Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan,
konflik ini tentu akan dibahas bersama para pemimpin dunia karena Dewan
Keamanan PBB juga sudah mulai menaruh perhatian. (CNN Indonesia/Lalu
Rahadian)
Jakarta, CB --
Pemerintah Indonesia akan membawa masalah kekerasan yang menimpa
etnis Muslim Rohingya di Myanmar ke hadapan Persatuan Bangsa-Bangsa.
Wakil
Presiden Jusuf Kalla mengatakan, konflik ini tentu akan dibahas bersama
para pemimpin dunia karena Dewan Keamanan PBB juga sudah mulai menaruh
perhatian.
"Tentu kita akan banyak bicara dengan para pemimpin
dunia juga. Tentu akan menjadi bagian pembicaraan juga karena Dewan
Keamanan sudah membicarakan," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa
(5/9).
JK mengatakan, masalah yang menimpa etnis Rohingya di
Myanmar bukan hanya karena masalah agama, tapi juga sejarah, ekonomi,
dan politik. Karena itu, ia meminta masyarakat Indonesia tidak
terpengaruh konflik di Myanmar.
"Kita harap jangan konflik itu juga terjadi di Indonesia karena kita tidak ada masalah dengan Budha di sini," katanya.
Politisi
senior Partai Golkar itu juga angkat bicara menanggapi keberadaan
ribuan pengungsi Rohingya yang berada di beberapa daerah, termasuk
Indonesia.
Menurutnya, pengungsi Rohingya dari Myanmar sebenarnya
tidak bertujuan lari ke Indonesia. Mereka diklaim hendak menuju negara
lain yang lebih maju, namun terdampar di Indonesia.
"Kita
menampung berapa saja. Kita tampung (sementara) UNHCR mempersiapkan
mereka mendapat tempat di negara-negara maju. Mereka tidak mengharapkan
pergi ke Indonesia untuk melangsungkan kehidupan. Dia justru ingin pergi
ke negara-negara yang lebih maju," tuturnya.
Setelah dikecam oleh dunia, Suu Kyi
akhirnya buka suara mengenai kondisi di Rakhine, di mana kekerasan
militer terhadap Rohingya masih terus terjadi. (Reuters/Soe Zeya Tun)
Jakarta, CB --
Setelah dikecam oleh dunia, pemimpin defacto Myanmar, Aung San Suu
Kyi, akhirnya buka suara mengenai kondisi di Rakhine, di mana kekerasan
militer terhadap etnis minoritas Muslim Rohingya masih terus terjadi.
Suu
Kyi yang selama ini bungkam, akhirnya melontarkan pernyataannya
mengenai konflik di Rakhine saat berbicara dengan Presiden Turki, Recep
Tayyip Erdogan, melalui sambungan telepon.
"Kami sangat paham
bagaimana rasanya ketika hak asasi dan perlindungan demokrasi dirampas.
Jadi, kami memastikan semua orang di negara kami terlindugi haknya. Tak
hanya secara politik, tapi juga sosial dan kemanusiaan," ujar Suu Kyi.
Namun
dalam perbincangan tersebut, Suu Kyi juga mengatakan bahwa kini, banyak
informasi salah yang beredar. Informasi itu disebar untuk mendukung
"kepentingan teroris."
Suu Kyi tak menjelaskan lebih lanjut pihak yang ia sebut sebagai
"teroris." Namun selama ini, pemerintah Myanmar selalu menyebut kelompok
bersenjata Pasukan Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA) sebagai teroris.
ARSA menyerang
sejumlah pos polisi dan satu pangkalan militer di Rakhine pada Jumat
lalu, memicu bentrokan antara militer Myanmar dan Rohingya.
Burma
Human Rights Network (BHRN) melaporkan, militer tak hanya menghincar
ARSA, tapi juga membantai orang Rohingya yang tak terkait dengan
serangan itu.
Sejak bentrokan pecah, setidaknya 400 orang tewas
dan diperkirakan akan terus bertambah. Namun menurut laporan BHRN,
Myanmar terus menutupi konflik ini sehingga warga di Rakhine
terperangkap dalam kesengsaraan.
Meski demikian, Erdogan mengatakan kepada CNN bahwa Myanmar kini telah membuka akses bantuan dari negaranya menuju Rakhine.
Sementara itu, sekitar 125 ribu orang Rohingya melarikan diri dari Rakhine ke berbagai tempat, terutama ke Bangladesh.
Akibatnya,
terjadi lonjakan pengungsi di Bangladesh yang sebelumnya saja sudah
menampung 400 ribu imigran Rohingya. Bangladesh pun terpaksa mengusir
orang Rohingya yang datang, membuat nasib mereka kini terkatung-katung.
Sebuah
kendaraan melewati pengungsi Rohingya, yang menunggu di pinggir jalan
dekat kamp pengungsi sementara Kutupalang, di Cox Bazar, Bangladesh,
Rabu (30/8/2017). (REUTERS/Mohammad Ponir Hossain)
Jakarta (CB) - Bangladesh memanggil duta besar Myanmar
Rabu kemarin untuk mendesak segera mengakhiri kekerasan di sana yang
dampaknya telah mengimbas ke Bangladesh.
Bangladesh juga
mengungkapkan keprihatinan terhadap laporan bahwa ranjau darat telah
ditanam di sepanjang perbatasan kedua negara di sisi Myanmar.
Paling
sedikit 146.000 warga Rohingya mengungsi ke Bangladesh sejak 15 Agustus
silam, kata Mohammed Abdiker, direktur operasi dan keadaan darurat pada
Organisasi Migrasi Internasional (IOM).
Kemarin, seorang perwira
perbatasan Bangladesh yang meminta namanya tidak disebutkan menyatakan
kepada CNN bahwa seorang anak buahnya melaporkan ada insiden dua
pengungsi Rohingyas terluka akibat dua ledakan ranjau.
Kedua pengungsi kemudian dibawa melintas ke Bangladesh dan kini tengah dirawat di rumah sakit.
"Itu terjadi di sisi Myanmar di sebelah utara dari wilayah perbatasan," kata sang perwira.
"Beberapa
ranjau ditanam di sana, lalu ada orang yang menginjaknya, kemudian
meledak, beberapa orang Rohingya terluka," sambung dia seraya
menambahkan seorang wanita terputus kakinya, sedangkan seorang anak
laki-laki terluka.
"Mungkin saja militer Myanmar telah menanam
ranjau. Tidak ada pihak lain yang bisa melakukannya," kata si perwira
dalam laman CNN.com.
Dia menyatakan beberapa orang Rohingya telah dilatih untuk menjinakkan ranjau.
Seorang pejabat kemanusiaan di Cox's Bazar, Bangladesh, membenarkan ada pengungsi yang terluka akibat ranjau.
Seorang
perempuan pengungsi Rohingya menangis setelah menyebrangi perbatasan
Bangladesh-Myanmar menggunakan perahu melalui Teluk Benggala di Teknaf,
Bangladesh, Selasa (5/9/2017).
(REUTERS/Mohammad Ponir Hossain/djo/17)
Yangon/Shamlapur, Bangladesh (CB) - Hampir 150.000 Muslim
Rohingya telah meninggalkan Myanmar menuju Bangladesh dalam waktu kurang
dari dua pekan menurut para pejabat pada Rabu, setelah pemimpin
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan risiko pembersihan etnis
di Myanmar yang bisa merusak stabilitas kawasan yang lebih luas.
Pemimpin
Myanmar Aung San Suu Kyi menyalahkan "teroris" atas "gunung es besar
informasi keliru" mengenai kekerasan di Rakhine State namun dia tidak
menyebut eksodus Rohingya sejak kekerasan meletus di sana pada 25
Agustus.
Dia menghadapi peningkatan tekanan dari negara-negara
berpenduduk Muslim, termasuk Indonesia, tempat ribuan warga Muslim
berunjuk rasa menuntut pemutusan hubungan diplomatik dengan Myanmar.
Dalam
surat langkanya ke Dewan Keamanan PBB pada Selasa, Sekretaris Jenderal
Antonio Guterres menyampaikan kekhawatiran kekerasan di Rakhine berubah
menjadi "bencana kemanusiaan".
Wartawan kantor berita Reuters di
daerah miskin Cox’s Bazar di negara tetangga Bangladesh menyaksikan
perahu-perahu penuh Muslim Rohingya kelelahan tiba di desa perbatasan
Shamlapur.
Menurut estimasi terkini para pegawai PBB yang
bertugas di Cox's Bazar, pendatang yang tiba hanya dalam waktu 12 hari
jumlahnya mencapai 146.000.
Ini menambah jumlah total jumlah
warga Rohingya yang mencari perlindungan di Bangladesh sejak Oktober
tahun lalu menjadi 233.000.
Pendatang Rohingya yang baru memberi
tahu pihak berwenang bahwa tiga perahu yang membawa 100 orang lebih
terbalik pada awal Rabu.
Komandan penjaga pantai M.S. Kabir mengatakan enam jasad, termasuk jasad anak, telah ditemukan terdampar di pantai.
Peningkatan
kedatangan pengungsi, banyak di antaranya sakit atau terluka, menekan
lembaga-lembaga bantuan dan warga yang sudah membantu ratusan ribu
pengungsi yang lari dari kekerasan sebelumnya di Myanmar.
Banyak
pengungsi yang tidak punya tempat berlindung dan badan-badan bantuan
berpacu untuk menyediakan air bersih, sanitasi dan makanan.
"Orang-orang datang hampir tanpa membawa apa pun, jadi harus ada makanan," kata sumber PBB yang bekerja di sana.
"Jadi
sekarang kekhawatiran besarnya – dari mana makanan untuk setidaknya
orang-orang lanjut usia, anak-anak, perempuan yang datang tanpa suami
mereka?"
"Informasi Palsu"
Suu Kyi berbicara
lewat telepon dengan Presiden Turki Tayyip Erdogan, yang menekan dia
untuk lebih banyak bekerja membantu 1,1 juta warga Rohingya yang menurut
dia menghadapi genosida.
Dalam pernyataan yang disampaikan
kantornya di Facebook, Suu Kyi mengatakan pemerintah "sudah mulai
membela semua orang di Rakhine dengan cara terbaik yang mungkin" dan
memperingatkan kesalahan informasi yang bisa merusak hubungan negara
dengan negara lain.
