Palestina-Turki Kecam Perdana Menteri Isarel Netanyahu

Palestina-Turki Kecam Perdana Menteri Isarel Netanyahu

YERUSALEM - Pemimpin pemerintahan Palestina bereaksi keras dan mengecam Perdana Menteri (PM) Isarel Benjamin Netanyahu yang ingin menganeksasi Tepi Barat. Karena partainya terus tertekan, Netanyahu membuat janji demikian untuk menarik simpati rakyat Israel dalam pemilu parlemen mendatang. Partai Likud yang berhaluan kanan-keras dan mendukung Netanyahu memang selalu membuat kebijakan yang provokatif.

“Israel akan terus melanjutkan upaya melanggar hukum internasional selama komunitas internasional terus melanjutkan menghadiahi Israel dengan impunitas, khususnya dukungan pemerintahan Trump dan dukungan atas pelanggaran Israel terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Palestina,” kata Saeb Erekat, kepala negosiator Palestina dan penasihat utama Presiden Palestina Mahmoud Abbas, seperti dilansir Reuters.

Di Gaza, pejabat Hamas Sami Abu Zuhri menyarankan pemerintahan Palestina yang didukung Barat untuk menghentikan kerja sama dengan Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. “Mimpi Netanyahu menganeksasi Tepi Barat tidak akan pernah tercapai dan kita tidak akan mengizinkan hal itu terjadi,” kata Sami. Dia mengungkapkan, saat ini adalah waktunya pemerintahan Palestina untuk bersatu menghadapi tantangan.

Upaya perlawanan Palestina juga didukung penuh Turki. Ankara mengkritik pernyataan tak bertanggung jawab PM Netanyahu jika dia menang pemilu. Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusoglu mengatakan, Tepi Barat yang diduduki Israel pada Perang Timur Tengah 1967 merupakan wilayah Palestina. “Pernyataan tak bertanggung jawab Netanyahu hanya mencari suara sebelum Pemilu Israel. Itu tidak akan mengubah fakta,” ungkap Cavusoglu.

Bahkan juru bicara Presiden Turki Tayyip Erdogan, Ibrahim Kalin, juga mengungkapkan kemarahannya. “Akankah negara demokrasi Barat bereaksi atau mereka tetap tenang saja?” ujar Kalin. Dikarenakan program pembangunan permukiman Israel, kini lebih dari 400.000 warga Israel tinggal di Tepi Barat.

Di sisi lain 2,9 juta warga Palestina masih tinggal di tanah kelahiran mereka, sedangkan 212.000 warga Israel tinggal di permukiman ilegal di Yerusalem Timur. Palestina dan banyak negara tetap menganggap permukiman Israel ilegal sesuai dengan Konvensi Jenewa yang melarang pendirian permukiman di tanah pendudukan.

Dalam wawancara dengan stasiun Channel 12 News, Netanyahu mengungkapkan dirinya sedang mendiskusikan upaya aneksasi permukiman Tepi Barat seperti halnya Israel menduduki Dataran Tinggi Golan dan Yerusalem Timur. “Saya akan memperluas kedaulatan Israel,” katanya. Dia mengungkapkan dirinya tidak membeda-bedakan antara blok permukiman dan permukiman yang terisolasi.

Politikus sayap kanan itu mendominasi perpolitikan Israel cukup lama. Saat ini dia bersaing ketat dengan pensiunan jenderal Benny Gantz. Netanyahu menganggap Gantz sebagai pemimpin lemah yang membahayakan keamanan Israel dengan memberikan konsesi wilayah kepada Palestina.

Pemilu kali ini sangat berat bagi Netanyahu karena dia berada di bawah bayang-bayang tudingan korupsi. Partai Netanyahu, Likud, yang berhaluan kanan sedang bersaing ketat dengan aliansi partai kanan-tengah Biru dan Putih. Namun partai lainnya, yang beberapa di antaranya mendukung pencaplokan wilayah permukiman Tepi Barat, bisa menjadi penentu ketika mereka berusaha membentuk koalisi pemerintahan.

Sementara itu pemerintahan AS Donald Trump sedang bersiap-siap untuk mengungkap rencana perdamaian di Timur Tengah yang telah lama ditunggu-tunggu. Pejabat AS menyebut perundingan ini akan berlaku adil. Pemerintahan Trump telah melakukan serangkaian tindakan yang membuat marah Palestina dan secara umum memihak Israel.

Pada 2017 Trump mengumumkan bahwa AS mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang kontradiktif dengan kebijakan resmi AS selama puluhan tahun. Menanggapi hal tersebut, Abbas memutuskan hubungan dengan AS dan mengatakan bahwa AS tidak bisa lagi menjadi perantara perdamaian.

Tahun lalu AS berhenti berkontribusi ke Agensi Pekerjaan dan Pemulihan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Dekat (Unrwa) yang telah membantu para pengungsi Palestina sejak 1949. Parahnya, pada Maret lalu, Presiden Trump secara resmi mengakui kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan 

Credit  sindonews.com