Ilustrasi pasukan Libya. (REUTERS/Hani Amara)
Jakarta, CB -- Perang saudara di Tripoli, Libya
sampai saat ini masih berlangsung. Jumlah korban meninggal pun
bertambah sampai 47 orang, dan yang luka-luka tercatat sudah mencapai
181 orang.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/4), korban meninggal dalam pertempuran itu termasuk warga sipil dan dua dokter. Menurut juru bicara Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tarik Jasarevic, konflik itu juga dikhawatirkan membuat persediaan obat-obatan menipis.
Seperti dilansir Reuters, Selasa (9/4), korban meninggal dalam pertempuran itu termasuk warga sipil dan dua dokter. Menurut juru bicara Badan Kesehatan Dunia (WHO), Tarik Jasarevic, konflik itu juga dikhawatirkan membuat persediaan obat-obatan menipis.
Komisioner Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Michelle Bachelet, khawatir konflik itu membuat posisi warga sipil menjadi rentan. Mereka bisa dimanfaatkan sebagai perisai hidup atau dipaksa angkat senjata untuk masing-masing pihak yang bertikai.
"Rakyat Libya sudah terjebak cukup lama dalam peperangan kelompok bersenjata, dan beberapa di antaranya mengalami pelanggaran HAM yang paling buruk," kata Bachelet.
Amerika Serikat, Uni Eropa, Anggota G7 dan PBB sudah meminta pasukan Tentara Nasional Libya (LNA) dipimpin Jenderal Khalifa Haftar, dan prajurit pemerintah Libya di Tripoli (GNA) melakukan gencatan senjata. Namun, imbauan itu belum dihiraukan.
Sejak pasukan pemberontak yang didukung Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) berhasil menumbangkan Moamar Khadafi pada 2011, pemerintah Libya justru kacau balau. Haftar yang mempunyai pasukan menguasai wilayah timur dengan pusat pemerintahan di Benghazi.
Sejumlah persenjataan pasukan Libya di masa mendiang Khadafi juga dicuri dan dijual di pasar gelap.
Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj pun tidak efektif. Sebab, dia tidak mampu menjaga wilayahnya karena sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak, dan beberapa kelompok bersenjata malah saling serang memperebutkan banyak hal.
PBB hanya mengakui pemerintah Libya di Tripoli. Sedangkan faksi lain membentuk pemerintah tandingan di Benghazi. Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris seperti ISIS, Libya dianggap sebagai negara gagal (failed state).
Pemerintahan Perdana Menteri Fayez al-Sarraj pun tidak efektif. Sebab, dia tidak mampu menjaga wilayahnya karena sejumlah suku mempersenjatai diri dan menguasai ladang-ladang minyak, dan beberapa kelompok bersenjata malah saling serang memperebutkan banyak hal.
PBB hanya mengakui pemerintah Libya di Tripoli. Sedangkan faksi lain membentuk pemerintah tandingan di Benghazi. Karena konflik terus-terusan terjadi, juga menjadi lahan subur kelompok bersenjata dan persembunyian teroris seperti ISIS, Libya dianggap sebagai negara gagal (failed state).
Sebelum pecah pertempuran, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, sudah berupaya membujuk Haftar supaya mengurungkan niatnya menyerbu Tripoli. Namun, upaya itu tidak membuahkan hasil.
Credit cnnindonesia.com