Dia merujuk pada gambar-gambar pembunuhan di
Twitter yang diunggah wakil perdana menteri Turki namun kemudian dihapus
karena ternyata bukan dari Myanmar.
"Dia mengatakan bahwa
informasi palsu semacam yang ditampilkan wakil perdana menteri itu hanya
puncak dari gunung es besar informasi keliru yang disengaja untuk
menciptakan banyak masalah antara negara-negara berbeda dan ditujukan
untuk mempromosikan kepentingan para teroris," menurut pernyataan
kantornya.
Suu Kyi pada Rabu bertemu dengan Perdana Menteri India
Narendra Modi, yang mengatakan bahwa dia memiliki keprihatinan sama
dengan Myanmar mengenai "kekerasan ekstremis" di Rakhine State.
Pemerintahan
Modi mengambil langkah tegas mengenai gelombang pengungsian sekitar
40.000 dari Myanmar selama bertahun-tahun, bulan lalu berikrar
mendeportasi mereka semua.
Kekerasan terkini di Rakhine State
bermula ketika pemberontak Rohingya menyerang puluhan pos polisi dan
satu pangkalan angkatan darat.
Bentrok-bentrok lanjutannya dan
serangan balasan dari militer telah menewaskan sedikitnya 400 orang dan
memicu pengungsian warga desa-desa di sana ke Bangladesh.
Para
pejabat di Bangladesh mengatakan pemerintah akan memajukan rencana
menjadikan satu pulau terasing yang bebas banjir di Bay of Bengal untuk
sementara menampung puluhan ribu warga Rohingya.
Rencana untuk
membangun pulau dan menjadikannya sebagai tempat menampung pengungsi
dikritik oleh pekerja kemanusiaan ketika diusulkan tahun 2015 dan
dihidupkan lagi tahun lalu. Bangladesh berkeras mereka berhak memutuskan
di mana mereka akan menampung pengungsi.
Sementara itu, dua
sumber pemerintah di Dhaka mengatakan bahwa dalam tiga hari terakhir ada
ladang ranjau di perbatasan Myanmar dengan Bangladesh dan menyebut itu
ditujukan untuk mencegah kembalinya Muslim Rohingya yang mengungsi.
Bangladesh
akan secara formal mengajukan protes pada Rabu mengenai penempatan
ranjau di dekat perbatasannya menurut sumber yang secara langsung
mengetahui situasi itu namun minta identitasnya tidak disebut karena
kepekaan masalah itu.
Namun sumber militer Myanmar mengatakan
ladang ranjau sudah ada di sepanjang perbatasan itu pada 1990an untuk
mencegah pelanggar batas dan militer sejak itu berusaha mencabutnya,
namun tidak ada ranjau yang baru-baru ini ditanam, demikian menurut
siaran kantor berita Reuters.
Perserikatan Bangsa-bangsa, (CB) - Amerika Serikat
menginginkan Dewan Keamanan PBB menjatuhkan embargo minyak terhadap
Korea Utara, memutus kegiatan ekspor tekstil negara itu serta melarang
mempekerjakan buruh Korea Utara di luar negeri.
AS juga mendesak Dewan Keamanan untuk menerapkan pembekuan aset
serta larangan perjalanan terhadap pemimpin Korut Kim Jong Un, demikian
menurut rancangan resolusi yang dibaca Reuters, Rabu.
Duta Besar AS untuk Perserikatan Bangsa-bangsa Nikki Haley
mengatakan ia menginginkan agar kelima belas anggota Dewan Keamanan pada
Senin melakukan pemungutan suara terhadap rancangan resolusi. Namun,
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan "terlalu dini"
untuk menyelenggarakan pemungutan suara.
Belum ada kejelasan soal apakah rancang resolusi itu telah mendapat dukungan China.
Untuk dapat disahkan, resolusi harus didukung sembilan negara dan
tidak ada veto (penolakan) dari Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Rusia
atau China.
China memasok sebagian besar kebutuhan minyak mentah Korea Utara.
Menurut data Korea Selatan, pasokan minyak mentah yang dikirim
Beijing untuk Korut berjumlah sekitar 500.000 ton setiap tahun.
China juga mengekspor 200.000 ton produk minyak ke Korut, menurut data PBB.
Rancangan resolusi juga akan berisi larangan bagi Korea Utara untuk
mengubah bentuk produk-produk minyak bumi yang sudah disuling dan gas
alam cair.
Dewan Keamanan bulan lalu mengeluarkan sejumlah sanksi baru atas
uji coba rudal jarak jauh yang dilakukan Korut pada Juli. Resolusi 5
Agustus berisi sanksi tersebut ditujukan untuk memangkas sepertiga
pendapatan ekspor tahunan Pyongyang yang bernilai tiga miliar dolar,
yaitu dengan melarang ekspor batu bara, besi, metal dan makanan laut.
Resolusi 5 Agustus telah membatasi jumlah warga Korea Utara yang
bekerja di luar negeri hingga tingkat saat ini. Rancangan resolusi yang
baru akan sama sekali melarang berbagai pihak mempekerjakan warga Korea
Utara di luar negeri.
Beberapa diplomat memperkirakan ada 60.000 hingga 100.000 warga Korut yang bekerja di luar negaranya.
Seorang penyelidik PBB untuk hak asasi manusia mengatakan pada 2015
bahwa Korea Utara memaksa lebih dari 50.000 warganya untuk bekerja di
luar negeri, terutama di Rusia dan China, yang memberikan keuntungan
antara 1,2 miliar dan 2,3 miliar dolar AS dalam satu tahun.
Menurut rancangan resolusi, Korut akan dilarang mengekspor tekstil,
yang merupakan komoditi ekspor kedua negara tersebut setelah batu bara
dan berbagai macam mineral lainnya. Hampir 80 persen ekspor tekstil
dikirim ke China.
Aset maskapai penerbangan Korut yang dikendalikan militer, Air Koryo, akan dibekukan jika rancangan resolusi disahkan.
Air Koryo menyediakan penerbangan ke Beijing dan sejumlah kota
lainnya di China, termasuk Dandong, yang merupakan titik transit utama
perdagangan antara kedua negara.
Air Koryo juga melayani rute ke Vladivostok di Rusia.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. (REUTERS/Pierre Albouy)
Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB (CB) - Sekretaris Jenderal
PBB Antonio Guterres pada Selasa memperingatkan konsekuensi penggunaan
"retorika konfrontasi" mengenai Korea Utara dan mengatakan bahwa
negara-negara kuat harus membuat strategi tunggal untuk mengatasi krisis
tersebut.
Guterres tampaknya ingin mengkritik kepemimpinan
Korea Utara dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang
memperingatkan bahwa Pyongyang akan menghadapi "serangan dan kemurkaan"
jika terus mengancam Amerika Serikat.
"Retorika konfrontasi bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Solusinya harus politis," kata Guterres.
"Konsekuensi potensial tindakan militer sangat mengerikan," katanya sebagaimana dikutip kantor berita AFP.
Pemimpin
PBB meminta Dewan Keamanan menunjukkan kesatuan dan menyetujui
langkah-langkah lanjutan, sehari setelah Amerika Serikat saling
melontarkan pernyataan dengan Rusia dan China menanggapi uji coba nuklir
keenam dan terkuat Korea Utara.
Amerika Serikat mendorong sanksi
PBB yang lebih keras, tetapi Rusia dan China menyerukan dialog dengan
Pyongyang tentang denuklirisasi di semenanjung Korea.
Rusia
berpendapat sanksi-sanksi saja tidak akan bisa menyelesaikan krisis itu
dan mendukung usul China untuk membuka perundingan dengan dasar
pembekuan uji nuklir dan rudal Korea Utara dengan pertukaran penangguhan
latihan militer Korea Selatan dan Amerika Serikat.
Duta Besar
Amerika Serikat untuk PBB Nikki Haley menolak usul itu dan mengatakan
bahwa negaranya tidak akan mengubah postur militernya ketika Korea Utara
merangseng maju dengan program nuklir dan rudalnya.
Guterres
mengatakan dia tidak mendukung salah satu usul, namun menekankan bahwa
respons terpadu merupakan satu-satunya jalan mendorong solusi
diplomatik.
"Kesatuan Dewan Keamanan jelas sangat penting,"
katanya, mendesak negara-negara "maju bersama dengan strategi tunggal
dalam menghadapi pemerintah DPRK", singkatan dari nama formal Korea
Utara.
Sekretaris Jenderal PBB menawarkan bantuan untuk membawa solusi, namun mengakui bahwa "pengaruh PBB terbatas."
Arsip
Foto. Orang-orang berdiri di lokasi serangan udara yang menurut saksi
itu dilakukan oleh pesawat koalisi pimpinan Saudi terhadap pelayat di
aula di mana acara berkabung untuk ayah Jalal al-Roweishan, menteri
dalam negeri pemeritahan Yaman Houthi, sedang dilangsungkan, di Sanaa,
Yaman 8 Oktober 2016. (REUTERS/Khaled Abdullah)
Jenewa, Swiss (CB) - Lebih dari 5.000 warga sipil tewas
dalam konflik di Yaman sejak Maret 2015 dan kelompok al-Qaida telah
memperluas "operasi" ke Kota Taizz di bagian barat-daya negeri itu
menurut laporan Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB).
Pelanggaran hak asasi manusia terus terjadi di Yaman selain
pelanggaran tanpa henti hukum hak asasi manusia internasional dengan
warga sipil sangat menderita akibat "bencana yang sepenuhnya buatan
manusia" menurut laporan itu.
Menurut laporan badan PBB, hingga 30 Agustus, sedikitnya 5.144 warga
sipil telah didata terbunuh dan lebih dari 8.749 orang lainnya cedera.
Perang saudara di Yaman, negara Arab paling miskin, meletus pada
Maret 2015 antara dua faksi yang mengaku sebagai "pemerintah Yaman",
bersama sekutu dan pendukung mereka yang melibatkan koalisi militer
pimpinan Arab Saudi --yang memerangi pemberontak Houthi.
