik yang dianggap tidak ramah terhadap AS.

"AS telah sepenuhnya mengungkapkan skenario kriminalnya untuk tidak membuat keberatan menggunakan senjata biokimia guna menurunkan struktur kepemimpinan saat ini di Pyongyang," menurut KCNA. Korut juga telah lama menuduh Washington memakai dengan hati-hati "Plan Jupiter," dalam bentuk serangan biokimia untuk membunuh Jong-un dan kabinetnya.

Klaim terhadap Plan Jupiter belum dibuktikan, meskipun perdebatan yang sering diperdebatkan tentang campur tangan internasional AS dalam dunia politik dan intelijen tidak menunjukkan tanda-tanda akan hilang.

Laporan KCNA juga mengklaim bahwa Washington "mengubah warnanya" mirip dengan "bunglon" dalam upaya untuk membenarkan penggulingan pemerintah, terutama di Timur Tengah.

KCNA lebih jauh berpendapat bahwa Washington secara bergantian menggunakan kontraterorisme dan nonproliferasi senjata pemusnah massal sebagai sarana untuk mempertahankan pendudukan militer dan invasi yang sedang berlangsung di Afghanistan, Irak, Suriah dan Libya.

Credit sindonews.com