Irak Pertemukan Iran dan Arab Saudi dalam Konferensi

Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi membuka Forum Bisnis Saudi-Irak di Baghdad, Sabtu (20/4/2019). Foto/Iraqi Prime Minister Media Office/Handout via REUTERS

BAGHDAD - Irak menjadi tuan rumah konferensi para pejabat senior parlemen dari dua negara yang bermusuhan, Arab Saudi dan Iran, pada hari Sabtu. Langkah Baghdad ini sejalan dengan komitmen Perdana Menteri Adel Abdul Mahdi yang ingin meningkatkan peran negaranya sebagai mediator di Timur Tengah.

Konferensi di Baghdad untuk membahas masalah keamanan regional, diplomasi dan ekonomi juga dihadiri pemimpin parlemen dari Turki, Kuwait, Suriah dan Yordania.

Abdul Mahdi baru-baru ini kembali dari kunjungannya ke Iran dan Arab Saudi, kedua negara kaya minyak yang telah lama berlomba-lomba untuk dominan di Timur Tengah. Pemandangan di Baghdad ini tidak biasa, karena mempertemukan pejabat Saudi dan Iran dalam satu forum.

PM Mahdi seperti dikutip Reuters, Minggu (21/4/2019), mengatakan Irak tidak hanya akan mempertahankan hubungan kuat dengan Iran, tetapi juga dengan Amerika Serikat (AS) dan negara-negara tetangga, seperti Arab Saudi yang menganggap Teheran sebagai musuh.

Abdul Mahdi telah bertemu Raja Salman dan Putra Mahkota Mohammed bin Salman selama kunjungannya ke Riyadh baru-baru ini. Itu merupakan kunjungan resmi pertamanya ke Kerajaan Saudi sejak menjabat enam bulan lalu.

Irak dan Arab Saudi berselisih sejak invasi Irak ke Kuwait pada tahun 1990, tetapi baru-baru ini melakukan upaya diplomatik untuk meningkatkan hubungan.

Kunjungan Abdul Mahdi ke Riyadh terjadi 10 hari setelah dia mengunjungi Iran. Selama perjalanannya ke Teheran, dia bertemu Presiden Hassan Rouhani dan Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei.

Pemerintah Irak saat ini didominasi para politisi Syiah yang memiliki hubungan dekat dengan Iran.

"Ini adalah pesan positif bagi semua negara tetangga dan dunia bahwa Irak bertekad untuk mendapatkan kembali kewarasannya dan kembali ke lingkungan Arab-nya di kawasan serta mengambil tempat yang layak di peta keseimbangan kekuasaan," kata wakil ketua parlemen Irak, Bashir Haddad.  

Credit  sindonews.com