Sementara pelaku bersenjata lain "terus memanfaatkan kondisi tidak aman yang
terjadi di Yaman" menurut laporan badan PBB yang dikutip kantor berita Xinhua.
"Dalam satu tahun terakhir,
kelompok extremis telah mempertahankan dan menyesuaikan keberadaan
mereka. Misalnya, setelah diusir dari Al-Mukalla di Gubernuran
Hadhramaut pada April 2016, Al-Qaida kini beroperasi di Kota Taizz."
Krisis kemanusiaan itu, dengan hampir 18,8 juta orang memerlukan
bantuan kemanusiaan dan 73, juta orang berada di ambang kelaparan,
adalah akibat langsung dari prilaku semua pihak dalam konflik tersebut,
kata laporan itu.
Krisis kemanusiaan dengan hampir 18,8 juta
orang membutuhkan bantuan dan 7,3 juta orang di ambang kelaparan
merupakan akibat langsung dari perilaku pihak-pihak yang berkonflik
menurut laporan tersebut.
Ini mencakup serangan membabi-buta, serangan terhadap warga sipil
dan objek dilidungi, pengepungan, blokade dan pembatasan gerakan.
Arab
Saudi, dengan dukungan dari Amerika Serikat, telah memberlakukan
blokade laut dan udara guna membantu pemerintah terusir yang mereka
dukung, dan melawan petempur Al-Houthi.
Houthi didukung oleh Iran dan bersekutu dengan mantan presiden Yaman Ali Abdullah Saleh.
Koalisi pimpinan Arab Saudi yang terdiri atas Kuwait, Uni Emirat
Arab, Bahrain, Mesir, Jordania, Maroko, Senegal, Sudan dan, sampai Juni
2017, Qatar.
Komisioner Tinggi PBB Urusan Hak Asasi Manusia Zeid Ra'ad Al Hussein
menyeru semua pihak dalam konflik itu "berbelas kasihan pada rakyat
Yaman, dan melakukan tindakan segera untuk menjamin bantuan kemanusiaan
sampai ke warga sipil".
Presiden
Amerika Serikat Barack Obama memberikan pidato pada KTT My Brother's
Keeper di South Court Auditorium Gedung Putih, Washington, Rabu
(14/12/2016). (REUTERS/Yuri Gripas )
Washington (CB) – Mantan presiden Amerika Serikat
(AS) Barack Obama mengecam keputusan Donald Trump mengakhiri amnesti
800.000 orang yang dibawa ke Amerika secara ilegal ketika masih
anak-anak, sebagai tindakan "salah," "merusak diri sendiri" dan "kejam."
Obama bersuara melalui Facebook, mengecam keputusan Donald Trump dan meminta Kongres untuk bertindak.
"Menargetkan
anak-anak muda ini adalah salah -- karena mereka tidak melakukan
kesalahan apa pun, ini merusak diri sendiri -- karena mereka ingin
memulai bisnis baru, menjadi staf laboratorium kita, bertugas di militer
kita, dan berkontribusi pada negara yang kita cintai. Dan itu kejam,"
tulisnya., dilansir AFP.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi, Adel bin Ahmed Al-Jubeir (ANTARA FOTO/OIC-ES2016/Puspa Perwitasari)
London (CB) - Menteri Luar Negeri Arab Saudi Adel
al-Jubeir pada Selasa (5/9) membatah hubungan dengan Iran membaik
setelah Teheran mengucapkan terima kasih kepada Riyadh atas
penanganannya soal ibadah haji.
"Jika Iran ingin menjalin
hubungan baik dengan Arab Saudi, mereka harus mengubah kebijakannya.
Mereka harus menghormati hukum internasional," kata Jubeir di sebuah
konferensi pers di London.
"Ibadah haji adalah kewajiban agama, tidak ada hubungannya dengan politik," tambahnya, merujuk kepada salah satu rukun Islam.
Meskipun
hubungan kedua negara memburuk pada Januari 2016 setelah warga Iran
menyerang kedutaan besar Saudi di Teheran, sekitar 86.000 jemaah Iran
mengikuti ibadah haji pekan lalu.
Warga Iran sebelumnya tidak
bisa melakukan ibadah haji pada 2016, setelah perundingan gagal karena
masalah keamanan, menyusul insiden pada tahun sebelumnya yang menewaskan
hingga 2.300 orang, termasuk ratusan warga Iran.
Sebelumnya pada
Selasa Iran mengucapkan terima kasih kepada Arab Saudi atas
penyelenggaraan ibadah haji yang sukses tahun ini, mengatakan mereka
membuka jalan untuk negosiasi, demikian AFP.
Citra
satelit Badai Harvey yang meluluhlantakkan daerah-daerah sepanjang
pantai Texas, termasuk Houston yang merupakan kota terbesar keempat di
AS. (Reuters)
Jakarta (CB) - Pertama Harvey, yang menyapu Houston.
Sekarang Badai Irma yang tengah menggasak Karibia dan mulai mendekati
Miami.
Sementara itu, Jose yang masih badai tropis, menunggu
giliran dan saat ini tengah berputar-putar di Teluk Meksiko. Hari-hari
berikutnya di Atlantik masih ada Katia menanti memporakporandakan
daratan.
Perhatikan huruf pertama dari nama-nama badai itu, maka polanya adalah "H", "I", "J", "K"...
Kenyataan
badai-badai tropis di Atlantik dan Teluk Meksio memang disusun secara
alfabetis oleh Pusat Badai Nasional Amerika Serikat (NHC) yang sudah
menyiapkan 21 nama setiap tahun untuk tujuh tahun berjalan.
Menurut
data itu, gelombang besar yang akan menyapu sepanjang musim
Juni-November 2022, akan dimulai dari Alex, dan yang ke-21, jika ada
badai tropisnya, akan dinamai Walter.
Jika nama-nama itu habis
sebelum musim berakhir yang tampaknya terjadi 2017 ini juga, maka
huruf-huruf Yunani akan datang menggantikan, mulai dari "Alpha".
Namun
badai tropis tidak boleh dinamai dengan nama pembunuh atau mengesankan
penjahat, jika itu dilakukan maka Organisasi Meteorologi Dunia (WM) yang
berada di bawah PBB, akan memvetonya.
Hal itu pernah terjadi
pada April 2015 ketika WMO melarang penggunaan nama "Isis", dewi
kesuburan Mesir kuno, dari daftar badai 2016 yang menerjang Pasifik
Utara bagian timur, sampai Pasifik Utara bagian tengah.
"Isis"
ditolak karena nama itu mengingatkan kepada kelompok militan ISIS yang
bengis dan melakukan aksi-aksis terorisme sehingga menimbulkan kesan
buruk untuk badai jika nama itu dipakai.
Praktik
pemberiaan nama badai di cekung Atlantik itu mulai dilakukan pada awal
1950-an "demi mempercepat identifikasi badai sebagai pesan peringatan,
karena nama lebih mudah diingat ketimbang angka dan istilah teknis,"
kata WMO dalam laman resminya.
Metode identifikasi lama yang
didasarkan kepada garis lintang dan garis bujur sering memuat kesalahan,
terutama karena badai tidak pernah pasti. Lain hal penamaan topan, di
mana badai tropis di Pasifik Utara bagian barat dinamai, malah jauh
lebih rumit, berdasarkan masukan 14 negara di kawasan ini.
Setiap
negara mengajukan 10 nama kandidat --boleh nama hewan, tanaman, tanda
astrologis, tokoh mitologi atau apa pun itu-- yang kemudian dikaji
Komite Topan WMO yang bermarkas di Tokyo. Begitu diadopsi, setiap negara
masih boleh mengeluarkannya dari laporan cuaca nasional mereka
masing-masing.
Agar aman dan tidak membuat bingung, badai-badai
itu diurutkan. Untuk badai siklon di Samudera India, proses penamaan
secara alfabetis melibatkan Bangladesh, India, Maladewa, Myanmar, Oman,
Pakistan, Sri Lanka dan Thailand.
WMO mencermati proses ini yang dimulai pada 2000.
Kembali
ke Atlantik, nama-nama super gelombang adalah campuran dari bahasa
Inggris, Spanyol dan Prancis yang umum dipakai di kawasan ini.
Nama-nama
badai juga seperi berjenis kelamin, ada seperti laki-laki, ada juga
nama perempuan. Tetapi selama Perang Dunia Kedua, para pelaut AS menamai
badai-badai itu dari nama istri dan anak perempuan mereka. Praktik ini
diteruskan oleh pemerintah AS yang selalu menamai badai dengan nama
perempuan. Tapi karena dianggap seksis pada 1970-an, maka mulai 1979
metode memperempuankan badai itu pun diubah.
Namun menurut studi
pada 2014 yang dimuat jurnal PNAS badai-badai yang dinamai dari nama
perempuan ternyata lebih dahsyat karena orang biasanya tidak terlalu
menseriusinya.
Sebelum diambilalih para meteorologis dan birokrat, proses penamaan badai jauh lebih informal.
Pada
abad 19, nama badai diambil dari identitas santa atau orang suci
Katolik. Bahkan di Australia, nama badai diambil dari nama politisi yang
tidak disukai orang.
Jakarta (CB) - Badai Irma, salah satu badai Atlantik yang
paling dahsyat, menerjang pulau-pulau di Karibia, Rabu waktu setempat,
dan kini tengah menuju Puerto Rico yang menjadi wilayah protektorat
Amerika Serikat, untuk kemudian terus ke Florida selatan.
Paling
sedikit dua orang tewas di Pulau St Barts dan St Martin di Karibia
Prancis akibat badai berkategori paling dahsyat ini, Kategori 5.
Pulau
Barbuda, bagian dari negara pulau kembar Antigua dan Barbuda, harus
menghadapi kenyataan terputusnya jaringan komunikasi selama berjam-jam.
Namun Presiden Gaston Browne menyatakan kerusakan akibat badai ini tidak
separah yang diperkirakan sebelumnya.
Sampai pukul 01.00 WIB
tadi badai itu telah melewati Kepulauan Virgin Inggris untuk bergerak ke
arah barat laut menuju teritori AS di Puerto Rico dalam kecepatan 26 km
per jam.
