WASHINGTON - Menteri
Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengakui bahwa serangan yang
dilancarkan di Suriah adalah sesuatu hal yang ilegal. Kerry menuturkan,
AS sejatinya tidak memiliki dasar hukum untuk ikut campur di Suriah.
Pengakuan Kerry itu muncul dalam sebuah bocoran rekaman percakapan antara dirinya dan oposisi Suriah. Percakapan itu diketahui terjadi di sela-sela Sidang Umum PBB yang berlangsung pekan lalu.
Dalam percakapan itu, Kerry mengatakan, operasi yang dilancarkan AS bisa menjadi sah jika sudah mendapat izin dari Dewan Keamanan (DK) PBB, atau seperti Rusia, yang dimintai bantuan langsung oleh pemerintah yang sah di Suriah.
Namun, kedua hal itu akan mustahil didapatkan oleh AS. Pertama, dia yakin jika meminta izin DK PBB pasti Rusia tidak akan mengizinannya, dan sebagai anggota tetap, Rusia memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Kedua, pemerintah Suriah tidak akan mengundang AS, karena selama ini AS terus memberikan dukungan pada pemerontak, dan berusaha melengserkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
"Kami tidak memiliki dasar (untuk campur tangan), pengacara kami memberitahu kita, kecuali kita memiliki Resolusi DK PBB dapat diveto oleh Rusia, atau kita mendapat serangan, atau kecuali kita diminta. Rusia diminta oleh pemerintah yang sah," kata Kerry seperti dilansir Sputnik pada Minggu (2/10).
AS sendiri sudah terlebih dahulu melakukan serangan di Suriah. sebelum Rusia ikut melakukan serangan di sana. AS melakukan serangan di bawah payung koalisi internasional melawan ISIS, yang beranggotakan sekitar 60 negara.
Pengakuan Kerry itu muncul dalam sebuah bocoran rekaman percakapan antara dirinya dan oposisi Suriah. Percakapan itu diketahui terjadi di sela-sela Sidang Umum PBB yang berlangsung pekan lalu.
Dalam percakapan itu, Kerry mengatakan, operasi yang dilancarkan AS bisa menjadi sah jika sudah mendapat izin dari Dewan Keamanan (DK) PBB, atau seperti Rusia, yang dimintai bantuan langsung oleh pemerintah yang sah di Suriah.
Namun, kedua hal itu akan mustahil didapatkan oleh AS. Pertama, dia yakin jika meminta izin DK PBB pasti Rusia tidak akan mengizinannya, dan sebagai anggota tetap, Rusia memiliki kekuatan untuk melakukan itu. Kedua, pemerintah Suriah tidak akan mengundang AS, karena selama ini AS terus memberikan dukungan pada pemerontak, dan berusaha melengserkan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
"Kami tidak memiliki dasar (untuk campur tangan), pengacara kami memberitahu kita, kecuali kita memiliki Resolusi DK PBB dapat diveto oleh Rusia, atau kita mendapat serangan, atau kecuali kita diminta. Rusia diminta oleh pemerintah yang sah," kata Kerry seperti dilansir Sputnik pada Minggu (2/10).
AS sendiri sudah terlebih dahulu melakukan serangan di Suriah. sebelum Rusia ikut melakukan serangan di sana. AS melakukan serangan di bawah payung koalisi internasional melawan ISIS, yang beranggotakan sekitar 60 negara.
Credit Sindonews