Badai Irma bisa membawa kecepatan angin sampai 295 km
per jam. Badai ini akan menerjang Puerto Rico, Republik Dominika, Haiti,
Kuba selatan, untuk akhirnya Florida.
Presiden Donald Trump pun
sudah mengumumkan keadaan darurat bencana di Kepulauan Virgin AS,
Florida dan Puerto Rico, demikian Reuters.
Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari proyek One Belt One Road
(OBOR) alias 'jalur sutera modern' yang digagas China, Indonesia
mempersiapkan kawasan industri di 3 provinsi yang masuk jalur sutera
modern tersebut.
Ketiga provinsi tersebut adalah Sumatera Utara
(Sumut), Sulawesi Utara (Sulut), dan Kalimantan Utara (Kaltara). Untuk
Sumut, investasi diarahkan ke Kawasan Industri Sei Mangkei dan Kuala
Tanjung, sedangkan di Sulut ada Kawasan Industri Bitung, dan Kawasan
Industri Tanah Kuning di Kaltara.
"Tadi membahas poros maritim
yang ditawarkan ke beberapa negara. Yang di koridor utara, yaitu
Sumatera Utara, Sulawesi Utara, dan Kalimantan Utara itu akan
dikembangkan kawasan industri," kata Dirjen Pengembangan Perwilayahan
Industri Kementerian Perindustrian, Imam Haryono, saat ditemui di Kantor
Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (5/9/2017).
Pengembangan
industri akan disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah,
misalnya Kaltara cocok untuk industri pengolahan dan pemurnian mineral
karena adanya potensi listrik tenaga air yang begitu besar. Kawasan industri tersebut tidak hanya menargetkan investor dari China saja, bisa dari negara mana pun.
"Sudah
ada masterplan arahnya ke mana, investor yang bonafid silakan mau dari
China, Jepang, Singapura enggak ada masalah," ujar Imam.
"Driver-nya misalnya untuk Sumut adalah pariwisata," ucap Imam.
Indonesia
mengincar investasi senilai US$ 20 miliar atau sekitar Rp 266 triliun
dari proyek OBOR. Pasca Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Belt and Road
Forum 2017 di China pada Juni lalu, Menteri Perindustrian Airlangga
Hartarto mengatakan bahwa peluang komitmen investasi China yang bisa
masuk ke Indonesia mencapai US$ 20 miliar.
Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) mendapatkan tawaran dari
Turkish Aerospace Industries (TAI) untuk bekerja sama memproduksi
pesawat N219. Nantinya, pesawat itu akan dipasarkan ke negara-negara di
Afrika.
Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo mengatakan
ketertarikan BUMN Turki itu muncul setelah mendengar kesuksesan uji
terbang perdana N219 belum lama ini. TAI melihat pesawat N219 sangat
menjanjikan untuk dipasarkan di Afrika.
"Jadi setelah uji coba
terbang itu, PTDI-nya Turki itu menawarkan kerja sama untuk memasarkan
N219 di wilayah Afrika," kata Arie di kantor PTDI, Jalan Pajajaran, Kota
Bandung, Selasa (5/9/2017).
Ia menuturkan untuk memudahkan proses produksi hingga pemasaran, TAI
memfasilitasi PTDI untuk memproduksi N219 di negaranya. Sehingga,
sambung dia, proses pengiriman pesawat akan lebih terjangkau.
"Mereka
ajak bikin pesawat N219 bersama-sama di sana, untuk dipasarkan di
Afrika. Karena kalau bikin di sini pesawatnya kecil, mesti dikirim ke
Senegal atau kemana, berapa hari kirimnya," ungkap Arie.
Menurutnya
tawaran itu akan segera dibahas lebih lanjut. Pihaknya menilai, TAI
partner yang bagus untuk bisnis pesawat rancangan PTDI bersama Lembaga
Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) tersebut.
"TAI ini 10
tahun lalu belajar dari kita, sekarang mereka lebih maju. Mereka sudah
bisa bikin helikopter tempur, badannya pesawat F22," tutur dia.
Selain
mendapatkan tawaran kerjasama dari Turki, beberapa negara seperti
Thailand dan Myanmar juga kepincut untuk membeli N219. Pasalnya, pesawat
N219 sangat cocok untuk negara-negara berkembang.
"Yang sudah invest itu Thailand, Myanmar. Beberapa negara yang tidak bisa saya hitung, tapi mereka sudah menunggu," kata Arie.
Bandung - Setelah sukses dengan pesawat N219, PT Dirgantara
Indonesia (PTDI) bersiap melanjutkan proyek perancangan N245. Pesawat
komersil khusus penumpang ini akan menjadi solusi transportasi udara
jarak dekat antarkota.
Direktur Produksi PTDI Arie Wibowo
mengatakan pemanfaatan pesawat N245 akan berbeda dengan N219. Pasalnya,
pesawat N245 dipersiapkan untuk kebutuhan transportasi udara antarkota,
sedangkan N219 area pelosok.
"Kalau N219 kan memang khusus
wilayah perintis atau menghubungkan antar pulau. Sementara N245 nanti
antarkota yang jaraknya hanya satu jam," kata Arie saat ditemui di
Gedung PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).
Ia menuturkan pesawat N245 nantinya dirancang bisa mengangkut 50
orang penumpang dengan beban maksimal sekitar enam ton. Jumlah penumpang
ini, lanjut dia, lebih banyak dari pesawat N219 yang hanya berpenumpang
19 orang.
"Karena untuk transportasi komersil antarkota, jumlah
penumpangnya lebih banyak. Nantinya bisa melayani Bandung-Pangandara
atau Jember-Surabaya. Kalau menggukan mobil kan bisa berjam-jam," ungkap
dia.
Arie mengaku saat ini proyek pesawat N245 masih dalam tahap
konsep. Perancangan pesawat N245 akan dilebih dioptimalkan setelah
pengurusan sertifikasi N219 dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
rampung.
"Kami targetkan sertifikasi N219 selesai akhir tahun 2018. Setelah itu kami kerjakan proyek N245," ujarnya.
Menurutnya
pembuatan N245 diperkirakan membutuhkan waktu 3-4 tahun. Dengan
perkiraan ongkos produksi mencapai US$ 200-300 juta untuk tiga unit
prototipe pesawat N245. Hal ini untuk mempercepat proses sertifikasi
juga nantinya.
"Kenapa langsung buat tiga unit? Ya, untuk
mempercepat sertifikasi dengan syarat jam terbang itu kalau ada tiga
pesawat kan lebih efektif. Setelah dapat sertifkasi, dua unit lainnya
akan dijual," kata Arie.
Jakarta - Pesawat karya anak bangsa N219 produksi PT Dirgantara
Indonesia (PTDI) sukses mengudara. Namun, dalam operasionalnya nanti
diperkirakan bakal menemui hambatan ketersediaan landasan memadai.
Lantas,
sebagai terobosan mengatasi hambatan itu, PTDI akan mengembangkan N219
amfibi. PTDI sudah menyiapkan alternatif ini untuk memanfaatkan potensi
pulau-pulau Indonesia yang dikelilingi laut dan danau.
Staf Ahli
Bidang Pengembangan Pesawat Terbang PTDI Andi Alisjahbana mengatakan,
PTDI berencana mengembangkan N219 dalam bentuk amfibi, dengan melihat
kesulitan lahan, tak menutup kemungkinan akan segera direalisasikan.
"Memang
dalam program N219, ada Development mengganti landing gearnya dengan
flut plane. Dia bisa mendarat di danau, laut dan sungai," kata Andi di
gedung PTDI, Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).
"Tapi
ini juga belum selesai, karena untuk melakukan itu, kita membutuhkan
navigasi laut yang lebih baik, informasi cuaca yang lebih baik untuk
bisa masuk," Andi menambahkan.
Ia menambahkan, kebutuhan lahan
untuk pembangunan infrastruktur landasan pacu sepanjang 500 meter sampai
saat ini sulit ditemukan.
"Indonesia
ini punya ciri khas, kita banyak pulau dan tanah kita kalau datar itu
lembek. Kalau di pulau - pulau cari tanah datar 500 meter aja itu
susahnya bukan main. Kalaupun ketemu tanah kosong kita perlu buldoser
buat meratakan, itu juga susah," tutur Andi.
Bandung - PT Dirgantara Indonesia (PTDI) menggandeng Universitas
Indonesia (UI) untuk menguatkan dan mengembangkan industri dirgantara
dan pertahanan. Terutama dalam mencetak sumber daya manusia (SDM) dan
riset.
Kerja sama PTDI dan UI bukan untuk pertama kalinya.
Sebelumnya, UI juga pernah terlibat dalam proyek pembuatan pesawat N219
milik PTDI dengan merancang Flight Deck di Laboratorium Ergonomik Teknik
Industri UI.
Rektor UI Muhammad Anis mengatakan kerjasama ini
bertujuan mendukung pemerintah untuk menjadikan industri pertahanan
Indonesia yang mandiri pada tahun 2045. Sehingga, UI memutuskan bekerja
sama dengan PTDI.
Dalam mewujudkan target tersebut, kata dia, diperlukan sejumlah
strategi diantaranya alih teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Sebab,
SDM menjadi salah satu kunci keberhasilan utama di dalam mewujudkan
bangsa yang mandiri dan unggul.
"Kami menyakini mampu
berkolaborasi dengan PTDI khususnya dalam mencetak SDM yang handal untuk
mengelola kemandirian bangsa pada industri dirgantara dan pertahanan,"
kata Anis usai melakukan pertemuan dengan direksi PTDI di kantor PTDI,
Jalan Pajajaran, Kota Bandung, Selasa (5/9/2017).
Ia menuturkan
selain SDM, UI juga mendukung industri dirgantara dan pertahanan
Indonesia melalui berbagai penelitian, pengembangan, dan rekayasa
inovasi teknologi pertahanan. Salah satunya merancang pesawat tanpa
awak.
PTDI-UI Kolaborasi Foto: Muklis Dinillah
Dia
menjelaskan komitmen UI ditunjukkan melalui pengembangan alat utama
sistem pertahanan (alutsista) Kapal Makara-05 dan Makara-06 yang
merupakan Drone Permukaan Laut dan Drone Bawah Laut karya mahasiswa
Fakultas Teknik UI.
"Dengan menerapkan teknologi tanpa awak yang
dapat digunakan untuk menunjang aktivitas di bidang keamanan, penelitian
bawah laut, serta mitigasi bencana/kecelakaan sehingga bermanfaat untuk
negeri," tutur dia.
Dirut PTDI Elfien Goentoro berharapkan
kolaborasi antara PTDI dan UI dapat mendukung penguatan PTDI di dalam
pengembangan industri pertahanan, teknologi dirgantara khususnya serta
pengelolaan SDM handal dan berdaya saing global.
"Dengan adanya
sinergi dan peran dari UI dapat meningkatkan kualitas SDM yang handal
dan profesional di PTDI khususnya sebagai industri pertahanan Indonesia
yang mandiri pada tahun 2045," kata Elfien.
Perang antar-Korea hanya tinggal tunggu waktu. Foto : Ist
KOREA Selatan
(Korsel) dalam posisi siaga penuh menghadapi segala kemungkinan perang
dengan Korea Utara (Korut). Seoul menggelar latihan perang dengan
skenario menghadapi pertempuran sesungguhnya dengan Pyongyang. Latihan
peluncuran rudal dan penembakan roket dari pesawat tempur pun dilakukan
Korsel.
Ketegangan kedua negara bertetangga kerap terjadi tahun
ini. Hal ini makin diperburuk dengan tindakan Korut yang mengabaikan
desakan internasional untuk menghentikan uji coba nuklirnya.
Berikut ketegangan kedua negara yang tercatat dalam sebulan ini :
21 Agustus 2017 Militer Korsel dan AS mulai menggelar simulasi perang di tengah ketegangan program nuklir Korut.
1 September 2017 Pesawat pengebom AS terbang di atas Semenanjung Korea sebagai latihan pengeboman terhadap fasilitas nuklir Korut. 2 September 2017 Presiden Korsel Moon Jae-in dan Presiden AS Donald Trump sepakat merevisi traktat misil untuk meningkatkan pertahanan. 3 September 2017 Korut sukses melaksanakan uji coba bom hidrogen. Dunia mengecam provokasi tersebut. 4 September 2017 Korsel
meminta AS untuk menempatkan pesawat pengebom di Semenanjung Korea
setelah Korut memberikan sinyal akan meluncurkan misil jarak jauh.
Dengan
kondisi yang terjadi sekarang ini, Korsel dalam kondisi siaga satu atau
siap berperang. Korsel telah mempersiapkan diri dengan berbagai latihan
dengan bantuan Amerika Serikat.
Dengan
kata lain, saat ini perang antar-Korea sangat mungkin segera terjadi.
Pasalnya, Korsel pun sudah gerah dengan tindakan provokasi Pemimpin
Korut Kim Jong Un.
Bendera
Rusia dan Amerika Serikat (AS). Pemerintah Rusia gugat AS terkait
perampasan kantor diplomatiknya di San Francisco. Foto/REUTERS/Maxim
Shemetov
MOSKOW
- Pemerintah Rusia mengajukan gugatan hukum terhadap pemerintah Amerika
Serikat (AS) terkait penutupan paksa kantor diplomatiknya di San
Francisco. Moskow menilai tindakan Washington sebagai perampasan yang
melanggara hukum internasional.
Menteri Luar Negeri Rusia Sergey
Lavrov melalui telepon telah memberi tahu Menteri Luar Negeri AS Rex
Tillerson bahwa proses hukum telah dimulai.
”Ketika membahas
hubungan internasional, Lavrov menunjukkan bahwa perampasan properti
diplomat Rusia di tanah AS adalah pelanggaran mencolok terhadap
norma-norma internasional,” kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam
sebuah pernyataan.
”Menteri (Lavrov) menarik Menteri Luar Negeri
(AS) untuk memperhatikan kata-kata (Presiden) Vladimir Putin saat KTT
BRICS di Xiamen, China mengenai niat Rusia untuk menggunakan cara-cara
legal guna melawan tindakan ilegal Washington,” lanjut kementerian
tersebut, seperti dilansir Russia Today, Rabu (6/9/2017).
Pada
tanggal 31 Agustus, Rusia diberi waktu 72 jam untuk membersihkan kantor
konsulatnya di San Francisco, serta propert diplomatik di Washington DC
dan New York.
Rusia mengatakan bahwa bangunan tersebut kemudian
digeledah, yang merupakan pelanggaran Konvensi Wina tentang Hubungan
Diplomatik. Washington menolak akses Moskow atas kantor diplomatiknya
meskipun menurut hukum internasional properti dan kepentingan diplomatik
sebuah negara tidak dapat diganggu gugat.
”Keputusan Amerika
untuk menolak Rusia atas penggunaan propertinya adalah pelanggaran nyata
atas hak properti Rusia,” kata Presiden Putin di China pada hari
Selasa. ”Mari kita lihat seberapa baik sistem hukum Amerika yang banyak
dipuji.”
Sementara itu, juru bicara Putin, Dmitry Peskov
mengatakan bahwa Rusia terbuka untuk mengajukan tuntutan hukumnya dengan
pengadilan mana pun.
Rusia
menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara hooligan atas tindakannya
menggeledah kantor perwakilan Rusia di Washington. Foto/Reuters
MOSKOW - Rusia menyebut Amerika Serikat (AS) sebagai negara hooligan
atas tindakannya menggeledah kantor perwakilan Rusia di Washington.
Moskow menyatakan, mereka akan membalas aksi tersebut dengan cara mereka
sendiri.
"Kita seharusnya tidak mencoba menjadi seperti mereka.
Kami tidak pernah mengatakan bahwa tindakan yang tidak bersahabat atau
bermusuhan oleh Amerika harus ditanggapi dengan sebuah tindakan balasan
yang meniru garis keturunan Amerika, yang mengarah pada pelanggaran
hukum dan peradilan," ucap Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergai
Ryabkov.
"Kami tidak pernah menghadapi pelanggaran berat, seperti
norma-norma hukum internasional yang terus-menerus dan menyeluruh. Saya
akan menyebut apa yang terjadi sekarang hooliganisme sebuah negara,"
sambungnya, seperti dilansir Russia Today pada Senin (4/9).
Dia
mengatakan, setiap negara memang memiliki kebijakan masing-masing
mengenai hal ini. Namun, lanjut Ryabkov, kebijakan tersebut harus
mematuhi beberapa peraturan atau lebih tepatnya sopan santun dalam dunia
internasional.
Ryabkov lalu menuturkan, akan memakan waktu lama
untuk memproses perkembangan dan memutuskan respons yang tepat. Tapi
Rusia akhirnya akan membalas, dia berjanji.
"Saya jamin, kami
punya banyak pilihan. Masalahnya bukan tentang datang dengan satu; Ini
tentang tidak meniru perilaku rendah dan tidak bermartabat ini. Kalau
tidak, kita akan segera menemukan diri kita di hutan
diplomatik-diplomatik," jelasnya.
Pemimpin
Korea Utara Kim Jong-un saat bertemu ilmuwan senjata nuklir termasuk
Hong Sung-mu (kiri) dan Ri Hong-sop (kedua dari kiri) dalam sebuah foto
yang dirilis pada bulan Maret 2016. Foto/KCNA/REUTERS
SEOUL
- Dua sosok ilmuwan nuklir loyalis Kim Jong-un dipandang para ahli
sebagai sosok di balik kesuksesan uji coba senjata nuklir jenis bom
hidrogen Korea Utara (Korut). Keduanya telah masuk daftar tokoh yang
terkena sanksi Amerika Serikat (AS).
Foto-foto yang diterbitkan kantor berita negara Korut, KCNA,
beberapa jam sebelum tes bom hidrogen menunjukkan dua pria berdiri di
samping Kim Jong-un saat diktator muda Pyongyang itu memeriksa hulu
ledak. Kedua pria itu adalah Ri Hong-sop, Kepala Institut Senjata Nuklir
Korut dan Hong Sung-mu, Wakil Direktur Partai Buruh di Departemen
Industri Amunisi Korut.
Tes bom hidrogen pada hari Minggu lalu
merupakan uji coba senjata nuklir keenam Korut. Bom berbahaya itu
diklaim memiliki kekuatan yang jauh lebih merusak daripada bom atom.
Para
ahli menyatakan bahwa kedua ilmuwan tersebut bagian dari kader ahli
senjata nuklir yang berada di garis depan ambisi nuklir Kim Jong-un
untuk mengembangkan rudal balistik antarbenua (ICBM) yang dapat membawa
hulu ledak nuklir ke wilayah AS.
”Tampaknya Hong mempelopori
program pengembangan nuklir sebagai pejabat senior partai dan Ri
bertanggung jawab atas uji coba nuklir seperti bom hidrogen di tingkat
pekerja,” kata Yang Moo-jin, profesor di University of North Korean
Studies di Seoul, pemantau hirarki dan kepemimpinan negara tersebut,
yang dilansir Rabu (6/9/2017).
Verifikasi independen atas peran
kedua ilmuwan nuklir tersebut tidak bisa dilakukan, karena Pemerintah
Korut tidak menyediakan kontak untuk komentar melalui email, fax atau
telepon bagi media asing. Duta Besar Korut untuk PBB juga belum bersedia
berkomentar.
Namun, sebuah ulasan Reuters terhadap
media pemerintah Korut menunjukkan bahwa kedua ilmuwan tersebut telah
menjadi semakin terkenal karena program senjata Pyongyang yang maju
pesat di bawah kepemimpinan Kim.
Pada bulan Januari 2016, Hong
dan Ri adalah orang pertama dan kedua yang menerima medali, yang
diberikan secara pribadi oleh Kim Jong-un dalam sebuah upacara untuk
menandai tes nuklir keempat.
Dua bulan kemudian, mereka menemani
Kim yang sedang tersenyum memeriksa bola berwarna perak, yang menurut
Pyongyang merupakan miniatur hulu ledak nuklir yang bisa dipasang pada
ICBM.
Siegfried Hecker, seorang profesor ilmu nuklir di Stanford
University dan salah satu orang Amerika terakhir yang mengunjungi
Yongbyon, mengingat pertemuan Ri selama beberapa kunjungan di sana
antara tahun 2004 dan 2008. Selama salah satu kunjungan itu, Ri
menunjukkan kepada Hecker perihal reaktor plutonium dan laboratorium
radiokimia.
Pemimpin
Korea Utara Kim Jong-un memberi pengarahan terkait program senjata
nuklir Pyongyang, Minggu (3/9/2017). Foto/KCNA via REUTERS
BEIJING
- Gunung di Punggye-ri di mana Korea Utara (Korut) menguji coba senjata
nuklir terbarunya berisiko runtuh. Peringatan berbahaya ini disampaikan
para pakar China yang mengukur gelombang kejut akibat ledakan tes
senjata nuklir jenis bom hidrogen pada hari Minggu lalu.
Selain berpotensi meruntuhkan gunung, bahaya lainnya adalah bocornya radiasi nuklir ke atmosfer bumi.
Para
ilmuwan dari laboratorium fisika seismik dan bumi di Universitas Sains
dan Teknologi China di Hefei, Provinsi Anhu, percaya bahwa tes terbaru
dari senjata nuklir rezim Kim Jong-un dilakukan di bawah sebuah gunung
di situs uji coba nuklir Punggye-ri.
Pemimpin kelompok ilmuwan, Wen Lianxing—seorang ahli geofisika—percaya bahwa margin of error
untuk prediksi mereka tidak lebih dari 100 meter, dengan mengutip data
yang dikumpulkan di lebih dari 100 lokasi pemantauan gempa.
Kumpulan data tersebut termasuk gempa yang tercatat delapan menit setelah uji coba senjata nuklir pada hari Minggu.
Menurut
tim Wen, energi yang dikeluarkan dalam tes senjata nuklir tersebut
sekitar 108,3 kiloton TNT, atau 7,8 kali dari energi yang dikeluarkan
oleh bom atom yang dijatuhkan Amerika Serikat (AS) di Hiroshima, Jepang,
pada tahun 1945. Ini jauh melampaui kekuatan semua bom nuklir
sebelumnya yang diuji coba oleh Pyongyang.
Sedangkan tim ilmuwan
di Norwegia memperkirakan bom hidrogen yang diuji coba rezim Kim Jong-un
tersebut 10 kali lebih besar dari bom Hiroshima.
Temuan tim
China, jika akurat, bisa berarti bencana lingkungan besar sedang dalam
perjalanan. Ketua Masyarakat Nuklir China yang juga peneliti program
senjata nuklir Beijing, Wang Naiyan, juga menyampaikan peringatan
serupa.
Menurut Wang, selain gunung akan runtuh, juga akan memunculkan lubang yang melepaskan radiasi nuklir ke seluruh wilayah.
”Kami
menyebutnya 'melepaskan atap'. Jika gunung ambruk dan lubang terbuka,
ia akan mengeluarkan banyak hal buruk,” ujar Wang, seperti dikutip dari South China Morning Post, Rabu (6/9/2017).
Wang mengatakan keparahan situasi tergantung pada tempat Korea Utara menempatkan bom tersebut.
”Jika bom ditanam di dasar terowongan yang di jalur vertikal, ledakan tersebut akan mengurangi kerusakan,” katanya.
Namun,
skenario seperti itu tidak mungkin, karena terowongan semacam itu mahal
dan sulit dibangun. Jauh lebih mudah, kata Wang, untuk membangun
terowongan horizontal ke jantung gunung yang meningkatkan risiko
"melepaskan atap" gunung.
”Bom 100 kiloton adalah bom yang
relatif besar. Pemerintah Korea Utara harus menghentikan tes karena
mereka menimbulkan ancaman besar, tidak hanya bagi Korea Utara tapi juga
ke negara lain, terutama China,” katanya.
Pemimpin Korut, Kim Jong-un, memberikan arahan mengenai program senjata nuklir kepada para peneliti. Foto/Istimewa
WASHINGTON
- Uji coba nuklir yang dilakukan Korea Utara (Korut) pada akhir pekan
memicu terjadinya tanah longsor di daerah peledakan dan sekitarnya. Hal
itu diperlihatkan oleh citra satelit, namun tidak ada kawah yang
terbentuk dari reruntuhan.
Menurut badan Survei Geologi Amerika
Serkat (AS), ledakan bawah tanah yang terjadi pada hari Minggu lalu itu
menyebabkan gempa berkekuatan 6,3 skala Richter. Kemudian diikuti oleh
gempa susulan dengan kekuatan 4,1 skala Richter yang menyebakan bebatuan
di atas lokasi menghilang, berpotensi melepaskan materi radioaktif ke
atmosfer.
Pyongyang mengatakan bahwa tes tersebut merupakan bom
hidrogen yang bisa dipasang pada rudal. Pernyataan ini meningkatkan
ketegangan karena ambisi senjata nuklir Korut dan memicu kecaman global.
Situs
38North, yang terkait dengan Universitas Johns Hopkins di AS,
menerbitkan gambar satelit yang diambil pada hari Senin, atau sehari
setelah uji coba. Gambar itu menunjukkan perubahan di permukaan di
lokasi uji coba Punggye-ri dimana tanah telah terangkat ke udara oleh
getaran, dan tanah longsor kecil meluncur ke sungai.
"Gangguan
ini lebih banyak dan meluas daripada yang kita lihat dari salah satu
dari lima tes yang dilakukan Korut sebelumnya," kata situs pemantau
aktivitas Korut itu.
"Tampaknya tidak ada bukti adanya kawah yang
runtuh, seperti yang mungkin ditimbulkan dari gempa pasca-tes,"
tambahnya seperti dikutip dari Daily Mail, Rabu (6/9/2017).
Menteri
pertahanan Korea Selatan (Korsel) telah memperkirakan hasil dari
ledakan tersebut sebesar 50 kiloton, sementara 38North mengatakan bahwa
saat ini diyakini 100 kiloton atau lebih. Jepang telah menempatkannya
besarnya ledakan pada angka 120 kiloton, delapan kali dari bom atom AS
yang menghancurkan Hiroshima pada tahun 1945.
Badan
keselamatan nuklir Seoul mengatakan bahwa pihaknya tidak mendeteksi
adanya jejak bahan radioaktif, seperti gas xenon, di tanah, sampel air
dan udara setelah ledakan tersebut.
"Korsel tampaknya tidak terpengaruh dengan radiasi yang ditimbulkan oleh uji coba itu," kata badan tersebut.
Presiden Amerika Serikat Donald John Trump. Foto/REUTERS/Chris Keane
WASHINGTON
- Presiden Donald Trump memberikan “lampu hijau” kepada Korea Selatan
(Korsel) dan Jepang untuk membeli sejumlah senjata militer canggih dari
Amerika Serikat (AS) karena ketegangan dengan Korea Utara (Korut)
berlanjut. Washington menganggap perilaku rezim Kim Jong-un sembrono dan
berbahaya.
Presiden Trump membuat pengumuman tersebut setelah
Pyongyang menguji coba senjata nuklir jenis bom hidrogen pada hari
Minggu lalu. Tes senjata berbahaya itu telah memicu kemarahan dan
kekhawatiran masyarakat internasional.
“Saya mengizinkan Jepang
dan Korea Selatan untuk membeli sejumlah peralatan militer yang sangat
canggih dari Amerika Serikat,” tulis Trump di Twitter melalui akun @realDonaldTrump, yang dikutip Rabu (6/9/2017).
Beberapa pemimpin dunia telah mengkhawatirkan kemampuan rudal berhulu ledak nuklir Korea Utara.
Kanselir
Jerman Angela Merkel mengutuk uji coba terbaru senjata nuklir Pyongyang
sebagai pelanggaran terang-terangan konvensi internasional. Namun,
Markel tetap menghendaki solusi diplomatik dan damai terhadap krisis
nuklir Korea Utara.
Presiden Rusia Vladimir Putin juga
memperingatkan bahaya “histeria militer” berkaitan dengan situasi Korea
Utara. Putin menekankan bahwa penting bagi semua pihak, termasuk Korea
Utara, untuk tidak menghadapi ancaman pemusnahan. Dia mengajak semua
pihak yang bertikai melangkah di jalur kerja sama.
“Mencambuk histeria militer sama sekali tidak masuk akal dalam situasi ini,” kata Putin.
Perdana
Menteri Inggris Theresa May menambahkan tes senjata nuklir Korea Utara
merupakan tindakan ceroboh dan tidak dapat diterima.
“Saya
membahas ancaman serius dan tindakan berbahaya serta ilegal ini dengan
Perdana Menteri (Shinzo) Abe di Jepang minggu ini dan mengulangi seruan
yang kami buat untuk tindakan yang lebih keras, termasuk meningkatkan
laju pelaksanaan sanksi yang ada dan segera mencari langkah-langkah baru
di Dewan Keamanan PBB,” ujar May.
”Ini sekarang lebih mendesak
lagi. Masyarakat internasional telah mengecam tes ini secara universal
dan harus bersama-sama terus meningkatkan tekanan pada pemimpin Korea
Utara untuk menghentikan tindakan destabilisasinya,” imbuh May, seperti
dikutip IB Times.
Korea Selatan (Korsel) mempertimbangkan opsi militer terhdap Korea Utara (Korut). Foto/Ilustrasi/Istimewa
SEOUL
- Kementerian Pertahanan Korea Selatan (Korsel) mengatakan pihaknya
mencari semua opsi militer yang tersedia untuk menghadapi perang nuklir
melawan Korea Utara (Korut). Pernyataan ini mengacu pada kemungkinan
untuk mendapatkan senjata nuklir taktis dari Amerika Serikat (AS).
Kementerian
Pertahanan Korsel, bagaimanapun, menegaskan kembali kebijakan lama
Seoul untuk membuat semenanjung Korea bebas dari senjata nuklir.
"Tidak
ada perubahan dalam prinsip denuklirisasi pemerintah kita," ujar juru
bicara kementerian pertahanan Korsel, Moon Sang-gyun, seperti dikutip
dari Korea Herald, Selasa (5/9/2017).
Dia menanggapi pertanyaan tentang ucapan Menteri Pertahanan Song Young-moo sehari sebelumnya.
Berbicara
di sebuah sidang Majelis Nasional, Song mengatakan kemungkinan
kembalinya senjata nuklir taktis milik AS. Hal itu dapat didiskusikan
sebagai salah satu dari berbagai pilihan untuk pencegahan dan respons
yang efektif terhadap tindakan Korut.
"Menteri Pertahanan
menunjukkan perlunya meninjau semua opsi yang ada dari perspektif
militer dan menemukan jalan yang realistis," jelas Moon.
Dalam
pertemuannya dengan Menteri Pertahanan AS Jim Mattis, Song berbicara
tentang seruan beberapa orang, terutama konservatif, di Korsel untuk
pengerahan aset berprofil tinggi milik AS di Korsel.
AS menarik senjata dari semenanjung Korea pada awal 1990-an setelah kedua Korea sepakat untuk melakukan denuklirisasi.
Pejabat
Kantor kepresidenan Korsel, Cheong Wa-dae, mengumumkan pekan lalu bahwa
untuk saat ini pihaknya tidak mempertimbangkan pemindahan senjata
nuklir AS.
Rusia siap ambil tindakan terkait penyebaran sistem anti rudal THAAD buatan AS di Korsel. Foto/Istimewa
BEIJING
- Rusia perlu bereaksi terhadap sistem pertahanan anti rudal Amerika
Serikat (AS) di Korea Selatan (Korsel). Demikian yang dikatakan Wakil
Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov.
"Ini mau tidak mau
akan menimbulkan pertanyaan tentang reaksi kita, tentang keseimbangan
militer kita," ujar Ryabkov pada pertemuan puncak di China seperti
disitir dari Independent, Selasa (5/9/2017).
Komentar
ini keluar menyusul pengumuman Seoul bahwa pihaknya akan memperkuat
sistem pertahanan rudal buatan AS, Terminal High Altitude Area Defence
system (THAAD). Kebijakan itu diambil setelah Korea Utara melakukan uji
coba bom hidrogen pada akhir pekan lalu.
Sistem anti-rudal THAAD
telah menciptakan ketegangan diplomatik antara Korsel dan China. Beijing
meyakini radar sistem anti rudal tersebut dapat digunakan untuk
memantau aktivitasnya.
Rusia dan China, saingan lama yang
tampaknya telah menemukan kesamaan dalam masalah Korut, telah mengkritik
militerisasi Amerika di Semenanjung Korea.
Korut berulang kali
menentang sanksi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengembangkan
senjata nuklir dan menguji sistem rudal.
Pada bulan Agustus,
negara komunis yang terisolasi mengirim rudal antar benua ke daratan
Jepang yang mendarat di Samudra Pasifik. Korut juga mengancam untuk
menyerang wilayah AS di Guam, sebuah pulau kecil di Pasifik yang
digunakan sebagai pangkalan militer Amerika.
Korut telah mendapat sanksi PBB sejak 2006 karena program rudal nuklir dan balistiknya.
Dewan
Keamanan PBB bulan lalu dengan suara bulat memberlakukan sanksi baru
atas Korut setela melakukan uji coba dua rudal jarak jauh yang
diluncurkan pada bulan Juli. Sanksi tersebut berfokus pada ekspor
batubara, besi, timbal dan makanan laut Korut.
Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah
Aman, menyampaikan bahwa serangkaian kekerasan yang terjadi selama
sepekan belakangan menunjukkan pemerintah Myanmar belum melakukan upaya
keras untuk mencari solusi konflik di Rakhine. (Reuters/Olivia Harris)
Jakarta, CB --
Malaysia memanggil duta besar Myanmar di negaranya untuk
menyampaikan protes atas kekerasan yang menimpa etnis Muslim minoritas
Rohingya di negara bagian Rakhine.
Dalam kesempatan tersebut,
Menteri Luar Negeri Malaysia, Anifah Aman, menyampaikan bahwa
serangkaian kekerasan yang terjadi selama sepekan belakangan menunjukkan
pemerintah Myanmar belum melakukan upaya keras untuk mencari solusi
konflik di Rakhine.
"Melihat perkembangan ini, Malaysia meyakini
masalah kekerasan dan diskriminasi terhadap Rohingya harus diangkat ke
forum internasional yang lebih tinggi," kata Anifah melalui pernyataan
resmi yang dikutip Reuters, Selasa (5/9).
Dalam pernyataan terpisah, Kemlu Malaysia juga mengeluarkan imbauan
perjalanan bagi warganya agar menghindari perjalanan ke Rakhine. Mereka
juga meminta warganya yang sedang berada di Myanmar untuk waspada dan
terus memantau perkembangan situasi keamanan di Rakhine.
Situasi
di Rakhine kembali memanas sejak pekan lalu, ketika kelompok bersenjata
Pasukan Keselamatan Rohingya Arakan (ARSA) menyerang sejumlah pos polisi
dan satu pangkalan militer.
Aparat Myanmar pun melakukan operasi
pembersihan dengan dalih memburu "teroris" yang bertanggung jawab atas
penyerangan di pos polisi dan pangkalan militer tersebut.
Namun ternyata, aparat Myanmar dilaporkan juga membunuh orang Rohingya
secara membabi buta. Mereka juga membakar rumah-rumah Rohingya hingga
rata dengan tanah.
Akibatnya, puluhan ribu orang Rohingya kabur
dari Rakhine menuju Bangladesh, di mana hidup mereka juga
terkatung-katung karena pemerintah setempat enggan menerima kehadiran
pengungsi dari Myanmar tersebut.
Dalam kesempatan pertemuan dengan
Menlu Bangladesh, Menlu Retno menyatakan Indonesia mencari tahu hal yang
bisa dilakukan untuk bantu pengungsi Rohingya. (CNN Indonesia/Safir
Makki)
Jakarta, CB --
Setelah melakukan kunjungan diplomasi di Myanmar, Menteri Luar
Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, terbang ke Bangladesh pada
Selasa (5/9). Ketika tiba di Dhaka—ibu kota Bangladesh—Retno pun segera
melakukan pertemuan diplomasi dengan Menteri Luar Negeri Bangladesh,
Abul Hassan Mahood Ali.
Dikutip dari akun Twitter resmi
Kemenlu RI, dalam pertemuan itu Retno dan Ali membahas rencana bantuan
kemanusiaan RI untuk pengungsi Rohingya yang terusir dari Rakhine,
Myanmar dan kini berada di perbatasan Bangladesh.
Pertemuan
dengan Retno dengan Mahood itu sendiri berlangsung di tengah masa libur
panjang Bangladesh terkait perayaan Hari Raya Iduladha 1438 H/2017 M.
“Kami
akan terus mendiskusikan jenis dukungan apa yang bisa dilakukan
Indonesia untuk meringankan beban pemerintah Bangladesh,” kata Retno
dalam jumpa pers usai bertemu Ali dan juga Perdana Menteri Bangladesh
Sheikh Hasina, Selasa (5/9) seperti dikutip dari Reuters.
Pada hari ini, Rabu (6/9), Duta Besar RI di Bangladesh disebutkan
akan menggelar pertemuan dengan Ali guna menindaklanjuti kunjungan
Retno. Retno sendiri menegaskan bentuk bantuan lebih pada uluran
kemanusiaan dibandingkan keuangan.
Selain bertemu dengan Mahood,
Retno pun terlihat menyempatkan diri pula bertemu dengan perwakilan
badan urusan pengungsi PBB (UNHCR) dan Organisasi Migrasi Internasional
PBB (IOM).
Pertemuan itu disebutkan untuk membahas situasi
kemanusiaan di perbatasan Bangladesh. Seperti dilansir Reuters,
setidaknya hampir 125 ribu etnis muslim Rohingya yang mengungsi dari
Rakhine di Myanmer ke perbatasan Bangladesh hanya dalam tempo waktu 10
hari sejak 25 Agustus lalu.
Di Myanmar sendiri diperkirakan ada sekitar 1,1 juta populasi etnis muslim Rohingya.
Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak pemerintah Myanmar untuk mengakhiri kekerasan di Rakhine.
“Itu telah menciptakan situasi yang membuat wilayah menjadi tak stabil,” kata Guterres.
Guterres
pun mengabarkan dirinya telah menulis surat kepada Dewan Keamanan PBB
terkait situasi yang terjadi di Rakhine. Saat ditanya kekhawatiran
terkait pembersihan etnis atau genosida sedang terjadi di Rakhine,
Guterres menjawb. “Kita sedang menghadapi risiko itu. Saya harap tidak
sampai ke sana.”
Konflik di Rakhine sendiri diperkirakan telah menewaskan 400 orang dan sebagian besar dari etnis Rohingnya.
Presiden Amerika Serikat, Donald
Trump, resmi menghapus program amnesti era Barack Obama yang melindungi
sekitar 800 ribu imigran ilegal. (Reuters/Joshua Roberts)
Jakarta, CB --
Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, resmi menghapus program
amnesti era Barack Obama yang melindungi sekitar 800 ribu imigran
ilegal.
"Saya mengumumkan bahwa program yang dikenal sebagai DACA
yang diberlakukan di bawah pemerintahan Obama sekarang dihapuskan,"
ujar Jaksa Agung AS, Jeff Sessions, sebagaimana dilansir Reuters, Selasa
(5/9).
Sessions mengatkaan, program amensti itu tak sesuai
dengan konstitusi dan "mengurangi pekerjaan bagi ribuan warga AS karena
mengizinkan para orang asing ilegal itu mengambil pekerjaan tersebut."
Dikenal
dengan nama DACA, program Tindakan Penangguhan Kedatangan Anak ini
merupakan amnesti bagi anak-anak yang dibawa masuk AS secara ilegal.
Di bawah program tersebut, para anak imigran ilegal itu diperbolehkan
tinggal layaknya warga AS, dengan hak untuk memperoleh pendidikan dan
pekerjaan.
Keputusan Trump ini pun langsung dikecam oleh berbagai
pihak karena dianggap mematahkan peluang dari para anak imigran ilegal
yang selama ini disebut "Pemimpi."
Trump akhirnya merilis
pernyataan berbunyi, "Saya bukan ingin menghukum anak-anak, yang
sebagian besar sekarang sudah dewasa, atas tindakan orang tua mereka.
Namun, kita harus memahami bahwa kita adalah adalah negara penuh
kesempatan karena kita adalah negara hukum."
Kini, sang presiden menyerahkan keputusan ini ke tangan Kongres yang
diberi tenggat waktu hingga 5 Maret mendatang untuk menentukan nasib
para Pemimpi.
Obama pun angkat bicara dan mengatakan bahwa
keputusan Trump ini merupakan tindakan politis. Ia mendesak Kongres
untuk melindungi para pemimpi.
"Ini semua untuk para pemuda yang
tumbuh di Amerika, anak-anak yang belajar di sekolah kita, pemuda yang
memulai karier mereka, para patriot yang bersumpah di bawah bendera
kita. Para Pemimpin ini adalah orang Amerika di dalam hati mereka, jiwa
mereka, di setiap aspek kecuali satu: di atas kertas," kata Obama.
Awal pekan ini, pemerintah Korsel pun
memprediksi Korut tengah mempersiapkan uji coba rudal baru untuk
kesekian kalinya. (Reuters/KCNA)
Jakarta, CB --
Berselang beberapa hari setelah menguji coba senjata nuklir pada
akhir pekan lalu, Pyongyang kini dilaporkan tengah memindahkan sistem
rudal balistik antarbenua (ICBM) miliknya menuju ke pesisir barat Korea
Utara,
Negara terisolasi itu pun diketahui memiliki fasilitas rudal di sekitar pantai bagian baratnya.
Mengutip pantauan sumber intelijen, surat kabar Korea Selatan Asia Business Daily melaporkan roket itu tampak bergerak sekitar Senin malam (4/9).
Korut diduga memindahkan rudal tersebut pada malam hari untuk menghindari pengawasan kamera satelit.
Diberitakan Reuters, saat ini, Kementerian Pertahanan Korea Selatan belum bisa mengonfirmasi pergerakan rudal tetangganya itu.
Hanya
saja, sebelum ada laporan tersebut, pemerintah telah memprediksi bahwa
Korut tengah mempersiapkan untuk meluncurkan rudalnya, termasuk ICBM,
dalam waktu dekat.
Sejauh ini Kemhan Korsel juga tengah mempersiapkan opsi lain bersama
militer Amerika Serikat untuk membendung provokasi terbaru Korut.
Melalui
sambungan telepon, Kepala Staf Gabungan Militer AS, Joseph Dunford, dan
Kepala Staf Gabungan Militer Korsel, Jeong Kyeong-doo, sepakat
mengambil "langkah militer yang efektif."
Korsel dan AS juga disebut telah sepakat mengerahkan empat sinstem anti-rudal baru di situs militer Seongju, Seoul.
Keputusan pengerahan ini pun telah mendapat lampu hijau dari Presiden
Moon Jae-in yang selama ini menekankan pendekatan diplomatik untuk
menghadapi Korut.
Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak
mengatasi krisis nuklir di Semenanjung Korea tak bisa dengan histeria
militer untuk membalas Korut ataupun dengan sanksi. (AFP PHOTO / SPUTNIK
/ Alexey NIKOLSKY)
Jakarta, CB --
Presiden Rusia Vladimir Putin memperingatkan krisis dunia yang
bisa meningkat akibat program senjata Korea Utara. Pemimpin Negara
Beruang Merah itu menilai program nuklir Korut bisa menimbulkan bencana
global dengan korban luar biasa banyak.
Namun, sambung Putin,
dalam kunjungan kenegeraan di China pada Selasa (5/9), itu sebaiknya
dihadapi lewat tindakan diplomasi, bukan histeria militer.
Putin menilai pemimpin Korut saat ini, Kim Jong-un telah mengalkulasi
keberadaan rezimnya di tengah situasi saat ini. Putin pun menilai,
generasi ketiga pemimpin Korut itu pun telah mengambil pelajaran dari
kejatuhan Saddam Hussein, dan tak ingin bernasib sama.
``Dia
[Saddam] hancur dan anggota keluarganya pun terbunuh. Negara itu hancur,
dan Saddam Hussein digantung. Setiap orang tahun itu, dan setiap orang
di Korea Utara pun tahu itu,” ujar Putin seperti dikutip dari CNN.
Sebelumnya,
pada awal pekan ini, Duta Besar Amerika Serikat di PBB, Nikki Haley
dengan tegas menyatakan sikap Kim Jong-un saat ini seolah hendak meminta
perang. Haley pun menuntut Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi
terkuat guna menghentikan program nuklir di Pyongyang.
Menanggapi hal tersebut, meski mengutuk prorgram ambisius nuklir Iran,
Putin mendesak sanksi bukan hal yang bagus dan malah berujung tak
berguna serta tak efektif.
Pada akhir pekan lalu, ketegangan di
kawasan semenanjung meingkat setelah Pyongyang mengumumkan melakukan uji
coba keenam nuklir—yang diklaim berisi bom hidrogen. Klaim itu sendir
tak bisa diverifikasi dengan tepat, namun data seismologi
mengindikasikan itu adalah senjata yang lebih kuat diaktifkan Pyongyang.
Ancaman Presiden Rusia Vladimir Putin
(kanan) menambah dalam perseteruan diplomatik antara Amerika Serikat dan
Rusia. (REUTERS/Carlos Barria)
Jakarta, CB --
Presiden Rusia Vladimir Putin mengancam mengusir ratusan diplomat
Amerika Serikat yang masih berada di negaranay di tengah perseteruan
kedua negara yang terus bergejolak sejak Washington dan Moskow saling
usir utusan diplomatik.
"Kami berhak membuat keputusan soal
berapa banyak diplomat AS di Moskow. Tapi kami tidak akan melakukannya
untuk saat ini," ucap Putin dalam jumpa pers usai pertemuan puncak
negara BRICS di Xianmen, China, Selasa (5/9).
Ancaman ini dilontarkan Putin berselang beberapa hari setelah para
diplomatnya yang berada di Negara Paman Sam, AS, dipaksa mengosongkan
tiga properti, termasuk gedung konsulat Rusia di San Fransisco, pada
akhir pekan lalu.
Diberitakan AFP, pengusiran itu dilakukan Gedung Putih sebagai balasan atas Kremlin yang lebih dulu memotong jumlah diplomat AS di Rusia.
Juni
lalu, Moskow memerintahkan AS untuk memangkas jumlah stafnya di Rusia
yang semula sebanyak 755 orang menjadi 455 terhitung 1 September. Angka
itu sama dengan jumlah diplomat Rusia yang bertugas di Amerika Serikat.
Selain
itu, pengusiran diplomat AS ini dilakukan Kremlin sebagai respons atas
penjatuhan sanksi baru terhadap negaranya. Sebelumnya, pemerintahan
Presiden Donald Trump sepakat memberikan sanksi baru itu dengan alasan
keterlibatan Rusia dalam pemilu AS 2016 lalu. Rusia sendiri sudah
dijatuhi sanksi oleh AS terkait tindakannya mencaplok Crimea dari
Ukraina pada 2014 silam.
Menteri Pariwisata Arief Yahya (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)
Dalam daftar itu, Indonesia memang tidak berada di puncak. Namun,
tak ada negeri yang kaya akan pemandangan alam indah dan keragaman
budaya yang memesona, kecuali Indonesia
Jakarta (CB) - Indonesia masuk dalam daftar 20 negeri
terindah di dunia versi publisher ternama di Inggris, yakni "Rough
Guides" yang melakukan jajak pendapat kepada netizen.
Menteri Pariwisata (Menpar) Arief Yahya dalam keterangan tertulis di
Jakarta, Selasa, menyambut baik masuknya Indonesia dalam laman "Rough
Guides" yang selama ini diketahui sudah menjadi salah satu referensi
travellers dunia.
"Dalam daftar itu, Indonesia memang tidak berada di puncak. Namun,
tak ada negeri yang kaya akan pemandangan alam indah dan keragaman
budaya yang memesona, kecuali Indonesia," kata Arief.
Melalui laman www.roughguides.com, penyedia guidebook yang berdiri
sejak 1982 itu membuat rekomendasi tentang negeri-negeri indah yang
patut dikungungi.
Ada negeri yang menyajikan suasana perdesaan, ketenangan pulau-pulau terpencil, hingga puncak gunung yang menjulang.
Netizen memilih Skotlandia pada puncak daftar tersebut diikuti
Kanada, selanjutnya, di peringkat ketiga adalah Selandia Baru.
Sedangkan pada peringkat keempat adalah Italia. Negeri di jantung
Laut Mediterania itu dianggap menawan karena memiliki kota-kota kecil
yang ikonik dan kaya sejarah.
Adapun pada posisi kelima ada Afrika Selatan. Negeri di ujung
selatan Benua Afrika itu memiliki keragaman satwa liar dan pantai-pantai
terbaik.
Pada posisi selanjutnya ada Indonesia yang memiliki banyak
pemandangan indah dan kaya keragaman budaya. Indonesia juga dianggap
sebagai negeri dengan ribuan pulau yang memiliki banyak gunung.
Dalam daftar destinasi, Rough Guides membuat tulisan sekilas pandang
tentang Indonesia sebagai negeri yang membentang sepanjang 5.200
kilometer antara daratan utama Asia hingga Australia. Selain itu
Indonesia adalah negeri tropis dengan lebih dari 17.000 pulau.
Arief Yahya berpendapat daftar itu mengukuhkan Indonesia yang semakin diakui dan diperhitungkan travellers dunia.
"Keragaman budaya itu menguatkan Indonesia. Itulah salah satu alasan
mengapa logo brand pariwisata kita, seperti Garuda Pancasila, dengan
lima warna, lima sila," kata Menpar Arief Yahya.
Sedangkan di bawah Indonesia adalah Inggris pada peringkat ketujuh.
Kemudian secara berurutan dari peringkat kedelapan hingga sepuluh ada
Islandia, Amerika Serikat, dan Wales.
Selanjutnya, dari peringkat kesebelas hingga ke-20 secara berurutan
adalah Slovenia, Meksiko, India, Finlandia, Swiss, Peru, Norwegia,
Irlandia, Kroasia, dan Vietnam.
